Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Sikapi Kasus Penembakan Bos Rental, Mabes TNI Bakal Ikut Evaluasi Penggunaan Senjata Api Anggota – Halaman all

    Sikapi Kasus Penembakan Bos Rental, Mabes TNI Bakal Ikut Evaluasi Penggunaan Senjata Api Anggota – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Markas Besar TNI akan ikut melakukan evaluasi terkait penggunaan senjata api (senpi) oleh anggota TNI setelah insiden penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurahman di Rest Area KM 45 Tol Merak-Tangerang pada Kamis (2/1/2025) yang melibatkan oknum TNI AL.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Hariyanto mengatakan regulasi penggunaan senpi diatur Mabes TNI dan Mabes Angkatan.

    Ia menegaskan kasus yang menimpa bos rental mobil tentu akan menjadi evaluasi bagi Mabes TNI dan Mabes Angkatan terkait penggunaan senjata api. 

    “Hanya dalam penggunaan senjata harus ditekankan bahwa pemegang senjata harus dilengkapi surat izin yang berdasarkan jabatan dan tugas tanggung jawabnya dengan prosedur aturan bagi penggunaan senjata yang sudah dijelaskan kepada pemegang senjata tersebut,” kata Hariyanto saat dikonfirmasi Tribunnews.com pada Kamis (9/1/2025).

    Di sisi lain, Hariyanto mengatakan para pelaku tindak pidana dalam kasus tersebut tidak bisa diadili dalam peradilan sipil atau umum.

    Hariyanto menegaskan hal itu sesuai dengan dengan Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer khususnya pasal 9 ayat 1 huruf a.

    Ketentuan itu, jelasnya, menyebutkan bahwa pengadilan militer berwenang mengadili Prajurit yang pada saat melakukan tindak pidana berstatus militer aktif. 

    “Dengan demikian terhadap permasalahan tiga prajurit TNI tersebut akan diadili di Pengadilan Militer karena ketiga Prajurit TNI tersebut tunduk pada justisiabel pengadilan militer,” tegas dia.

    Tersangka Pelaku Penembakan

    Pusat Polisi Militer TNI AL (Puspomal) menetapkan tiga oknum anggota TNI AL yakni Sertu AA, Sertu RH, dan Klk BA sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

    Terungkap, dua orang tersangka merupakan personel Satuan Kopaska Armada I dan satu tersangka lainnya merupakan awak KRI Bontang (907).

    Danpuspomal Laskda TNI Samista mengatakan ketiga tersangks saat ini telah ditahan di fasilitas penahanan Puspomal.

    Ketiganya, kata dia, akan menjalani proses penahanan sementara untuk proses penyidikan selama 20 hari sejak Sabtu (4/1/2025).

    Namun, dia belum menjelaskan lebih jauh terkait pasal apa yang disangkakan kepada mereka.

    Hal itu disampaikan Samista saat konferensi pers di Mako Koarmada RI Jakarta Pusat pada Senin (6/1/2025).

    “Jadi anggota ini sudah ditahan di tempat kami. Dan sesuai dengan surat penahanan dari Ankum (atasan yang berhak menghukum) sudah kami terima, terhitung karena hari Sabtu yang lalu itu, anggota sebetulnya sudah kita amankan. Karena masih dalam proses lidik, kami selalu maraton lidik, masih belum kami tetapkan,” ujarnya.

    “Sekarang karena sudah ada tanda-tanda dengan beberapa bukti maka yang bersangkutan sudah masuk proses penyidikan dan sudah kami tetapkan (tersangka). Bukti penahanan sementara dalam hal ini 20 hari pertama sudah ditandatangani oleh Ankum terhitung sejak Sabtu,” lanjut dia.

    Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, ungkapnya, tersangka pelaku penembakan masih punya hubungan keluarga dengan tersangka AA yang sebenarnya bertanggung jawab atas senjata api tersebut. 

    Pelaku penembakan, ungkapnya, adalah paman dari Sertu AA.

    Namun Samista tidak menjelaskan secara gamblang sosok oknum TNI AL yang melakukan penembakan tersebut.

    Secara tersirat Samista menjelaskan bukan AA yang melakukan penembakan mengingat posisi AA sebagaimana yang telah tampak dalam video beredar tengah berada dalam kepungan rombongan bos rental.

    “Bahkan pelaku dengan (AA) yang dikeroyok tadi itu, itu adalah saudara. Jadi pelaku ini adalah pamannya AA,” ungkap Samista.

    Sementara ini pihaknya juga belum menemukan indikasi ketiga oknum TNI AL tersebut sebagai penadah atau backing sindikat penggelapan mobil sebagaimana persepsi yang terbentuk di publik.

    “Apakah ini sebagai backing dari hasil lidik sementara, itu masih belum ditemukan. Apabila nanti dalam perkembangannya ada unsur-unsur yang bisa membuktikan itu, nantikan dalam proses penyidikan, ya nanti berikan waktu pada kami lakukan itu,” ucap dia.

    Izin Senjata Api

    Saat konferensi pers di Mako Koarmada RI Jakarta Pusat pada Senin (6/1/2025), Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Denih Hendrata menyatakan senjata yang digunakan oknum TNI AL dalam kasus tersebut berstatus resmi atau organik.

