Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Goodie Bag Bantuan Wapres Gibran Viral, Netizen: APBN atau Uang Pribadi?

    Goodie Bag Bantuan Wapres Gibran Viral, Netizen: APBN atau Uang Pribadi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bantuan sosial yang dikemas dalam goodie bag bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran” menjadi sorotan publik setelah muncul di media sosial (Medsos).

    Salah seorang pengguna X (dulu Twitter) dengan akun @itsquaileggs mempertanyakan sumber dana bantuan tersebut.

    “Ini pake uang pribadi Gibran kah? Atau pake APBN atau uang rakyat?” tulis @itsquaileggs dalam unggahannya (29/11/2024).

    Unggahan itu memancing netizen lainnya untuk berkomentar, ia mengaitkan pola ini dengan cara mantan Presiden Jokowi (dikenal dengan nama kecil Mulyono) mengelola bantuan sosial di masa lalu.

    “Kalau pake APBN berarti memang persis Mulyono (Jokowi) dulu,” cetusnya.

    Ia menyoroti bantuan sosial dari pejabat publik yang kerap menjadi perhatian, terutama terkait transparansi sumber pendanaannya.

    Pengemasan bantuan yang mencantumkan nama pejabat dapat memunculkan persepsi bahwa dana tersebut bersumber dari pribadi, meskipun kenyataannya berasal dari anggaran negara.

    “Bansos untuk rakyat yang sumbernya dari uang rakyat tapi diklaim bansos Jokowi seolah-olah itu berasal dari kedermawanan Mulyono,” tandasnya.

    Sebelumnya, unggahan mengenai sembako bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran” mendadak viral di media sosial (Medsos).

    Sembako tersebut diketahui berasal dari Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dan diberikan kepada warga terdampak banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur.

    Dalam foto yang beredar, bantuan itu dikemas dalam sebuah tas jinjing berwarna biru dengan logo Istana Wakil Presiden. Di bawah logo tersebut, tertulis “Bantuan Wapres Gibran.”

  • 1.104 prajurit taruna Akademi TNI/Akpol diwisuda di Akmil Magelang

    1.104 prajurit taruna Akademi TNI/Akpol diwisuda di Akmil Magelang

    Pendidikan dasar integratif bukanlah sekadar konsep, melainkan juga praktik nyata guna menyatukan persepsi dua institusi besar, TNI dan Polri.

    Magelang (ANTARA) – Sebanyak 1.104 prajurit taruna Akademi TNI dan taruna/taruni Akademi Kepolisian (Akpol) mengikuti upacara wisuda di Lapangan Saptamarga Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

    Mereka terdiri atas 430 taruna Akademi Militer, 200 taruna Angkatan Laut, 149 taruna Akademi Angkatan Udara, dan 325 taruna/taruni Akpol.

    “Mereka telah berhasil menyelesaikan pendidikan dasar integratif selama 4 bulan,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Magelang, Jawa Tengah, Jumat.

    Pendidikan ini, kata dia, merupakan langkah awal dalam perjalanan karier mereka menuju cita-cita menjadi perwira TNI/Polri yang tangguh berkarakter dan berintegritas dalam mengawal bangsa dan negara menuju Indonesia Emas 2045.

    Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan bahwa pendidikan dasar integratif untuk membentuk prajurit taruna Akademi TNI dan taruna/taruni Akpol menjadi institusi yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menanamkan semangat integrasi antara TNI dan Polri yang menjadi fondasi penting, sinergi, dan aktivitas TNI/Polri dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara.

    Panglima TNI menegaskan bahwa pendidikan dasar integratif bukanlah sekadar konsep, melainkan juga praktik nyata guna menyatukan persepsi dua institusi besar, yaitu TNI dan Polri, guna menghadapi berbagai tantangan bangsa.

    “Selama pendidikan integratif para taruna dan taruni berkesempatan untuk mempelajari potensi dan karakter satu sama lain,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa taruna dan taruni wisuda hari ini adalah awal dari pendidikan lanjutan sebagai seorang taruna dan taruni di akademi TNI dan Akpol yang memerlukan komitmen , kedisiplinan, semangat belajar, dan dedikasi yang lebih tinggi.

    “Jadikan keberhasilan yang diraih saat ini sebagai modal kepercayaan diri dan kepribadian yang tangguh dalam menempuh pendidikan selanjutnya,” pesan Panglima TNI.

