Organisasi: PERSEPSI

  • Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gencar Berikan Edukasi Keuangan ke Komunitas Perempuan – Page 3

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gencar Berikan Edukasi Keuangan ke Komunitas Perempuan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Melalui pelaksanaan program edukasi keuangan ke kelompok perempuan dan komunitas masyarakat yang berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan, Otoritas Jasa Keuangan secara aktif terus mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat. 

    Untuk mencapai tujuan tersebut OJK menggelar webinar edukasi keuangan kepada pengurus dan anggota DWP BNPT serta pegawai di lingkungan BNPT, yang juga dihadiri oleh DWP Pusat, Jumat (15/11).

    Perempuan dan komunitas masyarakat merupakan dua dari sepuluh sasaran prioritas penerima program edukasi keuangan  program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). Terlebih, berdasarkan penelitian, Literasi keluarga, yang utamanya dipengaruhi oleh persepsi ibu, berpengaruh terhadap kemampuan kognitif anak di usia sekolahnya.

    Webinar yang mengangkat tema “Cerdas Keuangan untuk Keluarga Hebat dan Sejahtera” dihadiri Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua DWP BNPT Elly Bangbang Surono, serta 300 peserta yang terdiri pengurus, anggota DWP BNPT, dan pegawai di lingkungan BNPT, serta DWP Pusat.

    Friderica dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan edukasi keuangan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan kaum perempuan agar lebih memahami produk dan layanan sektor jasa keuangan serta terlindungi dari kejahatan penipuan jasa keuangan.

    “Kami yakin ketika ibu-ibu terinformasi dengan baik, terliterasi dengan baik, insyaallah ibu-ibu akan terlindungi dari berbagai macam misalnya, contohnya skema penipuan yang banyak sekali ada di sektor kita, dan sayangnya korbannya itu banyak dari kelompok ibu-ibu,” kata Friderica.

     

    Lebih lanjut, Friderica menjelaskan empat pilar pelindungan konsumen yang diberikan OJK yaitu melalui edukasi dan literasi keuangan, pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, penanganan pengaduan konsumen, dan penanganan aktivitas keuangan ilegal.

    Friderica juga menambahkan bahwa dalam rangka penegakkan ketentuan pelindungan konsumen, melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) pada periode Januari s.d. 28 Oktober 2024, OJK telah menghentikan/menutup 2.500 entitas pinjaman online ilegal dan 242 penawaran investasi ilegal, sehingga jika ditotal sejak tahun 2017 Satgas ini terbentuk terdapat 10.891 entitas yang dihentikan.

    Elly Bangbang dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kegiatan edukasi keuangan yang diselenggarakan bekerja sama dengan OJK, dan berharap peserta mendapatkan manfaat terkait pengelolaan keuangan.

    “Tujuan daripada webinar kali ini yaitu pertama kita ingin mengetahui serta memahami tugas dan fungsi dari OJK. Kedua, memahami produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, manfaat, fitur dan risiko, hak dan kewajiban, cara mengakses, dan biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan. Ketiga, terampil merencanakan dan mengelola keuangan. Dan yang keempat, terampil memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan,” kata Elly.

    Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi panel dari tiga narasumber yang membahas ‘Pengenalan OJK, Perencanaan Keuangan, Waspada Investasi dan Pinjaman Online Ilegal serta Waspada Kejahatan Keuangan Digital’ yang disampaikan oleh perwakilan OJK, materi pemaparan ‘Investasi di Pasar Modal’ dari Bursa Efek Indonesia serta materi terkait ‘Tabungan Emas’ dari perwakilan PT Pegadaian.

  • 5
                    
                        Pilkada Jakarta: Kode Keras Anies dan Prabowo
                        Megapolitan