    Senjata yang digunakan untuk menembak korban tewas Ilyas Abdurahman dan korban luka Ramli, diungkapkannya, adalah senjata inventaris yang melekat pada salah satu tersangka oknum TNI AL yakni Sertu AA.

    AA, disebut berasal dari Satuan Kopaska Armada I yang mendapatkan tugas sebagai ADC atau ajudan.

    “Sehingga ketika dia dapat tugas, itu sudah SOP senjata itu melekat. Kemudian, tadi sudah dijawab bahwa ini sudah SOP, ada surat perintahnya segala macam. Kemudian, ya tentu bukan senjata rakitan,” ungkap Denih.

    Denig menegaskan untuk itu pihaknya akan melakukan evaluasi terkait penggunaan senjata di jajarannya.

    Akan tetapi, dirinya menjelaskan senjata itu seharusnya digunakan untuk pengamanan diri dan atasan AA.

    “Untuk evaluasi, nanti kita akan evaluasi bagaimana ke depan terkait dengan senjata api,” tegas dia.

    Denih menduga senjata tersebut terpaksa digunakan untuk melindungi diri dari dugaan pengeroyokan saat kejadian.

    Menurut dia, kejadian dugaan pengeroyokan itulah yang membuat situasi tersebut menjadi situasi hidup dan mati antara para anggota TNI AL dan rombongan pemilik rental mobil. 

    “Tapi sebetulnya karena pengeroyokan kan tidak berpikir risiko kalau misalnya orang yang dikeroyok itu mati. Ya nggak? Ya kan? Apalagi mungkin karena tentara juga yang sudah dilatih bagaimana faktor kecepatan, insting segala macam. Kan kita sering dengar kill or to be killed (membunuh atau dibunuh). Ya kan?” ungkapnya.

    Ia juga menegaskan pihaknya berkomitmen menghormati proses hukum yang ada dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

    Selain itu Denih menegaskan komitmen TNI AL untuk mengusut kasus tersebut secara transparan.

    Ia menegaskan tak segan-segan untuk menindak tegas prajurit yang terbukti bersalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakum

    “TNI AL sangat menghormati proses hukum, dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI AL, bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di TNI,” ucap Denih.

    Dia juga mengatakan pihaknya akan mendatangi rumah duka untuk mengucapkan belasungkawa langsung kepada keluarga korban.

    Ia juga mengatakan pihaknya akan memberikan santunan kepada keluarga korban terkait kejadian tersebut.

    “Jadi sekali lagi tentu saja belasungkawa dan mungkin nanti ada bantuan untuk bisa kami berikan kepada mereka,” ungkap Denih.

  • Survei BI: Optimisme Konsumen Naik pada Desember 2024

    Survei BI: Optimisme Konsumen Naik pada Desember 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Hasil survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi mengalami peningkatan per Desember 2024, melanjutkan tren kenaikan pada bulan sebelumnya.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang naik menjadi 127,7 pada Desember 2024, lebih lebih tinggi dibandingkan dengan Oktober 2024 sebesar 125,9.

    “Meningkatnya keyakinan konsumen pada Desember 2024 didukung oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini [IKE] dan Indeks Ekspektasi Konsumen [IEK] yang masing-masing tercatat sebesar 116,0 dan 139,5,” ujar Ramdan dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025). 

    Capaian IKE maupun IEK tersebut, sambungnya, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 113,5 dan 138,3. Adapun IKE dan IEK tercatat meningkat pada seluruh komponen pembentuknya.

    Secara lebih terperinci, keyakinan konsumen pada Desember 2024 tercatat optimistis untuk seluruh kategori pengeluaran, namun terjadi sedikit penurunan untuk kelompok pengeluaran Rp2,1 juta—Rp3 juta dan >Rp5 juta.

    Sementara persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini menguat yang tercermin dari IKE Desember sebesar 116,0 atau lebih tinggi dibandingkan pada November sebesar 113,5.

    Meningkatnya IKE didorong oleh kenaikan Indeks Penghasilaan Saat Ini, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja, dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama (Durable Goods), yang mana masing-masing meningkat dari 121,9, 110,1, dan 108,4 menjadi sebesar 123,9, 112,2, dan 111,8.

    Sementara itu, keyakinan konsumen dalam melakukan pembelian barang tahan lama meningkat, utamanya dari kelompok masyarakat dengan pengeluaran di atas Rp4,1 juta—Rp5 juta dan kelompok usia 31 – 40 tahun.

    Secara spasial, sebagian besar kota mencatatkan peningkatan IKE, terbesar di Kota Banten (12,5 poin), diikuti Kota Bandar Lampung (10,7 poin), diikuti Semarang (7,0 poin), dan Manado (6,2 poin).

    Di sisi lain, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan ke depan diperkirakan meningkat. Ekspektasi konsumen terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan kegiatan usaha masing-masing naik dari 141,7, 136,8, dan 136,2 menjadi sebesar 143,3, 137,6, dan 137,4.

    Secara spasial, beberapa kota mencatat peningkatan IEK, terbesar di Kota Banten (12,5 poin), diikuti Bandar Lampung (11,3 poin) dan Pontianak (8,3 poin).

