Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Aksi Demo Saat Hari Tani Nasional Rabu 24 September 2025, Ribuan Personel Disiagakan – Page 3

    Aksi Demo Saat Hari Tani Nasional Rabu 24 September 2025, Ribuan Personel Disiagakan – Page 3

    Proses pengambilan data berlangsung pada 8-13 September 2025, menggunakan kuesoner berbasis google form yang disebar melalui media sosial Meta, dengan target pengguna aktif berusia 17-60 tahun.

    Form pertanyaan disebar di akun media sosial di seluruh provinsi di Indonesia, hasilnya terkumpul 643 responden.

    Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menjelaskan, saat ditanya apakah responden tahu terhadap aksi demonstrasi, mayoritas mengetahuinya.

    Mayoritas responden yakni 85,8 persen mengetahui aksi demonstrasi itu, dan tidak tahu 14,2 persen,” kata Rico dalam paparannya, Senin (22/9/2025).

    Adapun sumber informasi responden tahu informasi demonstrasi tertinggi berasal dari Facebook 72 persen, Instagram 67,2 persen, Tiktok 61,4 persen, televisi 58,5 persen, dan Youtube 44,9 persen.

    Sementara Responden menjawab tahu aksi unjuk rasa dari portal berita 35 persen, pembicaraan dengan teman 30 persen, X (twitter) 28,9 persen, dan melihat langsung 17,1 persen, dan radio 8,1 persen.

    Rico juga memeaparkan, saat responden ditanya terkait persepsi atas demostrasi, jawaban terbanyak adalah kerusuhan 26,9 persen, tolak kenaikan gaji DPR 17,1 persen, menyampaikan aspirasi 15,7 persen, dan tuntut keadilan korban ojol Affan Kurniawan 10,6 persen.

    “Bubarkan DPR 5,3 persen, kekecewaan rakyat 5 persen, tuntutan 17+8 sebanyak 3,3 persen, jalanan macet juga 3,3 persen, dan aksi damai 2,8 persen,” papar Rico.

    Tidak ketinggalan, Median juga menanyakan ke responden apa yang memicu aksi demo berujung kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Tertinggi adalah kenaikan gaji dan tunjangan DPR 30,2 persen, perilaku arogan DPR 9,8 persen, tidak peduli rakyat 8,1 persen, kesulitan ekonomi 6,5 persen, serta kesenjangan ekonomi 4,2 persen.

    “Pejabat korupsi dan kekecewaan rakyat ke DPR masing-masing 4 persen dan kinerja buruk 3,1 persen dan pejabat tidak empati 2,6 persen,” kata Rico.

     

  • Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Jadi Spirit Konsolidasi PDI Perjuangan Pamekasan

    Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Jadi Spirit Konsolidasi PDI Perjuangan Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – DPC PDI Perjuangan Pamekasan, menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam, sebagai momentum dan spirit konsolidasi internal yang digelar di Graha Bung Karno, Larangan Tokol, Tlanakan, Pamekasan, Selasa (23/9/2025).

    Hal tersebut dilakukan dalam kegiatan yang dikemas dengan Peringatan Maulid Nabi SAW dan Konsolidasi Internal yang diikuti jajaran pengurus DPC hingga sejumlah kader dan anggota partai politik (parpol) berlogo kepala banteng.

    “Melalui peringatan maulid Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam, kita harap mendapatkan syafaat dari kunjungan kita semua, serta dapat meneladani dan meneruskan nilai perjuangan yang diajarkan,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Pamekasan, Abd Sukkur.

    Peringatan Maulid Nabi SAW, juga diharapkan dapat menjadi momentum dan spirit perjuangan bagi parpol yang dipimpinnya. “Selain berharap syafaat, kita juga ingin menyamakan persepsi dan pemahaman para pengurus terkait visi misi partai, serta memperkuat soliditas organisasi,” ungkapnya.

    “Kami menilai Konsolidasi ini sangat penting untuk menyatukan langkah dan semangat seluruh jajaran pengurus, serta selalu satu arah melaksanakan perjuangan partai, menyatukan energi dan semangat sesuai visi misi partai sangat penting demi kemajuan partai,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu, pria yang akrab disapa Haji Sukkur juga menegaskan keterlibatan parpol bukan sekedar untuk urusan kekuasaan semata, tetapi menjadi bagian dari misi hidup bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat luas. “Berpolitik harusnya menjadi wadah untuk menciptakan warisan kebaikan bagi generasi penerus bangsa,” tegasnya.

    “Sebab kami meyakini jika perjalanan hidup sangat penting untuk diisi dengan hal baik dan benar, jangan hanya fokus bekerja tanpa memberikan manfaat bagi sesama. Maka dari itu, mari kita selalu meningkatkan pengabdian dan bermanfaat bagi sesama,” pungkasnya. [pin/ian]

  • Bos PT Pragita Perbawa Pustaka Ditahan Polda Jatim, Dugaan Pelecehan Seksual

    Bos PT Pragita Perbawa Pustaka Ditahan Polda Jatim, Dugaan Pelecehan Seksual

    Surabaya (beritajatim.com) – KC melaporkan atasannya, yakni BN, ke Polda Jatim. Korps Bhayangkara ini pun resmi melakukan penahanan terhadap bos PT. Pragita Perbawa Pustaka tersebut.

    Dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/709/V/2025/SPKT/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 22 Mei 2025, saat ini BN ditahan atas dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan KC.

