Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Kebijaksanaan Presiden Merawat Harmoni Kehidupan Berbangsa Bernegara

    Kebijaksanaan Presiden Merawat Harmoni Kehidupan Berbangsa Bernegara

    Jakarta –

    Harmoni kehidupan berbangsa-bernegara sekali-kali tidak boleh dipertaruhkan untuk tujuan apa pun, apalagi untuk kepentingan sempit sesaat. Harmoni itu menjadi wujud nyata keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan inti dari stabilitas politik dan ketahanan nasional.

    Dengan menggunakan hak prerogatif memberi abolisi dan amnesti kepada 1.116 orang, Presiden Prabowo Subianto mulai memperkokoh harmoni kehidupan berbangsa-bernegara.

    Gaduh di ruang publik yang tak berkesudahan menyajikan fakta dan kesan tentang disharmoni kehidupan bersama. Suka tidak suka, harus diakui bahwa bekas luka atau residu Pemilihan Umum 2024 sedikit banyak berkontribusi bagi terbentuknya fakta disharmoni hari-hari ini.

    Sudah dimunculkan beberapa ungkapan yang bertujuan memberi gambaran bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dinamika seperti ini tentu saja memprihatinkan.

    Menggunakan platform media sosial, sejumlah elemen masyarakat mengemukakan pendapat dan menyuarakan persepsinya tentang berbagai aspek, utamanya beberapa aspek yang berkait maupun berdampak langsung pada kehidupan bersama.

    Dari aspek kebijakan publik yang dinilai tidak aspiratif, penegakan hukum yang tebang pilih, rivalitas para politisi dan perilaku elit yang tidak mengindahkan etika dan moral, hingga aspek yang berkait dengan kesejahteraan bersama seperti melemahnya konsumsi rumah tangga dan masalah peningkatan jumlah pengangguran.

    Pada beberapa aspek yang menyedot perhatian hampir semua komunitas, pendapat atau persepsi kelompok-kelompok masyarakat sudah barang tentu tidak sama, sehingga yang muncul adalah pro-kontra atau siapa memihak siapa. Masyarakat seperti terkotak-kotak.

    Itulah sumber kegaduhan. Semakin bising ketika pejabat publik tidak bijak menanggapi pendapat atau aspirasi masyarakat. Gaduh tak berkesudahan itu menjadi gambaran riel tentang derajat harmoni kehidupan bersama.

    Sebab, publikasi pendapat atau persepsi melalui media sosial itu tak jarang sarat dengan umpatan, caci maki, sindiran hingga ragam tuduhan atau sinyalemen yang kebenarannya masih diragukan.

    Membangun kembali harmoni kehidupan bersama saat ini tidak semudah membalikan tangan atau cukup dengan sekadar imbauan. Apalagi, sebagaimana sudah menjadi pengetahuan bersama, residu Pemilu 2024 selalu memunculkan beberapa desakan, termasuk reshuffle kabniet untuk memperkokoh kepemimpinan nasional.

    Presiden Prabowo paham akan fakta disharmoni itu dan komprehensif mempelajari akar permasalahannya. Dia pun menyerap semua aspirasi yang mengemuka di ruang publik. Karena harus bijaksana, Presiden tidak ingin tergesa-gesa, kendati sadar bahwa disharmoni ini tidak boleh berlarut-larut.

    Presiden mengambil posisi yang bijaksana dengan mengayomi semua elemen masyarakat.

    Untuk membangun kembali harmoni kehidupan berbangsa-bernegara itu, langkah awal Presiden Prabowo adalah menggunakan hak prerogatif-nya dengan memberi abolisi dan amnesti kepada 1.116 warga.

    Memperkokoh kembali harmoni kehidupan berbangsa-bernegara saat ini memang tidak mudah, tetapi dengan kebijaksanaan amnesti dan abolisi, Presiden Prabowo sudah berupaya dan mulai meletakan dasar untuk rekonsoliasi bagi semua elemen masyarakat.

    Patut dipahami bahwa kebijaksanaan itu lahir dari kesadaran mendalam tentang pentingnya stabilitas politik, persatuan nasional, dan rekonsiliasi elite di tengah dinamika perubahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia.

    Sejalan dengan itu, keputusan DPR RI yang menyetujui kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto itu patut diapresiasi.

    Abolisi dan amnesti yang diberikan Presiden Prabowo mengajarkan kepada semua pihak bahwa kekuasaan digunakan untuk merangkul, bukan mengucilkan untuk menyatukan, bukan memecah belah. Kebijaksanaan Ini lahir dari keberanian moral dan visi kenegaraan yang jauh ke depan.