    Adapun rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi, proporsi pembayaran cicilan/utang, dan proporsi pendapatan konsumen yang disimpan, tercatat relatif stabil dari bulan sebelumnya, yaitu sebesar 74,1%, 10,5%, dan 15,5% 

    Untuk diketahui, survei konsumen yang BI itu dilakukan terhadap 4.600 responden rumah tangga di 18 kota. Survei ini menjadi informasi dini mengenai konsumsi rumah tangga, ekspektasi inflasi, dan kondisi keuangan rumah tangga. 

  • BRICS, babak baru diplomasi ekonomi Indonesia

    BRICS, babak baru diplomasi ekonomi Indonesia

    Logo kelompok kemitraan strategis BRICS. (ANTARA/https://infobrics.org)

    BRICS, babak baru diplomasi ekonomi Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 08 Januari 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com –  Resmi menjadi anggota BRICS, Indonesia memasuki babak barunya dalam berdiplomasi ekonomi di tingkat global. Sebagai organisasi antarpemerintah, BRICS seperti tujuan awalnya adalah menciptakan tatanan dunia yang lebih seimbang dengan memberikan suara lebih kuat bagi negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan global.

    Maka bersama negara-negara yang telah lebih dahulu bergabung, yakni Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirates Arab, Indonesia berupaya mengurangi dominasi negara-negara maju dalam lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia dengan membentuk institusi alternatif, seperti New Development Bank (NDB), yang fokus pada pembiayaan proyek infrastruktur dan pembangunan di negara-negara anggotanya.

    Dengan bergabungnya Indonesia secara penuh per 6 Januari 2025, BRICS kini mencakup lebih dari 40 persen populasi dunia dan sekitar 27 persen dari produk domestik bruto (PDB) global, menjadikannya blok ekonomi yang signifikan dalam perekonomian dunia. Bergabungnya Indonesia dalam BRICS sejatinya tidak mengejutkan karena telah melalui penjajakan sejak 2023 dalam KTT di Johannesburg, Afrika Selatan, pada Agustus 2023.

    Dengan bergabungnya Indonesia, kelompok ini semakin relevan, mengingat posisi strategis Indonesia sebagai negara berkembang terbesar di Asia Tenggara. BRICS juga menjadi simbol pergeseran kekuatan ekonomi global yang tak lagi didominasi oleh negara-negara Barat.

    Namun, di balik optimisme ini, penting kemudian untuk ditilik kembali kemanfaatan yang bisa diraih Indonesia dari keanggotaan ini. Dan sejauh mana manfaat risikonya dalam peta geopolitik global yang semakin dinamis.

    BRICS lahir dari kebutuhan untuk menciptakan keseimbangan global di tengah dominasi lembaga-lembaga Barat seperti IMF dan Bank Dunia. Dalam konteks ini, keanggotaan Indonesia memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam membangun tatanan ekonomi yang lebih inklusif.

    Indonesia dapat memanfaatkan platform ini untuk memperjuangkan isu-isu penting seperti pembiayaan pembangunan berkelanjutan, penghapusan ketimpangan ekonomi global, dan reformasi sistem keuangan internasional. Di sisi lain, kehadiran Indonesia juga memperkuat legitimasi BRICS, menjadikannya lebih representatif bagi negara-negara berkembang.

    Namun, sejauh mana manfaat keanggotaan ini dapat dirasakan oleh anggotanya, tentu saja sangat bergantung pada strategi yang diambil masing-masing, termasuk Indonesia. Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid berpendapat keanggotaan penuh merupakan momen bersejarah yang mengukuhkan posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global.

    Keanggotaan ini juga menurut dia, akan membuka peluang besar untuk memperluas kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara Indonesia dan negara-negara BRICS, sekaligus mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Salah satu potensi terbesar tersebut misalnya, akses pada New Development Bank (NDB) yang didirikan BRICS.

    Bank ini menawarkan alternatif pembiayaan infrastruktur yang tidak hanya lebih fleksibel dibandingkan pinjaman tradisional dari Barat, tetapi juga lebih sensitif terhadap kebutuhan negara berkembang. Dengan bergabungnya Indonesia, proyek-proyek strategis seperti pembangunan ibu kota baru, transisi energi, hingga pengembangan kawasan ekonomi khusus dapat memperoleh suntikan dana baru yang signifikan.

    Di luar aspek finansial, multiplier effect keanggotaan BRICS terletak pada peluang peningkatan perdagangan dan investasi. Negara-negara BRICS adalah pasar besar dengan populasi kolektif lebih dari 40 persen penduduk dunia. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan untuk mengekspor komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan produk manufaktur.

    Selain itu, transfer teknologi dan peningkatan kerja sama di bidang energi terbarukan dapat menjadi katalisator penting dalam perjalanan Indonesia menuju ekonomi hijau.

    Bebas Aktif

    Namun, menjadi bagian dari BRICS bukan tanpa tantangan. BRICS, meski tampak solid, sebenarnya adalah kelompok yang sangat heterogen. Kepentingan ekonomi dan geopolitik Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan sering kali berbeda, bahkan bertentangan. Konflik kepentingan ini bisa saja menghambat efektivitas kelompok dalam mengambil keputusan strategis.

