Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Andil Organisasi Rental Mobil BRN Korda Bali Jaga Iklim Wisata Pulau Dewata – Halaman all

    Andil Organisasi Rental Mobil BRN Korda Bali Jaga Iklim Wisata Pulau Dewata – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Para pengusaha rental mobil di Bali turut serta menjaga iklim wisata positif di Pulau Dewata.

    Setidaknya sebanyak 140 pengusaha rental mobil tergabung dalam Komitmen Bisnis Buser Rentcar Nasional (BRN) Korda Bali.

    “Komitmen Bisnis BRN berfokus menjaga aset mobil para anggota dari mafia gadai mobil maupun sindikat penggelapan,” ungkap Kakorda BRN Bali, Gusti, pada Kamis (5/12/2024).

    Dugaan adanya kelompok mafia penggelapan rental mobil itu dinilai meresahkan dan mengancam bisnis sewa mobil. 

    BRN turut berkoordinasi dengan kepolisian apabila terjadi indikasi penyelewengan mobil rental.

    Sementara itu, Ketua Komitmen Bisnis BRN Korda Bali, Edi Santika mengatakan adanya divisi Komitmen Bisnis BRN Korda Bali membuat para pengusaha rental terbantu.

    Mulai dari bertukar informasi, share order, penetapan harga sewa hingga penetapan aturan SOP.

    “Semua sudah diatur dalam rapat anggota yang bergabung di dalamnya. Dengan terselenggaranya komitmen bisnis ini, BRN Korda Bali dapat menyamakan persepsi antar anggota,” ungkap Edi.

    Diketahui, Komitmen Bisnis BRN Korda Bali juga baru saja menggelar perayaan dua tahun organisasi tersebut pada Rabu (4/12/2024).

    “HUT ke-2 dengan tema Collaboration 2 Be Champions memberi arti nilai tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, serta kejujuran.”

    “Banyak manfaat yang akan didapatkan apabila melakukan kolaborasi dengan slogan Rental Juara,” urainya.

    Sementara itu, perwakilan DPP BRN, I Wayan Trisna menyambut positif kegiatan ini.

    Sejumlah perwakilan BRN dari daerah lain turut memeriahkan. 

    “Tidak hanya para juragan rental se-Bali saja yang hadir dalam kemeriahan HUT ke-2 Komitmen Bisnis Korda Bali.”

    “Ada Kakorda Makassar, Kakorda Medan, Kakorda Lombok juga perwakilan DPP Pusat,” ungkapnya.

    Humas DPP BRN, Yono Supratikno mengajak para pengusaha rental nasional khususnya di Bali agar bergabung dalam organisasi BRN Korda Bali.

    Menurutnya, banyak manfaat yang bisa didapatkan.

    “Agar dapat menerima manfaat sharing baik order maupun informasi mengenai bisnis rental di Bali,” ujarnya.

    Sementara Divisi Bidang Sosial, Dendi Satrio mengungkapkan, Pulau Bali dikenal sebagai jantung pariwisata dunia.

    Sehingga pelayanan kepada pengunjung mesti diutamakan. 

    “Pulau Bali dikenal dengan pulau wisata dunia semua tamu yang datang baik internasional maupun domestik sangat membutuhkan pelayanan dalam transportasi terutama sewa mobil.”

    “Kami di BRN Korda Bali menjunjung tinggi komitmen dalam berbisnis baik dalam pelayanan, kualitas kendaraan serta keamanan bagi tamu,” ungkap Dendi. (*)

  • Alasan Apple Ogah-ogahan Investasi di Indonesia

    Alasan Apple Ogah-ogahan Investasi di Indonesia

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Produk teranyar Apple, iPhone 16 Series, tak kunjung masuk Indonesia karena masalah investasi raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) tersebut.

    Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menyebut ada beberapa hambatan yang membuat perusahaan asing, termasuk Apple, enggan berinvestasi di Indonesia. Hambatan tersebut mulai dari sektor ketenagakerjaan, inovasi, pembiayaan, kepastian hukum, hingga tingkat korupsi.

    Riefky juga menyebut proses administrasi di Indonesia lebih panjang dibandingkan negara tetangga, misalnya Vietnam.