    Pemberian abolisi kepada Tom Lembong merupakan sinyal keterbukaan terhadap kelompok profesional yang kritis dan yang selama ini berada di luar lingkar kekuasaan. Sedangkan amnesti kepada Hasto Kristiyanto mencerminkan iktikad baik Presiden membuka ruang dialog kepada kekuatan politik utama seperti PDI Perjuangan yang selama ini mengambil posisi sebagai oposisi utama.

    Dalam konteks itu, pemberian abolisi dan amnesti jangan dipahami sebagai kompromi politik, melainkan konsolidasi nasional. Presiden memahami bahwa di tengah tantangan global dan domestik, Indonesia membutuhkan persatuan untuk menjaga arah pembangunan menuju 2045.

    Sejarah mencatat bahwa politik rekonsiliasi sudah terbukti menjadi kekuatan yang mewujudnyatakan stabilitas dan kebangkitan nasional. Contohnya adalah kebijaksanaan Presiden BJ Habibie pada 1999 yang memberikan amnesti kepada banyak tahanan politik. Kebijaksanaan ini dicatat sebagai awal dari konsolidasi demokrasi pasca reformasi.

    Kebijaksanaan Presiden Prabowo pun menjadi penegasan bahwa semangat serupa masih relevan dalam menghadapi era kompetisi geopolitik global dan tantangan internal bangsa. Kebijaksanaan Presiden Prabowo merupakan manifestasi kekuatan moral seorang pemimpin yang memahami bahwa pengampunan adalah bentuk tertinggi dari kekuasaan.

    Sebagaimana Abraham Lincoln pernah menolak mendiskriminasi bekas musuhnya dalam Perang Sipil Amerika Serikat, Presiden Prabowo pun kini mengambil posisi sebagai pemersatu bangsa, bukan sebagai penjaga tembok pemisah.

    Oleh alasan keberagaman Indonesia, harmoni kehidupan berbangsa-bernegara menjadi sebuah keutamaan yang bersifat final. Perberdaan cara pandang politik adalah keniscayaan, tetapi beda cara pandang itu tidak boleh merusak harmoni berbangsa-bernegara.

    Harmoni itu sekali-kali tidak boleh dipertaruhkan untuk tujuan apa pun, apalagi untuk kepentingan sempit sesaat. Harmoni kehidupan berbangsa-bernegara itu menjadi wujud nyata keutuhan NKRI dan inti dari stabilitas politik dan ketahanan nasional.

    Bambang Soesatyo, Anggota DPR RI

    (akn/ega)

  • Diam-diam Apple Kembangkan ‘ChatGPT Sendiri’, Bakal Ada di Safari dan Spotlight? – Page 3

    Diam-diam Apple Kembangkan ‘ChatGPT Sendiri’, Bakal Ada di Safari dan Spotlight? – Page 3

    Apple pun tengah bersiap melakukan investasi besar-besaran dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).

    CEO Tim Cook menegaskan bahwa perusahaan akan melakukan langkah strategis seperti akuisisi serta pengalokasian ulang sumber daya internal guna mempercepat kemajuan di bidang ini.

    Ia bahkan membuka peluang untuk mengakuisisi perusahaan AI besar seperti Anthropic atau Perplexity. Namun, Apple tidak lepas dari tantangan besar.

    Kekurangan talenta AI berkualitas menjadi hambatan utama, ditambah reputasi perusahaan yang dikenal lambat dalam mengadopsi tren teknologi terbaru.

    Hal ini menyebabkan sebagian pengguna mulai kehilangan kepercayaan. Meski demikian, jika Apple mampu menghadirkan mesin AI yang responsif, mulus, dan terintegrasi secara erat dalam ekosistem perangkatnya, perusahaan berpotensi mengubah persepsi pasar serta memperkuat dominasinya.

    Inovasi tersebut juga dapat memberikan pengalaman browsing dan interaksi digital yang lebih cerdas, aman, dan personal bagi pengguna, menjadikan AI sebagai pilar baru dalam strategi jangka panjang Apple.

  • Internal Golkar Khawatir Presiden Prabowo Lebih Percaya PDIP

    Internal Golkar Khawatir Presiden Prabowo Lebih Percaya PDIP

    GELORA.CO -Isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar, diduga berasal dari kekhawatiran kader-kader internal tentang kepercayaan Presiden Prabowo yang dinilai lebih diarahkan kepada partai politik lain.

