Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Mensos Pastikan Sekolah Rakyat Tak Akan Ciptakan Persepsi Publik soal Si Miskin dan Si Kaya – Halaman all

    Mensos Pastikan Sekolah Rakyat Tak Akan Ciptakan Persepsi Publik soal Si Miskin dan Si Kaya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan wacana Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga miskin tak akan memunculkan diskriminasi atau dikotomi si kaya dan si miskin.

    Hal itu dikatakan Gus Ipul menjawab pertanyaan bahwa ada kekhawatiran soal Sekolah Rakyat, karena di satu sisi pemerintah juga mewacanakan sekolah Garuda, yang merupakan sekolah bagi siswa-siswa unggulan.

    “Enggaklah, karena kamu juga melibatkan Prof Mu’ti (Mendikdasmen) dan timnya ya. Jadi kita libatkan Kementerian Pendidikan yang insyaallah kita perlu mengintegrasikan program ini dengan sekolah-sekolah yang lain,” kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Dia memahami bahwa Sekolah Garuda kerap diasosiasikan dengan siswa-siswa pintar dan kaya raya.

    Namun, dia optimistis model seperti ini akan berjalan dan berkembang.

    “Jadi model-model ini bisa dikembangkan supaya bisa diduplikasi nanti pada akhirnya,” kata Gus Ipul.

    Adapun Sekolah Rakyat, dikatakan Gus Ipul, tak akan memungut biaya bagi para calon siswanya.

    “Pasti, itu jelas gratis,” katanya.

    Namun, dia belum bisa memastikan bagaimana mekanisme pendaftaran di Sekolah Garuda. 

    Kemungkinan besarnya, Sekolah Rakyat ini akan ditempatkan di Jakarta dan sekitarnya.

    “Belum sedetail itu cara-cara daftar dan sebagainya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Gus Ipul telah meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membantu merealisasikan rencana Sekolah Rakyat (SR) yang akan dibangun Kementerian Sosial (Kemensos).

    Hal tersebut diungkapkan oleh Gus Ipul saat bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti di kantor Kemendikdasmen, Jakarta.

    “Kedatangan kami ada beberapa poin yang ingin dikerjasamakan intinya kami minta bantuan Kemendikdasmen. Pertama tentu tentang perintah Pak Presiden Prabowo agar kami membangun Sekolah Rakyat,” kata Gus Ipul, melalui keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025).

    Sekolah Rakyat, kata Gus Ipul merupakan sekolahyang akan dirintis untuk membantu pelajar tidak mampu khususnya yang masuk kelompok miskin ekstrem.

    Hal ini agar para pelajar bisa bersekolah secara gratis dan berkualitas.

    Gus Ipul mengatakan pembentukan Sekolah Rakyattentu harus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.

    “Kami datang ke sini untuk mempercepat kolaborasi sehingga sekolah rakyat bisa segera terbangun,” ujar Gus Ipul.

    Sekolah Rakyat yang akan dibangun nantinya menyerupai sekolah asrama (boarding school).

    Sehingga tidak hanya gratis dan berkualitas namun juga bisa menjamin asupan gizi para siswanya.

  • Rakyat Berhak Tahu Siapa Dalang Pemagaran Laut di Tangerang

    Rakyat Berhak Tahu Siapa Dalang Pemagaran Laut di Tangerang

    GELORA.CO -Isu pemagaran laut di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 kini menjadi sorotan publik. Proyek yang diklaim berdampak besar pada ekosistem laut dan mata pencaharian nelayan lokal ini menyisakan tanda tanya besar. 

    Ketua Presidium Pejuang Bela Negara (PPBN) Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan mempertanyakan siapa sebenarnya dalang di balik pemagaran tersebut? Ia meminta aparat penegak hukum untuk menelusuri dan menindaknya. 

    “Benarkah ini bagian dari skema besar yang melibatkan kepentingan tertentu? Ada dugaan ini terkait dengan PIK 2 dan proyek IKN (Ibu Kota Negara),” kata Jaya kepada RMOL, Senin, 13 Januari 2025.

    Menurut dia, polemik ini mencuat setelah Sugianto Kusuma alias Aguan, bos besar dari Agung Sedayu Group, dalam sebuah pernyataan visual, mengaitkan proyek PIK 2 dengan pembangunan (IKN). Aguan menyebut bahwa proyek besar ini merupakan bentuk kontribusi untuk membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) merealisasikan IKN, yang sempat dihadapkan pada minimnya minat investor asing. 

    “Klaim ini memunculkan dugaan bahwa PIK 2 menjadi bagian dari “imbal jasa” atas bantuan terhadap IKN.  Tapi ironisnya, di tengah pernyataan tersebut, muncul pembelaan yang menyebut pemagaran laut di PIK 2 dilakukan atas inisiatif para nelayan sendiri,” jelasnya. 

    Purnawirawan TNI AL Bintang Satu itu menganggap pernyataan itu bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Para nelayan telah berbulan-bulan menggelar aksi protes atas dampak pemagaran laut yang menghalangi aktivitas mereka dan mematikan mata pencaharian. 

    “Bagaimana mungkin para nelayan yang kesulitan bertahan hidup justru memiliki dana besar untuk memagari laut?” tanyanya.

    Pemerintah menyatakan hingga kini belum mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas proyek pemagaran laut tersebut. Namun, pernyataan ini menuai kritik. Banyak pihak menilai bahwa mustahil sebuah proyek besar seperti ini nihil dilakukan tanpa campur tangan pihak-pihak berkuasa atau pemodal besar.

    “Muncul pertanyaan mendesak, siapa yang mengeluarkan kebijakan pemagaran laut ini? Apakah proyek ini dilindungi oleh status Proyek Strategis Nasional (PSN)? Siapa pihak yang menikmati keuntungan dari PSN dalam kasus ini?” tanyanya lagi.

    “Jika proyek ini benar dilabeli sebagai PSN, maka publik berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab mengusulkan dan mengesahkannya. PSN seharusnya menjadi solusi untuk kepentingan nasional, bukan alat untuk melegitimasi tindakan yang merugikan rakyat,” ungkap dia. 

    Lanjut Jaya, masyarakat Indonesia kini dihadapkan pada tantangan untuk membongkar kebenaran di balik kasus ini. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Dalam konteks ini, ”Bela Negara” berarti turut serta mengawasi, mengkritisi, dan menuntut transparansi dalam pengelolaan sumber daya nasional.

