Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • MPR: Retret kepala daerah ajang samakan kecepatan raih Indonesia Emas

    MPR: Retret kepala daerah ajang samakan kecepatan raih Indonesia Emas

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai rencana retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 menjadi ajang menyamakan persepsi, langkah, dan kecepatan antara pemerintah pusat dengan kepala daerah dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

    Sebab apabila kepala daerah dengan pemerintah pusat yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto tidak kompak maka Indonesia berpotensi gagal dalam memanfaatkan bonus demografi.

    “Dalam hal ini saya kira penyamaan persepsi, langkah, dan kecepatan ‘berlari bersama’ antara Pak Prabowo dan para kepala daerah itu penting sehingga retret ini saya anggap sangat strategis sebagai persiapan menuju Indonesia Emas 2045,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Untuk itu, dia memandang penting rencana retret kepala daerah sebagai momentum konsolidasi pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan pembangunan keduanya sinergis.

    Hal tersebut, lanjut dia, diperlukan mengingat para kepala daerah berasal dari beragam latar belakang partai politik yang berbeda-beda.

    “Kebijakan pembangunan di pusat, provinsi hingga kabupaten/kota harus seiring sejalan dan saling sinergis. Kita ingat bahwa when politic ends, administration begins. Pilpres dan pilkada sudah selesai dan retret adalah memastikan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok dan apalagi kepentingan pribadi,” tuturnya.

    Dia juga memandang dukungan dari semua pihak, baik pemerintah daerah dan pusat, dibutuhkan untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

    “Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan juga sudah sampaikan untuk senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Pesan ini harus sampai kepada seluruh kepala daerah tanpa kecuali,” kata dia.

    Sebelumnya, Jumat (10/1), Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan rencana para kepala daerah menjalani retret usai dilantik seperti pernah dilakukan Kabinet Merah Putih (KMP) untuk melakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat.

    “Perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang, supaya kami memiliki perspektif yang sama,” kata Yusril saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Meski begitu, Yusril mengatakan belum ada pembahasan apakah retret tersebut akan dilaksanakan di lokasi yang sama atau tidak dengan lokasi KMP menguatkan koordinasi, yaitu di Bukit Tidar, Magelang, Jawa Tengah.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pakar: Retret bermanfaat, tapi perlu menekan pengetahuan kepala daerah

    Pakar: Retret bermanfaat, tapi perlu menekan pengetahuan kepala daerah

    Jakarta (ANTARA) – Pakar ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad) Dede Sri Kartini mengatakan bahwa retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto bermanfaat, tetapi perlu menekan atau menitikberatkan pada aspek pengetahuan.

    “Terutama untuk kepala daerah terpilih yang katakanlah background-nya (latar belakangnya, red) tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu pemerintahan,” kata Dede saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan bahwa salah satu hal yang perlu diberikan pemahaman kepada kepala daerah terpilih adalah mengenai penyamaan visi antara daerah dengan pusat melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang tidak bertentangan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

    “Artinya, di sini ada pengetahuan atau wawasan bagi kepala daerah terpilih, terutama yang baru pertama kali, ketika mereka menuangkan janji kampanye dalam RPJMD itu tidak bertentangan dengan RPJMN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jadi, bisa-bisa saja sih retret untuk penyamaan persepsi, hal seperti itu,” jelasnya.

    Selanjutnya, kata Dede, kepala daerah terpilih melalui retret juga diharapkan dapat mengetahui batasan kewenangan yang dimilikinya.

    Dia mengemukakan bahwa kewenangan pemerintahan daerah secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

    Kemudian kewenangan konkuren terdapat pembagian antara pemerintah pusat dan daerah sehingga satu sama lain tidak bertabrakan. Lalu, terdapat kewenangan absolut yang murni merupakan kewenangan pemerintahan pusat.

    Berikutnya, lanjut dia, dalam retret mesti disampaikan kepada kepala daerah terpilih bahwa perlu menghargai pendapat dari para kepala dinas dan tidak sembarangan merombak tanpa pertimbangan tertentu.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa para kepala daerah perlu diberikan pengetahuan mengenai birokrasi pemerintahan yang berjalan baik itu seperti apa.

    “Satu lagi adalah bagaimana kepala daerah terpilih lebih membuka diri untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan partai politiknya. Jadi, apakah retret bermanfaat? Bermanfaat. Untuk koordinasi? Iya. Untuk menambah wawasan? Juga iya,” katanya.