    Pengamat Citra Institute, Efriza, mengamati internal Golkar sejak lama telah mendorong pergantian kepemimpinan Golkar yang kini diduduki Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum (Ketum).

    “Isu munaslub, lebih kepada komunikasi politik dari internal untuk tujuan mengingatkan Bahlil sebagai ketua umum,” ujar Efriza kepada RMOL, pada Sabtu, 9 Agustus 2025.

    Dia menduga, komunikasi antara Bahlil dan elite-elite serta kader-kader internal Golkar masih dibayangi dengan persepsi bahwa Bahlil adalah orangnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Jadi, isu Munaslub juga dapat dimaknai sebagai simbol keinginan sebagian elite Golkar untuk membatasi pengaruh politik Jokowi, Golkar ditenggarai ingin melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi, dan memposisikan lebih loyal kepada Presiden Prabowo,’ tuturnya.

    Anggapan Bahlil lebih dekat dengan Jokowi ketimbang Prabowo, membuat elite-elite juga kader-kader Golkar khawatir Golkar tak dapat mempertahankan atau bahkan menggenjot elektoralnya di kontetasi selanjutnya.

    “Golkar berharap Bahlil lebih loyal kepada Presiden Prabowo, jika tidak malah Prabowo dan Gerindra lebih nyaman dekat dengan PDIP dan Megawati Soekarnoputri meski berada di luar pemerintahan,” urainya.

    “Tetapi menunjukkan dukungan penuh terhadap Prabowo, ini tentu tidak baik bagi Golkar sebagai peraih suara terbesar di koalisi, tetapi malah yang tidak dipercaya penuh oleh Presiden Prabowo,” demikian Efriza menambahkan.

  • Ekonomi China Tertekan: Deflasi Produsen 34 Bulan Beruntun Buntut Perang Harga

    Ekonomi China Tertekan: Deflasi Produsen 34 Bulan Beruntun Buntut Perang Harga

    Bisnis.com, JAKARTA — Inflasi harga konsumen China pada Juli 2025 tercatat tidak berubah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di tengah upaya pemerintah Negeri Panda untuk membatasi persaingan harga berlebihan yang dinilai memperlemah daya beli dan menekan laba industri.

    Dilansir dari Bloomberg, Sabtu (9/8/2025), Biro Statistik Nasional China melaporkan indeks harga konsumen (consumer price index/CPI) bulan lalu berada di level 0% secara tahunan (year on year/YoY). Realisasi itu lebih baik dibandingkan perkiraan konsensus ekonom Bloomberg yang memproyeksikan penurunan 0,1%.

    Sebagai perbandingan, pada Juni 2025, inflasi konsumen China berbalik positif setelah empat bulan berturut-turut mengalami kontraksi.

    Di sisi lain, tekanan deflasi di sektor manufaktur belum mereda. Indeks harga produsen (producer price index/PPI) pada Juli kembali turun 3,6% (yoy), sama dengan penurunan Juni yang menandai deflasi harga pabrik selama 34 bulan berturut-turut.

    Pemerintah China tengah menghadapi tantangan ganda—melemahnya permintaan domestik dan perang harga yang semakin intens di dalam negeri. Persaingan ketat, yang dipicu kelebihan kapasitas di sejumlah sektor industri, telah mendorong perusahaan untuk menurunkan harga demi mempertahankan pangsa pasar.

    Praktik ini dinilai menggerus keuntungan, menekan upah, dan memperlemah konsumsi rumah tangga. Kampanye pemerintah untuk membatasi persaingan harga berlebihan menjadi salah satu prioritas utama yang diputuskan dalam pertemuan Politburo Partai Komunis pada akhir Juli.

    Presiden Xi Jinping bahkan menyerukan untuk “memutus involusi,” istilah yang merujuk pada kondisi kompetisi intens akibat kapasitas berlebih yang memaksa pelaku usaha bekerja lebih keras meski hasilnya semakin kecil.

    Xi juga mempertanyakan perlunya pemerintah daerah berlomba masuk ke industri yang sama, seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan kendaraan energi baru.

    Meski demikian, upaya pemerintah membatasi perang harga dinilai belum banyak mempengaruhi persepsi masyarakat. Indeks ekspektasi harga, berdasarkan survei bank sentral terhadap rumah tangga, terus menurun sejak akhir tahun lalu.

