Organisasi: PERSEPSI

  • Para Guru Besar dan Civitas Akademika Diajak Rancang Masa Depan Indonesia melalui Transmigrasi Baru

    Para Guru Besar dan Civitas Akademika Diajak Rancang Masa Depan Indonesia melalui Transmigrasi Baru

    Para Guru Besar dan Civitas Akademika Diajak Rancang Masa Depan Indonesia melalui Transmigrasi Baru
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Para Guru Besar dan civitas akademika se-Indonesia diajak untuk terlibat dalam merancang masa depan Indonesia melalui Transmigrasi 5.0, sebuah kerangka pembangunan kewilayahan berbasis sains dan teknologi (saintek).
    Langkah itu dianggap strategis untuk memanfaatkan momentum bonus demografi.
    Ajakan tersebut disampaikan Menteri
    Transmigrasi
    (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam Kongres V Forum Dewan Guru Besar Indonesia (FDGBI) di kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (
    ITS
    ) di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (11/12/2025).
    “Saya datang bukan sekadar menjelaskan program, tetapi mengajak kita mendesain masa depan Indonesia. Saya percaya ITS dan para guru besar akan menjadi jantung intelektual dari desain besar itu,” ujar Iftitah dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (12/12/2025).
    Menjawab tantangan tersebut, Iftitah menilai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia harus dibangun dari daerah dan wilayah perbatasan yang selama ini belum dioptimalkan.
    “Pertumbuhan yang tidak hanya menambah produk domestik bruto (PDB) secara kosmetik, tetapi menghasilkan pangan, energi, industri, teknologi, dan kapasitas manusia yang nyata. Pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, yang menciptakan lebih banyak lapangan kerja untuk rakyat di sekitarnya. Sehingga, tidak ada lagi pengangguran di bumi tercinta ini,” tuturnya.
    Dalam paparannya, Iftitah juga meluruskan persepsi lama mengenai transmigrasi. Ia menegaskan, transmigrasi saat ini bukan lagi sekadar perpindahan penduduk, melainkan pembangunan kawasan berbasis produktivitas.
    “Transmigrasi merupakan kerangka pembangunan paling lengkap karena bekerja pada tiga fondasi sekaligus: lahan, manusia, dan produktivitas,” ungkap Iftitah.
    Dalam kesempatan itu, Iftitah menekankan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi akan mengandalkan sains, data, dan teknologi.
    Konsep Transmigrasi 5.0 mencakup pemodelan iklim 30 tahun ke depan, analisis geospasial berbasis kecerdasan buatan (AI), pemetaan rantai pasok, hingga desain permukiman berbasis ekosistem pertumbuhan.
    “Bayangkan bila setiap kawasan transmigrasi dirancang dengan standar ilmiah. Hasilnya adalah kawasan yang menjadi
    smart agro-estate, smart fisheries, rural industry hub,
    dan
    smart settlement
    berbasis data,” ujar Iftitah.
    Kementerian Transmigrasi (
    Kementrans
    ) saat ini menyiapkan dua hingga tiga kawasan sebagai laboratorium hidup (
    living lab
    ) untuk uji penerapan teknologi dan riset kampus.
    Tak hanya itu, program Transmigrasi Patriot dan Beasiswa Patriot disiapkan sebagai mesin talenta untuk menyiapkan pemimpin lapangan masa depan.
    Oleh karena itu, Iftitah mengajak para guru besar, termasuk ITS, untuk berperan dalam tiga hal utama, yaitu desain bersama (
    co-design
    ), proyek percontohan (
    pilot project
    ), dan pembentukan talent pipeline pembangunan kawasan.
    “Pembangunan kawasan baru harus menjadi karya bersama, lingkungan, robotika, industri, kelautan, energi, agrikultur, transportasi, tata kota. Ini bukan proyek satu disiplin, tetapi
    symphony of sciences
    ,” ujarnya.
    Menutup pidatonya, Iftitah menegaskan, masa depan Indonesia tidak akan lahir dari kota besar semata, melainkan pertumbuhan baru di daerah.
    “Jika Indonesia ingin melompat, lompatan itu tidak akan lahir dari Jakarta atau Surabaya saja. Ia muncul dari desa modern,
    agro-estate
    digital, industri perikanan terpadu, energi terbarukan, dan kota-kota teknologi di daerah. Mari kita bangun Indonesia bukan hanya dengan angka, tetapi dengan jiwa. Bukan hanya dengan teknologi, tetapi dengan keberanian membuka
    frontier
    baru,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kopdar Integritas Hadirkan Pakar dan Praktisi di Kota Madiun

    Kopdar Integritas Hadirkan Pakar dan Praktisi di Kota Madiun

    Madiun (beritajatim.com) – Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Madiun tahun ini diwarnai dengan gelaran Kopdar Integritas yang berlangsung di Gedung Ramayana, Jalan Pahlawan, Rabu (10/12/2025).

    Acara yang digagas Kongan.co bersama Mucoffe dan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ini menjadi ajang bertemu, berdiskusi, dan memperluas jejaring antikorupsi di tingkat lokal.

    Kegiatan dibuka dengan penampilan Live Akustik, pertunjukan Semacam Wayang, hingga nonton bareng film “Catatan Merah Andika”. Ragam sajian ini dipilih sebagai cara kreatif mengenalkan isu korupsi melalui pendekatan budaya dan storytelling.

    Sesi diskusi menghadirkan tiga narasumber dari beragam latar belakang: Dewan Pengawas ICW & Dewan Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko, Pakar Hukum Pidana UNESA Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, serta Juru Didik KPK Erlangga Adikusumah yang bergabung secara daring.