    “Menurut World Bank, ada 11 dokumen untuk memulai usaha di Indonesia sedangkan di Vietnam hanya 8. Bahkan jumlah dokumen perpajakan di Indonesia ada 26 sedangkan Vietnam hanya 6. Belum lagi durasi untuk melengkapi dokumen ekspor impor di Indonesia bisa berhari-hari, sedangkan di Vietnam hanya hitungan jam,” ujar Riefky dalam acara Selular Business Forum di Jakarta, Kamis (5/12).

    “Itu baru dengan Vietnam, dan Indonesia masih jauh lagi tertinggal dari negara-negara lain seperti China, Arab Saudi bahkan Singapura,” tambahnya.

    Menurutnya, hal tersebut yang membuat Apple akan berpikir dua kali untuk memasukkan uangnya untuk berinvestasi di Indonesia.

    “Mungkin 20 tahun lalu, kualitas SDM (sumber daya manusia) Indonesia lebih unggul dari Vietnam, tetapi kini dan beberapa tahun ke depan akan terbalik,” tuturnya.

    Riefky menyebut Indonesia menjadi negara yang paling tertutup untuk penanaman modal asing (PMA) di antara negara G20. Jika dibandingkan dengan negara peers, Indonesia hanya memiliki skor restrictiveness index yang lebih terbuka dari Filipina.

    Kemudian masalah hukum juga menjadi salah satu isu yang menghambat investasi asing ke Indonesia. Data World Bank menunjukkan Indonesia mendapatkan Indeks Supremasi Hukum dengan nilai 42,31 di bawah rata-rata negara Eropa dan Asia Tengah, Amerika Latin, serta Timur Tengah dan Afrika Utara.

    Indeks Supremasi Hukum sendiri mengukur persepsi terkait kepatuhan terhadap hukum dan aturan oleh masyarakat, penegakan kontrak, hak milik, baik oleh polisi maupun kejaksaan, serta kemungkinan kriminalitas.

    “Jadi kalau mau investasi tapi misalnya perizinannya enggak keluar-keluar, regulasi perdagangannya itu berubah cukup sering. Kepastian hukum yang enggak ada yang membuat investor itu jadi mempertanyakan untuk investasi di negara A ketimbang negara B,” kata Riefky.

    Ia mencontohkan bagaimana di awal tahun Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait impor berubah beberapa kali hanya dalam jangka waktu tiga bulan.

    “Itu ada yang pernah hitung itu regulasi yang paling cepat dan sering berubah di dunia sepanjang sejarah. Bayangkan Apple melakukan investasi di sini enggak tahu bulan depan apakah mereka bisa impor bahan baku yang mereka butuhkan atau enggak,” tuturnya.

    (lom/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pengguna Narkotika di Bawah 1 Gram Wajib Rehabilitasi

    Pengguna Narkotika di Bawah 1 Gram Wajib Rehabilitasi

    GELORA.CO –  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Mahkamah Agung bakal menerapkan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika yang tertangkap dengan barang bukti di bawah 1 gram.

     

    Kesepakatan tiga lembaga penegak hukum itu diambil dalam rapat Desk Pemberantasan Narkoba yang dipimpin Menkopolkam Budi Gunawan yang digelar hari ini (5/12) di Mabes Polri. 

     

    Sigit-panggilan akrab Kapolri- menuturkan bahwa ketiga lembaga telah sepakat untuk merehabilitas pengguna narkoba yang tertangkap. Dalam rapat juga telah disepakati bahwa sudah ada aturan dalam Undang-Undang tentang Narkotika terkait dengan masalah pengguna narkoba yang bisa direhabilitasi. “Merujuk regulasi,” paparnya. 

    Diketahui dalam UU Narkotika menyebutkan bahwa pengguna yang tertangkap dengan barang bukti narkotika di bawah 1 gram diarahkan untuk mendapatkan rehabilitasi. Polri juga merujuk ke Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4/2010. Dalam SEMA tersebut diatur bahwa pengguna yang tertangkap membawa narkotika dengan masa pakai satu hari bisa direhabilitas.

