Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Rupiah menguat didukung potensi BI tahan suku bunga acuan

    Rupiah menguat didukung potensi BI tahan suku bunga acuan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat didukung potensi BI tahan suku bunga acuan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 18:10 WIB

    Elshinta.com – Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Taufan Dimas mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) didukung antisipasi pasar terkait potensi Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan.

    “Pasar mengantisipasi Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan di level 6,25 persen pada RDG (Rapat Dewan Gubernur) 19–20 Agustus 2025 pekan depan,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Rabu di Jakarta menguat sebesar 88 poin atau 0,54 persen menjadi Rp16.202 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.290 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga menguat ke level Rp16.237 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.298 per dolar AS.

    Ekspektasi ini dinilai menjaga daya tarik imbal hasil rupiah, dan mendorong aliran dana asing ke pasar obligasi pemerintah.

    Optimisme tersebut turut diperkuat persepsi stabilitas kebijakan moneter BI di tengah ketidakpastian global.

    Melihat dari faktor global, kinerja rupiah diuntungkan pelemahan dolar AS pasca rilis data Consumer Price Index (CPI) dan Producer Price Index (PPI) AS pada Juli 2025 yang melambat, yakni inflasi di angka 2,7 persen year on year (yoy) dari perkiraan 2,8 persen. Hal ini memicu ekspektasi pasar atas kemungkinan pemangkasan suku bunga The Fed pada kuartal IV-2025.

    “Melemahnya CPI menandakan tekanan harga di AS mulai mereda, sehingga mengurangi tekanan terhadap mata uang negara berkembang,” ujar Taufan.

    Sentimen risk-on global juga meningkat setelah data manufaktur Tiongkok menunjukkan perbaikan, lanjutnya, sehingga mendorong arus modal masuk ke emerging markets.

    Kombinasi ekspektasi kebijakan moneter BI, pelemahan dolar, dan optimisme global ini dianggap menjadi katalis utama yang mengangkat kurs rupiah di tengah dinamika fluktuasi pasar.

    Senada, Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai penguatan rupiah karena faktor CPI AS. Berdasarkan angka tersebut, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebutkan bahwa pemotongan 50 basis points (bps) oleh The Fed perlu dipertimbangkan, sejalan dengan tekanan Presiden AS Donald Trump agar pelonggaran lebih agresif.

    Efeknya, lanjut Josua, Asia-Pacific Currencies (Asia FX) serempak menguat dengan Rupiah dan Baht memimpin, sementara imbal hasil UST 10Y cenderung turun.

    Melihat dari sisi domestik, minat asing ke Surat Berharga Negara (SBN) meningkat. Lelang SBN terbaru membukukan penawaran Rp162 triliun, tertinggi sejak tahun 2016. Selain itu, yield Indo 10Y stabil turun, sehingga menambah pasokan valas dan menopang rupiah.

    Arus pada SBN pasca lelang dan antisipasi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026 disebut menjadi penentu tambahan. “Dampaknya ke rupiah akan terbatas selama disiplin fiskal (lebih kecil dari 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto/PDB) terjaga,” ungkap Josua. 

    Sumber : Antara

  • Eddy Soeparno Dorong Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di RI

    Eddy Soeparno Dorong Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di RI

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno terus mendorong percepatan implementasi energi terbarukan di Indonesia, termasuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Hal ini sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional untuk menghadapi tantangan perubahan iklim.

    Hal itu ia sampaikan dalam Forum Diskusi Aktual bertema ‘Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim’ yang digelar di Ruang Rapim, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Acara ini dihadiri jajaran direksi PT PLN (Persero), seperti Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan Evy Haryadi; Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan Suroso Isnandar; EVP Pengembangan Bisnis dan Investasi Abdan Hanif Satria; dan EVP Energy Transition and Sustainability Kamia Handayani. Selain Direksi PLN, hadir pula dalam acara tersebut perwakilan dari Tony Blair Institute (TBI).

    Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan pertemuan MPR RI bersama PLN dan TBI merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya bersama Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

    “Pertemuan bersama Pak Hasyim dan Mr. Tony Blair di antaranya membahas peluang kerja sama untuk mempercepat transisi energi, termasuk program waste to energy yang saat ini regulasinya tengah direvisi,” ungkap Eddy dalam keterangannya, Rabu (13/8/2025).

