Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Kritik Pendukung Jokowi Terhadap OCCRP: Disebut Bias hingga Duga Ada Pesanan – Halaman all

    Kritik Pendukung Jokowi Terhadap OCCRP: Disebut Bias hingga Duga Ada Pesanan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pendukung Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengkritik rilis lembaga nonpemerintah, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), yang mencantumkan Jokowi sebagai salah satu finalis pemimpin paling korup di dunia.

    Kritik ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Relawan Projo, Handoko, pada Rabu (11/2/2025).

    Kritikan Terhadap OCCRP

    Handoko menegaskan bahwa jika ada pihak yang memiliki bukti konkret mengenai tuduhan tersebut, mereka dipersilakan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum.

    “Silakan saja proses hukum jika memang ada data dan fakta.” 

    “Jangan cuma sekadar omong-omong tanpa bukti,” kata Handoko, Rabu (1/1/2025).

    Ia menilai rilis OCCRP sebagai upaya framing jahat yang tidak hanya merugikan nama baik Jokowi, tetapi juga mencederai martabat bangsa Indonesia.

    “Penilaian seperti ini hanya mencerminkan bias dan tidak menghormati pendapat rakyat Indonesia yang jelas-jelas masih percaya pada Pak Jokowi,” tuturnya.

    Handoko berpendapat bahwa penilaian OCCRP tidak mencerminkan realitas yang dirasakan oleh rakyat.

    “Itu penilaian yang keliru. Yang mengetahui dan merasakan langsung adalah rakyat Indonesia.”

    “Tolok ukurnya jelas, hasil pembangunan, penegakan hukum, budaya politik baru, serta harapan masyarakat,” kata Handoko.

    Tudingan Pesanan

    Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, juga meragukan kredibilitas OCCRP.

    Ia mempertanyakan indikator korupsi yang digunakan untuk menilai Jokowi.

    “Kredibilitas dan netralitas tim penilai OCCRP sangat meragukan, terbukti dari hasil penilaian mereka yang ngawur. Apa yang dikorupsi Jokowi?” kata Noel, Rabu (1/1/2025).

    Noel menambahkan bahwa temuan OCCRP bisa jadi merupakan pesanan dari kelompok tertentu untuk menyudutkan Jokowi.

    Ia menegaskan pentingnya bersatu menghadapi serangan terhadap Indonesia.

    “Kalau OCCRP memang netral dan imparsial, jelaskan kriteria dan fakta mana yang dimasukkan dalam kriteria tersebut. Jangan menarik asumsi tanpa data dan fakta yang jelas. Jangan pula hanya berdasarkan persepsi yang tidak faktual,” jelasnya. 

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Alasan OCCRP Anggap Jokowi Finalis Orang Terkorup 2024

    Alasan OCCRP Anggap Jokowi Finalis Orang Terkorup 2024

    Jakarta: Nama mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam daftar finalis “Person of the Year in Organized Crime and Corruption” yang diadakan oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    Namun, OCCRP dalam ajang ini tidak memberikan alasan spesifik mengapa Jokowi menjadi finalis, karena penghargaan ini berdasarkan jajak suara dari jaringan global mereka.

    Namun, OCCRP telah beberapa kali mengkritik pemerintahan Jokowi, ini kritikan-kritikan mereka.
     
    Kritik terhadap UU MD3 (2018)
    Laporan OCCRP menyebut bahwa UU MD3 memberikan kekebalan hukum kepada anggota DPR, yang dapat menghambat kebebasan pers dan demokrasi.

    “Sifat subjektif dari kata-kata tersebut memungkinkan jurnalis dengan mudah terjebak saat menjalankan tugasnya, dan undang-undang ini dapat menjadi alat lain untuk menekan…pers.” ujar Abdul Manan dari Aliansi Jurnalis Independen

    Andreas Harsono dari Human Rights Watch menambahkan, “Parlemen Indonesia adalah salah satu institusi negara yang paling tidak dipercaya. Tidak membantu bahwa mereka meloloskan undang-undang yang represif seperti ini.”
     
    Penggembosan KPK (2019)
    Revisi UU KPK yang meloloskan pengawasan KPK oleh badan pengawas dianggap sebagai upaya melemahkan independensi lembaga tersebut. Transparency International menyebut langkah ini dapat “mengancam upaya pemberantasan korupsi yang selama ini telah dihormati.”

    Demonstrasi besar-besaran yang menentang revisi ini menyebabkan lebih dari 300 orang terluka. Ketua Transparency International, Delia Ferreira Rubio, menegaskan,

    “Upaya untuk melemahkan independensi KPK memiliki potensi serius untuk merusak upaya anti-korupsi yang terpuji dalam beberapa tahun terakhir.”

    “Indonesia telah berada di sepertiga terbawah Indeks Persepsi Korupsi Transparency International selama beberapa tahun.

    Pemerintah seharusnya membuat upaya yang lebih besar untuk mengatasi korupsi dan tidak melakukan apa pun yang mungkin melemahkannya.”
     
    Kontroversi Pengelolaan Sumber Daya Alam (2021)
    Laporan Greenpeace mengungkap dugaan korupsi dalam penerbitan izin perkebunan di Papua, yang seharusnya dilindungi oleh moratorium hutan.

    “Kami mengidentifikasi adanya hubungan dengan elit politik dalam proses pemberian izin,” ujar Arie Rompas dari Greenpeace Indonesia.

    Izin-izin tersebut diberikan kepada perusahaan besar yang memiliki koneksi politik kuat. Greenpeace juga melaporkan bahwa lebih dari 685.000 hektar hutan Papua telah diberikan kepada perusahaan, meskipun banyak di antaranya seharusnya dilindungi.

    “Papua adalah garis pertahanan terakhir Indonesia,” kata Rompas, memperingatkan bahwa kelalaian ini berpotensi memusnahkan salah satu kawasan biodiversitas terbesar di dunia.
     
    Kritikan Diluar OCCRP
    Diluar OCCRP, media-media asing telah beberapa kali menyoroti Jokowi terutama menjelang akhir pemerintahannya pada tahun 2024 yang mungkin berkontribusi dalam pengambilan keputusan para jajak voter.

    South China Morning Post pada bulan September melirik Jokowi atas kasus percobaan anulir keputusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan Pilkada oleh DPR

    Dikarenakan keputusan MK menutup pintu pencalonan Kaesang Pengarep karena umurnya yang tidak cukup dan membuka pintu untuk partai oposisi PDIP untuk mengusung calon di DKI Jakarta, banyak yang menduga bahwa upaya DPR  merupakan sebuah manuver politik

    Akhirnya demo besar terjadi pada bulan Juli, menuntut DPR mengikuti keputusan MK dan menurunkan popularitas Jokowi.

    Hal ini dan juga kemenangan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabumi Raka, dimana pencalonannya sebagai Wakil Presiden terbuka karena keputusan MK membuat banyak orang berspekulasi bahwa Jokowi tengah mencoba untuk menciptakan dinasti.

    “Hal ini dikarenakan upayanya untuk ikut campur dalam proses demokrasi yang mengedepankan kepentingan keluarganya yang bertentangan dengan pandangan banyak orang tentang moralitas serta legalitas politik,” ujar Ian Wilson, ahli Sosiologu di Universitas Murdoch.

    Adapun dugaan Jokowi untuk mempertahankan kekuatan bahkan setelah dia lengser. Seperti halnya kursi Wapres yang dimenangkan Gibran, kritik melihat upaya reshuffle kabinet di akhir pemerintahan hanya untuk menaruh orang-orang yang setia terhadap Jokowi.

    Seperti Bahlil Lahadalia yang menjadi ketua partai Golkar menjadi Menteri ESDM pada bulan Juli yang sebelumnya merupakan donor kampanye Jokowi pada pilpres 2019.

    “Reshuffle ini tidak ada sangkut pautnya terhadap kebijakan atau pemerintahan, hal ini hanya untuk memberikan kursi posis-posisi penting kepada orang-orang yang setia terhadap Jokowi,” ujar Ian.

    Demikian hal kurang lebih penjelasannya. Belum ada kejelasan dari OCCRP tentang nominasi Jokowi, sampai ada pernyataan resmi, keputusan mengapa Jokowi ada di daftar ini hanya berupa spekulasi belaka.

    Baca Juga:
    Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup 2024 Versi OCCRP, ‘Dikalahkan’ Bashar al-Assad

    Jakarta: Nama mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam daftar finalis “Person of the Year in Organized Crime and Corruption” yang diadakan oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
     
    Namun, OCCRP dalam ajang ini tidak memberikan alasan spesifik mengapa Jokowi menjadi finalis, karena penghargaan ini berdasarkan jajak suara dari jaringan global mereka.
     
    Namun, OCCRP telah beberapa kali mengkritik pemerintahan Jokowi, ini kritikan-kritikan mereka.
     
    Kritik terhadap UU MD3 (2018)
    Laporan OCCRP menyebut bahwa UU MD3 memberikan kekebalan hukum kepada anggota DPR, yang dapat menghambat kebebasan pers dan demokrasi.
    “Sifat subjektif dari kata-kata tersebut memungkinkan jurnalis dengan mudah terjebak saat menjalankan tugasnya, dan undang-undang ini dapat menjadi alat lain untuk menekan…pers.” ujar Abdul Manan dari Aliansi Jurnalis Independen
     
    Andreas Harsono dari Human Rights Watch menambahkan, “Parlemen Indonesia adalah salah satu institusi negara yang paling tidak dipercaya. Tidak membantu bahwa mereka meloloskan undang-undang yang represif seperti ini.”
     
    Penggembosan KPK (2019)
    Revisi UU KPK yang meloloskan pengawasan KPK oleh badan pengawas dianggap sebagai upaya melemahkan independensi lembaga tersebut. Transparency International menyebut langkah ini dapat “mengancam upaya pemberantasan korupsi yang selama ini telah dihormati.”
     
    Demonstrasi besar-besaran yang menentang revisi ini menyebabkan lebih dari 300 orang terluka. Ketua Transparency International, Delia Ferreira Rubio, menegaskan,
     
    “Upaya untuk melemahkan independensi KPK memiliki potensi serius untuk merusak upaya anti-korupsi yang terpuji dalam beberapa tahun terakhir.”
     
    “Indonesia telah berada di sepertiga terbawah Indeks Persepsi Korupsi Transparency International selama beberapa tahun.
     
    Pemerintah seharusnya membuat upaya yang lebih besar untuk mengatasi korupsi dan tidak melakukan apa pun yang mungkin melemahkannya.”
     
    Kontroversi Pengelolaan Sumber Daya Alam (2021)
    Laporan Greenpeace mengungkap dugaan korupsi dalam penerbitan izin perkebunan di Papua, yang seharusnya dilindungi oleh moratorium hutan.
     
    “Kami mengidentifikasi adanya hubungan dengan elit politik dalam proses pemberian izin,” ujar Arie Rompas dari Greenpeace Indonesia.
     