     

    “Kami berharap Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung juga menerapkan kebijakan rehabilitasi sesuai aturan,” terangnya. 

     

    Sementara Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Marthinus Hukom mengatakan, terdapat dua metofe rehabilitas yakni, Yang pertama adalah compulsory dan yang kedua adalah voluntary. “Untuk pendekatannya menggunakan pendekatan intervensi medis dan intervensi sosial,” paparnya. 

     

    Untuk compulsory ini adalah ditujukan atau menyasar kepada para pengguna yang ditangkap oleh penyidik Polri dan BNN. Lalu, yang kedua adalah voluntary untuk pengguna yang secara kesadaran melaporkan diri di institusi penerima wajib lapor (IPWL) yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Sosial.

     

    “Nah, untuk compulsory ini pada prinsipnya tidak ada kendala karena semua melalui satu proses hukum. Tinggal bagaimana persepsi atau perspektif kita melihat penghukuman itu secara bersama-sama,” urainya. 

     

    Baik mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga kepada penghukuman tentu diharapkan memiliki kesamaan pandangan. “Untuk rehabilitasi bagi pengguna,” ujarnya. 

     

    Sebelumnya, Kapolri akan mensosialisasikan terkait rehabiklitasi bagi pengguna narkoba. Sosialisasi akan dilakukan ke Polda, Polres dan Polsek se-Indonesia. Sehingga, jajaran kepolisian memiliki tafsiran yang sama bahwa pengguna narkotika akan direhabilitasi. 

  • Sejumlah Legislator PAN Berlatar Artis Miliki Kecakapan dan Keilmuan, Saleh Daulay: Bangga dan Bahagia

    Sejumlah Legislator PAN Berlatar Artis Miliki Kecakapan dan Keilmuan, Saleh Daulay: Bangga dan Bahagia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Beberapa waktu terakhir, persepsi publik atas artis yang berkiprah di PAN berubah. Terutama setelah mendengar beberapa pemaparan dan tanggapan Varel Bramastha dalam bahasa Inggris.

    Terkait hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), Saleh Partaonan Daulay menyampaikan bahwa partainya merasa bahagia dan senang pada penguasaan dan penampilan menggembirakan kader PAN berlatar belakang artis.

    “Selama ini, mungkin banyak yang meragukan. Banyak juga yang tidak punya waktu untuk mendalami kiprah mereka selama bertugas di parlemen. Wajar jika kemudian penilaiannya didasarkan pada asumsi dan praduga,” ujar Saleh kepada fajar.co.id, Kamis (5/12/2024).

    Selain penguasaan bahasa Inggris yang sangat baik, kata Saleh, isi dan materi yang disampaikan Varrel juga sangat berbobot dan kontekstual. Bahkan, dia tampil di depan anggota DPR dari berbagai negara lain.

    “Saya tentu sangat senang dan gembira. Pertama waktu menyapa calon pemain naturalisasi. Kedua, waktu bicara di the regional confrence for parliament of the asia pacific region di Thailand. Sebagai seniornya, ya saya bangga. Tentu juga membanggakan DPR RI secara kelembagaan,” sambung Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Penampilan dan penguasaan Varel ini tentu meneguhkan bahwa para artis bisa menjadi anggota DPR yang baik. Apalagi, Varel juga merepresentasikan generasi Z yang sangat bersemangat. “Semoga saja ini membuka daya tarik bagi para anak muda kita untuk terjun ke dunia politik,” harapnya.

    Di PAN, lanjut Saleh, para artisnya tergolong berpendidikan dan berprestasi. Katakanlah, misalnya, Desy Ratnasari. Dia adalah doktor dalam bidang psikologi. Lebih spesifik lagi, kalau tidak salah, psikologi feminis. Selama menjadi anggota DPR selalu melaksanakan tugas dengan baik.

  • Pengakuan Bisikan Gaib dalam Kasus Hukum Tak Bisa Ditelan Mentah-mentah

    Pengakuan Bisikan Gaib dalam Kasus Hukum Tak Bisa Ditelan Mentah-mentah

    JAKARTA – Kasus pembunuhan ayah dan nenek di Lebak Bulus pekan lalu menarik atensi masyarakat, karena pelakunya adalah remaja yang masih berusia 14 tahun. Menurut keterangan polisi pelaku berinisial MAS itu mengaku mendengar bisikan gaib yang mendorongnya melakukan tindakan keji tersebut.