    “Saya hadirkan Tony Blair Institute di sini agar bisa memberikan pandangan terkait program transisi energi di Indonesia. Termasuk penanganan sampah, pengembangan ekonomi karbon, hingga penguatan strategi energi terbarukan,” lanjutnya.

    Eddy yang juga Waketum PAN ini menilai pengalaman internasional TBI, khususnya dalam pengembangan tenaga nuklir dan diplomasi geopolitik, dapat mendukung PLN merancang kebijakan strategis di bidang nuklir.

    Tony Blair Institute (TBI), lanjut Eddy, adalah salah satu organisasi non profit yang banyak membantunya di MPR merumuskan berbagai kajian strategis di bidang ekonomi karbon dan transisi energi. Institusi lainnya yang juga berkolaborasi adalah Indonesia Carbon Capture and Storage Center (Indonesia CCS Center).

    “Indonesia CCS Center membantu saya dalam revisi Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon, serta mendorong perjanjian lintas batas (cross-border agreement) terkait penangkapan dan penyimpanan karbon (carbon capture and storage/CCS) antara lain dengan Singapura dan Korea Selatan,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, mengatakan pengembangan PLTN di Indonesia masih berada di tahap awal studi kelayakan. PLN, kata dia, telah menjalin dialog dengan sejumlah pihak seperti Rosatom, NuScale, dan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk mempelajari pengalaman negara lain.

    Evy menilai nuklir menjadi salah satu solusi penting dalam penyediaan energi bersih. “Energi lain seperti panas bumi dan hidro masih punya tantangan besar. Panas bumi terkendala pendanaan karena risiko pengeboran, sedangkan hidro memiliki isu keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.

    Secara khusus Eddy Soeparno mendorong PLN untuk memperkuat sosialisasi kepada publik untuk mengubah persepsi bahwa nuklir identik dengan bencana.

    “Negara seperti Uni Emirat Arab misalnya yang membutuhkan dua tahun untuk kampanye edukasi hingga ke sekolah dasar sebelum membangun PLTN.

    “Edukasi publik ini penting, agar masyarakat memahami manfaat nuklir, tidak hanya risikonya. Dukungan penuh dari kami untuk edukasi ini agar target net zero emission 2060 tercapai,” pungkas Eddy.

    Lihat juga Video ‘Rusia Klaim Ukraina Serang Pembangkit Nuklir di Zaporizhzhia’:

    (akd/akd)

  • OCBC dorong lingkungan yang inklusif untuk semua

    OCBC dorong lingkungan yang inklusif untuk semua

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Irza Farel

    Merdeka dari bias gender: OCBC dorong lingkungan yang inklusif untuk semua
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 12:41 WIB

    Elshinta.com – Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari bias yang membatasi langkah. Di Indonesia, banyak perempuan dan laki-laki masih terjebak dalam norma dan stigma yang membatasi peran mereka, baik di rumah maupun di dunia kerja. Dengan semangat Hari Kemerdekaan, OCBC mengadakan Media Talk OCBC #BaiknyaBarengBareng dengan mengundang narasumber dari Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) dan Aliansi Laki-Laki Baru (ALB). Acara ini bertujuan mengajak seluruh masyarakat untuk memaknai ulang arti kemerdekaan akan bias gender. Kemerdekaan sejati adalah ketika setiap orang dapat berkembang tanpa terkekang oleh bias gender.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari kampanye keberlanjutan #BaiknyaBarengBareng 2025. Kali ini, mengangkat topik “Perjalanan Menuju Merdeka dari Bias Gender” yang memiliki makna memerdekakan diri dari bias dan ketidaksetaraan yang seringkali membatasi ruang gerak, baik di lingkungan kerja maupun di rumah. Dalam dunia kerja yang terus berkembang, berbagai tantangan masih dihadapi perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di dunia kerja. Pada tahun 2023, angka partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Indonesia hanya berjumlah 55%, dibandingkan laki-laki yang berjumlah 85% (BPS, 2024). Selain itu, menurut SDG Global Database, perempuan memiliki kesempatan yang lebih terbatas dalam posisi kepemimpinan, yaitu hanya 32% perempuan yang menduduki posisi manajerial perusahaan pada tahun 2022.