    Dadang Trisasongko menyoroti bahwa korupsi seringkali tumbuh dari kebiasaan kecil yang dianggap sepele. Ia mengingatkan bahwa integritas harus dimulai dari tindakan personal. “Korupsi itu berangkat dari kecurangan kecil. Kita harus merapikan diri sendiri sebelum bicara lebih jauh soal negara,” katanya.

    Sementara itu, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya menekankan pentingnya budaya hukum sebagai penopang sistem antikorupsi. Menurutnya, peringatan Hakordia tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial. “Selama budaya hukum di masyarakat lemah, korupsi akan sulit diberantas. Integritas itu syarat utama,” ujarnya.

    Dari aspek pencegahan, Erlangga Adikusumah menyoroti tren menurunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Ia mengingatkan bahwa pengawasan publik menjadi faktor penting. “Masyarakat punya ruang untuk mengawasi dan melapor ke KPK bila menemukan indikasi korupsi,” ucapnya melalui Zoom.

    Kopdar Integritas menjadi bagian dari upaya bersama untuk membangun kesadaran publik terhadap bahaya korupsi. Melalui kolaborasi komunitas, mahasiswa, dan pegiat antikorupsi, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan gerakan yang lebih kuat dan berkelanjutan di Madiun. (rbr/ted)

  • Wakil Wali Kota Bandung Erwin Dirawat di RSUD Usai Jadi Tersangka

    Wakil Wali Kota Bandung Erwin Dirawat di RSUD Usai Jadi Tersangka

    GELORA.CO -Wakil Wali Kota Bandung Erwin jatuh sakit usai Kejari Bandung menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.

    Kabar sakitnya Erwin dibenarkan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Menurutnya, Erwin sedang menjalani perawatan di RSUD Kota Bandung meski belum bisa mengungkapkan jenis penyakit yang diderita.

    “Menurut kabar, begitu. Beliau dirawat di RSUD Kiawari. Saya sedang menunggu laporan hasil diagnosanya. Saya belum berani mengatakan karena saya bukan ahlinya,” ujar Farhan dikutip dari RMOLJabar, Kamis 11 Desember 2025.

    Farhan mengaku belum menjenguk Erwin. Saat ini Farhan masih menunggu izin resmi agar kunjungannya tidak menimbulkan persepsi negatif.

    “Status saya sebagai Wali Kota, jadi harus ada izin. Jangan sampai saya seakan-akan menimbulkan prasangka,” kata Farhan.

    Sebelumnya, Kepala Kejari Kota Bandung Irfan Wibowo mengatakan, tim pidana khusus Kejari Kota Bandung telah meningkatkan status penyidikan umum ke tahap penyidikan khusus dalam kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Pemkot Bandung. Pihaknya menetapkan dua orang tersangka.

    “Menetapkan dua orang tersangka yaitu satu saudara E Wakil Wali Kota Bandung aktif berdasarkan surat penetapan tersangka tanggal 9 Desember tahun 2025. Dua saudara RA anggota DPRD Kota Bandung berdasarkan surat penetapan tersangka tanggal 9 Desember tahun 2025,” kata Irfan.

  • Mengapa Harbolnas Bikin Orang Boros? Ini Penjelasan Psikologinya

    Mengapa Harbolnas Bikin Orang Boros? Ini Penjelasan Psikologinya

    Jakarta, Beritasatu.com – Setiap tahun, momen hari belanja online nasional (Harbolnas) selalu berhasil menarik perhatian jutaan konsumen.

    Diskon besar-besaran, voucer terbatas, hingga gratis ongkir membuat banyak orang tergoda untuk belanja lebih banyak dari yang direncanakan.

    Fenomena ini bukan sekadar perilaku impulsif semata, tetapi ada aspek psikologis yang bekerja di baliknya. Memahami psikologi diskon dapat membantu masyarakat belanja lebih bijak dan terhindar dari penyesalan setelah checkout.

    Lantas, apa alasannya Harbolnas bisa membuat seseorang menjadi boros? Berikut penjelasan psikologisnya!

    Efek Fear of Missing Out (FOMO)

    Salah satu alasan utama Harbolnas membuat orang kalap belanja adalah efek FOMO. Ketika platform menampilkan countdown waktu, stok terbatas, atau tulisan “tersisa tiga lagi”, otak merasa seolah kesempatan itu tidak akan datang dua kali.

    Rasa takut ketinggalan inilah yang mendorong konsumen membuat keputusan cepat tanpa berpikir panjang. FOMO juga dipicu oleh notifikasi flash sale dan rekomendasi barang yang seakan-akan selalu “hampir habis”, membuat pembeli merasa perlu bertindak segera.

    Harga Diskon Mengubah Cara Otak Menilai Nilai Barang

    Secara psikologis, harga yang ditampilkan sebagai “harga awal” dan “harga diskon” menciptakan anchoring effect. Otak menjadikan harga awal sebagai patokan, lalu melihat harga diskon sebagai peluang besar.

    Walaupun sebenarnya harga akhir bisa saja mendekati harga normal di hari-hari biasa, konsumen tetap merasa mendapatkan keuntungan. Strategi ini memanipulasi persepsi nilai sehingga orang rela membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan.

    Sensasi Mendapatkan Keuntungan Membuat Otak Lepas Dopamin

    Fenomena belanja saat diskon berkaitan dengan pelepasan hormon dopamin atau zat kimia yang mengatur rasa senang dan puas.

    Setiap kali mendapatkan voucer, berhasil checkout barang flash sale, atau melihat harga yang dianggap murah, otak memberikan “reward” berupa sensasi bahagia.

