Organisasi: PERSEPSI

  • Dorong Transparansi, Komdigi Perkenalkan Pedoman dan Dashboard PNBP BHP Telekomunikasi – Page 3

    Dorong Transparansi, Komdigi Perkenalkan Pedoman dan Dashboard PNBP BHP Telekomunikasi – Page 3

    Pedoman teknis, yang akan dirilis dalam bentuk Surat Edaran, bertujuan menyamakan persepsi antara penyelenggara telekomunikasi sebagai wajib bayar dan petugas verifikasi. Hal ini diharapkan dapat menghindari perbedaan hasil perhitungan dan memperkuat akurasi pelaporan.

    Formula perhitungan dasar BHP Telekomunikasi ditetapkan sebesar 0,5% dikali pendapatan kotor dari penyelenggaraan telekomunikasi.

    Dalam kasus penyelenggara memiliki pendapatan di luar sektor telekomunikasi, maka pendapatan kotor yang dihitung adalah total pendapatan kotor dikurangi pendapatan di luar penyelenggaraan telekomunikasi.

    Selain itu, pedoman juga mengatur faktor pengurang, seperti piutang yang nyata-nyata tidak tertagih (write off) dan pembayaran kewajiban biaya interkoneksi atau ketersambungan yang merupakan hak dari pihak lain.

    Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, menegaskan pentingnya transformasi digital dalam tata kelola PNBP.

    “Inisiatif Penyusunan Pedoman Teknis Perhitungan dan Dashboard Kepatuhan PNBP BHP Telekomunikasi menjadi sangat esensial untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas perhitungan PNBP BHP Telekomunikasi,” Edwin menjelaskan.

     

  • Batam tuan rumah rakor sinkronisasi kewenangan pusat daerah zona Barat

    Batam tuan rumah rakor sinkronisasi kewenangan pusat daerah zona Barat

    Batam (ANTARA) – Kota Batam, Kepulauan Riau, menjadi tuan rumah rapat koordinasi (rakor) dan sinkronisasi dalam rangka harmonisasi kewenangan pusat dan daerah melalui evaluasi implementasi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk zona Barat meliputi Sumatera dan sebagian Jawa, Rabu.

    Rakor ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang sebelumnya telah di laksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan pada 9 Oktober untuk wilayah zona Timur (Papua, Sulawesi, dan Kalimantan).

    Staf Gubernur Kepri Bidang Pemerintahan dan Hukum Sardison berterima kasih atas penunjukan Kota Batam sebagai tuan rumah oleh Kemenko Polkam.

    “Atas nama tuan rumah kami bersyukur karena ditunjuk oleh Kemenko Polkam sebagai tempat dan ajang pelaksanaan rakor wilayah Barat ini,” kata Sardison.

    Sardison berharap kegiatan rakor berjalan lancar, serta memperoleh masukan yang diharapkan. Selain itu, para peserta juga dapat menikmati kunjungan ke Kota Batam, yang tentunya dapat mendongkrak perekonomian daerah setempat.

    Menurut dia, penunjukan Kota Batam sebagai tuan rumah tidak terlepas dari dinamika yang ada, di mana Provinsi Kepri walaupun baru 23 tahun berdiri tetapi dalam percaturan politik dan sistem politik nasional, Kepri memiliki dinamika yang cukup tinggi yang berpengaruh.

    “Menariknya Kepri wilayah perbatasan dan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia bagian barat,” ujarnya.

    Sehingga, lanjut dia, menjadi menarik ketika pembahasan tentang rencana perbaikan, revisi, atau penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk zona Barat dibahas di Kota Batam, Kepri.

    “Terkait otonomi daerah ini, sebenarnya sudah efektif, hanya saja perlu perbaikan lebih baik lagi,” ujar Sardison.

    Asisten Deputi Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kemenko Polkam Ade Pratikno mengatakan rakor ini diikuti 100 peserta merupakan perwakilan dari 10 pemerintah provinsi, 11 pemerintah kota, dan 13 pemerintahan kabupaten yang berada di wilayah Sumatera dan sebagian Jawa.

    “Peserta ini terdiri atas kepala biro pemerintahan, kepala biro hukum, kepala biro organisasi, kepala bagian pemerintahan, bagian hukum dan organisasi,” ujarnya.

    Dia menyebut, rakor ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mereviu peraturan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, guna mendapatkan pandangan dan persepsi terkait arah kebijakan otonomi daerah ke depan, serta menginventarisir saran, masukan, permasalahan dan solusi penyelesaian dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

    “Pada saatnya nanti, hasil rapat ini menjadi masukan dalam upaya kami untuk melakukan penyempurnaan perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,” katanya.

