Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Pakar UGM Jelaskan Asal-Usul Sumber Air Pegunungan pada Produk AQUA

    Pakar UGM Jelaskan Asal-Usul Sumber Air Pegunungan pada Produk AQUA

    Jakarta –

    Ahli hidrogeologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Heru Hendrayana, menjelaskan asal-usul sumber air yang digunakan oleh AQUA. Ia menegaskan bahwa sumber air Aqua terbukti berasal dari sumber air pegunungan berdasarkan hasil riset ilmiah yang melibatkan Pusat Aplikasi Teknologi Isotop Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

    Menurut Heru, penentuan apakah suatu sumber air yang layak tidak bisa dilakukan sembarangan, tetapi harus didasarkan pada penelitian hidrogeologi dan analisis hidro isotop.

    Sebagai salah satu tim ahli yang ikut meninjau sumber air di pabrik AQUA di Subang, Jawa Barat, Heru menyampaikan bahwa sumber air yang digunakan memiliki karakteristik yang sama dengan sumber air pegunungan yang berasal dari wilayah tangkapan air di gunung Tangkuban Perahu.

    “Sumber airnya memang berasal dari sistem hidrogeologi pegunungan. Itu dibuktikan lewat penelitian isotop yang menunjukkan kesamaan ‘DNA’ sumber airnya dengan air yang turun dan tersimpan di sumber air pegunungan di mana pabrik AQUA berada,” jelasnya, dalam keterangan tertulis, Senin (27/10/2025).

    Ia menambahkan, sumber air pegunungan tidak selalu harus diambil dari puncak gunung. Secara ilmiah, sumber air yang berasal dari lereng, kaki, atau dataran tinggi yang masih termasuk dalam sistem sumber air pegunungan, juga tergolong sumber air pegunungan, selama asal-usulnya memang dari kawasan tersebut.

    “Jadi, lokasi pengambilan bisa di berbagai titik dalam sistem sumber air pegunungan, yang penting asal hidrologinya sama,” katanya.

    Lebih lanjut ia mengatakan melalui riset isotop, para ahli dapat mengetahui asal muasal sumber air dan ketinggian tempat hujan jatuh yang menjadi sumbernya.

    “Setiap sumber air punya ‘DNA’-nya sendiri. Dari isotop air, kita bisa mendeteksi apakah sumber air itu benar berasal dari sumber air pegunungan atau bukan. Dalam kasus Aqua, hasilnya menunjukkan bahwa karakter sumber airnya sesuai dengan sumber air pegunungan,” ujarnya.

    Heru juga meluruskan persepsi bahwa sumber air pegunungan harus selalu berasal dari mata air di permukaan gunung.

    “Tidak semua mata air di gunung merupakan sumber air pegunungan. Ada yang hanya berasal dari air hujan dangkal yang cepat keluar kembali ke permukaan. Sumber air seperti itu berbeda dengan yang telah melalui sistem batuan dan proses alami di sumber air pegunungan,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa sumber air permukaan terbuka, seperti air hujan langsung atau genangan, tidak digunakan oleh industri AMDK besar karena berisiko terpapar cemaran.

    “AQUA mengambil sumber air yang terlindungi di dalam sistem alamiah, namun secara asal-usul tetap satu sistem dengan sumber air pegunungan. Jadi DNA-nya sama,” tegasnya.

    Heru mengingatkan agar masyarakat untuk berhati-hati, terhadap produk air minum yang tidak melalui riset ilmiah mengenai asal-usul sumber airnya.

    “Yang perlu diwaspadai justru produk kecil yang mengklaim sumber air pegunungan tanpa bukti ilmiah. Sementara perusahaan besar seperti AQUA memiliki riset komprehensif untuk membuktikan asal dan kualitas sumber airnya,” tutupnya.

    (prf/ega)

  • Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah

    Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah

    GELORA.CO –  Pola komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang dinilai sering melontarkan kritik pedas (sentilan) kepada pejabat lain di ruang publik kini menuai sorotan.

    Mantan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Hasan Nasbi, memperingatkan bahwa gaya komunikasi ‘baku tikam’ antar anggota kabinet tersebut berpotensi mengancam soliditas pemerintahan.

    Melalui kanal YouTube pribadinya, Hasan Nasbi menilai bahwa perbedaan pandangan antar pejabat seharusnya diselesaikan di ruang tertutup, bukan dipertontonkan di depan umum.

    “Kalau kita bicara dalam konteks pemerintah, ya sesama anggota kabinet, sesama pemerintah enggak bisa baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah,” ujar Hasan, dikutip Senin (27/10/2025).

    Hasan mengingatkan bahwa saling serang di ruang publik justru dapat memberikan dampak negatif pada citra pemerintah. Ia khawatir, polemik yang dipertontonkan itu hanya akan menguntungkan pihak yang tidak menyukai pemerintahan.

    “Kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukan di ruang tertutup. Tapi kalau di ruang terbuka, kita nanti akan meng-entertain orang yang tidak suka dengan pemerintah,” jelasnya.

    Menurutnya, publik mungkin melihat perbedaan pendapat ini sebagai hiburan dalam jangka pendek. Namun, jika dibiarkan berlarut-larut, persepsi publik akan berubah menjadi pandangan bahwa pemerintah tidak solid dan mudah diadu domba.

    Hasan Nasbi menekankan bahwa konsolidasi kekuasaan dan soliditas pemerintah adalah hal fundamental. Meskipun perbedaan pandangan mengenai kebijakan publik masih wajar, hal itu tidak boleh sampai saling menjatuhkan antar pejabat.

    “Padahal soliditas pemerintah itu penting sekali. Konsolidasi kekuasaan itu penting sekali,” tegasnya.

