Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Penjelasan DPR soal Dana Reses Naik dan Kabar Salah Transfer…

    Penjelasan DPR soal Dana Reses Naik dan Kabar Salah Transfer…

    Penjelasan DPR soal Dana Reses Naik dan Kabar Salah Transfer…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Dana dan tunjangan yang diterima anggota DPR lagi-lagi menjadi sorotan setelah munculnnya kabar kenaikan dana reses para anggota dewan.
    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengakui bahwa ada kenaikan dana reses bagi anggota DPR periode 2024-209 menjadi Rp 702 juta, naik hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan dana reses periode 2019-2024 senilai Rp 400 juta.
    Dasco menjelaskan, dana reses ini naik karena ada sejumlah komponen kegiatan yang bertambah, misalnya jumlah kunjungan para anggota dinilai meningkat pada tahun ini.
    Masa reses biasanya merupakan momen bagi anggota DPR RI untuk turun ke masyarakat dan menyerap aspirasi di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
    “Di 2024-2029 itu diputuskan bahwa indeks kegiatan dan dana reses itu jumlah kunjungannya ditambah dapilnya, dan indeksnya juga naik,” kata Dasco kepada awak media, Sabtu (11/10/2025).
    Dasco mengatakan, kenaikan dana reses ini baru mulai berlaku semenjak Mei 2025.
    Sementara, dari Januari-April 2025, anggota DPR RI masih menerima Rp 400 juta.
    Pada Agustus 2025, dana reses untuk anggota DPR RI sempat diwarnai salah transfer di mana uang yang diterima mencapai Rp 756 juta dari seharusnya Rp 702 juta.
    Dasco mengeklaim bahwa kelebihan dana senilai Rp 54 juta ditarik kembali dan tidak masuk ke rekening para anggota dewan.
    Menurut Dasco, kesalahan itu terjadi karena ada salah persepsi.
    Ia mengakui, ketika itu memang sempat ada wacana untuk menaikkan dana reses DPR RI dari Rp 702 juta menjadi Rp 756 juta.
    Namun, wacana ini dibatalkan imbas demo besar-besaran pada akhir Agustus lalu.
    Saat itu, masyarakat menolak adanya tunjangan perumahan anggota dewan di tengah efisiensi pemerintah.
    Meski sudah disepakati bahwa kenaikan itu batal, pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI tetap mentransfer dana reses Rp 756 juta, bukan Rp 702 juta.
    Mereka mengira rencana kenaikan dana reses itu jadi dilaksanakan.
    Akhirnya, anggota dewan diminta mengembalikan kelebihan uang yang ditransfer.
    “Nah kemudian ditarik balik sudah didebit balik semuanya tadi tetap Rp 702 (juta). Nah Rp 702 (juta) itu tapi adalah kebijakan reses 2024-2029,” jelas Dasco.
    Dasco menjelaskan bahwa dana reses tidak masuk ke kantong pribadi para anggota DPR RI, melainkan digunakan untuk membiayai kegiatan agar bisa lebih dekat dengan masyarakat.
    “Reses itu kan uangnya bukan untuk anggota dewan, tapi untuk kegiatan reses di dapil dengan berbagai kegiatan serap aspirasi masyarakat,” kata Dasco.
    Ia menegaskan bahwa dana reses juga tidak cair setiap bulan, tetapi sesuai periode dari DPR RI.
    “Reses ini enggak tiap bulan kan, kegiatan reses ini berapa bulan sekali. Setahun itu cuma 4 atau 5 kali, tergantung dengan padatnya agenda,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Uang Pensiun Dipajaki, 9 Karyawan Berjuang di Mahkamah Konstitusi