    Penasehat hukum korban yakni Rizki Leneardiek membenarkan atas laporan tersebut. Dia menegaskan pihaknya akan terus mengawal perkara ini hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

    “Kami memastikan akan mendampingi klien kami sampai proses hukum ini tuntas agar korban memperoleh keadilan,” kata Rizki dalam keterangannya, Selasa (23/9/2025).

    Ia menjelaskan kasus pelecehan seksual terhadap korban ini bermula ketika BN mengajak korban untuk mengikuti perjalanan dinas ke Surabaya. Dengan alasan untuk pelatihan dan sosialisasi tentang Undang-Undang Hak Cipta Lagu.

    Lalu tersangka meminta korban untuk datang dan masuk ke kamar hotelnya. Ketika itu lah, tersangka melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap korban.

    Selain KC, ia menyebut terdapat sejumlah korban lain dari tersangka yang juga merupakan karyawan atau mantan karyawan PT.Pragita Perbawa Pustaka. Beberapa di antara mereka telah memberikan keterangan resmi kepada penyidik Unit II Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim.

    “Informasi yang kami terima saat ini, BN telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan oleh Ditreskrimum Polda Jatim,” imbuhnya.

    Hal senada disampaikan penasehat hukum korban lainnya, yakni Billy Handiwiyanto. Ia sangat mengapresiasi langkah tegas kepolisian dan berharap perkara ini dapat segera dilimpahkan ke pengadilan.

    Billy ingin peristiwa tersebut juga menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak untuk menghentikan segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan kerja. Terlebih, tersangka dikenal sebagai sosok yang kerap bicara tentang Undang-Undang Perlindungan Hak Cipta Lagu dalam setiap sosialisasi kini dituding melakukan pelanggaran terhadap hak pekerja internal.

    “Kami mengapresiasi langkah kepolisian dalam menetapkan BN sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Kami berharap kasus serupa tak terulang kembali dan menjadi pembelajaran bagi semua pihak,” jelasnya.

    Billy menegaskan perbuatan yang dilakukan BN diduga melanggar ketentuan Pasal 6 Huruf C Undang-undang Nomor: 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan diancam dengan pidana maksimal 12 tahun penjara. Menurutnya, kontroversi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi nilai-nilai yang dikampanyekan, sekaligus menyoroti bagaimana perilaku internal pimpinan dapat memengaruhi persepsi publik dan reputasi perusahaan di mata para kreator pencipta lagu besar yang mempercayakan karya merek.

    Perlu diketahui, BN dikenal sebagai figur kunci sekaligus owner Pragita Group atau PT. Pragita Prabawa Pustaka. Selain itu, BN juga menjadi Ketua Asosiasi Prakarsa Antar Musik Publishing Indonesia (PAMPI), perusahaan yang menaungi karya-karya pencipta lagu antara lain seperti Denny Caknan – Kartonyono Medot Janji, Happy Asmara – Tak Ikhlasno, Tri Suaka – Sia Sia Berjuang, Ndarboy Genk, Koyo Jogja Istimewa, Kukuh Kudamai – Mendung Tanpo Udan, Richo Irfanto (Ali Gangga) – Kalah Materi, hingga Evan Loss – Full Senyum Sayang serta 11 Ribu Lagu di katalog Praghita yang berasal lebih dari 700 Orang pencipta lagu.

    Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast membenarkan hal itu. Saat dikonfirmasi ia menegaskan telah dilakukan penahanan pada tersangka.

    “Sudah ditahan,” kata Abast.

    Hal senada disampaikan Kanit II Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Jatim Kompol Ruth Yeni. Menurutnya, setelah dilakukan penetapan tersangka, lalu dilakukan penahanan sebulan setelahnya.

    “Tap (penetapan) tersangka 22 Agustus, penahanan tanggal 18 September 2025,” tutupnya. [uci/but]

  • BGN Dinilai Belum Optimal Kawal Program MBG Rp71 Triliun

    BGN Dinilai Belum Optimal Kawal Program MBG Rp71 Triliun

    JAKARTA- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu mimpi besar bangsa. Untuk tahap awal, pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp71 triliun dalam APBN 2025 guna mendukung pelaksanaan program tersebut.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menarik kembali anggaran apabila serapannya tidak berjalan sesuai target. Negara menargetkan pembangunan 20 ribu hingga 32 ribu dapur Sentra Pangan Program Gizi (SPPG).

    Namun, di tengah upaya tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai belum menunjukkan kinerja optimal. Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus menilai BGN masih terjebak pada urusan aplikasi dan belum mendorong kerja sama nyata dengan mitra di lapangan.

    Menurut Iskandar, mitra dapur MBG sebenarnya merupakan aset nyata pemerintah yang tidak pernah dikonsolidasikan oleh BGN. Ia menyebut banyak pemilik tanah, bangunan, maupun peralatan masak lengkap yang bisa dimanfaatkan untuk program ini, tetapi justru dibiarkan tercerai-berai.

    “BGN seharusnya menjadi dirigen yang menyatukan potensi ini. Negara tidak boleh hanya jadi penonton pasif,” ujarnya, Selasa 23 September.

    IAW juga menyoroti munculnya sejumlah kasus keracunan makanan pada program MBG. Terbaru, puluhan anak dilaporkan mengalami keracunan akibat nasi basi. Kondisi ini menimbulkan persepsi buruk di masyarakat karena tidak ada penanganan krisis yang jelas dari BGN.