    Rakor ini dilaksanakan secara maraton di tiga wilayah, yakni zona timur, zona barat dan zona tengah.

    Untuk zona timur telah dilaksanakan 9 Oktober di Makassar, meliputi pemerintah daerah di Papua, Kalimantan dan Sulawesi. Kedua di zona barat berlangsung di Kota Batam, meliputi Sumatera dan sebagian Jawa.

    “Dan nanti tanggal 6 November di Bali untuk wilayah Indonesia tengah, meliputi seluruh Jawa, Bali, NTT dan NTB,” kata Ade.

    Rakor ini dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Mayjen TNI Heri Wiranto.

    Dalam arahannya, Heri mengatakan kegiatan ini dalam rangka mendapatkan masukan dan perbaikan bagaimana tata kelola pemerintah yang selama ini sudah berjalan bagaimana hubungan pemerintah pusat dan daerah, bagaimana mengharmonisasikan semua program-program sekaligus menjadi evaluasi agar ke depan menjadi lebih optimal dan lebih baik.

    Selain itu, kegiatan ini juga tindak lanjut Program Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya cita ke-7 tentang penguatan reformasi politik, hukum, birokrasi, serta penataan desentralisasi dan otonomi daerah.

    Pewarta: Laily Rahmawaty
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Inggris Sebut Asean Punya Potensi Besar di Sektor Ekonomi Kreatif

    Inggris Sebut Asean Punya Potensi Besar di Sektor Ekonomi Kreatif

    Bisnis.com, JAKARTA — Inggris menegaskan komitmennya untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara dalam pengembangan ekonomi kreatif, Sektor ini dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di kawasan.

    Duta Besar Inggris untuk Asean, Helen Fazey, mengatakan, sektor ekonomi kreatif bukan hanya mampu menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi, tetapi juga mempererat kohesi sosial antar-komunitas.

    “Saya sangat bangga atas dukungan Inggris terhadap ekonomi kreatif di Asean. Sektor ini menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan memperkuat hubungan antarwarga,” ujarnya acara Peluncuran Jajak Pendapat Persepsi Regional Asean mengenai Ekonomi Kreatif di Jakarta pada Rabu (22/10/2025).

    Dia menjelaskan, sektor ekonomi kreatif di Inggris telah berkembang dengan optimal dan telah menjadi salah satu kontributor signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. 

    Fazey mengatakan, sektor ekonomi kreatif telah mendukung hampir 2,5 juta lapangan kerja di Inggris dan menyumbang sekitar £124 miliar terhadap perekonomian nasional. 

    Capaian tersebut, menurutnya, menunjukkan besarnya potensi yang juga bisa dikembangkan di Asia Tenggara. Hal ini mengingat keberagaman budaya dan IDE yang ada pada negara-negara di kawasan tersebut.

    “Kawasan Asia Tenggara kaya akan ide, talenta, dan keberagaman budaya. Kami percaya Asean memiliki potensi yang besar, dan kami berkomitmen untuk bekerja sama dalam mengembangkannya,” lanjut Fazey.

    Dia melanjutkan, melalui kemitraan Asean–Inggris, kedua pihak saat ini tengah memperkuat kolaborasi di bidang kebudayaan, inovasi, dan ekonomi digital — tiga sektor yang dinilai vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masa depan.

    Sebelumnya, Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mengungkap akumulasi realisasi investasi periode 2025 – 2029 dibidik dapat tembus Rp794,2 triliun. 

    Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya menjelaskan, khusus pada 2025, realisasi investasi sektor ekonomi kreatif dibidik sebesar Rp136,3 triliun. Sementara hingga semester I/2025 realisasi investasi dilaporkan telah mencapai Rp90,12 triliun. 

    “Semester pertama sudah tercapai 66% atau Rp90,12 triliun. Jadi kalau kita lihat memang pertumbuhannya trennya sangat positif,” kata Teuku.

    Lebih lanjut, pada 2026 pemerintah menargetkan realisasi investasi sektor ekonomi kreatif dapat mencapai Rp131 triliun hingga Rp146,5 triliun.

    Kemudian, pada 2027 Kemenekraf  menetapkan target kinerja investasi ada di kisaran Rp133,7 triliun hingga Rp157,7 triliun. Berlanjut pada 2028 sebesar Rp142,7 triliun hingga Rp170 triliun. 

    Terakhir, pada 2029 atau tepat di akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka investasi sektor ekonomi kreatif ditargetkan mencapai Rp152,3 triliun hingga Rp183,7 triliun.