    Misalnya, ketegangan antara China dan India dapat berimbas pada dinamika internal BRICS, sehingga menimbulkan dilema bagi Indonesia untuk memilih posisi. Ada pula risiko geopolitik yang tak bisa diabaikan. Bergabung dengan BRICS bisa memicu persepsi bahwa Indonesia condong ke blok non-Barat, yang berpotensi mempengaruhi hubungan strategis dengan mitra-mitra tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.

    Dalam iklim geopolitik yang semakin bipolar, menjaga keseimbangan dua kutub kekuatan ini adalah tantangan tersendiri. Indonesia harus cermat agar tidak terjebak dalam rivalitas geopolitik yang merugikan.

    Di sisi lain, Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengatakan bahwa Indonesia yang telah resmi menjadi anggota tetap organisasi internasional BRICS harus bisa memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat tanah air. Meski memang secara domestik, manfaat keanggotaan BRICS bisa jadi tidak langsung terasa oleh masyarakat.

    Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan digital di Indonesia adalah isu-isu mendesak yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menjadi anggota aliansi global. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang strategi yang memastikan manfaat dari BRICS benar-benar terdistribusi hingga ke akar rumput. Tanpa ini, keanggotaan hanya akan menjadi sekadar simbol tanpa dampak nyata.

    Sejumlah hal yang harus dilakukan di antaranya, Indonesia perlu memperkuat perannya sebagai jembatan komunikasi dalam BRICS. Dengan posisi netral dan kebijakan luar negeri yang bebas aktif, Indonesia bisa menjadi mediator dalam menyatukan kepentingan yang beragam di antara anggota BRICS.

    Ini adalah peluang untuk memposisikan diri sebagai pemimpin moral di panggung internasional, mengadvokasi agenda-agenda global yang inklusif dan berorientasi pada pembangunan. Indonesia juga harus menggunakan keanggotaan BRICS untuk memperkuat agenda nasional, bukan sekadar menyesuaikan diri dengan prioritas kelompok.

    Dalam konteks transisi energi, misalnya, Indonesia dapat menginisiasi pembentukan dana khusus dalam BRICS untuk mendukung pengembangan teknologi energi terbarukan di negara-negara berkembang. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di BRICS tetapi juga memberi manfaat langsung bagi pembangunan domestik.

    Indonesia pun harus proaktif mendorong BRICS untuk lebih melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan. Ini penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan berdampak luas. Sebagai negara demokrasi terbesar di BRICS, Indonesia memiliki legitimasi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam kelompok ini.

    Memang, keanggotaan Indonesia di BRICS membuka babak baru dalam diplomasi ekonomi global. Namun, keberhasilan langkah ini tidak terletak pada keanggotaan itu sendiri, melainkan pada bagaimana Indonesia memanfaatkan posisi ini untuk mencapai tujuan strategisnya.

    Di tengah kompleksitas geopolitik dan ekonomi global, Indonesia harus cerdas membaca peluang sekaligus bijak mengelola tantangan. Dengan demikian, keanggotaan BRICS bukan sekadar status, tetapi alat untuk memperkuat posisi Indonesia di pentas dunia.

    Kuncinya adalah fleksibilitas dan keberanian untuk berpikir melampaui paradigma lama. Indonesia tidak hanya harus menjadi pengikut dalam BRICS, tetapi juga pencipta agenda. Dengan pendekatan yang strategis, BRICS bisa menjadi panggung bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan global yang relevan dan progresif.

    Keanggotaan ini bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari peran baru Indonesia dalam membentuk masa depan ekonomi dunia. Bangsa ini sedang melangkah menuju babak baru diplomasi ekonomi menuju ketangguhan posisi di tingkat global.

    Sumber : Antara

  • Kepemimpinan Baru ASEAN, Faktor Prabowo Subianto dan Anwar Ibrahim – Halaman all

    Kepemimpinan Baru ASEAN, Faktor Prabowo Subianto dan Anwar Ibrahim – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dahlan Dahi, dari Kuala Lumpur, Malaysia

    TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR – NAMA Prabowo Subianto, Presiden RI, beberapa kali disebut dalam acara satu setengah hari bertema ASEAN Economic Opinion Leader Conference: Outlook for 2025.

    Berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, konferensi diselenggarakan Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri atau Ministry of Investment, Trade, and Industry (MITI) Malaysia di gedung MITI, 8-9 Januari 2025.

    Acara dikemas dalam panel diskusi, menghadirkan pembicara dari Sekretariat ASEAN, ahli dan pelaku ekonomi, lembaga kajian, aktivis, dan wartawan dari negara-negara ASEAN.

    Ini merupakan gerak cepat Malaysia menindaklanjuti kepemimpinan bergilir ASEAN oleh negara yang dipimpin Anwar Ibrahim ini.

    Malaysia mendapat giliran memimpin ASEAN pada situasi global yang tidak mudah: Tensi AS-China meningkat terkait Taiwan, perang tarif Presiden AS terpilih, Donald Trump, atas China, perang Ukraina, perang Israel-Hamas, dan masalah internal Myanmar (salah satu anggota ASEAN).

    Di bidang ekonomi, dunia sedang bergerak mengelola tantangan baru karena artificial intelligence (AI) dan electric vehicle (EV).