    “Apakah BGN membentuk crisis center? Apakah ada audit terbuka? Jawabannya nihil. Padahal kepercayaan publik bisa runtuh kalau BGN terus gagal menunjukkan manajemen krisis,” kata Iskandar.

    IAW menilai solusi penguatan program MBG sebenarnya sudah tersedia di dalam Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Lembaga itu memiliki kewenangan untuk mengelola pembiayaan ultra mikro dan investasi strategis sebagaimana diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2008 serta PMK Nomor 52 Tahun 2017.

    Menurut IAW, PIP bisa berperan sebagai penyedia modal awal, penjamin kredit perbankan, sekaligus katalis koordinasi lintas sektor untuk memetakan serta mengonsolidasikan aset mitra dapur secara nasional. Dengan pola ini, BGN tidak perlu lagi menunggu aplikasi, tetapi tinggal memanfaatkan instrumen yang telah tersedia.

    “Kalau BGN tetap pasif, risikonya adalah audit BPK, kerugian sosial-politik, bahkan potensi kriminalisasi akibat kasus keracunan anak. Menteri Keuangan sudah melompat, Presiden sudah memberi mandat, instrumen sudah ada lewat PIP. Tinggal BGN, apakah mau ikut berlari atau tercatat dalam sejarah sebagai lembaga yang gagal menjemput momentum emas MBG,” tegas Iskandar.

  • Memaknai kehadiran Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB

    Memaknai kehadiran Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB

    Jakarta (ANTARA) – Pidato Presiden Prabowo pada Sesi Debat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, bukan sekadar acara protokoler tahunan. Bagi seorang pemimpin dunia, ia membawa makna strategis dan simbolis yang sangat dalam, baik untuk posisi Indonesia di panggung global, juga khususnya bagi Presiden Indonesia yang baru saja menjabat.

    Forum ini merupakan panggung diplomasi multilateral yang paling strategis dan bergengsi. Kehadiran seorang presiden di Sidang Umum PBB memiliki makna yang jauh melampaui sekadar menyampaikan pidato, ia adalah sebuah pernyataan politik, sebuah momentum untuk membentuk narasi, meneguhkan gerakan diplomasi dan sebuah kesempatan langka untuk memperjuangkan kepentingan nasional di hadapan seluruh dunia.

    Tampil di hadapan 193 negara sebagai kepala negara yang diakui secara internasional akan memperkuat legitimasi dan wibawanya di mata rakyat Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dunia menerima dan menghormati hasil proses demokrasi Indonesia dan kepemimpinannya. Inilah yang kemudian kita namakan sebagai gerakan sistematis mengonsolidasikan legitimasi dan otoritas domestik

    Di tengah dunia yang penuh gejolak (perang, ketegangan geopolitik, resesi), kehadiran pemimpin dari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia yang relatif stabil dan ekonominya mulai tumbuh adalah pesan yang kuat. Indonesia hadir bukan sebagai sumber masalah, tetapi sebagai bagian dari solusi dan penjaga stabilitas.

    Prabowo datang bukan hanya sebagai pemimpin Indonesia, tetapi juga sebagai representasi dari suara negara-negara berkembang atau Global South Countries, ASEAN, dan dunia Muslim yang moderat. Pidatonya menjadi instrumen untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang dapat menjembatani kepentingan berbagai blok negara. Tentunya ini akan menggerek status Indonesia sebagai middle power dan global swing state.

    Bagi Prabowo, Sidang Umum PBB 2025 menjadi debut globalnya yang paling resmi, meski sebelumnya telah menghadiri forum APEC di Peru, G20 dan BRICS di Brazil, serta ASEAN Summit di Malaysia.

    Lima tahun ke belakang, dunia internasional mengenalnya sebagai Menteri Pertahanan RI dengan pendirian yang tegas. Kini, Prabowo tampil sebagai kepala negara dari negara demokrasi terbesar ketiga dan kekuatan ekonomi utama G20.

    Pidato pertamanya di mimbar PBB adalah kesempatan untuk mentransformasi persepsi internasional dari figur militer menjadi seorang negarawan global yang visioner. Kehadirannya memberikan legitimasi dan pengakuan de facto dari komunitas internasional terhadap kepemimpinannya, memperkuat posisinya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

    Mimbar Sidang Umum PBB adalah medium terbaik untuk mendemonstrasikan komitmen Indonesia pada politik luar negeri “bebas dan aktif”, bukan hanya dalam retorika, tetapi dalam tindakan. Di tengah polarisasi global akibat isu Palestina, perang Rusia-Ukraina, ketegangan AS-China, dan krisis lainnya, dunia menanti posisi dan peran nyata Indonesia.

    Prabowo dapat menggunakan kesempatan ini untuk menegaskan bahwa Indonesia tidak akan masuk dalam blok manapun, tetapi aktif menjadi jembatan perdamaian dan penengah konflik.

    Dengan menyampaikan pesan perdamaian, keadilan, dan kerja sama dari podium yang sama yang pernah digunakan oleh Bung Karno, puluhan tahun lalu, Prabowo dapat menghubungkan diri dengan tradisi besar diplomasi Indonesia, sekaligus menawarkan sudut pandang Indonesia untuk menyelesaikan masalah global.

