Organisasi: PERSEPSI

  • Sekjen Kemendiktisaintek: Kasus Unjuk Rasa ASN Selesai, Pegawai Dukung Program Kementerian

    Sekjen Kemendiktisaintek: Kasus Unjuk Rasa ASN Selesai, Pegawai Dukung Program Kementerian

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Togar M Simatupang memastikan kasus unjuk rasa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemendiktisaintek telah selesai. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro telah bertemu dengan para pegawai untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

    “Peristiwa kemarin adalah bentuk ekspresi dan aspirasi teman-teman Paguyuban Pegawai Dikti yang disampaikan secara damai. Aspirasi itu langsung diterima oleh Pak Dirjen dan diteruskan kepada Pak Menteri,” ujar Togar saat konferensi pers di kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

    Togar menjelaskan bahwa Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro mengadakan pertemuan dengan perwakilan Paguyuban Pegawai Dikti di rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra, Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh diskusi konstruktif.

    “Pertemuan ini menjadi ajang saling tukar pikiran untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. Kami menyadari dinamika di kementerian baru pasti terjadi, termasuk penataan pegawai dan rotasi untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas,” tambah Togar.

    Setelah pertemuan tersebut, Paguyuban Pegawai Dikti menyatakan dukungan penuh terhadap program-program Kemendiktisaintek. Togar menyebut protes yang terjadi sebelumnya disebabkan oleh miskomunikasi dan mispersepsi semata.

    “Kami semua berkomitmen untuk kembali bekerja dan menyukseskan program-program pemerintah. Kami juga berusaha mencegah terjadinya miskomunikasi di masa depan,” jelasnya.

    Togar juga mengklarifikasi isu pemecatan dan mutasi yang sempat beredar terkait status Pranata Humas Ahli Muda Neni Herlina. Ia menegaskan Neni tidak diberhentikan, melainkan tetap menjalankan tugasnya di kementerian.

    “Isu pemecatan itu tidak benar. Neni justru mendapat apresiasi atas kinerjanya. Bahkan, pagi tadi ada bentuk penghargaan yang diberikan kepada Neni dan Ketua Paguyuban Pegawai Dikti, Suwitno, sebagai bentuk resolusi yang baik,” ungkap Togar.

    Menurut Togar, langkah Kemendiktisaintek dalam menyelesaikan protes ini dapat menjadi teladan bagi kementerian lain yang sedang menjalani pemekaran dan penyesuaian.

    “Perbedaan persepsi memang wajar terjadi, tetapi yang penting adalah bagaimana kita menyelesaikannya dengan baik. Kami percaya kepada Neni dan pegawai lainnya untuk terus berkontribusi,” pungkasnya.

  • Tumbuhnya bisnis kuliner ikut berpengaruh kepada produsen alat dapur

    Tumbuhnya bisnis kuliner ikut berpengaruh kepada produsen alat dapur

    Jakarta (ANTARA) – Kompetisi di industri alat dapur semakin ketat seiring pertumbuhan bisnis kuliner, bahkan dua pemain utama asal Jepang dan China juga harus bersaing ketat untuk memperebutkan pasar di Indonesia.

    Guna memperkuat industri alat dapur menghadapi serbuan produk impor, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menerbitkan kebijakan untuk mewajibkan SNI bagi alat masak dan alat makan sejak 2024, dengan tingkat kandungan produk dalam negeri (TKDN) rata-rata 40-85 persen.

    “Sedangkan TKDN untuk bak cuci piring saat ini capaiannya sudah 40 persen,” kata Founder&CEO PT Octa Utama, Ifan Kesuma dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia menyebutkan, bisnis alat dapur masih memiliki peluang yang sangat besar. “Salah satu kunci untuk memperebutkan pasar alat dapur adalah pada kualitas yang tentunya terkait langsung dengan harga,” katanya.

    Ifan menjelaskan, salah satu langkah yang yang dilakukan untuk memenangkan persaingan adalah dengan membuka toko utama (flagship store) di lokasi yang banyak dikunjungi masyarakat termasuk di lokasi-lokasi yang menjadi pusat kuliner.

    Lokasi seperti Pantai Indah Kapuk (PIK) atau Kelapa Gading yang memang menjadi surga kuliner sangat cocok dihadirkan untuk toko utama agar masyarakat bisa memiliki pengalaman.

    Kehadiran toko bisa untuk mengenalkan produk alat dapur. Masyarakat tentunya ingin mengetahui barang berkualitas sebelum memutuskan untuk membeli sehingga kehadiran toko resmi tetap dibutuhkan meski di e-commerce (toko daring) juga banyak tersedia.