    Ia khawatir jika gaya komunikasi Purbaya terus berlanjut, di mana “Hari ini si A kena setrum, besok si B kena sengat, besok si C kena bakar,” kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk bekerja bersama akan menurun drastis dalam jangka panjang. Hasan berharap perdebatan sebaiknya diredam dan tidak lagi dipertontonkan ke publik.

  • Surat Edaran Air Mineral Lokal Pemkot Probolinggo Tuai Sorotan DPRD

    Surat Edaran Air Mineral Lokal Pemkot Probolinggo Tuai Sorotan DPRD

    Probolinggo (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo resmi menerbitkan surat edaran baru yang mengatur penggunaan air mineral di lingkungan instansi pemerintahan. Melalui aturan ini, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diimbau untuk menggunakan produk air mineral lokal dalam kebutuhan konsumsi sehari-hari.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 500.2.2.8/4092/425.002/2025 yang ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, R. Suwigtyo, atas nama Wali Kota Probolinggo. Surat itu ditujukan kepada seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemkot, mulai dari kepala dinas, camat, lurah hingga pimpinan rumah sakit daerah.

    Dalam edaran tersebut dijelaskan bahwa penggunaan air mineral lokal dimaksudkan untuk menjaga higienitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pemkot ingin memastikan bahwa kebutuhan air minum di lingkungan kerja tetap aman, sehat, dan pada saat yang sama memberi manfaat bagi pelaku usaha lokal.

    “Kami mengimbau seluruh OPD menggunakan produk air mineral lokal untuk kebutuhan konsumsi di kantor masing-masing,” tulis R. Suwigtyo dalam surat edaran tersebut. Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk dukungan terhadap kemandirian ekonomi daerah.

    Surat edaran itu berlaku bagi seluruh instansi pemerintahan di Kota Probolinggo, termasuk RSUD dr. Moh. Saleh, RSUD Ar Rozy, serta seluruh kantor kelurahan dan kecamatan. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjadi contoh penerapan kebijakan konsumsi produk lokal di sektor publik, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi daerah.

    Namun, kebijakan yang terlihat sederhana tersebut justru memicu perdebatan di kalangan legislatif. Sejumlah anggota DPRD Kota Probolinggo menilai isi surat edaran masih menimbulkan tafsir ganda dan berpotensi memunculkan kesan keberpihakan terhadap produk tertentu. Anggota DPRD Kota Probolinggo, Sibro Malisi, menyebut kebijakan tersebut perlu dikritisi karena terlalu sempit dalam ruang lingkupnya.

    “Kenapa hanya air mineral yang diatur? Kenapa bukan belanja makan-minum dinas dari UMKM lokal yang seharusnya difasilitasi?” ujarnya.

    Menurut Sibro, surat edaran itu berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat karena bisa dianggap sebagai bentuk promosi satu merek air kemasan tertentu. Padahal, di wilayah Probolinggo terdapat beberapa produsen air mineral lokal yang juga layak mendapatkan dukungan pemerintah.

    “Kalau pemerintah ingin mendukung ekonomi lokal, seharusnya semua produsen diberi kesempatan yang sama. Jangan sampai kesannya hanya menguntungkan satu pihak tertentu,” tegas Sibro Malisi.

    Ia juga menyoroti redaksi surat edaran yang hanya menyebut istilah “produk lokal” tanpa secara eksplisit mencantumkan frasa “Kota Probolinggo”. Menurutnya, redaksi tersebut terlalu umum dan bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengklaim produk luar daerah sebagai produk lokal.

    “Kebijakan publik tidak boleh membuka peluang monopoli. Pemerintah harus memastikan kebijakan ini benar-benar berpihak pada masyarakat,” pungkasnya. [ada/beq]

  • Ilmuwan BRIN: Hampir Semua AMDK di Indonesia Ngebor Air Tanah

    Ilmuwan BRIN: Hampir Semua AMDK di Indonesia Ngebor Air Tanah

    Jakarta –

    Sumber air untuk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) mendadak jadi sorotan usai video sidak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di salah satu fasilitas produksi Aqua. Dalam video tersebut, seorang staf menyebut air yang didapat diperoleh melalui pengeboran.

    Faktanya, hampir seluruh perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) di Indonesia mengambil air dengan metode pengeboran air tanah, bukan langsung mengambil dari mata air permukaan seperti yang kerap melekat di persepsi banyak publik.

    Awalnya, perusahaan AMDK memang memanfaatkan air dari mata air alami di permukaan. Namun, seiring berkembangnya pemahaman ilmiah, cara itu mulai dievaluasi karena risiko kontaminasi bakteri cukup tinggi.

    Peneliti hidrologi dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Rachmat Fajar Lubis menjelaskan meskipun air berasal mata air alami, kualitasnya tetap bisa terpengaruh dari kondisi lingkungan sekitar.

    Tanah mengandung banyak mikroorganisme, dan di area mata air kerap ditemukan aktivitas manusia maupun hewan yang dapat membawa bakteri.

    “Jadi meskipun airnya tampak jernih dan keluar langsung dari bawah tanah, tetap ada potensi tercemar bakteri dari sekitar sumbernya,” ujar Fajar saat dihubungi detikcom, Minggu (26/10/2025)..

    Karena itu, kini mayoritas perusahaan AMDK memilih menggunakan air hasil pengeboran di sekitar sumber mata air. Metode ini memungkinkan perusahaan mengambil air dari lapisan tanah dalam tanpa kontak langsung dengan permukaan tanah, sehingga risiko kontaminasi biologis dapat ditekan seminimal mungkin.

    Langkah tersebut juga sejalan dengan rekomendasi pemerintah, yang mendorong industri AMDK menjaga perlindungan kualitas air.