    “Jika benar ada pihak yang menerima imbalan besar atas pelabelan PSN untuk proyek ini, maka rakyat berhak mengetahui. Fakta harus diungkap dengan jelas dan terang benderang, agar tidak ada lagi kebijakan yang mencederai kepentingan publik dan merusak lingkungan,” imbuhnya.

    Menurut mantan Wadanlantamal III Jakarta itu, pemerintah harus segera menjawab tuntutan masyarakat terkait siapa dalang dan pemodal utama proyek pemagaran laut di PIK 2. Kemudian mengapa kebijakan ini tetap berjalan meski jelas-jelas merugikan para nelayan dan lingkungan.

    “Rakyat membutuhkan kejelasan, bukan sekadar alasan. Transparansi adalah fondasi dari kepercayaan publik terhadap pemerintah. Tanpa itu, kasus ini hanya akan semakin memperkuat persepsi adanya praktik yang tidak sehat dalam pengelolaan sumber daya nasional,” tegas dia.

    “Kini, saatnya semua pihak, baik pemerintah, media, maupun masyarakat, bergerak bersama untuk menuntut keadilan. Hanya dengan membuka kebenaran, kita dapat memastikan bahwa pembangunan di Indonesia benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan bukan segelintir elite,” pungkasnya

  • Strategi kepemimpinan ekonomi berlandaskan etika

    Strategi kepemimpinan ekonomi berlandaskan etika

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba (kiri) duduk bersama di ruang kerja presiden saat kunjungan kenegaraan di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2025). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/agr/Spt.

    Strategi kepemimpinan ekonomi berlandaskan etika
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 12 Januari 2025 – 17:49 WIB

    Elshinta.com – Kepemimpinan ekonomi yang berbasis etika menjadi landasan penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam era globalisasi yang penuh tantangan.

    Berdasarkan data Indeks Pembangunan Berkelanjutan (SDG Index, 2023), negara-negara yang menunjukkan kemajuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) –yang mencakup kepemimpinan beretika, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan– memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

    Kepemimpinan ekonomi di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari ketimpangan sosial, korupsi, hingga perubahan dinamika global.

    Dalam konteks ini, pendekatan berbasis etika menjadi krusial untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Etika dalam kepemimpinan ekonomi tidak hanya mencakup kejujuran dan transparansi, tetapi juga keadilan dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan ekologis.

    Indonesia membutuhkan strategi kepemimpinan ekonomi berlandaskan etika karena berbagai alasan yang berhubungan dengan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan.

    Strategi ini penting untuk memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

    Laporan Bank Dunia (2022) menyatakan bahwa negara-negara dengan tata kelola yang baik, termasuk kepemimpinan beretika, cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, yaitu rata-rata memiliki PDB per kapita 2-3 kali lebih besar dibandingkan negara dengan tata kelola yang lemah.

    Beberapa tinjauan konseptual dapat menjadi pondasi pemahaman pemikiran kepemimpinan ekonomi berlandaskan etika, di antaranya Teori Pertumbuhan Endogen (Endogenous Growth Theory).

    Teori ini menekankan bahwa inovasi, modal manusia, dan institusi yang baik merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Etika dalam kepemimpinan dapat memperkuat institusi ekonomi melalui transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Romer dalam karyanya (1986) yang menekankan pentingnya pengetahuan dan inovasi teknologi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

    Dasar pemikiran selanjutnya adalah Teori Pembangunan Berbasis Nilai (Value-Based Development). Menurut teori ini, pembangunan ekonomi harus berorientasi pada nilai-nilai moral dan sosial. Hal ini mencakup distribusi yang adil dan pemberdayaan komunitas lokal.

    Hal ini pernah disampaikan oleh Sachs, melalui pendekatannya dalam The Age of Sustainable Development (2015), yang mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam strategi pembangunan, antara lain pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan dimensi sosial dan lingkungan.

    Kemudian, Teori Triple Bottom Line. Konsep ini memperluas fokus ekonomi tradisional yang hanya berorientasi pada keuntungan, menjadi tiga dimensi, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan.

    Pemimpin ekonomi yang beretika akan memperhatikan keberlanjutan di ketiga dimensi. Hal ini, antara lain didukung oleh Raworth, dengan konsep Doughnut Economics (2017), memperluas gagasan TBL dengan dinyatakan oleh Raworth, dengan konsep Doughnut Economics (2017), yaitu mengintegrasikan batas sosial dan ekologis pembangunan harus berada dalam doughnut, yaitu zona aman dan adil untuk manusia, yang menghormati batas-batas ekologis.

    Strategi kepemimpinan ekonomi

    Ada beberapa strategi yang bisa diambil dalam kepemimpinan ekonomi berlandaskan etika. Pertama, peningkatan tata kelola (governance). Faktor yang mempengaruhi strategi ini adalah transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan, serta pemberantasan korupsi melalui sistem kontrol yang efektif.

    Contoh penerapannya, antara lain pemerintah daerah dapat mengadopsi platform digital untuk pelaporan anggaran secara real-time, sehingga masyarakat dapat memantau penggunaan dana publik. Sistem pengawasan, seperti e-audit juga dapat diimplementasikan untuk mencegah penyelewengan anggaran.

    Kedua, investasi dalam modal manusia. Faktor yang mempengaruhi strategi ini adalah meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, serta mengintegrasikan pendidikan nilai dalam kurikulum ekonomi.

    Contoh penerapannya, antara lain adanya Program Pendorong Strategis, misalnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat diperluas untuk mencakup pelatihan keterampilan kerja yang berorientasi pada kebutuhan industri. Selain itu, materi pelajaran dapat mencakup studi kasus kepemimpinan beretika untuk membentuk karakter generasi muda.

    Ketiga, inovasi teknologi berbasis etika. Faktor yang mempengaruhi strategi ini adalah mengembangkan teknologi ramah lingkungan serta mendorong digitalisasi yang inklusif bagi UMKM. Contoh penerapannya, antara lain pengembangan panel surya murah yang dapat diakses oleh masyarakat perdesaan untuk kebutuhan energi. Selain itu, platform e-commerce berbasis lokal yang mendukung UMKM dengan biaya rendah dapat diinisiasi untuk memperluas pasar mereka.

    Keempat, kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Faktor yang mempengaruhi strategi ini adalah menggalang kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil, serta menciptakan forum dialog untuk memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi.

    Contoh penerapannya, antara lain pemerintah dapat membentuk forum diskusi reguler antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas prioritas pembangunan. Inisiatif seperti “Public-Private Partnership” (PPP) dapat diterapkan untuk proyek infrastruktur yang inklusif.