    Itulah sebabnya banyak orang merasa belanja online seperti permainan, ada tantangan, ada hadiah, dan ada rasa puas ketika menang. Kombinasi dopamin inilah yang sering memicu perilaku belanja berlebihan.

    Strategi Marketing yang Menyerang Emosi Konsumen

    Platform e-commerce memahami betul bagaimana psikologi diskon bekerja. Karena itu, mereka menerapkan berbagai strategi pemasaran yang dirancang khusus untuk memicu tindakan impulsif. Misalnya:

    Notifikasi pengingat yang muncul terus-menerus.Bundle promotion, membuat orang merasa lebih untung membeli dua item sekaligus.Gratis ongkir minimal belanja, mendorong orang menambah keranjang agar memenuhi syarat.Gamifikasi, seperti misi berburu voucer atau spin wheel.

    Setiap elemen dirancang untuk membangun urgensi, ekspektasi hadiah, dan rasa penasaran, tiga faktor kuat yang memicu keputusan cepat.

    Ilusi Penghematan yang Menjebak

    Banyak konsumen merasa sedang berhemat saat membeli barang diskon, padahal sebenarnya sedang mengeluarkan uang untuk hal yang tidak terlalu dibutuhkan. Ini disebut saving illusion.

    Ketika melihat diskon besar, fokus otak bergeser dari “apakah saya butuh barang ini?” menjadi “sayang kalau tidak dibeli”. Akhirnya, pengeluaran semakin besar meskipun niat awal hanya ingin menghemat.

    Belanja Saat Stres atau Bosan Meningkatkan Risiko Kalap

    Harbolnas identik dengan hiburan online. Banyak orang menggunakan belanja untuk mengatasi bosan, stres, atau sekadar mencari distraksi. Kondisi emosional seperti ini membuat kontrol diri melemah.

    Akibatnya, konsumen lebih mudah terpengaruh oleh diskon, flash sale, dan promosi kilat lainnya. Inilah alasan mengapa belanja impulsif meningkat drastis pada jam-jam malam selama Harbolnas (ketika orang lelah dan kurang fokus).

    Lingkungan Sosial dan Budaya Digital Memperkuat Efeknya

    Rekomendasi teman, konten haul dari influenser, dan tren media sosial memberi tekanan sosial terselubung. Jika banyak orang membeli barang tertentu saat Harbolnas, konsumen lain merasa ingin ikut serta agar tidak dianggap ketinggalan.

    Lingkungan digital memperkuat perilaku belanja impulsif ini karena setiap orang mudah melihat apa yang sedang dibeli orang lain, lengkap dengan ulasan positif dan ajakan “langsung checkout sekarang”.

    Cara Bijak Menghindari Kalap Saat Harbolnas

    Agar tidak terjebak dalam psikologi diskon, berikut langkah sederhana yang bisa diterapkan:

    Buat daftar belanja sebelum Harbolnas.Tetapkan anggaran dan gunakan metode cash flow yang jelas.Matikan notifikasi aplikasi e-commerce sementara.Bandingkan harga di beberapa toko sebelum checkout.Tanyakan pada diri sendiri, butuh atau cuma ingin?

    Harbolnas memanfaatkan berbagai aspek psikologis untuk membuat konsumen lebih mudah berbelanja. Mulai dari FOMO, efek dopamin, hingga strategi marketing yang terencana. Dengan memahami cara kerja psikologi diskon, masyarakat bisa lebih cermat dalam mengambil keputusan dan tetap menikmati potongan harga tanpa harus menyesal di akhir.

  • Survei Ipsos Ungkap Nasabah Utamakan Keamanan Tabungan dan Deposito

    Survei Ipsos Ungkap Nasabah Utamakan Keamanan Tabungan dan Deposito

    Jakarta, Beritasatu.com – Masyarakat Indonesia kini terlihat semakin berhati-hati dan selektif dalam mengelola dana mereka di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya tekanan biaya hidup.

    Hal ini tecermin dari kecenderungan masyarakat yang lebih memilih instrumen penyimpanan dana yang dinilai aman dan stabil, terutama pada deposito dan tabungan digital. Survei Ipsos menunjukkan keamanan dan efisiensi menjadi dua faktor utama dalam menentukan pilihan tabungan maupun deposito digital.

    Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp 100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu (4,89%).

    Penurunan suku bunga acuan BI juga turut memengaruhi keputusan masyarakat untuk menahan penempatan dana pada produk tabungan.

    Pada sisi lain, tabungan serta deposito tetap menjadi instrumen yang dianggap mampu memberikan perlindungan nilai dana, sekaligus imbal hasil yang lebih stabil.

    Tren ini juga sejalan dengan hasil riset dalam laporan Ipsos Cost of Living 2025, yang mencatat bahwa hanya 25% masyarakat Indonesia merasa kondisi finansial mereka berada pada kategori “doing alright” atau dalam kondisi cukup baik. Kondisi inilah yang membuat masyarakat semakin cermat dalam memilih layanan dan platform penyimpanan dana.

    Dalam rangka memahami preferensi masyarakat terhadap layanan tabungan dan deposito digital, Ipsos sebagai salah satu perusahaan riset pasar terkemuka di dunia merilis survei terbarunya yang menunjukkan bahwa, masyarakat Indonesia kini semakin memprioritaskan keamanan, stabilitas aplikasi, kemudahan pencairan dana, hingga efisiensi biaya layanan dalam memilih platform tabungan hingga deposito digital.