    “Prinsipnya untuk perlindungan kualitas air, khususnya dari bakteri,” tambahnya.

    “Sekarang disurvei saja, hampir semua perusahaan AMDK ngebor kok, meski lokasinya dekat mata air.”

    Halaman 2 dari 2

    (naf/up)

  • Dede Yusuf: Purbaya dan KDM Tak Usah Berpolemik

    Dede Yusuf: Purbaya dan KDM Tak Usah Berpolemik

    Dede Yusuf: Purbaya dan KDM Tak Usah Berpolemik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, meminta Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tidak berpolemik terkait anggaran.
    “Jadi kita nggak usah berpolemik soal anggaran karena kalau anggaran hilang pun sudah pasti ada yang memeriksa kan,” ujar Dede saat dihubungi
    Kompas.com
    , Minggu (26/10/2025).
    Keduanya diketahui tengah berselisih terkait keberadaan dana Rp 4,17 triliun yang mengendap di bank atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
    Dede memandang, perselisihan itu timbul hanya karena perbedaan sudut pandang dan persepsi.
    Perbedaan pandangan itu bisa dibicarakan bersama. “Melalui kesepakatan antara Kemenkeu dengan pemerintah daerah yang akan dikirim,” ujar Dede.
    Dede menuturkan, Komisi II DPR sebagai mitra Kementerian Dalam Negeri menyebutkan, terkadang pemerintah daerah membutuhkan dana yang siap digunakan.
    Pada umumnya, tender atau lelang proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah baru terjadi pada bulan Agustus.
    Proyek baru dikerjakan pada September hingga akhir November.
    Kondisi itu menjadi penyebab dana pemerintah daerah masih “stand by” dan tidak bisa dicairkan.
    “Kecuali apabila transfer keuangan dari pusat ke daerah itu bisa dilakukan di awal-awal tahun, di Januari-Februari, sehingga tender bisa dilakukan di April, penyerapan bisa dimulai di bulan September saja,” kata dia.
    Oleh karena itu, ia memandang polemik itu bisa diselesaikan ketika para pihak tersebut duduk bersama.
    Di sisi lain, Komisi II juga memuji langkah Purbaya yang berencana membuat mekanisme pencairan dana transfer daerah pada tahun depan.
    “Saya dengar Pak Purbaya berjanji akan bikin mekanisme pencairan transfer keuangan daerah itu akan dimulai di Januari. Saya pikir itu bagus,” tuturnya.
    Sebelumnya, Purbaya dan Dedi Mulyadi berbeda pendapat terkait dana Rp 4,17 triliun yang mengendap di bank.
    Persoalan itu timbul setelah Purbaya menyebut dana pemerintah daerah yang mengendap di bank mencapai Rp 234 triliun.
    Data itu sama dengan catatan Kementerian Dalam Negeri bahwa dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di bank mencapai Rp 234 triliun.
    Dalam data itu, dana Pemprov Jabar yang mengendap disebut mencapai Rp 4,17 triliun dalam bentuk deposito.
    Mendengar ini, Dedi Mulyadi menantang Purbaya untuk membuktikan dana yang mengendap itu dalam bentuk deposito.
    Menurutnya, tidak semua pemerintah daerah menghadapi kesulitan keuangan dan sengaja memarkir anggaran di bank.
    Perselisihan terus berlanjut hingga Dedi Mulyadi melakukan safari di Jakarta.
    Safari dilakukan untuk memeriksa dana endapan Rp 4,17 triliun.
    Ia menemui dan menggelar audiensi dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
    Setelah itu, Dedi Mulyadi mendatangi Kantor Bank Indonesia (BI) dan menemui pejabatnya.
    “Tidak ada, apalagi angkanya Rp 4,1 triliun, yang ada hari ini hanya Rp 2,4 triliun,” ujar Dedi saat ditemui di Kantor BI, Rabu (22/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KDM Hingga Netizen Heran Air Aqua Pakai Air Tanah, Ilmuwan BRIN Jelaskan Maknanya

    KDM Hingga Netizen Heran Air Aqua Pakai Air Tanah, Ilmuwan BRIN Jelaskan Maknanya

    Jakarta –

    Iklan Aqua, pelopor air minum dalam kemasan (AMDK) yang sudah berdiri sejak 1973 telah membentuk persepsi di masyarakat, airnya berasal langsung dari mata air pegunungan jernih dan alami. Visual air yang ‘jatuh dari gunung’ membuat banyak orang membayangkan air yang mengalir langsung dari sumber alam tanpa proses tambahan.

    Hal itu juga yang tertangkap di bayangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia baru saja mengunjungi pabrik Aqua dan terheran saat mengetahui sumber air AMDK ternyata berasal dari air tanah tekanan dengan metode pengeboran di kawasan pegunungan.

    Hal ini juga memicu kebingungan dan kecurigaan di publik terkait iklan yang selama ini beredar tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

    “Satu saja kalau warga mah, dalam iklannya itu air yang jatuh dari gunung. Terus kemudian kemarin lihat airnya dibor, itu saja. Saya nggak ada masalah,” ujarnya.

    “Pemahaman publik, termasuk saya, air Aqua itu jatuh dari gunung, crut, kayak air terjun. Kan gambarnya ilustrasinya begitu.”

    Rachmat Fajar Lubis dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ikut menanggapi anggapan viral di medsos.

    Sebagai ahli hidrologi, ia menekankan sumber air Aqua dan sebagian besar AMDK lain memang berasal dari kawasan pegunungan, tapi bukan langsung dari mata air terbuka di permukaan.