    Kelima, kebijakan pro-inklusi. Faktor yang mempengaruhi strategi ini adalah memberikan insentif kepada usaha kecil dan menengah, serta mendorong partisipasi perempuan dalam ekonomi.

    Contoh penerapannya adalah kebijakan pajak yang lebih ringan untuk UMKM yang dikelola oleh perempuan atau masyarakat lokal. Selain itu, program pelatihan kewirausahaan untuk perempuan dapat dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam sektor ekonomi.

    Tantangan 

    Tentu saja, untuk mewujudkan kepemimpinan ekonomi berlandaskan etika ini ada berbagai tantangan yang harus dihadapi.

    Berdasarkan data Transparency International, skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada tahun 2023 adalah 34/100. Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam menciptakan tata kelola yang bersih.

    Tantangan selanjutnya adalah investasi di bidang pendidikan dan pelatihan. Menurut Laporan Bank Dunia (2022), investasi dalam pendidikan dan pelatihan kerja dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 15 persen dalam satu dekade.

    Berikutnya apabila mengacu pada hasil Penelitian McKinsey (2021). McKinsey menyebutkan bahwa perusahaan yang mengadopsi prinsip keberlanjutan memiliki peluang pertumbuhan 2,5 kali lebih besar dibandingkan yang tidak.

    Hal ini juga sejalan dengan hasil studi Bappenas pada 2020 yang menemukan bahwa daerah yang menerapkan tata kelola berbasis etika menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah rata-rata 5,2 persen lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.

    Agar kepemimpinan ekonomi berlandaskan etika ini dapat dijalankan di Indonesia, beberapa rekomendasi bisa dipertimbangkan oleh pemerintah, yaitu bahwa pemerintah perlu mengadopsi kerangka regulasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas, kemudian membentuk lembaga pengawasan independen untuk memastikan kebijakan beretika.

    Dalam sektor pendidikan, pemerintah harus mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam pembelajaran ekonomi dengan memberikan pelatihan etika dan kepemimpinan kepada pejabat publik, serta mengajak masyarakat sipil dan sektor swasta terlibat dalam implementasi kebijakan berlandaskan etika.

    Hal-hal yang perlu diantisipasi, seperti resistensi dari pihak yang memiliki kepentingan pribadi perlu dikristalkan dalam sikap moral yang disepakati bersama dan mendorong pendalaman nilai guna menghadapi kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemimpinan beretika.

    Strategi kepemimpinan ekonomi berlandaskan etika bukan hanya pilihan, tetapi kebutuhan bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan globalisasi, mengurangi kesenjangan sosial, menjaga kelestarian lingkungan, dan membangun kepercayaan masyarakat.

    Dengan menerapkan prinsip-prinsip etis dalam kepemimpinan, Indonesia dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat posisinya di kancah global.

    *) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si adalah Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi

    Sumber : Antara

  • DPRD Kota Malang Pastikan Revitalisasi Pasar Besar Tanpa Biaya Surabaya 12 Januari 2025

    DPRD Kota Malang Pastikan Revitalisasi Pasar Besar Tanpa Biaya Surabaya 12 Januari 2025

    DPRD Kota Malang Pastikan Revitalisasi Pasar Besar Tanpa Biaya
    Tim Redaksi
    MALANG, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi B DPRD Kota Malang,
    Bayu Rekso Aji
    , memastikan isu pedagang akan dipungut biaya berkaitan dengan rencana
    revitalisasi
    pembangunan
    Pasar Besar Malang
    di Kota Malang, Jawa Timur, hanya
    hoaks
    .
    Dia juga menyampaikan isu lainnya yang beredar terkait adanya jumlah tempat jualan yang akan bertambah setelah revitalisasi pembangunan Pasar Besar rampung.
    Diduga, isu-isu tersebut diembuskan oleh pihak-pihak ingin menggagalkan revitalisasi yang akan dilakukan menggunakan APBN.
    Bayu mengatakan, dirinya bersama anggota Komisi B lainnya sudah bertemu dengan Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, setelah menerima laporan mengenai isu-isu tersebut.
    Hasilnya, dipastikan tidak ada pungutan biaya dan tidak ada penambahan jumlah los, kios, serta pertokoan para pedagang.
    “Isu yang beredar bahwa kalau nanti direlokasi, dibongkar, dan segala macam, balik bayar, nah kita pastikan itu kawal di situ bahwa ini gratis, karena ini pakai anggaran negara APBN,” kata Bayu, Minggu (12/1/2025).
    “Sebelum nanti memang dibongkar dan segala macam, kita ada semacam MoU, Dewan pasang badan untuk dua hal ini, gratis, bedak tidak bertambah dan berkurang,” sambung Bayu.
    Bayu bersama anggota Komisi B lainnya dan Eko Sri Yuliadi juga sudah bertemu dengan paguyuban Persatuan Pedagang Pasar Besar Malang untuk menjelaskan berbagai isu yang berseliweran.
    Mereka juga telah menemui beberapa pedagang secara langsung untuk menanyakan pendapat mengenai dilakukannya revitalisasi pasar.
    “Secara sekilas semuanya mau ya, sekilas, itu kan kita uji petik di beberapa tempat, semuanya sebenarnya oke saja, yang penting terbaik,” ucap Bayu.
    Bayu tidak memungkiri selain paguyuban Persatuan Pedagang Pasar Besar Malang, terdapat paguyuban pedagang lainnya yang masih menolak rencana revitalisasi.
    Akan tetapi, pihaknya terus berupaya melakukan pendekatan humanis supaya seluruh pedagang dapat mementingkan kepentingan umum di atas segalanya.
    “Yang satunya masih ada dinamika, ada semacam penolakan, cuma kita ada pendekatan-pendekatan, artinya harus yang diutamakan adalah kepentingan umum,” ujar Bayu.
    Kondisi Pasar Besar Malang juga sudah pernah dilakukan survei oleh akademisi Teknik Sipil Universitas Brawijaya.
    Hasilnya menunjukkan kondisi bangunan dinilai sudah tidak layak dan tidak aman untuk digunakan.
    “Dari teknik sipil UB, Prof. Sugeng menyampaikan bahwa memang ini sudah tidak layak dan tidak aman. Saya membayangkan,
    ngapunten
    (mohon maaf), ini kita enggak kepikiran ada goyangan sedikit, nanti kita yang disalahkan,” katanya.
    Senada, Eko Sri Yuliadi mengatakan tidak ada penambahan maupun pengurangan jumlah tempat jualan para pedagang.
    Jumlah kondisi saat ini untuk los, kios, dan pertokoan dari seluruh pedagang yakni 4.530 unit. Selain itu, dipastikan juga tidak adanya pungutan biaya dalam revitalisasi pasar.
    “Tidak ada penambahan maupun pengurangan jumlah bedak, kemudian yang kedua, posisi itu tetap, kemudian untuk relokasi maupun kembali ke pasar yang baru nanti itu juga bebas, tidak dipungut biaya apapun,” kata Eko.
    Revitalisasi
    pembangunan Pasar Besar Malang ini rencananya juga akan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengawal penggunaan anggaran.
    “Semua transparan, harus transparan karena anggaran pemerintah ini harus kita pertanggungjawabkan,” ujar Eko.
    Perlu diketahui, Pemkot Malang saat ini tengah merencanakan relokasi pedagang Pasar Besar Malang untuk menuju revitalisasi pembangunan.
    Ada tujuh titik lokasi tempat relokasi yang direncanakan, di antaranya seperti Pasar Dinoyo, Pasar Baru Timur Comboran, Jalan Halmahera, Jalan Kyai Tamim, dan lainnya.
    “Nanti detailnya akan kita susunkan ya,” ucap Eko.
    Eko juga belum bisa membeberkan kapan target waktu relokasi dilakukan.
    Pihaknya saat ini tengah fokus menyamakan persepsi seluruh pedagang untuk meminimalisasi gejolak yang ada.
    “Nanti akan kita undang lagi, akan kita berikan wawasan, memang ini masalah persepsi saja, mungkin kita harus sering berkomunikasi, kita harus berkoordinasi untuk pasar besar,” katanya.
    Anggaran yang dibutuhkan untuk revitalisasi Pasar Besar Malang sekitar Rp 250 miliar.
    Eko menyampaikan, Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar anggaran tersebut dapat melalui APBN.
    “Dan kebetulan dari beliau, Pak Pj Wali Kota, akan mengawal sampai anggaran ini bisa turun, makanya kami dari pemerintah daerah dan dewan menyiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan,” katanya.
    Sedangkan Pemkot Malang akan menyiapkan anggaran relokasi dan Detail Engineering Design (DED) revitalisasi pasar sebesar Rp 10 miliar.
    Salah satu pedagang emas Pasar Besar Malang, Yayuk Sriwiningsi, mengatakan bahwa dirinya setuju-setuju saja apabila dilakukan revitalisasi pembangunan.
    Menurutnya, kondisi pasar saat ini terlalu kotor dan tidak nyaman bagi pengunjung.
    “Kalau saya setuju saja, posisi pasar kayak gini, kotor, yang penting bagus, enak, nyaman, dan bisa dikunjungi semua orang. Kalau melihat seperti ini kan gimana, Pak, aduh, Masya Allah bau,” katanya.
    Dia hanya berharap, selama proses pembangunan bisa mendapat tempat relokasi yang aman untuk berjualan.
    “Katanya sih, kata Pak Eko, mau dipindah ke mal-mal gitu, katanya sih, tapi enggak tahu lagi nanti,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pesan Prabowo kepada Kader Gerindra Pemenang Pilkada: Jangan Korupsi!