    Faktor BRICS

    Setidaknya ada dua faktor mengapa nama Prabowo muncul dalam konferensi tersebut. Pertama, tepat pada pagi hari pembukaan acara, tersebar berita bahwa Indonesia diterima menjadi anggota penuh BRICS.

    Dengan masuknya Indonesia, BRICS beranggotakan 10 negara. Yakni, Brasil, Rusia, China, India, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Indonesia, dan Uni Arab Emirat.
     
    Mengingat dominannya negara yang sering berseberangan dengan AS, yakni Rusia, China, dan Iran, BRICS sering dianggap sebagai anti-Barat.

    Kedua, persepsi mengenai Prabowo. Melakukan serangkaian kunjungan luar negeri yang intens sebelum dan segera setelah dilantik jadi presiden Oktober lalu, Prabowo dianggap berbeda dari Jokowi.

    “Prabowo dianggap memberi konsern pada masalah luar negeri,” kata Tan Sri Nazir Razak, Chairman ASEAN BAC Network, salah satu pembicara.

    Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri MITI, juga menyinggung BRICS pada closing remarks, pidato penutupan.

    Zafrul mengatakan, kepemimpinan Malaysia di ASEAN menghadapi tantangan geopolitik dan menyebut BRICS dan Indonesia pada konteks tersebut.

    Anggota-anggota ASEAN memiliki respon yang berbeda terhadap BRICS. Malaysia dan Indonesia sering berposisi sama, misalnya, dalam konflik Israel-Hamas. Tapi, Zafrul mengatakan, BRICS seharusnya dilihat sebagai bukan blok anti-Amerika Serikat atau anti-Barat.

    “BRICS harusnya dilihat sebagai additional mechanism (mekanisme tambahan –dalam menavigasi tantangan geopolitik),” katanya menyitir pendapat Prof Dr Kuik Cheng-Chwee, profesor dari Universitas Kebangsaan Malaysia, salah satu pembicara dalam konferensi.

    Persis pada hari penutupan, Kamis (9/1/2025), Presiden Prabowo menemui PM Malaysia Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur.

    Belum ada penjelasan mengenai topik pembicaraan kedua pemimpin. Juga tidak ada keterangan mengenai kaitannya dengan konferensi yang merupakan kegiatan yang diprakarsai Malaysia terkait  kepemimpinannya di ASEAN.

    Anwar Ibrahim memiliki hubungan personal yang kuat dengan Prabowo. Anwar menghadiri langsung acara pelantikan Prabowo sebagai presiden, 20 Oktober 2024.

    Tekad Malaysia

    Dalam konferensi, terlihat tekat Malaysia yang kuat untuk memanfaatkan kepemimpinannya di ASEAN agar asosiasi negara-negara Asia Tenggara ini dapat memainkan peran optimal dalam mengarungi tantangan geopolitik baru dan tantangan ekonomi yang baru.

    ASEAN beranggotakan 11 negara dengan penduduk 663,9 juta jiwa (2021) atau 9 persen dari populasi dunia. 

    MITI sebagai penyelenggara mengundang wartawan dan pemimpin media dari negara-negara ASEAN sebagai peserta aktif maupun sebagai moderator berapa sesi.

    Malaysia terlihat ingin membangun komunikasi publik yang lebih efektif mengenai ASEAN. Sepanjang konferensi, Wakil Menteri MITI, YB Liew Chin Tong, terlihat terus mengikuti semua sesi diskusi, termasuk ketika sesi membahas peran media dan opinion leader dalam membangun narasi tentang ASEAN.

    “Kita ingin me-refresh semangat ASEAN,” tegas Zafrul.

    Konferensi membahas topik-topik yang dianggap tantangan strategis bagi ASEAN seperti EV, digital dan AI, kelas menengah, peran wanita, semi konduktor, narasi ASEAN, dan tentu saja, tantangan geopolitik.

    Malaysia menegaskan, posisi ASEAN dalam percaturan geopolitik tetap netral. Asosiasi ini terbuka membangun kerja sama dengan AS, Afrika, Eropa, BRICS, juga dengan Australia dan Selandia Baru. (*)

  • Louis van Gaal Tak Jadi Dirtek PSSI?

    Louis van Gaal Tak Jadi Dirtek PSSI?

    JAKARTA – Nama Louis van Gaal mencuat seiring pergantian pelatih Timnas Indonesia dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert.

    Eks Manajer Manchester United itu pun dirumorkan bakal menduduki kursi Direktur Teknik PSSI.

    Hanya saja, PSSI enggan menanggapi isu tersebut. Melalui Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, federasi masih belum mau membocorkan siapa sosok yang nantinya menduduki kursi Dirtek PSSI.

    “Ya tidak tahu, ya. Pokoknya kami (sejauh ini perkembangannya) enggak tahu,” kata Arya Sinulingga.

    Kabar mengenai Van Gaal bahkan juga ramai di sejumlah media asing yang menyebut dia akan mendampingi Patrick Kluivert untuk menukangi Timnas Indonesia.

    Namun, sempat ada bantahan dari legenda sepak bola Belanda Ruud Gullit yang mengatakan posisi Direktur Teknik harus membuat Van Gaal terus bepergian. Mantan pemain AC Milan itu pun tidak yakin Van Gaal mau melakukannya.