    Ukuran yang lebih luas dari tingkat harga di seluruh perekonomian, yaitu deflator produk domestik bruto (PDB), telah menyusut selama sembilan kuartal berturut-turut—periode terpanjang dalam beberapa dekade terakhir.

    Resiliensi permintaan luar negeri terhadap produk-produk China membantu perekonomian bertahan dari tekanan tarif impor Amerika Serikat (AS). Hanya saja, lemahnya daya beli domestik membuat perusahaan sulit mengalihkan kenaikan biaya produksi ke konsumen, sehingga laba industri terus tergerus.

    Persaingan ekspor yang ketat akibat kapasitas berlebih juga mendorong pelaku usaha menurunkan harga jual ke pasar luar negeri. Langkah ini memicu kritik tajam dari sejumlah mitra dagang dan meningkatkan potensi friksi perdagangan.

    Ekonom Bloomberg Eric Zhu menilai bahwa meski kampanye pembatasan kompetisi sudah berjalan, perekonomian China masih membutuhkan waktu panjang untuk keluar dari tekanan deflasi. 

    “Para pembuat kebijakan menyadari bahwa mengatasi persaingan yang tidak teratur merupakan kunci untuk menangani akar permasalahan deflasi — dan langkah-langkah lanjutan kemungkinan akan menyusul,” tulis Eric Zhu dalam laporannya.

  • Banyak yang Risih Lihat Ibu Menyusui di Tempat Umum, Terutama Kalangan Gen Z

    Banyak yang Risih Lihat Ibu Menyusui di Tempat Umum, Terutama Kalangan Gen Z

    Jakarta –

    Survei Health Collaborative Center (HCC) menemukan satu dari tiga orang di Indonesia merasa tidak nyaman dan risih saat melihat ibu menyusui di tempat umum. Keresahan tersebut ternyata paling banyak ditemukan pada usia 30 tahun ke bawah, utamanya generasi Z.

    Pendiri dan Ketua HCC Dr dr Ray Wagiu, MKK, FRSPH mengungkap hipotesa dari hasil survey gen Z paling banyak merasa tidak nyaman melihat ibu menyusui adalah masalah privasi. Generasi tersebut paling erat kaitannya dengan persoalan privasi.

    “Jadi ini yang di-drive di kalangan gen Z, karena kalau bicara pengetahuan kelompok gen Z sekarang lebih bagus,” terang dr Ray dalam temu media Jumat (8/8/2025).

    Mereka merasa para ibu memerlukan privasi lebih dalam aktivitas menyusui. Persepsi semacam ini juga muncul kebanyakan dari kelompok gen Z yang memang belum menikah dan memiliki anak.

    Sinta, salah satu responden yang juga berpengalaman menyusui di tempat umum merasakan kegelisahan serupa saat sedang mengurus anak kedua.

    Pekerjaan yang membuatnya harus bolak-balik ke luar kota, tidak dalam kondisi ideal untuk selalu menyusui di ruang laktasi. Beberapa kali Sinta menyusui di transportasi umum.

    “Perlakuan, gestur yang tidak menyenangkan, seperti memang tatapan-tatapan. Itu saya alami lebih banyak di DKI Jakarta, kalau saya ke Jogja, Surabaya, Bandung, mereka nggak memberikan tatapan, mereka langsung jalan saja, orang menyusui kan gesturenya kelihatan, gesture judging,” lanjut dia.

    “Sementara di daerah mereka nggak akan melihat, mereka seperti cukup tahu oh sedang menyusui, jadi ini juga bukan sesuatu yang harus dilihatin, tapi di DKI rata-rata saya harus akui memang ada pandangan seperti pertanyaan kok harus di sini sih? Padahal saat itu juga saya sudah berusaha untuk tidak terbuka, paling tidak membuat orang lain juga merasa nyaman,” ceritanya.

    (naf/kna)

  • Waskita Karya Raih Public Relation Popular Companies Award 2025

    Waskita Karya Raih Public Relation Popular Companies Award 2025

    Jakarta –

    PT Waskita Karya (Persero) Tbk menerima penghargaan 6th Public Relation Popular Companies Awards 2025 Construction Category dari media digital berbasis ekonomi The Iconomics. Perseroan dinilai telah berhasil secara konsisten menjalankan komunikasi perusahaan secara transparan dan berkelanjutan.

    Melalui kajian media monitoring yang dilakukan Tim Riset The Iconomics, Waskita Karya pun dinilai sukses membangun hubungan eksternal perusahaan secara baik. Kemudian mampu mengelola citra perusahaan.