    Sebelumnya, wacana retret untuk kepala daerah terpilih disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    “Perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan juga keinginan Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang, supaya kami memiliki perspektif yang sama,” kata Yusril ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/1).

    Presiden Prabowo mengadakan retret pada Oktober 2024 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, dengan pesertanya adalah anggota Kabinet Merah Putih.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Setyo Budiyanto Santai Tanggapi Tudingan KPK ‘Era Jokowi’: Itu Persepsi

    Setyo Budiyanto Santai Tanggapi Tudingan KPK ‘Era Jokowi’: Itu Persepsi

    JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto santai menanggapi tudingan pimpinan saat ini ada dalam genggaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Semua orang disebutnya boleh punya pendapat atau persepsi.

    Hal ini disampaikannya terkait pernyataan Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Ronny B. Talapessy yang menyebut komisi antirasuah saat ini sebagai KPK era Jokowi. Sebab, nama pimpinan periode 2024-2029 dipilih oleh eks Gubernur DKI Jakarta itu sebelum lengser dan dipertahankan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Menurut saya mungkin itu hanya persepsi, dugaan. … Semua orang boleh lah bersepsi kami berlima merasakan bahwa tidak ada yang seperti itu,” kata Setyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa, 14 Januari.

    Setyo menilai semua pihak juga tahu dipilihnya pimpinan periode 2024-2029 dilakukan oleh Komisi III DPR RI. “Dan kemudian diproses melalui kepemimpinan Bapak Presiden RI Prabowo Subianto,” tegasnya.

    Ronny Talapessy sebelumnya mengklaim mengantongi informasi yang menyebut Hasto ditarget. Politikus ini bahkan harus ditahan sebelum pelaksanaan kongres partai pada tahun ini.

    “Kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditargetkan akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat,” kata Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy dalam konferensi pers tim hukum di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Januari.

    Penahanan tersebut bertujuan mengganggu proses konsolidasi partai serta pembungkaman, sambung Ronny. Tujuannya agar partai berlambang banteng moncong putih tak lagi kritis terhadap Jokowi yang merusak demokrasi di penghujung kekuasaannya.

    “Semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan penggeledahan kediaman Sekjen Hasto Kristiyanto kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari rangkaian operasi politik dengan target mengganggu, mengawut-awut, internal partai jelang Kongres,” jelasnya.

    Pengacara ini kemudian menyinggung bagaimana Jokowi tetap menyodorkan 10 nama pimpinan komisi antirasuah sebelum lengser. Padahal, langkah ini dikritisi oleh sejumlah pihak karena proses ini harusnya dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

    “Di akhir kekuasaannya, mantan presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari eks komisioner, eks penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Prabowo yang tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik,” tegas Ronny.

    “Sehari sejak dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda kriminalisasi, dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan, terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristiyanto karena bersuara kritis terhadap kerusakan demokrasi yang dilakukan Jokowi,” tambahnya.

  • Pecahkan Solusi Permasalahan Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemkot Bogor Susun RAD

    Pecahkan Solusi Permasalahan Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemkot Bogor Susun RAD

    JABAR EKSPRES – Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap perempuan dan anak di Kota Bogor, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mengadakan rapat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) di Hotel Pajajaran Suite, Kecamatan Bogor Selatan pada Senin, 14 Januari 2025.

    Acara tersebut melibatkan berbagai pihak penting di Kota Bogor, seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparat Penegak Hukum (APH), akademisi, dunia swasta, masyarakat, dan media.

    Kepala DP3A Kota Bogor, Dody Ahdiat, menyampaikan bahwa kesempatan ini merupakan langkah untuk memperkuat komitmen semua pihak terkait demi mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Layak Anak (KLA).

    Penyusunan RAD 2025-2029 bertujuan untuk menyatukan persepsi semua stakeholder dalam upaya perlindungan anak yang kemudian akan diimplementasikan melalui program dan kegiatan yang telah dirancang.

    BACA JUGA: Pemkot Bogor Kucurkan Rp7,5 Miliar untuk Penebusan Ijazah Siswa Tertunggak

    “Langkah ini agar memiliki persepsi yang sama terhadap perlindungan anak dan kemudian diwujudkan lewat program maupun kegiatan masing-masing,” ujarnya pada Selasa, 14 Januari 2025.