    Izin-izin tersebut diberikan kepada perusahaan besar yang memiliki koneksi politik kuat. Greenpeace juga melaporkan bahwa lebih dari 685.000 hektar hutan Papua telah diberikan kepada perusahaan, meskipun banyak di antaranya seharusnya dilindungi.
     
    “Papua adalah garis pertahanan terakhir Indonesia,” kata Rompas, memperingatkan bahwa kelalaian ini berpotensi memusnahkan salah satu kawasan biodiversitas terbesar di dunia.
     
    Kritikan Diluar OCCRP
    Diluar OCCRP, media-media asing telah beberapa kali menyoroti Jokowi terutama menjelang akhir pemerintahannya pada tahun 2024 yang mungkin berkontribusi dalam pengambilan keputusan para jajak voter.
     
    South China Morning Post pada bulan September melirik Jokowi atas kasus percobaan anulir keputusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan Pilkada oleh DPR
     
    Dikarenakan keputusan MK menutup pintu pencalonan Kaesang Pengarep karena umurnya yang tidak cukup dan membuka pintu untuk partai oposisi PDIP untuk mengusung calon di DKI Jakarta, banyak yang menduga bahwa upaya DPR  merupakan sebuah manuver politik
     
    Akhirnya demo besar terjadi pada bulan Juli, menuntut DPR mengikuti keputusan MK dan menurunkan popularitas Jokowi.
     
    Hal ini dan juga kemenangan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabumi Raka, dimana pencalonannya sebagai Wakil Presiden terbuka karena keputusan MK membuat banyak orang berspekulasi bahwa Jokowi tengah mencoba untuk menciptakan dinasti.
     
    “Hal ini dikarenakan upayanya untuk ikut campur dalam proses demokrasi yang mengedepankan kepentingan keluarganya yang bertentangan dengan pandangan banyak orang tentang moralitas serta legalitas politik,” ujar Ian Wilson, ahli Sosiologu di Universitas Murdoch.
     
    Adapun dugaan Jokowi untuk mempertahankan kekuatan bahkan setelah dia lengser. Seperti halnya kursi Wapres yang dimenangkan Gibran, kritik melihat upaya reshuffle kabinet di akhir pemerintahan hanya untuk menaruh orang-orang yang setia terhadap Jokowi.
     
    Seperti Bahlil Lahadalia yang menjadi ketua partai Golkar menjadi Menteri ESDM pada bulan Juli yang sebelumnya merupakan donor kampanye Jokowi pada pilpres 2019.
     
    “Reshuffle ini tidak ada sangkut pautnya terhadap kebijakan atau pemerintahan, hal ini hanya untuk memberikan kursi posis-posisi penting kepada orang-orang yang setia terhadap Jokowi,” ujar Ian.
     
    Demikian hal kurang lebih penjelasannya. Belum ada kejelasan dari OCCRP tentang nominasi Jokowi, sampai ada pernyataan resmi, keputusan mengapa Jokowi ada di daftar ini hanya berupa spekulasi belaka.
     
    Baca Juga:
    Jokowi Masuk Nominasi Pemimpin Terkorup 2024 Versi OCCRP, ‘Dikalahkan’ Bashar al-Assad
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (SUR)

  • Pegawai Komdigi Beking Judol hingga Manusia Rp 2.000 T ke RI

    Pegawai Komdigi Beking Judol hingga Manusia Rp 2.000 T ke RI

    Jakarta –

    November 2024 menjadi momen tak terlupakan karena di bulan itu juga banyak pemberitaan yang jadi sorotan publik, mulai Indonesia disambangi manusia 2.000 triliun sampai kasus pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) beking situs judi online.

    Tentu saja selain dua topik tersebut, ada juga isu lainnya yang terjadi di bulan yang sama, misalnya usai kekalahan Timnas Indonesia dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 sempat harapan lolos semakin tipis. Namun keajaiban itu datang, Skuad Garuda berhasil mengalahkan Arab Saudi hingga masih menyimpan asa.

    Di kancah internasional, kemenangan Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat turut menjadi perhatian dunia, apalagi ada sosok tokoh teknologi yang turut mendukung, yaitu Elon Musk.

    Berikut rangkuman berita yang terjadi sepanjang November 2024:

    1 November 2024: Kantor Kementerian Komdigi Digeledah Polisi Gegara Pegawai Jadi Tersangka Judi Online

    Foto: Polisi membenerkan salah satu tersangka kasus mafia buka akses judol yang melibatkan pegawai Komdigi adalah Alwin Jabarti Kiemas. (Wildan N/detikcom)

    Kantor Komdigi mendadak ramai dipenuhi aparat kepolisian di awal November 2024. Polda Metro Jaya menggeledah kantor Komdigi di tiga lantai, yakni lantai 2, 3, dan 8. Hasilnya ada barang bukti yang disita berupa laptop tiap tersangka yang merupakan pegawai Komdigi.

    Penggeledahan tersebut usai terungkapnya pegawai Komdigi yang seharusnya memblokir situs judi online malah membiarkannya dan meraup untung dari penyalahgunaan wewenang tersebut.

    Sehari setelah penangkapan pegawai Komdigi, Menkomdigi Meutya Hafid mengeluarkan instruksi Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 terkait Upaya Mendukung Penegakan Pemberantasan Judi Online di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Meutya menginstruksikan seluruh pegawai Kemkomdigi untuk melaksanakan dan menaati Pakta Integritas tentang Pemberantasan Kegiatan Perjudian Daring (online). Pakta integritas itu berisi penolakan segala bentuk aktivitas perjudian daring baik di dalam maupun luar kedinasan yang telah ditandatangani oleh pegawai sejak Juli 2024.

    Dalam perkembangannya, Polisi memperlihatkan barang bukti terkait kasus mafia akses judol Komdigi dengan menyita yang lebih dari Rp 76 miliar dengan melibatkan 24 tersangka.

    “Total penyidik telah menangkap 24 orang tersangka dan menetapkan 4 orang sebagai DPO,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dalam konferensi pers, Senin (25/11/2024).

    Adapun peran dari tiap tersangka adalah 4 orang sebagai bandar atau pengelola website judi, yaitu A, BN, HE, dan J (DPO). Selain itu, 7 orang lainnya berperan sebagai agen pencari website judi online, yakni berinisial B, BS, HF, BK, JH (DPO), F (DPO), dan C (DPO).

    Polisi mengungkap ada juga yang berperan sebagai pengepul list website judol sekaligus penampung duit setoran dari agen. Masing-masing mereka berinisial A alias M, MN, dan juga DM. Ada juga tersangka AK dan AJ yang bertugas memverifikasi website judi online agar tidak diblokir.

    “Dua orang memfilter memverifikasi website judi online agar tidak terblokir inisial AK dan AJ,” ujarnya.

    Lebih lanjut, polisi mengungkap ada 9 orang oknum pegawai Komdigi masing-masing berinisial DI, FD, SA, YR, YP, RP, AP, RD, dan RR yang berperan melakukan pemblokiran.

    Selain itu, dua orang berinisial D dan E berperan dalam melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Terakhir, satu orang berinisial T berperan merekrut para tersangka.

    “Satu orang merekrut dan mengkoordinir para tersangka, khususnya tersangka M alias A, AK, dan AJ, sehingga mereka memiliki kewenangan menjaga dan melakukan pemblokiran website judi T,” tuturnya.

    6 November 2024: Pidato Kemenangan, Donald Trump Puji Elon Musk

    Foto: via REUTERS/Brandon Bell

    Elon Musk, orang terkaya di dunia dan salah satu pendukung Donald Trump yang paling gigih, mendapat perhatian khusus saat mantan Presiden itu mengklaim kemenangan Pemilihan Presiden Amerika Serikat di Florida. Ia berbicara banyak mengenai sosok Musk.

    “Seorang bintang telah lahir,” kata Trump tentang Musk, yang memicu sorak sorai dari kerumunan, seperti dikutip detikINET dari India Today.

    Keterlibatan Musk mengkampanyekan Trump memang sangat besar. Orang terkaya dunia berusia 53 tahun itu mengubah media sosial X menjadi platform kampanye dan telah menggelontorkan sekitar USD 120 juta untuk mendukung kampanye Trump.

    “Dia orang yang luar biasa. Kami menghabiskan dua minggu di Philadelphia dan berbagai wilayah Pennsylvania untuk berkampanye,” kata Trump.

    Trump juga berbicara tentang kehebatan SpaceX dalam menangkap roket pendorong Super Heavy di udara setelah uji terbang kelima pesawat antariksa Starship beberapa waktu lalu. “Roket itu jatuh dan jatuh, dan Anda melihat api menyala dan saya pikir hanya Elon yang bisa melakukannya,” ujarnya.

    “Saya pikir itu adalah film era antariksa atau semacamnya,” kata Trump.

    Ia mengatakan roket itu tampak seperti akan menghantam tanah, tetapi roket itu turun dengan sangat ‘lembut’ sebelum ditangkap. Trump bercerita dia kemudian menelepon Musk sesudah peluncuran itu. “Ia memberi tahu saya siapa lagi yang bisa melakukan itu,” tambahnya.

    Trump bertanya kepada Musk apakah China, Rusia, atau bahkan AS dapat melakukan sesuatu seperti itu, yang dijawab Musk bahwa mereka tidak bisa.

    “Itulah mengapa aku mencintai kamu Elon,” kata Trump. Ia menambahkan bahwa AS perlu melindungi para genius karena mereka tidak banyak jumlahnya. Trump juga berkisah ia meminta Elon Musk untuk menyediakan koneksi Starlink ke daerah-daerah yang terkena dampak Badai Helene di Carolina Utara.

    “Ia tiba di sana dengan sangat cepat, itu luar biasa. Ia menyelamatkan banyak nyawa,” kata Musk.

    Trump telah mengutarakan keinginannya agar Musk dapat masuk ke dalam pemerintahannya, di mana dia ingin Musk terlibat dalam efisiensi biaya di pemerintahannya mendatang.

    8 November 2024: Akhirnya Kevin Diks Jadi WNI

    Foto: (Dok. Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama)

    Penantian panjang berakhir sudah, Kevin Diks akhirnya bisa berseragam Timnas Indonesia. Itu terjadi setelah ia menjalani proses pengambilan sumpah dan janji setia pewarganegaraan di Kopenhagen, Denmark pada Jumat (8/11/2024).

    Momen yang mengharukan terjadi saat Kevin dengan lantang dan fasih menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Padahal, ia belum pernah sekalipun tampil membela Timnas Indonesia. Aksi ini sontak membuat netizen Indonesia kagum dan bangga.

    Video Kevin bareng Estella Raquel Loupattij dan Noa Johanna Christina Cornelia Leatomu menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat pun viral di media sosial. Banyak netizen yang memuji keseriusan ketiganya dalam memeluk status barunya sebagai WNI.

    14 November 2024: Manusia Rp 2.000 Triliun Sambangi Indonesia

    Foto: Adi Fida Rahman/detikinet

    CEO Nvidia Jensen Huang ke Jakarta, Kamis (14/11/2024). Sosok yang menurut Forbes memiliki kekayaan Rp 2.000 triliun itu jadi pembicara di perhelatan Indonesia AI Day yang diselenggarakan Indosat Ooredoo Hutchison.