    Sidang Umum PBB adalah “pasar dunia” bagi kepentingan nasional. Bagi Indonesia, setidaknya ada tiga kepentingan utama yang bisa diperjuangkan.

    Pertama, kepentingan politik. Dukungan untuk Palestina adalah prinsip dasar diplomasi Indonesia. Pidato di Sidang Umum PBB adalah momentum, tidak hanya mengulang komitmen, tetapi untuk menggalang dukungan internasional yang lebih konkret, mungkin dengan menawarkan inisiatif perdamaian baru atau mengecam ketidakadilan yang terus berlangsung. Ini juga peluang memperkuat kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan memperjuangkan isu-isu kawasan, seperti di Laut China Selatan.

    Kedua, kepentingan ekonomi. Forum ini adalah ajang soft diplomacy ekonomi yang sangat efektif. Pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara dan CEO perusahaan global di sela-sela sidang dapat digunakan untuk mempromosikan investasi, terutama dalam proyek strategis nasional, seperti hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur dan transisi energi.

    Prabowo dapat mempresentasikan Indonesia sebagai tujuan yang stabil dan menjanjikan di tengah gejolak ekonomi global.

    Ketiga, kepentingan strategis. Isu-isu, seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan tata kelola keuangan global, adalah perhatian seluruh bangsa. Dengan menyuarakan solusi dan komitmen Indonesia, Prabowo dapat memosisikan Indonesia bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang aktif membentuk arsitektur global yang lebih adil. Ini sejalan dengan visinya untuk membawa Indonesia menjadi negara yang disegani.

    Nilai praktis terbesar dari kehadiran Prabowo ke Sidang Umum PBB di New York terletak pada pertemuan-pertemuan di sela-sela sidang. Dalam beberapa hari, seorang presiden dapat bertemu dengan ratusan pemimpin dunia yang hampir mustahil dijumpai dalam waktu singkat di tempat lain.

    Membangun jejaring ini sangat berharga untuk membangun hubungan pribadi yang seringkali menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah diplomatik atau kesepakatan dagang di masa depan.

    Bagi Prabowo, ini adalah kesempatan emas untuk tidak hanya memperkenalkan diri, namun lebih dari itu untuk membangun kepercayaan dan menciptakan aliansi-aliansi strategis baru untuk Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional

    Bagi Prabowo, kehadirannya di Sidang Umum PBB adalah keharusan strategis. Ini lebih dari sekadar kewajiban protokoler, ini adalah investasi politik dan ekonomi untuk masa jabatannya. Pidato di podium hijau PBB adalah pengumuman resmi kepada dunia bahwa Indonesia di bawah kepemimpinannya siap memainkan peran yang lebih besar dan lebih vokal dalam percaturan global.

    Keberhasilan memanfaatkan momen ini bukan diukur dari sambutan atas pidatonya, tetapi dari seberapa efektif ia dapat menerjemahkan kehadiran simbolis itu menjadi legitimasi politik, kemitraan strategis, dan keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia.

    Kegagalan untuk tampil dengan kuat di panggung ini bukanlah sebuah opsi, karena dunia akan melihat dan menarik kesimpulannya sendiri tentang tempat Indonesia di bawah kepemimpinan yang baru.

    Konteks historis

    Kehadiran Presiden Indonesia di Sidang Umum PBB bukanlah sekadar kunjungan kerja biasa. Tradisi ini telah berevolusi menjadi ritual diplomatik yang sarat makna, sebuah pernyataan resmi pertama di panggung global yang menandakan arah politik luar negeri seorang pemimpin baru.

    Dari Soekarno hingga Prabowo, setiap kehadiran mencerminkan semangat zaman eranya, sekaligus visi sang pemimpin terhadap peran Indonesia di dunia. Kehadiran Presiden Indonesia di Sidang Umum PBB selalu menjadi momen strategis untuk memproyeksikan suara, kedaulatan, dan kepentingan nasional Indonesia di panggung global. Setiap era kepemimpinan membawa motivasi dan isu yang berbeda, mencerminkan dinamika politik domestik dan geopolitik global pada masanya.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk Berakar dari Rasa Ketidakadilan di Jalan

    Gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk Berakar dari Rasa Ketidakadilan di Jalan

    JAKARTA – Munculnya gerakan stop tot tot wuk wuk belakangan ini adalah bentuk kegeraman masyarakat atas praktik penyalahgunaan atribut kendaraan tersebut.

    Belakangan ini media sosial tengah ramai dengan gerakan stop tot tot wuk wuk, yang menggambarkan bunyi sirene dan strobo yang kerap digunakan pejabat di Indonesia di jalan raya maupun jalan tol.

    Penggunaan aksesoris kendaraan itu dinilai menyalahi aturan dan menganggu kenyamanan berkendara. Bentuk protes ini muncul dalam berbagai cara, mulai dari poster digital yang tersebar di media sosial, hingga stiker sindiran yang ditempel pada kendaraan pribadi.

    Salah satu stiker yang ramai beredar berbunyi, “Pajak kami ada di kendaraanmu. Stop berisik di jalan Tot Tot Wuk Wuk!”

    Artis Bertrand Antolin termasuk yang vokal menyuarakan kegeramannya atas penggunaan sirene dan strobo secara ilegal. Ia bahkan sering disebut mewakili suara rakyat yang muak dengan penggunaan sirene dan strobo tersebut.