    Memaknai isu tersebut, Betti Alisjahbana, Komisaris Independen OCBC yang juga dikenal sebagai salah satu sosok perempuan yang sukses memerdekakan bias, menekankan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki potensi untuk berprestasi dan berkontribusi secara maksimal. “Dalam menghadapi stigma berbasis gender, saya memilih untuk tetap fokus berkarya dan membuktikan diri lewat dedikasi, prestasi, dan integritas. Kepemimpinan perempuan tidak perlu menjadi pengecualian—melainkan bagian dari budaya profesional yang kita bangun bersama. Di era di mana talenta dan keberagaman menjadi sumber kekuatan kompetitif, menciptakan ekosistem kerja yang inklusif adalah kunci untuk mengoptimalkan potensi setiap orang—tanpa terkekang,” ujarnya.

    Beliau menambahkan bahwa persuahaan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan prinsip tersebut terwujud. “Di OCBC, kami percaya bahwa ruang kerja yang adil gender akan membuka peluang yang sama untuk semua. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan, program pengembangan untuk semua level serta fasilitas penunjang yang ramah bagi semua karyawan. Diperkokohkan dengan adanya persentase yang berimbang di manajemen dalam posisi strategis.”

    “Norma gender yang tidak setara, termasuk diantaranya bias yang terjadi secara sadar maupun tidak, adalah salah satu hambatan perempuan untuk meniti karir di lingkungan kerja,’ ujar Dwi Yuliawati, Head of Programmes UN Women Indonesia. “Bentuk yang paling nyata adalah persepsi bahwa pekerjaan rumah tangga dan perawatan anggota keluarga adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Perempuan, UN Women berkolaborasi dengan sektor swasta untuk mengintegrasikan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Perempuan (WEPs), sehingga mendorong kebijakan tempat kerja ramah keluarga, sebagai satu cara untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan.”

    Merespons tantangan yang ada, penting bagi perusahaan untuk menerapkan kebijakan inklusif yang dapat memberikan peluang yang setara dan menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan perempuan. Perusahaan yang memperjuangkan kesetaraan gender dan mempromosikan hak perempuan tidak hanya mendorong kemajuan sosial, tetapi juga dapat mengembangkan bisnis dan komunitas di tempat mereka bekerja agar beroperasi lebih inklusif, tangguh, dan sukses.

    Melengkapi perspektif tersebut, Wawan Suwandi, Koordinator Nasional Aliansi Laki-laki Baru, mengingatkan bahwa perubahan menuju kesetaraan tidak bisa dilakukan sendiri oleh perempuan. “Dunia kerja yang lebih fleksibel dan rumah tangga yang lebih adil perannya akan membuat laki-laki dan perempuan bisa berkolaborasi lebih sehat. Laki-laki juga perlu ruang untuk menjadi ayah, suami, dan individu yang utuh tanpa stigma. Untuk itu, perlu adanya paham untuk menormalisasikan kolaborasi dengan mematahkan stigma seperti hanya ada “ibu rumah tangga” tapi harusnya adalah “rumah tangga bersama”,” ujar Jundi.

    Ia juga menyoroti bahwa hambatan seringkali datang dari lingkungan terdekat. “Seringkali ketika perempuan mendapat jabatan lebih tinggi, ada kekhawatiran akan merugikan suami yang bekerja. Narasi seperti ini harus kita ubah bersama agar kesetaraan bisa benar-benar tercapai,” tambahnya. 

    Dengan itu, dengan adanya konsep diskusi media yang bertajuk “Perjalanan Menuju Merdeka dari Bias Gender” menegaskan bahwa perjalanan menuju kesetaraan adalah proses kolektif yang memerlukan keterlibatan semua pihak—keluarga, institusi, hingga komunitas. Serta, ketika hambatan-hambatan ini dihapus, perempuan dapat lebih leluasa berkontribusi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan apa yang menjadi nilai dari OCBC yang terus menggaungkan isu terkait sehingga Juli 2025 telah mencatat 117.194 keterlibatan, 1.822.152 jangkauan, dan 2.695.786 impresi di berbagai kanal komunikasi.

    Kemerdekaan sejati adalah ketika tidak ada lagi bias yang membatasi langkah. Dengan bergerak bersama, maka dapat menciptakan lingkungan yang setara dan inklusif, yang membawa dampak positif bagi semua, karena #BaiknyaBarengBareng. (Irza Farel)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Peternak Menjerit Harga Ayam di Bawah HPP: Panen Malah Tekor!

    Peternak Menjerit Harga Ayam di Bawah HPP: Panen Malah Tekor!

