Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • LPS sebut indeks menabung masyarakat mengalami penurunan

    LPS sebut indeks menabung masyarakat mengalami penurunan

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat adanya penurunan tren menabung di masyarakat berdasarkan hasil Survei Konsumen Perekonomian (SKP) pada November 2024.

    Penurunan tersebut tercermin dari Indeks Menabung Konsumen (IMK) yang turun sebesar 0,06 poin menjadi 77,0 dibandingkan bulan sebelumnya.

    “Memang (IMK) ini menurun ya, tapi yang terakhir itu Indeks Intensitas Menabung (IIM) naik dari bulan Oktober, naik ke 72,4. Nah penurunan (IMK) ini jangan disalah-artikan 100 persen karena makan tabungan, karena kalau menurut kami melihatnya adalah menabung itu sendiri kan adalah interaksi antara penghasilan konsumen dengan konsumsinya, atau dengan belanjanya. Nah belanja itu ada yang untuk konsumsi, ada juga untuk membayar cicilan, ada juga untuk investasi,” kata Direktur Group Riset LPS Seto Wardono, dikutip di Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan survei yang melibatkan lebih dari 1.700 responden di berbagai wilayah Indonesia itu, hasil survei menunjukkan bahwa penurunan juga terjadi pada Indeks Waktu Menabung (IWM), yang turun 1,9 poin menjadi 81,5. Meski demikian, mayoritas responden masih menganggap saat ini dan tiga bulan mendatang merupakan waktu yang tepat untuk menabung.

    Sementara itu, Indeks Intensitas Menabung (IIM) justru meningkat sebesar 0,6 poin menjadi 72,4. Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah responden yang menyatakan sering menabung, meskipun jumlah uang yang ditabung lebih kecil dari yang direncanakan.

    Selanjutnya, dari survei yang dilakukan oleh LPS dapat dihasilkan juga output lain, yaitu IKK atau keputusan dan kemampuan menabung konsumen. IKK sejatinya mengukur tingkat optimisme atau pesimisme rumah tangga terhadap kondisi ekonomi saat ini dan pandangan mereka mengenai prospeknya di masa yang akan datang.

    “Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat menangkap gambaran nyata tentang persepsi dan perilaku konsumen dari berbagai lapisan masyarakat di berbagai wilayah. Pelaksanaan survei tersebut memperluas kapabilitas LPS dalam mendapatkan gambaran terkini mengenai persepsi konsumen atas kegiatan menabung dan kondisi ekonomi saat ini,” ujar Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa.

    Lebih lanjut dia menjelaskan, output utama SKP adalah Indeks Menabung Konsumen (IMK) yang mengukur kecenderungan serta kemampuan konsumen dalam mengalokasikan pendapatannya untuk ditabung.

    IMK ini akan memberikan gambaran tentang kemampuan dan kesehatan ekonomi rumah tangga, yang tercermin dari intensitas serta niat konsumen untuk menabung.

    “Dengan IMK ini, kita akan lebih bisa memahami daya tahan ekonomi rumah tangga terhadap situasi ekonomi saat ini, termasuk dinamika simpanan perbankan ke depan,” jelasnya.

    Kemudian, output SKP lainnya adalah IKK atau keputusan dan kemampuan menabung konsumen, yang tentu saja tidak lepas dari persepsi konsumen atas kondisi ekonomi dan pendapatannya.

    “Informasi ini penting untuk memahami arah perkembangan ekonomi ke depan, mengingat persepsi konsumen dapat mempengaruhi keputusannya melakukan konsumsi, menabung, dan investasi,” terangnya.

    Dia menambahkan, konsumen yang lebih optimis terhadap prospek ekonomi, stabilitas pekerjaan dan pendapatan rumah tangganya di masa mendatang, berpotensi memperkuat konsumsinya terutama barang-barang tahan lama.

    “Hal ini selanjutnya berdampak positif bagi laju pertumbuhan ekonomi, karena konsumsi masyarakat merupakan kontributor terbesar perekonomian nasional,” tambahnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Transfer Napi Bali Nine Terkesan Ditutupi

    Transfer Napi Bali Nine Terkesan Ditutupi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Politikus PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menilai pemerintah terkesan menutup-nutupi proses pemindahan lima narapidana kasus narkoba dari Australia atau Bali Nine.

    Menurut Andreas, pemerintah Indonesia seolah tak tegas dalam proses pemindahan narapidana Bali Nine. Kata dia, pemerintah terkesan didikte untuk menuruti semua permintaan pemerintah Australia.

    “Pemindahan narapidana (transfer of prisoner) yang dilakukan terhadap 5 napi WNA Australia ini terkesan ditutup-tutupi, hal yang sama juga terjadi terhadap Mary Jane, napi WNA asal Filipina,” kata Andreas saat dihubungi, Kamis (19/12).