    The Iconomics melakukan media monitoring dengan pendekatan Sentimen Analysis. Maka dilakukan survei untuk melihat persepsi publik terhadap Waskita, melalui tiga parameter yaitu Business & Commercial Reputation, People & Leadership Reputation, serta Social & Citizenship Reputation.

    Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menegaskan, penghargaan ini merupakan hasil kerja seluruh insan Waskita khususnya Tim Komunikasi Perusahaan dalam menjaga kepercayaan publik.

    “Kami sangat bersyukur dengan kepercayaan yang diberikan, Perseroan terus berkomitmen untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik. Pencapaian ini bukan hanya sebuah simbol kebanggaan, melainkan tantangan sekaligus tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat,” ujar Ermy dalam keterangan resmi, Jumat (8/8/2025).

    Sebagai BUMN Konstruksi, lanjutnya, Waskita berkomitmen terus membangun negeri sekaligus mendorong pemerataan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur. Ia menjelaskan, kini Waskita tengah fokus menyehatkan dan meningkatkan kinerja operasional Perseroan, salah satunya transformasi kinerja keuangan melalui restrukturisasi.

    Seperti diketahui pada tahun lalu Perseroan sudah mendapat persetujuan dari 22 kreditur perbankan Master Restructuring Agreement (MRA) dan Kredit Modal Kerja Penjaminan (KMKP) 2021. Total nilai outstanding-nya sebesar Rp31,65 triliun.

    “Pada Oktober 2024, usulan restrukturisasi MRA itu sudah dinyatakan efektif. Dengan begitu saat ini Waskita dapat melakukan optimalisasi pengelolaan kas yang dimiliki, termasuk dalam penyelesaian kewajiban utang kepada vendor. Pengelolaan keuangan tersebut tetap kami lakukan secara prudent dengan tata kelola perusahaan yang baik,” jelasnya.

    Hasilnya, per Juni 2025, sisa utang vendor past due Waskita Karya sebesar Rp73 miliar. Menurun signifikan hingga 78,53 persen dari posisi pada kuartal pertama yang menembus Rp340 miliar.

    “Ke depannya, Waskita akan terus menjalin hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan, serta memberikan informasi mengenai perkembangan Perseroan secara transparan kepada masyarakat. Penghargaan ini menjadi pemacu bagi kami untuk bergerak lebih adaptif. Waskita Karya akan terus berkontribusi kepada bangsa melalui pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, terus berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tutur dia.

    (prf/ega)

  • Banyak Warga +62 Tak Nyaman Lihat Ibu Menyusui di Tempat Umum, Termasuk KRL

    Banyak Warga +62 Tak Nyaman Lihat Ibu Menyusui di Tempat Umum, Termasuk KRL

    Jakarta –

    Survei Health Collaborative Center (HCC) dengan pendekatan social experience yang melibatkan lebih dari 700 responden warga Indonesia menemukan 1 dari 3 orang merasa tidak nyaman melihat ibu menyusui di tempat umum. Sampling random HCC di periode 4 hingga 5 Agustus berhasil mengumpulkan 731 responden yang dinilai cukup representatif lantaran tersebar merata hampir di seluruh wilayah.

    Riset social experience yang dilakukan HCC menunjukkan tujuh gambar pada setiap responden sebagai stimulus untuk melihat persepsi mereka. Ada 24 indikator persepsi yang dibagi dua menjadi persepsi negatif dan positif, setelah melihat gambar-gambar tersebut.

    Sederet gambar yang ditunjukkan memperlihatkan bagaimana aktivitas menyusui dilakukan di tempat umum, termasuk transportasi seperti commuterline (KRL).

    Hasilnya, ditemukan empat persepsi negatif. Pertama, 29,7 persen responden tidak nyaman melihat ibu menyusui di tempat umum. Kedua, 30 persen responden merasa gelisah saat melihat ibu menyusui di tempat umum.

    Ketiga, responden memiliki persepsi negatif pada ibu menyusui untuk seharusnya mencari tempat lain alih-alih di depan umum. Terakhir, kebanyakan responden menyesalkan ibu yang tidak menggunakan ‘tools’ atau alat bantu untuk menutup bagian payudara saat menyusui.

    Apa Pemicunya?

    Pendiri dan Ketua HCC Dr dr Ray Wagiu, MKK, FRSPH menyebut ibu menyusui seharusnya bisa diterima di mana saja untuk melakukan aktivitas alamiah. Sayangnya, masih banyak warga Indonesia yang tidak memiliki persepsi tersebut.