    Pesan Prabowo kepada Kader Gerindra Pemenang Pilkada: Jangan Korupsi!

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto yang juga ketua umum Gerindra memberikan pesan kepada kader Gerindra yang terpilih sebagai kepala daerah pada Pilkada 2024. Diungkapkan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Prabowo meminta kepala daerah terpilih dari Gerindra agar tidak korupsi.

    “Yang saya ingin ingatkan menjadi kepala daerah mungkin Ibu Bapak sudah tahu, harus sudah selesai dengan dirinya dan jangan korupsi. Menjadi pemimpin itu adalah pengabdian tertinggi untuk rakyat, bangsa, dan negara,” ujar Muzani dalam sambutannya di acara silaturahmi dengan kepala daerah gubernur, wali kota dan bupati terpilih yang diusung oleh Gerindra di Provinsi Lampung, Minggu (12/1/2025).

    Dikatakan Muzani, Prabowo juga menekankan pentingnya penyamaan persepsi dan semangat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dia mengatakan acara silaturahmi ini merupakan bagian koordinasi dan komunikasi untuk mempermudah penyelesaian masalah di masyarakat.

    “Presiden Prabowo akan mempermudah komunikasi antara bapak ibu semua kepada pemerintah pusat. Saya bisa jadi jembatan penghubung bagi kepentingan Provinsi Lampung. Untuk itu hari ini kita sama-sama berdiskusi tentang masalah-masalah di daerah masing-masing. Kita perlu komunikasi, koordinasi, dan solusi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat yang juga persoalan bangsa,” jelas ketua MPR itu. 

    Muzani menegaskan, kepala daerah adalah perpanjangan pemerintah pusat karena itu, tidak ada program pemerintah pusat yang tidak sampai ke daerah. 

    “Ujungnya tetap ke pemerintah daerah, program makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan seterusnya. Seperti makan bergizi gratis, itu program presiden tetapi akhirnya harus berkoordinasi dengan ibu dan bapak di daerah,” imbuhnya. 

    Lebih lanjut, Muzani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menginginkan Lampung menjadi salah provinsi penopang swasembada pangan nasional. Muzani pun meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mencatat seluruh masalah kemasyarakatan di daerah masing-masing. 

    “Suatu waktu nanti saya akan pertemukan ibu bapak dengan menteri terkait. Rata-rata masalah yang dihadapi bupati adalah infrastruktur yang kaitannya dengan menteri pekerjaaan umum. Kedua dengan menteri pertanian. Mungkin selanjutnya dengan menteri pendidikan dasar dan menengah,” ungkap dia.

    “Karena infrastruktur sekolah-sekolah di Lampung mulai rusak sehingga perlu perbaikan. Kemudian Rumah Sakit mungkin dengan mensos tetapi itu semua itu harus dengan satu syarat, jangan korupsi,” pungkas Muzani menambahkan.

    Daftar kepala daerah bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota terpilih yang diusung Partai Gerindra di Provinsi Lampung: 

    1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung terpilih Eva Dwiana- Deddy Amarullah. 
    2. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan terpilih Radityo Egi Pratama- M Syaiful Anwar.
    3. Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu terpilih Riyanto Pamungkas-Umi Laila.
    4. Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus terpilih, Moh. Saleh Asnawi Agus Suranto.
    5. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat terpilih Parosil Mabsus-Mad Hasnurin.
    6. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara terpilih Hamartoni Ahadis-Romli.
    7. Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan terpilih Ali Rahman-Ayu Asalasiyah.
    8. Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat terpilih Novriwan Jaya-Nadirsyah.
    9. Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur terpilih Ella Siti Nuryamah-Azwar Hadi.