    Narapidana Bali Nine merujuk pada sembilan narapidana asal Australia yang ditangkap di Bali karena kedapatan menyelundupkan 8,2 kilogram heroin. Kesembilan narapidana itu yakni Andrew Chan, Myuran Sukumaran, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Renae Lawrence, Tan Duc Thanh Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens.

    Namun, dua di antara mereka, yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran telah dieksekusi mati pada 2015, sedangkan Renae divonis 20 tahun penjara dan telah bebas pada 2018 setelah mendapatkan beberapa remisi. Lalu, Tan Duc meninggal dalam tahanan pada 2018 usai divonis pidana seumur hidup.

    Politikus PDIP itu mengingatkan bahwa Indonesia tidak memiliki dasar hukum untuk pemindahan narapidana asing ke negara asalnya. Ia mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan practical arrangement atau pengaturan teknis dalam sistem hukum Indonesia.

    “Lantas, practical arrangement ini apa? Di mana letak practical arrangement ini dalam sistem hukum kita?” Katanya.

    Andreas khawatir pemindahan narapidana asing ke negara asalnya akan membuat hukuman mereka dikurangi atau malah justru dibebaskan. Pasalnya, kata Andreas, saat narapidana sudah ‘dipulangkan’, kewenangan sudah berada di pemerintahan negara mereka.

    “Mau direhabilitasi atau dibebaskan itu bukan kewenangan Indonesia,” kata dia.

    Dia mengatakan Indonesia selama ini dikenal sebagai negara yang memiliki kebijakan tegas terhadap pelaku penyelundupan narkotika. Ketegasan ini harus tetap dijaga untuk menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.

    “Namun dengan dipulangkannya Mary Jane dan napi Bali Nine, muncul persepsi bahwa sistem hukum Indonesia dapat dinegosiasikan atau dipengaruhi oleh tekanan diplomatik,” kata dia.

    Menurut Andreas, pemindahan lima narapidana narkotika Bali Nine baru diketahui publik setelah mereka tiba di Australia. Lima terpidana Bali Nine ini diberangkatkan ke Australia pada Minggu (15/12) pagi Wita dari Bali.

    (thr/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pengamanan Nataru, polisi kerahkan empat ribu lebih personel gabungan

    Pengamanan Nataru, polisi kerahkan empat ribu lebih personel gabungan

    kalau sudah jamnya bubar, ya kita imbau untuk bubar

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 4.357 personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI/Polri, Satpol PP, Dishun DKI Jakarta hingga Basarnas dalam rangka pengamanan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

    “Kalau tahun ini jumlah polisi dan TNI total 4.357 itu gabungan, nantinya, ribuan personel tersebut bakal disebar di beberapa titik Jakarta dan sekitarnya guna mengamankan kegiatan Natal maupun Tahun Baru 2025, ” kata Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Karyoto usai rapat koordinasi di Jakarta, Kamis.

    Karyoto juga menjelaskan kegiatan rapat koordinasi Kamis ini adalah dalam rangka menyamakan persepsi untuk sama-sama melangkah agar semuanya dalam kondisi kesiapsiagaan yang maksimal.

    Karyoto juga mengimbau kepada masyarakat dalam merayakan hiburan saat Nataru tidak perlu berlebihan.

    “Kita harapkan tidak ada yang mabuk masuk ke tempat hiburan, tidak ada yang membawa senjata tajam dan mudah-mudahan kita bersyukur beberapa minggu ini tawuran cukup mereda berkat kerja sama, TNI, Satpol PP aktif patroli, ” katanya.

    Karyoto juga menyebutkan pihaknya bakal melakukan pemantauan secara ekstra di tempat-tempat hiburan ataupun kegiatan-kegiatan masyarakat berkumpul.

    Karyoto juga mengimbau untuk masyarakat agar mewaspadai cuaca yang tidak bagus pada akhir-akhir ini, misalnya hujan angin dan lain-lain saat malam tahun baru.

    “Kalau memang yang mau ingin mendatangi (acara) dipersilahkan, terutama yang pakai motor, pakai helm yang baik, pakai jaket dan jangan mengebut, jaga diri betul, kehati-hatian dalam hal berkendara, ” ucapnya.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Shopee Jadi E-Commerce dengan Reputasi Bisnis Terbaik

    Shopee Jadi E-Commerce dengan Reputasi Bisnis Terbaik

    Jakarta: Shopee Indonesia menjadi salah satu perusahaan yang mendapatkan penghargaan ‘Most Reputable Companies’ kategori E-Commerce. Shopee menjadi e-commerce dengan reputasi bisnis terbaik.
     