    Menurut dia, untuk menggaet pasar maka penting untuk menjaga kepuasan pelanggan diantaranya dengan menyediakan layanan purna jual dan garansi produk.

    Terakhir, kata Ifan, penting juga untuk rajin mengenalkan ke masyarakat sehingga produk tersebut tetap dekat dengan persepsi masyarakat.

    Produk alat dapur yang digemari masyarakat Indonesia di antaranya mesin jus, oven, pencampur, pisau, panci presto dan beberapa lainnya.

    “Semua itu tentunya harus tetap diingatkan kepada masyarakat yang menjadi target pasar,” katanya.

    Pewarta: Ganet Dirgantara
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Pupuk Indonesia Pastikan Kios Jual Pupuk Subsidi Sesuai Harga Eceran Tertinggi

    Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Pupuk Indonesia Pastikan Kios Jual Pupuk Subsidi Sesuai Harga Eceran Tertinggi

    Jakarta, Beritasatu.com – Mendukung program Ketahanan Pangan Nasional, PT Pupuk Indonesia (Persero) kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai aturan pemerintah. Dengan memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas, perusahaan berupaya memastikan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah tidak dilanggar demi melindungi kepentingan petani.

    Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh menekankan bahwa perusahaan mendukung penuh visi dan misi atau Asta Cita pemerintahan baru dengan tidak akan menoleransi pelanggaran yang merugikan petani.

    “Menjual pupuk bersubsidi di atas HET adalah pelanggaran serius dan dapat dikenai sanksi pidana. Kami berkomitmen menjaga distribusi pupuk agar tetap terjangkau bagi petani sesuai amanat perundang-undangan,” ujar Tri Wahyudi, Sabtu, (18/1/2025).

    HET pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian RI No. 644/kPTS/SR.310/M/11/2024. Dalam keputusan tersebut, HET pupuk bersubsidi di tingkat kios atau pengecer ditetapkan sebesar Rp 2.250/kg untuk Urea, NPK Phonska Rp 2.300/kg, NPK untuk Kakao Rp 3.300/kg, dan Pupuk Organik Rp 800/kg.

    Pupuk Indonesia mengingatkan kepada seluruh mitra kios bahwa pemerintah memiliki perhatian serius terhadap program ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pelanggaran HET pupuk bersubsidi dapat dikenai ancaman pidana berdasarkan Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001. Sanksinya meliputi hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.

    Bagi kios yang terbukti melanggar aturan, Pupuk Indonesia mengambil tindakan dengan mewajibkan mereka mengembalikan selisih harga kepada petani yang telah dirugikan akibat penjualan di atas HET dan memasang spanduk komitmen yang menyatakan bahwa mereka akan menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku.

    “Jika pelanggaran berulang, kami tidak akan ragu untuk memutus kerja sama dengan kios atau distributor yang terlibat. Ini adalah langkah penting untuk melindungi petani dari praktik curang,” tegas Tri Wahyudi.

    Sebagai langkah preventif, Pupuk Indonesia terus menggencarkan edukasi kepada petani, kios, dan pihak terkait mengenai pentingnya mematuhi HET. Seperti halnya, mencatat secara lengkap pada nota jika terjadi peningkatan harga tebus pupuk yang telah disepakati antara kios dengan petani, atau kesepakatan harga ongkos kirim, pembayaran pupuk pasca panen (yarnen), dan kesepakatan lainnya yang membuat penebusan pupuk lebih tinggi dari HET.

    Selanjutnya, Pupuk Indonesia mewajibkan seluruh mitra kios untuk memasang spanduk yang berisi informasi mengenai nomor telepon yang dapat dihubungi apabila petani menemukan kios yang menjual pupuk bersubsidi di atas HET.

    “Kami mendorong siapa pun yang mengetahui adanya pelanggaran untuk segera menghubungi staf penjualan AE atau AAE setempat. Kami memastikan akan memberikan peringatan kepada distributor atau kios tersebut,” kata Tri Wahyudi.

    Pupuk Indonesia secara berkala juga menggelar acara “PI Menyapa” yang merupakan wadah komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di lapangan. Acara Rembuk Tani juga digelar di berbagai daerah sebagai forum untuk membahas berbagai permasalahan, tantangan dan peluang di sektor pertanian.

    Dalam dua forum tersebut, petani dapat menyampaikan berbagai permasalah yang dihadapi di lapangan, termasuk mengenai HET langsung kepada pemangku kepentingan di Pupuk Indonesia. Perusahaan juga mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi. Pelaporan dapat dilakukan melalui tim lapangan Pupuk Indonesia atau menghubungi pusat layanan resmi perusahaan. Adapun layanan pelanggan yang bisa diakses oleh seluruh petani dengan kontak bebas pulsa di nomor 0800 100 8001 atau WhatsApp di nomor 0811 9918 001.