    Survei ini melibatkan 300 responden di Indonesia dan menilai persepsi pengguna terhadap sejumlah aplikasi bank digital yang terus berkembang di pasar.

    Hasil survei ini menunjukkan bahwa faktor keamanan dan keuntungan produk tabungan dan deposito juga menjadi pertimbangan utama bagi para responden. Pada kategori produk deposito yang dinilai aman dan menguntungkan, SeaBank unggul dengan 39%, diikuti Bank Jago (30%), Neobank (29%), Allo Bank (19%), dan Superbank (15%).

    Selain deposito, kemudahan pencairan bunga tabungan juga menjadi indikator penting lainnya, di mana SeaBank kembali menjadi pilihan terbesar responden (46%) karena kemudahan pencairan bunga harian sehingga memberikan flaksibilitas bagi Nasabah. Disusul oleh Bank Jago (31%), Neobank (25%), Allo Bank (16%), dan Superbank (15%).

    “Dari survei yang kami lakukan, terlihat jelas bahwa di tengah kondisi ekonomi yang dinamis, masyarakat semakin menempatkan keamanan dan stabilitas sebagai prioritas utama dalam mengelola dana mereka. Kemudahan pencairan, baik untuk tabungan maupun deposito, juga menjadi faktor kunci yang memengaruhi keputusan dalam memilih layanan digital,” kata Managing Director Ipsos Indonesia Hansal Savla pada Rabu (10/12/2025).

    Hasil survei ini juga menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran finansial di kalangan masyarakat juga membuat aspek biaya layanan menjadi faktor yang turut diperhatikan. Promo bebas biaya admin misalnya, menjadi salah satu alasan utama dalam memilih layanan perbankan digital. Pada aspek ini, kembali dipimpin oleh SeaBank (47%), diikuti oleh Bank Jago (33%), Neobank (26%), Superbank (15%), dan Allo Bank (11%).

    Performa pada aplikasi bank digital yang stabil (mudah diakses dan jarang eror), dan mudah digunakan untuk aktivitas keuangan harian secara konsisten menjadi faktor yang penting bagi masyarakat.

    Survei ini juga menemukan bahwa mayoritas pengguna bank digital, khususnya gen Z dan milenial, paling sering menggunakan aplikasi bank digital mereka untuk transfer, top-up e wallet, dan pembayaran QRIS, disusul dengan tabungan, hingga penggunaan produk deposito.

    Hansal melihat generasi pengguna yang lebih muda mendorong perubahan preferensi dalam layanan keuangan. Mereka mengutamakan kepraktisan dan kecepatan, termasuk dalam mengelola tabungan secara digital, sehingga selain keamanan, platform yang mampu memberikan pengalaman yang lancar dan praktis akan lebih diunggulkan.

    Dengan meningkatnya jumlah pemain di industri perbankan digital, temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin matang dalam mengevaluasi layanan finansial. 

    Preferensi yang semakin beragam namun tetap berfokus pada keamanan, stabilitas, dan efisiensi, menjadi sinyal penting bagi pelaku industri untuk terus memperkuat kualitas layanan sekaligus membangun kepercayaan jangka panjang pengguna.