    Uang Pensiun Dipajaki, 9 Karyawan Berjuang di Mahkamah Konstitusi

    Uang Pensiun Dipajaki, 9 Karyawan Berjuang di Mahkamah Konstitusi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Di usia senja, ketika tubuh kian renta, tulang rapuh, dan penghasilan menurun, para pekerja hanya berharap bisa menikmati hasil jerih payah mereka selama puluhan tahun.
    Tabungan yang dikumpulkan perlahan dari keringat, air mata, dan sisa tenaga itu menjadi penopang hidup di masa tua, masa yang seharusnya diisi dengan ketenangan, bukan kecemasan.
    Namun, bagi sembilan orang karyawan swasta, harapan itu kini dihadapkan pada kebijakan yang mereka nilai menodai rasa keadilan.
    Mereka menggugat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    Dalam gugatan yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 186/PUU-XXIII/2025 ini, mereka menilai, aturan yang memasukkan pesangon, uang pensiun, dan jaminan hari tua (JHT) sebagai obyek pajak adalah bentuk ketidakadilan.
    “Kini, di usia senja, ketika tubuh semakin renta, tulang rapuh, penghasilan meredup, daya ingat melemah, dan tenaga tak lagi tersisa untuk menafkahi diri maupun keluarga, mereka hanya menggenggam tabungan terakhir itu sebagai penopang hidup,” tulis para pemohon dalam berkas permohonan yang diregistrasi di MK, Jumat (10/10/2025).
    Mereka menilai, uang pesangon, pensiun, dan JHT bukan sekadar angka fiskal.
    Nilainya jauh lebih dalam dari itu, hasil dari kerja panjang, pengorbanan, dan harapan untuk bisa hidup layak setelah masa produktif berakhir.
    Para pemohon berpandangan, apabila hak yang sudah dikumpulkan hingga menjelang hari tua itu dipajaki lagi, negara seperti menarik sisa kehidupan dari tangan rakyat kecil yang sudah gemetar.
    “Menjadikan hari tua mereka bukan sebagai masa istirahat yang damai, melainkan masa penuh cemas, takut, dan kekurangan,” ucap mereka.
    Para pemohon meminta MK membatalkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh yang direvisi lewat UU HPP, karena pasal tersebut memasukkan uang pensiun dan pesangon sebagai obyek pajak.
    Pasal 4 (1) Yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
    a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
    Selain itu, ada juga permohonan uji materi dari karyawan swasta bernama Rosul Siregar dan Maksum Harahap.
    Keduanya mempersoalkan Pasal 17 UU PPh yang menerapkan tarif progresif terhadap pesangon dan pensiun.
    Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 170/PUU-XXIII/2025, Senin (6/10/2025), keduanya menilai bahwa kebijakan ini tidak adil bagi pekerja yang telah dipotong pajak dari gaji selama puluhan tahun.
    “Pajak pesangon, pajak pensiun, itu sudah puluhan tahun dikumpulkan oleh para pekerja, tiba-tiba kok disamakan dengan pajak penghasilan progresif,” ujar kuasa hukum para pemohon, Ali Mukmin.
    Menurut Ali, pesangon dan pensiun adalah penghasilan yang dikumpulkan bertahun-tahun, bukan tambahan kemampuan ekonomis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pajak.
    Para pemohon menilai, pensiun dan pesangon tidak bisa disamakan dengan keuntungan usaha atau laba modal.
    Uang itu adalah bentuk tabungan terakhir dari hasil kerja keras sepanjang hidup mereka.
    Mereka menyebut persepsi DPR dan pemerintah yang menganggap pesangon sebagai tambahan kemampuan ekonomis telah menyakiti hati para pekerja.
    Padahal, karyawan atau pensiunan pajaknya telah dipotong selama puluhan tahun melalui gaji mereka.
    Menurut mereka, ketentuan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi, khususnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
    Karena itu, mereka meminta MK menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU PPh juncto UU HPP bertentangan dengan UUD 1945, serta memerintahkan pemerintah untuk tidak mengenakan pajak atas pesangon, pensiun, THT, dan JHT bagi seluruh rakyat Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Akibat Utang Luar Negeri, Brankas BI Menyusut RP33 Triliun Per September 2025

    Akibat Utang Luar Negeri, Brankas BI Menyusut RP33 Triliun Per September 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Utang luar negeri membuat cadangan devisa menyusut. Mencapai US$148,7 miliar atau sekitar Rp2.461 triliun per akhir September 2025.

    Angka tersebut lebih rendah US$2 miliar atau Rp33 triliun. Jika dibandingkan pada akhir Agustus 2025 yang mencapai US$150,7 miliar.

    Itu dikonfirmasi Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Deny Prakoso. Dia mengatakan penurunan ini dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah.

    Selain itu, dia mengatakan penyebabnya kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia dalam menghadapi izin pasar keuangan global yang tetap tinggi.

    Posisi cadangan devisa akhir September 2025 tersebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

    ”Bank Indonesia menilai cadangan devisa ini tetap kuat mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” ungkap Ramdan dalam keterangan resminya, Selasa (7/10/2025).

    Dia menambahkan, BI meyakini ketahanan sektor eksternal tetap kuat sejalan dengan prospek ekspor yang tetap terjaga serta neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap mencatatkan surplus.