    Ajang apresiasi yang diselenggarakan majalah SWA bersama Business Digest ini mengukur tingkat keberhasilan perusahaan dalam membangun dan menjaga reputasi. Reputasi baik perusahaan tercermin dari persepsi positif di mata karyawan, konsumen, mitra bisnis, investor, hingga masyarakat umum.
     
    Penilaian dilakukan melalui metode survei terhadap 5.000 responden di lima kota besar, yakni Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Indikator penilaian terdiri dari kualitas dan inovasi layanan, tingkat kepercayaan terhadap brand, dan kompetensi sumber daya perusahaan.

    (Penghargaan ‘Most Reputable Companies’ kategori E-Commerce untuk Shopee oleh majalah SWA. Foto: Istimewa)
     
    Pemimpin Redaksi sekaligus Pemimpin Umum Majalah SWA Kemal E. Gani menyampaikan reputasi perusahaan dan marketing yang baik merupakan salah satu aset yang paling berharga dan penting dalam dunia bisnis. Keduanya mencerminkan pandangan persepsi, dan citra perusahaan di mata karyawan, pelanggan, mitra bisnis, investor, dan masyarakat umum.
     
    “Ketika sebuah perusahaan memiliki reputasi yang baik, setiap aktivitas atau kegiatan marketing yang dilakukan perusahaan tersebut bisa membuat konsumen dan pelanggan potensialnya akan lebih percaya pada produk atau layanan yang ditawarkan. Kepercayaan inilah yang akhirnya bisa mendorong loyalitas pelanggan dan berdampak positif pada peningkatan penjualan dan pangsa pasar perusahaan,” tutur Kemal dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 18 Desember 2024.
     

     

    Terus tingkatkan layanan dan inovasi

    Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Christin Djuarto pun mengapresiasi penghargaan ‘Most Reputable Companies’ yang diberikan kepada Shopee.
     
    “Penghargaan ini adalah sebuah kebanggaan yang semakin menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan layanan agar dapat menjaga kepuasan dan loyalitas pengguna. Kami juga senantiasa berinovasi untuk menghadirkan pengalaman belanja online terbaik bagi para pengguna, penjual, dan mitra bisnis Shopee,” ungkap Christin.
     
    Di sepanjang tahun ini, Shopee aktif menggulirkan inovasi layanan dan inisiatif bisnis yang bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan, sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis bagi para seller dan mitra bisnis.
     
    Inovasi layanan dan inisiatif bisnis tersebut diantaranya adalah garansi tepat waktu, fitur belanja interaktif, hingga Shopee Affiliate Program yang membuka kesempatan bagi para kreator untuk terus mengembangkan kreativitas dan mendapatkan pendapatan tambahan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Bank-bank Himbara Hapus 1,09 Juta Utang UMKM Mulai Januari 2025 – Halaman all

    Bank-bank Himbara Hapus 1,09 Juta Utang UMKM Mulai Januari 2025 – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Penghapusan utang milik 1,09 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh bank-bank Himbara akan dimulai Januari 2025.

    Penghapusan itu merupakan implementasi Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada awal November 2024.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan penghapusan utang UMKM ini akan dibagi dalam dua tahap.

    Tahap pertama akan direalisasikan pada Januari 2025 yang juga akan dilaporkan kepada Prabowo. Lalu tahap kedua akhir Maret 2025.

    “Berdasarkan data yang telah kami reviu bersama Bank Himbara, itu kurang lebih ada sekitar 1.097.176 UMKM potensinya,” kata Maman dikutip dari keterangan tertulis pada Rabu (18/12/2024).

    Maman menyebut angka tersebut masih bisa berubah karena beberapa tantangan dalam proses pendataan seperti perubahan data UMKM yang mempengaruhi akurasi.

    Jadi, setiap bank Himbara juga harus melakukan pencarian untuk memastikan keberadaan UMKM.

    “Selain itu, ada juga kemungkinan perubahan KTP yang mempersulit pendataan,” ujarnya.

    Maman juga menekankan pentingnya kepastian program ini tidak menimbulkan persepsi keliru di kalangan pegiat UMKM.

    Menurut dia, dalam implementasi penghapusan ini ada hal yang harus pihaknya jaga, yaitu moral hazard.

    “Kementerian UMKM berkepentingan untuk mencegah adanya anggapan bahwa kebijakan ini berlaku secara menyeluruh, yang bisa berdampak pada keterlambatan aktivitas pembayaran di bank,” ucap Maman.

    Oleh karena itu, Maman menilai batasan waktu enam bulan menjadi penting.

    Namun, ia menyebut tidak menutup kemungkinan batasan ini akan direviu dan diperpanjang sesuai dengan kondisi di lapangan.

    Adapun percepatan implementasi PP 47/2024 juga telah disepakati oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. 