  • Santri Menjawab Tantangan Modernitas

    Santri Menjawab Tantangan Modernitas

    Jakarta

    Santri dan pesantren kerap kali diasosiasikan ‘ndeso’, kurang pergaulan, berpandangan kolot-bahkan digambarkan memelihara budaya feodal seperti tayangan konten di televisi beberapa waktu lalu. Benarkah asosiasi dan penggambaran ini?

    Kita memang tidak bisa melarang pihak lain membangun persepsi. Namun, santri dan dunia pesantren saat ini telah berkembang pesat. Banyak sekali pesantren yang telah berakselerasi dengan perkembangan zaman. Para santri dengan bimbingan kiai telah mampu menumbuhkan jiwa wirausaha.

    Sebagai contoh, Pesantren Sidogiri di Pasuruan mampu mendirikan jaringan toko ritel di 125 lokasi di Jawa dan Kalimantan. Konsep ritelnya menyerap produk-produk UMKM lokal sehingga memberdayakan masyarakat sekitarnya.

    Di Lirboyo, Kediri, para santri mendirikan Lirboyo Bakery, toko roti yang diproduksi oleh mereka sendiri dengan memanfaatkan ceruk pasar dari para santri dan masyarakat sekitar Ponpes Lirboyo. Selain usaha toko roti, para santri juga memiliki usaha pengolahan sampah plastik dan depot air minum.

    Dua contoh di atas hanya sedikit ulasan dari banyaknya kegiatan wirausaha di pesantren. Bila kita ulas satu per satu, akan sangat banyak sekali gambaran kegiatan usaha yang digawangi oleh para santri di pesantren.

    Di pesantren, santri tidak hanya dibekali ilmu agama, tetapi juga dibekali berbagai keahlian lain seperti ilmu komputer, bahasa asing selain bahasa arab, menjahit, beternak, hingga fotografi serta jurnalisme.

    Bertebarannya ceramah-ceramah keagamaan oleh banyak ulama populer seperti Gus Baha, Gus Muwafiq, KH Anwar Zahid, dan lainnya adalah buah karya ketekunan para santri dalam mengunggah konten-konten ceramah para kiainya di berbagai platform media sosial. Ini menandakan para santri juga bisa berakselerasi dengan kemajuan zaman.

    Lebih dari itu, santri telah menjadi kekuatan diaspora dan menggeluti berbagai profesi tanpa kehilangan identitasnya sebagai santri. Tidak ada satupun partai politik, khususnya di DPR yang tidak ada keterwakilan santri. Santri tidak hanya bersiyasah semata-mata dari partai politik berideologi Islam saja. Banyak partai-partai nasionalis juga menjadi ruang artikulasi para santri. Saya sendiri sebagai santri, namun sejak tahun 1988 sudah aktif di PDI dan tahun 1999 menjadi PDI Perjuangan.

    Diaspora santri ada di semua tempat dan berbagai organisasi profesi, baik kepengacaran, aktivis LSM, guru, dosen tenaga medis, TNI dan Polri, bahkan diantaranya memuncaki karir menjadi jenderal-serta berbagai profesi lainnya.

    Dalam kepemimpinan nasional, santri juga sudah teruji. KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sejak kecil ia hidup dalam komunitas pesantren, pikiran-pikirannya berdialektika dengan filsafat barat dengan jaringan yang begitu luas di timur tengah hingga ke Eropa. Gus Dur menjadi contoh nyata bahwa santri bisa menjadi pemimpin nasional dan pemimpin kultural kelas dunia.

    Poin yang ingin saya katakan, santri adalah jati diri yang terbuka, entitas yang bisa sangat kosmopolit dalam berpikir dan bertindak. Santri bisa menjadi jangkar perdamaian, menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, serta menjadi rahmat bagi seluruh alam.

    Oleh sebab itu, menjaga diri sebagai santri sekaligus tanggung jawab yang besar. Di pundaknya, orang mempersepsikan perwajahan tentang Islam, sehingga harus selalu mawas dan koreksi diri.

    Selamat Hari Santri Tahun 2025.

    Said Abdullah, Ketua DPP PDI Perjuangan

    (akn/ega)

  • Benarkah Tuduhan Adanya ‘Genosida Kristiani’ di Nigeria?

    Benarkah Tuduhan Adanya ‘Genosida Kristiani’ di Nigeria?

    Jakarta

    Di Nigeria, di barat Afrika, serangan demi serangan menyulut api tuduhan adanya “genosida kristiani” di wilayah tengah dan utara negeri. Pemengaruh media sosial, tokoh politik hingga organisasi lokal dan dunia ramai-ramai mengecam pembunuhan massal terhadap umat Kristen.