    Jenderal TNI Agus Subiyanto berharap mereka dapat terus menjaga dan memupuk semangat dan mentalitas integrasi yang telah tertanam selama pendidikan ini walaupun menempuh pendidikan di tempat yang berbeda.

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berpesan kepada mereka untuk meningkatkan motivasi belajar dan berlatih karena keberhasilan hanya milik mereka yang mempersiapkan diri dengan baik serta tidak pernah lelah dalam berusaha.

    Jenderal Pol. Listyo Sigit menuturkan pendidikan dasar integratif kemitraan Akademi TNI dan Akpol yang telah mereka tempuh merupakan wujud penanaman nilai-nilai sinergitas soliditas sejak dini untuk membentuk ikatan emosional yang erat.

    “Hal tersebut sangatlah penting agar kelak para taruna menjadi perwira-perwira muda yang mampu bekerja sama dan bahu membahu dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa serta menyukseskan misi Astacita guna mewujudkan Indonesia sebagai negara kuat, terhormat, dan sejahtera,” katanya.

    Oleh karena itu, kata Kapolri, taruna harus terus menempa diri guna membentuk karakter unggul sebagai cerminan seorang taruna sejati yang tanggap tanggon dan trengginas serta menamkan sikap prajurit yang berjiwa saptamarga yang berpedoman pada sumpah prajurit dan 8 wajib TNI serta bhayangkara negara yang senantiasa berpegang teguh pada tibrata dan caturprasetya.

    “Tentunya nilai-nilai tersebut harus terpatri kuat dalam diri setiap taruna sebagai fondasi utama, baik selama pendidikan maupun saat menjalani tugas di lapangan,” katanya.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kenapa "Quick Count" Perlu? Nasional 29 November 2024