  • Ahmad Muzani Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Gerindra di Lampung Tidak Lakukan Korupsi – Halaman all

    Ahmad Muzani Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Gerindra di Lampung Tidak Lakukan Korupsi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengingatkan para kepala daerah terpilih baik bupati-wakil bupati, walikota-wakil walikota yang diusung Partainya agar tidak melakukan korupsi.

    Menurut Muzani seluruh kepala daerah harus selesai dengan dirinya.

    Hal itu disampaikan Muzani saat menghadiri silaturahmi dengan kepala daerah Gubernur, Walikota dan Bupati terpilih yang diusung oleh Partai Gerindra di Provinsi Lampung, Minggu, (12/1/2025).

    “Yang saya ingin ingatkan menjadi kepala daerah mungkin Ibu Bapak sudah tahu, harus sudah selesai dengan dirinya. Karena menjadi pemimpin itu adalah pengabdian tertinggi untuk rakyat, bangsa, dan negara,” katanya.

    Kepada para kepala daerah terpilih, Muzani juga menekankan pentingnya menyelaraskan program-program di daerah dengan program pemerintah pusat.

    Sehingga baik program pemerintah pusat maupun daerah dapat bersama sama berjalan dengan baik. Muzani mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG) yang perlu dukungan pemerintah daerah agar dapat berjalan dengan maksimal.

    “Dan kepala daerah adalah perpanjangan pemerintah pusat. Tidak ada program pemerintah pusat yang tidak sampai ke daerah. Ujungnya tetap ke pemerintah daerah, program makan bergizi gratis, swasembada pangan, dan seterusnya. Seperti makan bergizi gratis, itu program presiden. Tapi akhirnya harus berkoordinasi dengan Ibu dan Bapak di daerah,” imbuhnya.

    Selain itu kata Muzani, program swasembada pangan. Presiden Prabowo kata Muzani menginginkan Lampung menjadi salah provinsi penopang swasembada pangan nasional.

    Kemudian yang tidak kalah penting, kata Muzani, para kepala daerah terpilih harus mencatat masalah kemasyarakatan yang ada di daerahnya masing-masing. Baik itu infrastruktur, pertanian, hingga pendidikan.

    “Suatu waktu nanti saya akan pertemukan Ibu Bapak dengan menteri terkait,” katanya.

    “Tapi itu semua itu harus dengan satu syarat, jangan korupsi,” Imbuhnya.

    Adapun pertemuan antara Sekjen Gerindra dengan para kepala daerah terpilih dari Partai Gerindra adalah untuk menyamakan persepsi dan semangat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perjuangan antara partai dengan para Kepala Daerah tidak hanya saat berkampanye, namun juga setelah menjabat.

    Menurut Muzani, sikap ini juga sesuai dengan semangat Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam menyelesaikan problem masyarakat.

    “Presiden Prabowo akan mempermudah komunikasi antara Bapak Ibu semua kepada pemeritnah pusat. Saya bisa jadi jembatan penghubung bagi kepentingan provinsi Lampung. Untuk itu hari ini kita sama-sama berdiskusi tentang problem-problem di daerah masing. Kita perlu komunikasi, koordinasi, dan solusi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat yang juga persoalan bangsa,” pungkasnya.

  • Rekonstruksi Penembakan Bos Rental Mobil di Tol Tangerang Digelar Jumat Malam, Keluarga Korban Hadir – Halaman all

    Rekonstruksi Penembakan Bos Rental Mobil di Tol Tangerang Digelar Jumat Malam, Keluarga Korban Hadir – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut atau Puspomal menggelar rekonstruksi kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil Ilyas Abdurahman di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak, Banten, Jumat (10/1/2024) malam.

    Rekonstruksi dilaksanakan di lokasi penembakan, tepatnya di depan minimarket rest area Km 45 Tol Tangerang-Merak, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku penembakan yang merupakan oknum anggota TNI AL akan dihadirkan untuk memperagakan adegan penembakan yang tejadi Kamis (2/1/2025) dini hari.

    Ketiga oknum anggota TNI tersebut yakni, Sertu AA, Sertu RH, dan KLK (Kepala Kelasi) BA.

    Pantauan TribunBanten.com, personel Polisi Militer TNI AL mulai berdatangan sejak pukul 22.30 WIB ke lokasi rekonstruksi. 

    Selain itu terlihat juga Tim Inafis dan sejumlah anggota Polresta Tangerang yang melakukan pengamanan di lokasi.

    Namun proses rekonstruksi hingga pukul 00.00 WIB belum juga dimulai karena lokasi diguyur hujan.

    Selain 3 tersangka anggota TNI AL, rekonstruksi pun turut disaksikan sejumlah anggota keluar korban Ilyas Abdurahman.

    Kehadiran keluarga korban dalam rangka memastikan rekonstruksi berjalan transparan dan sesuai dengan fakta.

    Diketahui dalam kasus penembakan ini, bukan hanya Ilyas saja yang menjadi korban.

    Seorang rekannya bernama Ramli turut menjadi korban.

    Korban Ramli mengalami luka tembak dan saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit.

    Kasus penembakan ini berawal dari penggelapan mobil rental milik Ilyas Abdurahman.

    Dalam tiga hari mobil tersebut beberapa kali dijual dan berpindah tangan hingga akhirnya dibeli oknum anggota TNI AL berinisial Sertu AA.

    Hasil pelacakan GPS kendaraan yang dilakukan Ilyas, diketahui bahwa GPS pada mobil yang digelapkan sebagian besar telah dinonaktifkan. 

    Berbekal satu GPS yang masih aktif, korban pemilik rental mobil mengikuti pergerakan kendaraan yang sempat berpindah lokasi di sekitaran Pandeglang, hingga akhirnya terdeteksi di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak.

    Di situlah terjadi peristiwa penembakan yang menyebabkan bos rental mobil Tangerang Ilyas Abdurahman meninggal dunia.

    Terkait kasus penembakan, tiga oknum anggota TNI AL yakni Sertu AA, Sertu RH, dan Klk BA ditetapkan sebagai tersangka oleh Pusat Polisi Militer TNI AL (Puspomal).

    Terungkap, dua tersangka berasal dari Satuan Kopaska Armada I dan satu tersangka lainnya merupakan awak KRI Bontang (907).

    Danpuspomal Laskda TNI Samista menyatakan mereka bertiga saat ini telah ditahan di fasilitas penahanan Puspomal dan akan menjalani proses penahanan sementara untuk proses penyidikan selama 20 hari sejak Sabtu (4/1/2025).