    Di platform media sosial X, senator konservatif Amerika Serikat Ted Cruz menuduh “kelompok jihadis Islam” sebagai dalang, dan mendesak rancangan sanksi terhadap pemerintah Nigeria.

    Pemerintah di Abuja membantah tuduhan tersebut.

    Menteri Informasi dan Orientasi Nasional, Mohammed Idris, mengakui bahwa Nigeria memang menghadapi krisis keamanan, tapi bukan perang agama. Menurutnya, klaim adanya “pembantaian sistematis dan disengaja terhadap umat Kristen adalah tidak akurat dan berbahaya.”

    Situasi keamanan di negeri di jantung Afrika itu memburuk sejak bertahun-tahun, khususnya di wilayah utara yang mayoritas muslim. Sekitar 10.000 orang tewas dan ratusan lainnya diculik sejak Bola Tinubu menjadi presiden Nigeria pada pertengahan 2023 lalu. Pertumpahan darah akhirnya memaksa hingga tiga juta orang mengungsi.

    Negara bagian Benue dan Plateau di wilayah tengah Nigeria adalah kawasan yang paling terdampak. Di sana, kelompok bersenjata membunuh dan menculik warga, serta menghancurkan bangunan, sekolah, klinik, dan tempat ibadah.

    Baik analis maupun penyintas melaporkan bahwa kekerasan bukan semata-mata oleh faktor agama, tetapi acap dipicu oleh sengketa lahan, perubahan iklim, kemiskinan, kemiskinan, serta lemahnya tata kelola pemerintahan.

    Perebutan lahan subur adalah sumber konflik

    Adapun di sabuk tengah Nigeria, negara bagian Benue, Plateau, Nasarawa, dan Kaduna Selatan, petani dan penggembala baku bunuh berebut lahan subur.

    Pada bulan Juli, sekelompok orang menyerbu desa pertanian Yelwata di Benue, menewaskan sedikitnya 160 orang. Perebutan wilayah subur menjadi titik konflik di sabuk tengah Nigeria. Para petani yang sebagian besar Kristen dan para kelompok peternak Fulani yang mayoritas Muslim memiliki sejarah panjang sarat pertikaian dan bentrokan.

    Serangan dan balasan dari kedua pihak telah berlangsung selama puluhan tahun dan semakin mematikan. Komunitas petani Kristen menjadi pihak yang paling dirugikan lantas menuduh pemerintah telah gagal menekan konflik ini, meremehkan besarnya skala kekerasan ini, beserta konflik etnis dan perebutan wilayah di dalamnya.

    Fr. Atta Barkindo, Direktur Eksekutif The Kukah Centre yang berbasis di Abuja, menyakini narasi “genosida kristiani” berakar dari ketidakmampuan pemerintah melindungi warganya.

    “Apa yang terjadi di Nigeria, saya tidak ingin perdebatan ini mengaburkan masalah yang sesungguhnya, adalah masalah cara berpikir,” kata Barkindo kepada DW.

    “Ini adalah persoalan sejarah. Menurut saya, tidak ada niat sengaja dari pemerintah Nigeria untuk membunuh umat Kristen atau menggunakan aparat negara untuk melakukannya. Saya percaya yang ingin disampaikan orang adalah kekecewaan terhadap kegagalan pemerintah melindungi warganya. Dan ketika sebagian besar korban di sini adalah umat Kristen, persepsi tersebut secara alami muncul.”

    Kisah para korban

    Pada suatu Minggu malam yang tenang di bulan Mei, Comfort Isfanus sedang menyiapkan makan malam di dapur kecilnya di daerah Bokkos, Negara Bagian Plateau, ketika ia mendengar langkah kaki tergesa di luar rumah.

    Suaminya, Danladi, berlari masuk ke halaman, terengah-engah. Ia baru saja mendengar kabar bahwa sekelompok pria bersenjata sedang menuju ke komunitas mereka. Ia lantas menyuruh Comfort pergi membawa anak-anak ke tempat aman, kisah Comfort kepada DW.

    “Setelah kami melarikan diri, ia tinggal di rumah bersama adiknya. Mereka (para penyerang) menemui mereka di rumah dan membunuh mereka. Rumah kami dibakar habis dan sekarang kami menderita tanpa makanan, tanpa tempat berlindung untuk anak-anak. Tidak ada makanan, tidak sekolah, tidak ada pekerjaan.”

    Karimatu Aminu juga kehilangan suaminya. Pada suatu Kamis pagi di akhir Desember, ia mengantar suaminya ke ladang. Sang suami memintanya mampir ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan. Itulah, kata Karimatu kepada DW, terakhir kalinya ia melihat suaminya hidup.