    Hal ini sejalan dengan persepsi investor positif terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

    ”Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal,” ucapnya.

  • Daftar 10 Negara dengan Jalanan Terbaik di Dunia

    Daftar 10 Negara dengan Jalanan Terbaik di Dunia

    Jakarta, CNBC Indonesia – Jalanan bukan hanya tempat untuk berlalu-lalang, tetapi sekaligus merupakan cerminan dari karakter dan keunikan negara. Bahkan beberapa negara memiliki jalanan terbaik di dunia.

    Survei jalanan terbaik di dunia dilakukan oleh World Economic Forum. Mereka menggunakan peringkat berbasis persepsi, berdasarkan survei para pemimpin bisnis di seluruh dunia tentang persepsi kualitas jalan dalam skala 1 (sangat buruk) hingga 7 (efisien dan luas).

    Dilansir dari WION News, berikut 10 negara dengan jalanan terbaik di dunia

    1. Singapura

    Singapura memiliki jalan yang dirawat dengan baik dan memiliki skor Quality of Road Infrastructure (QRI) tertinggi sebesar 6,45. Jalanan di negara itu memiliki sistem manajemen berbasis teknologi untuk kendaraan dan jalan.

    Mereka menggunakan teknologi pintar, transportasi umum, dan mengelola permintaan untuk kendaraan pribadi dengan menggunakan sistem The Electronic Road Pricing (ERP) dan kuota kendaraan.

    2. Swiss

    Swiss berada di posisi kedua dengan skor QRI 6,36. Jalanan di Swiss memiliki sistem manajemen proaktif dan jangka panjang dengan teknologi yang efektif, seperti jembatan ASTRA, jembatan portable yang memungkinkan lalu lintas berlangsung di atas bagian jalan raya saat sedang diperbaiki.

    3. Belanda

    Belanda berada di peringkat ketiga dan merupakan negara Eropa kedua yang masuk di 10 besar, dengan skor QRI lebih tinggi yaitu 6,18. Belanda mendekati sistem mobilitas multimodal di jalan, mengurangi penekanan pada kendaraan pribadi, mempromosikan mobilitas publik, dan bersepeda.

    Jalanan di negara ini memiliki sistem jalan bertingkat, jalan distributor, dan jalan akses berdasarkan ukuran jalan dan volume lalu lintas.

    4. Hong Kong

    Hong Kong berada di peringkat keempat dengan skor 6,06. Pihak berwenang melakukan inspeksi rutin dan pemeliharaan untuk menjaga kualitasnya. Ada juga dorongan untuk beralih dari kendaraan pribadi.

    Foto: courtesy SCMP
    Hong Kong

    5. Portugal

    Portugal memiliki jaringan dan manajemen jalan yang modern dan berkualitas. Negara itu mencatat peningkatan secara signifikan selama dekade terakhir.

    Pada tahun 2019, Forum Ekonomi Dunia telah memberikan Portugal skor 6,05 QRI.

    6. Jepang

    Jepang memiliki wilayah yang kecil jika dibandingkan dengan jaringan jalanannya yang luas. Tetapi Jepang menggunakan perawatan canggih dan perbaikan cepat untuk tetap memberikan perjalanan yang aman, nyaman, dan andal.

    Dengan skor QRI 6,02, jalanan di Jepang diatur oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT) dan enam perusahaan jalan tol, yang diprivatisasi oleh empat perusahaan jalan umum.

    7. Prancis

    Prancis memiliki jaringan jalan terbesar di Eropa dan memiliki skor QRI sebesar 5,96. Selama satu dekade terakhir, warga negara Prancis terdorong menuju mobilitas publik untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

    Prancis memiliki model pembiayaan Public Private Partnership dalam manajemen jalan, berinvestasi di Intelligent Trafficking System, seperti solusi lalu lintas dinamis dengan memasang kamera dan sensor untuk menghilangkan kebutuhan akan tol.

    8. Oman

    Oman menjadi negara Teluk pertama dalam daftar ini dengan skor 5,96 QRI. Oman memiliki teknologi modern dan visi strategis yang membantu dalam mempertahankan jaringan jalan berkualitas tinggi dengan standar internasional terbaik.

    9. Uni Emirat Arab

    UEA memiliki skor 5,92 QRI. Negara ini memiliki kepemimpinan yang terdesentralisasi dan pendanaan yang tinggi dan berkelanjutan.