    Tercatat selama beberapa tahun terakhir, predikat KLA Kota Bogor terus mengalami peningkatan.

    Mulai dari predikat Pratama pada tahun 2017, naik menjadi Madya pada tahun 2018-2021 dan kembali meningkat menjadi Nindya pada tahun 2022-2023.

    Hasil verifikasi administrasi terakhir pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Kota Bogor sudah mencapai predikat utama.

    BACA JUGA: 10 Program Strategis Tuntas, Hery Antasari Sampaikan Sejumlah PR Pemkot Bogor

    “Selanjutnya, akan dilakukan verifikasi lapangan secara hybrid pada bulan Februari 2025 sebagai tahap evaluasi selanjutnya,” terang Dody.

    Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hanafi, menjelaskan bahwa penyusunan RAD juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

    Diskusi hari ini, sambung dia, bertujuan untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi anak-anak di Kota Bogor, mengingat kasus-kasus anak yang semakin meningkat.

    “Apalagi masalah kasus anak di Kota Bogor cukup banyak. Bahkan anak di bawah umur sudah melakukan tindakan negatif yang sudah dialami orang dewasa,” ungkap Hanafi.

    BACA JUGA: Optimisasi Pelaksanaan Proyek Tahun 2025: Pemkot Bogor Mulai Laksanakan Tender Dini

    Ia menekankan, bahwa segala konsep dan gagasan akan tertuang dalam RAD sebagai upaya bersama dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

  • Lantamal Ambon siapkan KRI untuk pengamanan kunjungan Wapres Gibran

    Lantamal Ambon siapkan KRI untuk pengamanan kunjungan Wapres Gibran

    Ambon (ANTARA) – Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon menyiapkan tiga Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) sebagai pengamanan maksimal untuk kunjungan Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka ke Kota Ambon pada 15 Januari 2025.

    “Kita siapkan KRI atau Kapal Perang dan personel untuk mendukung giat pengamanan kunjungan Wapres Gibran,” kata Kadispen Lantamal IX Ambon Kapten Laut Agus Wijaya di Ambon, Selasa.

    Ia merincikan bahwa ketiga KRI yang telah disiapkan untuk kunjungan Wakil Presiden RI di Kota Ambon itu yakni KRI Dorang, KRI Kerapu dan KRI Posepa.

    “Sementara total personel yang dilibatkan dalam pengamanan tersebut yakni sebanyak 110 personel yang dibagi menjadi dua regu yakni dari bandara, rute hingga lokasi sebanyak 60 orang dan di dalam KRI sebanyak 50 orang,” ujarnya.

    Fungsi dikerahkannya tiga KRI dalam kunjungan Wakil Presiden itu yakni untuk melindungi Beliau dan rombongan dari ancaman laut, mengantisipasi dan memberikan perlindungan dari serangan udara dan laut.

    “Unsur disiapkan dalam kondisi siap tempur, apabila situasi berubah membahayakan, jalur darat tidak memungkinkan, evakuasi melalui jalur laut diperlukan apabila situasi keamanan tidak bagus,” katanya.

    Sementara itu Danlantamal IX Brigjen TNI (Mar) Suwandi menyampaikan bahwa seluruh prajurit dan armada Lantamal IX siap mendukung pengamanan VVIP kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dan istri Selvi Gibran Rakabuming ke wilayah Kota Ambon.

    Menurutnya apel gelar pasukan menjadi hal yang penting guna memastikan kesiapan personel dan alat serta menyamakan persepsi untuk menjaga keamanan dan kelancaran kunjungan kerja dimaksud.

    “Masing-masing Komandan Satgas dan Sub Satgas harus mengorganisir kekuatannya dengan baik. Semua personel memahami sasaran yang harus dilindungi, sehingga kegiatan dapat berjalan aman dan terkendali,” ujarnya.

    Diharapkan seluruh personel yang terlibat dalam satgas pengamanan dapat bersinergi dengan seluruh unsur yang terlibat serta bekerja secara profesional sesuai tugas tanggung jawab guna mengantisipasi setiap kemungkinan ancaman dan hambatan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diagendakan mengunjungi Kota Ambon, Maluku, pada 15 Januari 2024 dalam rangka meninjau langsung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada sekolah-sekolah di kota itu.

    Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Masyarakat Nilai Kinerja Kemensos Paling Signifikan

    100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Masyarakat Nilai Kinerja Kemensos Paling Signifikan

    loading…

    Hasil survei menyebutkan mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Jelang 100 hari kerja Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) merilis survei terbaru. Hasilnya, publik merasa puas dengan kinerja Kabinet Merah Putih.

    Penelitian bertajuk “Survei 100 Hari Kerja: Performa Kinerja Pemerintah dan Dinamika Sosial dan Politik Nasional” yang berlangsung sejak 5-10 Januari 2025 ini melibatkan 1.189 responden di 38 Provinsi dengan margin of error sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini menggunakan metode simple random sampling.

    Hasilnya, secara umum ditemukan fakta mayoritas publik relatif cukup puas terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui Kabinet Merah Putih selama 100 hari kerja pertama, baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik.

    “Meskipun publik puas, kebijakan Prabowo dan Gibran atas kenaikan PPN 12% masih dianggap belum tepat dilakukan oleh pemerintah saat ini,” ucap Direktur Eksekutif CISA Herry Mendrofa, Selasa (14/1/2025).

    Selain itu dalam persepsi publik secara spontan didapatkan opini bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) dan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menjadi menteri atau pejabat negara yang dianggap publik bekerja optimal selama ini setelah unggul dari Menteri Agama (Menag), Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Sekretaris Kabinet (Seskab) hingga Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang kelimanya berada pada top of mind publik.

    Kemudian mayoritas publik juga menganggap Pemerintah Prabowo dan Gibran telah bekerja optimal dalam mengelola pemerintahan dan birokrasi. Ada 52,81% yang setuju, 27,84% yang tidak setuju, serta yang netral 10,85% dan tidak tahu/tidak menjawab 8,49%.

    “Sedangkan bagi 42,48% publik melihat pemerintah belum optimal dalam memberikan perlindungan penyelenggaraan demokrasi seperti kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat walaupun 41,29% tidak setuju, yang netral 8,41%, dan tidak tahu/tidak menjawab 7,89%,” sebut Herry.

    Sementara itu sebanyak 29,52% menilai Kementerian Sosial telah bekerja optimal dibandingkan Kementerian atau Lembaga negara lainnya pada pemerintahan Prabowo dan Gibran, disusul oleh Kementerian Agama 24,14%, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi 18,92%, Sekretaris Kabinet 15,90%, serta Kantor Komunikasi Kepresidenan 11,52%.

  • Ada Aturan Wajib Asuransi Kendaraan TPL, Orang Indonesia Banyak yang Belum Paham

    Ada Aturan Wajib Asuransi Kendaraan TPL, Orang Indonesia Banyak yang Belum Paham

    Jakarta –

    Pemerintah bakal mewajibkan semua kendaraan bermotor harus memiliki asuransi Third Party Liability (TPL) atau tanggung jawab hukum pihak ketiga. Namun berapa banyak masyarakat Indonesia yang paham soal aturan ini?

    Kewajiban asuransi TPL untuk kendaraan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dalam Undang-Undang PPSK pasal 39A disebutkan, Pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

    Program Asuransi Wajib yang dimaksud di antaranya mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

    Perlu diketahui penerapan wajib asuransi ini masih menunggu peraturan pemerintah lebih lanjut. Penyelenggaraan Program Asuransi Wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.

    Lebih lanjut pada Pasal 339 UU PPSK, peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan pada 12 Januari 2023. Artinya, pada tahun 2025 peraturan pelaksanaan tentang kewajiban asuransi TPL untuk kendaraan ini akan diterbitkan.

    Faktanya belum semua masyarakat Indonesia paham tentang kewajiban asuransi ini.

    Populix meluncurkan laporan terbaru berjudul “Sentimen Masyarakat terhadap Program Wajib Asuransi Kendaraan”.

    Laporan ini mengungkapkan kurangnya pemahaman publik serta berbagai kesalahan persepsi terkait rencana program wajib asuransi Third Party Liability (TPL) dari survei kepada lebih dari 1.000 responden, dengan mayoritasnya adalah pekerja kelas menengah atas dengan sebagian besar berpendapatan bulanan hingga Rp5 juta.

    “Sayangnya, dari seluruh responden yang 95%-nya memiliki kendaraan bermotor, hanya dua dari lima yang memahami program ini secara menyeluruh. Padahal, apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan, program ini diharapkan mulai berlaku dua tahun setelah UU PPSK diterbitkan, yaitu pada Januari 2025 ini,” kata Indah Tanip, VP of Research Populix dalam keterangannya dikutip Senin, (13/1/2025).