    Sebelumnya, Maman menjelaskan tidak semua pengusaha UMKM dapat dihapus utangnya.

    Maman bilang, PP 47/2024 memberikan waktu selama enam bulan. “Artinya dalam waktu enam bulan itu akan kita finalkan semua yang kita selesaikan. Karena ini kan banyak. Ini terus lagi dihitung nih oleh Himbara,” ujarnya di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Maman menegaskan, tidak semua pelaku UMKM akan dihapus utangnya oleh pemerintah. Menurutnya, penghapusan utang hanya berlaku bagi UMKM yang memang sudah tidak lagi sanggup melunasinya.

    “Penghapusan ini ditujukan hanya kepada saudara-saudara kita yang memang sudah betul-betul tidak bisa membayar lagi dan itu sudah masuk dalam daftar penghapusbukuan,” imbuh Maman.

    Artinya, UMKM yang belum masuk daftar tidak bisa tiba-tiba langsung meminta penghapusan tagihan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Selasa (5/11/2024).

    Melalui PP ini, Prabowo ingin meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui UMKM dengan cara menyetip piutang macet melalui penghapusanbukuan dan penghapustagihan secara bersyarat di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

    “Untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu diberikan kemudahan akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah,” tulis pertimbangan dalam PP itu.

     

  • DPRD Surabaya Soroti Masalah Manajerial di PT. YEKAPE

    DPRD Surabaya Soroti Masalah Manajerial di PT. YEKAPE

    Surabaya (beritajatim.com) – Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya pada Selasa, 17 Desember 2024, yang membahas perubahan badan hukum PT. YEKAPE menjadi Perseorah Daerah (Perseroda), menyoroti berbagai masalah yang menghambat kinerja perusahaan tersebut.

    Komisi C DPRD Surabaya mengungkap kelemahan manajerial dan kinerja PT. YEKAPE, termasuk rendahnya Return on Investment (ROI) perusahaan. Anggota Komisi C, Josiah Michael, menilai bahwa ROI di bawah 15% tidak sehat bagi sebuah perusahaan pengembang properti.

    “Selama ini YEKAPE memiliki ROI di bawah 15 persen. Tentu ini tidak sehat untuk perusahaan developer. Kita tidak bisa hanya melihat bahwa PT. YEKAPE selalu menyetor dividen, tetapi apakah keuntungan yang diberikan sudah maksimal,” ujar Josiah, Rabu (18/12/2024).

    Dalam rapat tersebut, Direktur PT. YEKAPE menyatakan bahwa perusahaan berada dalam kondisi sehat dengan keuntungan berkisar 8-12%. Namun, Josiah menilai angka tersebut lebih cocok untuk perusahaan di sektor sewa-menyewa properti, bukan penjualan properti.

    “Rentang keuntungan 8-12% itu untuk perusahaan properti yang fokus pada sewa-menyewa, bukan penjualan properti. Ini harus dievaluasi,” tegasnya.

    Selain itu, PT. YEKAPE belum mampu menjawab pertanyaan terkait indikator penting seperti Time On Market, yang mengukur kecepatan produk mereka terjual. Menurut Josiah, hal ini menunjukkan kurangnya efisiensi dalam operasional perusahaan.

    “Direksi YEKAPE belum bisa memberikan jawaban atas pertanyaan saya mengenai Time On Market. Padahal, indikator ini penting untuk melihat kinerja penjualan produk mereka,” tambahnya.

    Dengan aset besar yang dimiliki oleh PT. YEKAPE, Josiah menilai bahwa potensi keuntungan yang dihasilkan seharusnya bisa lebih maksimal. Menurutnya, kinerja perusahaan daerah seringkali tidak optimal karena kurangnya efisiensi.

    “Dengan aset yang besar, tentu sangat disayangkan jika kinerja YEKAPE tidak optimal. Ini yang harus diperbaiki,” ujarnya.

    Politisi PSI ini juga menyoroti persepsi masyarakat tentang perusahaan daerah yang dianggap tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, dia mendorong rapat pansus ini menjadi momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

    “Sudah menjadi rahasia umum jika masyarakat beranggapan bahwa perusahaan daerah tidak dikelola dengan benar. Nah, ini saatnya kita perbaiki,” tuturnya.

    Josiah berharap agar pada rapat pansus berikutnya, PT. YEKAPE dapat menyajikan rencana bisnis yang lebih jelas dan terstruktur untuk menunjukkan komitmen perbaikan.