    Sejumlah anggota kepolisian patwal di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Oktober 2018. (ANTARA /FIKRI YUSUF)

    Menciptakan Ketidakadilan

    Keluhan masyarakat utamanya diarahkan kepada kendaraan pejabat yang menggunakan pengawalan, meski tidak dalam situasi darurat. Bahkan, tidak sedikit juga kendaraan berpelat sipil yang memakai strobo maupun sirene.

    “Kalau lagi panas-panas, macet, terus bunyi-bunyian itu kedengarannya puyeng banget, bikin emosi aja. Kita sama-sama bayar pajak, masa iya harus minggur buat pejabat yang cuma mau rapat atau urusan biasa,” kata seorang pengendara asal Jakarta, yang mengaku kesal setiap mendengar suara sirene di jalan.

    Menanggapi keresahan warganet di media sosia. Istana angkat bicara. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pejabat publik harus menjaga kepatutan dan tidak menggunakan fasilitas sirene dan strobo secara berlebihan. Aturan memang membolehkannya pada kondisi tertentu, tetapi penerapannya harus menghargai ketertiban umum.

    ”Jangan digunakan untuk sesuatu yang melampaui batas-batas wajar dan tetap kita harus memperhatikan dan menghormati pengguna jasa yang lain,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Politisi Partai Gerindra ini juga mencontohkan Presiden Prabowo Subianto yang tidak selalu memakai sirene saat berkendara. “Bapak presiden sering ikut bermacet-macet, kalau pun lampu merah juga berhenti, ketika tidak ada sesuatu yang sangat terburu-buru mencapai tempat tertentu,” ucap Prasetyo.

    Pengamat transportasi Djoko Setijoworno menuturkan, alasan paling mendasar dari penolakan masyarakat adalah adanya penyalahgunaan sirene dan rotator atau yang dikenal sebagai strobo di jalanan. Masyarakat sering melihat kendaraan pribadi atau pejabat yang bukan dalam keadaan darurat menggunakan stroboe untuk menembus kemacetan.

    Hal ini, kata Djoko, menimbulkan persepsi bahwa strobo adalah simbol hak istimewa, bukan lagi sebagai alat untuk keselamatan publik.

    “Penggunaan yang tidak pada tempatnya ini menciptakan rasa tidak adil dan memicu kemarahan,” tutur Djoko dalam keterangan yang diterima VOI.

    Menurunkan Kepercayaan Masyarakat

    Tak hanya menimbulkan kecemburuan sosial, penggunaan rotator ternyata juga berdampak langsung pada kenyamanan warga, menurut Djoko. Suara sirene yang nyaring, terutama pada malam hari atau di lingkungan padat penduduk, kerap mengganggu waktu istirahat masyarakat.

    Lebih jauh, penggunaan sirene dan strobo secara sembarangan juga berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem darurat.  

    “Saat mendengar sirene, masyarakat tidak lagi yakin apakah itu benar-benar situasi darurat atau hanya kendaraan yang ingin mencari jalan pintas. Akibatnya, ketika ada situasi darurat yang nyata, respons masyarakat untuk memberikan jalan mungkin tidak secepat atau setanggap seharusnya,” imbuhnya.

    Mengacu pada Pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, sirene dan lampu isyarat (strobo) merah atau biru dperbolehkan untuk kendaraan yang mendapat hak utama, yaitu kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ambulans yang mengangkut orang sakit, dan kendaraan untuk memberi pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.

    Selain itu, penggunaannya diperbolehkan pula untuk pengawalan kendaraan pimpinan lembaga negara serta kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah, dan konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri.

    Pendistribusian logistik Pilkada Serentak 2024 dari Gudang Logistik KPU Situbondo, jawa Timur, dikawal mobil patwal Polres Situbondo. Sabtu (23/11/2024). (ANTARA/HO-Humas Polres Situbondo)

    Gerakan anti sirene dan strobo ilegal muncul tak lama setelah aksi protes besar-besaran rakyat Indonesia atas adanya berbagai tunjangan, termasuk tunjangan rumah Rp50 juta per bulan, untuk anggota DPR. Jika dihitung-hitung, total pendapatan anggota dewan mencapat Rpp200-an juta per bulan.

    Angka ini dinilai terlalu fantastis, memunculkan ketimpangan yang cukup lebar dengan rakyat, yang mayoritas tengah mengalami kesulitan finansial.

    Perasaan ketidakadilan juga kemudian ditumpahkan kepada para pejabat yang memanfaatkan penggunaan sirene dan strobo ilegal yang sering digunakan untuk membelah kemacetan, bahkan tak jarang menerobos lampu merah, sehingga menciptakan ketidakadilan di jalan raya.

    “Penolakan ini tidak hanya sekadar ketidaknyamanan, tetapi memiliki dampak serius,” tutur Djoko.

    “Intinya, penggunaan sirene dan rotator yang tidak sesuai aturan menciptakan ketidakadilan, mengganggu ketenangan, dan pada akhirnya merusak esensi dari tujuannya sebagai alat keselamatan,” kata dia menambahkan.

  • Garuda Indonesia Buka Suara soal Dugaan Ada Mafia Jual Beli Jam Penerbangan

    Garuda Indonesia Buka Suara soal Dugaan Ada Mafia Jual Beli Jam Penerbangan

    JAKARTA – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk buka suara mengenai dugaan adanya mafia jual beli jam penerbangan dalam bisnis aviasi di Indonesia.