    Namun, Samista belum menjelaskan lebih jauh terkait pasal apa yang disangkakan kepada ketiganya.

    Hal itu disampaikanmya saat konferensi pers di Mako Koarmada RI Jakarta Pusat pada Senin (6/1/2025).

    “Jadi anggota ini sudah ditahan di tempat kami. Dan sesuai dengan surat penahanan dari Ankum (atasan yang berhak menghukum) sudah kami terima, terhitung karena hari Sabtu yang lalu itu, anggota sebetulnya sudah kita amankan. Karena masih dalam proses lidik, kami selalu maraton lidik, masih belum kami tetapkan,” ungkap dia.

    “Sekarang karena sudah ada tanda-tanda dengan beberapa bukti maka yang bersangkutan sudah masuk proses penyidikan dan sudah kami tetapkan (tersangka). Bukti penahanan sementara dalam hal ini 20 hari pertama sudah ditandatangani oleh Ankum terhitung sejak Sabtu,” lanjut Samista.

    Samista menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan sementara tersangka pelaku penembakan masih punya hubungan keluarga dengan tersangka AA yang sebenarnya bertanggung jawab atas senjata api tersebut. 

    Pelaku penembakan, ujar dia, adalah paman dari AA.

    Akan tetapi, ia tidak menjelaskan secara gamblang siapa sosok oknum TNI AL yang melakukan penembakan tersebut.

    Meski demikian, secara tersirat dia menjelaskan bukan AA yang melakukan penembakan mengingat posisi AA sebagaimana yang telah tampak dalam video beredar tengah berada dalam kepungan rombongan bos rental.

    “Bahkan pelaku dengan yang dikeroyok (AA) tadi itu itu adalah saudara. Jadi pelaku ini adalah pamannya AA,” ungkapnya.

    Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sambung dia, pihaknya juga belum menemukan indikasi ketiga oknum TNI AL tersebut sebagai penadah atau backing sindikat penggelapan mobil sebagaimana persepsi yang terbentuk di publik.

    “Apakah ini sebagai backing dari hasil lidik sementara, itu masih belum ditemukan. Apabila nanti dalam perkembangannya ada unsur-unsur yang bisa membuktikan itu, nantikan dalam proses penyidikan, ya nanti berikan waktu pada kami lakukan itu,” kata Samista.

    TNI AL memastikan penembakan yang dilakukan anggotanya dipicu persoalan pembelian mobil.

    Sementara untuk kasus penggelapan mobil ditangani Polda Banten dan sudah ditetapkan 2 tersangka dari warga sipil dan dua lainnya masih buron.

    Kabid Humas Polda Banten Kombes Didik Hariyanto menuturkan pengejaran terhadap DPO atau buronan dilakukan Satreskrim Polresta Tangerang dibackup Krimum Polda Banten.

    “Iya benar (IH dan RM masuk DPO),” kata Didik kepada wartawan, Rabu (8/1/2025).

    Peran kedua tersangka yang masih buron tersebut cukup penting.

    Berdasarkan hasil penyelidikan, terungkap kronologis penggelapan mobil milik Ilyas.

    Awalnya mobil Honda Brio disewa terseangka AS, warga Pandeglang, dari CV Makmur Raya yang berlokasi di Taman Raya Rajeg Blok I, Desa Mekar Sari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang.

    Ternyata, AS menyewa kendaraan dari CV Makmur Raya dengan menggunakan identitas palsu, berupa KTP dan Kartu Keluarga. 

    Mobil yang disewa AS tersebut selanjutnya diserahkan kepada IH (DPO) yang juga menyiapkan dokumen palsu AS untuk syarat menyewa kendaraan.

    AS selanjutnya menyerahkan (mobil) kepada saudara IH yang masih DPO.

    Dalam perjalananya, mobil rental Honda Brio yang disewa AS tersebut sempat beberapa kali berpindah tangan atau dijual. 

    Pertama, AS menyerahkan kepada IH (DPO) untuk dijual kepada RH (DPO) seharga Rp23 juta. 

    Selanjutnya RH menjual mobil tersebut kepada IS seharga Rp33 juta. 

    Kemudian, dari IS, kendaraan tersebut kembali dijual kepada AA, oknum TNI AL, melalui perantara SY dengan harga Rp40 juta.

    (Tribunbanten.com/ engkos kosasih/ tribunnews.com)

    Sebagian dari artikel ini telah tayang di TribunBanten.com dengan judul BREAKING NEWS: Suasana Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak Jelang Rekontruksi Penembakan Bos Rental

  • Kasus Penembakan Bos Rental Mobil di Tangerang, Kapolri Minta Maaf Belum Beri Perlindungan Maksimal – Halaman all

    Kasus Penembakan Bos Rental Mobil di Tangerang, Kapolri Minta Maaf Belum Beri Perlindungan Maksimal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan permohonan maafnya imbas adanya kasus penembakan bos rental mobil di Tangerang yang menelan korban jiwa.

    Ungkapan maaf dari Kapolri ini disampaikan melalui Irjen (Purn) Aryanto Sutadi.

    Menurut Aryanto, Kapolri meminta maaf kepada masyarakat karena belum bisa memberikan perlindungan masyarakat secara maksimal.

    “Saya mengucapkan mohon maaf, sama melanjutkan (pesan) Pak Kapolri ya.”

    “Mohon maaf karena belum bisa memberikan perlindungan yang maksimal pada masyarakat,” kata Aryanto dilansir Kompas TV, Jumat ()10/1/2025).

    Tak hanya itu, Aryanto menyampaikan rasa belasungkawa atas meninggalnya bos rental mobil.

    “Kesempatan ini juga, saya menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang wafat,” imbuh Aryanto.

    Lebih lanjut, Aryanto menegaskan, Kapolri Listyo Sigit telah merespons cepat kasus penembakan bos rental di Tangerang ini.

    Yakni dengan melakukan mutasi Kapolsek yang terlibat dalam kasus ini.

    “Dalam kasus ini Bapak Kapolri sudah menyatakan, menurut hemat saya, beliau betul-betul sangat cepat tindakannya,”

    “Yang pertama kali kemarin buktinya si Kapolsek itu kan kemudian sudah di mutasi, di mutasinya ke Yanma,” ungkap Aryanto.

    Mabes TNI Bakal Ikut Evaluasi Penggunaan Senjata Api Anggota

    Markas Besar TNI akan ikut melakukan evaluasi terkait penggunaan senjata api (senpi) oleh anggota TNI setelah insiden penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurahman di Rest Area KM 45 Tol Merak-Tangerang pada Kamis (2/1/2025), yang melibatkan oknum TNI AL.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Hariyanto, mengatakan regulasi penggunaan senpi diatur Mabes TNI dan Mabes Angkatan.