    “Dalam rapat pansus berikutnya, kita harap sudah terlihat business plan yang baik dari YEKAPE,” tutupnya. [asg/beq]

  • Tren Remote Work Naik di Asia Tenggara dan Hong Kong

    Tren Remote Work Naik di Asia Tenggara dan Hong Kong

    Jakarta, FORTUNE – Remote Work atau kerja jarak jauh semakin populer di kalangan pekerja Asia Tenggara dan Hong Kong, termasuk Indonesia, untuk mengejar karir internasional tanpa harus pindah secara fisik.

    Hal ini terungkap berdasarkan laporan terbaru dari Jobstreet by SEEK yang berjudul “Decoding Global Talent: Mobility Trends 2024 (SEA Edition)”.

    “Tren untuk bekerja jarak jauh meningkat dari 62 persen pada tahun 2020 menjadi 71 persen pada tahun 2023. Angka ini melebihi rata-rata global sebesar 66 persen dan menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam persepsi terhadap peluang kerja internasional,” tulis Jobstreet dalam laporannya, dikutip Rabu (18/12).

    Jumlah 71 persen ini, menurut SEEK, lebih tinggi dari persentase jumlah orang yang bersedia pindah ke luar negeri, yang mencapai 68 persen. Khusus di Indonesia, para profesional semakin banyak yang mencari pengalaman internasional untuk mengatasi keterbatasan pasar kerja domestik.

    Hal ini pun dinilai bisa menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan yang kesulitas memenuhi kebutuhan tenaga kerja di kawasan Asia Tenggara dan Hong Kong, tanpa perlu melalui proses relokasi yang merepotkan.

    Selain itu, tren peningkatan pekerjaan jarak jauh internasional memberikan keuntungan signifikan bagi para pekerja di Indonesia, untuk bisa mengakses peluang dengan gaji lebih tinggi tanpa perlu pindah tempat tinggal.

  • Alex Marwata Sebut Lembaga KPK Masih Diperlukan di Indonesia

    Alex Marwata Sebut Lembaga KPK Masih Diperlukan di Indonesia

    Jakarta –

    Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai lembaga KPK masih diperlukan di Indonesia. Alex mengatakan pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan salah satu komitmen dari Presiden Prabowo Subianto.

    Hal itu disampaikan Alex dalam konferensi pers capaian kinerja KPK periode 2019-2024 di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/12/2024). Alex mengatakan Presiden meminta aparat penegak hukum untuk tidak ragu dalam menindak setiap penyimpangan, setiap penyelewengan anggaran negara.

    “Ini juga saya pikir juga dorongan atau komitmen dari presiden sendiri. Kita tinggal tunggu saja lima tahun ke depan seperti apa. Tapi saya pikir dengan kondisi seperti saat ini ya, kebutuhan adanya lembaga KPK itu masih diperlukan,” kata Alex.

    Apalagi, kata Alex, KPK sudah meratifikasi UNCAC. Di mana, dalam ketentuan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB Melawan Korupsi. Ia menekankan KPK masih diperlukan di Indonesia.

    “Dalam hal ini Indonesia sudah memiliki KPK. Di negara-negara lain yang sudah meratifikasi juga sudah dibentuk (lembaga perkara korupsi),” ujarnya.

    “Artinya apa? Pembentukan pendirian KPK sendiri sebetulnya itu juga mandat atau amanat dari UNCAC yang sudah diratifikasi oleh pemerintah RI. Saya pikir itu, jadi masih diperlukan,” sambung dia.

    “Nah kalau ukurannya itu indeks persepsi korupsi tentu harus diakui ya bahwa keberhasilan atau pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh aparat penaga hukum termasuk KPK itu juga belum optimal, belum dianggap belum berhasil ya,” ungkapnya.

    Alex berharap kepemimpinan KPK ke depan dapat bersinergi dengan berbagai pihak terkait pemberantasan korupsi. Selain itu, dia juga meminta masyarakat turut berpartisipasi dalam pencegahan korupsi.

    (amw/eva)

  • Inilah Kelompok Pekerja Padat Karya Gaji di Bawah 10 Juta yang Bakal Bebas Pajak Penghasilan di 2025

    Inilah Kelompok Pekerja Padat Karya Gaji di Bawah 10 Juta yang Bakal Bebas Pajak Penghasilan di 2025

    TRIBUNJATIM.COM – Simak siapa saja pekerja padat karya yang akan bebas pajak penghasilan di 2025.

    Diketahui pemerintah akan membebaskan pajak penghasilan (PPh) untuk para pekerja di sektor padat karya yang memiliki gaji di bawah Rp 10 juta, mulai 1 Januari 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut merupakan imbas kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.

    Adapun penetapan PPN 12 persen akan berlaku mulai 1 Januari 2025, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    “Dari Rp 4,8 juta–Rp 10 juta, PPh-nya ditanggung pemerintah, khusus untuk industri padat karya, ya,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Stimulus Ekonomi untuk Kesejahteraan, dikutip dari siaran akun YouTube Perekonomian RI, Senin (16/12/2024).