    Meski demikian perlu diingat, terkadang memang terjadi adanya pembebanan biaya transportasi ataupun pengangkutan pupuk bersubsidi sehingga menimbulkan persepsi seolah HET dinaikan. Namun, hal itu biasanya merupakan kesepakatan yang dibuat antara kios dan petani.

    “Dengan pengawasan yang lebih ketat, kami ingin memastikan pupuk bersubsidi benar-benar dirasakan oleh petani yang membutuhkan. Langkah ini penting untuk menjaga produktivitas sektor pertanian dan mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional,” tutupnya.

  • Dekopinda Cimahi Tepis Isu Dualisme Kepemimpinan, Sebut Hanya Perbedaan Persepsi

    Dekopinda Cimahi Tepis Isu Dualisme Kepemimpinan, Sebut Hanya Perbedaan Persepsi

    JABAR EKSPRES – Ketua Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) Kota Cimahi, Eddy Kurnaedi, memastikan bahwa isu dualisme kepemimpinan di Dekopinda tidak benar adanya dan tidak menjadi permasalahan signifikan. Hal ini disampaikan Eddy saat ditemui di Cimahi, Senin (20/1/2025).

    “Sebetulnya tidak ada dualisme, tujuannya sama ingin memajukan koperasi. Hanya saja mungkin ini disebabkan oleh pemahaman bahwa koperasi Dekopinda harus berasal dari gerakan,” ujarnya.

    Eddy menegaskan, permasalahan tersebut muncul akibat kesalahpahaman sederhana. Menurutnya, para ketua koperasi dipilih oleh anggotanya sendiri sesuai mekanisme yang berlaku.

    “Kami, pengurus koperasi, berawal dari gerakan koperasi. Jadi, tidak ada dualisme. Ini hanya kesalahpahaman saja,” tegas Eddy.

    BACA JUGA: Dua Tugas Besar Pj Wali Kota Cimahi, Penanganan Sampah dan Kemacetan Jadi Fokus Utamanya

    Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengadakan konsolidasi untuk penguatan Dekopinda. “Semoga koperasi bisa menjadi lebih baik lagi di masa depan,” tambahnya.

    Eddy menjelaskan, koperasi di Kota Cimahi saat ini cukup berkembang. Koperasi-koperasi tersebut tidak hanya bergerak di bidang simpan pinjam, tetapi juga merambah sektor lain seperti retail dan grosir.

    “Dekopinda kini sudah membidangi koperasi di sektor retail dan grosir. Misalnya, kami membantu pengadaan barang sembako untuk koperasi seperti Koperasi Maju Mandiri yang telah membangun Cimahi Mart,” jelas Eddy.

    Menurutnya, Dekopinda turut memfasilitasi gerakan-gerakan koperasi dengan menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan, termasuk melalui kerja sama dengan PT Infal.

    Selama ini, Cimahi memiliki koperasi retail yang aktif, seperti Cimahi Mart di Jalan Cihanjuang dan di daerah Melong. Eddy menyebutkan bahwa aktivitas koperasi di Kota Cimahi terus meningkat setiap tahunnya.

    BACA JUGA: Digantikan Benny Bachtiar, Dicky Saromi Kenang Kehangatan Selama jadi Pj Wali Kota Cimahi

    “Jumlah anggota koperasi meningkat dari semula 50 menjadi sekitar 90 orang. Kami berharap jumlah ini bisa mencapai 100 anggota ke depan,” ungkap Eddy.

    Eddy mengakui bahwa sebagian besar koperasi di Cimahi masih belum memahami pentingnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

    Hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai tata kelola koperasi yang baik.

  • Pengamat Nilai Rakyat Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran karena Lawan Politik Dirangkul
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        20 Januari 2025

    Pengamat Nilai Rakyat Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran karena Lawan Politik Dirangkul Nasional 20 Januari 2025