  • Menghidupkan Ruang Publik Damai di Akhir Tahun

    Menghidupkan Ruang Publik Damai di Akhir Tahun

    Menghidupkan Ruang Publik Damai di Akhir Tahun
    Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Duta Bangsa. Memiliki minat penelitian tentang Komunikasi Indonesia dan Literasi Media.
    LAMPU
    warna warni mulai bergerak naik di pohon-pohon kota sejak awal Desember. Mal-mal memutar lagu bernuansa Natal yang mengalir lembut. Jalanan ramai oleh warga yang menenteng belanja akhir tahun. Semuanya menyingkap bagaimana kita berbagi tempat yang sama tanpa rasa curiga. Di titik ini, ruang publik tidak bersifat netral. Ia hidup karena dukungan warganya dan kebijakan pengelolanya.
    Momentum Natal selalu menghadirkan cermin paling terang untuk melihat kualitas kebersamaan kita.
    Ruang publik
    berubah menjadi panggung yang memperlihatkan apakah masyarakat benar benar menjaga saling percaya atau sekadar memamerkan harmoni yang rapuh.
    Di beberapa kota besar, masyarakat menunjukkan sikap inklusif yang membesarkan hati. Komunitas pemuda masjid membantu gereja tetangga mengatur parkir saat malam kudus. Taman kota menggelar kegiatan seni yang mempertemukan keluarga dari keyakinan berbeda.
    Namun di sisi lain, masih ada warga yang merasa perlu meminta perlindungan ekstra saat beribadah. Masih ada gereja yang harus menumpang di gedung sekolah karena izin penggunaannya tak kunjung terbit. Masih ada video intimidasi yang beredar menjelang malam perayaan.
    Kontras ini menunjukkan bahwa ruang publik
    damai
    tidak pernah hadir begitu saja. Ia tumbuh dari keputusan sehari hari yang tampak kecil tetapi berdampak jauh. Ruang publik sejatinya merupakan konstruksi sosial dan politik. Lebih dari sekadar jalan trotoar taman dan gedung. Ada kesepakatan tak terlihat yang memberi ruang bagi warga untuk bergerak berdampingan tanpa rasa waswas.
    Dalam suasana Natal konstruksi ini diuji. Simbol simbol keagamaan yang tampil terbuka sering dianggap rentan memicu ketegangan. Padahal persoalannya bukan pada simbol itu sendiri. Persoalannya terletak pada bagaimana kota mengelola keberagaman warganya.
    Pemerintah daerah perlu memastikan perizinan berlangsung adil untuk semua agama. Aparat harus menjaga keamanan tanpa menunjukkan keberpihakan. Tokoh masyarakat dituntut mampu meredakan isu sebelum meluas. Warga pun seharusnya bisa merayakan keyakinannya tanpa harus meminta dispensasi khusus. Pertanyaan pertanyaan sederhana ini mengarah pada inti permasalahan. Kita belum menempatkan ruang publik sebagai rumah bersama yang harus dijaga dengan kesungguhan.
    Sebagai masyarakat majemuk kita masih bisa melihat konflik larangan peribadatan Natal seperti yang terjadi di Cibinong Bogor 2024 kemarin. Keputusan menutup jalan menjelang malam Natal atau membatasi waktu perayaan sering dianggap teknis padahal dapat menimbulkan ketidakpercayaan jika mengabaikan rasa aman warga.
    Sebaliknya kota yang membuka area publik untuk konser kecil dan melibatkan komunitas lintas iman menunjukkan contoh baik. Langkah sederhana seperti ini justru membangun ruang temu yang menguatkan keutuhan sosial.
    Perdebatan tentang ruang publik yang aman tidak berhenti pada urusan fisik. Ruang digital kini memiliki peran yang sama penting. Setiap tahun video ujaran kebencian atau potongan peristiwa yang disebarkan tanpa konteks dapat menyulut keresahan. Ruang digital mempercepat bias, dan memperbesar kerentanan terutama pada musim Natal ketika sentimen agama mudah dipelintir.
    Ruang digital yang damai membutuhkan ketelitian pengguna agar tidak menyebarkan informasi yang belum pasti. Platform digital perlu bergerak cepat menurunkan konten provokatif. Pengguna juga dituntut berani mengoreksi informasi yang keliru tanpa mempermalukan pihak lain. Sikap seperti ini membantu menciptakan ketenangan yang kemudian meluas ke ruang fisik.
    Ruang publik yang damai sering terasa rapuh karena kita menganggapnya sebagai kondisi alami. Selama tidak ada konflik terbuka kita merasa semuanya aman. Padahal keamanan dan kenyamanan membutuhkan pemeliharaan terus menerus. Ruang publik mirip taman kota yang harus disiram. Jika dibiarkan akan mengering dan akhirnya ditinggalkan.
    Komitmen bersama sangat penting. Komitmen ini bersifat praktis, tidak muluk muluk, dan dapat dilakukan siapa saja. Intinya terletak pada cara kita mengelola interaksi sehari hari agar tetap hangat.
    Peristiwa menjelang Natal tahun ini menunjukkan bahwa ruang publik akan damai ketika pengelola kota menerapkan kebijakan yang adil, komunitas warga menumbuhkan saling percaya, sosial media tidak memancing amarah, dan warga berani hadir tanpa rasa curiga.
    Pendekatan yang perlu ditekankan adalah melihat ruang publik sebagai ekosistem. Situasi di satu kota dapat berdampak pada persepsi nasional. Satu video intimidasi dapat membuat warga di daerah lain membatasi aktivitas. Sebaliknya satu aksi kebersamaan mampu menguatkan keyakinan bahwa keharmonisan bukanlah utopia.
    Solusi konkret sebenarnya tidak menunggu perubahan besar. Pemerintah daerah dapat membuat perizinan kegiatan keagamaan lebih transparan. Aparat bisa menjelaskan prosedur pengamanan secara terbuka. Warga dapat membentuk kelompok penjaga kerukunan di tingkat lingkungan. Media lokal dapat menonjolkan praktik
    toleransi
    di masyarakat. Platform digital dapat meningkatkan literasi pengguna agar tidak mudah terprovokasi.
    Langkah langkah kecil seperti ini membantu menghidupkan ruang publik dan melindungi warga dari keresahan yang tidak perlu. Menjelang malam Natal suara lonceng dan nyanyian yang terdengar di berbagai sudut kota mengajak kita bertanya. Sudahkah kita menciptakan ruang publik yang benar benar damai atau hanya berharap keberuntungan agar tidak terjadi apa apa.
    Damai bukan hadiah tetapi kerja bersama. Ruang publik tidak akan hidup dengan sendirinya. Kita yang menghidupkannya setiap hari. Jika ruang publik dapat dijaga pada momen paling sensitif seperti Natal maka kita semakin dekat menuju masyarakat yang matang dan percaya diri. Ruang publik damai yang tumbuh hari ini dapat menjadi fondasi bagi bulan bulan berikutnya dan menjadi tempat masa depan kebersamaan Indonesia terus berdenyut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menilik Urgensi Kunjungan Luar Negeri Prabowo Saat Darurat Bencana Sumatra

    Menilik Urgensi Kunjungan Luar Negeri Prabowo Saat Darurat Bencana Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri di tengah masa tanggap darurat bencana menuai sorotan.

    Keputusan Prabowo meninggalkan Tanah Air saat bencana memunculkan perdebatan publik soal sensitivitas, komunikasi politik, hingga efektivitas kepemimpinan dalam kondisi krisis.

    Founder Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio memilih membaca langkah Prabowo secara positif.

    Dia menilai perjalanan ke luar negeri bisa saja berkaitan dengan upaya mencari dukungan internasional untuk rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana.

    “Ya kita positif thinking aja, bisa jadi kunjungan-kunjungan ke luar negeri pak Prabowo justru untuk mencari dukungan terhadap program rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap bencana kita,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Rabu (10/12/2025).

    Kendati demikian, Hendri menilai penting bagi Presiden untuk menunjukkan komitmen nyata setelah kembali ke Tanah Air.