    Kenapa "Quick Count" Perlu? Nasional 29 November 2024

    Kenapa “Quick Count” Perlu?
    Pengajar pada Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung
    PERHELATAN
    politik, seperti Pemilu atau
    Pilkada
    , adalah momen penting tetapi sering kali diiringi dengan tingkat stres yang tinggi di masyarakat. Ketegangan politik di masyarakat mencapai puncaknya pada saat setelah pemilu selesai.
    Rasa ingin tahu masyarakat untuk mendapat informasi yang cepat menjadi salah satu faktor utama penyebab ketegangan. Oleh sebab itu, perlu ada instrumen untuk merespons rasa ingin tahu publik dengan cepat dan efisien.
    Di era informasi saat ini masyarakat memiliki ekspektasi untuk mendapatkan jawaban secepat mungkin dan cenderung ingin instan.
    Sementara itu, menunggu hasil resmi dari KPU sering kali memakan waktu berminggu-minggu, sehingga dapat menimbulkan kecemasan kolektif.
    Sehubungan dengan itu,
    hitung cepat
    atau
    quick count
    yang menawarkan proyeksi awal sangat berguna untuk menjembatani kebutuhan ini. Meskipun bersifat sementara,
    quick count
    mampu sedikit menenangkan banyak pihak, kecuali bagi kontestan yang persentase hasil hitung cepatnya tertinggal.
    Walaupun tidak memiliki kekuatan hukum seperti hasil resmi komisi pemilihan,
    quick count
    (QC) yang dilakukan oleh lembaga kredibel menjadi alat penting untuk memberikan jawaban awal bagi publik yang tidak sabar menunggu hasil akhir.
    Meski demikian, penting untuk memastikan bahwa
    quick count
    dilakukan dengan metode yang transparan dan tidak memihak. Kredibilitas lembaga survei yang melakukan
    quick count
    sangat menentukan kepercayaan publik terhadap hasilnya.
    Tanpa transparansi,
    quick count
    justru dapat menjadi sumber konflik baru.
    Quick count
    yang kredibel memberikan manfaat signifikan dalam mengurangi stres politik masyarakat.
    Saat pemilih melihat proyeksi hasil yang valid dan terpercaya, mereka merasa lebih tenang. Selain itu,
    quick count
    yang kredibel dapat “menyelamatkan” media dan pengamat politik untuk tidak terjebak dalam spekulasi yang tidak terarah.
    Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, lembaga survei harus mempublikasikan metodologi mereka, termasuk bagaimana sampel TPS dipilih dan bagaimana data dihitung.
    Langkah-langkah ini penting untuk menunjukkan bahwa hasil
    quick count
    tidak dimanipulasi demi kepentingan politik tertentu.
    Quick count
    yang kredibel juga berperan dalam mencegah eskalasi ketegangan politik di antara para pendukung kandidat. Dengan memberikan gambaran awal yang netral, masyarakat cenderung lebih fokus pada proses resmi daripada berspekulasi tanpa dasar.
    Penting untuk memahamkan kepada masyarakat mengenai duduk perkara hasil
    quick count
    . Mereka perlu disadarkan bahwa
    quick count
    bukan hasil final, melainkan proyeksi dengan kemungkinan ada kesalahan tertentu.
    Pemahaman ini dapat membantu mengurangi efouria dan ekspektasi berlebihan.
    Hasil
    quick count
    sering dipersepsi oleh masyarakat sebagai hasil final pemilu, meskipun secara teknis hanyalah proyeksi awal berdasarkan metode statistik.
    Fenomena ini tidak jauh berbeda dengan bagaimana seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus hukum sering kali langsung dianggap bersalah oleh publik, meskipun proses hukum masih berlangsung.
    Kedua kasus ini menunjukkan betapa kuatnya persepsi terhadap “label awal” yang muncul, terutama ketika informasi tersebut berasal dari lembaga atau otoritas yang dianggap kredibel.
    Namun, keyakinan kebenaran pada hasil
    quick count
    terkadang sulit dibendung. Hasil
    quick count
    yang sering kali mirip dengan hasil resmi KPU membentuk kepercayaan besar di kalangan masyarakat bahwa
    quick count
    adalah prediksi yang “tidak mungkin salah.”
    Hasil
    quick count
    yang hampir selalu akurat membuat masyarakat sulit untuk membedakannya dari hasil resmi.
    Banyak masyarakat yang “tidak urusan” dengan
    margin of error
    . Mereka cenderung melihat angka yang muncul sebagai fakta final, bukan proyeksi berbasis sampel.
    Hal ini semakin diperkuat jika lembaga survei menggunakan bahasa yang meyakinkan, tanpa menyoroti keterbatasan metodologi mereka.
    Malapetaka sosial dan politik akan terjadi, jika hasil berbeda dengan hasil resmi. Masyarakat yang sudah memercayai
    quick count
    cenderung merasa kecewa dan akan mencurigai adanya kecurangan.
    Hal ini bisa memicu polarisasi sosial-politik, sebagaimana kesalahan dalam menetapkan tersangka bisa menciptakan ketidakadilan yang berujung pada konflik hukum.
    Jika para penyelenggara pemilu tidak kukuh dan taat asas, persepsi bahwa
    quick count
    adalah hasil pasti dapat menciptakan tekanan bagi mereka untuk segera mengonfirmasi hasil tersebut, bahkan jika proses resmi belum selesai.
    Tekanan ini dapat merusak kepercayaan terhadap proses demokrasi yang seharusnya menjunjung prinsip kehati-hatian.
    Media memiliki peran besar, sekaligus tanggung jawab, untuk menjelaskan kepada masyarakat perbedaan antara hasil
    quick count
    dan hasil resmi.
    Tanpa edukasi yang memadai dan “endorsment” dari media, publik akan terus memandang
    quick count
    sebagai hasil final, meskipun ada kemungkinan kecil terjadi perbedaan.
    Namun, malapetaka akibat dari
    quick count
    bisa terjadi dahsyat, jika para penyelenggaranya partisan terhadap kandidat tertentu.
    Data yang semestinya obyektif menjadi alat propaganda, menciptakan narasi kemenangan yang tak berdasar fakta.
    Publik, yang menggantungkan kepercayaannya pada hasil cepat ini, justru dimanipulasi untuk membenarkan ambisi politik kelompok tertentu.
    Quick count
    partisan dapat memicu ketegangan sosial. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan perhitungan resmi, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada sistem pemilu, yang dapat berujung pada konflik.
    Penyelenggara
    quick count
    memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga netralitas. Tanpa netralitas, akan terjadi “pengkhianatan” pada ilmu statistik, sekaligus juga terhadap masa depan demokrasi yang sehat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Analisis Poltracking soal Dharma-Kun Raih 10% Suara di Quick Count

    Analisis Poltracking soal Dharma-Kun Raih 10% Suara di Quick Count

    Jakarta –

    Poltracking Indonesia mengungkap bahwa kenaikan suara Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilgub Jakarta 2024 dipengaruhi oleh peralihan dukungan dari pemilih Ridwan Kamil-Suswono dan Pramono Anung-Rano Karno. Data Poltracking menunjukkan Dharma-Kun berhasil menarik pemilih alternatif.

    Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menjelaskan bahwa raihan signifikan suara Dharma-Kun berasal dari limpahan elektoral pemilih non-muslim yang sebelumnya dukung RK-Suswono dan Pramono-Rano. Menurutnya, Dharma-Kun menjadi muara elektoral dari dua kubu yang tampil dengan spektrum politik berbeda.

    “Raihan suara 10% Dharma-Kun di Pilgub Jakarta 2024 merupakan hasil limpahan elektoral dari simpul pemilih non-muslim yang sebelumnya mendukung Ridwan Kamil-Suswono dan Pram-Rano,” kata Masduri dalam keterangannya, Kamis (28/11/2024).

    Berdasarkan survei Poltracking di bulan November, sebanyak 60,5% pemilih non-muslim memberikan suara kepada Pramono-Rano, dan 23,7% memilih RK-Suswono. Dinamika peralihan elektoral terjadi seketika usai RK-Suswono dan Pramono-Rano meraih dukungan jelang hari pencoblosan.

    Sementara, Poltracking mencatat bahwa residu polarisasi Pilgub Jakarta 2017 masih memberikan dampak terhadap Pilgub Jakarta 2024. Polarisasi ini menciptakan kondisi kontraproduktif bagi para kandidat yang terasosiasi dengan kelompok tertentu.

    Masduri menyebut RK-Suswono mengalami penurunan dukungan dari pemilih non-muslim akibat persepsi publik terhadap dukungan FPI ke pasangan tersebut. Menurutnya, peralihan suara ini menunjukkan bahwa isu-isu politik identitas masih memainkan peran besar dalam dinamika elektoral Jakarta.

    Sementara itu, pasangan Pramono-Rano juga menghadapi tantangan besar. Masduri mengatakan banyak pemilih non-muslim pasangan nomor urut 3 itu beralih ke Dharma-Kun akibat bergabungnya Anies Baswedan, yang dinilai sebagian pemilih sebagai tokoh yang membawa beban polarisasi politik dari pilgub sebelumnya.

    “Di sisi lain, banyaknya pemilih non-muslim Pram-Rano beralih pilihan dikarenakan bergabungnya Anies Baswedan,” ujarnya.

    “Pasangan Dharma-Kun dinilai tidak terikat pada dampak polarisasi Pilgub Jakarta 2017, sehingga lebih diterima oleh pemilih yang lelah dengan politik identitas,” imbuhnya.

    Poltracking Indonesia juga mencatat pemilih Jakarta semakin rasional dan mencari kandidat yang tidak terasosiasi pada narasi identitas. Hal ini menjadi sinyal bahwa pemilih Jakarta menginginkan perubahan dalam cara politik dijalankan di ibu kota.

    (fas/fas)

  • Setelah Deliserdang, muncul lagi Kejari Medan minta data perolehan suara 

    Setelah Deliserdang, muncul lagi Kejari Medan minta data perolehan suara 

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    Setelah Deliserdang, muncul lagi Kejari Medan minta data perolehan suara 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 17:23 WIB

    Elshinta.com – Setelah Kejari Deliserdang membatalkan suratnya, kini muncul lagi surat dari Kejari Medan yang meminta data perolehan suara kepada KPPS. Surat Kejari Medan itu ditandatangani oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan Dapot Dariarma.

    Surat Kejari Medan kepada Ketua KPU Medan itu tertanggal 21 November 2024, dengan nomor: B-4469/L.2.10/Dip.2/11/2024.

    “Kan wajar saja kita curiga hasil Pilkada Serentak di Sumut ini sudah terkondisikan untuk pasangan calon tertentu. Kemarin, Kejari Deliserdang sudah membatalkan surat mereka itu, ini muncul lagi surat dari Kejari Medan yang juga minta data perolehan suara kepada KPPS. Kenapa begitu kejaksaan, ada apa dengan mereka di Pilkada Serentak Sumut ini,” ungkap Wakil Ketua Relawan Blok Sumut (RBS) Edwin Syahrizal Pohan ST, SH di Medan, Rabu 27 November 2024.