    “1 dari 3 orang indonesia yang diwakili responden penelitian ini memiliki persepsi kontra atau cenderung menolak, punya persepsi kontra, mereka secara dominan melihat ibu menyusui di tempat umum itu, merasa nggak nyaman,” terangnya dalam temu media Jumat (8/8/2025).

    “Harusnya itu bisa diterima di mana saja dan kapan saja, termasuk saat di tempat umum. Karena nggak semua tempat punya laktasi dan anak tentu layaknya kebutuhan primer, mereka hanya mendapatkan sumber makanan dari ASI, anak harus segera disusui,” lanjutnya.

    Menurut dr Ray, pemicu di balik ketidaknyamanan seseorang melihat ibu menyusui di tempat umum. Pertama, karena visual. Dominan responden mengatakan hal demikian dengan alasan ingin memproteksi si ibu untuk mencari tempat menyusui lebih privat dan nyaman.

    Sayangnya, dalih ini tidak didukung dengan kenyataan adanya inisiatif mengajak si ibu ke ruang laktasi.

    “Stimulus paling ekstrem perasaan tidak nyaman ketika melihat si ibu menyusui di transportasi umum, ini yang bikin orang paling nggak nyaman melihatnya, bahkan sekitar 1 dari 4 orang ini tuh cenderung mengganggu secara visual, karena tidak sesuai tempat, tidak sesuai dengan norma sosial, dan budaya,” sesalnya.

    HCC mendorong adanya edukasi terutama di kalangan muda melalui pendidikan dengan meningkatkan kesadaran aktivitas menyusui adalah alamiah dan tidak perlu mendapatkan stigma maupun diskriminatif sekalipun dilakukan di ruang terbuka.

    Ada lima area yang dianggap kebanyakan responden tidak menjadi tempat ideal ibu menyusui:

    29,8 persen tidak setuju menyusui dilakukan di tempat makan34,6 persen tidak setuju menyusui dilakukan di taman atau ruang terbuka33,8 persen tidak setuju menyusui dilakukan di transportasi umum32,9 persen tidak setuju menyusui dilakukan di kafe30,6 persen tidak setuju menyusui dilakukan di tempat umum lain

    Cakupan ASI eksklusif di Indonesia, yaitu pemberian ASI saja tanpa makanan atau minuman lain selama 6 bulan pertama kehidupan bayi, masih tergolong rendah. Data dari Riskesdas 2021 menunjukkan hanya sekitar 52,5 persen bayi di bawah 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.

    Angka ini menurun sekitar 12 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Meskipun demikian, pemerintah telah menetapkan target cakupan ASI eksklusif sebesar 80 persen berdasarkan laporan Kemenkes pada 2023.

    Halaman 2 dari 3

    (naf/kna)

  • Soal 6 Kodam Baru, Anggaran dan Persepsi Militerisasi Perlu Dipikirkan Nasional 8 Agustus 2025

    Soal 6 Kodam Baru, Anggaran dan Persepsi Militerisasi Perlu Dipikirkan Nasional 8 Agustus 2025

    Soal 6 Kodam Baru, Anggaran dan Persepsi Militerisasi Perlu Dipikirkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat militer dari lembaga swadaya masyarakat Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai hal penting yang perlu dipikirkan dari rencana pembantukan enam komando daerah militer (kodam) adalah soal anggaran dan soal persepsi publik.
    “Kita juga perlu menjaga agar langkah ini tidak menimbulkan persepsi militerisasi wilayah. Perlu disampaikan secara terbuka kepada publik bahwa tujuan utama dari pembentukan Kodam adalah untuk memperkuat kehadiran negara dalam konteks pertahanan dan pengabdian kepada masyarakat,” kata Khairul Fahmi kepada 
    Kompas.com
    , Jumat (8/8/2025).
    Soal anggaran, tentunya pembentukan satuan baru butuh duit negara. Komponen yang perlu biaya meliputi pelbagai hal di dalamnya.
    “Dari sisi anggaran, pembangunan Kodam baru memerlukan biaya besar, bukan hanya untuk infrastruktur, tetapi juga untuk kebutuhan logistik, operasional, dan pengisian personel,” kata Khairul. 
    Di sisi lain, pemerintah juga berkeinginan untuk meremajakan jajaran alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang tentu butuh anggaran besar. 
     