    Pengamat Nilai Rakyat Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran karena Lawan Politik Dirangkul
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Keberhasilan Pemerintahan
    Prabowo Subianto
    dan
    Gibran Rakabuming Raka
    merangkul hampir semua partai politik memengaruhi
    kepuasan masyarakat
    terhadap kinerja mereka.
    Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Firman Noor, menilai, kubu Prabowo-Gibran tidak sekadar memenangkan Pilpres 2024 secara meyakinkan.
    Setelah kontestasi selesai, mereka langsung berupaya merangkul lawan politiknya agar bergabung dengan barisan pemerintahan.
    “Tidak saja kemenangan yang cukup baik,
    convincing
    begitu ya, tapi juga tidak lama setelah itu, kekuatan-kekuatan politik signifikan ini bergabung pada kekuasaan,” ujar Firman, dalam program Obrolan News Room di Kompas.com, Senin (20/1/2025).
    Kondisi tersebut, kata Firman, berpotensi membuat masyarakat yang tidak mendukung Prabowo akhirnya memberikan pandangan positifnya.
    Sebab, pihak yang didukungnya telah terlibat dalam kerja-kerja pemerintahan Prabowo.
    “Yang tentu saja mungkin akan membawa juga persepsi yang adem, positif terhadap mereka yang mungkin berseberangan. Tapi, demi melihat partai yang dia dukung juga, atau kandidat yang dia dukung juga bersahabat, mungkin akhirnya mengarah pada satu upaya untuk memahami situasi dengan lebih kalem,” sambung dia.
    Diberitakan sebelumnya, hasil
    survei Litbang Kompas
    mencatat 80,9 persen masyarakat puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    Hanya 19,1 persen yang tidak puas. Bahkan, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 89,4 persen.
    Sementara yang tak yakin sebanyak 10,6 persen. Tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo lebih tinggi dibandingkan Presiden Jokowi pada tahun 2015 lalu.
    Dalam survei tersebut, ada sejumlah alasan yang membuat masyarakat puas dengan kerja Prabowo-Gibran.
    Sebanyak 30,2 persen responden menyebut kinerja yang ditunjukkan baik. Kemudian, 18,1 persen responden merasa kepemimpinan yang ditunjukkan merakyat.
    Ada 14,4 persen responden puas terhadap kerja Prabowo-Gibran karena sering mendapatkan bansos.
    Survei Litbang Kompas
    ini dilakukan melalui wawancara tatap muka yang diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025.
    Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.
    Tingkat kepercayaan 95 persen dengan “margin of error” penelitian +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.
    Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Politikus NasDem Usul Cukai Rokok Rp150 Triliun untuk Biayai Makan Bergizi Gratis

    Politikus NasDem Usul Cukai Rokok Rp150 Triliun untuk Biayai Makan Bergizi Gratis

    Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menolak wacana penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai alternatif, Irma mengusulkan pemanfaatan dana cukai rokok yang mencapai Rp150 triliun per tahun. Menurutnya, dana dari cukai rokok lebih tepat dialokasikan untuk mendanai program kesehatan masyarakat, termasuk makanan bergizi gratis.

    “Untuk MBG saya usul ambil dari cukai rokok saja, sudah selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 T,” kata Irma yang diunggah akun instagram DPR RI NasDem dan dikutip Minggu, 19 Januari 2025.

    Irma menegaskan, zakat memiliki peruntukan khusus dalam ajaran Islam, yakni membantu fakir miskin dan mereka yang membutuhkan, sehingga tidak dapat digunakan untuk program lain. “Zakat itu untuk membantu mereka yang membutuhkan, bukan untuk program lainnya,” ujarnya.

    Baca juga: Presiden: Pemerintah Berkomitmen Sediakan Makanan Bergizi untuk Anak Indonesia

    Ia juga mengingatkan agar usulan kontroversial seperti penggunaan dana zakat tidak dijadikan bahan polemik yang dapat menciptakan persepsi buruk terhadap pemerintah. “Jangan sampai program yang baik malah ‘digoreng’ untuk kepentingan lain,” lanjutnya.

    Seperti diketahui, cukai rokok adalah sumber dana yang cukup besar dan dapat digunakan untuk berbagai program strategis yang mendukung kesehatan masyarakat. Alokasi tersebut, diyakini tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    Dena dana cukai rokok sering menjadi perdebatan terkait pemanfaatannya. Dengan alokasi yang tepat, Irma berharap program makan bergizi gratis dapat diwujudkan tanpa melibatkan dana dengan regulasi khusus seperti zakat.

    “Naah… ini usulan yg bagus ! Cukai dr uang yg dibakar, akhirnya bs dimanfaatkn jg di jalur yg benar,” tulis warganet.

    NasDem menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan rakyat, tanpa menimbulkan polemik atau kontroversi yang tidak perlu.

    Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menolak wacana penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai alternatif, Irma mengusulkan pemanfaatan dana cukai rokok yang mencapai Rp150 triliun per tahun. Menurutnya, dana dari cukai rokok lebih tepat dialokasikan untuk mendanai program kesehatan masyarakat, termasuk makanan bergizi gratis.
     
    “Untuk MBG saya usul ambil dari cukai rokok saja, sudah selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 T,” kata Irma yang diunggah akun instagram DPR RI NasDem dan dikutip Minggu, 19 Januari 2025.
     
    Irma menegaskan, zakat memiliki peruntukan khusus dalam ajaran Islam, yakni membantu fakir miskin dan mereka yang membutuhkan, sehingga tidak dapat digunakan untuk program lain. “Zakat itu untuk membantu mereka yang membutuhkan, bukan untuk program lainnya,” ujarnya.