    Ia menegaskan, kasus yang menimpa bos rental mobil tentu akan menjadi evaluasi bagi Mabes TNI dan Mabes Angkatan terkait penggunaan senjata api. 

    “Hanya dalam penggunaan senjata harus ditekankan bahwa pemegang senjata harus dilengkapi surat izin yang berdasarkan jabatan dan tugas tanggung jawabnya dengan prosedur aturan bagi penggunaan senjata yang sudah dijelaskan kepada pemegang senjata tersebut,” kata Hariyanto saat dikonfirmasi Tribunnews.com pada Kamis (9/1/2025).

    Di sisi lain, Hariyanto mengatakan, para pelaku tindak pidana dalam kasus tersebut, tidak bisa diadili dalam peradilan sipil atau umum.

    Hariyanto menegaskan, hal itu sesuai Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer khususnya pasal 9 ayat 1 huruf a.

    Ketentuan itu, jelasnya, menyebutkan bahwa pengadilan militer berwenang mengadili Prajurit yang pada saat melakukan tindak pidana berstatus militer aktif. 

    “Dengan demikian terhadap permasalahan tiga prajurit TNI tersebut akan diadili di Pengadilan Militer karena ketiga Prajurit TNI tersebut tunduk pada justisiabel pengadilan militer,” tegas dia.

    Tersangka Pelaku Penembakan

    Pusat Polisi Militer TNI AL (Puspomal) menetapkan tiga oknum anggota TNI AL yakni Sertu AA, Sertu RH, dan Klk BA sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

    Terungkap, dua orang tersangka merupakan personel Satuan Kopaska Armada I dan satu tersangka lainnya merupakan awak KRI Bontang (907).

    Danpuspomal Laksda TNI Samista mengatakan, ketiga tersangka saat ini telah ditahan di fasilitas penahanan Puspomal.

    Ketiganya, kata dia, akan menjalani proses penahanan sementara untuk proses penyidikan selama 20 hari sejak Sabtu (4/1/2025).

    Namun, dia belum menjelaskan lebih jauh terkait pasal apa yang disangkakan kepada mereka.

    Hal itu disampaikan Samista saat konferensi pers di Mako Koarmada RI Jakarta Pusat pada Senin (6/1/2025).

    “Jadi anggota ini sudah ditahan di tempat kami. Dan sesuai dengan surat penahanan dari Ankum (atasan yang berhak menghukum) sudah kami terima, terhitung karena hari Sabtu yang lalu itu, anggota sebetulnya sudah kita amankan. Karena masih dalam proses lidik, kami selalu maraton lidik, masih belum kami tetapkan,” ujarnya.

    “Sekarang karena sudah ada tanda-tanda dengan beberapa bukti maka yang bersangkutan sudah masuk proses penyidikan dan sudah kami tetapkan (tersangka). Bukti penahanan sementara dalam hal ini 20 hari pertama sudah ditandatangani oleh Ankum terhitung sejak Sabtu,” lanjut dia.

    Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, tersangka pelaku penembakan masih punya hubungan keluarga dengan tersangka AA yang sebenarnya bertanggung jawab atas senjata api tersebut. 

    Samista mengatakan, pelaku penembakan adalah paman dari Sertu AA.

    Namun, Samista tidak menjelaskan secara gamblang sosok oknum TNI AL yang melakukan penembakan tersebut.

    Secara tersirat, Samista menjelaskan, bukan AA yang melakukan penembakan mengingat posisi AA sebagaimana yang telah tampak dalam video beredar tengah berada dalam kepungan rombongan bos rental.

    “Bahkan pelaku dengan (AA) yang dikeroyok tadi itu, itu adalah saudara. Jadi pelaku ini adalah pamannya AA,” ungkapnya.

    Sementara ini, pihaknya juga belum menemukan indikasi ketiga oknum TNI AL tersebut sebagai penadah atau backing sindikat penggelapan mobil sebagaimana persepsi yang terbentuk di publik.

    “Apakah ini sebagai backing dari hasil lidik sementara, itu masih belum ditemukan. Apabila nanti dalam perkembangannya ada unsur-unsur yang bisa membuktikan itu, nantikan dalam proses penyidikan, ya nanti berikan waktu pada kami lakukan itu,” ucap dia.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Gita Irawan)

    Baca berita lainnya terkait Bos Rental Mobil Tewas Ditembak.

  • Novel Baswedan Cs Bertemu Ketua KPK Setyo Budiyanto, Bahas Apa? – Page 3

    Novel Baswedan Cs Bertemu Ketua KPK Setyo Budiyanto, Bahas Apa? – Page 3

    Ketua KPK, Setyo Budiyanto menegaskan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan visi pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Ia menyebutkan bahwa upaya ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pendidikan, pencegahan, hingga penindakan.

    “Kami berharap dengan adanya sinergi yang lebih erat, upaya pemberantasan korupsi di semua lini bisa lebih optimal. Salah satunya melalui Kortas Tipikor Polri yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat sektor pendidikan dan pencegahan,” ujar Setyo.

    Setyo juga menekankan perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk memperbaiki IPK yang masih rendah.

    “Indeks Persepsi Korupsi adalah cerminan persepsi nasional maupun internasional terhadap kita. Ini bukan hanya tanggung jawab KPK, tetapi tugas bersama, termasuk Polri, untuk memperbaiki persepsi tersebut,” tambahnya.

    Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut baik kunjungan ini dan menyatakan komitmen Polri untuk terus meningkatkan kerjasama dengan KPK. Ia juga menepis kekhawatiran terkait tumpang tindih peran Kortas Tipikor dengan lembaga lain.

    “Kehadiran Kortas Tipikor justru memperkuat sinergi antara Polri dan KPK. Ini adalah wujud komitmen kami untuk menciptakan sistem yang lebih efisien dan mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Kapolri.

     

  • Tanpa “Presidential Threshold”: Harapan Baru atau Kuda Troya Oligarki?

    Tanpa “Presidential Threshold”: Harapan Baru atau Kuda Troya Oligarki?