    Airlangga menuturkan, kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kelas menengah sektor padat karya.

    Pasalnya, kondisi daya beli dari masyarakat kelas menengah dalam beberapa waktu ke belakang juga sedang menurun.

    Lantas, siapa saja yang termasuk ke dalam kelompok pekerja padat karya yang dibebaskan PPh pada 2025?

    Kelompok pekerja padat karya yang bebas PPh

    Istilah “padat karya” mengacu pada suatu proses atau industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memproduksi barang atau jasanya.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, sektor padat karya yang dimaksud mencakup industri, seperti:

    Industri tekstil dan pakaian jadi
    Industri furnitur
    Industri alas kaki atau sepatu dan sebagainya.

    Dia menegaskan, rincian lengkap mengenai industri yang akan menerima fasilitas tersebut akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan diterbitkan.

    Tak hanya memberikan insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP), pemerintah juga memberi insentif berupa pembiayaan industri padat karya.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, insentif tersebut diberikan dengan tujuan untuk revitalisasi mesin guna mendukung produktivitas dengan subsidi bunga 5 persen.

    Selain itu, pemerintah juga memberi bantuan sebesar 50 persen untuk jaminan kecelakaan kerja (JKK) pada sektor padat karya selama enam bulan.

    Ilustrasi gaji. (Tribunnews.com)

    Diketahui kenaikan PPN 12 persen disoroti sejumlah media asing.

    Dalam konferensi pers pada Senin (16/12/2024), pemerintah Indonesia mengumumkan tarif PPN 12 persen berlaku mulai 1 Januari 2025.

    Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Sesuai dengan amanat UU HPP, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik menjadi 12 persen per Januari,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip dari Kompas.com, Senin.

    Lantas, apa kata media asing soal tarif PPN 12 persen di Indonesia?

    Reuters: PPN tidak jadi hanya untuk barang-barang mewah

    Melalui artikel berjudul “Indonesia presses ahead with VAT hike across the board, not only luxury goods”, Reuters menyoroti langkah pemerintah yang tetap melanjutkan rencana kenaikan tarif PPN.

    “Secara hukum, tarif PPN dijadwalkan naik satu poin persentase menjadi 12 persen mulai 1 Januari, tetapi ada tekanan publik yang semakin besar untuk menundanya, sehingga mendorong anggota parlemen untuk mengusulkan kenaikan PPN selektif,” tulis Reuters.

    Namun, pemerintah Indonesia tidak jadi memberlakukan kenaikan tarif PPN selektif hanya pada barang-barang mewah saja, melainkan di seluruh sektor.

    Bahkan, mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk pertama kalinya PPN akan dikenakan pada makanan dan layanan berkualitas premium, termasuk sekolah internasional dan rumah sakit kelas atas.

    Guna meringankan dampak kenaikan tarif PPN, kantor berita dunia itu menuliskan, pemerintah memperkenalkan kebijakan baru kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

    Beberapa di antaranya adalah pembebasan PPN atas properti tertentu, perluasan insentif pajak kendaraan elektronik, dan pembebasan pajak penghasilan bagi masyarakat dengan gaji di bawah Rp 10 juta.

    Selain itu, pemerintah Indonesia turut menurunkan tarif listrik hingga 50 persen selama dua bulan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.

    Bloomberg: Kenaikan PPN dilanjut di tengah pelemahan daya beli dan PHK

    Media Bloomberg juga menyoroti kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen dalam artikel bertajuk “Indonesia to Hike VAT Next Year, Offers Perks to Soften Blow”.

    Kantor berita yang berpusat di New York, Amerika Serikat ini mengungkapkan, Indonesia akan melanjutkan kenaikan PPN pada 2025, sembari menawarkan sejumlah insentif untuk mengurangi dampaknya terhadap konsumsi dan pertumbuhan ekonomi.

    “Keputusan untuk meneruskan kenaikan PPN ini muncul di tengah-tengah reaksi publik dan politik dari masyarakat Indonesia yang sedang berjuang melawan pelemahan daya beli dan serentetan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur,” tulisnya.

    Bloomberg menyebutkan, protes publik juga meningkat saat pemerintah melontarkan gagasan amnesti pajak atau kebijakan pengampunan pajak baru.

    Hal itu memicu persepsi bahwa kebijakan pajak hanya membebani kelas bawah dan menengah, dan berpihak pada orang-orang superkaya.