    Jensen dijadwalkan mengisi diskusi bertajuk Navigating the Golden Indonesia Era. Dia tidak tampil sendiri, Menteri BUMN Erick Thohir turut menemani sebagai pembicara dan CEO GoTo Patrick Waluyo menjadii moderator.

    Setelahnya, Jensen akan mengikuti prosesi inaugurasi IOH Large Language Model bersama Vikram Sinha, Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison (IOH).

    Jensen mengisi diskusi bertajuk Navigating the Golden Indonesia Era. Dia tidak tampil sendiri, Menteri BUMN Erick Thohir turut menemani sebagai pembicara dan CEO GoTo Patrick Waluyo menjadii moderator.

    Setelahnya, Jensen mengikuti prosesi inaugurasi IOH Large Language Model bersama Vikram Sinha, Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison (IOH)

    Jelang sore, Jensen kembali menjadi pembicara bersama CEO Accenture Julie Sweet. Keduanya akan berdiskusi mengambil tema Bridging Minds & Machines: Al, Human Connection, and Future Talent.

    Ia pun memberikan nasihat kepada anak muda Indonesia di era kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

    “Untuk semua anak muda di Indonesia, saya ingin mengatakan tentu saja edukasi sangat penting. Sains, matematika, ilmu sosial semuanya sangat penting, dan saya ingin kalian mendedikasikan diri untuk menjadi murid yang sebaik mungkin,” kata Huang.

    Di era AI, Huang mengatakan saat ini internet sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, bahkan untuk anak muda. Ke depannya, AI juga akan menjadi teknologi yang sangat terintegrasi dengan kehidupan manusia.

    Pria kelahiran Taiwan berusia 61 tahun ini mengatakan anak muda harus bisa memanfaatkan AI untuk membantu pembelajaran sehari-hari. Ia menyebut AI sebagai tutor seumur hidup yang bisa diakses pelajar Indonesia.

    “Untuk anak muda, saya sangat gembira untuk kalian karena kalian akan tumbuh besar dengan tutor kalian sendiri. Bayangkan, Aristoteles kalian sendiri, guru kalian sendiri,” ujar Huang.

    “Jadi gunakan AI untuk membantumu, gunakan AI untuk meningkatkan kemampuan kalian, gunakan AI untuk maju sejauh mungkin,” pungkasnya.

    19 November 2024: Indonesia Kalahkan Arab Saudi, Gaya Marceng Pun Trending

    Foto: Rifkianto Nugroho

    Marselino Ferdinand tampil trengginas dengan mencetak dua gol ke gawang Arab Saudi. Marceng, panggilan akrab pemain Oxford United ini, pun menjadi trending di linimasa media sosial X, dulunya Twitter.

    Semua itu terjadi di babak kedua melalui serangan balik yang kemudian Marselino menyodorkan bola ke Calvin Verdonk. Calvin mengembalikan bola ke Marselino dan ditendang. Sepakan pertamanya sempat diblok, tapi bola kembali padanya dan dengan cerdik dicungkil melewati kiper.

    Setelah ia berlari ke pojok dan meminta ball boy meminjamkan kursinya, ia pun duduk santai sembari berpose dengan bola di kakinya. Selebrasi ‘dingin’ ini jadi keriuhan di lini masa media sosial.

    [Gambas:Twitter]

    Saat ini Indonesia menempati peringkat ke-3 di Grup C Zona Asia di bawah Jepang dan Australia. Ada empat sisa pertandingan yang akan menentukan nasib Indonesia di Piala Dunia 2026.

    27 November 2024: Meutya Hafid Rombak Pejabat Komdigi

    Foto: dok. Komdigi

    Seiring dengan perubahan nomenklatur dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid telah menentukan ‘formasi’ terbaru Eselon I di kementeriannya.

    Meskipun masih banyak yang menjabat sementara karena statusnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt), mereka dipercayai Meutya untuk membantu Komdigi menghadapi tantangan digital yang semakin kompleks ke depannya.

    Terlebih masih banyak juga pekerjaan rumah yang harus dituntaskan di kementerian ini, mulai dari konektivitas, judi online, pelindungan data pribadi, lelang frekuensi, mendongkrak industri seluler, hingga aturan layanan over the top (OTT).

    Ketika bernama Kominfo, kementerian ini punya empat direktorat, yaitu Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika), Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (Ditjen PPI), Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI), dan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP).

    Dengan perubahan Kominfo ke Komdigi, berubah pula direktorat dan fungsinya yang kini menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, dan Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media.

    Yang menjadi sorotan adalah tak ada nama Hokky Situngkir dan Prabu Revolusi di jajaran Eselon I Komdigi yang terbaru. Sebelumnya mereka mengemban tugas sebagai Dirjen Aptika dan Dirjen IKP.

    Struktur Jajaran Pejabat Tinggi Kementerian Komdigi

    Menteri Komunikasi dan Digital : Meutya Viada Hafid
    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital : Nezar Patria
    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital : Angga Raka Prabowo

    Sekretaris Jenderal & Plt Dirjen Teknologi Pemerintah Digital : Mira Tayyiba
    Plt Dirjen Infrastruktur Digital : Ismail
    Plt Dirjen Ekosistem Digital : Wayan Toni Supriyanto
    Plt Dirjen Pengawasan Ruang Digital : Alexander Sabar
    Plt Dirjen Komunikasi Publik dan Media : Molly Prabawati Achari
    Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia : Hary Budiarto
    Inspektur Jenderal : Arief Tri Hardiyanto
    Direktur Utama Bakti : Fadhilah Mathar

    Staf Ahli Bidang Teknologi : Mochamad Hadiyana
    Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa : Molly Prabawaty Achari
    Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya : Raden Wijaya Kusumawardhana
    Staf Ahli Bidang Hukum : Robinson Hasoloan Sinaga

    29 November 2024: Hasil Kajian KPPU, Starlink Dilarang Beroperasi di Kota Besar RI

    Foto: Screenshot @elonmusk

    Semenjak kehadiran Starlink di Indonesia dan diresmikan langsung oleh Elon Musk saat berkunjung di Bali, layanan internet berbasis satelit ini menua pro dan kontra. Di satu sisi, Starlink dapat menjangkau area pelosok dengan mudah dan memudahkan pemerataan akses internet, tetapi sisi lainnya keberadaan Starlink yang punya jangkauan luas dikhawatirkan terjadi praktik monopoli.

    Polemik itu yang kemudian mendapatkan perhatian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan telah melakukan kajian secara komperhensif terhadap Starlink di Indonesia.

    Sebagai informasi, KPPU telah mengkaji masuknya penyedia jasa internet Low Earth Orbit (LEO) dari berbagai aspek seperti kebijakan Pemerintah, persepsi konsumen, kesiapan infrastruktur atau teknologi, dan konsentrasi pasar jasa internet. Kajian ini mulai dilaksanakan sejak Mei 2024 sampai dengan Oktober 2024, dilakukan melalui diskusi terpumpun (Focus Group Discussion) dengan DPR RI, Kementerian dan Lembaga, asosiasi, pelaku usaha dan akademisi.

    Disampaikan Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamenggala kajian tersebut untuk mendapatkan data primer yang komprehensif, juga dilakukan survei kepada masyarakat pengguna layanan internet.

    “Berdasarkan kajian tersebut, KPPU menyarankan Presiden RI agar Pemerintah memprioritaskan jangkauan layanan penyediaan internet berbasis satelit LEO di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T),” ungkap Mulyawan dikutip dari siaran pers, Jumat (29/11/2024).

    Lebih lanjut, KPPU juga menyarankan penyediaan jasa internet di daerah 3T tersebut mengutamakan kemitraan antara penyedia jasa internet berbasis LEO dengan pelaku jasa telekomunikasi dan pelaku UMKM dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

    Saran tersebut disampaikan secara tertulis pada tanggal 18 November 2024 kepada Presiden RI dan tembusan kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan Komisi VI DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Menteri Komunikasi dan Digital.

    Halaman 2 dari 8

    Simak Video “Video: Pemberhentian Tidak dengan Hormat 10 Pegawai Komdigi gegara Judol”
    [Gambas:Video 20detik]
    (agt/afr)

  • Menatap 2025, Aldwin Rahadian Paparkan 4 Prioritas Strategis untuk Reformasi Hukum di Indonesia

    Menatap 2025, Aldwin Rahadian Paparkan 4 Prioritas Strategis untuk Reformasi Hukum di Indonesia