    “Perlu dicatat, dulu, perusahaan-perusahaan AMDK seperti Aqua memang mengambil air dari wilayah pegunungan, tapi bukan semuanya dari mata air. Setahu saya, sekarang hanya dua lokasi yang masih memakai mata air langsung, Aqua, di Bali dan di Solok,” jelas Fajar kepada detikcom.

    Ia menambahkan, penggunaan istilah ‘air pegunungan’ dalam iklan modern sebenarnya sudah tepat, karena air tanah dari kawasan gunung api memiliki kualitas mineral yang baik dan melimpah.

    “Mereka menargetkan air dari daerah gunung api karena kandungan mineralnya bagus. Jadi istilah ‘air pegunungan’ itu lebih sesuai secara ilmiah,” katanya.

    Dulu dari Mata Air, Sekarang dari Sumur Dalam

    Menurutnya, perubahan sumber air ini berkaitan dengan kebutuhan higiene dan keamanan kualitas air.

    “Kalau dicek, iklan Aqua yang menonjolkan mata air itu sudah sangat lama, mungkin tahun 1970-an saat mereka baru berdiri. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi iklan yang menyebut ‘mata air’, mereka selalu bilangnya ‘air pegunungan’.”

    Alasannya, lanjut dia, karena air dari mata air terbuka lebih rentan terkontaminasi, terutama oleh bakteri dari lingkungan sekitar.

    “Air dari mata air itu bisa tercemar bakteri E coli dari kotoran hewan di sekitar sumber air. Bakteri ini bisa menyebabkan diare. Makanya dulu selalu ada kampanye ‘air harus dimasak dulu’,” jelasnya.

    Selain itu, vegetasi seperti lumut atau tumbuhan liar di sekitar mata air juga bisa memengaruhi kualitas air.

    “Ada lumut yang menyegarkan, tapi ada juga yang belum diketahui efeknya terhadap tubuh. Ini masih terus kami riset,” tambahnya.

    Air Sumur Dalam Lebih Terlindungi dan Stabil

    Berbeda dengan mata air yang bersinggungan langsung dengan aktivitas manusia dan hewan, air tanah dari sumur dalam (air tanah tertekan) berada jauh di bawah permukaan.

    “Di bawah permukaan tanah yang cukup dalam, tidak ada kehidupan mikroorganisme. Jadi airnya lebih murni, hanya mengandung mineral alami dari batuan yang dilaluinya,” ungkapnya.

    Inilah alasan mengapa perusahaan air minum memilih menyedot air dari lapisan tanah dalam, bukan dari sumber mata air terbuka.

    “Dengan cara itu, kualitas air bisa dijaga, bebas kontaminasi, dan tetap memenuhi standar kesehatan,” katanya.

    Perubahan istilah dari mata air ke air pegunungan dinilai bukan bentuk penipuan, melainkan penyesuaian ilmiah dan regulatif terhadap praktik modern pengambilan air. Namun, karena citra iklan masa lalu begitu melekat, banyak masyarakat masih mengira air kemasan diambil dari pancuran gunung secara langsung.

    Fajar menilai, perlu ada edukasi publik yang lebih terbuka mengenai sumber air, proses pengolahan, dan regulasi pengawasan AMDK.

    “Masyarakat perlu tahu bahwa air pegunungan yang diambil lewat sumur dalam bukan berarti air buatan atau hasil bor sembarangan. Justru itu cara paling aman untuk memastikan air tetap alami dan steril,” pungkasnya.

    Air itu tetap berasal dari proses alam, hujan yang meresap ke dalam tanah, tersaring oleh lapisan batuan, dan muncul di lapisan air tanah dalam yang kemudian diambil melalui sumur industri berizin. Dengan kata lain, air Aqua memang dari pegunungan, tapi tidak langsung dari mata air di permukaannya.

    Halaman 2 dari 3

    Simak Video “Aturan BPA di Indonesia, Jadi Tanggung Jawab Siapa?”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/up)

  • Sama-sama H2O, Kenapa Air Mineral Rasanya Beda-beda? Ternyata Ini Alasannya

    Sama-sama H2O, Kenapa Air Mineral Rasanya Beda-beda? Ternyata Ini Alasannya

    Jakarta –

    Banyak yang mengira air putih itu tidak punya rasa. Padahal kalau dicoba dengan cermat, tiap air bisa terasa berbeda. Ada yang manis, agak pahit, bahkan ada yang sedikit asin. Perbedaan itu bukan sugesti, tapi benar-benar dipengaruhi oleh kandungan mineral di dalam air.

    Air minum tidak hanya terdiri dari H₂O murni. Di dalamnya terdapat berbagai mineral alami seperti kalsium, magnesium, natrium, bikarbonat, hingga sulfat. Komposisi mineral ini berbeda-beda tergantung sumber air, jenis batuan yang dilewati, dan proses pengolahan. Dari sinilah rasa unik tiap air berasal.

    Kenapa Air Agak Berasa

    Penelitian yang dipublikasikan di Water Research tahun 2020, komposisi ion dalam air menentukan persepsi rasa di lidah manusia. Beberapa mineral tertentu bisa menimbulkan sensasi manis, asin, hingga pahit.

    Tetapi, jumlah total padatan terlarut atau total dissolved solids (TDS) juga mempengaruhi. Air dengan TDS terlalu rendah akan terasa hambar, sedangkan yang tinggi bisa agak memiliki rasa dan bahkan bisa terasa tidak segar. Berikut beberapa jenis mineral dan efeknya terhadap rasa air:

    1. Sodium (Na⁺)

    Air dengan kadar natrium tinggi akan terasa asin. Beberapa air tanah di daerah pesisir sering memiliki rasa ini karena pengaruh intrusi air laut.

    2. Kalsium (Ca²⁺)

    Memberi rasa agak pahit, tetapi segar. Kalsium adalah mineral penting bagi tulang, tapi dalam air, konsentrasinya tinggi bisa membuat rasa air terasa sedikit pahit.