    Asuransi TPL adalah salah satu jenis asuransi untuk kendaraan bermotor. Sesuai namanya, asuransi ini memberikan perlindungan terhadap risiko yang timbul ketika pemilik asuransi menyebabkan kerusakan pada kendaraan lain atau cedera pada orang lain saat berkendara. Termasuk juga biaya hukum dan ganti rugi yang mungkin harus dibayarkan.

    Asuransi itu berbeda dari asuransi Comprehensive (All Risk) dan Total Loss Only (TLO) yang lebih umum, asuransi TPL tidak memberi jaminan kepada kendaraan pemilik asuransi sendiri.

    Tak kurang dari 70% responden Populix menekankan pentingnya kampanye dari pemerintah untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap program wajib asuransi ini. Selain itu, saat ditanya metode komunikasi paling efektif, mayoritas responden menyatakan kampanye di media sosial (68%) dan iklan di media massa (66%) merupakan langkah paling efektif, disusul program edukasi di sekolah dan universitas (54%) kemudian melalui seminar dan workshop (39%).

    (riar/dry)

  • Persiapan Perayaan Natal Partai Demokrat 2024 masuki tahap finalisasi

    Persiapan Perayaan Natal Partai Demokrat 2024 masuki tahap finalisasi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Panitia Natal Nasional Partai Demokrat Sabam Sinaga yang juga anggota Komisi X DPR RI mengatakan bahwa persiapan Perayaan Natal Nasional Partai Demokrat Tahun 2024 telah masuk tahapan finalisasi dan evaluasi.

    “Sejumlah persiapan dan pendelegasian tugas atau kerja kepanitiaan sebenarnya sudah dilakukan, dalam pleno ini kami coba kembali mengecek dan evaluasi per bidang atau seksi sembari menyamakan persepsi sehingga apapun itu adalah kesepakatan bersama dan kesimpulan terbaik yang bisa diupayakan,” kata Sabam dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (13/1) malam.

    Hal itu disampaikannya seusai rapat pleno bersama panitia dan pengurus Perayaan Natal Nasional Partai Demokrat di Auditorium Yudhoyono, DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (13/1).

    Tahapan finalisasi dan evaluasi itu mencakup kegiatan bakti sosial dan acara puncak ibadah perayaan Natal yang akan dilakukan eksekusi terkait rangkaian penyelenggaraannya.

    Dia mengatakan bahwa pihaknya juga melibatkan semua komponen untuk mensukseskan acara Perayaan Natal Partai Demokrat Tahun 2024.

    “Karena ini acara bersama dan semua komponen yang ada di partai harus berkontribusi dan terlibat, demikian juga unsur kepanitiaan bukan hanya yang Nasrani, tetapi melibatkan teman-teman non-Nasrani, inilah keistimewaan partai nasionalis religius, saling tolong menolong,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris Panitia Natal Nasional Partai Demokrat Panti Silaban merinci rangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan untuk agenda tahunan Partai Demokrat tersebut.

    “Konsep kegiatan yang akan kita gelar sebenarnya sederhana, namun kami sangat yakin akan berdampak dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sesuai dengan sub tema natal ‘Peduli dan Berbagi’,” ucapnya.

    Untuk itu, dia mengajak seluruh kader dan pengurus Partai Demokrat untuk berpartisipasi mensukseskan acara tersebut, termasuk mengikuti acara peduli dan berbagi pada 17 dan acara puncak pada 21 Januari.

    “Kepada seluruh kader dan pengurus Partai Demokrat Jumat 17 Januari silakan hadir dan berpartisipasi di DPP Demokrat akan ada donor darah dan bakti sosial dengan puluhan saudara kita difabel,” tuturnya.

    Dia menjelaskan bahwa perayaan puncak Natal Nasional Partai Demokrat Tahun 2024 nantinya akan dilaksanakan di Ballroom Krakatau Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, pada 21 Januari pukul 18.00 WIB.

    Selain tokoh nasional, pejabat dan pengurus partai, pihaknya akan menghadirkan pula peserta dari panti asuhan yang akan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembagian bingkisan Natal.