    Sementara itu, Arya Sinulingga mengatakan tugas Direktur Teknik yang diinginkan oleh PSSI harus bisa membangun filosofi sepak bola Indonesia.

    Artinya, orang itu harus melakukan penelusuran bakat ke seluruh wilayah Indonesia dan mencanangkan filosofi sepak bola sesuai cetak biru PSSI.

    “Dirtek itu tidak hanya sekedar membawahi pemain Timnas Indonesia. Dirtek juga harus mampu untuk membangun filosofi sepak bola. Itu artinya dia harus berkeliling seluruh Indonesia.”

    “Dia (harus) mampu ke mana-mana. Dia bisa ke Aceh, bisa ke Palembang, bisa ke Kalimantan, bisa ke Sulawesi, untuk menyamakan persepsi. Enggak gampang, kami enggak hanya bisa menunjuk Dirtek begitu saja,” ujar Arya lagi.

  • Isu Politik dan Hukum Terkini: MK Menggelar Sidang Sengketa Pilkada 2024 serta KPK Tahan Dirut Taspen

    Isu Politik dan Hukum Terkini: MK Menggelar Sidang Sengketa Pilkada 2024 serta KPK Tahan Dirut Taspen

    Jakarta, Beritasatu.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa Pilkada 2024 serta KPK menahan Direktur Utama PT Taspen Antonius N S Kosasih, menjadi berita terhangat dalam isu politik dan hukum sepanjang Rabu (8/1/2025).

    Berita lain yang menarik perhatian pembaca adalah mantan Ketua KPK, Firli Bahuri diduga berupaya merintangi penyidikan kasus Harun Masiku, Ketua KPK Setyo Budiyanto menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor), serta Briptu Dodi dijatuhi sanksi demosi 5 tahun terkait kasus pemerasan WNA Malaysia di acara Djakarta Warehouse Project (DWP).

    Berikut lima berita terhangat dalam isu politik dan hukum sepanjang Rabu (8/1/2025).

    1. MK Mulai Gelar Sidang Perkara Sengketa Pilkada 2024, Pakai 3 Panel Hakim
    Kepala Biro Humas dan Protokol MK Pan Mohamad Faiz mengatakan MK mulai menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) 2024 atau sengketa Pilkada 2024 pada Rabu (8/1/2025) di gedung MK, Jakarta Pusat. 

    Persidangan sengketa Pilkada 2024 ini menggunakan mekanisme panel, yang terdiri dari tiga. Adapun masing-masing panel ada tiga hakim konstitusi.

    2. KPK Tahan Eks Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Atas Dugaan Korupsi Investasi Rp 1 Triliun
    KPK resmi menahan tersangka kasus dugaan korupsi terkait kegiatan investasi PT Taspen (Persero). Penahanan dilakukan setelah KPK mengantongi bukti yang cukup untuk mendalami peran tersangka dalam kasus ini.

    Kasus ini melibatkan dua tersangka, yaitu mantan Direktur Utama PT Taspen, Antonius N S Kosasih (ANSK), dan Direktur Utama PT Insight Investments Management periode 2016 hingga Maret 2024, Ekiawan Heri Primaryanto (EHP). Namun, untuk saat ini, KPK baru menahan Antonius N S Kosasih.

    3. Eks Penyidik KPK Ungkap Dugaan Firli Bahuri Terkait Upaya Rintangi Kasus Harun Masiku
    Dalam isu politik dan hukum terkini, eks penyidik KPK Ronald Paul Sinyal, mengungkapkan dugaan keterkaitan mantan Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam kasus suap Harun Masiku. Firli diduga berupaya merintangi penyidikan terkait kasus tersebut.

    4. Bertemu Kapolri, Ketua KPK Mengaku Bahas Kortas Tipidkor dan Singgung Indeks Persepsi Korupsi
    Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas keberadaan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) di Mabes Polri pada Rabu (8/1/2025).

    Setyo menyampaikan, bahwa Kortas Tipidkor merupakan korps baru yang mempunyai tugas yang sama dengan KPK.

    5. Kasus Pemerasan Penonton Malaysia di DWP 2024, Briptu Dodi Dijatuhi Sanksi Demosi 5 Tahun
    Anggota Polda Metro Jaya, Briptu Dodi, dijatuhi sanksi demosi berupa penurunan pangkat dan jabatan selama 5 tahun. Keputusan ini diambil setelah ia menjalani sidang etik terkait kasus pemerasan terhadap WNA Malaysia di acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 dengan kedok tes urine.

    Demikian berita terhangat dalam isu politik dan hukum sepanjang Rabu (8/1/2025) yang dirangkum Beritasatu.com.

  • Lemkapi: Korps Pemberantasan Tipidkor Polri Akan Perkuat Penanganan Korupsi di Indonesia – Halaman all

    Lemkapi: Korps Pemberantasan Tipidkor Polri Akan Perkuat Penanganan Korupsi di Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan meyakini Polri bakal mampu mengungkap berbagai kasus mega korupsi dan bisa memperbaiki indeks persepsi korupsi (IPK) di Indonesia.

    Hal tersebut seiring dengan langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri.

    Selain itu, Polri pun menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam upaya pemberantasan korupsi.