    UEA memanfaatkan model Public Private Partnership untuk pembiayaan dan manajemen, serta menggunakan AI dan Intelligent Trafficking System untuk manajemen lalu lintas yang efisien.

    10. Austria

    Indeks kualitas jalanan di Australia mendapatkan skor 5,89. Austria memiliki sistem manajemen jalan yang efisien di bawah pengawasan perusahaan publik ASFINAG.

    Ini membutuhkan perawatan ekstensif terhadap terowongan, jalan raya, dan jembatan, menggunakan pendekatan berbasis data.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kapolri Bukan Produk Barter Politik

    Kapolri Bukan Produk Barter Politik

    Oleh:R Haidar Alwi

    SPEKULASI yang dilontarkan purnawirawan TNI Sri Radjasa Chandra tentang adanya “agenda tersembunyi” di balik pertemuan mantan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu 4 Oktober 2025 jelas tidak berdasar.

    Spekulasi tersebut juga berpotensi menimbulkan distorsi persepsi publik terhadap dinamika kenegaraan yang seharusnya dijaga marwah dan rasionalitasnya.

    Menyebut bahwa Jokowi meminta Prabowo untuk mempertahankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo demi mengamankan pintu terakhir di tengah berbagai kasus yang dihadapinya adalah tuduhan yang tidak memiliki dasar fakta, lebih menyerupai narasi insinuatif yang mengaburkan logika politik dan hukum negara.

    Dalam negara demokrasi yang berlandaskan konstitusi, penunjukan dan pemberhentian Kapolri bukan produk barter politik, tetapi mekanisme formal yang melewati pertimbangan institusional dan etika pemerintahan.

    Pernyataan seperti itu justru mengandung risiko serius terhadap stabilitas opini publik.

    Ia menggeser ruang dialog publik dari argumentasi objektif menuju rumor politis yang menstigmatisasi lembaga negara, terutama Polri, seolah-olah alat politik personal.

    Padahal, di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri sedang berupaya keras menjalankan transformasi kelembagaan, menegakkan keadilan restoratif, dan memulihkan kepercayaan publik melalui langkah-langkah profesional dan humanis.

    Menyandarkan opini publik pada spekulasi tanpa bukti hanya memperlemah legitimasi institusi yang tengah berjuang memperbaiki diri.

    Para purnawirawan TNI semestinya menjadi panutan dalam menjaga etika berwacana dan kedewasaan politik di ruang publik.

    Reputasi mereka dibangun dari disiplin militer dan semangat pengabdian pada negara, bukan pada penggiringan opini yang bersifat destruktif.

    Karena itu, sudah selayaknya tokoh-tokoh TNI lebih arif dalam menilai dan menyampaikan pandangan yang menyentuh lembaga-lembaga strategis negara seperti Polri.

    Kritik konstruktif tentu dibutuhkan, tetapi harus berbasis data, disampaikan dengan bahasa yang membangun, bukan dengan insinuasi yang memperuncing persepsi publik.

    Kehati-hatian ini penting agar publik tidak membaca adanya agenda terselubung di balik serangkaian pernyataan yang bernada sinis terhadap Kapolri maupun institusi Polri.

    Bila pola ini terus berulang, bisa muncul kesan bahwa sebagian purnawirawan TNI sengaja digunakan atau dibiarkan menjadi corong untuk melemahkan citra Polri dan pribadi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Situasi semacam itu bukan hanya merugikan Polri, tetapi juga merusak harmoni dan soliditas antar-institusi pertahanan dan keamanan negara (TNI-Polri).

    Dalam konteks relasi sipil-militer modern, tanggung jawab moral para purnawirawan TNI bukan lagi berada pada medan tempur, tetapi pada ruang moral kebangsaan: menjaga agar opini publik tidak disesaki prasangka, menjaga agar negara tetap berdaulat atas kebenaran, bukan atas rumor.

    Maka, kebijaksanaan dalam berbicara tentang institusi negara adalah bentuk tertinggi dari patriotisme.

    (Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI)

  • Cerita Harison Mocodompis, Mengabdi 3 Dekade di Kementerian ATR/BPN – Page 3

    Cerita Harison Mocodompis, Mengabdi 3 Dekade di Kementerian ATR/BPN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Sebagai jembatan komunikasi antara instansi dan publik, Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan dan membangun citra positif di mata publik.