    Baca juga: Presiden: Pemerintah Berkomitmen Sediakan Makanan Bergizi untuk Anak Indonesia
     
    Ia juga mengingatkan agar usulan kontroversial seperti penggunaan dana zakat tidak dijadikan bahan polemik yang dapat menciptakan persepsi buruk terhadap pemerintah. “Jangan sampai program yang baik malah ‘digoreng’ untuk kepentingan lain,” lanjutnya.
     
    Seperti diketahui, cukai rokok adalah sumber dana yang cukup besar dan dapat digunakan untuk berbagai program strategis yang mendukung kesehatan masyarakat. Alokasi tersebut, diyakini tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
     
    Dena dana cukai rokok sering menjadi perdebatan terkait pemanfaatannya. Dengan alokasi yang tepat, Irma berharap program makan bergizi gratis dapat diwujudkan tanpa melibatkan dana dengan regulasi khusus seperti zakat.
     
    “Naah… ini usulan yg bagus ! Cukai dr uang yg dibakar, akhirnya bs dimanfaatkn jg di jalur yg benar,” tulis warganet.
     
    NasDem menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan rakyat, tanpa menimbulkan polemik atau kontroversi yang tidak perlu.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Perhatian! Jual Pupuk Subsidi di Atas HET Bisa Dipenjara-Denda Rp 1 M

    Perhatian! Jual Pupuk Subsidi di Atas HET Bisa Dipenjara-Denda Rp 1 M

    Jakarta

    PT Pupuk Indonesia (Persero) menegaskan komitmennya untuk menjaga penyaluran pupuk bersubsidi sesuai aturan dengan memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas. Perusahaan berupaya memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah tidak dilanggar demi melindungi kepentingan petani.

    Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh menekankan bahwa perusahaan tidak akan menoleransi pelanggaran yang merugikan petani. Adapun HET pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian RI No. 644/kPTS/SR.310/M/11/2024.

    Dalam keputusan tersebut, HET pupuk bersubsidi di tingkat kios atau pengecer ditetapkan sebesar Rp2.250/kg untuk Urea, NPK Phonska Rp2.300/kg, NPK untuk Kakao Rp3.300/kg, dan Pupuk Organik Rp800/kg.

    Pupuk Indonesia mengingatkan kepada seluruh mitra kios bahwa pelanggaran HET pupuk bersubsidi dapat dikenai ancaman pidana berdasarkan Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001.

    “Sanksinya meliputi hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1).

    Tri Wahyudi mengatakan, nagi kios yang terbukti melanggar aturan, Pupuk Indonesia mengambil tindakan dengan mewajibkan mereka mengembalikan selisih harga kepada petani yang telah dirugikan akibat penjualan di atas HET dan memasang spanduk komitmen yang menyatakan bahwa mereka akan menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku.

    “Jika pelanggaran berulang, kami tidak akan ragu untuk memutus kerja sama dengan kios atau distributor yang terlibat. Ini adalah langkah penting untuk melindungi petani dari praktik curang,” tegas Tri Wahyudi.

    Sebagai langkah preventif, Pupuk Indonesia terus menggencarkan edukasi kepada petani, kios, dan pihak terkait mengenai pentingnya mematuhi HET.

    Seperti halnya, mencatat secara lengkap pada nota jika terjadi peningkatan harga tebus pupuk yang telah disepakati antara kios dengan petani, atau kesepakatan harga ongkos kirim, pembayaran pupuk pasca panen (yarnen), dan kesepakatan lainnya yang membuat penebusan pupuk lebih tinggi dari HET.

    Selanjutnya, Pupuk Indonesia mewajibkan seluruh mitra kios untuk memasang spanduk yang berisi informasi mengenai nomor telepon yang dapat dihubungi apabila petani menemukan kios yang menjual pupuk bersubsidi di atas HET.

    “Kami mendorong siapa pun yang mengetahui adanya pelanggaran untuk segera menghubungi staf penjualan AE atau AAE setempat. Kami memastikan akan memberikan peringatan kepada distributor atau kios tersebut,” kata Tri Wahyudi.

    Pupuk Indonesia secara berkala juga menggelar acara PI Menyapa yang merupakan wadah komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan di lapangan. Acara Rembuk Tani juga digelar di berbagai daerah sebagai forum untuk membahas berbagai permasalahan, tantangan dan peluang di sektor pertanian.

    Dalam dua forum tersebut petani dapat menyampaikan berbagai permasalah yang dihadapi di lapangan, termasuk mengenai HET langsung kepada pemangku kepentingan di Pupuk Indonesia.