    Menurut Edwin, dalam surat Kejari Medan kepada Ketua KPU Medan itu tertulis link aplikasi https//election.kejaksaanri.id/tps-data-entry untuk penginputan data perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan oleh KPPS.

    Jika kejaksaan membutuhkan data perolehan suara, lanjut Edwin, mereka tidak mesti memintan KPPS menginput ke link aplikasi mereka buat. Cukup Kejaksaan bisa memintanya ke KPU Medan.

    “Koordinasi itu harusnya cukup ke KPU Medan, tak mesti ke KPPS yang menginput data perolehan suara. Apa pihak Kejari Medan tak punya staf atau anggato untuk bekerja ke lapangan. TNI Polri saja turun langsung ke TPS untuk mendapatkan data perolehan suara yang dibutuhkan. Anggarannya kan ada untuk itu. Jika salah input dari KPPS, kan bisa beda persepsi nantinya. Maka itu, Kejari Medan cukup meminta data perolehan suara itu ke KPU Medan, jadi publik tidak curiga Pilkada Serentak di Sumut ini sudah terkondisikan,” bebernya.

    Edwin pun berharap Jaksa Agung St. Burhanuddin menertibkan jajaran kejaksaan negeri di Sumatera Utara dalam pelaksanaan Pilkada Serentak, khususnya di Sumut, agar tidak muncul kecurigaan publik dengan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, serta pemilihan Walikota san Wakil Walikota Medan.

    “Masyarakat bisa tidak percaya nanti dengan hasil Pilkada Serentak di Sumut, jika kelakuan jajaran kejaksaan negeri di Sumatera Utara demikian dengan suratnya, khususnya Kejari Medan dan Deliserdang yang sebelumnya telah  terungkap dan membatalkannya,” tandas Edwin Pohan seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Kamis (28/11). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wamenaker Immanuel Tegaskan Presiden Prabowo Berpihak pada Buruh dan Ingin Rakyat Sejahtera – Page 3

    Wamenaker Immanuel Tegaskan Presiden Prabowo Berpihak pada Buruh dan Ingin Rakyat Sejahtera – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan bersungguh-sungguh membangun patriotisme kebangsaan dan berpihak pada rakyat dan buruh.

    Ia menegaskan bahwa negara tidak akan abai pada rakyatnya. 

    “Maka teman-teman buruh yang tergabung dalam Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) jangan khawatir, negara bersama-sama saudara,” tegas Wamenaker Immanuel ketika membuka pelatihan “Sertifikasi Basic K3 TKBM Seluruh Indonesia” di Pelabuhan Tanjung Priok, Kamis 28 November 2024.

    Menyangkut pelatihan dan sertifikasi TKBM, Wamenaker mengutarakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hal mutlak dalam semua lapangan pekerjaan. Ia pun memuji, kecelakaan kerja di kalangan TKBM berbagai pelabuhan sangat kecil.

    “Saudara-saudara jangan lupa, Pak Presiden Prabowo Subianto pernah menegaskan: ‘Sebelum saya mati, saya ingin rakyat sudah sejahtera.’ Rakyat di sini, termasuk kawan-kawan TKBM,” tukas Immanuel.

    “Hidup buruh, hidup buruh,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Wamenaker menyerukan semua pihak hendaknya benar-benar mendukung. Termasuk Koperasi TKBM Karya Sejahtera kiranya mendukung upaya sertifikasi dan kesejahteraan TKBM. Pelatihan sertifikasi bagi TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok, diikuti 200 TKBM.

    “Kami bertekad senantiasa meningkatkan kualitas TKBM, demi kelancaran keamanan kerja,” kata Ketua Pimpinan Pusat Serikat Pekerja TKBM Indonesia, Subhan Hadil.

    Wamenaker melanjutkan aktivitas di pelabuhan, meninjau proses muat barang ke dalam kontainer.

    “Semua aktivitas di pelabuhan harus mengedepankan keamanan kerja, karena unsur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan prinsip mutlak dan K3 mendapatkan perhatian dari Kemnaker khususnya Bapak Menteri Yassierli dalam setiap rapat-rapat pimpinan, karena K3 juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produktivitas,” kata Wamenaker.

    Pembukaan pelatihan dan sertifikasi TKBM juga dihadiri Pimpinan Pelindo dan BPJS Ketenagakerjaan. Usai pembukaan, Immanuel mengunjungi Koperasi TKBM Karya Sejahtera, berdialog dengan para anggota koperasi, sekaligus menjembatani perbedaan persepsi antara anggota dengan pengurus koperasi.

    Koperasi yang merupakan wadah bersama bagi para buruh yang berasal dari berbagai perusahaan, diminta Wamenaker benar-benar mengupayakan peningkatan kesejahteraan buruh.

     

    (*)

  • Komitmen Wujudkan Satu Data Indonesia, Pemprov Kalteng Gelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Regional 28 November 2024

    Komitmen Wujudkan Satu Data Indonesia, Pemprov Kalteng Gelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Regional 28 November 2024

    Komitmen Wujudkan Satu Data Indonesia, Pemprov Kalteng Gelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan
    Satu Data Indonesia
    yang akurat dan terpercaya.
    Hal tersebut ditunjukkan Diskominfosantik Provinsi Kalteng dengan menggelar kegiatan Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Tata Kelola Jabatan Fungsional Statistisi, serta
    Bimbingan Teknis
    Proses Bisnis Statistik, di Hotel Best Western Palangka Raya, Kamis (28/11/2024).
    Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Diskominfosantik Kalteng Agus Siswadi ini merupakan langkah strategis
    Pemprov Kalteng
    untuk meningkatkan kapasitas seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan statistik sektoral di tingkat daerah.
    Mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalteng, Agus mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini berada di tengah era revolusi data, yang setiap kebijakan dan keputusan pembangunan memerlukan
    data akurat
    , mutakhir, dan terpercaya.
    “Data statistik sektoral menjadi salah satu pilar yang sangat penting dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang. Namun, tantangan di lapangan masih cukup besar,” ujarnya dalam siaran pers yang dikutip dari laman
    mmc.kalteng.go.id
    , Kamis (28/11/2024).
    Agus menekankan bahwa beberapa
    perangkat daerah
    di Kalteng masih menghadapi kesulitan dalam menyusun metadata statistik sektoral secara konsisten, yang sering kali menyebabkan ketidakselarasan data antar unit.
    Lebih lanjut, Agus menjelaskan bahwa hasil evaluasi Indeks Pembangunan Statistik (IPS) menunjukkan adanya
    gap
    signifikan dalam pengelolaan statistik sektoral.
    Gap
    tersebut meliputi aspek regulasi, kebijakan, koordinasi, sumber daya manusia (SDM), serta infrastruktur.
    “Jika kita ingin mewujudkan Satu Data Indonesia yang sesungguhnya, kita harus mengatasi
    gap
    ini bersama-sama,” tutur Agus.
    Pada kesempatan tersebut, Agus mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai statistik sektoral dan Satu Data Indonesia, tetapi juga memperkuat kapasitas perangkat daerah dalam melaksanakan proses bisnis statistik.
    Salah satu fokus utama dalam
    bimbingan teknis
    ini adalah agar data yang dihasilkan lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar Generic Statistical Business Process Model (GSBPM).
    “Mari jadikan data sebagai aset strategis dalam setiap proses pembangunan Kalimantan Tengah. Semoga kegiatan ini menjadi tonggak baru bagi pengelolaan data yang lebih baik di Kalimantan Tengah,” ucap Agus.
    Sementara itu, Sekretaris Diskominfosantik Provinsi Kalteng Tuty Sulistyowatie mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi bertujuan untuk penyamaan persepsi, penguatan tata kelola jabatan fungsional bidang statistik, dan peningkatan keterampilan teknis perangkat daerah dalam penyelenggaraan statistik sektoral.
    Selain itu, kata dia, kegiatan tersebut juga mengedepankan pentingnya kerja sama dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan data, seperti pembina data, walidata, dan produsen data.
    Sebagai informasi, dalam acara tersebut hadir pula narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng dan kepala perangkat daerah di lingkup Pemprov Kalteng.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasil Quick Count Pilkada Bengkulu dari Denny JA: Rohidin Mersyah Keok Usai Kena OTT KPK

    Hasil Quick Count Pilkada Bengkulu dari Denny JA: Rohidin Mersyah Keok Usai Kena OTT KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Hasil hitung cepat atau quick count Pilkada Bengkulu 2024 yang dilaksanakan CPI LSI Denny JA menyatakan pasangan calon nomor urut 1 Helmi Hasan-Mian unggul dengan perolehan 56,18%. Adapun, pasangan calon Rohidin Mersyah-Meriani kalah dengan suara hanya 43,82%. 

    Peneliti CPI LSI Denny JA Pandu Anindya mengatakan data yang masuk dari 300 sampel TPS provinsi Bengkulu yang telah diambil sudah mencapai 95,67% dengan tingkat partisipasi pemilih 76,87%

    “Pasangan calon gubernur Helmi-Mian unggul dengan perolehan 56,18%, dan pasangan calon gubernur Rohidin Mersyah-Meriani 43,82%,” katanya dilansir dari Antara, Kamis (28/11/2024). 

    Dia menyatakan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Rohidin Mersyah dan terjadi sehari sebelum masa tenang Pemilihan Gubernur Bengkulu Pilkada Serentak 2024 memengaruhi dan mengubah opini pemilih terhadap pasangan calon yang akan dipilih.

    “Dari survei-survei yang dilakukan CPI LSI Denny JA sebelumnya, ada pertanyaan opini mengenai calon atau tokoh yang terasosiasi dengan kasus korupsi.

    “Jawabannya, sekitar 70% beropini negatif,” kata Pandu Anindya.

    Meski demikian, CPI LSI Denny JA belum bisa memastikan secara spesifik kasus OTT KPK tersebut memberikan pengaruh terhadap pilihan pemilih untuk Pilgub Gubernur Bengkulu

    Jika dilihat dari hasil survei, kami simpulkan bahwa berita [OTT KPK] cukup berpengaruh untuk mengubah opini pemilih di Provinsi Bengkulu. 

    “Namun, untuk memastikan seberapa banyak perubahannya itu mungkin kita belum bisa menyimpulkan. Secara opini, sosok tokoh calon yang terasosiasi dengan korupsi itu memiliki persepsi yang negatif di mata pemilih,” imbuhnya. 

    Pemilihan Gubernur Bengkulu Pilkada 2024 diikuti dua pasang calon, yakni pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu nomor urut 1 Helmi Hasan (mantan Wali Kota Bengkulu dua periode) yang berpasangan dengan Mian (Bupati Bengkulu Utara petahana).

    Kemudian, pasangan selanjutnya yakni pasangan calon gubernur nomor urut 2 Rohidin Mersyah yang merupakan Gubernur Bengkulu petahana, berpasangan dengan calon wakil gubernur Meriani.

    Calon Gubernur Bengkulu nomor urut 2 Rohidin Mersyah terjerat OTT KPK sehari menjelang masa tenang, dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka serta dilakukan penahanan oleh KPK.

    Selain menetapkan Rohidin Mersyah sebagai tersangka, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan ajudan (Adc) Gubernur Bengkulu Evrianshah (EV) Anca, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

  • Kenaikan PPN 12 Persen dan Tax Amnesty: Tantangan Baru untuk Reformasi Perpajakan

    Kenaikan PPN 12 Persen dan Tax Amnesty: Tantangan Baru untuk Reformasi Perpajakan

    Jakarta, Beritasatu.com – Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025 diproyeksikan akan meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 75 triliun. Di sisi lain, pemerintah juga akan meluncurkan program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid III di tahun yang sama.

    Namun, kombinasi kedua kebijakan ini dikhawatirkan dapat memberikan dampak buruk dalam jangka panjang dan menghambat proses reformasi perpajakan.

    Pemerintah menargetkan penerimaan pajak 2025 mencapai Rp 2.189,3 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) diproyeksikan menyumbang Rp 945,1 triliun, meningkat 13,32 persen dibandingkan outlook realisasi 2024 sebesar Rp 819,2 triliun.

    Ekonom Senior Bright Institute Awalil Rizky mengatakan, meskipun kenaikan tarif PPN diharapkan dapat membantu mencapai target tersebut, kenyataannya peningkatan ini mungkin tidak cukup.

    “Kenaikan PPN berpotensi menekan aktivitas ekonomi, sehingga tambahan Rp 75 triliun yang diharapkan mungkin sulit terealisasi,” ujar Awalil, Rabu (27/11/2024).

    Awalil juga mengkritisi langkah pemerintah yang mengandalkan kenaikan PPN bersamaan dengan penerapan tax amnesty untuk meningkatkan penerimaan pajak.