    “Kami usul setelah kembali dari lawatan luar negeri maka daerah yang pertama kali dikunjungi harus Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat,” ucapnya.

    Senada, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai Presiden Prabowo sebenarnya telah menunjukkan kepedulian dengan turun langsung ke lokasi bencana sebelum berangkat.

    Namun Arifki mengkritik tim komunikasi kepresidenan yang dinilai gagal menjelaskan urgensi perjalanan luar negeri kepada publik. Menurutnya, ketiadaan penjelasan komprehensif membuat opini liar berkembang, apalagi Prabowo kalah suara di beberapa wilayah terdampak.

    “Tim komunikasi beberapa kali kalah narasi sehingga kalah dengan narasi oposisi atau publik yang tidak puas, katanya.

    Dia menilai tanpa juru bicara yang menjelaskan konteks secara rasional, persepsi negatif tak terhindarkan. Meski begitu, Arifki menilai dari sisi jangka panjang, kerja sama luar negeri bisa berdampak positif bagi Indonesia, terutama dalam investasi dan posisi geopolitik.

    Berbeda pandangan, Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar justru melihat langkah Presiden berkunjung ke luar negeri di tengah fase darurat bencana sebagai bentuk kurangnya empati dan tidak tepat waktu.

    Askar menilai Prabowo seharusnya memprioritaskan pemenuhan kebutuhan darurat seperti obat-obatan, air bersih, jembatan sementara, alat berat, dan helikopter untuk menjangkau wilayah yang hingga kini masih terisolasi.

    Dia juga menyoroti lemahnya kualitas laporan yang diterima presiden dari para pembantu pemerintah daerah maupun pusat. Oleh sebab itu, dia mempertanyakan urgensi kepergian Prabowo, mengingat kerja sama dengan negara-negara seperti Pakistan maupun Rusia dapat ditunda atau diwakili oleh menteri.

    “Bencana ini butuh leadership. Komando terpusat itu yang tidak ada sekarang,” kata Media.

    Askar menyatakan bahwa kerja sama bilateral dapat dilakukan pada waktu lain dan tidak harus dihadiri langsung oleh Presiden.

    “Pakistan itu kan masih ada bulan depan, tahun depan. Bisa ditunda. Bisa diwakili diplomat atau menteri. Bencana ini beda. Ini bicara soal nyawa,” ucapnya.

    Menurutnya, saat ini di Aceh sedang terjadi fenomena “korban bantu korban”, karena bantuan negara belum menjangkau banyak wilayah.

    Oleh karena itu, Askar menilai penanganan bencana membutuhkan kehadiran dan instruksi langsung Kepala Negara untuk memastikan koordinasi berjalan efektif sesuatu yang menurutnya tidak terlihat sejauh ini.

    Dia juga membandingkan dengan pengalaman tsunami Aceh 2004 yang menurutnya diakui dunia sebagai contoh penanganan bencana yang kuat karena adanya komando jelas dari pemerintah pusat.

    Menurutnya, tanpa sinyal kuat dari Presiden, jajaran di bawah tidak merespons dengan cepat. Hal ini terlihat dari lambatnya mobilisasi Hercules, helikopter, jembatan sementara, hingga distribusi logistik yang masih terhambat di banyak titik.

    Askar juga menilai kunjungan Presiden ke lokasi bencana sebelumnya tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya karena hanya mendatangi titik-titik yang aksesnya relatif terbuka. Hal itu, menurutnya, membuat publik tidak melihat empati yang kuat dari Presiden dalam menghadapi bencana besar ini.

    “Padahal yang dia kunjungi itu daerah-daerah yang relatif bisa diakses, yang ada poskonya. Coba datang ke Meriah, di ana nggak ada posko, logistik nggak masuk, motor pun nggak bisa masuk ke sana,” ujar Askar.

    Di sisi lain, Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menilai masalah lebih besar terletak pada respons yang menurutnya terlambat dan dipenuhi miskomunikasi antarpejabat. Dia menegaskan bahwa sejak awal pemerintah terlihat meremehkan skala bencana.

    Menurut Pangi, banyak pernyataan pejabat yang meremehkan situasi serta keterlambatan distribusi bantuan, termasuk kurangnya helikopter dan alat berat pada hari-hari awal bencana.

    Dia menilai Presiden Prabowo terjebak dalam informasi yang tidak objektif karena inner circle yang “mengalienasi” presiden dari situasi lapangan yang sebenarnya.

    “Kalau sejak awal negara cepat dan tidak menyepelekan, tidak ada masalah kunjungan luar negeri itu,” ujarnya.

    Menurutnya, rangkaian kritik dan pembelaan dari para pengamat menunjukkan bahwa kepergian Presiden Prabowo ke luar negeri pada masa krisis telah membuka ruang debat yang luas.

    Sebagian melihatnya sebagai strategi diplomasi yang memiliki nilai jangka panjang, namun sebagian lainnya menilai langkah itu tak sejalan dengan kebutuhan kepemimpinan kuat pada masa krisis.

    Respons pemerintah ke depan, baik melalui langkah konkret di lapangan maupun komunikasi publik yang lebih jelas, dipandang akan menjadi faktor penentu arah persepsi publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dalam penanganan bencana besar di Sumatra.

    Namun dengan kondisi saat ini, dia menilai citra dan kepemimpinan Presiden Prabowo ikut terpengaruh.

    “Presiden dianggap tidak sensitif, tidak responsif, dan gagal membaca situasi sebenarnya ketika bencana itu terjadi,” tandas Pangi.