    “Ini bukan tentang satu kelompok saja… Ketika rumah seorang peternak Fulani dibakar hari ini, besok rumah komunitas Kristen juga dibakar. Kedua pihak kehilangan keluarga juga rumah mereka,” ujarnya.

    Kristen dan muslim yang tidak mempercayai satu sama lain

    Bagi banyak komunitas di wilayah konflik, kekerasan tidak lagi sekadar nyawa berbalas nyawa antara petani pribumi dan penggembala Fulani, tetapi juga upaya untuk mengusir mereka dari tanah sendiri.

    Rasa ketidakpercayaan pribumi di Nigeria terhadap etnis Fulani tergolong tinggi. Permusuhan diyakini muncul di masa ketika gerakan Jihad Islam, yang banyak dimotori kaum Fulani, menyapu wilayah utara dan tengah Nigeria, mengguncang struktur sosial serta sistem politik setempat.

    Para analis mengatakan sejarah panjang tersebut ikut diwariskan dalam konflik modern. Banyak kelompok pribumi yang dulu tidak sepenuhnya ditaklukkan — kini menafsirkan krisis yang terjadi sebagai kelanjutan dari agresi sejarah, memperdalam rasa ketidakpercayaan antar umat Kristen dan muslim.

    Pada bulan Juni, pemimpin tradisional etnis pribumi Tiv di Negara Bagian Benue, James Ortese Iorzua Ayatse, menolak narasi konflik antara petani dan peternak. “Yang kami hadapi di Benue adalah invasi genosida berskala penuh yang direncanakan dengan baik, kampanye perampasan tanah oleh teroris peternak dan bandit,” katanya.

    Mendorong diskusi

    Menurut Samuel Malik, peneliti senior di lembaga kajian pan-Afrika Good Governance Africa, akar ketidakamanan di Nigeria justru terletak pada campuran kompleks dari “kegagalan tata kelola, korupsi, kemiskinan, tekanan ekonomi akibat perubahan iklim, pemberontakan, dan kejahatan terorganisir,” dan menyebutnya sebagai genosida hanya menyederhanakan kompleksitas tersebut.

    Narasi seperti “genosida kristiani” justru menutupi faktor-faktor penyebab konflik yang saling tumpang tindih di negara itu, dan bisa merusak upaya perdamaian lintas agama dan komunitas.

    “Narasi ‘genosida kristiani’ yang sebagian besar dipromosikan oleh kelompok advokasi Barat berdampak signifikan seperti sedang melabeli seseorang atau sesuatu agar bisa menghukumnya,” kata Malik kepada DW.

    “Narasi ini mendorong pemerintah asing, terutama Amerika Serikat, untuk menjatuhi hukuman secara moral kepada Nigeria, dimana seharusnya mereka dapat mendorong keterlibatan konstruktif berbasis bukti,” jelas Malik.”Hal ini juga merusak reputasi internasional pemerintah Nigeria, menggambarkan mereka seolah-olah terlibat dalam penganiayaan berbasis agama, yang akhirnya mempersulit bahkan menggagalkan upaya penanganan masalah keamanan.”

    Barkindo sepakat bahwa narasi tersebut dapat memperdalam perpecahan dan rasa ketidakpercayaan antar komunitas.

    Namun, ia juga mengatakan bahwa narasi itu dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang kekerasan yang terjadi,”Ini menimbulkan pertanyaan yang melampaui sekadar klaim genosida. Ini menyoroti isu-isu penting tentang keamanan dan ketidakamanan secara umum di negara ini, serta mengapa kita perlu membuka mendiskusikan hal ini,” jelas direktur The Kukah Centre tersebut.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • 5
                    
                        Legislator Minta Penjelasan Batalnya Hukuman Seumur Hidup Eks TNI Kasus Bos Rental
                        Nasional