    Perusahaan juga mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi. Pelaporan dapat dilakukan melalui tim lapangan Pupuk Indonesia atau menghubungi pusat layanan resmi perusahaan. Adapun layanan pelanggan yang bisa diakses oleh seluruh petani dengan kontak bebas pulsa di nomor 0800 100 8001 atau WhatsApp di nomor 0811 9918 001.

    Meski demikian perlu diingat, terkadang memang terjadi adanya pembebanan biaya transportasi ataupun pengangkutan pupuk bersubsidi sehingga menimbulkan persepsi seolah HET dinaikan. Namun, hal itu biasanya merupakan kesepakatan yang dibuat antara kios dan petani.

    “Dengan pengawasan yang lebih ketat, kami ingin memastikan pupuk bersubsidi benar-benar dirasakan oleh petani yang membutuhkan. Langkah ini penting untuk menjaga produktivitas sektor pertanian dan mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional,” tutupnya.

    (rrd/rrd)

  • Kendaraan Wajib Punya Asuransi TPL Tahun Ini, Gaikindo Bilang Begini

    Kendaraan Wajib Punya Asuransi TPL Tahun Ini, Gaikindo Bilang Begini

    Jakarta

    Kewajiban asuransi third party liability (TPL) untuk kendaraan bermotor berlaku 2025. Kebijakan ini dirasa bisa memberatkan lantaran pasar otomotif yang sudah lesu.

    Asuransi TPL merupakan jenis asuransi untuk kendaraan bermotor untuk memberikan perlindungan terhadap risiko yang timbul ketika pemilik asuransi menyebabkan kerusakan pada kendaraan lain atau cedera pada orang lain saat berkendara. Termasuk juga biaya hukum dan ganti rugi yang mungkin harus dibayarkan.

    Asuransi itu berbeda dari asuransi Comprehensive (All Risk) dan Total Loss Only (TLO) yang lebih umum. Asuransi TPL tidak memberi jaminan kepada kendaraan pemilik asuransi sendiri.

    Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menggunakan istilah “berburu di kebun binatang” saat munculnya kewajiban asuransi TPL. Artinya, saat ini pengenaan tarif tambahan sekadar itu-itu saja, khususnya di sektor otomotif.

    “Kita nggak tahu, ya (perkembangan kewajiban asuransi TPL). Orang kan beli mobil sudah pakai asuransi. Masalahnya kalau lihat itu (asuransi TPL), kayak berburu binatang dalam kebun binatang. Sasarannya jelas,” kata Sekretaris Utama Gaikindo, Kukuh Kumara di Jakarta, belum lama ini.

    Mobil di Indonesia saat ini hampir 50 persen sudah dikenakan pajak. Belum lagi pasar menghadapi tantangan berupa kenaikan pajak pertambahan nilai, serta pungutan opsen pajak di masing-masing provinsi.

    “Pajak kena, dari (harga off the road) Rp 100 juta, jadi Rp 150 juta. Tambah lagi sekarang asuransi,” sambung dia.

    Di sisi lain, kondisi antara harga dan pendapatan masyarakat Indonesia seperti buaya mangap.

    “Harga mobil kita itu naiknya rata-rata 7,5 persen per tahun. Sementara income masyarakat kelas menengah tadi, naiknya di batasan inflasi 3 persen. Jadi (kondisinya) makin lama, kayak mulut buaya (jarak harga mobil dan pendapatan), nganga terus. Nggak mampu beli mobil,” kata Kukuh Kumara di Gedung Kemenperin, Jakarta, belum lama ini.

    Diketahui, data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan 9,48 juta warga kelas menengah Indonesia turun kelas dalam lima tahun terakhir, proporsinya menjadi hanya 47,85 juta. Kini, proporsinya hanya 17,13% dari total populasi, turun dari 21,45% pada lima tahun silam. Padahal, proporsi kelas menengah diharapkan mencapai sekitar 70% dari total populasi pada 2045.

    Kelas menengah yang turun kasta ini juga bikin penurunan daya beli, khususnya di sektor otomotif.

    “Daya beli yang utama kalau kita lihat lebih lanjut, kemampuan dari kelas menengah kita. Kalau teman-teman melihat apa yang dilaporkan BPS dari 2019-2024, di mana jumlah kelas menengah kita berkurang,” kata Ekonom Senior, Raden Pardede dalam kesempatan yang sama.

    Faktanya belum semua masyarakat Indonesia paham tentang kewajiban asuransi ini.