    Menatap 2025, Aldwin Rahadian Paparkan 4 Prioritas Strategis untuk Reformasi Hukum di Indonesia
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Tahun 2025 diprediksi akan menjadi tahun penting dalam perjalanan
    reformasi hukum
    di Indonesia.
    Publik berharap bahwa tahun tersebut akan menjadi tonggak perubahan signifikan yang mampu menjawab berbagai tantangan hukum yang telah menghambat tercapainya keadilan dan kepastian hukum di Tanah Air.
    Berbagai permasalahan struktural, seperti ketidakmerataan akses keadilan, lemahnya
    penegakan hukum
    , hingga pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak berkelanjutan, menuntut adanya pembaruan menyeluruh. Transformasi sistem hukum nasional kini menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera diatasi.
    Menurut praktisi hukum Aldwin Rahadian, terdapat empat area strategis yang harus menjadi fokus utama reformasi hukum Indonesia pada 2025.
    Pertama
    , kata dia, reformasi
    peradilan
    dan penegakan hukum. Reformasi di bidang ini harus menjadi prioritas utama, mengingat masalah integritas dan independensi dalam sistem peradilan masih menjadi isu utama.
    “Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memperkuat peran Komisi Yudisial (KY) dalam menyeleksi hakim dan pejabat pengadilan,” ujar Aldwin yang juga menjabat Presidium Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kongres Advokat Indonesia (KAI), dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (31/12/2024).
    Selain itu, lanjut dia, keterlibatan KPK dan PPATK dalam proses verifikasi kekayaan dan transaksi keuangan hakim dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan.
    Menurut Aldwin, penggunaan teknologi informasi juga menjadi kunci penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadilan.
    “Selain itu, reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan kejaksaan perlu dijalankan secara bersamaan untuk memastikan sistem penegakan hukum yang bersih dan berintegritas,” imbuhnya.
    Aldwin mengungkapkan strategis
    kedua
    yang harus menjadi fokus utama adalah reformasi agraria dan sumber daya alam.
    Sektor tersebut menjadi prioritas karena konflik agraria dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam semakin mencuat dalam dekade terakhir.
    “Untuk itu, program reforma agraria harus diarahkan guna mengurangi kesenjangan penguasaan tanah dan menghapuskan sisa-sisa feodalisme,” ucap Aldwin.
    Lebih jauh, lanjut dia, kebijakan satu peta yang bertujuan untuk menghindari tumpang tindih dalam kepemilikan lahan juga perlu diimplementasikan dengan lebih maksimal.
    Dengan langkah tersebut, Aldwin berharap akan tercipta keadilan dalam penguasaan sumber daya, serta mendorong keberlanjutan ekosistem dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.
    “Untuk strategis
    ketiga
    yang harus menjadi fokus utama pada 2025 adalah pencegahan dan pemberantasan
    korupsi
    ,” jelasnya.
    Menurut Aldwin, korupsi tetap menjadi tantangan besar yang harus dihadapi Indonesia dalam menuju sistem hukum yang lebih baik.
    Indeks Persepsi
    Korupsi
    (IPK) yang terus menurun mencerminkan lemahnya penegakan hukum, sehingga pemberantasan korupsi harus menjadi perhatian utama di 2025.
    “KPK sebagai lembaga yang berada di garis depan pemberantasan korupsi perlu diperkuat, baik dari sisi regulasi maupun independensi kelembagaannya,” ucap Aldwin.
    Ia mengatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU)
    Perampasan Aset
    menjadi langkah mendesak untuk mengurangi insentif bagi koruptor dan memulihkan kerugian negara.
    Tak hanya itu, sebut Aldwin, pendidikan antikorupsi di tingkat masyarakat harus digalakkan untuk membangun budaya kejujuran.
    Adapun reformasi perundang-undangan menjadi strategi
    keempat
    yang harus menjadi prioritas pada 2025.
    “Sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia selama ini sering kali terkesan terburu-buru, tertutup, dan minim partisipasi publik,” jelas Aldwin.
    Oleh karena itu, reformasi perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting.
    Salah satu langkah konkret yang perlu dilakukan adalah merevisi Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Revisi ini diharapkan dapat memastikan proses pembentukan peraturan lebih terbuka, inklusif, dan melibatkan masyarakat secara bermakna.
    “Partisipasi publik yang efektif akan menjamin kualitas aturan yang dihasilkan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum,” ucap Aldwin.
    Ia menegaskan bahwa dengan pendekatan holistik terhadap reformasi di empat sektor tersebut, Indonesia dapat memperkuat supremasi hukum yang tidak hanya transparan, akuntabel, tetapi juga adil.
    Perubahan sistem hukum yang terintegrasi ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas, mulai dari perlindungan hak-hak masyarakat, pengelolaan sumber daya alam yang adil, hingga penguatan institusi hukum yang bersih dan profesional.
    Reformasi hukum
    ini adalah langkah strategis untuk mewujudkan cita-cita
    keadilan sosial
    dan menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.
    Oleh karena itu, reformasi hukum harus menjadi prioritas utama bagi pemerintahan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto pada 2025.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kok Ada yang Bengkok, Bagaimana Sih Bentuk Normal Mr P? Dokter Urologi Bilang Gini Kok Ada yang Bengkok, Bagaimana Sih Bentuk Normal Mr P? Dokter Urologi Bilang Gini

    Kok Ada yang Bengkok, Bagaimana Sih Bentuk Normal Mr P? Dokter Urologi Bilang Gini Kok Ada yang Bengkok, Bagaimana Sih Bentuk Normal Mr P? Dokter Urologi Bilang Gini

    Jakarta –

    Bentuk dan ukuran dari penis atau ‘Mr P’ seringkali menjadi bahan pembicaraan sensitif. Pasalnya, setiap pria umumnya memiliki persepsi masing-masing terkait bagaimana seharusnya bentuk penis yang normal.

    Menurut spesialis urologi Rumah Sakit Umum Pusat nasional Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM) dr Adhitama Alam Soeroto, SpU, mengatakan bahwa selama penis tersebut memiliki lubang kencing di ujung, menurutnya ini masih normal.

    “Kalau nggak di ujung (lubang kencingnya) berarti ada kelainan lokasi di saluran kencingnya,” kata dr Adhitama kepada detikcom saat ditemui di RSCM, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

    Terkait ukuran penis, dr Adhitama mengatakan bahwa panjang-pendek, atau besar kecilnya memang dipengaruhi banyak faktor.

    “Kami sebenarnya ada tabelnya gitu, kayak di ukuran berapa penis itu dibilangnya ukuran normal, sesuai usia. Kadang-kadang penis itu kecil banget, tapi sebenarnya, kalau dia masuk range, ya nggak masalah,” katanya.

    “Karena ukuran penis itu bervariasi, dari tiap orang, tiap ras, dan lain-lain. Jadi jangan disamakan ukuran penis orang Asia dengan orang di benua lain, tentunya tidak sama,” sambungnya.

    Kalau masih di bawah 15 derajat (bengkoknya) itu sebenarnya aman

    dr Adhitama Alam Soeroto, SpU – Dokter urologi

    Selain itu, penis normal adalah yang tidak ‘mendelep’ atau tersembunyi di bawah kulit perut, paha, atau skrotum. Pasalnya, kondisi ini dinamakan buried penis.

    dr Adhitama menambahkan bahwa setiap pria terkadang memiliki ‘penis bengkok’ saat mereka ereksi. Namun, ini masih bisa dikategorikan sebagai hal yang normal selama derajat bengkoknya masih dalam batas wajar.

    “Paling sering itu bengkoknya ke arah atas. Tapi (bengkok) ke kanan atau kiri sebenarnya nggak masalah. Kalau masih di bawah 15 derajat (bengkoknya) itu sebenarnya aman,” katanya.

    “Kalau bengkoknya udah di atas 30 derajat, baru kami akan menentukan apakah ini ada kelainan atau tidak,” sambungnya.

    NEXT: Perlukah dikoreksi?

    Simak Video “Sejumlah Penyebab Terjadinya Testis Tidak Turun pada Bayi”
    [Gambas:Video 20detik]

  • Pernikahan di Korsel Rendah, Biro Jodoh hingga Pemerintah Jadi ‘Mak Comblang’

    Pernikahan di Korsel Rendah, Biro Jodoh hingga Pemerintah Jadi ‘Mak Comblang’

    Jakarta –

    Min Jung sudah menjalani tiga tahun pacaran dengan kekasihnya ketika pacarnya memberi tahu perempuan tersebut bahwa dia tak ingin menikah. Min Jung sangat terpukul kala itu.

    “Saya selalu berpikir kami akan menikah suatu saat nanti,” katanya.

    “Saya sedang berbaring di tempat tidur dan main ponsel ketika saya melihat iklan biro jodoh, dan saya berpikir, ‘Mengapa tidak?’”

    Keputusan impulsif itu membawa perempuan berusia 30 tahun tersebut berjumpa dengan Tae Hyung, yang kini menjadi suaminya.

    Pengantin baru ini sudah memasuki bulan keempat pernikahan mereka.

    Mereka mengaku bahwa hubungan mereka bukanlah cinta pada pandangan pertama, namun keduanya mengaku merasa klop satu sama lain.

    “Saat itu ada pesta yang digelar kantor sebelumnya, saya datang ke kencan kami dalam kondisi pengar, jadi saya tidak dalam kondisi terbaik saat pertama kali bertemu istri saya,” kenang Tae Hyungs.

    “Saya ingin kesempatan kedua. Saya harus bekerja keras memberinya kesan yang lebih baik tentang saya setelah kencan pertama itu.”

    BBCPekerjaan klien, aset keuangan dan latar belakang keluarga diperiksa sebelum biro jodoh menentukan tanggal pertemuan klien.

    Biro jodoh Korea Selatan mengatur tiap detail kencan pertama klien mereka.

    Namun sebelum itu, mereka mengumpulkan informasi pribadi dari masing-masing klien mereka.

    Rincian informasi pribadi seperti usia, pekerjaan, aset keuangan, dan latar belakang keluarga perlu diisi.

    Klien kemudian dinilai berdasarkan profil mereka.

    Misalnya, klien yang berstatus sebagai dokter atau pengacara cenderung mendapat peringkat tertinggi dalam daftar bidang pekerjaan klien.

    Sementara pekerja kantoran di perusahaan besar mendapat peringkat di bawahnya.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Akan tetapi, beberapa orang menganggap sistem penilaian ini bermasalah karena dianggap materialistis dan terlalu mementingkan status sosial.

    Namun bagi Min Jung, menemukan seseorang yang “mirip” dengannya adalah hal yang penting.

    Demikian halnya bagi Tae Hyung, yang berharap informasi yang dia berikan kepada mak comblang akan memungkinkan mereka menemukan seseorang yang cocok dengannya.

    Baca juga:

    Dan, biro melakukan tugasnya dengan baik.

    Min Jung dan Tae Hyung, keduanya adalah pekerja kantoran di Seoul, kini membuka babak baru dalam hidup mereka tidak hanya dalam pernikahan, tetapi juga sebagai salah satu pemilik toko wine.

    “Hidup saya akan jadi membosankan sebagai pekerja kantoran dengan rutinitas sehari-hari,” kata Tae Hyung sambil memegang tangan istrinya.

    “Tetapi sekarang, saya melakukan sesuatu yang baru dan membangun kehidupan bersama istri saya itu sangat menyenangkan.”

    Mengapa perjodohan naik daun di Korsel?

    Biro jodoh pernikahan sedang booming di Korea Selatan, dengan hampir 1.000 agen yang beroperasi di seluruh negeri pada 2024.

    Dari ribuan biro jodoh, banyak yang mencapai rekor penjualan.

    Kami berbicara dengan beberapa biro jodoh, yang memberi tahu kami bahwa aktivitas mereka telah meningkat sebesar 30% selama beberapa tahun terakhir, dan jumlah remaja lajang yang menggunakan layanan mereka terus meningkat.

    “Lebih sedikit peluang untuk pertemuan alami selama Covid berarti lebih banyak orang beralih ke perjodohan,” kata Han Ki Yeol, wakil presiden biro jodoh kelas atas N.Noble.

    Baca juga:

    Dia menambahkan bahwa keberhasilan “klien Covid” ini menunjukkan adanya “pergeseran persepsi” yang membantu mendorong pertumbuhan biro jodoh.

    “Dulu, anak muda mengira biro jodoh ini diperuntukkan bagi mereka yang gagal menikah,” katanya.

    “Sekarang, mereka melihatnya sebagai cara untuk menemukan seseorang yang sesuai dengan kebutuhan mereka.”

    Seorang dokter berusia 32 tahun yang merupakan klien dari salah satu biro jodoh, dan meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan banyak temannya telah mendaftar untuk layanan tersebut.

    “Dulu saya berpikir negatif tentang biro jodoh ini, tapi sekarang semuanya terasa normal,” katanya.

    Getty Images Kesempatan bertemu yang lebih sedikit selama pandemi Covid-19 dan perubahan persepsi telah mendorong maraknya perjodohan pernikahan di Korsel

    “Kencan buta yang dirancang oleh teman-teman terlalu membebani saya. Sulit untuk menolak seseorang ketika Anda memiliki hubungan pertemanan. Biro jodoh menghapus beban itu.”

    Namun bahkan mereka yang sudah sukses pun bisa menganggap prosesnya tidak bersifat pribadi, dengan terlalu menekankan pada status sosial.

    Min Jung mengenang hari pertama dia memberi tahu orang tuanya bahwa dia mendaftar ke biro jodoh.