    Di balik fungsi strategis itu, Harison Mocodompis sebagai Kepala Biro Humas dan Protokol, memegang prinsip sederhana, namun bermakna, yaitu bekerja dengan hati. Baginya, jabatan dan tanggung jawab hanyalah wadah untuk mengabdi dengan tulus dan terus menghadirkan inovasi sebagai pelayan publik.

    “Kalau kita menganggap pekerjaan ini sebagai bagian dari ibadah, kita akan melaksanakannya dengan gembira, dengan hati yang sukacita. Saya datang ke kantor setiap hari dengan semangat, berpikir kebaikan apa yang bisa saya lakukan hari ini,” ujar Harison Mocodompis, Sabtu ( (11/10/2025).

    Harison Mocodompis mengatakan, semangat bekerja dengan hati harus jadi budaya di setiap unit pelayanan publik. Menurutnya, perubahan besar dalam institusi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh program dan kebijakan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia (SDM).

    “Perbaikan persepsi masyarakat terhadap pemerintah bukan semata karena programnya bagus, tapi karena SDM-nya benar-benar bekerja dengan jati diri sebagai pelayan publik,” tutur Harison Mocodompis.

     

  • Telkom dan WPP Media Indonesia Sinergi Dorong Transformasi Digital Advertising Lewat AdXelerate Executive Connect – Page 3

    Telkom dan WPP Media Indonesia Sinergi Dorong Transformasi Digital Advertising Lewat AdXelerate Executive Connect – Page 3

    Kehadiran AdXelerate, platform programmatic advertising pertama di Indonesia, merupakan jawaban TelkomGroup atas tantangan pelaku industri untuk menjangkau sasaran pasar yang tepat dan dengan efisien. AdXelerate memanfaatkan kekuatan big data analytics sehingga memungkinkan para pengiklan untuk menampilkan produk atau layanan secara targeted dan relevan di berbagai situs berita nasional dan laman publisher lokal.

    Chief Marketing Officer Danantara Asset Management Dendi Danianto mengatakan, “AdXelerate yang merupakan platform digital advertising adalah salah satu bagian dari ekosistem industri yang akan kami highlight. Sebagai orchestrator, saat ini CMO Office Danantara masih berperan secara parsial. Ke depannya, dengan AdXelerate, kami ingin dapat berperan secara maksimal dan menjadikan AdXelerate sebagai enabler. Kami berharap AdXelerate dapat menjadi platform yang dapat menyediakan solusi satu pintu yang terintegrasi bagi advertising, mendukung pertumbuhan dan kebutuhan UMKM, menjadi katalis terbentuknya ekosistem kolaboratif yang dapat memperkuat sinergi antar pelaku industri, serta mendukung ekspansi bagi ketersediaan produk dan layanan bagi bisnis atau Inventory Expansion.”

    Sementara itu, Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia Veranita Yosephine, mengatakan, “Setiap bisnis perlu membangun interaksi yang bermakna dengan setiap pelanggannya. Sebagai salah satu solusi digital dari TelkomGroup, AdXelerate diharapkan dapat mengakselerasi bisnis melalui personalisasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing konsumen. Melalui AdXelerate yang merupakan bagian dari Telkom Solution, kami menghadirkan solusi digital yang bisa dimanfaatkan industri di seluruh daerah di Indonesia agar persepsi dan reputasi yang dibangun melalui digital advertising tetap relevan dan akurat.”

    Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom Indonesia Seno Soemadji menambahkan bahwa sebagai BUMN yang berperan sebagai digital enabler, Telkom memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan solusi digital bagi industri di Indonesia. Seno menjelaskan bahwa dalam pengembangan AdXelerate, Telkom menjunjung tinggi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku pada setiap solusi digital dari TelkomGroup, termasuk AdXelerate. Melalui AdXelerate, TelkomGroup yakin dapat berkontribusi secara optimal dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Sebagai bagian dari rangkaian acara, turut digelar sesi diskusi panel yang menghadirkan berbagai narasumber dan pemangku kepentingan industri periklanan digital. Diskusi panel pertama mengangkat topik “Digital Advertising Behavior Insight” dengan menghadirkan Agency & Client Lead Indonesia Nielsen Tajendar Singh, CEO Tribun Network Dahlan Dahi, dan Country Managing Director Accenture Jayant Bhargava sebagai panelis. Dalam sesi ini, para narasumber mengulas dari berbagai sudut pandang mengenai evolusi perilaku konsumen Indonesia di era digital, termasuk pergeseran pola konsumsi media dari TV ke perangkat mobile dan layanan on-demand. Lebih lanjut, pembahasan juga menyoroti bagaimana pemanfaatan data dan insight dapat mendorong efektivitas programmatic advertising, sekaligus menghadirkan rekomendasi bagi brand dan agensi agar dapat beradaptasi dengan tren media yang terus berkembang. Selain itu, diskusi ini turut menekankan pentingnya kolaborasi antara pengiklan dan publisher melalui pemanfaatan kekuatan data, serta bagaimana mendorong daya saing bisnis di Indonesia melalui digital advertising.