    “Melihat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki Polri saat ini dan didukung semua stakeholder seperti PPATK dan BPK, Kortas Tipidkor Polri diyakini akan mampu membongkar berbagai kasus mega korupsi yang ada di Indonesia,” kata Edi Hasibuan kepada Tribunnews.com, Rabu (8/1/2025).

    Dosen pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta ini mengatakan pembentukan Kortas Tipidkor Polri akan semakin memperkuat penanganan korupsi di Indonesia.

    Kortas Tipidkor Polri ini diharapkan bisa lebih hebat dari KPK dalam memberantas korupsi.

    “Kami optimistis Kortas Tipidkor bentukan Kapolri Jenderal Listyio Sigit Prabowo ini akan diisi personil yang handal. Tim Kortas Tipidkor ini bakal mampu membongkar berbagai kasus mega korupsi di Indonesia,” ujarnya.

    Dosen Tindak Pidana Korupsi ini pun memuji ajakan Kapolri terhadap KPK untuk sama-sama menurunkan indeks pemberantasan korupsi di Indonesia.

    “Kita harapkan kedua lembaga penegak hukum ini akan bersama-sama meningkatkan pemberantasan korupsi,” kata mantan anggota Kompolnas ini.

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut pembentukan Kortas Tipidkor Polri tak akan tumpang tindih dengan tupoksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Hal ini dikuatkan oleh para pimpinan KPK yang melakukan audiensi dengan Kapolri di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    “Tadi dengan secara gamblang dan jelas sudah dijelaskan oleh pimpinan KPK bahwa dengan adanya keberadaan Kortas Tipidkor ini tentunya justru akan semakin memperkuat kerja sama, dan sinergitas kita dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Sigit kepada wartawan.

    Menurutnya, sudah ada kesepakatan antara Polri dan KPK khususnya dalam memberantas tindak pidana korupsi.

    Salah satunya, kata Sigit, dengan melakukan pencegahan sebelum aksi korupsi ini dilakukan.

    “Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak presiden Republik Indonesia di dalam program asta cita tentunya berkali-kali beliau selalu menekankan terkait dengan masalah korupsi,” ungkapnya.

    “Dan ini jadi komitmen kita bersama untuk betul betul bisa melakukan perbaikan, pemberantasan terhadap korupsi, meningkatkan penerimaan negara, dan juga melakukan hal-hal bersifat efisiensi sehingga penggunaan anggaran negara betul-betul bisa optimal,” tuturnya.

    Sigit kemudian menyebut, nota kerja antara KPK dengan Polri akan segera disusun.

    Tujuannya, agar sinergitas dalam pemberantasan korupsi dapat betul-betul maksimal.

    Mereka juga berkomitmen meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia.

    Jenderal Sigit memastikan akan berusaha semaksimal mungkin mengembalikan IPK ke angka yang tinggi.

    “Kita semuanya memiliki tugas bersama untuk memperbaiki IPK yang tentunya ini perlu melibatkan kerja sama dengan seluruh Aparat Penegak Hukum, merumuskan bersama, karena ini menjadi bagian dari wajah kita, wajah pemerintah,” ucap Sigit.

    Sementara, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan dalam pertemuannya dengan Kapolri turut membahas indeks persepsi korupsi (IPK) yang dinilai rendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

    “Salah satunya tadi yang kami prioritaskan adalah bagaimana upaya untuk bisa meningkatkan kembali atau mempositifkan indeks persepsi korupsi yang kurun waktu lima tahun ini angkanya kurang baik,” kata Setyo.

    “Ini memang menjadi tanggung jawab KPK. Tapi, saya yakin bahwa penilaian terhadap indeks persepsi korupsi ini yang merupakan sebuah persepsi ini nantinya juga menjadi tanggung jawab semua pihak, salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri),” ucapnya.

    Selain itu, dalam pertemuan ini, kedua pimpinan lembaga juga membahas tentang Kortastipidkor Polri yang nantinya bisa masuk ke sektor pendidikan hingga pencegahan selain penindakan.

  • Bukalapak (BUKA) Tutup Bisnis Fisik, Menko Airlangga: Saya Dengar Dulu

    Bukalapak (BUKA) Tutup Bisnis Fisik, Menko Airlangga: Saya Dengar Dulu

    Bisnis.com, JAKARTA — Petinggi PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) direncanakan menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menjelaskan rencana penghentian penjualan produk fisik dalam situs perusahaan mulai Februari 2025.

    Airlangga mengaku pihak Bukalapak sudah melaporkan rencana restrukturisasi bisnisnya tersebut. Kendati demikian, sambungnya, akan ada pembicaraan lebih lanjut pada pekan depan.

    “Dia [Bukalapak] mau laporan, saya mau dengar dulu,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

    Sebelumnya, perusahaan teknologi itu menyatakan akan berfokus pada penjualan produk virtual saja seperti pulsa, paket data, hingga token listrik.

    “Sebagai bagian dari langkah strategis ini, kami akan menghentikan operasional penjualan Produk Fisik di Marketplace Bukalapak,” tulis perusahaan dalam websitenya dikutip Selasa (7/1/2025). 

    Head of Research Sucor Sekuritas Paulus Jimmy menuturkan langkah yang diambil BUKA merupakan langkah strategis. Hal ini melihat perkembangan industri e-commerce yang memang sangat kompetitif dan belum semua perusahaan mampu mencetak profit.