    5 Pilkada Jakarta: Kode Keras Anies dan Prabowo Megapolitan

    Pilkada Jakarta: Kode Keras Anies dan Prabowo
    Direktur Indonesian Society Network (ISN), sebelumnya adalah Koordinator Moluccas Democratization Watch (MDW) yang didirikan tahun 2006, kemudian aktif di BPP HIPMI (2011-2014), Chairman Empower Youth Indonesia (sejak 2017), Direktur Maluku Crisis Center (sejak 2018), Founder IndoEast Network (2019), Anggota Dewan Pakar Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (sejak 2019) dan Executive Committee National Olympic Academy (NOA) of Indonesia (sejak 2023). Alumni FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (2006), IVLP Amerika Serikat (2009) dan Political Communication Paramadina Graduate School (2016) berkat scholarship finalis ‘The Next Leaders’ di Metro TV (2009). Saat ini sedang menyelesaikan studi Kajian Ketahanan Nasional (Riset) Universitas Indonesia, juga aktif mengisi berbagai kegiatan seminar dan diskusi. Dapat dihubungi melalui email: ikhsan_tualeka@yahoo.com – Instagram: @ikhsan_tualeka
    MENDEKATI
    hari pencoblosan, persaingan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta kian sengit, terutama antara pasangan calon Ridwan Kamil – Siswono dengan Pramono Anung – Rano Karno. Setidaknya itu ditunjukkan lewat survei dari sejumlah lembaga.
    Pramono-Rano yang pada awal penetapan nomor urut pasangan calon oleh KPU Jakarta masih tertinggal secara popularitas maupun elektabilitas dari Ridwan Kamil-Siswono, kini pasangan calon itu terus naik.
    Bahkan, hasil survei sejumlah lembaga menempatkan mereka di urutan teratas.
    Litbang
    Kompas,
    misalnya, dalam survei yang digelar pada 20-25 Oktober 2024,
    elektabilitas Ridwan Kamil-Suswono sebesar 34,6 persen, sementara Pramono-Doel unggul tipis sebesar 38,3 persen.
    Adapun calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana 3,3 persen, sementara yang tidak menjawab atau belum memutuskan 23,8 persen. Adapun
    margin of error
    sebesar 2,9 persen.
    Sementara survei terbaru yang digelar Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 31 Oktober-9 November 2024,
    selisih elektabilitas kedua pasangan membesar.
    Elektabilitas Pramono-Rano mencapai 46 persen. Angka itu terpaut nyaris 7 persen dari Ridwan Kami-Suswono sebesar 39,1 persen.
    Sementara Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebesar 5,1 persen. Adapun
    margin of error
    2,9 persen.
    Berdasarkan hasil survei,
    Pilkada Jakarta
    sejauh ini belum dapat dipastikan apakah akan berlangsung dalam satu atau dua putaran, mengingat belum ada kandidat yang elektabilitasnya lebih dari 50 persen. Fakta lain, masih tingginya
    undesided voter
    s atau pemilih bimbang.
    Sehingga hasil akhir pada Pilkada Jakarta kali ini akan sangat ditentukan oleh strategi dan pendekatan politik yang jitu atau relevan di akhir masa kampanye, sampai jelang hari pencoblosan.
    Dengan begitu, dapat mengubah keputusan pemilih di detik terakhir ‘last second decision’.
    Ada sejumlah ceruk pemilih yang dapat terus dipersuasi dan bisa menjadi penentu kemenangan. Salah satu yang menjadi rebutan kontestan adalah para pemilih loyal
    Anies Baswedan
    , bekas gubernur Jakarta yang tidak dapat tiket maju Pilkada Jakarta.
    Loyalis Anies yang kerap disebut ‘Anak Abah’ di antaranya masih menanti kemana Anies akan mengarahkan dukungan politiknya.
    Itu artinya di mana Anies berlabuh, dapat turut memastikan siapa yang akan menang, atau setidaknya Pilkada Jakarta kali ini berlangsung satu atau dua putaran.
    Sikap politik Anies boleh dikata dapat menjadi semacam
    game changer
    yang bisa mengubah peta persaingan, memastikan kemenangan pada salah satu kontestan.
    Setidaknya sampai artikel ini ditulis, Anies belum secara terbuka menyatakan dukungannya. Sesuatu yang tentu dinanti, meski bisa jadi tak akan terjadi sampai di hari pemilihan.
    Kendati demikian, dan sekalipun belum secara gamblang menyatakan dukungan lewat satu pernyataan politik, namun perjumpaan Anies dengan Pramono-Rano di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024), menghadirkan impresi politik tersendiri.
    Apalagi pertemuan itu kemudian diunggah di akun Instagram resmi
    @aniesbaswedan
    , dengan ‘quote’ yang mengesankan adanya sokongan politik. Anies menyebut pertemuan tersebut untuk membicarakan masa depan Jakarta.