    Dugaan adanya mafia ini muncul karena tidak adanya layanan penerbangan Garuda Group pada jam-jam favorit.

    Direktur Niaga Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim mengatakan, anggapan tersebut terjadi karena tingginya ekspektasi masyarakat terhadap Garuda Indonesia.

    Sementara jumlah armada yang dimiliki berkurang dan berdampak pada berkurangnya frekuensi penerbangan yang di layani.

    Lebih lanjut, Reza bilang kondisi ini yang menyebabkan munculnya anggapan bahwa Garuda Indonesia tidak hadir melayani di jam-jam favorit.

    “Dengan berkurangnya jumlah pesawat yang mungkin sebelumnya kita terbang ke suatu destinasi secara frekuensinya cukup banyak dan saat ini dengan keterbatasan armada sehingga secara frekuensi berkurang. Nah ini yang mungkin menyebabkan persepsi dari masyarakat kenapa Garuda tidak hadir di prime time,” katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 22 September.

    Menyikapi hal ini, sambung Reza, perseroan mulu meninjau ulang jadwal-jadwal penerbangan Garuda Indonesia saat ini.  Tujuannya juga untuk memastikan layanan ke masyarakat bisa berjalan optimal.

    “Bagaimana kita bisa mereview schedule-schedule yang ada sehingga kebutuhan masyarakat dapat kami penuhi,” ucapnya.

    Soal dugaan keberadaan mafia jual beli jam penerbangan, Reza tak menjelaskan secara detail. Dia hanya bilang pengajuan slot penerbangan yang dilakukan Garuda Indonesia ke Kementerian Perhubungan mendapat dukungan baik dari kementerian tersebut.

    “Kami dalam posisi melihat proses yang kami lakukan untuk pemajuan slot atau rute ini saat ini sangat-sangat di-support langsung baik dan prosedur kami jalankan sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

    Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-Perjuangan Mufti Anam mengungkap dugaan adanya mafia jual beli jam penerbangan dalam bisnis aviasi di Indonesia.

    Bahkan, sambung Mufti, jam penerbangan bisa diperjualbelikan dengan harga yang cukup fantastis mencapai miliaran rupiah.

    “Ini betul enggak ada mafia soal jam terbang ini? katanya harganya miliaran rupiah, kalau ada kami minta penegak hukum mengusut soal hal ini,” ujarnya Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI dan Garuda Indonesia, InJourney Airports, dan IAS, Senin, 22 September.

    Kecurigaan adanya mafia jual beli jam penerbangan ini, sambung Mufti, berawal dari tidak adanya penerbangan Garuda Indonesia di jam-jam favorit. Begitu juga dengan anak usaha Garuda Indonesia, Citilink Indonesia.

    “Saya sempat ngobrol dengan teman-teman komisi V, katanya jam-jam penerbangan diperjual belikan. Betul enggak pak? Kami minta Bapak jawab di tempat, jangan takut-takut pak. Kita akan bantu Bapak bagaimana Garuda bisa punya jam idle gitu,” tuturnya.

    Sekadar informasi, jam idle penerbangan biasanya merujuk pada waktu pesawat tidak beroperasi atau menunggu di darat antara penerbangan. Kondisi ini lebih sering disebut trunaround atau waktu berhenti terbang.

    “Karena ternyata jam-jam idle itu dikuasai oleh penerbangan swasta. Bahkan jam-jam tertentu karena idle banget itu ada penerbangan yang jaraknya hanya 30 menit dan kalau kosong itu dijadikan hanya satu penerbangan,” ucapnya.

    Mufti bilang, akibat penggabungan itu, banyak penumpang pesawat yang terdampak delay atau penundaan penerbangan.

    “Akhirnya berdampak kepada penumpang harus delay dan sebagainya,” katanya.

  • Bedah Persepsi Publik, Median Sebut Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR Jadi Pemicu Utama Demo Rusuh

    Bedah Persepsi Publik, Median Sebut Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR Jadi Pemicu Utama Demo Rusuh

    Liputan6.com, Jakarta – Median baru saja merilis hasil penelitian terkait demo berujung kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia pada akhir Agustus dan awal September silam. Proses pengambilan data berlangsung pada 8-13 September 2025, menggunakan kuesoner berbasis google form yang disebar melalui media sosial Meta, dengan target pengguna aktif berusia 17-60 tahun. Form pertanyaan disebar di akun media sosial di seluruh provinsi di Indonesia, hasilnya terkumpul 643 responden.

    Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menjelaskan, saat ditanya apakah responden tahu terhadap aksi demonstrasi, mayoritas mengetahuinya. 

    Mayoritas responden yakni 85,8 persen mengetahui aksi demonstrasi itu, dan tidak tahu 14,2 persen,” kata Rico dalam paparannya, Senin (22/9/2025).

    Adapun sumber informasi responden tahu informasi demonstrasi tertinggi berasal dari Facebook 72 persen, Instagram 67,2 persen, Tiktok 61,4 persen, televisi 58,5 persen, dan Youtube 44,9 persen.

    Sementara Responden menjawab tahu aksi unjuk rasa dari portal berita 35 persen, pembicaraan dengan teman 30 persen, X (twitter) 28,9 persen, dan melihat langsung 17,1 persen, dan radio 8,1 persen.