    “Kita harus menjaga APBN tetap sehat, sehingga menjadi sumber solusi, bukan sumber krisis,” tulis media asing tersebut, mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Berdasarkan laporan Bank Dunia, konsumsi menyumbang lebih dari separuh produksi domestik Indonesia dan merupakan mesin pertumbuhan penting bagi ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

    Pertumbuhan produk domestik bruto pun merosot ke level terendah dalam satu tahun, sebesar 4,95 persen pada kuartal ketiga.

    Sementara itu, inflasi merosot ke level terendah dalam lebih dari tiga tahun pada bulan November.

    “Namun, menangguhkan kenaikan pajak secara langsung akan berisiko mengikis pendapatan negara, dengan PPN menyumbang lebih dari 25 persen dari total penerimaan pajak tahun lalu,” kata Bloomberg.

    Di sisi lain, menurut estimasi Kementerian Keuangan, putaran terbaru dari pembebasan dan insentif diperkirakan akan mengurangi sekitar Rp 40 triliun dari pendapatan negara, dan meningkatkan total biaya menjadi Rp 445,5 triliun atau 1,83 persen dari PDB pada 2025.

    Meski demikian, mengutip Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, Indonesia dapat mempertahankan target defisit anggaran sebesar 2,53 persen dari PDB untuk tahun depan.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Pengelolaan Arus Kendaraan Saat Nataru Dimatangkan 6 Polda, Seperti Apa?

    Pengelolaan Arus Kendaraan Saat Nataru Dimatangkan 6 Polda, Seperti Apa?

    Jakarta: Pengelolaan arus saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) dimatangkan 6 polda. Yakni, dengan menyelenggarakan Tactical Floor Game (TFG) untuk operasional Operasi Lilin 2024 mengawal Nataru.

    “Catatan-catatan yang disampaikan dalam TFG ini perlu ditindaklanjuti oleh para Dirlantas untuk kemudian dirumuskan dalam cara bertindak yang lebih baik. Dengan begitu, kinerja kita dapat terus disempurnakan,” kata Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan, dikutip dari Media Indonesia, Senin, 16 Desember 2024.

    Menurut dia, TFG ini untuk menyamakan persepsi seluruh jajaran polda, melalui pendekatan kolaboratif. Dirlantas dari 6 polda kecuali Polda Banten, diprediksi mengalami kepadatan tinggi selama periode Nataru, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda DIY, Polda Jawa Timur, dan Polda Bali.
     

    Dari pemaparan para Dirlantas selama TFG, Kakorlantas menyimpulkan meskipun Nataru merupakan agenda tahunan. Tantangan yang dihadapi selalu berubah setiap tahun.

    “Tahun ini, berdasarkan prediksi BMKG, kita akan menghadapi cuaca ekstrem yang perlu diantisipasi secara serius. Persiapan harus dilakukan baik untuk jalur mudik, jalur wisata, jalur penyeberangan, hingga jalur udara,” terangnya.

    Aan juga menambahkan bahwa pihaknya telah memitigasi berbagai potensi masalah, baik di jalur arteri, tol, maupun jalur wisata. Terutama, di daerah rawan kecelakaan, kemacetan, hingga bencana alam.

    “Hal yang sama berlaku untuk jalur penyeberangan dan bandara. Dengan demikian, diharapkan kegiatan pengamanan yang kami lakukan dapat berjalan optimal,” kata dia.

    Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Jasa Raharja, Harwan Muldidarmawan, menyampaikan bahwa TFG merupakan agenda rutin yang bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Nataru pada tahun-tahun sebelumnya. Sekaligus, menentukan berbagai langkah antisipatif untuk pengamanan Nataru mendatang.

    “Melalui kegiatan ini, Kepolisian bersama para pemangku kepentingan melakukan perbaikan serta simulasi cara bertindak (CB) yang telah direncanakan dan memastikan pelaksanaannya dikawal dengan baik,” ujarnya.

    Harwan mengimbau masyarakat yang akan melaksanakan libur Nataru untuk selalu memantau informasi terkait arus lalu lintas di wilayah tujuan. Sehingga, tak hanya memperhatikan kondisi arus lalu lintas.

    “Masyarakat juga harus mewaspadai cuaca ekstrem agar perjalanan tetap aman dan nyaman,” kata Harwan.

    Harwan juga menekankan pentingnya mitigasi risiko dan inventarisasi risiko berdasarkan pengalaman lapangan. Seperti, di wilayah mana saja yang pernah mengalami kemacetan saat Nataru, terlebih prediksi jumlah wisatawan yang mencapai 40 persen dari total jumlah mobilitas masyarakat disertai prediksi cuaca ekstrem.

    Selain itu, masyarakat mesti mengantisipasi potensi terjadinya kecelakaan, dengan mengamati aktivitas masyarakat di sekitar atau pinggir jalan tol. Seperti, asap pekat menutupi pandangan pengendara yang timbul akibat pembakaran lahan pertanian yang ada di pinggir jalan tol.