    “Ini harus dikelola secara bijak agar tidak membebani APBN secara tidak proporsional, apalagi di tengah tuntutan modernisasi alutsista dan peningkatan kesejahteraan prajurit,” tambahnya.
    Ia menambahkan, pembentukan Kodam harus disertai perencanaan operasional yang matang agar tidak sekadar menjadi “struktur di atas kertas.”
    Menurutnya, keberadaan satuan teritorial seharusnya benar-benar efektif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan nyata di lapangan.
    Khairul menilai, keberadaan Kodam di wilayah strategis akan mempercepat respons terhadap isu keamanan lokal, bencana alam, konflik sosial, hingga aktivitas ilegal lintas batas.
    “Selama ini ada sejumlah wilayah yang secara geografis terlalu luas untuk dijangkau secara optimal oleh Kodam yang ada. Akibatnya, respons terhadap isu-isu keamanan lokal, bencana alam, konflik sosial, hingga kegiatan ilegal lintas batas menjadi kurang cepat dan tidak kontekstual,” ungkapnya.
    Khairul juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik untuk menjelaskan tujuan utama pembentukan Kodam.
    Jika dijalankan dengan baik, lanjut Khairul, pemekaran ini bisa memperkuat sinergi pertahanan dan pembangunan, sekaligus mendekatkan TNI AD dengan masyarakat di berbagai daerah.
    Rencananya, peresmian enam kodam baru akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 Agustus 2025.
    Berikut adalah enam kodam baru yang akan diresmikan negara:
    1. Kodam XIX/Tuanku Tambusai – meliputi wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
    2. Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol – meliputi wilayah Sumatera Barat dan Jambi.
    3. Kodam XXI/Radin Inten – meliputi wilayah Lampung dan Bengkulu.
    4. Kodam XXII/Tambun Bungai – meliputi wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
    5. Kodam XXIII/Palaka Wira – meliputi wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
    6. Kodam XXIV/Mandala Trikora – berpusat di Merauke, Papua Selatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rupiah Hari Ini: Dolar AS Makin Perkasa di Level Segini – Page 3

    Rupiah Hari Ini: Dolar AS Makin Perkasa di Level Segini – Page 3

    Penguatan rupiah terjadi di tengah rilis Bank Indonesia (BI) soal cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2025. BI melaporkan cadangan devisa Indonesia terjaga tetap tinggi sebesar USD 152 miliar. Namun, posisi itu sedikit turun dari posisi akhir Juni 2025 sebesar USD 152,6 miliar.

    “Perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai respons Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso dalam laman BI.

    Posisi cadangan devisa pada akhir Juli 2025 setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

    “Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” ujar dia.

    Ke depan, Bank Indonesia memandang posisi cadangan devisa memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sejalan dengan prospek ekspor yang tetap terjaga, neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus, serta persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang menarik.

    Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

     

  • Cadangan Devisa RI Dibayangi Utang Luar Negeri dan Efek Tarif Trump 19%

    Cadangan Devisa RI Dibayangi Utang Luar Negeri dan Efek Tarif Trump 19%

    Bisnis.com, JAKARTA — Cadangan devisa Indonesia dibayangi oleh pembayaran utang luar negeri dan kemungkinan efek penerapan tarif 19% terhadap barang asal Indonesia oleh pemerintahan Donald Trump. 

    Tarif Trump belum berdampak terhadap kinerja ekspor yang merupakan salah satu sumber devisa negara. Namun demikian, pemberlakuan tarif 19% yang efektif pada 7 Agustus 2025, diproyeksikan akan menekan kinerja ekspor barang Indonesia ke AS. Apalagi AS adalah salah pangsa pasar ekspor terbesar kedua Indonesia setelah China.

    Adapun rilis terbaru Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa pada Juli 2025 posisi cadangan devisa berada di angka US$152,0 miliar pada Juli 2025 atau turun dari bulan sebelumnya yang mencapai US$152,6 miliar.

    Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), cadangan devisa sempat mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada Maret 2025, yakni senilai US$157,1 miliar. Namun, setelahnya turun.

    Cadangan devisa relatif stabil posisinya sejak April 2025, yakni sebesar US$152,5 miliar. Posisinya kemudian turun pada Juli 2025, salah satunya untuk keperluan pembayaran utang luar negeri.

    “Perkembangan tersebut antara lain dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respons Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi,” ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, Kamis (7/8/2025).