    Panel kedua mengangkat tema “Data Driven Decision: Leveraging First Party Data for Strategic Decision”, menghadirkan CEO WPP Media Indonesia Sri Widowati, GM Digital Advertising Business Development & Partnership Telkomsel Vicky Fathurrahman, dan CEO MDMedia Arif Prabowo. Diskusi menyoroti pentingnya pemanfaatan data untuk memperkuat strategi pemasaran, memahami perilaku konsumen, serta integrasi antara offline dan online campaign melalui konsep closed-loop marketing untuk menciptakan strategi lintas kanal yang lebih efektif.

    Melalui penyelenggaraan AdXelerate Executive Connect, Telkom menegaskan komitmennya dalam menghadirkan berbagai solusi digital yang efisien, aman, dan berdampak nyata, sekaligus memperkuat ekosistem digital advertising Indonesia agar semakin tangguh dan berdaya saing.

  • AdXelerate Jadi Cara Telkom Perkuat Industri Periklanan Digital Indonesia

    AdXelerate Jadi Cara Telkom Perkuat Industri Periklanan Digital Indonesia

    Jakarta –

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui anak usahanya, PT Metra Digital Media (MDMedia), menggelar AdXelerate Executive Connect yang berkolaborasi dengan WPP Media Indonesia, agensi media terdepan dengan jaringan terbesar di Tanah Air.

    Mengusung tema ‘Data Driven Excellence, Unlocking Indonesia’s Digital Advertising Potential to Enable Sovereignty’, acara yang berlangsung di Jakarta pada Kamis (9/10) kemarin ini mempertemukan para pelaku industri periklanan dan pelaku usaha lintas sektor.

    Kegiatan ini bertujuan untuk membahas lebih dalam tantangan dan peluang industri periklanan digital berbasis data di Indonesia, sekaligus memperkuat peran AdXelerate, bagian dari Telkom Solution sebagai solusi digital unggulan TelkomGroup guna mendorong pertumbuhan industri periklanan nasional.

    Sebagai agensi media terdepan di Indonesia, WPP Media Indonesia memiliki keahlian dalam memahami perilaku konsumen, pengelolaan data, perencanaan dan pembelian media, serta solusi teknologi media. WPP Media Indonesia memegang dipercaya oleh berbagai bisnis global dan lokal di berbagai sektor, mulai dari FMCG, Teknologi, hingga e-commerce.

    Dalam sambutannya, Direktur Utama Telkom Indonesia Dian Siswarini menekankan pentingnya infrastruktur yang kuat dalam mendukung inovasi digital.

    “Selain infrastruktur yang memadai, saat ini kami tengah membangun sistem digital yang menjadi gelombang penggerak inovasi berikutnya di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/10/2025).

    Ia menambahkan bahwa Telkom berkomitmen untuk menjadi penggerak utama dalam transformasi digital.

    “Sebagai perusahaan yang memiliki visi mengorkestrasi ekosistem digital dan menghadirkan pengalaman digital terbaik, Telkom berkomitmen memastikan transformasi digital berjalan lancar, aman, merata, serta bermanfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” sambungnya.

    Dian juga menjelaskan bahwa pihaknya telah mengembangkan layanan solusi digital yang relevan bagi kebutuhan industri saat ini, termasuk di bidang periklanan.

    “Khusus di sektor Advertising, kami percaya bahwa pemenang bukan sekadar yang memasang iklan paling banyak, melainkan yang paling memahami konsumen dan paling presisi dalam menjangkau mereka. Dengan memanfaatkan Data Analytics berbasis AI yang aman, comply, dan berorientasi hasil kita tidak hanya menyediakan jaringan, tetapi juga kesempatan,” tuturnya.