    Jakarta –

    Harga karkas ayam di pasar saat ini dinilai rendah, berada di kisaran Rp 27.000/kg. Namun harga ayam hidup di kandang jatuh jauh di bawah biaya produksi, membuat peternak merasa terdesak. Mereka harus jual rugi tiap kali panen.

    Menurut Perwakilan Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (PER-MINDO), Kusnan, harga ini jauh dari ideal. Jika harga di pasar segitu, maka bisa dipastikan harga ayam hidup (live bird/LB) di kandang hanya sekitar Rp 16.000-17.000/kg.

    “Kalau harga karkas Rp 27.000/kg di pasar, itu artinya harga ayam hidup di peternak cuma sekitar Rp 16.000-17.000/kg. Padahal HPP (harga pokok produksi) kami sekarang ada di kisaran Rp 19.500 sampai Rp 21.000 per kilogram,” ujar Kusnan kepada detikcom, Rabu (13/8/2025).

    Menurut Kusnan, kerugian ini bukan sekadar angka. Para peternak kecil harus berjibaku setiap hari-memberi makan, menjaga suhu kandang, memantau kesehatan ayam, hingga bersih-bersih kandang-demi bisa panen. Namun saat panen tiba, hasilnya justru jauh dari impian.

    “Peternak rakyat itu modalnya pas-pasan, tenaganya keluar banyak, tapi giliran panen malah tekor. Mau nangis rasanya,” ungkapnya.

    Parahnya lagi, peternak rakyat tidak punya banyak pilihan. Berbeda dengan perusahaan integrator besar yang punya cold storage dan jaringan distribusi sendiri, peternak kecil harus segera menjual ayam mereka ke pasar agar tidak rugi lebih dalam. Sering kali, mereka juga harus melewati rantai distribusi yang panjang, dari broker, ke pengepul, lalu ke rumah potong ayam (RPA), baru ke pasar.

    “Kalau nggak jual cepat, ayam tambah besar dan makin boros pakan. Tapi kalau dijual, ya harganya dipermainkan. Peternak itu kayak semut yang diinjak kaki gajah,” ucap Kusnan.

    Ia menjelaskan, perbedaan konversi ayam hidup ke karkas juga membuat persepsi harga sering salah kaprah. Di tingkat RPA, konversi sekitar 1:1,6 artinya 1,6 kg ayam hidup menjadi 1 kg karkas. Sementara di kandang, peternak melihat dari sisi FCR (Feed Conversion Ratio), yakni butuh 2,4-2,8 kg pakan untuk menghasilkan ayam hidup 1,6-1,8 kg.

    “Yang di RPA hitung margin dari karkas, kita peternak hitung dari biaya pakan dan bibit. Itu beda banget. Jadi jangan samakan,” tegasnya.

    Masalah semakin pelik karena harga bibit DOC (Day Old Chick), pakan, hingga vitamin dan obat-obatan terus naik. Kusnan menyebut, peternak rakyat makin tak punya daya saing melawan integrator besar yang menguasai semua lini-dari pembibitan, pakan, pemotongan, hingga distribusi.

    “Pasar sekarang dikuasai segelintir pemain besar. Kita cuma bisa nyempil di sela-sela. Lama-lama bisa punah kalau begini terus,” ujarnya.

    PER-MINDO mendorong agar pemerintah segera turun tangan. Ia mengusulkan agar ada kebijakan Harga Acuan Pembelian (HAP) yang realistis dan benar-benar ditegakkan di lapangan. Selain itu, transparansi harga dan distribusi juga harus dibenahi.

    “Kalau nggak segera dibenahi, peternak kecil bakal berguguran. Dan kalau nanti pasar dikuasai segelintir pemain besar, siapa yang bisa jamin harga ke konsumen tetap murah? Sekarang murah, besok bisa melonjak,” kata Kusnan.

    Ia juga menyinggung perlunya penguatan koperasi peternak agar bisa punya daya tawar dan efisiensi produksi lebih baik. Menurutnya, Musyawarah Gopan yang baru digelar harus jadi momentum untuk menyuarakan nasib peternak rakyat.

    “Musyawarah itu penting, tapi yang lebih penting hasilnya. Suara kami harus diterjemahkan jadi kebijakan yang nyata. Bukan cuma rapat, terus hilang begitu saja,” tutup Kusnan.