    Akan tetapi, lanjutnya, investor dan pelaku pasar sebaiknya mengamati arah perubahan BUKA ke depannya akan seperti apa.

    Jimmy juga menjelaskan berdasarkan diskusi dengan manajemen sebelumnya, BUKA memang sedang merencanakan restrukturisasi bisnis. BUKA melakukan restrukturisasi ini dengan target membangun bisnis yang lebih berkelanjutan ke depannya. 

    “Sehingga kami juga memperkirakan muted growth dari kinerja keuangan BUKA untuk beberapa kuartal ke depannya,” ujar Jimmy, Rabu (8/1/2025)

    Adapun Jimmy melihat penutupan lini bisnis tersebut tidak akan berpengaruh terhadap persepsi pasar terhadap sektor e-commerce. Hal ini karena posisi e-commerce BUKA yang memang memiliki pangsa pasar relatif kecil dibandingkan dengan kompetitornya.

  • Ketua KPK Temui Kapolri Bahas Indeks Persepsi Korupsi Stagnan

    Ketua KPK Temui Kapolri Bahas Indeks Persepsi Korupsi Stagnan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto menemui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membahas persoalan pemberantasan korupsi yang stagnan.

    Setyo mengatakan, salah satu pembahasan dengan pucuk pimpinan korps Bhayangkara itu terkait dengan peningkatan indeks persepsi korupsi (IPK) yang dinilai kurang memuaskan.

    “Salah satunya tadi yang kami prioritaskan adalah bagaimana upaya untuk bisa meningkatkan kembali atau mempositifkan indeks persepsi korupsi yang kurun waktu 5 tahun ini angkanya kurang baik,” ujar Setyo di Mabes Polri, Rabu (8/1/2025).

    Menurutnya, peningkatan nilai IPK tersebut tidak bisa diupayakan melalui komisi rasuah saja. Sebab, beban untuk mendongkrak IPK itu merupakan tanggung jawab pihak-pihak terkait, salah satunya Polri.

    Oleh sebab itu, Setyo meminta agar kepolisian juga bisa ikut bekerja sama untuk meningkatkan nilai IPK menjadi lebih baik dari sebelumnya. Apalagi, saat ini Polri mempunya korps baru terkait pemberantasan korupsi, yakni Kortas Tipidkor.

    “Jadi meskipun ini indikatornya banyak ada 8-9 indikator untuk bisa mengukur ini, tapi kalau kami sama-sama untuk bisa menjaga dan mengubah atau meningkatkan [IPK],” tuturnya.

    Di lain sisi, Kapolri Sigit mengutarakan bahwa pertemuannya dengan pimpinan KPK bisa meningkatkan sinergitas dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

    Pasalnya, hal tersebut merupakan cita-cita dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto agar bisa meningkatkan penerimaan negara melalui pemberantasan korupsi.

    Oleh karena itu, nantinya Kortas Tipidkor dinyatakan siap berkolaborasi dengan KPK apabila hal tersebut diperlukan. Di lain sisi, Sigit menekankan bahwa kinerja Kortas Tipidkor tidak akan tumpang tindih dengan KPK.

    “Keberadaan kortas tipikor ini tentunya justru akan semakin memperkuat kerja sama, dan sinergitas kita dalam hal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Sigit.

  • KPK Minta Polri Bantu Tingkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

    KPK Minta Polri Bantu Tingkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

    loading…

    Ketua KPK Setyo Budiyanto meminta bantuan kepada Polri untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Foto/SindoNews/riana rizkia

    JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Setyo Budiyanto meminta bantuan kepada Polri untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Pasalnya, IPK Indonesia dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan angka kurang baik.

    “Kami minta dukungan dari Polri untuk bisa bersama-sama meningkatkan IPK ini menjadi lebih baik,” kata Setyo usai audiensi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2025).

    “Karena ini berkaitan dengan sekali lagi persepsi yang pengaruhnya bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat internasional,” sambungnya.

    Setyo mengatakan, meskipun dalam lima tahun terakhir Indonesia memiliki IPK rendah, namun Setyo meyakini jika ada kerja sama antara KPK dan Polri, Indonesia dapat mengalami peningkatan.

    “Jadi meskipun ini indikatornya banyak ada 8-9 indikator untuk bisa mengukur ini, tapi kalau kami sama-sama menjaga dan mengubah atau meningkatkan ini mudah-mudahan IPK yang selama ini kurang menjadi lebih baik lagi,” katanya.

    Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meyakini dapat membantu meningkatkan IPK Indonesia, terutama dengan bantuan Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor).

    “Namun yang perlu kita perhatikan karena kita juga akan melakukan perbaikan IPK, tentunya kita akan duduk bersama di seluruh aparat penegak hukum yang ada,” kata Sigit.

    “Karena ini menjadi bagian dari wajah kita, wajah pemerintah, wajah dalam hal bagaimana kita melaksanakan sistem penegakkan hukum yang ada di Indonesia. Dan harapan itu kami lihat dengan formasi pimpinan yang ada dan kerja sama antara lembaga yang terus ditingkatkan, apa yang diharapkan oleh masyarakat terkait dengan pemberantasan korupsi betul-betul bisa dioptimalkan,” ucapnya.

    (cip)