    Kehadiran AdXelerate sebagai platform programmatic advertising pertama di Indonesia menjadi jawaban TelkomGroup atas kebutuhan pelaku industri untuk menjangkau pasar secara tepat dan efisien. Platform ini memanfaatkan kekuatan big data analytics yang memungkinkan pengiklan menampilkan produk atau layanan secara targeted dan relevan di berbagai situs berita nasional maupun publisher lokal.

    Chief Marketing Officer Danantara Asset Management Dendi Danianto mengatakan bahwa pihaknya menilai AdXelerate sebagai bagian penting dari ekosistem industri digital.

    “AdXelerate yang merupakan platform digital advertising adalah salah satu bagian dari ekosistem industri yang akan kami highlight. Sebagai orchestrator, saat ini CMO Office Danantara masih berperan secara parsial. Ke depannya, dengan AdXelerate, kami ingin dapat berperan secara maksimal dan menjadikan AdXelerate sebagai enabler. Kami berharap AdXelerate dapat menjadi platform yang dapat menyediakan solusi satu pintu yang terintegrasi bagi advertising, mendukung pertumbuhan dan kebutuhan UMKM, menjadi katalis terbentuknya ekosistem kolaboratif yang dapat memperkuat sinergi antar pelaku industri, serta mendukung ekspansi bagi ketersediaan produk dan layanan bagi bisnis atau Inventory Expansion,” terang Dendi.

    Sementara itu, Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia Veranita Yosephine, menilai kehadiran AdXelerate sebagai langkah penting bagi para pelaku bisnis untuk memperkuat koneksi dengan pelanggan, terutama di era digital saat ini.

    “Setiap bisnis perlu membangun interaksi yang bermakna dengan setiap pelanggannya. Sebagai salah satu solusi digital dari TelkomGroup, AdXelerate diharapkan dapat mengakselerasi bisnis melalui personalisasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing konsumen. Melalui AdXelerate yang merupakan bagian dari Telkom Solution, kami menghadirkan solusi digital yang bisa dimanfaatkan industri di seluruh daerah di Indonesia agar persepsi dan reputasi yang dibangun melalui digital advertising tetap relevan dan akurat.”

    Sementara itu, Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom Indonesia Seno Soemadji menambahkan bahwa Telkom, sebagai BUMN digital enabler, bertanggungjawab untuk menghadirkan solusi digital bagi industri nasional. Ia menjelaskan bahwa pihaknya menjunjung tinggi peraturan dan ketentuan yang berlaku pada setiap solusi digital dari TelkomGroup, termasuk AdXelerate.

    Sebagai informasi, pada acara ini juga dilaksanakan sesi diskusi panel yang menghadirkan berbagai narasumber dan pemangku kepentingan industri periklanan digital. Diskusi panel pertama bertema ‘Digital Advertising Behavior Insight’ dengan menghadirkan Agency & Client Lead Indonesia Nielsen Tajendar Singh, CEO Tribun Network Dahlan Dahi, dan Country Managing Director Accenture Jayant Bhargava sebagai panelis.

    Pada sesi ini, para narasumber membahas evolusi perilaku konsumen Indonesia di era digital, termasuk pergeseran pola konsumsi media dari TV ke perangkat mobile dan layanan on-demand. Pembahasan juga menyoroti bagaimana pemanfaatan data dan insight dapat mendorong efektivitas programmatic advertising sekaligus menghadirkan rekomendasi bagi brand dan agensi agar dapat beradaptasi dengan tren yang terus berkembang.

    Selain itu, diskusi ini turut menekankan pentingnya kolaborasi antara pengiklan dan publisher melalui pemanfaatan kekuatan data, serta bagaimana mendorong daya saing bisnis di Indonesia melalui digital advertising.

    Diskusi panel kedua mengangkat tema ‘Data Driven Decision: Leveraging First Party Data for Strategic Decision’ dengan menghadirkan CEO WPP Media Indonesia Sri Widowati, GM Digital Advertising Business Development & Partnership Telkomsel Vicky Fathurrahman, dan CEO MDMedia Arif Prabowo sebagai panelis. Para narasumber mengupas peran data dalam meningkatkan kualitas kampanye untuk strategi pemasaran berbasis data.

    Mereka juga menyinggung integrasi antara pembelian offline dan kampanye online melalui konsep closed-loop marketing serta cross-channel activation sebagai strategi pemasaran yang lebih efektif.

    Melalui AdXelerate Executive Connect, Telkom menegaskan komitmennya dalam menyediakan solusi digital yang efektif, efisien, dan aman, sekaligus mendorong pertumbuhan ekosistem digital nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing.