    MAS diketahui menikam anggota keluarganya di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Sabtu (30/11) dini hari WIB. Akibat peristiwa tersebut ayahnya, APW (40), dan neneknya, RM (69), meninggal dunia. Sedangkan ibunya, AP (40), terluka dan sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit.

    Polisi tidak membutuhkan waktu lama untuk menangkap MAS. Belum diketahui pasti apa yang menjadi motif MAS menikam keluarganya. Tapi dari keteranga polisi, ia mengaku mendengar bisikan gaib yang memicu tindakan keji tersebut.

    “Ya, interogasi awalnya dia merasa dia tidak bisa tidur, terus ada hal yang membisiki dia lah, meresahkan dia, seperti itu,” kata Kasar Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesbung.

    Lokasi remaja berinisial MAS (14) yang membunuh dengan menusuk ayah (APW) dan neneknya (RM) hingga tewas di Perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2024). (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

    Sementara itu, Psikolog Forensik Reza Indragiri Amriel menegaskan butuh pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan apakah MAS memang memiliki kondisi mental khusus atau justru klaim sakit jiwa dijadikan sebagai pembelaan diri.

    Halusinasi dan Kemungkinan Gangguan Mental

    Pengalaman mendengarkan bisikan gaib sering dihubungkan dengan hal-hal mistis atau sederhananya ini adalah gangguan jin. Padahal menurut psikolog, mendengar bisikan gaib adalah sebuah halusinasi dan bisa saja menjadi salah satu gejala gangguan mental.

    “Dalam konteks budaya atau spriritual, istilah ini digunakan untuk menggambarkan pengalaman mendengar suara yang dianggap berasal dari makhluk gaib, roh, atau kekuatan supranatural,” kata Psikiater Forensik, Natalia Widiasih Raharjanti.

    Namun, dalam dunia psikiatri, fenomena ini dapat dikategorikan sebagai halusinasi pendengaran, yakni persepsi mendengar suara yang terasa nyata, meskipun tidak ada sumber suara eksternal.

    “Halusinasi sendiri adalah fenomena gangguan sensori yang dirasakan seseorang seolah-olah nyata, meskipun tidak ada sumber rangsangan di lingkungan sekitarnya,” jelasnya.

    Sementara itu, Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Zulvia Oktanida Syarif menyebut perlunya evaluasi lebih mandalam ketika seseorang mengaku mendengar bisikan gaib. Ini dilakukan untuk memastikan apakah benar-benar halusinasi atau hanya alasan belaka.

    Untuk membutikan apakah ini halusinasi atau sekadar alasan belaka, perlu pemeriksaan psikiatrik atau pemeriksaan kejiwaan secara lengkap. Karena dalam banyak kasus pembunuhan, bisikan gaib sering menjadi alasan pembenaran atas perilaku pelaku.

    Dalam sejumlah kasus yang berkaitan dengan hukum, tak jarang pelakunya mengaku mendengar bisikan gaib sebagai dalih. Sebelum kasus yang menjadikan MAS sebagai tersangka, pada 2017 seorang polisi di Kalimantan Barat memutilasi kedua anaknya karena mendapat bisikan gaib berupa perintah Tuhan.

    Masih di tahun yang sama, dokter di Jakarta Timur menembak istrinya menggunakan senjata api. Dalam pengakuannya, dokter merasa mendapat bisikan gaib untuk melakukan hal itu.

    Mewaspadai Malingering

    Mengenai kasus pembunuhan ayah dan nenek di Lebak Bulus, psikolog forensik Reza Indragiri Amriel mencermati beberapa hal mulai dari dugaan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain serta kondisi mental khusus.

    Menurut Reza, memang relevan untuk membahas ihwal klaim adanya bisikan yang konon didengar oleh pelaku pidana. Apalagi halusinasi auditori, seperti klaim MAS, tercatat sebagai bentuk halusinasi yang paling sering disampaikan oleh para pelaku pidana.