    “Rasanya agak memalukan, persepsi umum mengenai penggunaan biro jodoh tidak terlalu positif,” katanya.

    “Misalnya, rasanya seperti orang-orang dinilai berdasarkan profilnya dan menikah tanpa cinta.”

    Dan perjodohan tidak berhasil untuk semua orang.

    Baca juga:

    Biaya penggunaan agen adalah alasan lain mengapa klien merasa tertekan.

    Biaya yang berkisar dari US$1.400 (setara Rp22 juta) hingga US$5.600 (setara Rp90 juta) bisa membuat orang ragu untuk mendaftar ke layanan ini atau lambat mendaftar ulang untuk mengatur tanggal kencan tambahan setelah mereka bergabung.

    Seorang guru berusia 36 tahun, yang juga meminta untuk tidak disebutkan namanya, pernah menggunakan salah satu biro jodoh sepuluh tahun yang lalu, namun tidak menemukan orang yang cocok.

    “Orang-orang yang saya temui melalui biro jodoh adalah orang-orang dengan kekurangan yang signifikan, atau memiliki profil yang sempurna namun memiliki standar yang sangat tinggi,” kenangnya.

    “Itu terlalu membuat frustrasi.”

    Kencan kilat yang digelar pemerintah

    Menurunnya angka pernikahan dan kelahiran telah lama menjadi masalah di Korea Selatan.

    Meskipun layanan perjodohan meningkat baru-baru ini, angka pernikahan masih berada pada rekor terendah.

    Pada 2023 silam, jumlah pernikahan turun 40% dibandingkan satu dekade lalu.

    Tingkat kesuburan total di negara ini jumlah rata-rata anak yang dimiliki seorang perempuan pada masa reproduksinya mencapai titik terendah sepanjang masa yaitu 0,72.

    Itu adalah angka terendah di dunia.

    Para pakar mengaitkan angka-angka ini dengan jam kerja yang panjang di Korea Selatan, yang pada 2017 merupakan yang tertinggi kedua secara global setelah Meksiko.

    Getty ImagesMeskipun layanan perjodohan meningkat baru-baru ini, angka pernikahan masih berada pada rekor terendah di Korsel

    Keseimbangan membagi waktu dan energi antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang buruk, harga rumah yang tinggi, dan biaya perawatan anak yang mahal juga mempersulit perempuan untuk kembali bekerja setelah melahirkan.

    Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mengatakan bahwa tingkat kesuburan total suatu negara harus berada di sekitar 2,1 untuk mempertahankan populasi yang stabil.

    Dalam upaya untuk meningkatkan tingkat kesuburan, pemerintah Korea Selatan terpaksa turun tangan.

    Kini mereka berperan sebagai mak comblang, mengatur acara kencan kilat untuk membantu warga Korsel menemukan cinta.

    Seongnam, sebuah kota di tenggara Seoul, baru-baru ini menjadi tuan rumah acara tersebut untuk ketujuh kalinya tahun ini.

    BBCSebuah acara kencan kilat yang digelar pemerintah diisi dengan musik, permainan, dan minuman dengan 100 warga muda mencari jodoh masing-masing

    Baca juga:

    Sebanyak 100 remaja lajang, berusia sekitar 27 hingga 39 tahun, dan tinggal di Seongnam, berkumpul di sebuah pub yang dipenuhi musik, permainan, makanan, dan minuman.

    Peserta ini dipilih melalui sistem undian dari kumpulan pelamar.

    “Saya datang ke sini tanpa berpikir panjang, tapi sekarang saya merasa gugup,” kata Mu Jin, 32 tahun, seorang peserta.

    “Saya bisa merasakan jantung saya berdebar kencang,” tambahnya.

    Seperti kebanyakan orang, dia mengaku sulit menemukan pasangan begitu setelah mulai bekerja.

    “Pekerjaan saya terlalu sibuk, dan sekarang saya sudah melewati usia 30 tahun, tidak ada waktu atau tempat untuk bertemu orang baru,” katanya.

    “Tetapi kota ini telah memberikan peluang bagus untuk itu.”

    BBCWalikota Seongnam mengatakan acara kencan kilat semakin populer setiap kali diselenggarakan

    Meski digelar oleh pemerintah, acara tersebut berlangsung meriah dan santai.

    Peserta didorong untuk bergerak di sekitar ruangan, melakukan tos ketika mereka bertemu orang baru dan berpegangan tangan saat mereka berbicara.

    Tuan rumah memberikan petunjuk dan pertanyaan untuk membuat orang terus berbicara.

    Yoo Sun, perempuan berusia sekitar 30 tahun, datang ke acara tersebut dengan harapan bisa menemukan pasangan.

    “Bila Anda memiliki kelompok besar seperti ini 100 orang agak sulit untuk membentuk koneksi yang mendalam, namun ini merupakan peluang besar untuk bertemu orang-orang,” katanya.

    Baca juga:

    Pemerintah Korsel mengeklaim acara ini sangat sukses.

    Laporan tersebut memberi tahu kami bahwa 43% orang yang hadir menemukan pasangannya dan dua pasangan telah menikah.

    Sung Jin, yang ambil bagian dalam acara yang diselenggarakan pemerintah, mengatakan: “Tidak mudah untuk menyelenggarakan acara seperti ini, tapi ini juga menunjukkan bahwa ada masalah sosial di baliknya.”

    Pemerintah Korsel juga telah mengatasi tantangan demografi dengan menawarkan dukungan penitipan anak dan pinjaman perumahan berbunga rendah untuk pengantin baru.

    “Selama 20 tahun terakhir, setiap kebijakan untuk menaikkan angka kelahiran telah gagal,” kata senior Shin Sang Jin.

    “Itulah mengapa kami mencoba membantu generasi muda untuk bertemu.”

    Getty ImagesSome argue the government should focus on helping with maternity leave and high living costs

    Akan tetapi, ada pula yang berpendapat bahwa pemerintah kini telah melampaui batas dengan mencampuri kehidupan pribadi masyarakat.

    Mereka mengatakan isu-isu seperti mendukung perempuan kembali bekerja dan mengatasi biaya hidup yang tinggi harus menjadi prioritas utama.

    “Di akhir usia 20-an dan awal 30-an, kita sedang membangun karier, namun masyarakat menekan kita untuk memulai keluarga pada usia 35,” kata Min Jung, yang kini berusia sekitar 30 tahun.

    “Dengan adanya tantangan di tempat kerja, seperti kehilangan pekerjaan setelah cuti melahirkan, seruan untuk menikah dan memiliki bayi terasa tidak meyakinkan.”

    Perempuan ini menambahkan: “Bagi banyak orang, menurunnya angka pernikahan dan kelahiran dipandang sebagai masalah sosial, bukan tanggung jawab pribadi.”

    “Tanpa menyelesaikan masalah ini, hanya mengatakan bahwa orang harus menikah atau punya bayi terasa kurang pas.”

    Suaminya, Tae Hyung, juga mengatakan bahwa pernikahan sepenuhnya merupakan pilihannya sendiri: “Saya menjalani kehidupan yang bahagia, menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama istri saya.

    “Tetapi saya menikah karena saya ingin, bukan karena tekanan masyarakat.”

    (haf/haf)

  • Pantas Ananta Rispo Tega Kuak Penipuan Fico Fachriza, Padahal Kakak dan Adik, Ditegur Tak Mempan

    Pantas Ananta Rispo Tega Kuak Penipuan Fico Fachriza, Padahal Kakak dan Adik, Ditegur Tak Mempan

    TRIBUNJATIM.COM – Ananta Rispo memiliki alasan tersendiri membongkar penipuan Fico Fachriza ke publik.

    Padahal mereka berdua adalah kakak dan adik.

    Seperti diketahui, melalui media sosialnya, Ananta mengatakan Fico menipu banyak artis dengan modus pinjam uang.

    Dia bahkan mewanti-wanti rekan artis agar tak percaya dengan ucapan sang adik.

    Usut punya usut, Ananta sudah berkali-kali menegur tapi tak mempan.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Ananta Rispo merasa perlu membongkar tindakan Fico karena ia sudah berulang kali menegur adiknya mengenai kebohongan yang dilakukan.

    Pengakuan itu dikatakan Rispo lewat unggahan di Instagramnya, @anantarispo. 

    “Gue tegur langsung. Gue WhatsApp langsung, gue japri langsung, gue marahilah. 

    “Alasanlah dia kelllit pinjol apa segalanya macam.”

    “Cuma buat gue apapun alasannya bohong itu salah,” ujar Ananta Rispo, dikutip Tribunnews, Minggu (29/12/2024). 

    Ia merasa sangat menyayangkan bahwa Fico terus melakukan kebohongan yang merugikan orang lain, bahkan menggunakan kesedihan sebagai alat untuk mendapatkan uang.

    Ananta Rispo berharap dengan membongkar kasus ini, Fico akan berhenti berbohong.

    “Gue tegur sudah. Gue marahi sudah. Terus masih saja. Banyak laporan ‘Po, ini si Fico begini-begini pinjam duit alasannya begini-begini’,” lanjutnya. 

    “Marahlah gue, marah banget karena kesedihan orang dibuat alasan buat urusan dia sendiri.”

    “Dan buat gue itu bohong,” terangnya. 

    Ia menilai tindakan Fico sangat jahat dan harus dihentikan, terutama karena sudah melibatkan kebohongan mengenai keluarganya.

    “Gue merasa bohong itu jahat. Ini harus dihentikan.”

    “Makanya gue posting-lah yang kemarin itu biar dia enggak terlalu jauh lagi karena sudah sampai ke orang-orang random.”

    “Tujuan gue posting itu, biar Fico berkenti berbohong,” tandasnya. 

    Lima artis ngaku jadi korban penipuan Fico Fachriza

    Adapun korban Fico Fachriza yang sudah mentransfer sejumlah uang mencapai lima.

    Mereka adalah Teuku Rizky (Rizky CJR), Aurel Hermansyah, Tretan  Muslim, Anggy Umbara, dan Nikita Willy.

    Adapun modus pinjam uang Fico itu diungkap Teuku Rizky.

    Fico Fachriza yang meminta bantuan kepada mantan personel CJR itu untuk biaya pemakaman ayahnya.

    Melalui akun Instagram pribadinya @teukuryz, Kamis (26/12/2024), Teuku Ryzki mengunggah isi chatnya dengan Fico Fachriza ketika menipunya.

    Pada chat tersebut, Fico meminta bantuan berupa uang seikhlasnya dari Teuku Ryzki, karena ayahnya meninggal dunia.

    Di situ, sang komika mengaku bahwa keluarganya terkendala biaya untuk mengurus jenazah.

    “Ki ini Fico. Suami mama aku meninggal dan kita terkendala biaya penguburan, takjiyah, salat mayit sama ambulance dan ini itu. Mohon bantuannya jika ikhlas ke rekening *** BCA Fico Fachriza ya,” isi chat Fico, pada Selasa, (24/12/2024).