    (akn/ega)

  • Pasar Jaya Tegaskan Tarif Pasar Pramuka Sudah Sesuai Kajian

    Pasar Jaya Tegaskan Tarif Pasar Pramuka Sudah Sesuai Kajian

    Jakarta –

    Perumda Pasar Jaya menegaskan kebijakan penetapan tarif sewa kios di Pasar Pramuka pasca-revitalisasi dilakukan sesuai ketentuan hukum dan kajian komprehensif. Klarifikasi ini disampaikan menyusul pemberitaan yang menyebutkan adanya kenaikan tarif hingga empat kali lipat, yang dinilai tidak sesuai fakta.

    Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Perumda Pasar Jaya, M. Fahri, menjelaskan bahwa seluruh langkah perusahaan dijalankan berdasarkan amanat Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perumda Pasar Jaya, serta Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha.

    “Setiap kebijakan yang diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip tata kelola perusahaan daerah yang baik,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (8/10/2025).

    Fahri menambahkan, penetapan tarif sewa kios tidak dilakukan sepihak, melainkan melalui kajian teknis dan keuangan serta hasil valuasi independen dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Dari hasil kajian, tarif yang diberlakukan disebut masih di bawah nilai pasar.

    “Tarif yang berlaku saat ini Rp 403 juta untuk lantai dasar dan Rp 351 juta untuk lantai satu, bukan Rp 425 juta seperti diberitakan sebelumnya,” jelasnya.

    Pasar Jaya juga memberikan skema diskon dan cicilan bagi para pedagang agar beban finansial lebih ringan. Langkah ini disebut sebagai bentuk keberpihakan perusahaan terhadap keberlangsungan usaha pedagang pasca-revitalisasi.

    Selain itu, Pasar Jaya mengaku telah menindaklanjuti berbagai aspirasi dan masukan dari pedagang, termasuk dari DPRD DKI Jakarta, Komisi B, Kemenko Polhukam, dan Ombudsman RI. Untuk menjaga transparansi, Pasar Jaya akan membuka ruang diskusi bersama pedagang guna menyamakan persepsi dan mencari solusi terbaik.

    “Revitalisasi pasar dilakukan untuk memperbaiki kualitas pasar agar tetap menjadi ruang ekonomi yang layak, aman, dan berdaya saing bagi pedagang, serta mendukung Jakarta sebagai kota global,” demikian keterangan resmi Humas Pasar Jaya.

    (rrd/rir)

  • Fenomena Purbaya, Kerja Profesional atau Rekayasa Kekacauan Politik Rezim Prabowo-Gibran?

    Fenomena Purbaya, Kerja Profesional atau Rekayasa Kekacauan Politik Rezim Prabowo-Gibran?

    Dari hasil pengamatan, jaringan buzzer ini didominasi oleh akun beridentitas perempuan paruh baya. Mereka aktif menyebar konten positif, menanggapi kritik, dan mengulang narasi yang memperkuat citra Purbaya sebagai figur bersih, cerdas, dan peduli rakyat kecil.

    Strategi dan Segmentasi Pencitraan

    Tin Purbaya mempunyai kompetensi jalur suplai data yang nyaris sempurna. Langkah dan strategi yang dibangun sudah matang dan berbasiskan data .Strategi pencitraan Purbaya berjalan dua arah. Selain menggandeng simpati Emak-emak, ia (Purbaya) mulai merangkul generasi muda dengan gaya komunikasi yang lebih cair dan interaktif.

    Dengan menyaksikan cuitannya di media sosial sering menyinggung isu anak muda, peluang kerja, dan inovasi. Ini bukan kebetulan dan sudah direncanakan secara spesifik. Pendekatan ini, merupakan upaya membangun basis dukungan lintas generasi.

    Emak-emak memberikan loyalitas emosional, sementara anak muda memberi legitimasi intelektual. Keduanya menjadi fondasi elektoral yang kuat.

    Fenomena ini perlu dicermati bukan karena popularitas itu salah, tetapi karena kecepatan dan orkestrasi di baliknya terlalu terencana.

    Bias Pencitraan dan Bahayanya

    Pada akhirnya, publik berhak tahu apakah ini refleksi kinerja nyata atau proyek politik jangka panjang yang dibungkus dalam kemasan digital.

    Mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam euforia figur. Dalam politik modern, popularitas bisa dibangun bukan dari kerja, tapi dari persepsi. Dan persepsi, seperti yang kita lihat, bisa diproduksi secara massal.