    3. Bikarbonat (HCO₃⁻)

    Air yang banyak mengandung bikarbonat biasanya terasa sedikit manis dan lembut di mulut. Kandungan ini juga membantu menetralkan keasaman, sehingga rasa airnya tidak tajam. Banyak air pegunungan yang terasa agak manis karena kadar bikarbonatnya yang tinggi.

    4. Magnesium (Mg²⁺)

    Menimbulkan sedikit rasa pahit. Meskipun begitu, air yang mengandung magnesium tetap terasa segar ketika diminum dan bermanfaat bagi tubuh karena berperan dalam fungsi otot dan sistem saraf.

    5. Sulfat (SO₄²⁻)

    Meninggalkan rasa getir atau agak pahit di ujung lidah. Jika kadarnya terlalu tinggi, air bisa terasa tidak enak dan menimbulkan efek pencahar ringan.

    Sumber Air Juga Menentukan Rasa

    Air kemasan dari pegunungan, sumur, atau sistem penyulingan punya profil rasa yang berbeda karena melalui batuan dan tanah dengan komposisi mineral unik. Misalnya, air dari daerah kapur memungkinkan mengandung lebih banyak kalsium dan magnesium, sedangkan air yang melewati batuan vulkanik kaya akan bikarbonat.

    Proses perjalanan air di alam juga berpengaruh besar. Ketika air meresap melalui lapisan tanah dan batuan, air melarutkan berbagai mineral di sepanjang jalurnya. Karena itu, air dari dua sumber yang berbeda, meskipun sama-sama jernih, bisa memiliki rasa yang berbeda.

    Daerah dengan kandungan besi yang tinggi pada tanah bisa membuat air terasa seperti logam, sedangkan daerah dengan kadar sulfat tinggi bisa menimbulkan rasa getir. Inilah sebabnya air dari satu daerah bisa punya cita rasa khas yang tidak sama di tempat lain.

    Proses filtrasi juga dapat berpengaruh. Air yang disaring terlalu banyak hingga kehilangan mineralnya bisa terasa hambar. Karena itu, beberapa merek air mineral menambahkan kembali unsur mineral atau remineralisasi agar rasanya tetap segar dan alami.

    Lidah Mampu Membedakan Rasa Air

    Meski tampak tidak berwarna dan tidak beraroma, air ternyata bisa menstimulasi reseptor rasa di lidah. Penelitian dari Jurnal Chemical Senses tahun 2018 menjelaskan bahwa lidah manusia memiliki reseptor yang peka terhadap perubahan ion yang terkandung di dalam air minum.

    Saat air dengan komposisi mineral tertentu menyentuh lidah, reseptor ini merespons perubahan pH dan elektrolit, lalu mengirim sinyal ke otak sebagai sensasi rasa. Itu sebabnya, seseorang bisa membedakan air mineral alami dengan air sulingan hanya dari sensasi di mulut, walau tanpa sadar.

    Menariknya, sensitivitas ini bisa meningkat dengan kebiasaan. Orang yang rutin minum air mineral alami, bisa langsung mengenali perbedaan kecil dalam rasa air, misalnya saat airnya terasa agak manis karena kandungan bikarbonat atau lebih hambar karena kehilangan mineral yang terkandung.

    Selain itu, suhu air juga bisa berpengaruh pada persepsi rasa. Air dingin bisa menekan sensasi getir atau asin, sementara air suhu ruang bisa membuat mineral di dalam air minum lebih mudah terdeteksi oleh reseptor lidah.

    Halaman 2 dari 4

    Simak Video “Mitos atau Fakta: Banyak Minum Air Bikin Kulit Lembap”
    [Gambas:Video 20detik]
    (mal/up)

  • Riset Prolog: Tiga Besar Menteri Paling Moncer, Rengking 1 dan 2 Sudah Ketebak

    Riset Prolog: Tiga Besar Menteri Paling Moncer, Rengking 1 dan 2 Sudah Ketebak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Lembaga riset Prolog (Public Research on Governance) melalui Prolog Survei Center merilis hasil survei terkait kinerja Menteri kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menteri Pertanian Andi Amran Amran Sulaiman menempati urutan ke-2 kategori menteri dengan kinerja terbaik.

    Survei dilaksanakan pada 7 sampai 14 Oktober 2025 dengan melibatkan 1.600 responden di 38 provinsi. Metode survei multistage stratified random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error ±2,5 persen.

    Ada lima dimensi utama yang diukur dalam survei ini, yaitu efektivitas kebijakan, manfaat publik, konsistensi antarprogram, integritas pelaksanaan, serta empati dan responsivitas sosial.

    Direktur Eksekutif Prolog, Arifuddin Hamid, menjelaskan bahwa survei ini dirancang untuk memotret persepsi publik terhadap kinerja para menteri, baik dari sisi koordinasi kebijakan lintas sektor maupun efektivitas program di tingkat pelaksanaan.

    “Legitimasi pemerintahan terbentuk dari hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Publik menghargai kebijakan yang berdampak langsung dan dijalankan dengan tata kelola yang transparan,” ujar Arifuddin dalam rilis daring, Jumat (24/10/2025).

    Dalam kategori Menteri Teknis, tiga nama dengan tingkat kepuasan tertinggi adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan persentase 79,4%, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan 78,9%, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dengan tingkat kepuasan 78,6%. (Pram/fajar)

  • Purbaya akan Ditekan dan Disikat untuk Direshuffle

    Purbaya akan Ditekan dan Disikat untuk Direshuffle

    GELORA.CO –  Ketegangan politik mulai meruncing di tubuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa kini menjadi sorotan tajam setelah menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh. Keputusan ini menuai reaksi keras dari DPR dan menimbulkan ketegangan di lingkar kabinet.

    Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai langkah Purbaya sangat berisiko secara politik. “Purbaya bukan orang partai, tidak punya jaringan perlindungan di DPR. Ia sangat lemah secara politik dan mudah diserang. Sekarang Komisi XI sudah mulai menyorotnya. Dalam bahasa intelijen, itu tanda-tanda operasi tekanan yang terstruktur,” ujarnya kepada redaksi, Jumat (24/10).

    Sumber masalah bermula ketika Purbaya secara terbuka menolak wacana pemerintah menggunakan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

    Menurutnya, beban tersebut seharusnya ditanggung oleh pihak konsorsium dan pemegang saham  bukan rakyat melalui anggaran negara.

    Pernyataan itu sontak memicu reaksi keras. Komisi XI DPR menilai Purbaya bersikap kaku dan kurang komunikatif. Beberapa anggota dewan bahkan menuding pernyataan Purbaya “berpotensi mengganggu proyek strategis nasional”.

    Sumber internal DPR menyebut sejumlah fraksi sudah menyiapkan rapat dengar pendapat khusus untuk membahas langkah Purbaya yang dianggap keluar dari kebijakan makro pemerintah.

    Menurut Amir Hamzah, Purbaya kini berhadapan dengan dua kekuatan besar: mantan Presiden Joko Widodo (yang masih punya pengaruh besar pasca Pilpres 2024) dan Luhut Binsar Pandjaitan, tokoh utama dalam proyek infrastruktur strategis.

    “Purbaya menolak mekanisme pembiayaan yang selama ini dikelola kelompok pro-Luhut. Ini jelas benturan kepentingan besar. Apalagi Jokowi masih punya jejak pengaruh dalam pemerintahan Prabowo. Kalau Purbaya bersikeras, dia akan diisolasi politiknya, lalu disikat lewat isu kinerja,” kata Amir.

    Dalam dunia intelijen, lanjutnya, mekanisme tekanan politik bisa berjalan halus mulai dari pembingkaian media, desakan di parlemen, hingga narasi publik tentang “ketidakmampuan berkoordinasi”.

    “Ini bukan sekadar kritik kebijakan, tapi operasi pembentukan persepsi,” tegas Amir.

    Amir Hamzah menggambarkan tiga tahapan pola tekanan yang sedang berjalan:

    Tahap pertama: Politisasi Media.

    Narasi yang menyerang Purbaya mulai muncul di sejumlah pemberitaan, menuding Kemenkeu lamban dan tak seirama dengan kabinet.

    Tahap kedua: Tekanan Legislatif.

    Komisi XI mulai aktif memanggil Menkeu, meminta klarifikasi, bahkan menilai komunikasi Purbaya buruk.

    Tahap ketiga: Isolasi Politik.

    Dukungan antar-menteri terhadap Purbaya melemah. Bila Presiden menilai situasi ini bisa mengganggu stabilitas, reshuffle menjadi langkah politik yang mudah dilakukan.

    “Kalau tekanan itu berlanjut hingga akhir tahun, saya memperkirakan reshuffle bisa terjadi awal 2026. Ini bukan soal kapasitas, tapi keseimbangan politik kekuasaan,” ucap Amir.

    Secara teknokrat, Purbaya dikenal rasional dan berhati-hati terhadap beban fiskal. Namun, di dunia politik, sikap tegas sering diartikan sebagai perlawanan.

    “Purbaya tidak salah secara ekonomi, tapi dalam politik kekuasaan, benar secara teknis belum tentu aman secara politik,” tutur Amir Hamzah.

    Ia juga mengingatkan bahwa keputusan-keputusan fiskal besar seperti proyek Whoosh memiliki dimensi geopolitik karena melibatkan investasi asing dan kontrak antarnegara. “Penolakan Purbaya bisa dibaca sebagai ancaman bagi investor tertentu. Itulah kenapa tekanan datang dari banyak arah,” tambahnya.

    Dalam pandangan Amir, Komisi XI DPR menjadi kanal formal untuk mendorong tekanan politik. Melalui serangkaian rapat kerja dan evaluasi, DPR dapat membangun opini bahwa Purbaya tidak mampu menjaga koordinasi ekonomi nasional.

    “Ketika opini ini terbentuk, presiden akan diberi dua opsi: mempertahankan dengan risiko citra kabinet terganggu, atau menggantinya dengan figur yang lebih ‘kooperatif’. Biasanya, pilihan kedua yang diambil,” jelas Amir.

    Sejumlah sumber internal pemerintahan membenarkan bahwa pembahasan soal reshuffle kabinet ekonomi sudah pernah muncul dalam rapat terbatas. Namun, belum ada keputusan final dari Presiden Prabowo.

    Amir memperkirakan, jika tekanan politik meningkat, nama Purbaya bisa masuk dalam daftar evaluasi. “Tekanan terukur seperti ini sering kali menjadi awal dari rotasi jabatan. Terutama kalau ada desakan dari kelompok yang merasa dirugikan,” katanya.

    Situasi Purbaya menunjukkan bahwa dunia kebijakan ekonomi tidak pernah lepas dari intrik politik dan kepentingan kekuasaan. Di satu sisi, ia mempertahankan integritas fiskal. Di sisi lain, ia harus berhadapan dengan kekuatan politik dan bisnis yang besar.

    “Dalam terminologi intelijen, ini bukan sekadar konflik kebijakan, tapi power realignment penyesuaian ulang kekuasaan setelah pergantian pemerintahan. Dan dalam penyesuaian semacam ini, yang tidak punya perlindungan politik sering kali menjadi korban pertama,” tutup Amir Hamzah.

