Organisasi: PERSEPSI

  • Aturan Tata Kelola Benih Lobster Dinilai Untungkan Nelayan

    Aturan Tata Kelola Benih Lobster Dinilai Untungkan Nelayan

    Jakarta

    Kebijakan pengelolaan lobster dalam Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 mendapat dukungan luas termasuk dari nelayan dan pembudidaya. Hasil penelitian Universitas Padjajaran (Unpad) baru-baru ini bahkan menyebutkan persepsi nelayan terhadap kebijakan itu dapat meningkatkan kesejahteraan dan menjaga keberlanjutan lobster.

    Ketua Koperasi Putra Lautan, Deni Triana Putra, menjelaskan sebagai ketua koperasi nelayan yang memiliki anggota lebih dari 400 orang, dirinya mendukung penuh kebijakan tata kelola lobster di Indonesia saat ini.

    “Dampaknya para nelayan bisa menangkap BBL (Benih Bening Lobster) dengan rasa aman dan nyaman karena tidak melanggar peraturan,” ujar Deni dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

    Menurutnya, penyelundupan BBL yang ilegal sangat merugikan nelayan karena dapat mengancam kelangsungan ekosistem lobster. Penangkapan yang tidak tercatat akan berdampak negatif pada populasi di alam, sehingga sulit untuk mencari BBL di masa yang akan datang.

    Deni menjelaskan untuk mengatasi penyelundupan, nelayan kini diwajibkan menjadi anggota koperasi. Koperasi tersebut akan membantu mereka dalam mengurus perizinan usaha dan mengajukan kuota tangkapan ke dinas perikanan provinsi melalui dinas kabupaten/kota.

    Dengan adanya prosedur ini, data tangkapan menjadi lebih akurat dan asal usul BBL yang diperdagangkan lebih jelas. Hasil tangkapan dicatat oleh dinas perikanan dan diberikan Surat Keterangan Asal sebagai syarat penjualan ke BLU.

    Sementara itu, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Sri Padmoko mengatakan kebijakan budidaya lobster yang mengatur kegiatan budidaya di dalam dan luar negeri sudah tepat. Melegalkan penangkapan benih bening lobster dapat meningkatkan pendapatan nelayan.

    “Nelayan tidak perlu takut lagi menangkap BBL karena sudah legal,” kata Padmoko.

    Padmoko juga mengakui legalisasi penangkapan benih bening lobster menguntungkan berbagai pihak, termasuk nelayan, pedagang peralatan, pengelola warung makan, dan pemerintah. Bagi pemerintah, kebijakan ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Menurutnya, pembudidaya lobster dalam negeri juga mendapat keuntungan. Banyak nelayan yang kini membesarkan sebagian benih bening lobster hasil tangkapan hingga mencapai ukuran 30 gram sebelum dijual kepada pembudidaya lokal.

    “Kekhawatiran tentang penangkapan BBL dapat merusak lingkungan bisa diantisipasi dengan pelepasliaran lobster hasil budidaya,” terangnya.

    Padmoko tekankan pentingnya transfer teknologi budidaya lobster modern karena metode konvensional masyarakat lokal menyebabkan tingginya tingkat kematian BBL dan membutuhkan modal besar.

    Ia mendukung pemberian insentif kepada pembudidaya lobster. Padmoko menjelaskan pembudidaya diizinkan menjual BBL untuk dibudidayakan di luar negeri, namun 0,01% dari BBL yang ditangkap harus dikembalikan ke alam sesuai dengan tingkat kelangsungan hidup BBL.

    “Jadi setiap penangkapan BBL 10.000 ekor wajib melepasliarkan satu ekor lobster siap bertelur. Kewajiban pelepasliaran ini yang harus diawasi dan dikendalikan, sehingga sumber daya lobster tetap terjaga,” ujarnya.

    Sebagai informasi, tim Penelitian Fikom Unpad yang dipimpin oleh Kunto Adi Wibowo melakukan penelitian di tiga sentra penangkapan BBL yaitu Kabupaten Pesisir Barat Lampung, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat.

    Penelitian ini melibatkan 400 responden dengan margin of error 4,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan 87,6% responden mendukung kebijakan pengelolaan BBL karena peningkatan pendapatan, ketersediaan lobster di alam, dan kemudahan memperoleh benih.

    (akd/akd)

  • 7
                    
                        Potret Hedon Denden Pegawai Komdigi Beking Judol: Koleksi Mobil Mewah dan "Buang Duit" di Lingkungan
                        Megapolitan

    7 Potret Hedon Denden Pegawai Komdigi Beking Judol: Koleksi Mobil Mewah dan "Buang Duit" di Lingkungan Megapolitan

    Potret Hedon Denden Pegawai Komdigi Beking Judol: Koleksi Mobil Mewah dan “Buang Duit” di Lingkungan
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Denden Imadudin Saleh, oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) tersangka beking situs judi online (judol), dikenal memiliki gaya hidup hedonis. 
    Di lingkungan rumahnya di Cluster Botanica nomor 3, RT 3 RW 024, Perumahan Vida, Kelurahan Padurenan, Mustikajaya, Kota Bekasi, tetangganya mengenal Denden sebagai sosok yang suka mengoleksi mobil mewah.
    Seorang warga Perumahan Vida bernama Bambang (nama anonim) mengungkapkan, Denden mulai mengoleksi mobil mewah sejak tahun 2023 setelah kehidupannya terpantau biasa-biasa saja. 
    Mobil mewah itu antara lain, Hyundai Creta lebih kurang seharga Rp 400 juta dengan pelat nomor khusus, Hyundai Ioniq 5 senilai Rp 800 juta, dan Mercedes Benz GLC-Class 300 dengan nilai pasaran sekitar Rp 1 miliar. 
    Seluruh mobil itu disebut-sebut dibeli Denden dengan uang tunai. 
    Mobil Hyundai Creta dan Mercedes Benz GLC-Class 300 disebut sudah disita polisi.
    “Yang Hyundai (Creta) kabarnya enggak sempat kesita karena lagi di Bandung. (Yang disita) Mercy, Ioniq 5, sama Innova Reborn (milik) Komdigi,” kata Bambang kepada
    Kompas.com
    , Selasa (26/11/2024).
    Sejak ekonominya tiba-tiba berubah drastis pada 2023, Denden juga seringkali bepergian ke luar negeri dengan berbagai tujuan. 
    Mulai dari liburan, umrah, naik haji khusus, hingga nonton tim nasional (timnas) sepak bola Indonesia. 
    “Ngumpul, traktirin orang-orang terus, sampai nonton bola, orang-orang diajakin, yang geng-gengnya dia,” ucap Bambang. 
    Selain itu, Denden juga perlahan mencitrakan dirinya sebagai sosok yang dermawan. Pada saat perayaan Idul Adha 2023 contohnya, Denden menyumbangkan dua ekor sapi limosin untuk dikurbankan di masjid dekat rumahnya.
    Selain itu, ia juga menyumbangkan sejumlah barang elektronik berupa ponsel Iphone, laptop, dan televisi pada saat malam puncak perayaan hari ulang tahun ke-79 Indonesia.
    “Sampai ngundang artis Indonesian Idol, Belinda. Itu malam puncak 17-an. Dia donaturnya, donatur gedenya,” ungkap Bambang.
    Perilaku yang  dermawan ini membuat orang-orang di lingkungannya menempatkan Denden sebagai sosok yang disegani. 
    Persepsi lingkungan sekitar terhadap Denden berubah drastis setelah mengetahui bahwa ia ternyata beking situs judi online. 
     
    Denden diketahui ditangkap penyidik Polda Metro Jaya, beberapa waktu lalu. Ia ditampilkan ke publik pada Senin (25/11/2024) bersama 22 tersangka lainnya.
    Denden, bersama para tersangka lain, memiliki peran berbeda. Mulai dari melindungi bandar, pemilik atau pengelola situs judi, agen pencari situs, hingga penampung uang setoran.
    Beberapa tersangka juga diduga memanfaatkan kewenangan Komdigi untuk memverifikasi website judi agar tidak terblokir.
    Para tersangka dijerat dengan Pasal 303 KUHP tentang perjudian, Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (2) UU ITE, serta Pasal 5 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf t dan z UU TPPU. Ancaman hukumannya mencapai 20 tahun penjara.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ditetapkan Jadi PSN, PIK2 Beri Manfaat Bagi Masyarakat Sekitar

    Ditetapkan Jadi PSN, PIK2 Beri Manfaat Bagi Masyarakat Sekitar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) digadang-gadang sebagai The New Jakarta City. PIK2 juga berpotensi menjadi destinasi wisata idaman masyarakat seiring dukungan pemerintah melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) 2024 yang berdampingan dan terintegrasi dengan Proyek PIK2.

    Daya tarik dan keunikan yang dimiliki PIK2 tentu bukan tanpa alasan. Pada dasarnya, pengelola PIK 2 terus berinovasi meluncurkan berbagai fasilitas baru untuk memenuhi seluruh kebutuhan penghuni maupun pengunjung. Inovasi ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru dan menggerakkan laju perekonomian bangsa.

    Pemerintah pun memberi dukungan kepada PIK 2 melalui pengembangan PSN yang lokasinya berdampingan dan terintegrasi dengan Proyek PIK2. Seperti yang diketahui, belum lama ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merilis 14 PSN baru di berbagai sektor. Di antaranya adalah 8 kawasan industri, 2 kawasan pariwisata, 2 jalan tol, 1 kawasan pendidikan, riset, dan teknologi kesehatan, serta 1 proyek migas lepas pantai.

    Dari 14 PSN baru tersebut, salah satu di antaranya berdampingan dan terima dengan Proyek PIK 2, yakni Proyek Strategis Nasional PIK2 yang bertema Green Area dan Eco-City yang dinamai Tropical Coastland. Artinya, persepsi bahwa seluruh proyek PIK 2 merupakan PSN kurang tepat. Sebab, ruang lingkup PSN yang dimaksud pemerintah tersebut berdampingan dan terintegrasi dengan Proyek PIK2.

    “Salah satu PSN baru yang dikembangkan Pemerintah yakni Pengembangan Green Area dan Eco-City di lokasi PIK 2 yang berlokasi di Provinsi Banten,” ungkap Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, dalam keterangan resminya, dikutip Senin (25/11/2024).

    Pengembangan Green Area dan Eco-City menggunakan lahan seluas 1.856 hektar. Nantinya, lahan tersebut akan diubah menjadi destinasi pariwisata baru sekaligus dapat mengakomodasi kawasan wisata mangrove sebagai pengamanan pesisir alami.

    Masyarakat sekitar tentu akan mendapatkan manfaat dari kehadiran proyek PIK 2 yang terus berkembang secara pesat seiring berjalannya waktu. Salah satu upaya Agung Sedayu Group dan Salim Group dalam memperkuat sektor ekonomi adalah dengan merekrut tenaga kerja sekitar kawasan PIK 2.

    Sebagai informasi, Agung Sedayu Group dan Salim Group telah melaksanakan perekrutan tenaga kerja bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah sekitar PIK 2 pada Kamis, 20 Juni 2024 lalu. Persyaratannya pun tidak terbatas pada klasifikasi tertentu, sehingga perekrutan ini dapat membuka peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar.

    Lebih jauh, pengembang PIK 2 juga berkolaborasi dengan Komunitas Ibu Hebat dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapabilitas bagi Kader PKK se-Kecamatan Teluknaga pada Rabu, 12 Juni 2024 silam yang berlokasi di Cafe Lampion Kecamatan Teluknaga.

    Kegiatan Workshop Digitalisasi kali ini mengangkat tema ‘Empowering Women for a Better Future’. Tema ini memiliki makna bahwa menjadi seorang ibu rumah tangga bukanlah sebuah halangan untuk tetap produktif dan berdaya. Bukan pula berarti mimpi-mimpi yang telah dipupuk selama ini akan hilang begitu saja.

    Pada kegiatan tersebut, kader PKK yang notabene adalah ibu rumah tangga diberikan modal untuk mendapatkan cuan dari rumah. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan Kader PKK dapat mengaplikasikan ilmu yang telah disampaikan dan menyerap seluruh peluang yang ada agar dapat meningkatkan taraf perekonomian keluarga.

    (dpu/dpu)

  • Pekerjaan Rumah Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Pengamat: Judi Online

    Pekerjaan Rumah Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Pengamat: Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemberantasan judi online dinilai sebagai pekerjaan rumah utama yang harus diselesaikan Plt Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Brigjen Pol Alexander Sabar.

    Direktur Eksekutif ICT sekaligus pengamat ekonomi digital, Heru Sutadi bakal menunggu kiprah dariDirjen ini merupakan nomenklatur baru sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Heru mengatakan bahwa dirinya ingin melihat apakah Alexander mampu mengembangkan pihak yang juga bertanggung jawab di internal Komdigi terkait beking judi online. Sebab sampai sekarang atasan pada tersangka oknum komdigi belum disentuh.

    “Kemudian kita nantikan kerja nya membersihkan ruang digital Indonesia dari judi online, pornografi maupun e-commerce yang menjual produk ilegal, penipuan, meningkatkan keamanan data dan keamanan siber,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (26/11/2024).

    Untuk diketahui, saat ini jumlah konten judi online yang telah diblokir Komdigi mencapai 5,2 juta konten. Komdigi menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai website-website yang mempromosikan judi online. 

    Selain itu, Heru juga mengharapkan Alexander dapat membongkar akun-akun media sosial yang memiliki username Fufufafa, guna mencegah kesalahan persepsi di masyarakat luas. 

    Heru menyoroti penunjukan Alexander sebagai Plt Dirjen Pengawasan Digital dilakukan secara langsung dan tanpa adanya seleksi.

    “Sebab di dalam Komdigi kan ada yang memang punya kemampuan dan bisa meningkat karirnya tapi terhambat karena pejabat sebelumnya masih menjabat,” ucap Heru.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid menunjuk perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Brigjen Pol Alexander Sabar, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi).

    Penunjukan Alexander, yang memiliki latar belakang penegakan hukum, pengawasan dunia maya, dan penanganan kasus kejahatan digital, adalah bagian dari upaya menghadapi tantangan era digital saat ini.

    Tantangan ini mencakup pencurian data, penyebaran konten ilegal, hingga judi online, yang membutuhkan kolaborasi erat antar lembaga, khususnya dengan aparat penegak hukum.

    “Kolaborasi antara Komdigi dan lembaga penegak hukum sangat diperlukan, terutama dalam situasi genting seperti sekarang untuk merespons ancaman digital yang makin kompleks, terutama pada isu judi online yang sangat merugikan masyarakat,” kata Meutya dalam keteranganya, Senin (25/11/2024).

  • Akses Internet Saat Pilkada Hingga Saham LQ45

    Akses Internet Saat Pilkada Hingga Saham LQ45

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan sistem informasi aplikasi untuk mendukung keamanan siber Pemilihan kepada daerah atau Pilkada serentak pada rabu (27/11/2024).

    Dengan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), KPU membentuk gugus tugas siber.

    Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos menyebut bahwa keberadaan gugus tugas siber tersebut diperlukan sebagai langkah antisipasi jika terjadi gangguan siber pada saat Pilkada berlangsung.

    Selain soal persiapan KPU jelang Pilkada 2024, terdapat informasi komprehensif lainnya yang menjadi pilihan redaksi BisnisIndonesia.id pada Selasa (26/22/2024). Di antaranya adalah:

    1. Mengamankan Akses Internet di Pilkada Serentak 2024
    Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos mengungkapkan bahwa dua hari menjelang pelaksanaan Pilkada, KPU terus melakukan persiapan, termasuk memastikan sistem informasi aplikasi yang digunakan, yaitu Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

    Sirekap, imbuhnya, digunakan sebagai alat bantu penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Selama ini Sirekap digunakan untuk pendaftaran dan rekapitulasi data pemilih, baik untuk pemilu maupun pilkada.

    Sementara itu, Komdigi juga fokus meningkatkan jaringan internet di sejumlah titik blank spot menjelang Pilkada serentak, Rabu (27/11/2024). Setidaknya, Komdigi telah mengantongi data lokasi yang masih blank spot dan meningkatkan konektivitas internet di daerah tersebut.

    2. Bank Optimistis Meraup Berkah Musiman pada Akhir 2024
    Pelaku industri perbankan optimistis mampu meraup berkah musiman pada akhir 2024 seperti yang tecermin dalam Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO).

    SBPO merupakan survei yang melibatkan 93 bank untuk memperoleh gambaran dari industri perbankan tentang arah perekonomian, persepsi terhadap risiko perbankan serta arah atau tendensi bisnis perbankan secara kuartalan.

    Hasil survei menunjukkan bahwa pelaku industri perbankan optimistis terhadap kondisi industri pada kuartal IV/2024. Hal itu bertolak pada sejumlah sentimen musiman yang bisa mendorong kinerja makroekonomi, yakni kenaikan konsumsi masyarakat akibat perayaan Natal dan Tahun Baru.

    3. Menghitung Efek Berganda Pembebasan Pajak Rumah MBR
    Angin segar yang diberikan pemerintah melalui pembebasan Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dan mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari diyakini akan memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah.

    Pasalnya, berdasarkan data Susesnas Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka backlog atau kekurangan hunian mencapai 9,9 juta unit dimana sebesar 60% berasal dari kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) informal.

    Selama ini, pemerintah telah berusaha untuk membuat harga rumah MBR terjangkau. Salah satunya dengan mengatur harga maksimal rumah MBR melalui hunian dengan skema KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

    4. Mencari Cahaya Saham LQ45 Bersinar
    Indeks LQ45 masih mencatatkan kinerja jeblok sepanjang tahun berjalan. Beberapa sentimen tersisa agar konstituen yang berisi 45 emiten berkapitalisasi besar ini kembali bersinar.
    Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat indeks LQ45 melemah 9.64% sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YtD) ke level 877,02 hingga akhir pekan lalu, Jumat (22/11/2024).

    Penurunannya berbarengan dengan kemenangan Donald Trump dalam kontestasi Pemilihan Presiden Amerika Serikat. Indeks LQ45 turun 5,3% dalam sebulan perdagangan terakhir.

    5. Efek Bumerang Kenaikan PPN Pada Biaya Proyek Infrastruktur RI
    Rencana pemberlakuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% di tahun depan membuat dunia konstruksi infrastruktur menjadi was–was. Pasalnya, kenaikan tarif PPN tersebut diyakini berdampak pada naiknya sejumlah material konstruksi hingga biaya logistik selama masa pembangunan.

    Di sisi lain, pertumbuhan industri jasa konstruksi di Indonesia menunjukkan tren positif. Hingga semester 1/2024, nilai bisnis konstruksi di Indonesia mencapai Rp423,4 triliun atau 12,73% dari Rp3.325,1 triliun total APBN tahun 2024.

    Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) La Ode Safiul Akbar mengatakan pihaknya menolak rencana pemerintah mengerek pengenaan PPN menjadi 12% mulai Januari 2025. Menurutnya, implementasi PPN menjadi 12% bakal berdampak langsung pada harga material dan jasa konstruksi, yang akhirnya akan membebani kontraktor dan masyarakat pengguna infrastruktur. Selain itu, kenaikan PPN tersebut akan menghambat eksekusi proyek yang sudah direncanakan terutama proyek-proyek pemerintah.

  • Trump Tunjuk Scott Bessent Jadi Menkeu, Investor AS Bersorak-sorai

    Trump Tunjuk Scott Bessent Jadi Menkeu, Investor AS Bersorak-sorai

    Jakarta, CNBC Indonesia – Penunjukan Scott Bessent sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden terpilih Donald Trump mendapat tanggapan positif dari pasar saham Amerika Serikat (AS). Langkah ini dinilai memperkuat kepercayaan pasar terhadap pemerintahan Trump yang akan datang, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inflasi yang terkendali.

    Setelah pengumuman pada Jumat (22/11/2024) malam, bursa saham berjangka menggeliat, sementara imbal hasil obligasi menurun pada Senin (25/11/2024) pagi. Bessent, figur yang dihormati di Wall Street, dianggap memiliki filosofi ekonomi yang sejalan dengan visi Trump.

    “Penunjukan ini akan menyenangkan pasar, mengingat pemahaman mendalam Bessent tentang pasar keuangan dan ekonomi, khususnya pasar obligasi yang sangat penting bagi agenda pemerintahan Trump,” ujar Sarah Bianchi, Kepala Strategi Politik Internasional dan Kebijakan Publik di Evercore ISI, dilansir CNBC International.

    Tom Lee dari Fundstrat Global Advisors menyebut bahwa penunjukan Bessent memperkuat persepsi pasar bahwa pemerintahan Trump mendukung pertumbuhan pasar saham.

    Ed Mills dari Raymond James juga menekankan bahwa pencapaian agenda Trump melalui pertumbuhan ekonomi, dibandingkan pemotongan anggaran besar-besaran, akan dipandang positif oleh pasar.

    Langkah ini menandai awal pemerintahan Trump dengan fokus pada kredibilitas pasar dan optimisme pertumbuhan ekonomi yang kuat.

    Dalam wawancara dengan CNBC setelah kemenangan Trump, Bessent mengatakan bahwa agenda ekonomi Trump bertujuan menurunkan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan bahwa inflasi tinggi seperti yang terjadi di era pemerintahan sebelumnya tidak akan terulang.

    “Presiden Trump memiliki ide-ide yang sangat baik, dan yang terakhir diinginkannya adalah memicu inflasi,” kata Bessent.

    Ia juga menyebutkan bahwa pasar obligasi merespons positif, mengindikasikan optimisme terhadap kebijakan pertumbuhan ekonomi yang direncanakan.

    Bessent memiliki tiga strategi utama, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 3% per tahun, mengurangi defisit anggaran menjadi 3% dari PDB, dan meningkatkan produksi minyak hingga tiga juta barel per hari.

    “Strategi ini dapat mengurangi risiko dari utang nasional yang terus membengkak,” tambahnya.

    Respons Politik

    Meskipun banyak pihak optimistis terhadap konfirmasi Bessent di Senat, beberapa suara skeptis muncul.

    Senator Elizabeth Warren, misalnya, mempertanyakan apakah Bessent dapat memprioritaskan kepentingan pekerja Amerika dibandingkan investor Wall Street.

    Namun, Greg Valliere, Kepala Strategi Kebijakan AS di AGF Investments, yakin bahwa Bessent akan “lolos dengan mudah” dalam proses konfirmasi. Ia juga diperkirakan menjadi tokoh moderat dalam kabinet Trump, memberikan keseimbangan terhadap agenda perdagangan yang lebih agresif.

    (luc/luc)

  • Pengamat Soroti Pengunaan Sirekap pada Pilkada Serentak 2024

    Pengamat Soroti Pengunaan Sirekap pada Pilkada Serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat keamanan siber Alfons Tanujaya menyebut penggunaan kembali Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) perlu menjadi perhatian khusus.

    Alfons mengharapkan pemakaian sistem aplikasi Sirekap di Pilkada serentak sudah disempurnakan, agar tidak menimbulkan kekisruhan seperti Pemilu lalu.

    “Sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan persepsi yang negatif dari masyarakat itu saja hal yang paling utama yang harus diperhatikan oleh KPU,” kata Alfons kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).

    Meski begitu, pada Pilkada serentak 2024, Alfons melihat kekacauan akibat manipulasi data pada Pilkada 2024 masih relatif rendah.

    Sebab, data yang ada berbentuk secara fisik dan untuk mengubah itu harus melakukan akses fisik beda jika dilakukan full digital.

    “Jadi sebenarnya prioritas pertama pencoblosan itu masih manual kok jadi ya. Saya tidak melihat ada hal yang sangat krusial yang perlu dilindungi,” ucapnya.

    Di sisi lain, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISSREC, Pratama Persada menilai sistem pertahanan siber yang dimiliki oleh KPU seharusnya sudah cukup kuat jelang Pilkada serentak 2024.

    Namun, Pratama melihat KPU perlu melakukan perbaikan dari sisi Infrastruktur IT yang dipergunakan oleh Sirekap, salah satunya adalah penggunaan server yang berlokasi di Indonesia.

    “Dalam hal ini KPU bisa bekerja sama dengan berbagai ISP dan perusahaan penyedia layanan data center untuk menyediakan infrastruktur seperti Server, Koneksi Internet, serta berbagai perangkat pengamanan siber,” ucap Pratama.

    Pratama menyebut data center tersebut harus berlokasi di Indonesia, baik di lokasi milik KPU atau di lokasi milik ISP atau perusahaan penyedia layanan data center lokal Indonesia.

    Karena dampak penggunaan data center milik asing baik berada didalam negeri maupun di luar negeri sama berbahayanya untuk data sepenting Pilkada untuk disimpan pada infrastruktur milik orang lain.

    “Karena berarti pihak lain akan memiliki akses kedalam server untuk merubah, merusak, merekayasa atau bahkan menghancurkan data yang ada didalam sistem,“ ucapnya.

    Adapun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan gugus tugas siber guna mengamankan Pilkada Serentak 2024. Adapun pencoblosan Pilkada Serentak 2024 bakal dilakukan lusa atau Rabu 27 November 2024.

    Komisioner KPU, Betty Epsilon Idroos mengatakan bahwa dua hari jelang pelaksanaan Pilkada pihaknya sudah menyiapkan banyak hal, salah satunya sistem informasi aplikasi.

    Betty menyebut, aplikas tersebut nantinya dipakai sebagai “alat bantu” penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Salah satunya adalah Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

    Sirekap sendiri adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk pendaftaran dan rekapitulasi data pemilih dalam proses pemilu di Indonesia. 

    Sistem ini dikembangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempermudah pemutakhiran data pemilih, baik untuk Pemilu maupun Pilkada.

    “Termasuk diantaranya Sistem Informasi Dana Kampanye (Sikadeka) dan Sistem Informasi Logistik (Silog),” kata Betty kepada Bisnis, Senin (25/11/2024).

  • Pj Wali Kota Kediri Buka Sosialisasi Antikorupsi Sinergitas APIP-APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat

    Pj Wali Kota Kediri Buka Sosialisasi Antikorupsi Sinergitas APIP-APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah membuka Sosialisasi Antikorupsi dengan tema ‘Sinergitas APIP-APH dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat’. Acara diselenggarakan di Grand Surya, Senin (25/11/2024).

    Terdapat empat narasumber yang menyampaikan materi, yakni, Ahli Hukum Fakultas Hukum UGM Richo Andi Wijaya, Staf Teknis Kebijakan Publik Dirjen Bangda Kemendagri Mendra Wijaya, Jaksa Fungsional Bidang Intelijen Wahyu Wasono, dan Kepala Unit Tipikor Polres Kediri Kota Iwan Sulaiman.

    “Saya memgapresiasi terselenggaranya acara ini. Seperti kita tahu korupsi merupakan penyakit sosial yang merusak dan merugikan bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Sehingga harus diberantas,” ujarnya.

    Pj Wali Kota Kediri mengungkapkan saat ini masih banyak pengaduan masyarakat kepada Pemkot Kediri maupun Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dugaan mal-administrasi atau dugaan tindak pidana korupsi.

    Sehingga harus disikapi dan ditangani sesuai aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, yang menegaskan administrasi pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel.

    Salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan meningkatkan pengaduan masyarakat. “Kita semua sepakat bahwa diperlukan adanya penyamaan persepsi antara APIP dan APH dalam menangani pengaduan masyarakat. Khususnya terkait tindak pidana korupsi,” ungkapnya.

    APIP memiliki tugas mengawasi dan mengusut kesalahan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan APH bertugas mengusut dan menindaklanjuti tindak pidana. Namun dalam praktiknya seringkali terjadi perbedaan penafsiran terhadap batas antara kesalahan administrasi dan tindak pidana, yang berpotensi menghambat proses penanganan pengaduan.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah membuka Sosialisasi Antikorupsi dengan tema ‘Sinergitas APIP-APH

    Oleh karena itu, melalui acara ini Pemkot Kediri berupaya memperkuat sinergitas antara APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat.

    “Semoga kolaborasi ini dapat menjadi pedoman operasional dalam melakukan koordinasi. Sehingga ke depan laporan, atau aduan dari masyarakat dapat ditangani lebih cepat, akurat dan efektif. Sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” ungkapnya.

    Zanariah menjelaskan pengaduan masyarakat merupakan cerminan dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui pengaduan, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, atau laporan terkait pelayanan publik yang diterima. Oleh karena itu, penting untuk memahami tata cara penanganan pengaduan yang benar, serta jenis-jenis aduan yang dapat ditindaklanjuti.

    Disamping itu APIP dan APH perlu bekerjasama dalam menyosialisasikan sistem pengaduan yang ada, serta proses yang harus dilalui. Agar masyarakat semakin aware mengenai pentingnya pengaduan yang transparan dan akuntabel. Zanariah mengajak seluruh masyarakat Kota Kediri untuk memanfaatkan kanal pengaduan yang telah disediakan.

    “Acara yang melibatkan sinergitas antara APIP dan APH menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan sinergi yang kuat serta dukungan masyarakat saya optimis kita dapat mewujudkan Kota Kediri sebagai kota yang bersih dari korupsi. Serta memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat,” jelasnya.

    Kegiatan ini diikuti oleh 44 orang dari OPD, perwakilan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pelaku usaha, dan media masa. Turut hadir, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten, Kepala OPD, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Ekonomi Membaik, OJK Pede Kinerja Perbankan Makin Kinclong – Page 3

    Ekonomi Membaik, OJK Pede Kinerja Perbankan Makin Kinclong – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan bahwa OJK terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja perbankan dengan harapan agar bank dapat mencapai pertumbuhan kinerja sesuai yang telah ditetapkan pada Rencana Bisnis Bank. Salah satu alat pemantauan yang dilakukan adalah melalui Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO).

    Pada pelaksanaan SBPO triwulan IV-2024 yang melibatkan 93 bank responden menunjukkan responden optimis bahwa kinerja perbankan akan semakin baik pada triwulan IV-2024.

    Optimisme perbankan tecermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) yang tercatat sebesar 66 (zona optimis), didorong oleh ekspektasi membaiknya kondisi makroekonomi domestik, peningkatan fungsi intermediasi perbankan dan implementasi manajemen risiko yang prudent ditengah kondisi makroekonomi global relatif masih kurang kondusif. Keyakinan membaiknya kondisi makroekonomi domestik terutama disebabkan oleh perkiraan membaiknya ekonomi domestik (PDB) dan perkiraan BI-Rate yang cenderung menurun.

    PDB yang diperkirakan cukup baik didorong oleh konsumsi masyarakat yang diperkirakan meningkat pada periode libur nataru (natal dan tahun baru). Selain itu, faktor meningkatnya belanja pemerintah dengan pelaksanaan PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) serentak pada November 2024 ikut menjadi faktor positif.

    Di sisi perbankan, mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan pada triwulan IV-2024 masih terjaga dan terkendali, yang terlihat dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 55 atau tergolong dalam risiko yang cukup manageable, khususnya dengan keyakinan bahwa risiko kredit dan risiko pasar yang tetap terjaga.

    Kualitas kredit diyakini tetap terjaga baik dan PDN pada level rendah dan posisi long, sementara rentabilitas diperkirakan meningkat seiring dengan kenaikan penyaluran kredit dan cost of funds yang berangsur menurun. Dalam pada itu, risiko likuiditas juga diperkirakan masih terjaga stabil dibandingkan triwulan sebelumnya.

     

  • Urgensi korporasi menjaga reputasi di era media sosial

    Urgensi korporasi menjaga reputasi di era media sosial

    Ilustrasi – Petugas mendeteksi berita hoaks yang beredar di jejaring media sosial. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

    Urgensi korporasi menjaga reputasi di era media sosial
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 25 November 2024 – 12:15 WIB

    Elshinta.com – Jaishri Jethwaney dalam bukunya Corporate Communication menyebutkan membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi suatu organisasi (perusahaan) untuk membangun reputasi. Namun, reputasi itu bisa rusak dalam sekejap hanya karena salah langkah.

    Oleh karena itu, banyak perusahaan besar termasuk badan usaha milik negara (BUMN) menyiapkan strategi komunikasi ke depan demi menjaga reputasinya. Kehancuran reputasi yang dialami perusahaan besar akan berpengaruh terhadap pelanggan, investor, dan bagi yang sudah menjadi perusahaan publik bakal berpengaruh terhadap pemegang saham.

    Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga  secara tegas mengingatkan pentingnya transparansi informasi bagi BUMN di mana semua kebijakan dan hal-hal yang menjadi pertanyaan publik harus dijawab secara tuntas sehingga informasi tidak liar dan tidak pula  membawa dampak negatif bagi BUMN.