    Pagi ini, menyongsong terbitnya matahari, ngobrol soal kota Jakarta dan masa depannya dengan Mas @pramonoanungw dan Bang @si.rano di rumah. Ditemani lontong sayur dan kopi buatan @fery.farhati, bikin percakapan makin hangat dan menyenangkan
    ,” bunyi keterangan di unggahan itu.
    Perjumpaan dengan gestur yang hangat di masa kampanye, kemudian dipublikasikan lewat akun pribadi, dan setelah itu diamplifikasi lewat berbagai kanal media terutama media sosial, membawa pesan politik simbolik yang kuat.
    Menjadi semacam kode keras, yang dapat dibaca dan diinterpretasikan khalayak sebagai bentuk dukungan Anies kepada Pramono-Rano.
    Komunikasi simbolik lewat kode keras ala Pramono-Rano dengan Anies sebenarnya juga dilakukan oleh calon gubernur Ridwan Kamil.
    Makan malam Ridwan Kamil bersama
    Prabowo Subianto
    dengan kemeja warna senada baru-baru ini, kemudian foto-foto momen itu diunggah di media sosial Instagram
    @prabowo
    sejatinya juga adalah kode keras atau dukungan politik sang presiden.
    Dalam akun media sosial Instagram pribadi Prabowo pada Jumat (10/10/2024), ada tiga foto yang diunggah, menunjukkan Prabowo sedang makan dengan Ridwan Kamil.
    Melalui deskripsi unggahannya tertulis, ”
    Makan malam dengan Kang Ridwan Kamil di Rumah Makan Garuda, Jalan Sabang, Jakarta Pusat
    .”
    Sementara itu, Ridwan Kamil dalam akun Instagram pribadinya
    @ridwankamil
    di waktu yang hampir bersamaan, juga mengunggah momen makan malamnya dengan Prabowo.
    Pertemuan yang melibatkan dua kandidat gubernur dengan dua tokoh politik, tanpa ada pernyataan dukungan politik secara gamblang sejatinya merupakan (sebatas) kode keras sebagai komunikasi simbolik kepada khalayak pemilih.
    Kode keras sebagai komunikasi simbolik adalah penggunaan tanda, simbol, atau bahasa, termasuk gestur (bahasa tubuh) yang memiliki makna spesifik untuk menyampaikan pesan tertentu.
    Dalam konteks komunikasi simbolik, kode keras merujuk pada pesan yang bersifat eksplisit, tegas, dan memiliki interpretasi yang sejalan dengan keinginan penyampai pesan kepada khalayak.
    Dampak kode keras sangat signifikan. Selain untuk memberikan pesan secara terbuka, kode keras juga dapat diandalkan bila satu pesan mau secara implisit, menciptakan makna tersembunyi, tapi efektif dalam menggiring opini publik, atau dalam konteks kampanye politik bisa dengan mudah mempersuasi pemilih.
    Itu sebabnya kode keras bisa digunakan untuk mengkonsolidasikan dukungan terutama dari seorang tokoh sentral kepada pada pendukungnya.
    Sehingga sekalipun tidak atau belum secara verbal menyampaikan sikap politiknya, tapi bila secara simbolik dukungan politik itu sudah diarahkan, maka membuka peluang ‘followers’ mengikuti.
    Kode keras sebagai komunikasi politik dapat menggalang opini khalayak secara kolektif, sehingga sering digunakan dalam membangun citra atau persepsi untuk membingkai suatu isu agar sesuai dengan narasi politik tertentu.
    Dalam ilmu komunikasi, kode keras sebagai komunikasi simbolik dapat dijelaskan melalui beberapa teori komunikasi politik yang berfokus pada penggunaan simbol, tanda, dan makna untuk memengaruhi audiens atau khalayak.
    Seperti Teori Simbolisme Politik yang menjelaskan bahwa simbol-simbol politik digunakan untuk membangkitkan emosi, membangun identitas kelompok, dan memberikan makna kolektif.
    Sehingga dalam konteks kode keras sebagai komunikasi simbolik, sekalipun adalah alat untuk menyampaikan pesan secara implisit, tetapi dampak kuat dalam menggiring opini.
    Murray Edelman dalam bukunya “The Symbolic Uses of Politics” menjelaskan bahwa simbol-simbol politik menciptakan realitas sosial yang memengaruhi perilaku dan preferensi pemilih tanpa perlu adanya penjelasan panjang.
    Begitu pula dalam Teori Semiotika (
    Semiotics
    ) yang diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure dan dikembangkan oleh Roland Barthes, mempelajari hubungan antara tanda (
    sign
    ), penanda (
    signifier
    ), dan petanda (
    signified
    ).
    Kode keras dalam konteks ini berfungsi sebagai tanda yang memiliki makna tersirat bagi audiens segmen tertentu.
    Roland Barthes dalam “Mythologies” menjelaskan bagaimana tanda-tanda (seperti simbol atau slogan) dalam budaya populer membawa makna ideologis.
    Penggunaan warna (seperti merah untuk revolusi atau putih untuk kebersihan moral) adalah contoh kode keras yang dapat dipahami melalui makna budaya dan konteks politiknya.
    Dalam Teori Framing oleh Erving Goffman juga menjelaskan bagaimana pesan dikemas atau “dibingkai” untuk membentuk cara audiens memahami sebuah isu.
    Dalam konteks ini, di ranah komunikasi politik, kode keras digunakan untuk membingkai pesan secara simbolik agar lebih mudah diterima dan mempersuasi.
    Goffman menjelaskan framing sebagai cara untuk mengorganisasi pengalaman sosial dan makna melalui simbol atau narasi tertentu.
    Kehadiran Pramono-Rano dan diterima secara sadar oleh Anies di kediamannya, juga menyertakan media, termasuk media sosial adalah upaya framing politik yang tentu saja sudah dikalkulasi dampaknya.
    Kode keras juga relevan bila dijelaskan lewat Teori Komunikasi Nonverbal, yang antara lain menekankan pentingnya gestur, ekspresi wajah, pakaian, dan simbol visual lainnya dalam memastikan efektivitas komunikasi politik.
    Seperti yang dikemukakan oleh Albert Mehrabian bahwa komunikasi nonverbal bisa lebih efektif dalam menyampaikan emosi dan makna dibandingkan kata-kata.
    Sehingga kode keras seringkali muncul dalam bentuk nonverbal untuk menghadirkan impresi, memberi pesan kuat.
    Begitu pula dalam Teori Propaganda yang mempelajari bagaimana pesan-pesan politik dirancang untuk memengaruhi opini publik secara luas.
    Dalam propaganda, kode keras melalui narasi atau momen interaksi sederhana yang mudah diingat dan dipahami dapat menggerakkan emosi.
    Harold Lasswell dalam “Propaganda Technique in the World War” menjelaskan pentingnya simbol termasuk melalui kata-kata atau interaksi sederhana untuk menyampaikan pesan kompleks. Penggunaan gestur (seperti simbol-simbol kampanye) adalah bentuk propaganda simbolik.
    Kode keras dalam komunikasi politik menjadi efektif karena dapat memanfaatkan emosi dan identifikasi kelompok. Membangun pesan persuasif sederhana, tetapi memiliki dampak besar.
    Itu artinya, kedatangan Pramono-Doel ke kediaman Anies, bila dibaca atau diterima khalayak, terutama oleh ‘Anak Abah’ sebagai bagian dari kode keras dukungan politik Anies, kemudian secara kolektif beringsut atau memilih Pramono-Rano, lantas mereka memenangkan pemilihan, sejatinya Anies telah ikut menangkan Pramono-Rano.
    Apalagi bila kemudian Anies tidak hanya sebatas memberikan kode keras lewat komunikasi simbolik, tapi langsung tampil memberikan pernyataan politik atau dukungannya secara terbuka, misalnya dalam kampanye akbar atau jelang masa tenang sebelum hari pencoblosan, tentu makin jelas ‘barang itu’ (kontribusinya).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PADI Rilis Hasil Survei Pilkada Cimahi, Paslon Ngatiyana-Adhitia Ungguli Dua Paslon Lainnya