  • Kick Off RKPD Jatim 2027, Deni Wicaksono Dorong Penyamaan Persepsi untuk Pembangunan Responsif Berbasis Alam

    Kick Off RKPD Jatim 2027, Deni Wicaksono Dorong Penyamaan Persepsi untuk Pembangunan Responsif Berbasis Alam

    Malang (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendorong pentingnya penyamaan persepsi sejak awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027.

    Kick off penyusunan RKPD menjadi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dan tantangan jangka menengah daerah.

    “Kick off ini menjadi ruang awal untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap langkah perencanaan berpijak pada data, kebutuhan riil masyarakat, serta arah kebijakan jangka menengah daerah,” kata Deni saat Kick Off penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur 2027 di Hotel Harris Malang, Rabu (10/12/2025).

    Kegiatan ini dihadiri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas melalui sambungan Zoom serta seluruh Kepala Bappeda provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Timur.

    “Kehadiran Bappenas dan seluruh Bappeda se-Jawa Timur menunjukkan perencanaan pembangunan harus sinkron dari pusat hingga daerah,” ujar dia.

    Deni menyampaikan fokus pembangunan Jawa Timur tahun 2027 diarahkan pada penguatan pelayanan dasar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Jawa Timur 2025–2029. Arah tersebut mencakup urusan pemerintahan wajib sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

    “Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan sosial menjadi prioritas yang harus dijaga,” ucapnya.

    Menurut Deni, RKPD tidak boleh berhenti sebagai dokumen teknokratis semata. Proses perencanaan pembangunan harus benar-benar merefleksikan aspirasi masyarakat di 38 kabupaten dan kota. “Program dan kegiatan perlu menyerap usulan masyarakat melalui berbagai kanal partisipasi, termasuk Musrenbang sebagai jalur formal dan sah penyusunan prioritas pembangunan,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

    Selain itu, Deni mendorong penajaman sejumlah isu strategis pembangunan Jawa Timur 2027. Isu tersebut meliputi transformasi struktur ekonomi daerah, ketimpangan wilayah dan konektivitas, ketahanan pangan, stabilitas fiskal, kualitas sumber daya manusia, hingga mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana.

    “Isu-isu strategis ini perlu dirumuskan lebih tajam agar belanja pembangunan benar-benar berdampak dan tepat sasaran,” tutur dia.

    Deni juga menyampaikan pentingnya pembangunan berbasis alam atau nature-based development dalam perencanaan RKPD 2027. Dia menilai pendekatan ini relevan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus mengurangi risiko bencana di Jawa Timur.

    “Pembangunan Jawa Timur ke depan perlu berbasis alam, di mana alam tidak hanya menjadi sumber daya, tetapi juga mitra pembangunan,” ucapnya.

    Berdasarkan data kebencanaan di Jawa Timur, bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan masih mendominasi kejadian tiap tahun. Menurut dia, pendekatan berbasis alam penting untuk memastikan ekosistem tetap terjaga dan sumber daya alam terpelihara keberlanjutannya.

    “Kita harus memastikan ekosistem tetap terjaga, risiko bencana berkurang, dan sumber daya alam bisa menjadi warisan yang aman bagi anak cucu kita,” kata Deni.

    Melalui Kick Off RKPD 2027, DPRD Jawa Timur mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kerja bersama lintas sektor. Kolaborasi ini, kata dia, menjadi kunci agar RKPD 2027 benar-benar responsif terhadap tantangan, berpihak pada masyarakat, dan relevan dengan dinamika zaman. “RKPD 2027 harus lahir dari kerja bersama dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Jawa Timur secara nyata,” pungkas Deni. [asg/kun]

  • Bisa-bisanya Ada Pemkab Mau Akali KPK

    Bisa-bisanya Ada Pemkab Mau Akali KPK

    Jakarta

    KPK meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025. Usut punya usut, ada pemerintah kabupaten (pemkab) yang mencoba mengakali perolehan skor SPI namun ketahuan oleh KPK.

    Dirangkum detikcom, Rabu (10/12/2025), hal itu diungkap Ketua KPK Setyo Budyanto dalam peluncuran hasil SPI yang bersamaan dengan puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Yogyakarta. Setyo menyebut ada pemkab yang pernah melakukan manipulasi terkait skor SPI.

    “Ini ada satu pengalaman di beberapa tahun sebelumnya, salah satu kabupaten itu mengondisikan hasil survei. Jadi sudah ada interupsional,” kata Setyo, Selasa (9/12).

    Setyo mengatakan ada perintah dari atasan di pemkab tersebut agar jajarannya satu suara dalam mengisi survei penilaian integritas supaya hasilnya bagus. Namun hal itu ketahuan oleh KPK.

    “Di-brief, nanti kalau pertanyaannya A jawabannya A plus. Kalau pertanyaan B jawabannya B minus, dan seterusnya. Akhirnya skornya bagus. Tapi kami memiliki alat ada tool yang bisa mengukur ini kira-kira benar apa nggak,” ujarnya.

    Setyo tak mau menyebutkan nama daerah yang dimaksudnya. Dia meminta daerah lain tak melakukan hal itu.

    “Saya tidak akan sebutkan daerahnya. Mohon maaf ya itu hanya untuk konsumsi kami saja. Tapi setidaknya saya sampaikan dalam forum terbuka dengan harapan bahwa yang lain tidak meniru dan melakukan hal seperti itu,” sebutnya.

    Setyo menyatakan KPK bisa mendeteksi kecurangan dengan mudah. Menurut dia, pihaknya melibatkan ahli hingga memeriksa dokumen dalam SPI.