    5 Legislator Minta Penjelasan Batalnya Hukuman Seumur Hidup Eks TNI Kasus Bos Rental Nasional

    Legislator Minta Penjelasan Batalnya Hukuman Seumur Hidup Eks TNI Kasus Bos Rental
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, meminta penjelasan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan hukuman seumur hidup bagi dua terdakwa kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang-Merak yang merupakan mantan anggota TNI.
    “Dalam konteks ini, penting bagi institusi peradilan untuk menjelaskan secara terbuka dasar pertimbangan hukum yang digunakan, agar publik memperoleh kejelasan dan tidak muncul persepsi yang keliru terhadap komitmen negara dalam menegakkan keadilan,” kata Dave dalam keterangan tertulis kepada
    Kompas.com
    , Rabu (22/10/2025).
    Tiga anggota TNI AL itu semula dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, namun putusan kasasi di Mahkamah Agung (MA) mengubah hukuman menjadi pidana 15 tahun penjara.
    Dave Laksono menyatakan komisinya yang bermitra dengan TNI mendorong proses hukum personel militer dijalankan dengan transparan.
    “Komisi I DPR RI senantiasa mendorong agar setiap proses hukum, termasuk yang melibatkan anggota TNI, dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. TNI adalah institusi strategis yang memiliki peran vital dalam menjaga kedaulatan negara, dan karena itu harus menjadi teladan dalam menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.
    Dave menghormati putusan kasasi terhadap dua anggota TNI itu sebagai putusan yang muncul dari proses hukum mendalam.
    “Namun demikian, saya memahami bahwa perubahan vonis dari pidana seumur hidup menjadi 15 tahun penjara menimbulkan respons dan pertanyaan di tengah masyarakat,” kata politikus Partai Golkar ini.
    Dua anggota TNI AL di kasus penembakan bos rental mobil di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak semula dihukum penjara seumur hidup, namun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap hukuman seumur hidup telah dikurangi menjadi 15 tahun.
    Perubahan itu terungkap lewat keterangan Wakil Ketua LPSK Sri Nurherawati, Senin (20/10/2025).
    “Dalam amar putusannya Nomor 25-K/PM.II-08/AL/II/2025, majelis hakim memperbaiki pidana dari seumur hidup menjadi 15 tahun penjara serta mewajibkan dua terdakwa utama membayar restitusi kepada keluarga korban dan korban luka,” ujar Sri.
     
    Dua prajurit TNI AL, Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli.
    Dalam putusan itu, Bambang Apri Atmojo diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban meninggal Ilyas Abdurrahman sebesar Rp 209,6 juta dan kepada korban luka Ramli sebesar Rp 146,3 juta.
    Ia juga dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan diberhentikan dari dinas militer.
    Sementara Sersan Satu Akbar Adli harus membayar restitusi Rp 147,1 juta kepada keluarga Ilyas dan Rp 73,1 juta kepada Ramli.
    Hukuman penjaranya pun dipangkas menjadi 15 tahun, dari semula seumur hidup.
    Adapun terdakwa ketiga, Sersan Satu Rafsin Hermawan, yang terbukti melakukan penadahan, mendapat keringanan dari empat tahun menjadi tiga tahun penjara. Ia juga diberhentikan dari dinas militer.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setahun Dampingi Prabowo, Gibran Harus Perbaiki Kualitas Diri

    Setahun Dampingi Prabowo, Gibran Harus Perbaiki Kualitas Diri

    GELORA.CO -Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu segera membangun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas kepemimpinannya di tahun kedua memimpin Indonesia bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Analis komunikasi politik Hendri Satrio, citra Gibran yang selama ini bergantung pada bantuan ayahnya, Joko Widodo, telah menimbulkan persepsi negatif di kalangan publik. Sehingga, publik tidak melihat kontribusi nyata dari Gibran selama menjabat sebagai wakil presiden.

    “Menurut saya, Gibran harus membuktikan kualitasnya agar masyarakat percaya, bukan hanya menghindari persepsi bahwa perannya hanyalah tidak mengganggu presiden,” ujar Hensat kepada RMOL, Rabu, 22 Oktober 2025.

    Selama masa jabatannya sebagai Wali Kota Solo dan Wakil Presiden, Gibran sering dikaitkan dengan pengaruh Jokowi, yang membuat harapan publik terhadap kontribusinya terbatas.

    Hal ini membuat Gibran secara kualitas berbeda dengan wakil presiden sebelumnya seperti Ma’ruf Amin, Boediono, atau Jusuf Kalla, yang dianggap mampu memberikan dukungan substansial kepada presiden.

    “Jadi yang harus diperbaiki Gibran itu adalah kepercayaan masyarakat akan kualitas dia, trust level terhadap kualitas dia. Karena selama ini kan citranya dia jadi wali kota dibantu oleh bapaknya, jadi wapres pun dibantu oleh bapaknya,” ujarnya.

    Terkait dengan cara meningkatkan kualitasnya, Hensat berpendapat bahwa Gibran saat ini perlu fokus ke isu-isu krusial yang masih menggantung di mata masyarakat, contohnya adalah ijazah.

    “Tunjukkan saja ijazahnya bahwa memang dia punya ijazah, jangan seperti bapaknya yang gantung-gantung sekarang,” pungkas Hensat. 

  • 75,5 persen warga Jatim puas kebijakan energi Prabowo–Gibran

    75,5 persen warga Jatim puas kebijakan energi Prabowo–Gibran

    “Kebijakan energi menjadi salah satu indikator penting. Warga melihat langkah pemerintah menjaga kemandirian energi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) berjalan dengan baik,”

    Surabaya (ANTARA) – Sebanyak 75,5 persen warga Jawa Timur menyatakan puas terhadap kebijakan energi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berdasarkan hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI).