    PADI Rilis Hasil Survei Pilkada Cimahi, Paslon Ngatiyana-Adhitia Ungguli Dua Paslon Lainnya

    JABAR EKSPRES – Lembaga survei Padjajaran Inisiatif (PADI) merilis hasil survei untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Cimahi 2024.

    Dalam survei yang dilakukan pada 29 Oktober hingga 2 November 2024 dengan melibatkan 600 responden itu, Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana-Adhitia Yudisthira unggul dari dua pasangan lainnya.

    Direktur Padjadjaran Inisiatif, Aan Priyatna mengungkapkan jika survey yang dilakukannya menggunakan metode multistage random sampling dengan wawancara tatap muka.

    ”Responden merupakan warga Kota Cimahi yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki KTP Cimahi,” ungkap Aan, melalui siaran tertulisnya, Minggu 17 November 2024.

    Aan mengklaim jika survei yang dilakukannya memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error kurang lebih empat persen.

    Aan mengtakan, dari hasil survei yang dilakukan PADI menunjukkan pasangan nomor urut 2, Ngatiyana-Adhitia unggul dalam tingkat pengenalan dengan angka sebesar 89,50 persen, diikuti oleh pasangan Dikdik-Bagja 87,83 persen dan Bilal-Mulyana 78,17 persen.

    Baca Juga: Kolaborasi Digital Adhitia Yudisthira dan Erwan Setiawan di TikTok, Perkuat Dukungan Menuju Pilkada

    ”Dalam hal tingkat kesukaan, pasangan Ngatiyana-Adhitia juga memimpin dengan 58 persen, sementara pasangan Dikdik-Bagja dan Bilal-Mulyana masing-masing memperoleh 52 persen dan 21,5 persen,” ujarnya .

    ”Tingginya tingkat pengenalan dan kesukaan ini menjadi modal penting menjelang hari pemilihan,” sambungnya.

    Dari sisi elektabilitas, kata Aan, pasangan Ngatiyana-Adhitia dipilih oleh 46,5 persen responden jika pemilihan dilakukan pada hari survei berlangsung. Kemudian, di urutan kedua pasangan Dikdik-Bagja sebesar 38 persen dan Bilal-Mulyana 10,5 persen.

    ”Sementara lima responden menyatakan Tidak Tahu/Tidak Jawab. Temuan ini menunjukkan sebagian besar pemilih Kota Cimahi sudah menentukan pilihan dan hanya lima persen kelompok pemilih yang belum menentukan pilihan. Dan ini bisa menjadi target potensial bagi para kandidat,” bebernya

    Survei juga menggali persepsi masyarakat terhadap debat publik kesatu yang telah berlangsung. Sebanyak 80,5 persen responden menyatakan tidak menyaksikan debat secara langsung melalui televisi atau siaran daring, sembilan persen menyatakan menyaksikan tetapi tidak sampai setengah acara.

    Baca Juga: Golkar Akui, Adhitia Yudisthira Tokoh Muda yang Mumpuni Bawa Cimahi Lebih Maju

    ”5,5 persen menyatakan menyaksikan lebih dari setengah acara, dan sisanya 5 persen menyatakan menyaksikan keseluruhan acara. Sementara itu, 32 persen responden mendapatkan informasi debat melalui potongan video yang tersebar di media sosial dan aplikasi pesan instan,” terangnya.