    Jasa Raharja telah menetapkan langkah strategis untuk mendukung pengamanan Operasi Lilin Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, yakni menyiapkan 2.000 personel, siaga layanan di seluruh Indonesia, monitoring data kecelakaan lalu lintas online, dan koordinasi aktif melalui Forum Komunikasi Lalu Lintas. Selain itu, juga menyiapkan mobil unit keselamatan lalu lintas di 102 kantor cabang dan perwakilan, terlibat dalam 20 pos pelayanan terpadu, memasang 635 rambu keselamatan, dan posko digital data laka online IRSMS dan rumah sakit.

    Jakarta: Pengelolaan arus saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) dimatangkan 6 polda. Yakni, dengan menyelenggarakan Tactical Floor Game (TFG) untuk operasional Operasi Lilin 2024 mengawal Nataru.
     
    “Catatan-catatan yang disampaikan dalam TFG ini perlu ditindaklanjuti oleh para Dirlantas untuk kemudian dirumuskan dalam cara bertindak yang lebih baik. Dengan begitu, kinerja kita dapat terus disempurnakan,” kata Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan, dikutip dari Media Indonesia, Senin, 16 Desember 2024.
     
    Menurut dia, TFG ini untuk menyamakan persepsi seluruh jajaran polda, melalui pendekatan kolaboratif. Dirlantas dari 6 polda kecuali Polda Banten, diprediksi mengalami kepadatan tinggi selama periode Nataru, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda DIY, Polda Jawa Timur, dan Polda Bali.
     

    Dari pemaparan para Dirlantas selama TFG, Kakorlantas menyimpulkan meskipun Nataru merupakan agenda tahunan. Tantangan yang dihadapi selalu berubah setiap tahun.
    “Tahun ini, berdasarkan prediksi BMKG, kita akan menghadapi cuaca ekstrem yang perlu diantisipasi secara serius. Persiapan harus dilakukan baik untuk jalur mudik, jalur wisata, jalur penyeberangan, hingga jalur udara,” terangnya.
     
    Aan juga menambahkan bahwa pihaknya telah memitigasi berbagai potensi masalah, baik di jalur arteri, tol, maupun jalur wisata. Terutama, di daerah rawan kecelakaan, kemacetan, hingga bencana alam.
     
    “Hal yang sama berlaku untuk jalur penyeberangan dan bandara. Dengan demikian, diharapkan kegiatan pengamanan yang kami lakukan dapat berjalan optimal,” kata dia.
     
    Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Jasa Raharja, Harwan Muldidarmawan, menyampaikan bahwa TFG merupakan agenda rutin yang bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Nataru pada tahun-tahun sebelumnya. Sekaligus, menentukan berbagai langkah antisipatif untuk pengamanan Nataru mendatang.
     
    “Melalui kegiatan ini, Kepolisian bersama para pemangku kepentingan melakukan perbaikan serta simulasi cara bertindak (CB) yang telah direncanakan dan memastikan pelaksanaannya dikawal dengan baik,” ujarnya.
     
    Harwan mengimbau masyarakat yang akan melaksanakan libur Nataru untuk selalu memantau informasi terkait arus lalu lintas di wilayah tujuan. Sehingga, tak hanya memperhatikan kondisi arus lalu lintas.
     
    “Masyarakat juga harus mewaspadai cuaca ekstrem agar perjalanan tetap aman dan nyaman,” kata Harwan.
     
    Harwan juga menekankan pentingnya mitigasi risiko dan inventarisasi risiko berdasarkan pengalaman lapangan. Seperti, di wilayah mana saja yang pernah mengalami kemacetan saat Nataru, terlebih prediksi jumlah wisatawan yang mencapai 40 persen dari total jumlah mobilitas masyarakat disertai prediksi cuaca ekstrem.
     
    Selain itu, masyarakat mesti mengantisipasi potensi terjadinya kecelakaan, dengan mengamati aktivitas masyarakat di sekitar atau pinggir jalan tol. Seperti, asap pekat menutupi pandangan pengendara yang timbul akibat pembakaran lahan pertanian yang ada di pinggir jalan tol.
     
    Jasa Raharja telah menetapkan langkah strategis untuk mendukung pengamanan Operasi Lilin Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, yakni menyiapkan 2.000 personel, siaga layanan di seluruh Indonesia, monitoring data kecelakaan lalu lintas online, dan koordinasi aktif melalui Forum Komunikasi Lalu Lintas. Selain itu, juga menyiapkan mobil unit keselamatan lalu lintas di 102 kantor cabang dan perwakilan, terlibat dalam 20 pos pelayanan terpadu, memasang 635 rambu keselamatan, dan posko digital data laka online IRSMS dan rumah sakit.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)