    Rico juga memeaparkan, saat responden ditanya terkait persepsi atas demostrasi, jawaban terbanyak adalah kerusuhan 26,9 persen, tolak kenaikan gaji DPR 17,1 persen, menyampaikan aspirasi 15,7 persen, dan tuntut keadilan korban ojol Affan Kurniawan 10,6 persen.

    “Bubarkan DPR 5,3 persen, kekecewaan rakyat 5 persen, tuntutan 17+8 sebanyak 3,3 persen, jalanan macet juga 3,3 persen, dan aksi damai 2,8 persen,” papar Rico.

    Tidak ketinggalan, Median juga menanyakan ke responden apa yang memicu aksi demo berujung kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Tertinggi adalah kenaikan gaji dan tunjangan DPR 30,2 persen, perilaku arogan DPR 9,8 persen, tidak peduli rakyat 8,1 persen, kesulitan ekonomi 6,5 persen, serta kesenjangan ekonomi 4,2 persen.

    “Pejabat korupsi dan kekecewaan rakyat ke DPR masing-masing 4 persen dan kinerja buruk 3,1 persen dan pejabat tidak empati 2,6 persen,” kata Rico.

     

  • HKI Waswas Investor Batal Tanam Modal Imbas Hambatan Birokrasi

    HKI Waswas Investor Batal Tanam Modal Imbas Hambatan Birokrasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan kawasan industri Indonesia (HKI) menilai hambatan birokrasi dan teknis dalam iklim investasi di Indonesia dapat memicu keraguan investor, meskipun minat dan komitmen penanaman modal ke Tanah Air terus mengalir.

    Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan pihaknya mendesak Satuan Tugas (Satgas) Investasi untuk berbenah dan segera mengurai hambatan tersebut guna mempercepat arus masuk modal ke Indonesia.

    “Investasi yang masuk saat ini jumlahnya signifikan, pipeline investasi di kawasan industri terus bertambah. Namun, tanpa solusi konkret atas hambatan birokrasi dan teknis, investasi itu bisa saja batal atau pindah ke negara pesaing,” ujar Akhmad dalam keterangan resminya, Senin (22/9/2025).

    Adapun realisasi investasi semester I/2025 telah mencapai Rp942 triliun, naik 13,6% dibandingkan tahun lalu, dan sudah memenuhi target APBN 2025. Capaian ini setara 49,5% dari target tahunan sebesar Rp1.905,6 triliun.

    Pengusaha mencatat sejumlah persoalan mendasar yang berulang kali menjadi keluhan investor. HKI meminta Satgas segera bertindak untuk menyelesaikannya.

    Hambatan pertama adalah lemahnya sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah. Akhmad menilai perbedaan interpretasi aturan antar-kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah kerap memperlambat proses izin usaha, penetapan tata ruang, maupun perizinan lingkungan.

    “Akibatnya, investor menghadapi ketidakpastian yang menurunkan minat untuk segera merealisasikan proyek,” jelasnya.

    Kedua, minimnya kepastian regulasi. Perubahan aturan yang mendadak serta implementasi yang tersendat menimbulkan persepsi risiko tinggi, sehingga berpotensi membuat investor mengalihkan modal ke negara lain dengan kepastian hukum lebih terjamin.

    Ketiga, persoalan lahan. Beberapa tanah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan industri berdasarkan izin lokasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan disahkan melalui masterplan pemerintah, masih terindikasi sebagai lahan pertanian berkelanjutan (KP2B/LP2B) maupun Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

    “Ditambah persoalan perizinan pertanahan di daerah yang sulit, hal ini membuat tidak adanya kepastian hukum,” imbuhnya.

    Keempat, pembangunan infrastruktur dasar di luar kawasan industri yang menjadi tanggung jawab pemerintah masih banyak tertunda, khususnya terkait akses transportasi logistik, pasokan listrik dan gas yang tidak stabil, serta fasilitas pendukung lainnya.

    “Faktor-faktor ini akan menambah biaya dan waktu yang harus ditanggung investor. Kondisi ini tidak hanya memperlambat pembangunan kawasan, tetapi juga merugikan investor yang telah menanamkan modal, serta menurunkan daya tarik Indonesia dibandingkan negara lain yang menawarkan proses investasi lebih sederhana,” tegas Akhmad.

    Untuk itu, HKI menegaskan Satgas harus berperan lebih dari sekadar forum koordinasi, melainkan menjadi problem solver dengan mandat eksekusi yang kuat.

    Beberapa langkah krusial yang disarankan HKI antara lain menjadikan Satgas sebagai “single command” untuk menjembatani pusat dan daerah, sehingga izin, tata ruang, dan regulasi tidak lagi saling bertentangan.

    Kedua, Satgas perlu mengawal langsung investasi prioritas dengan model case management agar hambatan spesifik bisa diurai cepat lintas kementerian/lembaga.

    “Ketiga, memastikan layanan investasi berjalan dengan target waktu pasti (service level agreement) agar tidak ada proses berlarut-larut.

    Keempat, memberikan laporan berkala kepada Presiden dan publik, sehingga transparansi kinerja Satgas bisa terukur sekaligus meningkatkan kepercayaan investor.”

    Lebih lanjut, HKI berkomitmen mendorong investasi baru sekaligus meningkatkan serapan tenaga kerja di sektor manufaktur maupun sektor pendukungnya, memacu pertumbuhan ekonomi daerah secara merata, serta mendukung hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam sesuai agenda pembangunan nasional.