  • Hasil Survei CEDS, KUTUB dan Indonesia Cerah Sebut Mayoritas Publik Jabar Belum Tahu Program Pilkada Cagub-Wagub Tentang Masalah Lingkungan

    Hasil Survei CEDS, KUTUB dan Indonesia Cerah Sebut Mayoritas Publik Jabar Belum Tahu Program Pilkada Cagub-Wagub Tentang Masalah Lingkungan

    JABAR EKSPRES – Jelang momentum Pilkada Provinsi Jawa Barat (Jabar) 2024, Center for Economics and Development Studies (CEDS) FEB Universitas Padjadjaran, Koalisi Untuk Energi Bersih (KUTUB) Jawa Barat dan Indonesia Cerah meluncurkan hasil survei tentang persepsi masyarakat Jabar, mengenai isu transisi energi dan dampak perubahan iklim.

    Temuan survei pilkada ini merupakan dokumen strategis bagi Cagub-Wagub dan juga penyelenggara pemilu karena pemilih Jabar telah menjadikan Isu transisi energi dan dampak perubahan iklim mulai menjadi pertimbangan dalam pilihan politik masyarakat.

    Survei Pilkada ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif yang tersebar di enam wilayah Kabupaten/Kota di Jabar.

    Baca juga : Jelang Pilkada, KPU Ciamis Gelar Simulasi Pemungutan Suara di Sadananya

    Pendekatan kuantitatif menggunakan metode multistage random sampling secara tatap muka yang dilakukan pada rentang waktu 19-30 Agustus 2024.

    Pendekatan kualitatif menggunakan expert opinion polling dengan metode Delphi untuk mendapatkan pandangan dari para ahli terkait kebijakan transisi energi dan perubahan iklim di Jabar.

    Temuan soal Transisi Energi dan Dampak Perubahan Iklim

    Survei ini menemukan sebagian besar responden (93,8%) menyadari bahwa cuaca semakin tidak menentu dengan tingkat kesadaran tertinggi.

    Dengan sebagian besar responden mulai merasakan dampak krisis iklim dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait kesehatan dan ekonomi di masa depan.

    Bergerak dari kesadaran tersebut isu transisi energi dan dampak-dampak dari perubahan iklim mulai menjadi pertimbangan responden dalam pilihan politiknya.

    Responden juga mendukung tindakan nyata dan segera dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim, dengan mayoritas mendukung adanya kebijakan pemerintah yang terkait peningkatan energi bersih dan ramah lingkungan.

    Baca juga : Sebanyak 3,8 Juta Surat Suara Pilkada Tiba di Gudang KPU Kota Bandung

    Sebanyak 53,3% responden juga mendukung penggunaan anggaran daerah untuk pengembangan energi terbarukan

    Namun, dengan melihat urgensi adanya kebijakan transisi energi dan mitigasi dampak perubahan iklim di atas, apabila dikaitkan dengan situasi pilkada di Provinsi Jabar saat ini, temuannya adalah mayoritas responden (69,2%) belum mengetahui program-program yang ditawarkan oleh calon gubernur terkait permasalahan lingkungan, transisi energi, dan iklim.

  • IJTI Pusat Tegaskan Tindak Oknum Wartawan Pemeras

    IJTI Pusat Tegaskan Tindak Oknum Wartawan Pemeras

    JABAR EKSPRES –  Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Herik Kurniawan menyoroti maraknya aksi pemerasan mengatasnamakan wartawan. Hal itu akibat minimnya pengetahuan masyarakat ataupun tentang cara media massa bekerja.

    Seperti di acara seminar bertema ‘Peran Jurnalis dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik untuk Memajukan Dunia Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat’. Banyak lembaga pendidik dan kepala sekolah mengeluhkan maraknya oknum wartawan.

    Mereka dipaksa memberikan uang kepada seseorang yang mengaku-ngaku sebagai wartawan. Bahkan sampai mengancam untuk menulis dugaan penyalahgunaan dana bantuan operasional sekolah.

    BACA JUGA: Inilah Alasan Aplikasi DBC Masih Bertahan, Benarkah Masih Terbukti Aman?

    “Ada yang bertanya kepala sekolah dari salah satu SMPN di Padalarang, dia mengeluhkan mendapat intervensi dan lainnya. Karena itu melalui seminar ini, saya sampaikan bagaimana kerja jurnalis yang sebenarnya,” kata Herik Kurniawan di Lembang, Sabtu (16/11/2024).

    Menurutnya, ketidakpahaman masyarakat tentang cara kerja media massa, maka jumlah wartawan-wartawan gadungan itu semakin banyak karena menganggap menjadi wartawan adalah bisnis yang bagus.

    “Karena itu, mereka yang merasa keberatan dengan ulah semua orang yang mengaku wartawan namun memeras tidak perlu ragu untuk melaporkan hal ini kepada petugas kepolisian,” katanya.

    BACA JUGA: Utang Warga Jabar Capai Rp18,6 Triliun Akibat Pinjol dan Judol, Pengamat Soroti Langkah Pemerintah

    “Saya apresiasi kegiatan seminar yang dilakukan oleh IJTI Cimahi-Bandung Barat. Selain memberikan edukasi kepada para pendidik yang hadir, juga untuk menyamakan persepsi terkait bagaimana kerja jurnalistik,” sambungnya.