    “Yang kita libatkan tanpa melihat latar belakang agama ataupun kelompok, namun untuk semua kalangan, karena memang konsep Natal kita adalah peduli dan berbagi,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gunungkidul Belum Siap Laksanakan Program Makan Bergizi Gratis, Dapur Sehat Jadi Kendala

    Gunungkidul Belum Siap Laksanakan Program Makan Bergizi Gratis, Dapur Sehat Jadi Kendala

    Gunungkidul, Beritasatu.com – Partai Gerindra menilai Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, belum siap untuk melakukan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam waktu dekat ini. Sebab, terdapat banyak hal yang masih perlu dilakukan terutama dengan dapur sehat yang akan digunakan nantinya.

    Hal tersebut terungkap ketika Dewan Pimpinan Cabang  (DPC) Partai Gerinda Gunungkidul melakukan monitoring di dapur sehat milik Kodim 0730 Gunungkidul. Belum siapnya Kabupaten Gunungkidul ini berkaitan erat dengan luasan wilayah yang harus dilayani.

    Menurut Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerinda Gunungkidul Purwanto, selaku partai politik pihaknya bakal melakukan monitoring pelaksanaan MBG tersebut. Harapannya nanti tidak akan ada perbedaan yang disampaikan ke masyarakat antara Partai Gerindra dan Kodim 0730 berkaitan dengan pelaksanaan MBG ini, sehingga pelaksanaan program Presiden Prabowo Subiyanto itu benar.

    “Kami tandaskan jika program MBG ini adalah program yang benar,” kata Purwanto kepada Beritasatu.com, Senin (13/1/2025).

    Koordinasi ini penting untuk menyamakan persepsi, karena sepengetahuannya pelaksana MBG ini adalah Kodim setempat. Namun, setelah koordinasi ternyata Kodim hanya melakukan pendampingan melekat dan pelaksana MBG adalah Badan Gizi Nasional (BGN).

    Dari koordinasi memang masih butuh waktu untuk mempersiapkan pelaksanaan MBG ini, bahkan akhir bulan Januari nanti dapur sehat ini memang belum siap untuk digunakan.

    “Kapan dilaksanakan, kami harap agar benar-benar siap baru dilaksanakan. Sehingga nanti benar-benar sesuai standar dalam memberikan layanan,” jelas Purwanto.

    Menurutnya, dari hasil koordinasi ini maka dia menandaskan Gunungkidul masih belum siap untuk melakukan program MBG secara menyeluruh sehingga harus dilakukan bertahap. Karena dalam monitoring ini terungkap bahwa dengan wilayah yang cukup luas ini, Gunungkidul membutuhkan minimal 4 dapur sehat untuk melayani seluruh siswa.

    “Saat ini satu pun dapur sehat juga belum siap dan apa yang terjadi ini bakal saya sampaikan ke pimpinan kami,” tambah Purwanto.

    Sementara itu, Kodim 0730 Gununungkidul terus melakukan persiapan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kodim 0730 terus berusaha membenahi dan melengkapi dapur sehat yang bakal digunakan untuk memasak menu MBG nantinya.

    Saat ini tengah dilakukan pembenahan minor beberapa titik dan melengkapi peralatan yang dibutuhkan. Di sisi lain, Kodim 0730 juga menarik beberapa peralatan yang sekiranya tidak layak atau tidak sesuai dengan ketentuan standar Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Hanya saja kami masih kekurangan 1 unit armada untuk distribusi,” Ungkap Komandan Kodim 0730 Letkol Inf Roni Hermawan.

    Untuk karyawan atau tenaga kerja sebenarnya sudah ada, hanya saja memang perlu dilatih teknis untuk memasak ataupun mendistribusikan menu MBG ini, agar ke depannya bisa berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan BGN.

    Kodim 0730 saat ini masih berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan berkaitan dengan pelatihan terhadap karyawan atau tenaga kerja di dapur sehat. Karena memang yang bakal melaksanakan peningkatan kapasitas karyawan dapur sehat adalah instansi tersebut.

    “Kami sifatnya melakukan pendampingan melekat,” tutup Letkol Inf Roni Hermawan.

    Kodim 0730 bakal melakukan pendampingan melekat di antaranya terus berkoordinasi dengan koordinator dapur sehat. Segala keluhan dan kekurangan di dapur sehat akan mereka sampaikan ke BGN meskipun garis koordinasinya langsung antara BGN dengan dapur sehat.