    Lihat juga Video: Diskon 20%, Harga Ayam di Transmart Full Day Sale Jadi Lebih Murah

    (fdl/fdl)

  • Warganet Ramai Suarakan Dukungan Demo Besar di Pati

    Warganet Ramai Suarakan Dukungan Demo Besar di Pati

    Jakarta –

    Dukungan terhadap aksi demonstrasi besar-besaran di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terus mengalir di media sosial. Tagar #Pati hingga #PatiMembara ramai digaungkan warganet sebagai bentuk solidaritas atas protes warga terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% yang dikeluarkan Bupati Pati, Sudewo.

    Meski kebijakan tersebut sudah dibatalkan, amarah warga belum mereda. Mereka tetap menuntut Sudewo mundur dari jabatannya, menilai gaya kepemimpinannya arogan dan minim empati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pun mengumumkan rencana demo besar pada 13 Agustus 2025, dengan estimasi massa mencapai puluhan ribu orang.

    Revolusi dimulai dari Pati

    Aksi 13 Agustus 2025 diprediksi menjadi demonstrasi terbesar dalam sejarah Pati, dengan massa diperkirakan mencapai 50.000 orang. Warga menegaskan bahwa demo akan dilakukan secara damai, tanpa tindakan anarkis.

    Di media sosial ramai dukungan dengan beragam bentuk ekspresi kreatif. Salah satunya “Revolusi dimulai dari Pati” yang menyerukan keadilan dan kepemimpinan yang lebih berpihak kepada rakyat.

    “Revolusi dimulai dari Pati! Kami bukan hanya menolak pajak, tapi menuntut pemimpin yang mendengar rakyat,” tulis akun @neVerAl0nely__ di X.

    “Revolusi berawal dari Pati. Rakyat Pati VS Bupati Pati. Hal ini menjadi bukti bahwa jika Rakyat Kompak Bersatu, maka Pemimpin Dzolim akan runtuh, kebijakan dzolim akan musnah. Tunjukan kedaulatan ada di tangan Rakyat. Selamat berjuang Rakyat Pati pada Rabu, 13 Agustus 2025,” tulis @Nurulygkaukenal.

    “Dari pati kita belajar arti sebenar benarnya dari UUD 1956 pasal 1 ayat 2 : Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,” @anugrahrizky_1.

    Latar Belakang Aksi

    Demo di Pati Foto: Dian Utoro Aji/detikJateng

    Kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250% diumumkan Sudewo usai rapat intensifikasi pajak pada Mei 2025. Menurutnya, kenaikan ini diperlukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang stagnan di angka Rp29 miliar selama 14 tahun, guna mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, warga menilai kenaikan ini tidak manusiawi, terutama di tengah kesulitan ekonomi pasca pandemi. Petani, pelaku UMKM, hingga pensiunan PNS menyuarakan kekecewaan mereka.

    Reaksi keras muncul di media sosial, dengan postingan sindiran, meme, dan video protes membanjiri platform seperti TikTok dan Instagram. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu bahkan mendirikan posko donasi di Alun-alun Pati untuk mendukung aksi demonstrasi.

    Namun, ketegangan meningkat saat Satpol PP menyita logistik donasi pada 5 Agustus 2025, yang dianggap warga sebagai upaya pembungkaman aspirasi. Insiden ini memicu kericuhan, dengan warga mendatangi kantor Satpol PP menuntut pengembalian barang.

    Puncak kemarahan warga dipicu oleh pernyataan Sudewo yang dianggap arogan. Dalam video yang viral di TikTok (@chanlinaaa00), Sudewo menantang warga Pati yang menolak kebijakan untuk mengerahkan 50.000 demonstran. “Jangankan 5.000 orang, 50.000 orang pun silakan dikerahkan, saya tidak akan gentar,” ujarnya. Pernyataan ini memicu persepsi bahwa Sudewo tidak mendengarkan aspirasi rakyat, memperkeruh situasi, dan memicu tagar #PatiMencekik di media sosial.

    Meski Sudewo kemudian meminta maaf dan mengklarifikasi bahwa ia tidak bermaksud menantang warga, warganet tetap mengkritik gaya komunikasinya yang dinilai kurang empatik. “Mosok yo saya menantang rakyat saya?” ujarnya dalam klarifikasi di akun X @jateng_twit. Namun, klarifikasi ini tidak meredam amarah warga, yang tetap menuntut pembatalan kebijakan dan pengunduran dirinya.