    “Jelas, perlu dicek benar tidaknya klaim tentang gejala abnormalitas kejiwaan itu. Dan apakah gejala itu merupakan bagian dari kondisi yang memperoleh dispensasi sebagaimana pasal 44 ayat 1 KUHP,” ujar Reza kepada VOI.

    “Jika ya, jangan lupakan pasal 44 ayat 2. Ayat ini acap dilupakan kepolisian, sehingga secara sepihak menghentikan penanganan kasus,” imbuhnya.

    Pada Pasal 44 ayat (1) menyatakan, Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

    Sedangkan Pasal 44 ayat (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

    Sejumlah jurnalis merekam lokasi pembunuhan dua warga di Perumahan Bona Indah, Lebak Bulus, Jakarta, Senin (2/12/2024). (ANTARA/Reno Esnir/tom)

    Di sisi lain, menurut Reza perlu juga diwaspadai kemungkinan pelaku berlagak sebagai penyakitan, berpura-pura sakit demi mendapat keuntungan pribadi. Hal ini dikenal dengan istilah malingering, baik itu bersifat full, partial, maupun false imputation.

    “Toh, setiap pesakitan pada dasarnya ingin lolos dari jerat hukum. Sehingga, kemungkinan pesakitan bersiasat sakit jiwa memang patut diwaspadai. Bahkan layak dijadikan sebagai hal yang memberatkan, sekiranya terdakwa divonis bersalah,” tegasnya.

    Yang menjadi masalah, kata Reza, kasus Lebak Bulus ini melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH sehingga kalangan klinis seperti enggan membangun dugaan bahwa anak bisa memerakan malingering. Karena masih sangat belia, ABH dianggap polos-polos saja, seolah mustahil mereka mengelabui hukum.

    “Begitu pula terhadap pemeriksa yang menyimpulkan bahwa ABH mengalami halusinasi auditori dan kondisi-kondisi abnormal mental lainnya,” kata Reza lagi.

    “Adakah kemungkinan bahwa si pemeriksa yang melebih-lebihkan penilaiannya (malingering by proxy), sehingga justru membuka ruang bagi pelaku untuk lolos dari lubang jarum?” pungkasnya.

  • Kemendagri tekankan peningkatan kualitas pengelolaan sampah lewat BLUD

    Kemendagri tekankan peningkatan kualitas pengelolaan sampah lewat BLUD

    penerapan BLUD semata-mata untuk membentuk organisasi pemerintah daerah dalam memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) tekankan pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan sampah nasional melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

    “Sejatinya penerapan BLUD semata-mata untuk membentuk organisasi pemerintah daerah dalam memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah,” kata Pelaksana harian (Plh.) Direktur Direktorat Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Barang Milik Daerah Ditjen Keuda Kemendagri Budi Ernawan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Budi mengatakan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai termasuk digitalisasi dan teknologi.

    Kedua, sumber daya manusia (SDM) pengelola sampah yang kapabel baik dari sisi kuantitatif maupun kompetensi. Ketiga, pendanaan yang optimal. Kemudian, keempat, sistem reward and punishment yang efektif. Serta kelima, pemberdayaan, pembudayaan dan peran aktif masyarakat.

    Lebih lanjut Budi juga menyampaikan bahwa untuk mengatur, mengelola dan mengembangkan secara optimal faktor-faktor tersebut diperlukan sistem atau kelembagaan dengan manajemen yang profesional, adaptif dan fleksibel sesuai kebutuhan.

    “Oleh karena itulah, sistem Badan Layanan Umum Daerah dapat dimaknai sebagai strategi kebijakan yang efektif dalam rangka meningkatkan pelayanan, produktivitas, efisiensi dan efektivitas, karena diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan maupun beberapa faktor non keuangan lainnya,” jelasnya.

    Budi menegaskan momentum ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, terutama bagi para SKPD atau unit kerja yang berkaitan langsung dengan pembinaan maupun penyelenggaraan teknis operasional pelayanan publik. Termasuk mencarikan solusi terhadap permasalahan dan kendala pada saat ini sehingga menjadi fleksibel, inovatif, transparan dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.

    Ia berharap manajemen BLUD dapat bertransformasi agar mampu menjalankan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan (sustainable), yaitu dengan menerapkan prinsip efisiensi, nilainya sesuai, pemberdayaan sumber daya manusia yang profesional unggul, inovasi, kreativitas dan berjiwa kewirausahaan.

    “Sejalan dengan itu, dalam mengimplementasikan BLUD secara optimal, dibutuhkan adanya kesamaan persepsi mengenai implementasi BLUD terutama pemahaman secara teknis melalui pendampingan, asistensi, maupun sosialisasi berbagai pedoman pengelolaan BLUD serta memperbaiki tata kelola keuangan guna meningkatkan pelayanan terbaik, sehingga mampu bersaing dan semakin kompetitif,” ujarnya.

    Selain itu, Ditjen Bina Keuangan Daerah turut melibatkan Perwakilan Kedutaan Besar Denmark di Indonesia; Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Denmark; Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Kementerian Lingkungan Hidup RI; Kepala UPST BLUD Bantar Gebang Provinsi DKI Jakarta; Peneliti BLUD dari lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial Politik, Universitas Indonesia dalam membahas isu tersebut.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Erick Thohir: KA Bandara Bakal Tersambung ke LRT Jabodebek – Page 3

    Erick Thohir: KA Bandara Bakal Tersambung ke LRT Jabodebek – Page 3

    Selain peningkatan konektivitas, Erick juga membahas pembatalan proyek Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta senilai Rp14 triliun.

    Dana tersebut dialihkan untuk penataan ulang Terminal 1, 2, dan 3, dengan fokus pada kenyamanan penumpang dan pengembangan terminal khusus keberangkatan haji dan umrah.

    “Rencana pembangunan Terminal 4 telah dibatalkan. Sebagai gantinya, dana Rp1 triliun digunakan untuk menata terminal yang sudah ada agar lebih representatif,” jelas Erick.

    Ia menyoroti pentingnya memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan penumpang, termasuk jemaah haji dan umrah.

    “Kasihan saudara-saudara kita yang mau haji dan umrah kalau ditempatkan di lokasi yang kurang representatif. Layout terminal harus diatur agar mendukung tujuan ibadah mereka,” tambahnya.

    Selain itu, Erick juga memastikan bahwa fasilitas penumpang disesuaikan dengan kelas layanan masing-masing, seperti low-cost carrier, premium, maupun penerbangan ibadah.

    “Semua fasilitas harus terintegrasi, menciptakan persepsi yang baik bagi pengguna,” pungkasnya.

  • Mengurai Kekalahan Tipis Petahana Cak Thoriq di Pilkada Lumajang 2024

    Mengurai Kekalahan Tipis Petahana Cak Thoriq di Pilkada Lumajang 2024

    Lumajang (beritajatim.com) – Pilkada Lumajang 2024 menyisakan catatan penting dalam dunia politik lokal. Tumbangnya petahana Thoriqul Haq (Cak Thoriq) dan Lucita Izza Rafika menjadi sorotan utama, terutama karena mereka kalah dengan selisih 14.204 suara dari pasangan Indah Amperawati Masdar dan Yudha Adji Kusuma.

    Kekalahan Tipis Cak Thoriq

    Seperti diketahui pasangan calon nomor urut 2, Indah Amperawati Masdar dan Yudha Adji Kusuma memperoleh 320.942 suara.

    Pasangan Indah – Yudha mengalahkan pasangan nomor urut 1, Thoriqul Haq dan Lucitta Izza Rafika, yang memperoleh 306.738 suara.

    Indah Amperawati dan Yudha Adji Kusuma diusung Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Perindo, Partai Buruh, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia.

    Sementara Thoriqul Haq dan Lucita Izza Rafika diusung Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Solidaritas Indonesia.

    “Alhamdulillah, rekapitulasi suara telah ditetapkan. Proses berjalan dengan lancar dan situasi tetap kondusif,” kata Ketua KPU Lumajang Henariza Febriadmaja, Kamis (5/12/2024)

    Kekalahan ini memunculkan sejumlah analisis mendalam tentang faktor penyebabnya dan implikasinya bagi pemimpin di masa depan.

    Termasuk menguatnya kembali trah  Sjahrazad Masdar bupati Lumajang 2 periode (2005-2015). Seperti diketahui Indah Amperawati Masdar merupakan adik dari Sjahrazad Masdar.

    Faktor Kekalahan Cak Thoriq: Dari Korupsi hingga Dinamika Politik Lokal

    1. Dugaan Korupsi dan Krisis Kepercayaan Publik
    Isu dugaan korupsi terkait pengelolaan dana erupsi Gunung Semeru menjadi salah satu titik krusial yang meruntuhkan citra Cak Thoriq.

    Pengaduan masyarakat yang tergabung dalam LSM GMPK Lumajang, disusul pemeriksaan oleh Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim, memperkuat persepsi negatif di kalangan pemilih.

    Menurut pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Malang, Andhyka Muttaqin, tuduhan korupsi atau maladministrasi memiliki dampak besar terhadap citra petahana.

    “Kebijakan yang tidak pro-rakyat atau terjerat isu korupsi akan sangat merusak kepercayaan masyarakat, terutama jika manfaat kinerja mereka tidak dirasakan langsung oleh publik,” jelasnya.

    2. Ekspektasi Tinggi terhadap Petahana
    Masyarakat memiliki ekspektasi besar terhadap pemimpin incumbent. Namun, ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap kurang berpihak pada rakyat sering kali menjadi faktor krusial.

    “Ketika janji kampanye tidak sesuai dengan realisasinya, pemilih cenderung beralih ke kandidat baru yang menawarkan harapan,” tambah Andhyka.

    3. Konflik Internal Partai Pendukung
    Perpecahan di antara partai pengusung juga memperlemah posisi Cak Thoriq. Pasangan Indah-Yudha, yang didukung koalisi besar dari 11 partai, berhasil memanfaatkan celah ini untuk menarik simpati pemilih.

    4. Pengaruh Media Sosial
    Strategi penggunaan media sosial yang efektif oleh pasangan penantang turut menggoyahkan dominasi Cak Thoriq, terutama di kalangan pemilih muda. Kampanye berbasis digital tidak hanya memperluas jangkauan, tetapi juga membangun narasi negatif yang berpengaruh besar.

    “Media sosial menjadi alat yang sangat ampuh untuk membangun persepsi publik. Kandidat yang cerdas memanfaatkannya dapat dengan mudah mengungguli petahana,” ujar Andhyka.

    Kekalahan Cak Thoriq memberikan pelajaran penting bagi para petahana di masa mendatang. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian adalah:

    Responsif terhadap Kebutuhan Rakyat: Pemimpin harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    Transparansi dan Integritas: Menghindari isu korupsi atau penyalahgunaan wewenang adalah kunci utama untuk mempertahankan kepercayaan publik.

    Koordinasi Partai Pendukung: Soliditas di antara partai pengusung sangat menentukan kekuatan kampanye dan mobilisasi suara.

    Strategi Komunikasi Digital: Pemanfaatan media sosial dengan narasi positif dan pendekatan kreatif menjadi kebutuhan di era politik modern.

    Pilkada Lumajang 2024 mengingatkan kita bahwa politik adalah arena dinamis yang dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kinerja nyata hingga strategi komunikasi.

    Kekalahan Cak Thoriq bukan hanya soal angka, tetapi juga cerminan dari ekspektasi masyarakat yang semakin kritis terhadap pemimpin mereka.

    Bagi petahana lainnya, ini menjadi momentum untuk introspeksi dan memperbaiki strategi, baik dalam bekerja maupun berkampanye, demi menjaga kepercayaan rakyat. (ted)

  • Proyek Rp 14 Triliun Batal, Erick Thohir Siapkan Terminal Khusus Haji-Umrah di Bandara Soetta – Page 3

    Proyek Rp 14 Triliun Batal, Erick Thohir Siapkan Terminal Khusus Haji-Umrah di Bandara Soetta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan alasan di balik pembatalan proyek pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng, Tangerang, Banten. Erick Thohir mengatakan fokus pemerintah kini dialihkan pada penataan Terminal 1, 2, dan 3, termasuk menyiapkan terminal khusus untuk keberangkatan haji dan umrah.