    Tanpa “Presidential Threshold”: Harapan Baru atau Kuda Troya Oligarki?
    Peneliti PARA Syndicate dan Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik, Shanghai Jiao Tong University.
    PUTUSAN
    Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapuskan
    presidential threshold
    (PT) adalah salah satu putusan penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
    MK menyatakan, syarat ambang batas pencalonan presiden di dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan konstitusi.
    Pasal tersebut menyatakan “pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”
    Banyak yang menganggapnya sebagai langkah progresif untuk menciptakan ruang politik yang lebih inklusif. Partai kecil kini dapat mencalonkan presiden tanpa dibatasi jumlah kursi di parlemen.
    Namun, dalam upaya mendukung demokrasi yang lebih luas, kita tidak bisa menutup mata terhadap tantangan yang muncul.
    Penghapusan PT memberikan peluang besar untuk mereduksi dominasi partai-partai besar dalam proses pencalonan presiden.
    Sebelumnya,
    presidential threshold
    sering kali menjadi alat yang membatasi partisipasi politik, hanya memberi ruang kepada partai-partai besar untuk memutuskan kandidat.
    Kini, partai kecil dan kekuatan politik alternatif memiliki peluang sama untuk mengajukan calon presiden. Langkah ini memperluas cakrawala demokrasi, memberikan rakyat lebih banyak pilihan, dan mendorong kompetisi politik yang lebih sehat.
    Namun, seperti yang dirumuskan dalam
    Elite Theory
    oleh Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca, setiap reformasi dalam sistem politik selalu berisiko dimanfaatkan oleh elite untuk mempertahankan kekuasaan mereka.
    Di Indonesia, elite politik memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi. Penghapusan PT, meskipun membuka ruang baru, bisa menjadi alat bagi oligarki untuk semakin memperkuat cengkeramannya.
    Dukungan finansial yang diberikan kepada partai kecil sering kali datang dengan syarat-syarat tertentu yang pada akhirnya membentuk kembali dominasi elite dalam wajah baru.
    Dalam sistem tanpa PT, ada potensi peningkatan jumlah kandidat presiden. Ini memberikan kesan perluasan demokrasi, tetapi juga membawa tantangan serius berupa fragmentasi suara.
    Dalam kondisi ini, elite dengan sumber daya besar cenderung memanfaatkan negosiasi politik pasca-pemilu untuk menentukan arah kekuasaan.
    Proses ini sering kali tidak mencerminkan kehendak rakyat, tetapi lebih pada kalkulasi pragmatis demi pembagian kekuasaan. Tanpa pengawasan ketat, sistem baru ini berisiko memperkuat oligarki daripada memperkuat demokrasi.
    Selain itu, penghapusan PT juga membawa konsekuensi terhadap pola kampanye politik di Indonesia. Persaingan kandidat yang lebih terbuka berpotensi meningkatkan biaya politik.
    Kandidat yang tidak memiliki akses ke sumber daya besar akan menghadapi kesulitan menjangkau pemilih di negara yang luas seperti Indonesia.
    Hal ini memberikan peluang kepada oligarki untuk mendominasi kampanye dan membatasi ruang bagi kandidat alternatif dengan visi kerakyatan. Tantangan ini harus diantisipasi melalui pengaturan dana kampanye yang ketat dan transparan.
    Di tingkat lokal, absennya PT membuka kemungkinan terbentuknya koalisi ad hoc antara partai-partai kecil.
    Koalisi semacam ini, meskipun menawarkan fleksibilitas, sering kali dibentuk berdasarkan kepentingan pragmatis jangka pendek, bukan kesamaan ideologi atau visi.
    Akibatnya, pemerintahan yang terbentuk berisiko mengalami ketidakstabilan politik, dengan proses pengambilan keputusan yang terhambat oleh fragmentasi kepentingan.
    Masalah lain adalah peran media. Di Indonesia, banyak media besar dimiliki oleh oligarki. Mereka memiliki kemampuan untuk mendikte narasi publik, mengangkat kandidat tertentu, dan menyingkirkan suara kritis.
    Dalam iklim seperti ini, kandidat yang tidak memiliki akses media akan kesulitan bersaing. Pemilu bukan lagi soal kompetisi gagasan, melainkan perang persepsi yang dirancang untuk memenangkan mereka yang sudah memiliki kekuasaan.
    Namun, penghapusan PT bukan berarti akhir dari perjuangan untuk menjaga demokrasi. Justru inilah saatnya masyarakat sipil memainkan peran utama sebagai pengawas dan pengimbang kekuasaan.
    Tanpa masyarakat sipil yang kuat, kita berisiko menyaksikan demokrasi yang semakin dikendalikan oleh segelintir orang.
    Masyarakat sipil harus memperkuat peran mereka dalam memastikan bahwa media tetap independen dan menjadi ruang debat yang setara bagi semua kandidat.
    Media harus menjadi penjaga transparansi, bukan alat oligarki untuk mendikte hasil pemilu. Dengan informasi yang objektif dan kredibel, rakyat dapat membuat keputusan yang terinformasi.
    Selain itu, regulasi pendanaan politik harus menjadi prioritas. Tanpa transparansi dalam sumber dana kampanye, pemilu akan terus menjadi arena permainan uang.
    Indonesia harus belajar dari negara lain yang membatasi kontribusi individu dan korporasi, mewajibkan pelaporan dana kampanye secara terbuka, dan memastikan bahwa semua kandidat bertarung di arena yang setara.
    Mekanisme verifikasi kandidat berbasis dukungan rakyat juga penting. Calon presiden harus menunjukkan legitimasi melalui dukungan nyata dari konstituen, misalnya melalui petisi nasional.
    Sistem ini memastikan bahwa hanya kandidat dengan basis dukungan jelas yang dapat maju, mencegah munculnya kandidat boneka yang hanya berfungsi untuk memecah suara atau melayani elite tertentu.
    Putusan MK ini membawa harapan sekaligus ancaman. Jika dikelola dengan baik, ini bisa menjadi langkah maju menuju demokrasi yang lebih substansial.
    Namun, jika dibiarkan tanpa pengawasan dan reformasi, maka putusan ini hanya akan mempertegas kendali oligarki dengan wajah baru yang lebih terselubung.
    Sejarah menunjukkan bahwa elite selalu memiliki cara untuk memanfaatkan perubahan aturan demi keuntungan mereka.
    Jika masyarakat sipil tidak diperkuat, maka rakyat tidak hanya akan kehilangan ruang demokrasi, tetapi juga kepercayaan bahwa demokrasi adalah milik mereka.
    Reformasi politik di Indonesia sering kali hanya mengganti struktur tanpa mengubah substansi.
    Penghapusan PT adalah peluang untuk demokrasi yang lebih inklusif. Namun, tanpa pengawasan dan regulasi yang tegas, ia berisiko mengulang pola lama: menjadi alat baru bagi oligarki untuk mempertahankan dominasi dalam wajah yang berbeda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.