    Pemanfaatan media sosial secara tepat akan mendukung upaya-upaya menjaga reputasi perusahaan, terutama dalam meningkatkan citra dan persepsi masyarakat terhadap BUMN.

    Lantas bagaimana dengan perusahaan (organisasi) yang tengah mengalami permasalahan dalam membangun reputasi? Beberapa perusahaan besar membentuk komunikasi korporat yang struktur dan tanggung jawabnya langsung di bawah direksi (manajemen puncak). Tujuannya apabila terjadi permasalahan maka tim komunikasi ini bisa dengan cepat melakukan penanganan.

    Monitor media menjadi kewajiban bagi perusahaan terutama terkait dengan pemberitaan yang menyangkut reputasi. Apalagi di era media sosial seperti sekarang ini, yang membuat isu bisa menjadi viral dalam sekejap, tentunya membutuhkan penanganan yang juga cepat dan terukur.

    Penting juga membina hubungan dengan media arus utama. Tujuannya, ketika korporasi mengalami permasalahan yang bisa mengancam reputasinya maka tim komunikasi dapat menyampaikan duduk persoalan kepada media arus utama. Sampaikan seluruh fakta yang ada dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan coba-coba menyembunyikan fakta atau bahkan berbohong (menyangkal) karena bakal terungkap, yang malah membuat reputasi perusahaan kian terpuruk.

    Kunci dalam mempertahankan atau bahkan meningkatkan reputasi di BUMN adalah dengan menjaga kepercayaan, kredibilitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan di lingkup BUMN meliputi kementerian yang menjadi naungannya, masyarakat di sekitar daerah operasi, investor, pemegang saham, dan yang tidak kalah penting adalah karyawan.

    Karyawan merupakan benteng terakhir ketika perusahaan mengalami krisis. Tim komunikasi akan percuma menyampaikan informasi ke berbagai pihak apabila karyawan tidak mengerti duduk persoalan dan strategi apa yang tengah dilakukan perusahaan. Karyawan juga bisa menjadi pendukung tatkala perusahaan tengah didera krisis. Ketika terjadi krisis, maka penting menyampaikan pertama kalinya kepada karyawan.

    Isu-isu yang berkembang memang bisa dengan cepat berubah, tapi melalui monitor media bisa terlihat perbandingan antara berita negatif dan positif. Tugas dari tim komunikasi itu bagaimana membuat berita-berita negatif itu menjadi positif. Banyak alat (tools) yang dipakai di antaranya dengan memperbanyak kegiatan (event) baik yang melibatkan masyarakat, media, atau lainnya, kemudian program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) harus secara berkala diselenggarakan.

    Dalam beberapa kasus, korporasi menghadirkan acara dialog (talkshow) meski yang dipakai sebagai tema tidak ada kaitan langsung dengan krisis yang tengah dihadapi. Namun kegiatan ini lebih untuk mendekatkan diri kepada masyarakat maupun media.

    Penting juga untuk melibatkan pihak di luar yang berbicara tentang perusahaan sebagai contoh dari akademisi, pengamat, tokoh masyarakat, dan sebagainya yang bisa memberikan dukungan positif terhadap perusahaan. Sebagai contoh untuk menghadapi aktivis di bidang lingkungan, tentunya untuk memberikan gambaran yang sebenarnya bisa menggunakan pakar atau akademisi di bidang lingkungan.
     
    Peran direksi

    Salah satu tolok ukur keberhasilan BUMN dan korporasi menjaga reputasi dapat dilihat dari perusahaan yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menilik indeks BUMN 20 yang merupakan kumpulan saham-saham BUMN tetap tumbuh 3,34 pada tahun 2023.

    Artinya, beberapa BUMN, termasuk yang tengah berperkara dengan hukum, tetap menjaga reputasinya meski belum sepenuhnya menyamai pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan (seluruh emiten BEI) yang bertumbuh 6,16 persen pada tahun yang sama.

    Direksi (CEO) dan BUMN merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk menyiapkan strategi perusahaan sehingga menjadi tugas dari komunikasi korporat untuk memberikan masukan bahkan menyiapkan naskah pidato, dialog, hingga pernyataan pers yang senada dengan arah kebijakan perusahaan.

    Saat memberikan materi di rapat umum pemegang saham (RUPS), semua harus dipersiapkan dengan matang menyesuaikan dengan strategi perusahaan. Bila perusahaan tengah mengalami kerugian, hendaknya hal itu disampaikan kepada pemegang saham atau kepada publik terkait penyebab dan langkah-langkah perbaikan ke depan.

    Berikut tugas dari komunikasi korporat di BUMN secara umum mulai dari: manajemen reputasi, memberikan dukungan terhadap produk, mengembangkan strategi perusahaan, menjaga relasi dengan komunitas, program tanggung jawab sosial perusahaan, program penghijauan, mengatasi krisis, dan menguatkan jenama (rebranding).

    Hal ini senada yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir yang menginstruksikan semua BUMN agar lebih efektif dan transparan dalam berkomunikasi demi meningkatkan reputasi. Terkait hal itu, dia meminta seluruh perusahaan BUMN lebih terbuka terhadap perkembangan komunikasi di era digital termasuk merespons berita-berita yang bergulir di media sosial.

    Erick minta semua perusahaan BUMN untuk lebih efektif dan transparan dalam berkomunikasi, demi meningkatkan reputasi BUMN. Ia juga menekankan, agar setiap perusahaan BUMN untuk terbuka terhadap perkembangan komunikasi di era digital, termasuk segala respons yang bergulir di media sosial.

    Dia juga mengingatkan direksi dan jajaran manajemen di BUMN untuk tidak alergi terhadap berita-berita yang berkembang di media sosial. Setiap komentar atau respons yang masuk harus diterima, dicerna, dan serta dijadikan bahan perbaikan, serta dipakai untuk bahan komunikasi dua arah.

    Dengan demikian, penguatan manajemen reputasi perusahaan atau dikenal dengan istilah corporate reputation management (CRM) menjadi hal terpenting ke depan. Apalagi dengan kian berkembangnya teknologi digital yang membuat orang dalam bermedia sosial bisa mengunggah konten multimedia (gambar, suara, dan video) yang bisa memberi pengaruh lebih kuat (powerful).

    CRM yang kuat sangat bergantung pada beberapa faktor,  antara lain, seberapa jauh memahami kondisi perusahaan mulai dari kinerja, keunggulan kompetitif, jangkauan produk dan pelayanan, tata kelola, tanggung jawab sosial perusahaan, dan kepercayaan pemegang saham.

    Kemudian juga penting untuk menyiapkan program berkelanjutan untuk membangun reputasi perusahaan mengacu kepada keunggulan-keunggulan yang dimiliki. Ketika terjadi krisis, maka perlu dibuatkan parameter untuk mengukur seberapa cepat bisa bangkit (pulih). Bagaimana media bisa membaca kinerja perusahaan pada masa krisis karena ini erat kaitannya dengan apa yang dirasakan pemangku kepentingan (stakeholders).

    Tugas dari CRM ini memastikan reputasi perusahaan tetap terjaga dalam kondisi perusahaan pada roda teratas atau di saat mengalami krisis (roda di bawah) sehingga baik tidak ada krisis atau terjadi krisis, CRM harus tetap menjalankan tugas untuk menjaga reputasi perusahaan.

    Kunci dari semua ini dengan secara berkala melakukan monitoring di media sosial dan media massa. Awal terjadinya krisis, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, justru bisa termonitor dari media sehingga langkah-langkah penanganan bisa dilaksanakan sedini mungkin untuk tidak terjebak dalam krisis berkepanjangan.

    Salah satu krisis yang dapat diprediksi adalah kebijakan ekonomi kaitannya dengan perdagangan internasional. Sebut ada BUMN yang produknya bergantung pada ekspor, tatkala terjadi masalah di negara tujuan utama tentunya bakal berpengaruh terhadap perusahaan. Di sini peran dari CRM untuk segera melakukan berbagai aksi korporasi agar tidak terjebak di dalam krisis berkepanjangan.

    Kolaborasi

    Kunci dari keberhasilan BUMN dan korporasi untuk menjaga reputasi di era media sosial adalah menjalin kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Karena itu, ketika menghadapi krisis maka peran dari pemangku kepentingan sangat penting. Ibarat tetangga di dalam kawasan perumahan, apabila pemilik rumah tersangkut masalah hukum, jangan sampai malah dikucilkan, tetapi justru diberikan dukungan.

    Hal serupa juga dialami BUMN apabila bisa menjalin kerja sama yang baik dengan masyarakat sekitar, komunitas, media massa, pemegang saham, investor, Pemerintah Pusat/ daerah, ditambah dengan pemengaruh (influencer di era media sosial) bisa menjadi penyelamat tatkala perusahaan mengalami krisis.

    Komunikasi dengan pihak-pihak tersebut harus terjalin secara berkesinambungan. Jangan ada kesan merasa dibutuhkan kalau ada masalah. Oleh karena itu, penting komunikasi korporat BUMN menyelenggarakan berbagai aktivitas yang melibatkan para pemangku kepentingan secara berkesinambungan.

    Apakah itu termasuk ekonomi biaya tinggi? Tentunya maksudnya bukan demikian. Melakukan pemeliharaan (maintenance) terhadap lingkungan memang menjadi program perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia. Mereka paham biaya untuk memperbaiki reputasi yang rusak membutuhkan biaya yang besar juga sehingga penting untuk memelihara hubungan dengan pemangku kepentingan.

    Sekadar mengajak pimpinan komunitas minum kopi di tengah kondisi yang kondusif (sedang tidak krisis) dan hanya ngobrol dan berdiskusi tentang sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kondisi perusahaan, bisa menjadi salah satu cara untuk membina hubungan.

    Tugas dari pejabat komunikasi korporat memetakan pemangku kepentingan, baik di lingkup internal maupun eksternal. Kemudian disiapkan masing-masing treatment (penanganan) yang cocok termasuk mengatur jadwal kegiatan, penganggaran termasuk bahasan apa yang cocok untuk disampaikan.

    Tentunya akan berbeda pesan komunikasi yang disampaikan pada program makan bergizi gratis dengan masyarakat sekitar terkait dengan lapangan kerja yang tersedia. Untuk pesan ini memang harus disiapkan secara matang dan terarah tetapi mengena terhadap sasaran (khalayak).

    Penting juga untuk menyiapkan sejumlah skenario yang bakal dipakai apabila terjadi krisis. Skenario ini tentunya berhubungan erat dengan bidang usaha dari perusahaan atau BUMN. Apa saja upaya restrukturisasi yang dilakukan, langkah apa saja yang disiapkan, termasuk pesan komunikasi yang akan disampaikan. Sebutlah perusahaan tambang yang erat kaitannya dengan krisis kebencanaan. Kasus depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara yang terbakar menjadi pembelajaran penanganan krisis.

    Sumber : Antara