    Populix meluncurkan laporan terbaru berjudul “Sentimen Masyarakat terhadap Program Wajib Asuransi Kendaraan”. Laporan ini mengungkapkan kurangnya pemahaman publik serta berbagai kesalahan persepsi terkait rencana program wajib asuransi Third Party Liability (TPL) dari survei kepada lebih dari 1.000 responden, dengan mayoritasnya adalah pekerja kelas menengah atas dengan sebagian besar berpendapatan bulanan hingga Rp 5 juta.

    “Sayangnya, dari seluruh responden yang 95%-nya memiliki kendaraan bermotor, hanya dua dari lima yang memahami program ini secara menyeluruh. Padahal, apabila mengacu pada peraturan perundang-undangan, program ini diharapkan mulai berlaku dua tahun setelah UU PPSK diterbitkan, yaitu pada Januari 2025 ini,” kata Indah Tanip, VP of Research Populix dalam keterangannya.

    (riar/rgr)

  • Menjaga Kredibilitas Bank Sentral

    Menjaga Kredibilitas Bank Sentral

    loading…

    Adhitya Wardhono, PhD. Foto/Istimewa

    Adhitya Wardhono, PhD

    Dosen dan peneliti ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Jember. Koordinator Kelompok Riset Behavioral Economics on Monetary, Financial, and Development Policy” (KeRis Benefitly) – Universitas Jember.

    WACANA kredibilitas bank sentral selalu diarahkan pada aras pemikiran kokohnya konstruksi menjaga stabilitas ekonomi sebuah negara. Sederhananya, ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan moneter bisa memengaruhi dinamika ekonomi, terutama ketika suku bunga mendekati batas bawah efektif (effective lower bound/ELB). Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap bank sentral, ekspektasi inflasi bisa menjadi tidak terjangkar. Maka ikutannya adalah menciptakan risiko spiral deflasi atau inflasi yang tak terkendali. Dalam konteks Indonesia, pentingnya kredibilitas Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter sangat relevan, mengingat tantangan ekonomi terus berkembang, baik di level domestik maupun global.

    Situasi ekonomi yang tidak menentu telah Indonesia hadapi, seperti periode taper tantrum pada tahun 2013 lalu. Masa itu, kecenderungan fenomena pelemahan nilai tukar rupiah memicu kenaikan inflasi yang relatif signifikan. BI merespons dengan menaikkan suku bunga acuan secara agresif untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Langkah ini menunjukkan pentingnya kebijakan moneter tegas dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank sentral. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Seiring berjalannya waktu, tantangan baru muncul, terutama ketika pandemi COVID-19 melanda. BI menurunkan suku bunga acuan hingga ke level terendah dalam sejarah, yaitu 3,5%, untuk mendorong pemulihan ekonomi. Langkah ini mendekati batas bawah efektif, yang berarti bahwa ruang untuk manuver kebijakan moneter konvensional menjadi semakin terbatas.

    Dalam kondisi seperti ini, kredibilitas bank sentral menjadi semakin penting. Ketika ekspektasi inflasi tetap terjangkar, kebijakan moneter yang tidak konvensional, seperti quantitative easing dan forward guidance, bisa menjadi alat yang efektif. Namun, jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan bank sentral untuk mencapai target inflasi, langkah-langkah tersebut bisa kehilangan efektivitasnya. Dalam kasus Indonesia, BI telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali, seperti melalui publikasi laporan ekonomi dan komunikasi kebijakan yang transparan. Namun, efektivitas upaya ini sangat bergantung pada seberapa cermat dan taktis BI bisa membangun persepsi publik bahwa langkah-langkahnya tepat dan akan berhasil.

    Ekspektasi inflasi yang terjangkar adalah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global. Tantangan ini semakin relevan mengingat tekanan inflasi yang sering kali bersumber dari luar negeri, seperti kenaikan harga minyak dunia atau gangguan pada rantai pasok global. Ketika tekanan eksternal seperti ini muncul, masyarakat cenderung lebih sensitif terhadap langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh BI. Jika kebijakan tersebut tidak diiringi dengan komunikasi yang efektif, risiko ekspektasi inflasi menjadi tidak terjangkar akan meningkat, yang pada akhirnya bisa memperburuk kondisi ekonomi.

    Keberhasilan BI dalam menjaga kredibilitasnya juga tercermin dari bagaimana ia menangani dinamika nilai tukar rupiah. Indonesia sering kali menghadapi volatilitas nilai tukar yang tinggi. Beberapa tahun terakhir, BI telah berhasil menjaga stabilitas rupiah melalui kombinasi intervensi pasar, pengelolaan cadangan devisa, dan kebijakan suku bunga. Namun, stabilitas nilai tukar bergantung pada langkah teknis dan persepsi pasar terhadap kemampuan BI mengelola tekanan eksternal. Jika ekspektasi terhadap stabilitas rupiah terjaga, volatilitas pasar bisa diminimalkan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

    Namun, tantangan yang dihadapi BI tidaklah sederhana. Ketika dunia menghadapi krisis global seperti pandemi COVID-19, tantangan kredibilitas menjadi lebih kompleks. Penurunan suku bunga secara drastis dan kebijakan tidak konvensional sering menimbulkan kekhawatiran, seperti risiko inflasi di masa depan atau sulitnya bank sentral menarik kembali likuiditas yang telah disuntikkan ke perekonomian.