    “Jadi kami cari datanya apa semua. Kemudian, ahli termasuk juga aparat penegak hukum. Termasuk juga para auditor, pemeriksa. Nah dari situ bukan hanya sekadar hasil, tapi dokumen juga kami pelajari,” kata dia.

    “Nah dari situlah kemudian ketahuan, mana-mana yang nggak sesuai. Antara kenyataan, dokumen yang diperiksa, dengan kondisi real yang ada di lapangan,” tambahnya.

    Skor SPI 2025

    KPK meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025. Indeks integritas nasional Indonesia tahun 2025 berada di angka 72,32 atau kategori rentan.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan skor tersebut masih masuk kategori rentan. SPI, menurut dia, merupakan pelengkap indeks persepsi korupsi.

    “Bapak-Ibu semua, tadi sudah ditayangkan skor daripada SPI, ya. SPI ini adalah survei penilaian integritas. Dia merupakan pelengkap dari indeks persepsi korupsi,” kata Setyo dalam paparannya.

    “Secara rata-rata, skor ini masih rentan,” tambahnya.

    Setyo menjelaskan skor tersebut menunjukkan perilaku korupsi masih ada di berbagai instansi. Setyo mengatakan survei dilakukan dengan jujur.

    “Skor ini, Bapak-Ibu, ini bukan hanya sekadar angka. Tapi menunjukkan bahwa perilaku korupsi di masing-masing itu masih ada,” ucapnya.

    Peluncuran tersebut dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, hingga Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.

    Halaman 2 dari 2

    (ygs/ygs)

  • Ucapan Cak Imin ‘Kita Masih Kuat Kok’ Saat Tolak Bantuan Internasional Bikin Publik Naik Darah

    Ucapan Cak Imin ‘Kita Masih Kuat Kok’ Saat Tolak Bantuan Internasional Bikin Publik Naik Darah

    GELORA.CO – Pernyataan Menteri Koordinator PMK, Muhaimin Iskandar, yang menegaskan.

    Bahwa Indonesia menolak bantuan internasional dengan alasan “kita masih kuat kok”, langsung mencuri perhatian publik.

    Ucapan itu disampaikan di tengah salah satu bencana terbesar yang menghantam Sumatra dalam dua dekade terakhir.

    “Selagi kita masih kuat, ngapain (terima bantuan internasional)? Kita masih kuat kok,”ujar Cak Imin didepan awak media Kementerian Sosial di Jakarta 8/12/2025 dilansir suara.com.

    Kontras antara nada optimistis pemerintah dan skala bencana di lapangan menjadi sorotan tajam.

    Data resmi yang dirilis berbagai lembaga menunjukkan betapa berat kondisi yang sebenarnya dihadapi masyarakat Sumatra.

    Reuters melaporkan bahwa sebanyak 950 orang tewas dan 274 lainnya masih hilang akibat rentetan banjir dan longsor.

    Kerusakan meluas dari Aceh hingga Sumatera Barat, menyapu pemukiman, merusak jalan utama, dan memutus jaringan logistik vital.

    Sementara itu, pemerintah pusat menegaskan bahwa kapasitas nasional masih memadai, baik dari sisi pendanaan maupun sumber daya bantuan.

    Namun laporan dari daerah memperlihatkan kenyataan berbeda.

    Sejumlah wilayah dilaporkan kehabisan bahan bakar, akses pangan terbatas, hingga minimnya suplai air bersih bagi pengungsi.

    Beberapa kabupaten bahkan disebut hampir tak tersentuh bantuan karena jalur darat terputus total.

    Pernyataan “kita masih kuat kok” akhirnya menjadi pemantik diskusi lebih luas kekuatan siapa yang dimaksud?

    Apakah kapasitas administratif negara atau ketahanan masyarakat di lapangan yang sedang berjibaku menyelamatkan keluarga mereka?

    Laporan Reuters menyebut beberapa lokasi terdampak “run low on fuel and food”, menggambarkan urgensi yang jauh dari kata aman.

    Kondisi ini diperparah oleh besarnya kebutuhan pemulihan.

    Pemerintah memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai Rp 51,8 triliun.

    Angka yang membuat publik bertanya-tanya bagaimana beban sebesar itu dapat ditanggung tanpa tambahan dukungan internasional.

    Di sisi lain, sejumlah pejabat menjelaskan bahwa penolakan bantuan asing dilakukan demi menjaga.

    Kemandirian nasional dan memastikan pengelolaan bantuan tetap terkoordinasi oleh negara.

    Namun narasi itu sulit diterima sebagian masyarakat yang melihat langsung sulitnya distribusi bantuan di wilayah bencana.

    Video warga yang berteriak meminta suplai makanan hingga antrean panjang pembagian air bersih memperkuat kekhawatiran banyak pihak

    Apakah negara benar-benar kuat, atau justru sedang berjuang keras menutupi fakta lapangan?

    Berbagai pengamat kebijakan menilai keputusan menutup pintu bantuan internasional bukan hanya soal logistik, tetapi juga menyangkut persepsi politik.

    Di tengah tekanan publik dan kerusakan yang masif, sikap pemerintah yang terlalu percaya diri dinilai berpotensi menunda penanganan yang lebih cepat dan efektif.

    Meski demikian, pemerintah masih memiliki waktu untuk melakukan evaluasi.

    Situasi bencana berkembang cepat, dan keputusan untuk membuka atau menutup akses bantuan asing bukanlah keputusan permanen.

    Banyak pihak berharap pemerintah memprioritaskan keselamatan warga ketimbang mempertahankan citra kuat di hadapan dunia.***