    HKI juga menekankan pentingnya memperkuat rantai pasok industri agar lebih terintegrasi dan kompetitif di pasar global.

    “Indonesia harus mampu membuktikan bahwa pipeline investasi yang masuk benar-benar terealisasi di lapangan, bukan sekadar komitmen di atas kertas,” tegasnya.

    HKI menyatakan siap bekerja sama dengan Satgas, memberikan data lapangan, serta mengusulkan solusi praktis yang sesuai kebutuhan kawasan industri dan tenant.

    Menurut HKI, percepatan realisasi investasi bukan hanya soal menambah angka penanaman modal, melainkan juga memastikan dampaknya nyata bagi penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, transfer teknologi, serta penguatan daya saing industri nasional di tengah kompetisi global.

  • BI: Pemberian special rate jadi kendala penurunan suku bunga perbankan

    BI: Pemberian special rate jadi kendala penurunan suku bunga perbankan

    Kalau special rate ini bisa turun, berarti kan lebih cepat (penurunan suku bunga deposito dan kredit). Suku bunga pasar uang sudah turun, SBN sudah turun, suku bunga deposito itu kan bisa turun,

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) menyoroti fenomena pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai 25 persen dari total dana pihak ketiga (DPK) sehingga dinilai menjadi kendala penurunan suku bunga perbankan.

    Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin mencatat, jumlah DPK yang mendapatkan special rate atau bunga di atas penjaminan LPS mencapai Rp2.380,4 triliun.

    Kelompok pemerintah BUMN menjadi deposan yang mendapatkan special rate tertinggi di antara kelompok lainnya, yakni sebesar 6,30 persen per Agustus 2025.

    “Kenapa penurunan suku bunga (BI-Rate) dan likuiditas belum menurunkan suku bunga deposito dan suku bunga kredit, ini salah satu faktornya adalah adanya praktik special rate deposito, baik dari deposan besar maupun perbankan,” kata Perry

    Setelah deposan kelompok pemerintah BUMN, special rate tertinggi per Agustus 2025 secara berurutan diikuti oleh kelompok pemerintah non-BUMN sebesar 6,14 persen, swasta IKNB 6,11 persen, perseorangan 5,94 persen, swasta non-IKNB 5,72 persen, dan bukan penduduk 5,22 persen.

    Perry mencatat, special rate menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Berdasarkan data BI, rata-rata special rate pada 2024 sebesar 6,19 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,13 persen. Per Agustus 2025, rata-rata special rate mencapai 5,91 persen.

    Apabila special rate tersebut diturunkan ke tingkat yang setara dengan bunga penjaminan yang ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Perry memperkirakan suku bunga cost of fund bisa turun sekitar 55 basis poin (bps) dan pada akhirnya suku bunga kredit juga turun dengan besaran yang sama.

    “Saya ibaratkan kalau 25,4 persen dana special rate itu sama dengan suku bunga yang sama dengan penjaminan LPS, suku bunga cost of fund-nya bisa turun sekitar 0,55 persen. Suku bunga kreditnya juga turun 55 bps, ini belum kalau ada efisiensi dari biaya overhead maupun margin, masalah ekspektasi persepsi,” jelas dia.

    Dibandingkan dengan penurunan BI-Rate sebesar 125 bps sejak September 2024 hingga Agustus 2025, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun sebesar 16 bps dari 4,81 persen pada awal 2025 menjadi 4,65 persen pada Agustus 2025.

    Sementara itu, penurunan suku bunga kredit perbankan berjalan lebih lambat yaitu sebesar 7 bps dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi sebesar 9,13 persen pada Agustus 2025.

    “Kalau special rate ini bisa turun, berarti kan lebih cepat (penurunan suku bunga deposito dan kredit). Suku bunga pasar uang sudah turun, SBN sudah turun, suku bunga deposito itu kan bisa turun,” kata Perry.

    Ia pun memastikan bahwa penurunan BI-Rate telah tertransmisikan dengan baik ke suku bunga pasar uang. Suku bunga INDONIA menurun sebesar 144bps dari 6,03 persen pada awal 2025 menjadi 4,59 persen pada 16 September 2025.

    Kemudian, suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan juga menurun masing-masing sebesar 210 bps, 213 bps, dan 219 bps sejak awal 2025 menjadi 5,06 persen; 5,07 persen; dan 5,08 persen pada 12 September 2025.

    Imbal hasil SBN untuk tenor 2 tahun menurun sebesar 185 bps dari 6,96 persen pada awal 2025 menjadi 5,11 persen pada 16 September 2025, sementara untuk tenor 10 tahun menurun sebesar 94 bps dari tingkat tertinggi 7,26 persen pada pertengahan Januari 2025 menjadi 6,32 persen.

    Adapun pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) September ini, BI baru saja memutuskan untuk memangkas BI-Rate sebesar 25 bps sehingga berada pada level 4,75 persen.

    Suku bunga deposit facility juga diputuskan turun sebesar 50 bps menjadi pada level 3,75 persen. Sementara suku bunga lending facility diputuskan untuk turun sebesar 25 bps menjadi pada level 5,5 persen.

    Dengan penurunan terbaru ini, maka BI telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak enam kali dengan total sebesar 150bps sejak tahun lalu. Penurunan terjadi pada September 2024, kemudian pada Januari, Mei, Juli, Agustus, dan September 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.