    Menanggapi tekanan publik, Sudewo akhirnya membatalkan kenaikan PBB-P2 dan menjanjikan pengembalian dana bagi warga yang telah membayar dengan tarif baru. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, juga memerintahkan evaluasi kebijakan tersebut, menegaskan bahwa kenaikan pajak harus sesuai kemampuan warga dan didahului sosialisasi.

    Namun, pembatalan ini tidak cukup meredam kemarahan. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, dipimpin koordinator Supriyono, bersikeras menggelar demo pada 13 Agustus 2025, menuntut Sudewo mundur karena dianggap minim pengalaman kepemimpinan dan arogan. Spanduk-spanduk berisi desakan pelengseran Sudewo bermunculan.

    Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menegaskan aksi demonstrasi tetap digelar dengan target utama menuntut Sudewo mundur. Koordinator aksi, Teguh Istiyanto, menyatakan ketidakpercayaan terhadap pernyataan Sudewo yang dianggap penuh kebohongan. “Kami tidak percaya omongannya. Dia bilang 14 tahun tidak ada kenaikan pajak, padahal tahun 2022 sudah naik 20 persen,” ujar Teguh dikutip deri detiknews. Selain itu, warga menilai sikap Sudewo arogan dan tidak peka terhadap kondisi rakyat.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video Bupati Pati Sudewo Tolak Mundur: Saya Dipilih Secara Demokratis”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)

  • Ditjen Keuda imbau pemda optimalkan pendapatan dan belanja daerah 

    Ditjen Keuda imbau pemda optimalkan pendapatan dan belanja daerah 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Dorong Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Otsus

    Ditjen Keuda imbau pemda optimalkan pendapatan dan belanja daerah 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 18:21 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan belanja daerah. Hal ini penting untuk segera diimplementasikan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus). 

    Penegasan ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Seminar ADKASI se – Papua bertajuk ‘Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Otsus’ yang berlangsung secara hybrid dari Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (11/8/2025). 

    Maurist menegaskan kegiatan ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus). 

    “Tentunya kegiatan semacam ini perlu dilakukan guna penguatan keuangan otsus dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pelaksanaan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Maurits.  

    Maurits menjelaskan, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan. Melalui UU ini, diharapkan akan mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif dengan menciptakan HKPD yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

    Maurits menekankan, pemberian TKD merupakan salah satu strategi untuk mencapai tujuan HKPD. TKD merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah (Pemda) yang harus disusun secara logis dan sistematis berdasarkan potensi pendapatan daerah dan peraturan perundang-undangan.

    “Kebijakan TKD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah pusat dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya,” ujarnya Maurits. 

    Lebih lanjut, dirinya menyebutkan berbagai jenis TKD. Hal itu di antaranya Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Keistimewaan (DAIS). 

    “Keenam, Dana Desa dan ketujuh, Insentif Fiskal,” kata Maurits.

    Sumber : Elshinta.Com

  • WAMI Tanggapi Keluhan Ari Lasso, Pastikan Tidak Ada Kesalahan Pendistribusian Royalti

    WAMI Tanggapi Keluhan Ari Lasso, Pastikan Tidak Ada Kesalahan Pendistribusian Royalti

    JAKARTA – Wahana Musik Indonesia (WAMI) akhirnya menyampaikan tanggapan resmi atas keluhan salah satu anggotanya, Ari Lasso, yang mengungkap adanya kesalahan dalam laporan pendistribusian royalti.

    Pernyataan tersebut tertuang dalam surat resmi WAMI kepada Ari Lasso yang ditandatangani oleh Adi Adrian selaku Presiden Direktur.

    Surat yang kemudian diunggah Ari Lasso melalui Instagram itu mengakui adanya kesalahan, meski telah menggunakan sistem pengendalian mutu.

    “WAMI sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) telah menyiapkan sistem pengendalian mutu (quality control) tata kelola operasional kami, dengan tujuan mewujudkan proses kerja yang akurat dan zero error. Namun demikian, pada proses pengiriman email blast tanggal tersebut, terjadi human error dalam penggabungan alamat email dan file lampiran,” bunyi surat yang dibuat pada 12 Agustus itu.

    Kesalahan tersebut, kata WAMI, disebabkan beberapa data laporan yang tidak sesuai dengan alamat email anggota yang dituju, sehingga terdapat anggota yang menerima lampiran laporan bukan atas namanya sendiri.