    Selain itu, Fico Fachriza juga berdalih budaya warga Banyumas ketika ada orang yang meninggal dunia membutuhkan banyak biaya.

    Sehingga ia meminjam uang dari Teuku Ryzki.

    “Soalnya di sini aneh gitu ngebingungin kayak budayanya di Banyumas 14 hari harus nyediain makanan buat warga yang ngaji pakai budget, ustaz juga pakai budget.”

    “Kalau gue pinjem kira-kira lu bisa berapa Ki?” kata Fico dalam chatnya.

    Kiki baru membalas pesan tersebut pada Rabu malam, 25 Desember 2024. 

    Tanpa pikir panjang, Teuku Ryzki langsung mengirim sejumlah uang untuk membantu Fico Fachriza tersebut.

    Fico Fachriza berdalih orang tuanya di Banyumas harus segera belanja bahan masakan untuk pengajian.

    “Tapi Ki, gua di Depok dan orangtua di Banyumas. Lu keberatan gak Ki kalau misal gua pinjem Rp 4 juta aja, besok siang langsung balikin. Soalnya mereka harus belanja pagi dan masak buat yang ngaji,” ujar Fico.

    Tak cuma itu saja, Fico Fachriza kembali meminjam uang dengan mengirimkan foto mobil rusak dengan dalih baru saja kecelakaan.

    “Mobil gua ditoing Ki, nyerempet separator karena kaki-kakinya udah gak bagus,” lanjutnya.

    Tapi kali ini, Teuku Ryzki tak lagi meminjamkan uang pada Fico Fachriza. 

    Teuku Ryzki baru mengetahui dirinya ditipu setelah menghubungi Ananta Rispo, kakak dari Fico.

    “Lu dichat Fico bukan? Orang-orang pada dichat Fico, minjem duit. Jangan dikasih ya, bohong itu dia,” tulis Rispo kepada Kiki. 

    Tetapi Kiki sudah terlanjur memberikan sejumlah uang yang tidak disebutkan nominalnya kepada Fico. 

    “Salahnya gua ga nunggu chat dari Bang Rispo dulu untuk make sure kasih atau ga,” tulis Kiki.

    Kiki pun mencoba menghubungi Fico dengan mengirimkan pesan. Ia mengungkapkan kekesalannya terhadap Fico karena menggunakan nama keluarga untuk kepentingan pribadi. 

    “Bukan masalah nominalnya, ngerasa dibohongin bawa-bawa keluarga yang mengalami kemalangan itu yang bikin kecewa bukan main,” ungkap Kiki.

    Unggahan Kiki pun langsung ramai dipenuhi oleh sejumlah artis yang mengaku syok hingga ada yang menjadi korban.

    Bahkan, Aurel Hermansyah sempat  memberikan uang kepada Fico sebelum Rispo dan Kiki membuat unggahan peringatan tersebut.

    “Demi apa?!!! Sumpah kita juga udah transfer, bilang mobol kecelakaan astaga segitunya ya boongnya,” tulis Aurel di kolom komentar unggahan Kiki.

    “Anying gw juga kena, persis itu fotonya.” tulis Julian Kaisar vokalis Juicy Luicy.

    “Foto mobil ringsek masuk juga ke WA gw,” ujar Ernes Prakasa.

    Co-Founder dan CEO Majelis Lucu Indonesia (MLI) Patrick Effendy turut menjadi tempat pengaduan para korban yang diduga telah ditipu oleh Fico. 

    Patrick merasa prihatin dengan Rispo. 

    “Namanya juga @ficofachriza_ jago banget dia memang. Targetnya tepat semua. Gue cuma kebagian laporan pengaduan penipuannya aja. Sabar ya @anantarispo lo gokil sih bakti keluarga. Salam ke nyokap po!” tulis Patrick.

    Terbaru, Nikita Willy juga mengaku menjadi korban.

    Nikita Willy bahkan mengaku sudah transfer Rp28 juta.

    Melalui Instagram story Nikita membagikan foto bukti transfer. 

    “Minggu lalu @ficofachriza_ whatsapp minta bantuan untuk biaya rumah sakit penguburan, tahlilan dll suami mamanya. Lalu saya transfer,” tulis Nikita Willy, Sabtu (28/12/2024). 

    Istri Indra Priawan ini kemudian baru melihat unggahan Instagram kakak Fico, Rispo agar tidak meminjamkan uang ke adiknya. 

    “Ternyata saya ditipu,” tulis Nikita dengan emoji sedih. 

    Meski ditipu, Nikita masih mendoakan Fico dengan kata-kata baik. 

    “Semoga uangnya digunakan untuk hal yang positive. Dan semoga @ficofachriza juga keluarga segera diberikan jalan keluar jika sedang berada dalam kesulitan,” pungkas Nikita.

    Fico Fachriza klarifikasi

    Terkait hal itu, Fico Fachriza mencoba meluruskan berbagai tuduhan yang mengarah padanya.

    Dalam klarifikasinya yang disampaikan melalui unggahan video di Instagram pribadinya, Fico membahas musibah kecelakaan mobil yang sempat dialaminya.

    Ia menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada mobilnya.

    Adik Rispo itu sadar bahwa citranya di masyarakat sudah buruk, sehingga kecelakaan yang dialami dituding karena pengaruh dari narkoba.

    “Gue kemarin ada musibah, mobil gue nabrak tapi karena gue punya citra yang tidak baik di masyarakat, tabrakan itu dianggapnya karena gue teler. Padahal bisa gue jamin 100 persen bukan itu penyebabnya,” kata Fico dikutip dari Instagram @ficofachriza_, Jumat (27/12/2024).

    Untuk mengatasi masalah kerusakan mobil itu, Fico Fachriza akhirnya meminjam uang kepada kakaknya, Ananta Rispo.

    Sayangnya, Rispo juga sedang tidak memiliki dana cadangan karena uangnya diinvestasikan ke project film  

    “Gue chat lah Rispo minta bantuan buat selesaiin mobil di bengkel tapi ternyata Rispo gak pegang uang karena untuk invest film GJLS,” jelasnya.

    Fico Fachriza akhirnya memutuskan untuk meminjam uang kepada teman-teman artis yang dikenalnya.

    “Ya udah nggak masalah. Nggak ada kesan atau tindakan dari gue untuk memaksa. Pas Rispo nggak bisa, ya udah gue mau minta tolong sama orang lain,” ujarnya.

    Jebolan SUCI 3 itu menjelaskan bahwa dirinya tidak menganggap meminjam uang sebagai sebuah aib.

    Baginya, tindakan meminjam uang adalah sesuatu yang wajar, asalkan dilakukan dengan niat baik.

    “Mungkin buat catatan ya, bagi beberapa orang pinjem uang itu aib, pinjam uang itu salah. Tapi orang boleh punya persepsi dan kebetulan gue nggak ngerasa hal itu karena kalau ada temen gue yang butuh, gue pinjemin aja. Entah uangnya balik atau ga,” ungkapnya.

    Masalah menjadi semakin pelik ketika Fico dikabarkan meminjam uang dari rekan artis seperti Teuku Ryzki alias Kiki.

    Ia mengaku bahwa saat itu membutuhkan dana tambahan, tidak hanya untuk memperbaiki mobil, tetapi juga untuk membantu proses pemakaman ayahnya yang baru saja meninggal dunia.

    “Gue nggak tau Rispo dapat asumsi dari mana, dia bilang uang untuk service mobil gue itu udah lunas. Di situ lah gue chat Rispo, gue kecewa sama Rispo,” ucapnya.

    “Di tengah polemik ini, kebetulan suami nyokap gue meninggal. Gue sempat dapat kabar Rispo nggak punya uang, makanya akhirnya selain gue cari uang untuk service mobil, gue mau cari buat bantu almarhum suami nyokap gue,” tambahnya.

    Komika berusia 30 tahun itu tak menyangka jika niatnya untuk meringankan beban keluarga justru dinilai negatif.

    “Gue sadar banget citra gue ini enggak begitu baik di masyarakat kan, tapi gue agak bingung kalau gue dibilang punya niat jahat atau gue adalah orang yang jahat,” kata Fico menjelaskan.

    Oleh karenanya, pemain film Comic 8 itu meminta maaf telah membuat kegaduhan di media sosial perihal meminjam uang.

    “Jadi untuk semua kekisruhan ini, buat teman-teman komik, teman-teman entertainment, teman-teman sekolah gue, teman-teman lama gue, kenalan gue, relasi gue, semuanya, gue minta maaf banget. Gue tidak membenarkan apa yang gue lakukan, gue cuma mencoba menjelaskan supaya ini bisa dilihat sebagai cover both sides,” katanya.

    Fico Fachriza juga berjanji akan segera melunasi pinjaman uang yang sudah diberikan oleh beberapa orang.

    “Temen-temen semua, saya mau berterima kasih atas pehatian, saran kepedulian, bahkan kebencian.
    .
    Terkhusus untuk @anantarispo yang pasti udah capek, tapi belom mau nyerah untuk ngarahin ke hal yang lebih baik.
    .
    Kedepannya saya akan menyelesaikan semua tanggungan secepatnya dan hidup lebih mawas diri.

    Akhir kata, saya minta maaf untuk semua yang dirugikan, semoga kalo saya ga bisa bales kebaikannya, Tuhan yang akan balas. Amiiin,” tulisnya

    —– 

    Berita Jatim dan berita seleb lainnya.

  • Tanpa Keberanian Seorang Kepala Negara, Pemberantasan Korupsi akan Selalu jadi Sekadar Wacana

    Tanpa Keberanian Seorang Kepala Negara, Pemberantasan Korupsi akan Selalu jadi Sekadar Wacana

    JAKARTA – Pengamat hukum dan politik Pieter C Zulkifli menilai pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan para koruptor dapat dimaafkan asalkan mengembalikan hasil korupsi kepada negara, perlu dibarengi dengan tindakan nyata.

    Hal ini mengingat korupsi di Indonesia bukan lagi soal individu, melainkan masalah sistemik yang menuntut reformasi mendasar.

    “Tanpa keberanian dan konsistensi dari seorang kepala negara, pemberantasan korupsi akan terus menjadi sekadar wacana,” kata Pieter dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Antara, Sabtu 28 Desember.

    Di sisi lain, mantan Ketua Komisi III DPR RI itu mengatakan pernyataan Prabowo yang ingin memaafkan koruptor dengan syarat mengembalikan uang korupsinya kepada negara, merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada pemulihan kerugian negara (asset recovery) sesuai dengan prinsip dalam UN Convention Against Corruption (UNCAC).

    Tak hanya itu, dia juga menyinggung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra yang mendukung gagasan tersebut dengan menyebutnya sebagai pendekatan restoratif.

    Menurutnya, penegakan hukum korupsi bahkan disebut harus membawa manfaat bagi ekonomi bangsa, bukan sekadar balas dendam.

    Namun, Pieter mengakui sejauh ini langkah konkret Prabowo dalam pemberantasan korupsi masih dipertanyakan.