    Dalam konteks Indonesia, kebijakan moneter longgar selama pandemi telah membantu mendorong pemulihan ekonomi, tetapi juga menciptakan tantangan baru terkait stabilitas harga di masa depan. Oleh karena itu, langkah-langkah komunikasi kebijakan yang efektif menjadi sangat penting untuk mengelola ekspektasi masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

  • PT Pupuk Indonesia Ingatkan Ancaman Pidana 20 Tahun Penjara Bagi yang Melanggar HET – Halaman all

    PT Pupuk Indonesia Ingatkan Ancaman Pidana 20 Tahun Penjara Bagi yang Melanggar HET – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) berkomitmen menjaga penyaluran pupuk bersubsidi sesuai aturan dengan memperketat pengawasan dan memberikan sanksi tegas.

    Perusahaan berupaya memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah tidak dilanggar demi melindungi kepentingan petani.

    Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh mengatakan, menjual pupuk bersubsidi di atas HET adalah pelanggaran serius dan dapat dikenai sanksi pidana.

    “Kami berkomitmen menjaga distribusi pupuk agar tetap terjangkau bagi petani sesuai amanat perundang-undangan,” ujar Tri Wahyudi, Sabtu, (18/1/2025).

    HET pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian RI No. 644/kPTS/SR.310/M/11/2024 yakni HET pupuk bersubsidi di tingkat kios atau pengecer ditetapkan sebesar Rp2.250/kg untuk Urea, NPK Phonska Rp2.300/kg, NPK untuk Kakao Rp3.300/kg, dan Pupuk Organik Rp800/kg.

    Pihak Pupuk Indonesia mengingatkan kepada seluruh mitra kios bahwa pelanggaran HET pupuk bersubsidi dapat dikenai ancaman pidana berdasarkan Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2001.

    Sanksinya meliputi hukuman penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.

    Bagi kios yang terbukti melanggar aturan, PT Pupuk Indonesia mengambil tindakan dengan mewajibkan mereka mengembalikan selisih harga kepada petani yang telah dirugikan akibat penjualan di atas HET dan memasang spanduk komitmen yang menyatakan bahwa mereka akan menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku.

    “Jika pelanggaran berulang, kami tidak akan ragu untuk memutus kerja sama dengan kios atau distributor yang terlibat. Ini adalah langkah penting untuk melindungi petani dari praktik curang,” tegas Tri Wahyudi.

    Pupuk Indonesia terus menggencarkan edukasi kepada petani, kios, dan pihak terkait mengenai pentingnya mematuhi HET seperti mencatat secara lengkap pada nota jika terjadi peningkatan harga tebus pupuk yang telah disepakati antara kios dengan petani, atau kesepakatan harga ongkos kirim, pembayaran pupuk pasca panen (yarnen), dan kesepakatan lainnya yang membuat penebusan pupuk lebih tinggi dari HET.

    Selanjutnya, Pupuk Indonesia mewajibkan seluruh mitra kios untuk memasang spanduk yang berisi informasi mengenai nomor telepon yang dapat dihubungi apabila petani menemukan kios yang menjual pupuk bersubsidi di atas HET.

    “Kami mendorong siapa pun yang mengetahui adanya pelanggaran untuk segera menghubungi staf penjualan AE atau AAE setempat. Kami memastikan akan memberikan peringatan kepada distributor atau kios tersebut,” kata Tri Wahyudi.

    Perusahaan juga mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi melalui  tim lapangan  atau menghubungi pusat layanan resmi perusahaan.

    Adapun layanan pelanggan yang bisa diakses oleh seluruh petani dengan kontak bebas pulsa di nomor 0800 100 8001 atau WhatsApp di nomor 0811 9918 001.

    Meski demikian perlu diingat, terkadang memang terjadi adanya pembebanan biaya transportasi ataupun pengangkutan pupuk bersubsidi sehingga menimbulkan persepsi seolah HET dinaikan namun hal itu biasanya merupakan kesepakatan yang dibuat antara kios dan petani.

    “Dengan pengawasan yang lebih ketat, kami ingin memastikan pupuk bersubsidi benar-benar dirasakan oleh petani yang membutuhkan. Langkah ini penting untuk menjaga produktivitas sektor pertanian dan mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional,” katanya.