    Ia menilai, keberadaan jurnalis profesional memberikan manfaat lebih besar, baik itu bagi masyarakat, pemerintah ataupun lembaga pendidik. Pasalnya, kerja jurnalis profesional akan melihat realita dan fakta saat bekerja.

    “Melalui karya-karya mereka saya yakin masyarakat ataupun lembaga pendidikan akan terbantu,” jelasnya.

    BACA JUGA: PLT Kadis Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi Benarkan Adanya Penggeledahan yang Dilakukan Kejari

    Karena itu, Herik meminta kegiatan serupa terus berlanjut. “Karena saya yakin mungkin di Bandung Barat dan Cimahi akan ada para pendidik yang dikeluhkan oleh oknum tersebut. Tapi lihatlah di luar sana pasti mereka juga merasakan hal yang sama,” tambahnya.

  • Poltracking Indonesia Resmi Gabung Asosiasi Presisi

    Poltracking Indonesia Resmi Gabung Asosiasi Presisi

    Jakarta: Lembaga survei Poltracking Indonesia resmi menjadi anggota Asosiasi Perkumpulan Penyelenggara Riset Persepsi Publik se-Indonesia (Presisi). Keanggotaan Poltracking Indonesia tercatat dalam NKA: 038.11131117.13112024 tertanggal 13 November 2024 di Jakarta, yang ditandatangani Ketua Umum Asosiasi Presisi, Mohammad Anas RA.

    “Setelah melakukan verifikasi administrasi, uji kepatutan, dan syarat khusus, Asosiasi Presisi menyatakan Poltracking Indonesia memenuhi syarat menjadi anggota,” kata Anas melalui keterangan tertulis, Kamis, 14 November 2024.

    Asosiasi Presisi menyatakan sangat ketat dalam memverifikasi administrasi dan uji Kepatutan terhadap tim riset setiap lembaga survei. Hal ini untuk memastikan semua persyaratan sudah dipenuhi. 

    “Selain itu, rekam jejak, akurasi, dan kredibilitas survei juga menjadi pertimbangan dalam menerima keanggotaan Poltracking Indonesia,” kata Anas.

    Dia melanjutkan Asosiasi Presisi juga memiliki standar ketat dalam menerima anggota baru. Anas menyatakan setiap lembaga survei yang ingin menjadi anggota harus menjalani rangkaian proses verifikasi yang mendalam sebelum dapat bergabung.

    Poltracking Indonesia dinyatakan lulus dengan predikat baik pada setiap tahap. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam memegang prinsip survei yang kredibel.

    “Saya berharap semua lembaga survei yang bergabung dengan Asosiasi Presisi dapat mengambil peran strategis dalam menciptakan iklim demokrasi yang berkualitas,” kata Anas.
     

    Asosiasi Presisi telah bermitra dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemitraan ini dijalin antara lain dalam hal melakukan proses jejak pendapat hinga hitung cepat saat momen pemilu.

    “Kami akan menyurati KPU perihal penyampaian keanggotaan baru Asosiasi Presisi,” kata dia.

    Jakarta: Lembaga survei Poltracking Indonesia resmi menjadi anggota Asosiasi Perkumpulan Penyelenggara Riset Persepsi Publik se-Indonesia (Presisi). Keanggotaan Poltracking Indonesia tercatat dalam NKA: 038.11131117.13112024 tertanggal 13 November 2024 di Jakarta, yang ditandatangani Ketua Umum Asosiasi Presisi, Mohammad Anas RA.
     
    “Setelah melakukan verifikasi administrasi, uji kepatutan, dan syarat khusus, Asosiasi Presisi menyatakan Poltracking Indonesia memenuhi syarat menjadi anggota,” kata Anas melalui keterangan tertulis, Kamis, 14 November 2024.
     
    Asosiasi Presisi menyatakan sangat ketat dalam memverifikasi administrasi dan uji Kepatutan terhadap tim riset setiap lembaga survei. Hal ini untuk memastikan semua persyaratan sudah dipenuhi. 
    “Selain itu, rekam jejak, akurasi, dan kredibilitas survei juga menjadi pertimbangan dalam menerima keanggotaan Poltracking Indonesia,” kata Anas.
     
    Dia melanjutkan Asosiasi Presisi juga memiliki standar ketat dalam menerima anggota baru. Anas menyatakan setiap lembaga survei yang ingin menjadi anggota harus menjalani rangkaian proses verifikasi yang mendalam sebelum dapat bergabung.

    Poltracking Indonesia dinyatakan lulus dengan predikat baik pada setiap tahap. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam memegang prinsip survei yang kredibel.
     
    “Saya berharap semua lembaga survei yang bergabung dengan Asosiasi Presisi dapat mengambil peran strategis dalam menciptakan iklim demokrasi yang berkualitas,” kata Anas.
     

    Asosiasi Presisi telah bermitra dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemitraan ini dijalin antara lain dalam hal melakukan proses jejak pendapat hinga hitung cepat saat momen pemilu.
     
    “Kami akan menyurati KPU perihal penyampaian keanggotaan baru Asosiasi Presisi,” kata dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)

  • Hampir Akhir Tahun, Capaian Surplus Neraca Dagang US,43 Miliar Masih Jauh dari Target

    Hampir Akhir Tahun, Capaian Surplus Neraca Dagang US$24,43 Miliar Masih Jauh dari Target

    Bisnis.com, JAKARTA — Surplus neraca perdagangan barang sepanjang tahun ini atau sejak Januari hingga Oktober 2024 terealisasi senilai US$24,43 miliar. Capaian tersebut tercatat masih jauh dari target US$31,6 miliar hingga US$53,4 miliar pada 2024. 

    Untuk mencapai batas bawah target saja, kinerja surplus neraca perdagangan pada dua bulan terakhir di 2024 setidaknya harus senilai US$7,17 miliar atau minimal pada November dan Desember masing-masing US$3,59 miliar. 

    Sementara melihat rata-rata surplus dalam 10 bulan terakhir senilai US$2,4 miliar. Dalam dua bulan, hanya akan terkumpul tambahan surplus US$4,8 miliar. 

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyampaikan surplus yang tidak mencapai target dapat berimbas kepada likuiditas valas domestik, termasuk cadangan devisa. 

    Meski demikian, posisi cadangan devisa tetap akan ditentukan oleh minat asing terhadap surat utang Indonesia dan pembayaran maupun penarikan utang. 

    Pada kesempatan berbeda, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menyampaikan terdapat indikasi berkurangnya aliran mata uang asing yang masuk ke Indonesia ketika surplus neraca dagang tidak mencapai target.

    Pada gilirannya dapat melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, apalagi jika ditambahkan dengan kondisi di pasar keuangan yang dipengaruhi sentimen dari kondisi instabilitas geopolitik dan hasil Pilpres AS. 

    “Pelemahan rupiah ini berpotensi memicu perubahan harga barang-barang impor,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (15/11/2024). 

    Lebih jauh lagi, kata Yusuf, kondisi ini memberikan tekanan langsung terhadap cadangan devisa negara. 

    Waswas penurunan cadangan devisa ini dapat mempengaruhi kemampuan Indonesia dalam membiayai impor dan membayar utang luar negeri, serta mengurangi bantalan (buffer) yang dapat digunakan terhadap gejolak eksternal.

    Di sisi lain, turunnya surplus juga dapat berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan (current account deficit) dan mempengaruhi persepsi investor global terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Khawatirnya, akan memicu arus modal keluar atau capital outflow.

    “Pelebaran pada defisit transaksi berjalan saya kira juga akan ikut menentukan fleksibilitas dari kebijakan terutama kebijakan moneter dalam merespon berbagai kondisi perekonomian,” ujarnya. 

     

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan secara kumulatif hingga Oktober 2024, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus senilai US$24,43 miliar. Berasal dari surplus nonmigas senilai US$41,82 miliar, namun terkoreksi dengan adanya defisit dari neraca migas senilai US$17,39 miliar. 

     

    Sementara surplus neraca dagang Indonesia khusus Oktober 2024 senilai US$2,48 miliar atau turun US$0,75 miliar secara bulanan. Secara persentase, surplus tersebut anjlok 0,76% secara bulanan (month to month/MtM) dan 1% secara tahunan (year on year/YoY). 

  • Anak dan Remaja Juga Jadi Korban Judol yang Dirawat Inap di RSCM

    Anak dan Remaja Juga Jadi Korban Judol yang Dirawat Inap di RSCM

    Jakarta

    Tren rawat jalan dan rawat inap judi online (judol) di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) tercatat meningkat dua kali lipat. Kepala Divisi Psikiatri RSCM Dr dr Kristiana Siste Kurniasanti, SpKJ, mengungkap sepanjang Januari hingga Oktober 2024 ada 126 pasien korban judol yang menjalani rawat jalan. Dalam periode yang sama, 46 pasien dilaporkan menjalani rawat inap.

    Mirisnya, dari laporan tersebut, RSCM mencatat kasus anak dan remaja di kisaran usia 15 hingga 17 tahun ke atas.

    “Ada usia anak dari 46 yang dirawat, sekitar 5 persen-nya,” jelas dr Kristiana saat ditemui detikcom pasca sesi konferensi pers korban judi online di RSCM, Jumat (15/11/2024).

    Sejumlah pasien yang menjalani rawat inap dilaporkan mengalami kekambuhan lebih dari dua kali. Menurut wanita yang akrab disapa dr Siste, dampak kecanduan judol mirip seperti adiksi akibat narkoba.

    Munculnya adiksi disebabkan karena otak merasa mendapatkan ‘reward’ dari kemenangan sesaat pada judi online.

    “Sistem reward di otak itu adalah ranah adiksi. Jadi ketika orang bermain judi, ada rasa senang yang berlebihan. Dopamin itu meningkat sampai ratusan kali lipat,” lanjut dia.

    “Jadi itu yang membuat orang merasa judi itu menyenangkan sekali. Dan kemudian dapat menghilangkan rasa bosan dan rasa senang yang berlebihan.”

    Meski pada akhirnya korban judol mengalami kekalahan, rasa senang pada otak kembali teringat sehingga seseorang bisa kembali terjerat dalam lingkup permainan judol.

    “Sampai pada akhirnya kalau tidak berjudi dia merasa cemas, seperti ada yang kurang,” sambung dia.

    dr Siste menekankan korban judol umumnya mengalami kerusakan otak pada bagian otak depan yakni prefrontal cortex. Hal ini yang membuat seseorang kehilangan kendali perilaku.

    Walhasil, meski sudah kalah dalam jumlah besar hingga miliaran rupiah, otak akan mengantarkan persepsi untuk terus bermain judol.

    (naf/kna)

  • Pemberian Izin Tambang ke Ormas Keagamaan Disebut Berpotensi Langgar UU Minerba

    Pemberian Izin Tambang ke Ormas Keagamaan Disebut Berpotensi Langgar UU Minerba

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, menyoroti potensi pelanggaran UU nomor 3 Tahun 2020 Tentang Minerba jika pemerintah memberikan izin pertambangan kepada badan usaha milik organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

    Gunhar menilai bahwa ormas keagamaan tidak memiliki kompetensi di sektor tambang, sehingga penerapan Perpres ini dalam konteks izin tambang berisiko melanggar UU Minerba.

    “Ormas keagamaan umumnya berorientasi pada kegiatan sosial, bukan tambang. Jika pemerintah tetap menggunakan Perpres ini untuk pemberian izin tambang, kami akan mempertimbangkan langkah revisi UU Minerba bersama DPR untuk menghindari benturan aturan,” katanya, Jumat (15/11/2024).

    Menurutnya, ada beberapa ketentuan dalam UU Minerba yang berpotensi dilanggar jika Perpres 70/2023 dan Perpres 76/2024 yang digunakan sebagai dasar pemberian izin tambang bagi ormas keagamaan, antara lain pasal 39 UU Minerba, yang hanya memperbolehkan IUP untuk badan usaha, koperasi, atau perorangan.

    “Pemberian IUP kepada ormas yang tidak termasuk kategori ini bisa dianggap melanggar UU,” katanya.

    Begitu juga Pasal 75 Ayat 3 dan 4, tambahnya, seharusnya memberikan prioritas IUPK kepada BUMN atau BUMD, sedangkan swasta hanya mendapatkan izin melalui lelang.

    “Jika badan usaha ormas keagamaan mendapat izin langsung atau tanpa lelang, maka hal ini melanggar ketentuan UU Minerba,” tegasnya.

    Selain itu, menurutnya dalam pasal 96 UU Minerba, telah diatur pengelolaan lingkungan dan keselamatan tambang, yang ketat diatur dalam UU Minerba. Kompetensi ormas dalam bidang ini menurutnya diragukan, sehingga berpotensi tidak memenuhi standar pengelolaan.

    “Apalagi penggunaan Perpres untuk memberikan izin kepada ormas keagamaan berisiko menciptakan persepsi publik negatif terhadap transparansi proses perizinan,” katanya.

     

  • Anies Baswedan Apresiasi Langkah DPR Cecar Jaksa Agung Soal Kasus Korupsi Tom Lembong

    Anies Baswedan Apresiasi Langkah DPR Cecar Jaksa Agung Soal Kasus Korupsi Tom Lembong

    Bisnis.com, JAKARTA – Anies Baswedan mendukung penuh upaya Komisi III DPR yang mencecar Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam menangani perkara yang tengah melibatkan tersangka Tom Lembong.

    Menurut Anies, DPR memiliki fungsi sebagai pengawas dan bertugas mengawasi setiap kementerian dan lembaga negara. Maka dari itu, Anies menilai jika Komisi III dalami kasus dugaan korupsi tersangka Tom Lembong, maka hal tersebut sangat wajar dan harus didukung.

    “Ketika Komisi III DPR itu menjalankan fungsi mereka melakukan pengawasan sekaligus me-review apa yang dikerjakan [Kejaksaan Agung], saya rasa rakyat Indonesia akan mengapresiasi itu,” tuturnya di Jakarta, Kamis (14/11).

    Anies mengatakan jika proses hukum ingin berjalan dengan baik dan benar, maka semua tahapannya harus diawasi dengan benar dan tepat.

    “Kita ini kan ingin proses hukum ini dapat berjalan dengan baik dan benar,” katanya.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Komisi III DPR kompak menilai penangkapan tersangka eks Menteri Perdagangan Tom Lembong pada kasus importasi gula sarat dengan nilai politis. 

    Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai kasus Tom Lembong memunculkan persepsi negatif dan sarat akan balas dendam politik Menurutnya penetapan tersangka mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Tom Lembong yang tengah menjadi atensi masyarakat akibat kasus dugaan korupsi impor gula itu dilakukan secara terburu-buru. 

    “Kami merasakan, mendengarkan percakapan di publik, penanganan penangkapan kasus Tom Lembong itu sarat dengan dugaan balas dendam politik, ujarnya dalam Rapat Kerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan Komisi III di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).