    “Kebijakan energi menjadi salah satu indikator penting. Warga melihat langkah pemerintah menjaga kemandirian energi dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) berjalan dengan baik,” ujar Direktur ARCI Baihaki Sirajt dalam keterangan di Surabaya, Rabu.

    ARCI mencatat tingkat kepuasan masyarakat Jawa Timur terhadap kinerja pemerintahan Prabowo–Gibran mencapai 82,2 persen.

    Angka tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan publik terhadap arah kebijakan nasional, terutama dalam menjaga ketahanan energi dan kemandirian ekonomi daerah.

    “Angka ini juga menandai sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan provinsi berjalan dengan baik. Sehingga apresiasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah sangat positif,” ujar Baihaki.

    Ia menambahkan persepsi positif publik turut diperkuat oleh kebijakan energi berbasis rakyat yang dijalankan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Publik menilai kebijakan sektor energi berdampak langsung terhadap perekonomian lokal, terutama di daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) seperti Bojonegoro, Tuban, dan Gresik.

    “Jawa Timur menjadi salah satu basis kepuasan tertinggi karena masyarakat melihat hasil nyata dari kebijakan energi, hilirisasi, serta upaya transisi ke energi baru terbarukan,” ujarnya.

    Program legalisasi dan optimalisasi sumur minyak rakyat menjadi contoh nyata. Berdasarkan data Dinas ESDM Jawa Timur, terdapat 798 sumur minyak rakyat yang telah diinventarisasi—371 di Bojonegoro, 408 di Tuban, dan 19 di Gresik.

    Program ini merupakan implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang memberi ruang bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengelola sumur minyak masyarakat secara legal dan berkelanjutan.

    Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus membuka peluang pendapatan daerah dan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal.

    “Kebijakan ini bukan hanya soal energi, tapi juga ekonomi rakyat. Menteri Bahlil berhasil menghubungkan kepentingan energi nasional dengan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Baihaki.

    Meski tingkat kepuasan publik cukup tinggi, ARCI mengingatkan pemerintah untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek energi dan hilirisasi.

    “Tantangannya sekarang bukan hanya mempercepat, tetapi memastikan tidak ada praktik penyimpangan di lapangan. Publik puas, tapi mereka juga semakin kritis,” kata Baihaki.

    Survei ARCI dilakukan pada 7–17 Oktober 2025 di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur dengan 1.200 responden. Metode yang digunakan adalah stratified multistage random sampling dengan margin of error ±2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Survei LPEM UI: Pakar Menilai Ekonomi & Pasar Tenaga Kerja RI Memburuk

    Survei LPEM UI: Pakar Menilai Ekonomi & Pasar Tenaga Kerja RI Memburuk

    Jakarta, CNBC Indonesia – Survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia semakin memburuk dalam satu tahun pertama Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Survei independen LPEM ini secara khusus mengumpulkan persepsi 64 para ahli tentang kondisi ekonomi dan sosial, serta perkembangan kebijakan, dengan membandingkannya terhadap periode sebelumnya dan menilai ekspektasi untuk masa mendatang. Survei ekonomi semester pertama telah dilakukan pada Maret 2025.

    “Mayoritas ahli ekonomi dalam survei kami menilai kondisi Indonesia masih buruk dibanding 3 bulan lalu,” tulis LPEM dalam Economic Experts Survey, dikutip Senin (22/10/2025).

    Dari survei ini, sebanyak 30 ahli atau 47% menilai buruk, 2 ahli menilai jauh lebih buruk, 24 ahli menilai tidak berubah, 8 ahli menilai lebih baik, dan 0 ahli menilai jauh lebih baik. Hasil ini sejalan dengan 55% ekonom yang berpendapat ekonomi memburuk pada survei kami sebelumnya saat Maret 2025.

    Selanjutnya, sebagian ahli juga mulai melihat tekanan inflasi terhadap ekonomi meningkat. Dari 64 responden, 25 ahli atau 39% menilai tekanan inflasi lebih tinggi dibanding sebelumnya, dan 5 ahli lainnya menilai jauh lebih tinggi. Sementara itu, 29 ahli atau 45% menilai dampaknya masih sama, dan hanya 5 orang yang melihat tekanannya menurun.

    Kemudian, sebanyak 27 dari 64 ahli menilai kondisi pasar tenaga kerja memburuk dari periode sebelumnya, dan 10 ahli bahkan menilai jauh lebih buruk. 24 ahli menilai tidak berubah, dan hanya 3 orang yang menilai lebih baik.