    Meski terdapat kesalahan dalam pengiriman laporan, WAMI memastikan bahwa proses dan jumlah royalti yang diterima Ari Lasso sama sekali tidak terdampak.

    “Kami telah memastikan bahwa kejadian ini tidak berdampak pada proses maupun jumlah transfer royalti yang Bapak terima. Meski demikian, kami memahami bahwa kesalahan ini menimbulkan ketidaknyamanan dan persepsi yang tidak semestinya,” kata WAMI.

    “WAMI sebagai organisasi yang menjaga marwah dan kepercayaan para anggota pencipta musik akan berkomitmen melakukan perbaikan, termasuk pengetatan prosedur pengiriman, verifikasi berlapis, dan peningkatan sistem agar kesalahan serupa tidak terjadi di masa mendatang,” lanjutnya.

    LMK Pencipta terbesar yang beroperasi di Indonesia saat ini pun berharap bisa bertemu langsung dengan Ari Lasso untuk berdiskusi lebih lanjut.

    “Sebagai wujud itikad baik, kami juga ingin mengundang Bapak untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan manajemen WAMI, sehingga kami dapat menyampaikan klarifikasi lebih rinci, mendengar masukan Bapak, serta membicarakan langkah perbaikan yang dapat dilakukan bersama demi kebaikan ekosistem musik Indonesia,” katanya.

    “Demikian penjelasan ini kami sampaikan. Kami memohon maaf atas kejadian ini dan berharap hubungan baik antara WAMI dan Bapak dapat terus terjalin dengan baik.”

  • Rasio Pajak Indonesia Tak Kalah Dibanding Negara Lain, Ini Buktinya – Page 3

    Rasio Pajak Indonesia Tak Kalah Dibanding Negara Lain, Ini Buktinya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, menjelaskan bahwa posisi tax ratio Indonesia sebenarnya tidak terlalu tertinggal dibanding negara tetangga jika dihitung secara komprehensif.

    Menurutnya, perhitungan yang hanya mengandalkan penerimaan pajak pusat membuat angka Indonesia terlihat kecil, yakni sekitar 10,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Jadi, tax ratio katanya kita itu kadang-kadang menjadi mengecil, bukan karena dia kecil, tapi karena ada beberapa jenis pajak yang kemudian dialokasikan ke daerah, menjadi bagiannya daerah,” kata Yon dalam diskusi bersama Celios, di Kantor Celios, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025).

    Namun, bila memasukkan komponen lain seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA, pajak daerah, dan iuran jaminan sosial, tax ratio Indonesia bisa mencapai 12–13,5%.

    “Sebenarnya, tax ratio kita itu kalau mau komparasi, itu ya masih relatifly sekitar 13-13,5 persen. Rata-rata setiap tahun, antaranya 12-13 persen,” ujarnya.

    Jangan Bandingkan Tax Ratio RI dengan Negara Lain

    Yon menekankan bahwa publik sering salah persepsi ketika membandingkan tax ratio Indonesia dengan negara lain. Ia menegaskan, jangan membandingkan angka 10% dengan negara lain yang perhitungannya memasukkan semua jenis pungutan.

    Ia menambahkan, definisi dan metode perhitungan yang berbeda di tiap negara membuat angka tax ratio tidak bisa dilihat secara mentah tanpa memahami komponennya.

    “Kalau kita lihat dengan negara-negara tetangga, yang kita nggak terlalu ketinggalan juga sih, dibandingkan dengan negara beberapa yang di sebelah-sebelah kita. Malaysia juga sekitar angka 12-13 persen,” jelasnya.

     

     

  • Cuma Bercanda, Nusron Wahid Minta Maaf Soal Wacana Tanah Nganggur Diambil Negara

    Cuma Bercanda, Nusron Wahid Minta Maaf Soal Wacana Tanah Nganggur Diambil Negara

    GELORA.CO – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan permohonan maaf soal pernyataannya tentang kebijakan penertiban tanah terlantar alias tanah nganggur.

    Apalagi dalam pernyataan itu, Nusron bahkan sempat mengatakan bahwa seluruh tanah rakyat adalah milik negara.

    “Saya atas nama Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen,” kata Nusron dalam konferensi pers di kantornya, Selasa, 12 Agustus 2025.

    “Atas pernyataan saya yang vjral beberapa waktu lalu, dan menimbulkan polemik di masyarakat serta memicu kesalahpahaman,” ujarnya.