    Berdasarkan estimasi Bright Institute, tax amnesty jilid III berpotensi menyumbang sekitar Rp 80 triliun. Namun, penggunaan tax amnesty sebagai alat untuk mengejar penerimaan jangka pendek dinilai menyimpang dari tujuan awalnya, yaitu memetakan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan di masa mendatang.

    “Tax amnesty sebelumnya, baik jilid I maupun II, gagal mencapai tujuan utama untuk memperkuat profil wajib pajak. Kini, kebijakan ini malah digunakan lagi untuk mengejar pendapatan dalam situasi keuangan negara yang mendesak. Ini sangat merugikan reformasi perpajakan,” jelasnya.

    Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana, menyayangkan pendekatan pemerintah yang menambah beban pajak melalui kenaikan PPN 12 persen, sekaligus memberikan pengampunan pajak. Ia menilai langkah ini mencerminkan kesulitan pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

    “Kondisi ini sangat berlawanan dengan optimisme tahun lalu, ketika pemerintah menyebut rasio utang Indonesia masih aman. Namun sekarang, kebijakan utang baru bahkan menjadi salah satu yang terbesar sejak masa pandemi,” kata Andri.

    Ia menambahkan, penggunaan tax amnesty berulang kali bisa menciptakan persepsi bahwa pengemplang pajak dapat menunggu pengampunan berikutnya.

    “Jika tax amnesty terus diulangi, akan muncul pola pikir bahwa pemerintah akan selalu memberikan pengampunan setiap kali menghadapi kesulitan keuangan. Ini sangat berbahaya bagi keberlanjutan kebijakan fiskal,” tegas Andri.

    Ke depan, selain tax amnesty dan kenaikan PPN 12 persen, diperlukan kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan keberlanjutan reformasi perpajakan.

  • Belajar dari Kecelakaan Maut Truk di Slipi, Pahami Tanda-tanda Ngantuk!

    Belajar dari Kecelakaan Maut Truk di Slipi, Pahami Tanda-tanda Ngantuk!

    Jakarta –

    Polisi menyebut kecelakaan maut yang melibatkan truk dan sejumlah kendaraan di Slipi, Jakarta Barat, disebabkan oleh sopir truk yang mengantuk. Tanda-tanda mengantuk ini tidak bisa disepelekan.

    Sebelumnya disebutkan diduga truk mengalami rem blong sehingga menyebabkan kecelakaan maut di Slipi. Namun, Polisi menyebutkan rem pada truk tronton yang menabrak enam kendaraan di lampu merah Slipi, Jakarta Barat, berfungsi normal. Dari hasil pemeriksaan, sopir truk bernama Ade Zakarsih (45) mengaku mengantuk hingga berujung tabrakan.

    “Bukan (rem blong), tadi kita sudah cek fungsi dan (rem) berfungsi. Sementara sudah saya tanyakan tapi ini kita lidik lebih lanjut. Sementara dia mengakui dia mengantuk,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman seperti dikutip detikNews.

    Menurut Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani, sopir truk mengaku mengantuk karena berkendara sejak dini hari. Sopir truk mulai berkendara pukul 03.00 dari Cikarang.

    Praktisi keselamatan berkendara yang juga Director Training Safety Defensive Consultant (SDCI), Sony Susmana, menegaskan kondisi mengantuk tidak bisa disepelekan. Mengantuk saat mengemudi ada tanda-tandanya.

    “Ketika dirasa mulai berkurang durasi kedipannya maka waspada untuk segera berhenti. Biasanya (tanda-tanda sopir mengantuk) mencari-cari kesibukan, menggerak-gerakkan pundaknya, kucek-kucek mata, garuk-garuk kepala, melakukan pengulangan aktivitas,” kata Sony.

    Sony mengatakan, mengantuk saat berkendara disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang tidur, lelah, terlalu lama duduk mengemudi, bosan akibat highway hypnosis, hingga faktor usia.

    “Yang paling paham kemampuan, kekurangan dari tubuh kita adalah diri sendiri. Ngantuk tidak tiba-tiba menghinggap, tapi ada tanda-tanda sebelumnya. Pegal, mata perih, persepsi jarak mulai ngaco, pandangan buram sampai dengan kecepatan melambat,” kata Sony.

    Jika sudah mengalami tanda-tanda itu, kata Sony, jangan berspekulasi, segera cari tempat aman untuk beristirahat. Berhenti sejenak untuk keluar kendaraan, melancarkan darah dan oksigen dengan rangsangan stretching ringan.

    (rgr/din)