  • Hoaks di Sektor Energi Iringi Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Nasional 24 Oktober 2025

    Hoaks di Sektor Energi Iringi Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Nasional 24 Oktober 2025

    Hoaks di Sektor Energi Iringi Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa angin segar bagi pembangunan Indonesia.
    Visi “Menuju Indonesia Emas 2045” yang diusung duet kepemimpinan ini menekankan kedaulatan pangan, penguatan pertahanan, pemerataan ekonomi, hingga akselerasi transformasi digital.
    Berbagai kebijakan strategis telah digulirkan untuk mewujudkan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta masa depan bangsa yang lebih cerah.
    Namun, di balik keseriusan upaya pemerintah, ruang digital justru diwarnai gelombang disinformasi yang menyasar berbagai sektor strategis. Salah satunya adalah hoaks dan penipuan digital yang mengatasnamakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi, yakni PT Pertamina (Persero).
    Selama periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat, total 1.593 kasus hoaks yang terverifikasi, sebanyak 773 hoaks atau 48,5 persen di antaranya bertemakan politik.
    Kemudian, hoaks bertemakan lowongan kerja menempati posisi kedua dengan 171 kasus atau 10,7 persen. Disusul hoaks bantuan sebanyak 100 kasus atau 6,3 persen serta hadiah 97 kasus atau 6,1 persen.
    BUMN, seperti Pertamina, paling sering dicatut dalam hoaks lowongan ataupun bantuan. Bahkan, ada contoh akun tiruan pejabat atau entitas seperti “Lowongan besar PT Pertamina (Persero)” atau klaim “Direktur Pertamina Simon menjual SPBU di Wonogiri”.
    Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho menjelaskan, ada dua kategori hoaks yang menyasar sektor energi.
    Pertama
    , hoaks terkait kebijakan energi.
    Kedua
    , penipuan digital yang meliputi lowongan kerja palsu, bantuan fiktif, dan modus bisnis.
    “Entitas BUMN dan perusahaan swasta, seperti Pertamina dan PLN, sering disasar oleh hoaks energi ini,” ujar Septiaji kepada Kompas.com lewat jawaban tertulis kepada Kompas.com, Jumat (24/10/2025).
    Khusus Pertamina, lanjut Septiaji, ada beberapa alasan BUMN energi ini menjadi sasaran utama hoaks dan penipuan digital. Pertamina adalah penyedia utama BBM dan
    liquefied petroleum gas
    (LPG) di Indonesia yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
    Isu sekecil apa pun terkait ketersediaan, harga, atau kualitas produk dapat langsung memengaruhi jutaan orang dan memicu reaksi publik yang kuat.
    “Karena sifatnya yang strategis dan menyentuh hajat hidup orang banyak, informasi terkait Pertamina sangat mudah menjadi viral,” jelasnya.
    Hoaks yang menyerang Pertamina, baik berupa penipuan digital maupun informasi bohong soal kebijakan, sama-sama memiliki daya rusak besar terhadap kepercayaan publik.
    Hoaks kebijakan dapat menimbulkan sentimen negatif terhadap perusahaan dan pemerintah, sedangkan penipuan digital mengakibatkan kerugian finansial langsung kepada korban.
    Septiaji mencontohkan salah satu kasus pada November 2024. Kala itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa pengemudi ojek
    online
    dipertimbangkan tidak akan dimasukkan ke dalam penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
    Meskipun Kementerian ESDM telah meralat pernyataan tersebut pada Desember 2024, narasi keliru terus beredar di media sosial.
    Konten-konten berisi informasi seolah sudah ada kebijakan yang melarang ojek
    online
    membeli Pertalite tersebar. Narasi ini menciptakan kebingungan dan keresahan di kalangan pengemudi ojek
    online
    yang mengandalkan BBM bersubsidi untuk menunjang pekerjaan mereka.
    Hoaks lain yang sempat viral adalah klaim bahwa kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor dilarang mengisi BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Narasi keliru ini dikemas dengan bahasa provokatif untuk memancing emosi publik.
    Bahkan, beredar video yang menarasikan ada SPBU yang dibakar masyarakat karena marah dengan kebijakan motor mati pajak dilarang mengisi BBM. Faktanya, peristiwa di video tersebut merupakan kebakaran SPBU di Aceh akibat korsleting pada mobil pikap yang sedang mengisi BBM pada Kamis (10/10/2024).
    “Beberapa hoaks berisi narasi provokatif untuk memancing kemarahan publik terhadap kebijakan yang sebenarnya tidak ada,” kata Septiaji.
    Kebijakan pemerintah terkait izin impor BBM bagi SPBU asing turut menambah sentimen negatif terhadap Pertamina. Situasi ini kemudian berkorelasi dengan kemunculan hoaks penjarahan SPBU Pertamina.
    Faktanya, konteks asli dari video yang beredar adalah momen unjuk rasa di depan kantor PT Pertamina Patra Niaga TBBM Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (23/9/2025). Para demonstran memprotes pengalihan bantuan susu, bukan melakukan penjarahan sebagaimana yang dinarasikan dalam konten hoaks.
    Adapun puncak hoaks, berdasarkan data Mafindo, terjadi pada Juli 2025 dengan 180 kasus atau 11,3 persen. Periode pertengahan tahun ini identik dengan fase evaluasi publik ketika isu energi atau BBM marak dipelintir.
    Selain hoaks kebijakan, Pertamina juga menjadi sasaran empuk penipuan digital berkedok lowongan kerja. Septiaji menjelaskan, minat tinggi pencarian pekerjaan di Indonesia membuat pelaku penipuan memanfaatkan nama besar BUMN energi.