    Dia mengaku, alasannya mengutarakan hal tersebut adalah karena mengacu pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang menyebut bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    Padahal, menurutnya langkah penertiban hanya akan dilakukan untuk tanah sawah produktif, pekarangan, maupun tanah waris yang dimiliki warga, terutama yang berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) supaya lebih aman. Karenanya, Nusron kembali menekankan bahwa penertiban tanah-tanah ‘nganggur’ ini dilakukan pihaknya, untuk menyasar lahan-lahan dengan status Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

    “Jadi ini semata-mata menyasar lahan yang statusnya HGU dan HGB yang luasnya jutaan hektare, tapi dianggurkan, tidak dimanfaatkan, dan tidak produktif,” kata Nusron.

    “Bukan menyasar tanah rakyat, sawah rakyat, pekarangan rakyat, atau tanah waris, apalagi yang sudah mempunyai status sertifikat hak milik maupun hak pakai,” ujarnya.

    Dengan demikian, Nusron kembali menegaskan bahwa pernyataan yang disampaikannya sebelum ini hanyalah sekadar bercanda. Namun, Dia sendiri mengaku tak menyangka bahwa pernyataannya itu akan menimbulkan persepsi yang keliru. Dia bahkan berjanji ke depannya akan lebih berhati-hati dalam memilih kata, supaya maksud dari pesan atas kebijakan pemerintah bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

    “Namun setelah saya menyaksikan ulang, kami menyadari dan kami mengakui bahwa pernyataan tersebut, candaan sebut tidak tepat, tidak sepantasnya, dan tidak selayaknya untuk kami sampaikan. Apalagi disampaikan oleh seorang pejabat publik, sehingga dapat menimbulkan persepsi yang keliru dan liar di masyarakat,” ujarnya.

  • Nggak Cuma Buat Harian, Motor Listrik Juga Cocok Dipakai Jalan Antarkota

    Nggak Cuma Buat Harian, Motor Listrik Juga Cocok Dipakai Jalan Antarkota

    Jakarta –

    Driver ojek online (Ojol) dan beberapa komunitas motor listrik Davigo menggelar touring Jakarta-Bandung dengan mengendarai motor listrik nasional Davigo Dragon-SLi dan Davigo Dragon-L. Perjalanan yang digelar pada Sabtu 9 Agustus 2025 ini, diawali dari PLN Pondok Kopi Jakarta dan berakhir di PLN Braga Bandung, dengan menempuh jarak sekitar 170 km. Rute sejauh itu berhasil ditempuh hanya dengan sekali pengisian daya.

    Touring kali ini dilakukan untuk menguji seberapa efektif, efisien mengendarai motor listrik, dan diikuti oleh puluhan komunitas driver ojek online, serta para pengguna setia motor listrik Davigo dari berbagai wilayah.

    Community Manager Davigo, Yogie Effendi mengungkapkan touring ini digelar untuk membuktikan ketangguhan motor listrik Davigo sekaligus menjawab keraguan masyarakat terhadap kemampuan motor listrik jarak jauh. Melalui aksi nyata ini, Davigo ingin menunjukkan bahwa jarak bukanlah batasan bagi motor listrik lokal yang dirancang dengan teknologi mumpuni dan efisiensi maksimal.

    “Kami ingin menyampaikan pesan bahwa motor listrik tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga kuat, andal, dan mampu digunakan untuk aktivitas harian maupun perjalanan antar kota,” Yogie Effendi menambahkan.

    Ojol dan Komunitas Davigo gelar touring motor listrik Jakarta-Bandung. Foto: dok. Davigo

    Yogie menambahkan, touring ini diharapkan menjadi bukti dan jawaban serta bentuk edukasi masyarakat bahwa infrastruktur bukan satu-satunya tantangan, dan mengenai persepsi tentang keterbatasan kendaraan listrik juga perlu diubah.

    Sebagai catatan para komunitas ojol yang menggunakan Davigo Dragon-L mengandalkan baterai 72V 60Ah Lithium NMC, sementara Davigo Dragon-SLi dibekali baterai 72V 52Ah Lithium LifePO4 (LFP). Keduanya ditenagai motor listrik berdaya 2.000 watt yang diklaim mampu memberikan performa tinggi tanpa mengorbankan efisiensi daya, sehingga ideal untuk penggunaan harian maupun perjalanan antarkota.

    (lth/dry)