    Grafik Cadangan Devisa Januari – Juli 2025

    Sumber: Bank Indonesia, miliar US$

    BI melaporkan posisi terakhir utang luar negeri Indonesia per Mei 2025 adalah senilai US$435,6 miliar, setara Rp7.100,28 triliun (asumsi kurs JISDOR BI Rp16.300 per dolar AS pada akhir Mei 2025). Jumlah utang itu naik US$4,05 miliar atau sekitar Rp66 triliun dari bulan sebelumnya.

    Jumlah utang luar negeri per Mei 2025 naik dalam nominal dolar, tetapi menjadi turun saat dikonversi ke dalam rupiah karena terjadi penguatan kurs pada Mei 2025 dari bulan sebelumnya.

    Utang luar negeri Indonesia Mei 2025 mengalami kenaikan 6,8% secara tahunan (year on year/YoY), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2025 sebesar 8,2% (YoY).

    “Perkembangan tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN [utang luar negeri] di sektor publik dan kontraksi pertumbuhan ULN swasta,” ujar Denny.

    Dibayangi Tarif Donald Trump

    Ramdan menyampaikan bahwa BI juga melakukan intervensi di pasar keuangan demi menjaga stabilitas rupiah, terutama di tengah dinamika ekonomi global setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif resiprokal ke banyak negara menjelang pemberlakuan.

    “Posisi cadangan devisa pada akhir Juli 2025 setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor,” ujar Denny.

    BI, sambungnya, menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

    Oleh sebab itu, cadangan devisa sebesar US$152 miliar itu diyakini memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal sejalan dengan tetap terjaganya prospek ekspor, neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap mencatatkan surplus.

    Sejalan dengan itu, BI berharap cadangan devisa tersebut meningkat persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik.

    “Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Ramdan.

    Neraca Dagang RI-AS 

    Adapun tarif Trump 19% mulai berlaku pada 7 Agustus 2025. Alasan Trump mengenakan tarif impor barang sebesar 19% ke Indonesia untuk menyeimbangkan neraca perdagangan. Seperti diketahui, neraca perdagangan AS dengan Indonesia selalu defisit. Hal itu sudah berlangsung bertahun-tahun. 

    Bisnis telah merangkum data neraca perdagangan Indonesia-AS selama tahun 2020 – Semester 1/2025 versi otoritas statistik AS, yang menunjukkan nilai sebesar US$101,7 miliar. Angka defisit bagi AS merupakan surplus bagi neraca perdagangan Indonesia.

    Adapun kebijakan tarif Trump telah memicu kekhawatiran baik pemerintah maupun kalangan pengusaha mengenai turunnya permintaan dari AS akibat tarif yang mencapai 19%. Lonjakan ekspor ke AS dan masih terjaganya surplus perdagangan ke negeri Paman Sam itu dinilai tidak akan bertahan lama dan ada potensi kemungkinan tergerus pasca penerapan tarif Trump. 

    BPS mencatat bahwa neraca perdagangan Indonesia dengan AS masih tercatat surplus di angka US$9,9 miliar pada semester 1/2025. Angka versi BPS itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan versi AS yang mencatatkan bahwa surplus perdagangan Indonesia ke AS mencapai US$11,7 miliar. 

    Apa Kata Ekonom?

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) David Sumual mengamini data BI tersebut. Dia menyebut utang luar negeri (ULN) pemerintah serta Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang jatuh tempo pada bulan lalu memang memakan porsi yang besar dari cadangan devisa Tanah Air. 

    Meski demikian, David masih menilai bahwa eksternal Indonesia masih terkendali karena kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) sejauh ini masih positif. 

    “Tapi sejauh ini asing masih positif ytd [year-to-date] di SBN mengimbangi net flow asing di saham yang negatif,” terang David kepada Bisnis, Kamis (7/8/2025). 

    Ke depan, David memperkirakan cadangan devisa Indonesia sampai akhir 2025 berada di kisaran US$150 miliar sampai dengan US$155 miliar. Perkiraan itu dengan asumsi SBN pemerintah dengan denominasi dolar Australia dan yuan China, Kangaroo dan Dimsum Bond, jadi terbit. 

    “Proyeksi antara US$150 miliar sampai dengan US$155 miliar. Ada rencana  penerbitan Kangaroo dan Dimsum Bonds. Kalau jadi bisa tambah devisa,” terangnya. 

    Tidak hanya itu, David turut memperkirakan nilai tukar rupiah juga bakal berada di rentang antara Rp16.300 sampai dengan Rp16.600 per dolar Amerika Serikat (AS).