    Perusahaan, seperti Pertamina, diasosiasikan dengan tempat kerja bergaji tinggi dan fasilitas menarik. Persepsi ini dimanfaatkan penipu untuk membuat konten lowongan kerja palsu yang terlihat meyakinkan.
    “Tercatat ada 30 hoaks lowongan kerja yang mengatasnamakan BUMN, termasuk Pertamina, PLN, dan lain-lain selama 2025,” ungkap Septiaji.
    Menurutnya, hoaks lowongan kerja dan bantuan dengan mengatasnamakan perusahaan energi, seperti Pertamina semakin canggih. Kontennya dibuat semakin rapi dan profesional sehingga berpotensi menjerat banyak korban, khususnya masyarakat dengan tingkat literasi keamanan digital yang belum memadai.
    Para penipu sering menggunakan taktik urgensi, iming-iming gaji fantastis, dan klaim eksklusif. Mereka mendesak calon korban untuk bertindak cepat dan membayar sejumlah uang sebagai biaya administrasi, pendaftaran, atau pelatihan.
    Temuan Mafindo menunjukkan, entitas yang paling banyak dicatut sebagai sumber atau pemberi kerja palsu adalah pemerintah, korporasi domestik, dan BUMN, seperti Pertamina.
    Pola serupa juga ditemukan pada hoaks bertema bantuan. Sebanyak 74 hoaks mencatut atau mengatasnamakan pemerintah dan BUMN.
    Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau
    artificial intelligence
    (AI) dalam produksi hoaks menunjukkan peningkatan signifikan.
    Mafindo mencatat, dari total 1.593 hoaks yang terverifikasi, sebanyak 202 hoaks atau 12,7 persen menggunakan teknologi AI dalam pembuatannya.
    Deepfake
    menjadi salah satu bentuk hoaks yang memanfaatkan teknologi AI.
    Teknologi
    deepfake
    dapat mengubah wajah, bibir, dan suara tokoh publik agar tampak mengucapkan atau melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Sementara itu, AI generatif mampu menghasilkan teks, narasi, atau konten yang tampak meyakinkan.
    Meskipun belum ada kasus
    deepfake
    besar yang secara spesifik menargetkan pejabat Pertamina, potensi ancaman tersebut tetap harus diwaspadai. Contoh kasus
    deepfake
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Agustus 2025 membuktikan betapa berbahaya teknologi ini.
    Video
    deepfake
    yang menampilkan Sri Mulyani seolah mengatakan “guru itu beban negara” mampu memantik kemarahan luas dan bahkan menormalisasi wacana perusakan. Padahal, pernyataan tersebut tidak pernah diucapkan oleh Sri Mulyani.
    Pada kesempatan berbeda, Septiaji juga menyoroti soal
    scam
    .
    ”
    Scam
    merupakan salah satu jenis hoaks yang jarang dibahas tuntas di media, padahal korbannya sangat masif dan bisa menimpa orang terdekat kita,” ucapnya dalam Diskusi Media bertajuk “Potret Hoaks Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” di Jakarta, Selasa (22/10/2025).
    Ia menambahkan,
    scam
    semakin canggih karena sudah mulai memanfaatkan AI dan menggunakan big data dari hasil kebocoran data pribadi. Hal ini membuat
    scam
    menjadi ancaman serius bagi siapa pun.
    Agar tidak menjadi korban hoaks yang mengatasnamakan Pertamina, Septiaji memberikan beberapa saran kepada masyarakat. Salah satunya, masyarakat perlu berhati-hati dengan informasi yang beredar di media sosial.
    Selalu cek sumber dan verifikasi informasi dengan membandingkan dari media kredibel. Situs periksa fakta, seperti
    turnbackhoax.id
    dan
    cekfakta.com
    , dapat menjadi rujukan untuk memastikan kebenaran informasi.
    “Selalu mencari informasi dari situs resmi lembaga, seperti
    website
    resmi Pertamina, PLN, Antam, dan sebagainya,” imbau Septiaji.
    Ia juga mendorong lembaga yang menjadi target hoaks untuk merespons hoaks secara cepat dan terukur. Pertamina dan BUMN lain perlu melakukan klarifikasi segera agar masyarakat tidak terlanjur menjadi korban, khususnya penipuan yang mengatasnamakan lembaga tersebut.
    Adapun saluran penyebaran utama hoaks adalah Facebook (45,6 persen) dan TikTok (23,0 persen). Keduanya didominasi video pendek provokatif yang cepat viral untuk isu-isu SPBU ataupun BBM.
    Dari sisi platform digital, Septiaji menyarankan pembuatan regulasi seputar penandaan otomatis untuk konten yang dibuat dengan AI. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak kebingungan membedakan konten sintetik dan autentik.
    Kolaborasi antara pemerintah, BUMN, platform digital, organisasi masyarakat sipil, dan media massa juga menjadi kunci dalam memerangi disinformasi. Peningkatan literasi digital masyarakat, terutama terkait keamanan digital dan kemampuan memverifikasi informasi, menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem informasi yang sehat.
    Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang Loina Lalolo Krina Perangin-angin menyoroti signifikansi penguatan ketahanan masyarakat terhadap hoaks. Upaya ini memerlukan sinergi lintas sektor untuk memperkuat literasi digital dan kemampuan kritis masyarakat.
    “Kami menemukan peningkatan signifikan konten hoaks berbasis AI, terutama deepfake yang sulit dideteksi oleh publik awam,” ujar Loina dalam diskusi yang sama.
    Tahun pertama pemerintahan baru memang diwarnai berbagai dinamika, termasuk disinformasi. Dengan kesadaran kolektif dan upaya bersama dalam memverifikasi informasi, ekosistem digital Indonesia dapat menjadi lebih sehat dan tepercaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.