    Terlebih, dalam pidato pelantikannya dua bulan lalu, Prabowo mengakui adanya kebocoran anggaran negara, tetapi tindak lanjut atas komitmen tersebut belum terlihat nyata.

    “Bahkan, komposisi kabinet yang ia bentuk turut menjadi bahan kritik. Beberapa nama di kabinetnya memiliki rekam jejak kasus korupsi, alih-alih pernah lolos dari jeratan hukum melalui celah pengadilan,” ujarnya.

    Pieter menegaskan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa peran Presiden sangat menentukan.

    Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kasus besar seperti skandal Bank Century tetap berjalan meskipun menyeret nama besannya, Aulia Pohan.

    “Pertanyaannya, apakah Prabowo akan membiarkan KPK melemah atau sebaliknya, dia akan menunjukkan komitmen nyata memperkuat Lembaga Antirasuah ini?” jelas Pieter.

    Dia menyatakan korupsi di Indonesia sudah menjadi sistemik, melibatkan lingkaran kekuasaan, birokrasi, hingga hukum. Uang menjadi benang merah dalam perekrutan, promosi jabatan, hingga pengambilan kebijakan.

    Hal ini juga yang menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Bahkan, hukum kerap tunduk pada kekuatan modal.

    Situasi ini menggambarkan betapa sulitnya memberantas korupsi tanpa reformasi menyeluruh.

    “Paralel dengan kondisi tersebut, masa depan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Hal ini tercermin dari penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang terus turun dan menjadi stagnan. Dalam survei terakhir Transparency International pada 2023, IPK Indonesia hanya berada di angka 34 dari skala 100,” tambahnya.

    Selain itu, Pieter menuturkan skor IPK ini sama dengan skor pada 2014. Dia mencatat pelaku korupsi selama ini memiliki latar belakang politisi, baik dari unsur legislatif maupun eksekutif yang terdiri dari anggota DPR/DPRD, Menteri/Lembaga Negara, Gubernur, Walikota/Bupati sebesar 517 orang.

    “Belum lagi para koruptor yang belum disentuh di kalangan sektor swasta. Kondisi ini memperjelas bahwa korupsi politik semakin subur di negeri ini,” ucap Pieter.

    Dia mengatakan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia ditentukan oleh sikap kekuasaan yang rendah hati, tegas, dan tidak pandang bulu dalam bertindak, serta tidak mengumbar janji.

    “Sikap perilaku elite yang angkuh dan sombong, tidak mendengar aspirasi rakyat adalah awal dari gagalnya merumuskan sistem yang kuat untuk memberantas korupsi,” ungkapnya.

    Pieter mengatakan sikap tegas kekuasaan terhadap koruptor akan mempercepat proses Indonesia menjadi negara maju.

    Sehingga, KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI harus mulai serius melakukan pengawasan terhadap sikap perilaku elite yang angkuh dan sombong dalam mendengar aspirasi rakyat. Sebab, patut diduga perilaku elite politik seperti itu memiliki kecenderungan korup.

    Dia berpandangan Prabowo memiliki kesempatan untuk mengubah narasi. Namun, tanpa keberanian dan konsistensi, pemberantasan korupsi akan terus menjadi sekadar omong kosong.

    Pasalnya, korupsi di Indonesia bukan hanya soal individu, melainkan masalah sistemik yang menuntut reformasi mendasar.

    “Tanpa langkah nyata, lingkaran setan antara uang dan kekuasaan akan terus mempengaruhi wajah politik Indonesia,” tutur Prabowo.

    Ia pun berharap Prabowo benar-benar memahami beratnya tanggung jawab seorang Kepala Negara. Jika tidak, dia memproyeksikan legitimasi kepemimpinannya bisa terancam oleh dinamika politik yang dibiarkan tumbuh liar dalam waktu kurang dari lima tahun.

    “Indonesia butuh pemimpin yang berani, tegas, dan berpihak pada rakyat, bukan sekadar pidato kosong di podium internasional,” pungkasnya.

  • 2 Sengkarut Komunikasi di Seputar Istana Nasional

    2 Sengkarut Komunikasi di Seputar Istana Nasional

    Sengkarut Komunikasi di Seputar Istana
    Jurnalis, Mahasiswa S3 Ilmu Politik
    KONTROVERSI
    soal pemaafan
    koruptor
    , amnesti untuk koruptor, dan penerapan denda damai untuk koruptor, mempertontonkan salah satunya, ada problem besar komunikasi di seputar Istana, selain problem subtansi.
    Pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Kairo yang akan memaafkan koruptor asal mengembalikan kekayaannya menimbulkan kontroversi meluas.
    Menteri Koordinator Hukum Yusril Ihza Mahendra membenarkan bahwa Presiden punya hak konstitusional memberikan amnesti, abolisi, dan grasi untuk terpidana.
    Yusril juga mengatakan, dari 44.000 terpidana yang akan mendapatkan amnesti, jumlah terpidana
    korupsi
    hanya beberapa ribu orang.
    Tidak ada yang membantah bahwa Presiden punya hak konstitusional untuk memberikan amnesti, abolisi, dan grasi.
    Pernyataan Yusril itu menunjukkan ada proses hukum yang mendahului sebelum kemudian dihentikan penuntutannya.
    Namun, pembelaan Yusril itu bisa kurang sinkron ketika Presiden Prabowo sudah berbicara soal mekanisme pengembalian kekayaan secara diam-diam.
    Pernyataan Yusril kemudian disusul pernyatan Menteri Hukum Supratman Andi Atgas yang menawarkan solusi denda damai untuk koruptor.
    Sayangnya, pernyataan politisi Partai Gerindra ini juga kurang tepat karena denda damai yang dimiliki Jaksa Agung hanya untuk tindak pidana ekonomi, seperti kepabeanan atau bea cukai, bukan untuk korupsi.
    Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Harli Siregar juga membantah. “Denda damai tidak untuk koruptor,” kata Harli.
    Soal amnesti untuk koruptor, Supratman juga meluruskan pernyataan Yusril bahwa tidak ada pemberian amnesti untuk terpidana korupsi yang diberikan Presiden Prabowo.
    Sengkarut komunikasi di kalangan pembantu Presiden Prabowo itu bisa merugikan citra Presiden yang pemerintahannya belum berusia 100 hari.
    Sengkarut komunikasi bisa dibaca publik sebagai belum adanya kajian komprehensif soal pemaafan koruptor yang akan diambil Presiden Prabowo. Selayaknya kebijakan didasarkan ada
    evidence based policy.
    Apresiasi harus diberikan kepada Menteri Supratman yang secara cepat meluruskan dan membatalkan gagasan denda damai untuk koruptor.
    Pembatalan gagasan denda damai – yang memang tidak tepat diterapkan untuk tindak pidana korupsi – sedikit meredakan perbedaan pendapat yang tidak produktif di antara pembantu Presiden.
    Publik bertanya-tanya di mana peran Kantor Komunikasi Presiden dengan sejumlah juru bicara presiden?
    Sejumlah juru bicara presiden yang sebelum ini begitu piawai berbicara di televisi memberikan analisa politik, mengapa tidak terdengar kiprahnya mengatasi sengkarut komunikasi seputar pemaafan koruptor?
    Selain substansinya yang sangat sensitif, komunikasi publik menjadi penting. Terlebih, meminjam istilah Jakob Oetama, kita berkomunikasi di masyarakat yang tidak tulus sehingga dibutuhkan strategi komunikasi yang
    ngepas
    .
    Pesan komunikasi bukan hanya teks, tapi konteks. Ketika konteks tak diberikan, jangan memaksa pubik harus memahami konteks masalahnya. Dan, jangan terlalu cepat menghakimi publik dengan ungkapan, “tokoh gagal”.
    Isu korupsi adalah masih menjadi isu sensitif. Belum saatnya negara memaafkan koruptor.
    Mengutip esai Aswar Hasan di
    Kompas
    , 27 Desember 2024, “…
    Korupsi
    bukan hanya kejahatan individu, melainkan juga ancaman serius terhadap kedaulatan, keadilan, dan masa depan suatu bangsa. Ketika korupsi dibiarkan atau dianggap remeh, negara kehilangan legitimasi, kepercayaan rakyat, dan koruptor berpotensi untuk berkembang. Negara harus menunjukkan bahwa hukum berlaku tanpa pandang bulu, termasuk kepada pejabat tinggi dan tokoh berpengaruh yang terlibat korupsi. Korupsi telah merampas hak masyarakat atas pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang layak. Negara wajib melindungi rakyat dari dampak buruk tersebut…”
    Psikologi publik dihadapkan pada rasa perasaan ketidakadilan ketika majelis hakim menjatuhkan vonis 6,5 tahun terhadap Harvey Moeis atas kerugian perekonomian negara Rp 300 triliun dalam kasus korupsi timah di Bangka.
    Publik juga gerah ketika kasus mafia peradilan bekas pejabat MA Zarof Ricar ditangani secara biasa-biasa saja. Istana juga tidak bereaksi atas berbagai peristiwa hukum yang melukai perasaan publik.
    Mengambil terobosan atau kebijakan di luar kebiasaan selayaknya mempertimbangkan sentimen dan rasa perasaan publik.
    Pada masa Orde Baru, Istana kerap mengundang secara terbatas sejumlah pemimpin redaksi untuk mendiskusikan kebijakan baru yang diambil pemerintah disertai latar belakangnya.
    Pemimpin redaksi ditempatkan sebagai “devil advocate” untuk men-
    challenge
    —kebijakan yang diambil pemerintah.
    Dari situlah, strategi dan mitigasi komunikasi dipersiapkan sehingga reaksi yang timbul sudah bisa dimitigasi. Fase ini bisa disebut fase “building understanding” antara pemerintah dan media.
    Tahapan ini tidak dilakukan. Pemerintah tampaknya sangat percaya diri dengan dukungan mayoritas partai politik di DPR.
    Partai politik memang seperti mengalami disfungsi menghadapi isu kepublikan, termasuk program pemaafan koruptor.
    Elite partai politik berupaya main aman dengan mengamini semua kebijakan pemerintah. Partai politik yang saat kampanye garang terhadap korupsi, kini
    mlempem.
    Bahkan, anggota DPR menghardik dengan kata-kata kasar, termasuk menyebut gagal terhadap tokoh di luar pemerintahan yang gencar mengkritik dan program pemerintah.
    Bangsa ini masih beruntung masih ada secercah harapan pada minoritas kreatif yang tetap menjaga akal sehat dan nurani publik.
    Di tengah disfungsi partai politik, masih ada suara kritis seperti disuarakan Zaenur Rohman dari Pukat UGM atau pun Mahfud MD yang dinilai “tokoh gagal” oleh Ketua Komisi III Habiburohman.
    Masih ada suara kenabian dari Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo soal dijadikannya korupsi sebagai alat sandera politik.
    Saya bertanya pada Chat GPT soal sengkarut komunikasi seputar pemaafan koruptor. Dan ini jawabannya:
    “…
    Pernyataan pembantu presiden soal pemafaan koruptor memiliki pengaruh langsung terhadap persepsi publik tentang keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. Misalnya, jika pola komunikasinya cenderung membela koruptor dengan dalih seperti usia lanjut atau kesehatan, publik bisa menganggap pemerintah tidak berkomitmen terhadap agenda pemberantasan korupsi. Persepsi negatif ini dapat melemahkan legitimasi pemerintah dan memperkuat narasi bahwa ada pelemahan sistemik terhadap institusi antikorupsi seperti KPK
    …”
    Hati-hati berkomunikasi karena komunikasi membentuk persepsi. Jangan sampai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia kian anjlok.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Pemberian Maaf Koruptor, Pengamat Ingatkan Pentingnya Keberanian Kepala Negara – Halaman all

    Soal Pemberian Maaf Koruptor, Pengamat Ingatkan Pentingnya Keberanian Kepala Negara – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di era kepemimpinannya patut dinantikan. 

    Apalagi, Prabowo dalam pidatonya baru-baru ini menyatakan para koruptor dapat dimaafkan asalkan mengembalikan hasil korupsi kepada negara.

    Pengamat hukum dan politik Pieter C Zulkifli menyebut pidato dan kebijakan Prabowo perlu dibarengi dengan tindakan nyata. 

    Mengingat korupsi di Indonesia bukan lagi soal individu, melainkan masalah sistemik yang menuntut reformasi mendasar.

    “Tanpa keberanian dan konsistensi dari seorang kepala negara, pemberantasan korupsi akan terus menjadi sekadar omong kosong,” kata Pieter saat dihubungi wartawan Sabtu (28/12/2024).

    Di sisi lain, mantan Ketua Komisi III DPR RI itu menilai, pernyataan Prabowo yang ingin memaafkan koruptor dengan syarat mengembalikan uang korupsinya kepada negara, merupakan bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada pemulihan kerugian negara (asset recovery) sesuai dengan prinsip dalam UN Convention Against Corruption (UNCAC).

    Selain itu, Pieter Zulkifli menyinggung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, yang mendukung gagasan tersebut dengan menyebutnya sebagai pendekatan restoratif. 

    Penegakan hukum korupsi bahkan disebut harus membawa manfaat bagi ekonomi bangsa, bukan sekadar balas dendam.

    Namun, Pieter Zulkifli mengakui sejauh ini langkah konkret Prabowo dalam pemberantasan korupsi masih dipertanyakan. 

    Terlebih, dalam pidato pelantikannya dua bulan lalu, Prabowo mengakui adanya kebocoran anggaran negara, tetapi tindak lanjut atas komitmen tersebut belum terlihat nyata.

    “Bahkan, komposisi kabinet yang ia bentuk turut menjadi bahan kritik. Beberapa nama di kabinetnya memiliki rekam jejak kasus korupsi, alih-alih pernah lolos dari jeratan hukum melalui celah pengadilan,” ujar dia.

    Pieter Zulkifli menegaskan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa peran Presiden sangat menentukan. 

    Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kata dia, kasus besar seperti skandal Bank Century tetap berjalan meskipun menyeret nama besannya, Aulia Pohan. 

    “Pertanyaannya, apakah Prabowo akan membiarkan KPK melemah atau sebaliknya, dia akan menunjukkan komitmen nyata memperkuat Lembaga Antirasuah ini?” ucapnya.

    Dia menyatakan korupsi di Indonesia sudah menjadi sistemik, melibatkan lingkaran kekuasaan, birokrasi, hingga hukum. Uang menjadi benang merah dalam perekrutan, promosi jabatan, hingga pengambilan kebijakan.

    Hal ini juga yang menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Bahkan, hukum kerap tunduk pada kekuatan modal. Situasi ini menggambarkan betapa sulitnya memberantas korupsi tanpa reformasi menyeluruh. 

    “Paralel dengan kondisi tersebut, masa depan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Hal ini tercermin dari penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang terus turun dan menjadi stagnan. Dalam survei terakhir Transparency International pada 2023, IPK Indonesia hanya berada di angka 34 dari skala 100,” ujar dia.

    Pieter Zulkifli menuturkan skor IPK ini sama dengan skor pada 2014. Dia mencatat pelaku korupsi selama ini memiliki latar belakang politisi, baik dari unsur legislatif maupun eksekutif yang terdiri dari anggota DPR/DPRD, Menteri/Lembaga Negara, Gubernur, Walikota/Bupati sebesar 517 orang.

    “Belum lagi para koruptor yang belum disentuh di kalangan sektor swasta. Kondisi ini memperjelas bahwa korupsi politik semakin subur di negeri ini,” katanya.

    Menurut Pieter Zulkfili, skeptis publik terhadap komitmen pemerintahan Prabowo dalam pemberantasan korupsi bukan tanpa alasan. Kabinet yang dipenuhi figur bermasalah serta absennya langkah tegas dalam dua bulan masa pemerintahan menjadi bukti awal bahwa retorika antikorupsi belum diterjemahkan ke dalam tindakan nyata.

    “Bagaimanapun, pidato, dan kebijakan Prabowo perlu dibarengi dengan tindakan konkret,” ujarnya.

    Dia mengatakan masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia ditentukan oleh sikap kekuasaan yang rendah hati, tegas, dan tidak pandang bulu dalam bertindak, serta tidak mengumbar janji.

    “Sikap perilaku elite yang angkuh dan sombong, tidak mendengar aspirasi rakyat adalah awal dari gagalnya merumuskan sistem yang kuat untuk memberantas korupsi,” katanya.

    Pieter Zulkifli mengatakan sikap tegas kekuasaan terhadap koruptor akan mempercepat proses Indonesia menjadi negara maju. 

    Sehingga, KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI harus mulai serius melakukan pengawasan terhadap sikap perilaku elite yang angkuh dan sombong dalam mendengar aspirasi rakyat. Sebab, patut diduga perilaku elite politik seperti itu memiliki kecenderungan korup.

    Dia berpandangan Prabowo memiliki kesempatan untuk mengubah narasi. 

    Namun, tanpa keberanian dan konsistensi, pemberantasan korupsi akan terus menjadi sekadar omong belaka. 

    Sebab, korupsi di Indonesia bukan hanya soal individu, melainkan masalah sistemik yang menuntut reformasi mendasar.

    “Tanpa langkah nyata, lingkaran setan antara uang dan kekuasaan akan terus memengaruhi wajah politik Indonesia,” katanya.

    Pieter Zulkifli berharap Prabowo benar-benar memahami beratnya tanggung jawab seorang kepala negara. 

    “Indonesia butuh pemimpin yang berani, tegas, dan berpihak pada rakyat, bukan sekadar pidato kosong di podium internasional,” tandasnya.

     

    Penjelasan Menteri Hukum

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tidak serta merta mendapatkan amnesti ataupun grasi. 

    Ia menjelaskan meskipun Presiden RI Prabowo Subianto memiliki hak untuk memberikan pengampunan kepada koruptor, tetapu tetap melalui proses pengawasan oleh Mahkamah Agung (MA) terkait grasi, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal pemberian amnesti.

    “Kalau melakukan grasi wajib minta pertimbangan ke MA. Sedangkan untuk amnesti, itu ke DPR. Artinya, perlu ada yang mengawasi sehingga adanya pertimbangan dari kedua institusi,” kata Supratman dalam keterangannya, Kamis (26/12/2024).

    Mantan Ketua Badan Legislasi DPR ini menerangkan kalau pemerintah Indonesia akan mengupayakan hukuman yang maksimal bagi koruptor. 

    Di samping itu, pemerintah juga menekankan aspek pemulihan aset dalam kasus tindak pidana korupsi.

    “Pemberian pengampunan bukan dalam rangka membiarkan pelaku tindak pidana korupsi bisa terbebas. Sama sekali tidak. Karena yang paling penting, bagi pemerintah dan rakyat Indonesia, adalah bagaimana asset recovery itu bisa berjalan. Kemudian kalau asset recovery-nya bisa baik, pengembalian kerugian negara itu bisa maksimal. Presiden sama sekali tidak menganggap (pengampunan koruptor) dilakukan serta merta,” ujar Supratman.

    Menteri Supratman mengungkapkan pemberian pengampunan kepada koruptor maupun pelaku kejahatan lainnya adalah hak kekuasaan yudikatif, tetapi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memberikan hak konstitusional kepada presiden untuk memiliki kekuasaan yudisial tersebut. 

    Sebelum perubahan UUD 1945, kewenangan yudisial yang melekat kepada presiden sebagai kepala negara itu bersifat absolut. 

    Kemudian pasca-amandemen UUD 1945, kekuasaan presiden tidak absolut. 

    Presiden perlu meminta pertimbangan kepada MA dan DPR.

    “Karena itu supaya keputusan yang diambil, apa itu grasi, amnesti, atau abolisi, ada aspek pengawasannya. Tidak serta-merta presiden mengeluarkan tanpa pertimbangan kedua institusi tersebut,” kata Supratman.

    Selain presiden, kewenangan memberikan pengampunan kepada koruptor dan pelaku kejahatan lainnya juga diberikan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui denda damai. 

    Sehingga, baik presiden maupun Kejaksaan Agung diberikan ruang untuk memberikan pengampunan.

    “Tanpa lewat presiden pun memungkinkan untuk memberikan pengampunan karena undang-undang Kejaksaan yang baru memberi ruang kepada jaksa agung untuk melakukan upaya denda damai bagi perkara tindak pidana korupsi,” tutur Supratman.

    Supratman pun menyebutkan bahwa proses pemberian pengampunan kepada koruptor masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo.

    Pernyataan Presiden Prabowo

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto memberikan kesempatan agar para koruptor untuk bertaubat. Eks Menteri Pertahanan ini membuka pintu maaf asalkan mereka mengembalikan uang yang sudah dicuri dari negara.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat bertemu dengan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, Rabu (18/12/2024). Acara ini dihadiri 2000 orang mahasiswa.

    “Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, memberi kesempatan untuk tobat, hei para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya, mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong,” kata Prabowo dalam sambutannya.

    Prabowo pun membuka kesempatan bagi koruptoruntuk mengembalikan uang hasil tindak pidana secara diam-diam kepada negara.

    “Nanti kita beri kesempatan, cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya enggak ketahuan, mengembalikan lho ya. Tapi kembalikan,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Eks Danjen Kopassus itu menegur para pengemplang pajak yang tidak membayarkan kewajibannya. Padahal, mereka semua selama ini memakai fasilitas negara.

    “Hei kalian yang sudah menerima fasilitas dari negara, bayarlah kewajiban mu. Asal kau bayar kewajiban mu, taat kepada hukum, sudah, kita menghadap masa depan, kita tidak ungkit-ungkit yang dulu,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Prabowo pun mengultimatum bagi siapapun yang masih bandel melawan hukum setelah peringatan tersebut. Dia tidak akan segan untuk menginstruksikan aparat untuk menangkap mereka.

    “Kalau kau bandel terus, apa boleh buat, kita akan menegakkan hukum dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa negara dan rakyat ayo, kalau tidak, percayalah saya akan bersihkan aparat RI. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya,” pungkasnya.