    Lebih lanjut, mayoritas ahli menilai kondisi lingkungan usaha kini memburuk dibanding tiga bulan lalu. 29 dari 64 ahli menilai situasinya lebih buruk, 4 ahli bahkan menilai jauh lebih buruk. Sementara itu, 23 ahli menilai tidak ada perubahan, dan 8 ahli melihat kondisi usaha telah membaik.

    “Ini berarti pelaku usaha masih menghadapi beban dan tantangan yang cukup berat,” tulis LPEM.

    Survei ini juga mengungkapkan sebanyak 24 ahli atau 38% yakin kondisi ekonomi tidak akan berubah pada 3 bulan ke depan. Sementara itu, 23 ahli atau 36% berharap ekonomi dapat terakselerasi dan hanya 15 ahli yang yakin ekonomi akan meningkat ke depannya.

    “Ini memperlihatkan bahwa kondisi ekonomi tidak menimbulkan kepercayaan ke depannya,” kata LPEM.

    Sebagai catatan, Economic Experts Survey LPEM UI ini dilaksanakan pada 6-16 Oktober 2025 secara daring. Responden terdiri dari 64 pakar ekonomi dari berbagai daerah di Indonesia, Jakarta, Jawa Barat hingga Lampung. Selain itu, beberapa pakar juga berasal Inggris, Amerika Serikat, Belanda, dan Australia.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • HP Bakal Punah, Pakar Sebut Penggantinya Mulai Bermunculan

    HP Bakal Punah, Pakar Sebut Penggantinya Mulai Bermunculan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Smartphone kini menjadi benda penting yang kita gunakan sehari-hari, baik untuk kebutuhan komunikasi atau perbankan hingga hiburan.

    Namun ke depan, smartphone diramal bakal digantikan oleh perangkat lain.

    Kehadiran smartphone mulai ada dititik jenuh, belum lagi penurunan penjualan yang terjadi selama beberapa waktu terakhir.

    “Orang-orang masih membeli smartphone, saya tidak mengatakan bahwa tiba-tiba tidak ada yang menggunakan ponsel, tetapi jumlahnya menurun,” ujar Amy Webb, CEO Future Today Institute.

    Ia sudah memprediksi hal ini sejak 2017 lalu. Saat itu ia bahwa awal dari akhir smartphone telah dimulai.

    Dalam tulisan terbaru, Webb menyebut, jika berpikir tentang dekade berikutnya, alih-alih hanya menggunakan ponsel, akan ada banyak perangkat lain yang lebih sering digunakan. Dan perangkat-perangkat ini akan menggantikan smartphone.

    “Era manusia yang secara permanen menunduk di atas sebuah persegi panjang, hari-hari ketika wajah disinari oleh cahaya biru dari layar, masa-masa ketika dua ibu jari bergerak dengan kecepatan cahaya di atas plastik pelindung telah usai,” kata dia.

    Beberapa gadget bisa menjadi alternatif dari penggunaan yang telah telah mereka berikan. AI Pin, misalnya, adalah medali elektronik berbentuk persegi kecil yang digantungkan pada pakaian.

    Ia dapat menerima perintah suara untuk menanyakan ramalan cuaca, apakah ada restoran di sekitar, atau pertanyaan apa pun yang pengguna tanyakan pada Google. Ia akan merespons dengan audio berkat kecerdasan buatan.

    Teknologi ini dapat diproyeksikan di tangan pengguna yang memungkinkan teks dalam tulisan kecil dapat dibaca.

    Daftar gadget yang tampaknya lahir dari novel Isaac Asimov terus bertambah. Peluncuran besar terbaru Apple, misalnya, adalah kacamata Vision Pro yang memungkinkan pengguna untuk melihat sekeliling mereka melalui gambar yang ditangkap oleh kamera beresolusi tinggi.

    Kacamata ini memadukan persepsi visual dengan pemutaran video dan konten lainnya. Seolah-olah pengguna berada di bioskop pribadi raksasa dengan jendela ke dunia.

    Meta kini juga sudah punya kacamata pintar yang bentuknya lebih simpel. Jika sebelumnya kacamata Meta-Rayban hanya dilengkapi oleh kamera, kini perangkat tersebut juga memiliki “layar” di lensanya.

    Pada akhirnya, smartphone tetap menjadi sebuah gadget. Di dalamnya penuh dengan aplikasi, seperti Google, WhatsApp, Gmail, Netflix, atau Spotify.

    Dan ke depannya kotak tersebut dapat digunakan untuk “membawa” semua alat dan menggunakannya di mana saja.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]