    Rencana pembangunan Terminal 4 senilai Rp14 triliun tersebut sebelumnya diusulkan untuk meningkatkan kapasitas bandara.

    Namun, setelah dilakukan kajian komprehensif, keputusan diambil untuk membatalkan proyek tersebut dan mengalihkan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk memperbaiki terminal yang sudah ada.

    “Saya pernah bilang kepada media, Terminal 4 tidak jadi dibangun. Fokusnya kini pada perbaikan Terminal 1, 2, dan 3,” ujar Erick di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (5/12/2024).

    Erick menjelaskan bahwa penataan ulang ini bertujuan untuk mengoptimalkan alur kedatangan dan keberangkatan penumpang di bandara. Pemerintah juga berencana menambahkan fasilitas di beberapa titik untuk meningkatkan kenyamanan penumpang.

    Terminal Khusus Haji dan Umrah

    Salah satu prioritas adalah menyediakan terminal yang lebih layak bagi jemaah haji dan umrah. Erick menilai fasilitas yang ada saat ini belum memadai untuk mendukung kenyamanan jemaah.

    “Saudara-saudara kita yang akan umrah dan haji perlu fasilitas yang lebih representatif. Saat ini, tata letaknya belum mumpuni, sehingga perlu dilakukan penataan ulang,” tuturnya.

    Selain itu, Erick ingin memastikan penumpang dari berbagai kelas layanan, seperti low-cost carrier, premium, maupun penerbangan khusus ibadah, mendapatkan fasilitas yang sesuai standar.

    “Semua fasilitas akan diatur agar menciptakan persepsi yang baik dan memberikan kenyamanan bagi semua penumpang,” tambahnya.

     

  • Erick Thohir Pilih Tata Ulang Bandara Soetta Dibanding Bangun Terminal Baru

    Erick Thohir Pilih Tata Ulang Bandara Soetta Dibanding Bangun Terminal Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan terminal 1, 2 dan 3 Bandara Soekarno Hatta akan kembali ditata ulang, alih-alih membangun terminal baru untuk memaksimalkan okupansi bandara. 

    Erick Thohir menyebutkan terminal yang ada saat ini belum mumpuni untuk pengunjung. Dia mencontohkan tidak adanya terminal haji sehingga penumpang ditempatkan di terminal biasa yang tidak representatif. 

    “Saya dulu pernah bilang sama teman-teman media dulu ada terminal 4 tidak jadi [dibangun]. Bagaimana sekarang terminal 1, 2, 3 akan ditata ulang,” kata Erick di Bandara Soetta, Rabu (4/12/2024). 

    Erick Thohir mengatakan jika saat ini tata letak Bandara Soetta belum mumpuni. Tata ulang diperlukan agar semua ditempatkan di tempat yang sesuai seperti penumpang premium, penumpang haji dan penumpang low cost carrier. 

    “Karena memang tadi layoutnya belum mumpuni. Ini bukan salah dan benar kalau terminal haji menjadi satu kesatuan, Low cost carrier dan penumpang yang premium juga diberikan lokasi yang baik, semua ini menjadi sebuah kesatuan persepsi yang baik,” kata dia. 

    Sebelumnya, ET membatalkan proyek pembangunan terminal 4 Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang senilai Rp14 triliun dan menggantinya dengan perbaikan pada terminal 1,2, dan 3. Menurut Erick, rencana penambahan terminal 4 membutuhkan dana yang sangat besar yakni sebesar Rp14 triliun. 

    Dia pun bergerak cepat dengan melakukan kajian komprehensif terkait rencana tersebut, dan menemukan opsi yang jauh lebih efisien. 

    “Setelah kita melakukan review di kepemimpinan kami, ternyata terminal 4 tidak diperlukan, tetapi hanya memerlukan perbaikan pada terminal 1, 2 dan 3 dengan kebutuhan dana hanya sebesar Rp1 triliun, sehingga kita bisa melihat lonjakan kapasitas bandara yang angkanya hampir mencapai 80-100 juta penumpang, itu efisiensi yang luar biasa,” kata Erick di Jakarta, Senin (4/11/2024).