  • Respons Jokowi Dituding Kacaukan Hubungan Megawati-Prabowo: Apa Hubungannya? – Halaman all

    Respons Jokowi Dituding Kacaukan Hubungan Megawati-Prabowo: Apa Hubungannya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) heran dinilai menjadi biang kekacauan hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto.

    Dilansir Tribun Solo, menurut Jokowi, hubungannya dengan Megawati dan Prabowo baik-baik saja.

    Ia menilai tudingan yang disampaikan politikus senior PDIP Panda Nababan itu tak berdasar.

    “Apa hubungannya? Saya hubungan dengan beliau-beliau baik,” jelasnya saat ditemui di kediaman Sumber, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Senin (13/1/2025).

    Lebih lanjut, Jokowi mengaku sudah tak bertemu dengan Megawati selama 2,5 tahun.

    Sebagai informasi, eks Wali Kota Solo itu masih menghadiri Rakernas IV PDIP pada September 2023 lalu.

    Semenjak saat itu, Jokowi tak lagi hadir dalam agenda penting partai berlambang banteng moncong putih.

    “Belum tahu ya. 2,5 tahun belum ketemu,” ungkapnya.

    Sementara itu, Jokowi bertemu dengan Prabowo saat menghadiri pernikahan putri politikus senior Akbar Tanjung, yakni Sekar Tanjung dengan Airlangga G. Martha.

    Ia mengaku hanya berbincang santai dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu.

    “Perbincangan mantenan Mbak Sekar. Tanyakan ke beliau jangan ke saya (Prabowo ke Solo). Enggak (ada pembicaraan politik).” 

    “Di keramaian ya bicara mantenan. Enggak (ketemu berdua). Ya kebetulan di mantenan Mbak Sekar ketemu banyak. Di mantenan yang lain juga sama,” terangnya.

    Jokowi pun menepis isu yang menyatakan dirinya sengaja mengacaukan hubungan Megawati dan Prabowo.

    Meski begitu, dirinya mempersilakan siapa pun untuk membuat penilaian, termasuk Panda Nababan yang mengungkapkan bahwa Jokowi berkata tidak jujur saat bermanuver mendukung putranya Gibran Rakabuming Raka maju Pilpres 2024 mendampingi Prabowo Subianto.

    “Nggak ada. Saya di Solo. Pak Prabowo di Jakarta. Ya orang menilai silakan (dinilai tidak jujur oleh Bu Mega),” jelasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Panda Nababan mengamini pengakuan Megawati yang menepis kabar hubungannya dengan Prabowo kurang harmonis seiring perjalanan Pilpres 2024.

    Menurut Panda, hubungan Megawati dan Prabowo terkesan menjadi tidak baik justru dipicu oleh Jokowi.

    “Hubungan pribadi mereka (Prabowo-Megawati) itu baik. Yang bikin kacau ini kan Jokowi,” ujar Panda usai menghadiri HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). 

    Ia menjelaskan, muncul persepsi hubungan Prabowo dan Megawati tak baik saat Jokowi mengalihkan dukungannya dari Ganjar Pranowo ke Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

    Akibatnya, sambung Panda, ada sentimen yang muncul seolah Megawati tidak setuju Prabowo maju sebagai calon presiden.

    “Jokowi tidak jujur ke Mega. Bu, saya ke Prabowo. Dia menciptakan missunderstanding. Seakan-akan kemudian sentimen tidak mau Prabowo biar maju, gitu lho.”

    “Tapi, kuncinya, Jokowi tidak terbuka, tidak jujur, mengatakan bahwa dia beralih dari Ganjar ke Prabowo. Itu cikal bakalnya,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Panda mengungkap peluang PDIP bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo. 

    Ia menyebut, PDIP tidak masalah jika memang nantinya akan beroposisi selama 5 tahun ke depan.

    “Dulu dua periode zaman SBY kita di luar, malah kita jadi tambah besar. Dua periode lho SBY. Kita total di luar.” 

    “Ini pun kalau kita total di luar, tidak punya pengaruh. Bukan ceroboh, bukan gegabah ya. Ini berdasarkan empirik apa yang kita alami,” pungkasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul: Di Solo, Jokowi Jawab Tudingan Kacaukan Mega dan Prabowo oleh Panda Nababan: Apa Hubungannya?

    (Tribunnews.com/Deni/Igman)(TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin)