Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Kemendagri minta pemda implementasikan BLUD dorong mutu layanan publik

    Kemendagri minta pemda implementasikan BLUD dorong mutu layanan publik

    Kemendagri berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung layanan kesehatan yang berkelanjutan, bermutu, dan kompetitif.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengimplementasikan badan layanan umum daerah (BLUD) secara efektif guna mendorong peningkatan mutu pelayanan publik di daerah.

    Hal tersebut disampaikan Plh. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Praktik Pembagian Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Berbasis Kinerja dan Kebersamaan di Jakarta, Rabu (22/1).

    Maurits menegaskan bahwa Kemendagri berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung layanan kesehatan yang berkelanjutan, bermutu, dan kompetitif.

    “Upaya ini dengan tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi, transparansi, serta asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sesuai dengan praktik bisnis yang sehat,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Untuk itu, dia berharap pengelolaan BLUD dapat bertransformasi menuju arah yang lebih baik dengan menghadirkan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan (sustainable).

    Plh. Dirjen Bina Keuda Kemendagri ini juga mendorong penerapan prinsip efisiensi, value for money, pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten, serta penguatan inovasi, kreativitas, dan semangat kewirausahaan dalam pengelolaan layanan.

    Maurits memandang perlu kesamaan persepsi dalam implementasi BLUD, khususnya dalam pemahaman teknis melalui pendampingan, asistensi, dan sosialisasi berbagai pedoman pengelolaannya.

    “Selain itu, memperbaiki tata kelola keuangan guna meningkatkan pelayanan terbaik sehingga mampu bersaing dan makin kompetitif,” ujarnya.

    Oleh karena itu, dia menilai kegiatan ini penting untuk meningkatkan pengelolaan BLUD di sektor kesehatan agar lebih efektif, efisien, akuntabel, dan berdaya saing.

    Ia juga berharap kegiatan ini dapat mendorong semangat tenaga medis dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.

    Sebagai bentuk apresiasi, dia menyampaikan terima kasih kepada pihak penyelenggara dan pemangku kepentingan atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini.

    Secara khusus, dia menghargai kontribusi pemangku kepentingan yang telah terlibat dalam penyusunan modul serta penilaian laporan kinerja BLUD di bidang kesehatan.

    “Besar harapan kami kegiatan ini dapat menjadi pemantik semangat para pejuang pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan, untuk tetap mewujudkan inovasi dan output positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan optimal terhadap pelayanan kesehatan,” pungkas Maurits.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Apa Perbedaan Gejala Serangan Jantung pada Pria dan Wanita?

    Apa Perbedaan Gejala Serangan Jantung pada Pria dan Wanita?

    Jakarta, Beritasatu.com – Serangan jantung adalah kondisi medis serius yang terjadi ketika aliran darah ke otot jantung terhambat. Walaupun gejalanya terlihat mirip pada pria dan wanita, ada perbedaan penting yang perlu diperhatikan untuk mencegah keterlambatan penanganan.

    Menurut studi dari Temple Health, pria biasanya mengalami gejala yang lebih jelas, sementara wanita sering mengalami gejala yang tidak khas, seperti kelelahan ekstrem, sesak napas, atau rasa tidak nyaman di punggung dan rahang. Pemahaman tentang perbedaan ini sangat penting, terutama bagi wanita, agar respons yang cepat dapat menyelamatkan nyawa.

    Gejala Umum Serangan Jantung
    Gejala serangan jantung yang umum pada pria dan wanita meliputi:
    – Nyeri atau ketidaknyamanan di dada.
    – Rasa sakit yang menjalar ke lengan, punggung, leher, atau rahang.
    – Sesak napas.
    – Mual atau muntah.
    – Keringat dingin.

    Meskipun gejala ini dapat dialami oleh pria dan wanita, cara munculnya sering kali berbeda.

    Perbedaan Gejala pada Pria dan Wanita
    Pria: Menurut American Heart Association, pria cenderung mengalami gejala yang lebih jelas, seperti:
    – Nyeri dada yang tajam atau terasa tertekan, sering kali menjadi gejala pertama.
    – Rasa sakit yang menjalar ke lengan kiri.
    – Gejala biasanya muncul tiba-tiba dan terasa sangat jelas.

    Wanita: Wanita sering mengalami gejala yang lebih samar dan sulit dikenali, seperti:
    – Nyeri di punggung atau rahang, yang sering diabaikan.
    – Kelelahan berlebihan tanpa sebab jelas.
    – Sesak napas.
    – Keringat dingin atau kecemasan.
    – Masalah pencernaan, seperti mual atau muntah.

    Karena gejala-gejala ini sering dianggap tidak serius, wanita cenderung lebih lambat mencari bantuan medis.

    Mengapa Penting Memahami Perbedaan Ini?
    Memahami perbedaan gejala antara pria dan wanita dapat menyelamatkan nyawa. Wanita sering kali mengabaikan gejalanya karena tidak sesuai dengan persepsi umum tentang serangan jantung, sehingga terlambat mendapatkan penanganan. Padahal, tindakan cepat dapat mengurangi kerusakan pada jantung.

    Apa yang Harus Dilakukan?
    Jika Anda atau seseorang di sekitar Anda mengalami gejala serangan jantung, segera lakukan langkah berikut ini.

    – Hubungi layanan darurat atau ambulans.
    – Jangan abaikan gejala seperti nyeri dada, sesak napas, atau kelelahan ekstrem.
    – Tetap tenang dan hindari aktivitas berat sambil menunggu bantuan medis.
    – Kesadaran dan tindakan cepat terhadap gejala serangan jantung baik pada wanita dan pria dapat membuat perbedaan besar.

  • Deretan Kontroversial Djan Faridz, Kini Terseret Kasus Korupsi Harun Masiku

    Deretan Kontroversial Djan Faridz, Kini Terseret Kasus Korupsi Harun Masiku

    Jakarta, Beritasatu.com – Nama Djan Faridz kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediamannya pada Rabu (22/1/2025). Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyelidikan kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang menyeret nama Harun Masiku.

    Dalam penggeledahan tersebut, KPK membawa tiga koper berisi barang bukti yang diduga penting bagi kasus ini. Meski status Djan Faridz belum dinaikkan sebagai tersangka, keterlibatannya mulai memicu diskusi di ruang publik.

    Penyelidikan ini sekaligus menambah catatan kontroversialnya, mengingat sebelumnya ia sudah beberapa kali menjadi sorotan karena sejumlah kasus yang menuai kritik. Berikut adalah deretan kasus kontroversial yang pernah menjeratnya.

    Tudingan Korupsi dalam Proyek Listrik

    Pada awal 2000-an, nama Djan Faridz mencuat dalam laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dugaan korupsi dalam proyek pembangunan tenaga listrik. Laporan itu menyebutkan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang yang melibatkan beberapa pihak, termasuk Djan Faridz.

    Meski tidak ada proses hukum yang berlanjut, kasus ini menjadi sorotan media dan menempatkan Djan Faridz dalam daftar tokoh yang diduga terlibat dalam praktik korupsi. Insiden ini juga menjadi pintu masuk bagi berbagai pihak untuk mengkritik sepak terjangnya di bidang bisnis dan politik.

    Meskipun tidak pernah dinyatakan bersalah secara hukum, tuduhan ini meninggalkan stigma yang memengaruhi persepsi publik terhadap dirinya. Peristiwa tersebut sekaligus menandai awal dari deretan kontroversi lain yang melibatkan Djan Faridz.

    Polemik Renovasi Pasar Tanah Abang

    Pada 2004, Djan Faridz kembali menjadi perbincangan ketika proyek renovasi Pasar Tanah Abang yang dipimpinnya menuai kritik. Keputusan renovasi tersebut dianggap merugikan pedagang kecil karena dinilai lebih menguntungkan pengembang besar.

    Beberapa pedagang bahkan menyuarakan protes, menyebut renovasi ini sebagai bentuk penggusuran terselubung yang mengancam keberlangsungan usaha mereka. Meski begitu, Djan Faridz membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa renovasi dilakukan untuk memodernisasi pasar tradisional agar lebih kompetitif.

    Namun, proyek ini memunculkan perdebatan di kalangan publik. Ada yang melihatnya sebagai langkah maju untuk meningkatkan kualitas pasar tradisional, tetapi tidak sedikit pula yang merasa kebijakan ini tidak memperhatikan aspek sosial dan ekonomi pedagang kecil.

    Kasus Buddha Bar

    Tahun 2009, Djan Faridz kembali didera kontroversi ketika tempat hiburan miliknya, Buddha Bar, dikecam oleh sejumlah pihak, khususnya umat Buddha. Forum Anti Buddha Bar (FABB) memprotes keras keberadaan tempat tersebut karena dianggap melecehkan simbol agama.

    Penggunaan nama dan simbol-simbol agama untuk tujuan komersial memicu kemarahan banyak pihak, sehingga kasus ini menarik perhatian nasional. Tekanan dari berbagai kalangan akhirnya memaksa Djan Faridz untuk melakukan negosiasi dengan pihak-pihak terkait.

    Setelah melalui berbagai diskusi, Djan Faridz sepakat mengganti nama tempat hiburan tersebut. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk meredam ketegangan dan menjaga harmoni antarumat beragama di Indonesia.

    Kritik terhadap Mantan Menteri Agama

    Sebagai tokoh PPP, Djan Faridz juga kerap mengkritik kebijakan pemerintah, salah satunya pernyataan mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada 2015 tentang toleransi Ramadan.

    Lukman mengimbau umat beragama untuk saling menghormati selama bulan suci tersebut, yang dinilai Djan Faridz bertentangan dengan nilai-nilai partainya. Kritik ini menuai perdebatan luas, dengan sebagian masyarakat mendukung pandangan Menteri Agama, sementara lainnya mendukung Djan Faridz.

    Isu ini memperlihatkan adanya perbedaan pandangan terkait bagaimana nilai agama sebaiknya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Djan Faridz menganggap bahwa pernyataan tersebut tidak mencerminkan prinsip yang dipegang PPP.

    Konflik Dualisme PPP

    Pada 2014, Djan Faridz terpilih sebagai Ketua Umum PPP melalui Muktamar Jakarta. Namun, pengangkatannya memicu konflik internal karena Romahurmuziy juga terpilih melalui Muktamar Surabaya.

    Konflik ini memecah PPP menjadi dua kubu, yang berujung pada intervensi dari Kementerian Hukum dan HAM. Pada 2016, kementerian menetapkan hasil Muktamar Bandung sebagai yang sah, memihak pada kubu Romahurmuziy.

    Meski kalah di tingkat kasasi, kubu Djan Faridz terus melanjutkan perjuangan hukum hingga akhirnya menyerah pada 2018. Konflik berkepanjangan ini melemahkan posisi PPP dalam peta politik nasional. Dampaknya, partai kehilangan kepercayaan publik, dan Djan Faridz akhirnya mengundurkan diri sebagai Ketua Umum.

    Rumah Digeledah KPK

    Langkah KPK menggeledah rumah Djan Faridz menambah daftar kontroversinya. Dalam penggeledahan tersebut, tiga koper yang berisi barang bukti diamankan sebagai bagian dari penyelidikan.

    Kasus ini mencuat setelah Harun Masiku, seorang buronan dalam kasus suap PAW, kembali dikaitkan dengan sejumlah pihak, termasuk Djan Faridz. Publik kini menanti kelanjutan kasus ini, terutama terkait apakah Djan Faridz akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.

    Deretan kasus di atas menggambarkan bagaimana nama Djan Faridz tak pernah lepas dari kontroversi, baik dalam ranah bisnis, politik, maupun sosial. Terlepas dari status hukumnya dalam setiap kasus, sorotan yang terus mengarah padanya menunjukkan bahwa rekam jejaknya selalu menjadi perhatian publik.

  • Trump Bikin Sederet Kebijakan Kontroversial, Bisakah Dijegal?

    Trump Bikin Sederet Kebijakan Kontroversial, Bisakah Dijegal?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump telah berjanji menerapkan perubahan yang signifikan untuk masa jabatan keduanya sebagai presiden AS.

    Setelah pelantikannya, ia menandatangani serangkaian kebijakan, yakni deklarasi darurat nasional di perbatasan AS-Meksiko, penetapan kartel narkoba sebagai organisasi teroris, dan pengampunan untuk mereka yang terlibat dalam kerusuhan 6 Januari 2021.

    Selama masa kampanye, kandidat dari Partai Republik itu berjanji melaksanakan “deportasi terbesar” dalam sejarah AS, merampingkan birokrasi pemerintah, memotong pajak, dan memperkenalkan tarif baru untuk impor asing.

    Untuk mencapai tujuannya, Trump mengandalkan kendali Partai Republik atas Kongres dan mayoritas hakim konservatif di Mahkamah Agung. Meski begitu, ini semua bukan tanpa pengawasan dan tantangan.

    Berikut adalah enam faktor yang menurut para ahli dapat membatasi rencananya.

    Keunggulan tipis Partai Republik di Kongres

    Partai Republik menguasai mayoritas di kedua kamar Kongres, tetapi keunggulannya tergolong tipis.

    Pada pemilihan umum November lalu, Partai Republik meraih 220 kursi, sementara Demokrat meraih 215 kursi. Sejak itu, dua anggota kongres Partai Republik telah mengundurkan diri, sementara satu anggota lain diperkirakan akan menyusul.

    “Itu adalah mayoritas paling tipis di zaman modern,” kata Profesor Mark Peterson, seorang ahli dalam studi kebijakan, hukum, dan ilmu politik di Universitas California, Los Angeles (UCLA), kepada BBC Mundo.

    Dia mengatakan Partai Republik “sangat bersatu”, tetapi bukan tanpa halangan untuk mengonsolidasikan mereka dalam untuk isu-isu yang rumit.

    Di Senat, Partai Republik memegang 53 kursi, sementara 47 kursi dipegang Partai Demokrat.

    Getty ImagesMike Johnson dari Partai Republik memimpin Dewan Perwakilan Rakyat AS dengan mayoritas yang sangat tipis.

    Hal ini berarti Partai Republik tidak memperoleh mayoritas super 60 suara yang dibutuhkan untuk menghindari filibuster, yakni metode yang dipakai anggota parlemen guna menunda atau bahkan menggagalkan pemungutan suara.

    Namun, prosedur yang dikenal sebagai “rekonsiliasi” memungkinkan Senat untuk menyetujui langkah-langkah anggaran dengan mayoritas sederhana yakni dengan 51 suara.

    Partai Republik mungkin dapat mencapai beberapa tujuan mereka dengan mengemas langkah-langkah ke dalam proses ini, kata Peterson, tetapi “Partai Demokrat dapat menghentikan hampir semua hal lain”.

    Peterson menunjukkan bahwa selama paruh pertama masa jabatan pertamanya, Trump menguasai mayoritas di kedua kamar tetapi satu-satunya undang-undang utama yang disahkannya adalah RUU pemotongan pajak.

    Peradilan yang independen

    Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di AS. Presiden berhak memilih hakim saat kursi hakim kosong.

    Enam dari sembilan hakimnya saat ini berlatar konservatif, tiga di antaranya dicalonkan Trump selama masa jabatan presiden pertamanya. Namun, ini tidak menjamin bahwa semua putusan pengadilan inisiatif pemerintahannya akan terakomodasi.

    Mahkamah Agung memang mencabut perlindungan federal untuk hak aborsi pada tahun 2022 – didukung oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Trump – seperti yang dijanjikannya selama kampanye tahun 2016.

    Getty ImagesMahkamah Agung AS saat ini didominasi oleh kelompok konservatif, namun lembaga ini tidak selalu memberikan keputusan yang diinginkan Trump.

    Namun, Mahkamah Agung justru menegakkan beberapa perlindungan yang diatur lewat beleid jaminan kesehatan- yang dikenal sebagai Obamacare – serta beberapa regulasi terkait pencegahan diskriminasi di tempat kerja bagi individu LGBT.

    Mahkamah Agung juga menolak upaya pembatalan hasil pemilihan presiden tahun 2020 dan mengakhiri program Daca, yang melindungi sebagian migran yang memasuki AS secara ilegal saat masih anak-anak.

    Di luar Mahkamah Agung, menurut Pew Research Center, 60% hakim pengadilan distrik yang aktif dicalonkan oleh presiden dari Partai Demokrat, sementara hanya 40% yang dicalonkan oleh Partai Republik.

    Peterson mencatat bahwa hakim dipandu oleh hukum yang ditetapkan Mahkamah Agung. Peterson mengatakan peradilan “tetap menjadi cabang ketiga pemerintahan yang signifikan dengan independensi yang tinggi”.

    Getty ImagesMahkamah Agung menyimpulkan upaya Trump untuk mengakhiri program untuk para imigran, Daca, sebagai perbuatan melanggar hukum.

    Pemerintah negara bagian dan lokal

    Struktur federal AS membatasi pengaruh Gedung Putih terhadap pengambilan kebijakan di negara-negara bagian.

    Amandemen ke-10 konstitusi AS memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah negara bagian. Di antara wewenang tersebut adalah pengawasan keamanan, kesehatan, pendidikan, tunjangan sosial, hukum pidana, peraturan ketenagakerjaan, dan hukum properti.

    Sementara, pemerintah tingkat kabupaten dan kota berwenang menangani keselamatan publik, perencanaan kota, dan penggunaan lahan.

    Getty ImagesPemerintah Los Angeles mengeluarkan peraturan “kota perlindungan” pada November 2024 untuk melarang penggunaan anggaran dan pegawai negara bagian untuk menjalankan operasi imigrasi.

    Peterson yakin Demokrat akan memanfaatkan kewenangan ini untuk menantang pemerintahan Trump di tingkat yang lebih lokal.

    Peterson mencatat bahwa California, tempat tinggalnya, adalah negara bagian terbesar di AS dan “ekonomi terbesar kelima” di dunia.

    “Tidak semuanya demokratis, liberal, atau progresif, tetapi sangat condong ke arah itu,” katanya.

    Peterson mengharapkan California dan banyak negara bagian lain untuk “melakukan apa pun yang dapat dilakukannya, baik untuk melakukan hal-hal yang terlepas dari apa yang diinginkan Pemerintahan Trump atau untuk menantang pemerintahan Trump – seperti Texas dan negara bagian lain yang telah menantang pemerintahan Biden dan pemerintahan Obama di masa lalu”.

    Saat ini, 23 dari 50 negara bagian AS dipimpin gubernur dari Partai Demokrat.

    Beberapa rencana Trump, seperti deportasi massal, akan memerlukan dukungan di tingkat lokal.

    Berkaca dari realita itu, kebijakan pusat berpotensi menghadapi perlawanan di tingkat negara bagian, atau pemerintahan di tingkat yang lebih lokal.

    Banyak kota dan negara bagian telah mendeklarasikan bahwa mereka siap menjadi “tempat perlindungan” bagi para migran, yang mana berlawanan dengan dengan pemerintah federal.

    Para pejabat publik

    Getty ImagesBiro Investigasi Federal (FBI) adalah salah satu lembaga pemerintah yang ingin diubah oleh Trump.

    Selama masa jabatan pertama Trump, para Republikan mengeluh bahwa mereka dibatasi dalam melaksanakan agenda karena perlawanan dari pejabat terkait pelayanan publik.

    Menjelang akhir masa jabatan pertamanya, Trump pernah menandatangani perintah eksekutif, yang mengizinkan dirinya memecat ribuan pegawai publik. Kemudian Trump menggantinya dengan para pendukungnya.

    Mantan Presiden Joe Biden mencabut tindakan ini, tetapi Trump kembali memberlakukan tindakan serupa pada hari pertama masa jabatan keduanya. Ia juga memerintahkan para pegawai federal yang bekerja dari jarak jauh untuk kembali bekerja di kantor.

    Kelompok konservatif yang dekat dengan Trump telah menyusun basis data orang-orang yang mereka anggap cocok untuk menggantikan pejabat yang kini masih bertugas.

    Serikat Pekerja Perbendaharaan Nasional, telah meluncurkan gugatan hukum terhadap perintah baru tersebut.

    Peterson memperkirakan kebijakan-kebijakan kontroversial Trump terkait layanan publik berpotensi menghadapi perlawanan dari lembaga hukum, politik, dan serikat pekerja.

    Masyarakat sipil dan media

    Trump kemungkinan akan terus menghadapi kritik dari media yang condong ke liberal dan organisasi masyarakat sipil, seperti American Civil Liberties Union (ACLU).

    ACLU yang memiliki 1,7 juta anggota mengatakan akan mencoba memblokir beberapa usulan Trump.

    ACLU menilai kebijakan Trump sejauh ini menyebabkan keluarga imigran terpecah, ancaman kesehatan reproduksi, dan membuat pengunjuk rasa serta lawan politik rentan terhadap tindakan keras pemerintah federal.

    Sebagian lawan Trump menaruh perhatian media, terutama setelah Washington Post dan LA Times enggan menunjukkan dukungan kepada salah satu kandidat presiden menjelang pemilihan.

    Kala itu, keduanya diperkirakan akan mendukung pesaing Trump dari Partai Demokrat, yakni Kamala Harris.

    Getty ImagesSelama masa jabatan pertama Trump, banyak organisasi masyarakat sipil mengorganisir protes dan mengambil tindakan hukum untuk menghalangi agenda pemerintah federal.

    Pemilik Washington Post, yang juga pendiri Amazon dan miliarder, yakni Jeff Bezos, mengatakan keputusan itu dibuat sebagai reaksi atas berkembangnya persepsi publik soal soal “media yang bias”.

    Pada Desember 2024, Bezos mengumumkan perihal donasinya untuk biaya pelantikan Trump dan ikut dalam makan malam di kediaman Trump di Mar-a-Lago, Florida.

    Pemilik LA Times, Patrick Soon-Shiong, yang juga seorang miliuner, mengatakan ia khawatir dukungan terhadap seorang kandidat akan memperburuk kondisi perpecahan di negara tersebut.

    Dukungan publik

    Trump diperkirakan akan memantau opini rakyat mengenai dirinya. Peterson menjelaskan bahwa Trump memperoleh 49,9% suara – kurang dari setengah pemilih – dan hanya unggul 1,5 poin persentase dari Harris.

    “Itu salah satu kemenangan tipis bagi seorang presiden,” katanya.

    Peterson menambahkan bahwa tidak semua orang yang memilih Trump mendukung semua kebijakannya.

    Kelompok ini adalah anggota Partai Republik yang secara pribadi tidak menyukai Trump tetapi berharap penurunan pajak dan penyederhanaan regulasi.

    Sementara sebagian pemilih Trump masuk kategori pemilih yang menganggap sang pengusaha sebagai calon yang tepat untuk mengatasi masalah inflasi.

    Para analis menunjukkan bahwa beberapa anggota Partai Republik memilih Trump tetapi tidak mendukung semua kebijakannya. (Getty Images)

    Dua kelompok ini dapat menjadi penekan pemerintah untuk memoderasi beberapa kebijakan Trump.

    Faktor ini juga dinilai bakal menjadi perhatian Trump guna mempertahankan popularitas, serta menjaga peluang Partai Republik terpilih kembali dalam pemilihan paruh waktu 2026.

    Selain itu, beberapa pakar mengatakan janji Presiden Trump untuk meningkatkan ekonomi dan menurunkan inflasi mungkin akan terganggu oleh beberapa rencananya yang lain, seperti tarif dan deportasi migran.

    Ekonom John Cochrane dari Hoover Institution mengatakan pertanyaan krusial mengenai pemerintahan Trump adalah bagaimana Trump akan mengatasi ketegangan antara kubu pro-bisnis dalam koalisinya dan “para nasionalis” yang berfokus pada isu-isu seperti kontrol perbatasan dan persaingan dengan China.

    “Jelas, kedua kubu tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan,” kata Cochrane.

    “Itulah isu utamanya, dan itulah sebabnya kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi.”

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Retreat Kepala Daerah Akan Digelar di Magelang, Dibagi dalam 3 Gelombang – Page 3

    Retreat Kepala Daerah Akan Digelar di Magelang, Dibagi dalam 3 Gelombang – Page 3

     

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto bakal menggelar retreat untuk calon para kepala daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menyebut, retreat tersebut akan kembali digelar di Magelang, Jawa Tengah seperti jajaran menteri kabinet Merah Putih.

    “Kemungkinan besar di Magelang,” kata Bima Arya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).

    Menurutnya, retreat itu akan dibagi tiga gelombang. Pertama, untuk kepala daerah yang tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua, untuk para kepala daerah yang gugatannya ditolak oleh MK, dan gelombang tiga untuk kepala daerah yang memang diperintahkan oleh MK untuk Pikada ulang.

    “Tapi semuanya pasti ada pembekalan,” ucapnya.

    Soal retreat memakai seragam Komcad dan semi militer, Bima menerangkan, hal ini sedang dirumuskan secara teknis dengan Lemhannas. Untuk isi subtansi retreat akan disepakati oleh Kementerian terkait.

    “Jadi jangan sampai masing-masing kementerian berbeda beda, karena ada hal hal harus direview, seperti mandatories spending, kemudian isu renumerasi, ini ada waktu untuk menyamakan persepsi kemudian mengevaluasi dulu kebijakan dari pusatnya,” tuturnya.

    Bima menambahkan, terkait isi materi retreat Magelang kemungkinan lebih detail dan bisa lebih dari 7 hari.

    “Kan lebih detail, karena kan sekarang juga makan bergizi sudah jalan, ketahanan pangan sudah jalan, jadi akan lebih detail, mungkin lebih lama juga akan kemungkinan lebih dari 7 hari,” kata Bima.

     

     

  • Pj Gubernur Jatim Serahkan SK Perpanjangan Pj Bupati Sampang, Ini Targetnya

    Pj Gubernur Jatim Serahkan SK Perpanjangan Pj Bupati Sampang, Ini Targetnya

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan jabatan Pj Bupati Sampang kepada Rudi Arifiyanto di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (22/1/2025).

    “Kita secara resmi menyerahkan SK perpanjangan Bupati Sampang yang TMT-nya (Terhitung Mulai Tanggal) belum habis tanggal 30 Januari tapi sudah terbit 9 Januari dan sudah kita serahkan. Otomatis tidak ada pelantikan karena tidak melewati TMT-nya,” ujarnya.

    Penyerahan perpanjangan SK, kata Adhy, menunjukkan Pj Bupati Sampang dipercaya untuk terus melanjutkan tugas sebagai kepala daerah sampai selesai. Apalagi saat ini bupati terpilih Pilkada 2024, masih dalam proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Otomatis kemungkinan sampai 13 Maret plus itu masih memerlukan Pj sehingga semua berjalan normal kembali karena Pj Bupati sudah ditetapkan,” tuturnya.

    Menurutnya, masih cukup banyak pekerjaan yang harus dituntaskan Pj Bupati Sampang. Termasuk menyiapkan program dan anggaran untuk bupati terpilih. Kemudian mendesain program tahun lalu tetap berlanjut sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta mempertimbangkan sisa anggaran tahun 2025 di bulan Maret agar memberi keleluasaan kepada bupati terpilih.

    “Tim transisi sudah mulai bekerja. Sebab, estafet harus kuat dan memenuhi visi misi dan program yang diusung bupati terpilih,” katanya.

    Sementara itu, Pj Bupati Sampang Rudi Arifiyanto melaporkan kepada Pj gubernur beberapa target, yakni kemiskinan ekstrem turun 0,93 dan stunting turun dari 4,7 menjadi 3,25.

    Lebih lanjut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turut menjadi perhatian untuk didorong karena mengacu pada angka putus sekolah. Rudi menjelaskan perlu penyamaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat Sampang untuk tidak sekadar memasukkan anak ke pondok pesantren. Melainkan turut mendapatkan ijazah.

    “Dampaknya bagaimana mereka yang selesai dari Ponpes punya ijazah yang kemudian menjadikan mereka memiliki akses masuk ke sektor formal,” ungkapnya.

    “Itu pekerjaan ke depan yang juga kita koordinasikan dengan Forkopimda agar kemudian masyarakat di Sampang punya income dan lebih sejahtera,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Apa yang Harus Dilakukan Jika Telat Lapor Pajak? Ini Solusinya

    Apa yang Harus Dilakukan Jika Telat Lapor Pajak? Ini Solusinya

    Jakarta: Lapor pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak di Indonesia. 
    Salah satu bentuk pelaporan ini adalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang mencatat penghasilan, harta, dan pajak yang telah dibayarkan selama setahun. 
     
    Berdasarkan aturan yang berlaku, batas waktu lapor SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 31 Maret, sedangkan untuk Wajib Pajak Badan adalah 30 April. 
     
    Namun, tidak sedikit yang melewatkan batas waktu ini karena berbagai alasan, mulai dari kesibukan hingga kurangnya informasi.
    Konsekuensi Keterlambatan Lapor Pajak
    Telat melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan denda yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). 

    Adapun, denda untuk keterlambatan pelaporan terdapat dalam Pasal 7 UU KUP. Berikut denda yang bagi yang telambat lapor pajak:
     
    Rp100.000 untuk wajib pajak pribadi.
    Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan.
     
    Denda ini berlaku secara otomatis setelah melewati batas waktu pelaporan. Meskipun terlihat kecil, akumulasi denda tersebut dapat menjadi beban jika tidak segera ditangani.
     

    Prosedur Pengenaan Denda
    Mengutip laman Mekari Klik Pajak, ada beberapa prosedur yang bisa diperhatikan oleh Sobat Medcom terkena denda, diantaranya:
     
    Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan mengirimkan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada WP di alamat yang dicantumkan WP dalam aplikasi pajak.
     
    Untuk membayar denda tersebut, WP harus meminta kode billing melalui portal DJP, dan melakukan pembayaran denda melalui bank persepsi atau kantor pos. Denda ini harus dibayarkan maksimal 1 bulan sejak WP menerima STP.
    Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan Jika Terlambat Lapor Pajak

    Segera Lapor SPT Secara Online atau Offline

    Meskipun sudah lewat batas waktu, Sobat Medcom tetap harus melaporkan SPT Tahunan. Gunakan platform resmi seperti e-Filing melalui situs DJP Online atau datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.  Proses ini penting untuk menghentikan akumulasi masalah administrasi.

    Cek dan Bayar Denda 

    Setelah melaporkan SPT, sistem akan otomatis menghitung denda keterlambatan. Nantinya Sobat Medcom akan menerima kode billing untuk membayar denda tersebut. 
     
    Pembayaran dapat dilakukan melalui:

    ATM
    Internet Banking
    Mobile Banking
    Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

    Setelah melakukan pembayaran denda, simpan bukti pembayaran dengan baik. Dokumen ini diperlukan sebagai arsip jika sewaktu-waktu diminta dalam pemeriksaan pajak atau pengurusan administrasi lainnya.
     

    Tips untuk Menghindari Keterlambatan Lapor Pajak di Masa Depan
    Agar tidak mengalami situasi yang sama, berikut beberapa tips yang bisa Sobat Medcom terapkan:
     
    – Tandai kalender dengan tanggal jatuh tempo pelaporan SPT.
    – Manfaatkan fitur pengingat pada aplikasi keuangan atau ponsel.
    – Jika kesulitan mengisi SPT sendiri, pertimbangkan untuk menggunakan jasa konsultan pajak.
     
    Dengan melaporkan pajak tepat waktu, tidak hanya terhindar dari denda, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan negara. Ingat, pajak adalah bagian dari kewajiban kita sebagai warga negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Jadi, pastikan tidak menunda lagi ya!
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Opini: Memilih Kembali Nuklir

    Opini: Memilih Kembali Nuklir

    Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis energi sepanjang 2024 ditandai dengan beramai-ramainya perusahaan digital memilih nuklir sebagai sumber energi untuk data centre-nya. Amazon, Microsoft, dan Google berkomitmen untuk memanfaatkan nuklir guna mendukung pertumbuhan bisnis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang pesat.  

    Nuklir saat ini menyumbang sekitar 10% dari pasokan listrik dunia dan signifikan mendukung dekarbonisasi di berbagai negara (IEA, 2024). Per Mei 2024, terdapat 440 reaktor nuklir beroperasi di 32 negara dengan kapasitas 392 GW.

    Amerika Serikat mempunyai nuklir terbanyak yaitu 94 unit, disusul oleh China dan Perancis yang sama-sama mengoperasikan 56 unit pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Disamping yang sudah beroperasi, terhitung Juli 2024, sebanyak 59 PLTN sedang dikembangkan di China dan satu unit di Pakistan. 

    Pertumbuhan energi nuklir mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan teknologi, dinamika geopolitik, isu lingkungan, dan persepsi publik. Kecelakaan nuklir di Three Mile Island pada 1975, Chernobyl pada 1986, dan Fukushima pada 2010, jelas berimbas signifikan terhadap perkembangan nuklir global.

    Setelah medio 2012—2020, banyak negara mengendorkan pengembangan PLTN, meskipun China dan India justru intensif membangun nuklir untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Kapasitas nuklir kembali tumbuh kendati lambat dengan pertumbuhan rata-rata tahunan (CAGR) 0,6%, dari kapasitas 370 GW pada 2010 menjadi 392 GW pada 2020.

    Berbeda dengan pandangan publik, beberapa studi menunjukkan bahwa nuklir memiliki risiko tingkat kematian paling rendah dibanding pembangkit listrik lainnya.

    Jika PLTU batu bara memiliki laju kematian antara 24,62—32,73 per TWh listrik yang dihasilkan, pembangkit listrik BBM mencapai 18,43TWh; biomassa 4,63 TWh; pembangkit berbahan bakar gas 2,82 TWh; pembangkit hidro 1,3 TWh; energi angin 0,04 TWh, dan nuklir hanya 0,03 TWh, disusul paling rendah pembangkit surya 0,02 TWh (Markandya & Wilkinson, 2007; Sovacool et al., 2016; UNSCEAR, 2008; & 2018). 

    DAMPAK LINGKUNGAN RENDAH

    Nuklir juga memiliki dampak lingkungan paling rendah dibandingkan pembangkit listrik lainnya. Untuk setiap 1 GWh produksi listrik, pembangit listrik tenaga uap (PLTU) menghasilkan emisi CO2 970 ton, disusul pembangkit BBM 720 ton, pembangkit gas 440 ton, biomassa 78—230 ton, pembangkit hidro 24 ton, energi angin 11 ton, dan nuklir 6 ton (IPP ARS, 2014; UNECE, 2020; Ember Energy, 2021).

    Sebenarnya Indonesia telah memposisikan dirinya sebagai negara nuklir sejak 1956, sesudah Presiden Soekarno mengadakan kunjungan kenegaraan ke AS dan mencanangkan “Nuklir Untuk Maksud-Maksud Damai”.

    Pada 1958 dibentuklah Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN). Setelah itu dibangunlah reaktor atom pertama di Bandung yang mulai beroperasi pada 1965, disusul reaktor atom RA Kartini di Yogyakarta pada 1979, dan reaktor atom GA Siwabessy di Serpong Jawa Barat pada 1987.  

    Namun di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang dikenal antinuklir, persiapan pengembangan PLTN stagnan dan malah mundur ke belakang. Pada 2011, saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah dicanangkan rencana pembangunan PLTN ini, dan digelontorkan dana yang besarnya signifikan untuk kegiatan studi kelayakan, survei lokasi dan sosialisasi kepada masyarakat.  

    Di era Presiden Joko Widodo, isu nuklir seolah-oleh terlupakan dan jalan di tempat. Alih-alih melanjutkan rencana pengembangan PLTN, Jokowi malah meggenjot pembangunan PLTU batu bara secara masif lewat program nasional 35.000 MW pembangkit listrik.

    Isu nuklir kembali hangat di Tanah Air setelah Hasjim Djojohadikusimo, Ketua Delegasi Indonesia untuk COP-29, menyatakan pada 19 November 2024 di Baku, Azerbaijan bahwa Indonesia akan membangun PLTN berkapasitas 5 GW hingga 2040.

    Sebelumnya pembangunan PLTN sudah masuk dalam dokumen Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) pada 2023. 

    Merujuk pada kriteria dan pendekatan strategic planning (Johson and Schols, 1993), jika memang Indonesia serius mau memanfaatkan nuklir sebagai salah pemasok listrik beban dasar, pertanyaan fundamentalnya berapa kapasitas yang layak dibangun, kapan, dan di mana?

    Selanjutnya berdasarkan teori adopsi teknologinya Rogers (1962), terdapat beberapa faktor penentu yang perlu dipertimbangkan yaitu skala penerimaan publik, risiko operasional khususnya risiko geologi, pengelolaan limbah nuklir, dan ketergantungan bahan bakar serta teknologi.

    Diperlukan inovasi untuk pembangunan serta pengoperasian jenis pembangkit nuklir dengan penggunaan seminimal mungkin sumber daya seperti air baku, tanpa mengurangi keandalan produksi listrik, tingkat keamanan, dan bisa mengurangi dampak lingkungan secara signifikan.

    Dalam jangka panjang, pemanfaatan unit produksi bahan bakar nuklir yang sudah ada misalnya, akan lebih efisien dan memberi banyak benefit dibanding membangun unit produksi baru (Merk et al, 2017).

    Indonesia perlu belajar dari Finlandia bagaimana bisa membangun pembangkit nuklir Olkiluoto 3 dan sukses beroperasi sejak 2013, tanpa resistensi yang berarti dari masyarakat bahkan sesudah terjadinya kecelakaan PLTN Fukushima.

    Aspek yang tak kalah pentingnya adalah faktor ketergantungan terutama pasokan bahan bakar maupun teknologi kepada pihak luar.

    Jangan sampai pengembangan nuklir malah membuat Indonesia menjadi tergantung kepada suatu negara atau institusi asing. Hal yang jelas tidak sejalan dengan semangat “swa sembada energi” dari Presiden Prabowo Subianto. 

     

  • Daftar Kereta Api Baru yang Beroperasi Mulai 1 Februari 2025 – Halaman all

    Daftar Kereta Api Baru yang Beroperasi Mulai 1 Februari 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan meluncurkan sejumlah kereta api baru bersamaan dengan diberlakukannya Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025.

    Ini merupakan wujud nyata KAI dalam meningkatkan kenyamanan, membuka rute-rute baru, dan memberikan kontribusi dalam pengembangan titik-titik ekonomi baru di berbagai wilayah.

    “Dengan diresmikannya Gapeka 2025, masyarakat akan memiliki lebih banyak pilihan perjalanan yang nyaman, aman, dan tepat waktu. Peluncuran kereta api baru ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas antarwilayah dan memberikan solusi mobilitas yang lebih baik, terutama di jalur-jalur strategis,” kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba, dikutip dari Siaran Pers KAI, Selasa (21/1/2025).

    Anne menjelaskan, masing-masing kereta tersebut dilengkapi dengan fasilitas modern, termasuk kereta eksekutif, bisnis, dan ekonomi dengan kapasitas bervariasi antara 360 hingga 580 penumpang.

    “Rute-rute baru tersebut tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi di wilayah-wilayah baru. Dengan akses transportasi yang lebih baik, daerah-daerah yang sebelumnya kurang terjangkau kini memiliki kesempatan untuk berkembang secara ekonomi, mendukung aktivitas pariwisata, perdagangan, dan investasi lokal,” ungkap Anne. 

    KAI juga terus menghadirkan beragam inovasi untuk mengurangi dampak lingkungan di antaranya adalah dengan menyediakan water station di stasiun, menggunakan teknologi face recognition, serta mengganti alat makan dengan yang berbahan kayu di layanan makan kereta. 

    “KAI juga meluncurkan fitur Carbon Footprint di aplikasi Access by KAI pada Desember 2024 lalu, guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih transportasi ramah lingkungan.”

    “Untuk mendukung kelancaran operasional perjalanan kereta api, KAI juga telah melakukan penggantian bantalan kayu pada jembatan baja dengan bantalan sintetis yang lebih ramah lingkungan, tahan lama, dan efisien,” ungkap Anne. 

    Lebih lanjut, Anne menambahkan, kereta baru ini menghubungkan destinasi-destinasi wisata strategis seperti Ketapang, Malang, Madiun, Pasarsenen, dan Surabaya.

    Selain itu, rute baru seperti KA Gunungjati dan KA Sancaka Utara diharapkan mampu memperkuat konektivitas antarwilayah, khususnya di sektor pariwisata domestik.

    “Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2025 disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berkembang. Dengan peluncuran ini, KAI ingin memberikan pengalaman perjalanan yang lebih berkualitas dan menjawab kebutuhan masyarakat yang menginginkan transportasi publik jauh lebih baik,” tutur Anne.

    Selengkapnya, melansir laman resminya, inilah daftar KA baru yang akan hadir per 1 Februari 2025.

    Daftar Kereta Api Baru yang Beroperasi per 1 Februari 2025:

    KA Ijen Ekspres (KA 240F-241F) relasi Ketapang-Malang
    KA Ijen Ekspres (KA 242-239F) relasi Malang – Ketapang
    KA Madiun Jaya (KA 143) relasi Madiun – Pasarsenen
    KA Madiun Jaya (KA 144) relasi Pasarsenen – Madiun
    KA Cakrabuana (KA 121) relasi Purwokerto – Gambir
    KA Cakrabuana (KA 122) relasi Gambir – Cirebon
    KA Cakrabuana (KA 123) relasi Cirebon – Gambir
    KA Cakrabuana (KA 124) relasi Gambir- Purwokerto
    KA Gunungjati (KA 117) relasi Cirebon – Gambir
    KA Gunungjati ( KA 118) relasi Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng
    KA Gunungjati ( KA 119) relasi Semarang Tawang Bank Jateng – Gambir
    KA Gunungjati ( KA 120) relasi Gambir – Cirebon
    KA Sancaka Utara ( KA 233F-234F-235F) relasi Surabaya Pasar Turi – Cilacap
    KA Sancaka Utara ( KA 236F – 237F – 238F) relasi Cilacap -Surabaya Pasar Turi
    KA Batavia relasi Solo Balapan – Gambir
    KA Batavia relasi Gambir- Solo Balapan

    Selain meluncurkan kereta api baru pada 1 Februari 2025, KAI berencana menghadirkan berbagai inovasi secara bertahap seiring dengan pemberlakuan Gapeka baru.

    Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan brand awareness sekaligus memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap layanan KAI.

    “Peluncuran kereta api baru ini adalah langkah kami untuk mendukung masyarakat dalam beralih ke transportasi publik yang ramah lingkungan dan efisien. Kami percaya bahwa dengan membuka akses yang lebih luas, kita juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan,” papar Anne.

    (Tribunnews.com/Latifah)

  • Heboh! Bocah Yatim Kelas 6 SD di Jember Kelenger Setelah Minum Es Teh

    Heboh! Bocah Yatim Kelas 6 SD di Jember Kelenger Setelah Minum Es Teh

    Jember (beritajatim.com) – Seorang bocah yatim kelas 6 sekolah dasar berinisial J di Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendadak pingsan setelah meminum es teh. Kehebohan terjadi, dipicu informasi di media sosial yang menyebut J menjadi korban perundungan.

    Informasi di Facebook yang diunggah seorang kerabat J menyebutkan, minuman yang dibeli J diberi obat yang membuat si bocah teler. Tak kunjung sadar, J direndam di sungai dan ditidurkan di lapangan. Cuplikan video yang beredar di media sosial mempertontonkan adegan seorang bocah lelaki seperti sedang menginjak perut J yang pingsan di lapangan.

    J ditemukan sang ibu dalam keadaan tak sadar pada pukul tiga sore, Minggu (19/1/2025) dan dilarikan ke puskesmas terdekat.

    Tak butuh waktu lama. Peristiwa ini memantik perhatian pemerintah daerah dan kepolisian. Apalagi informasi dengan berbagai versi berseliweran.

    Kakak sepupu perempuan J berinisial D mengatakan, J memang suka berteman dengan remaja yang lebih tua. “Dia tidak mau berteman dengan yang sebaya. Maunya yang lebih besar,” katanya, Selasa (21/1/2025).

    Minggu pagi, J minta izin ke pemandian dan sempat minta uang untuk membeli es teh. “Sampai jam tiga sore kok tidak pulang,” kata D

    Ibu J pun mencari bersama seorang kerabat dan menemukan anaknya terendam di sungai kecil di daerah persawahan. Sungai itu tidak terlalu dalam. “Tapi kebetulan pas kejadian sedang hujan, sehingga air naik,” kata D.

    D menduga es teh J ini dicampur pil koplo oleh seseorang. Es teh tersebut sempat ditinggalkan J di tempat mereka bermain saat hendak buang air. “Lalu es teh itu diminum lagi, dan tidak sadar,” kata D.

    Dua orang remaja lelaki SMP dan SMA kemudian meletakkan J ke sungai kecil dekat rumah supaya sadar. Namun J tidak juga sadar, saat ditemukan sang ibu dan dibawa ke puskesmas. J sadar pada Senin subuh keesokan harinya.

    Kejadian ini membuat warga desa heboh. Polisi memeriksa dua orang remaja pria yang saat itu bersama J.

    Sementara itu, Camat Semboro ‘Ading’ Abdul Kadir mendatangi rumah J bersama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPPAKB) Jember Poerwahjoedi, Selasa (21/1/2025).

    Dari keterangan J, Ading tidak menemukan adanya perundungan. “Ini bukan bullying. Tidak ada luka dan sakit. Dia malah senyum-senyum,” katanya.

    J juga menyebut tidak ada perundungan apapun. “Nggak kok, Ma. Aku gak sakit, gak apa-apa,” katanya kepada sang ibu sebagaimana ditirukan Ading.

    Sebelum pergi bermain, J meminta uang Rp 15 ribu kepada ibunya dan Rp 14 ribu kepada sang nenek untuk membeli tiga bungkus plastik es teh dan cemilan.

    J sempat bermain dan berenang di sungai. Dia juga sempat buang air. Saat kembali meneguk es tehnya, mendadak dia tidak sadarkan diri sekitar pukul sebelas siang. “Dugaan kami, teman-temannya bingung karena dia mendadak tidak sadar di gardu tempat bermain. Akhirnya dia digerojok air dan dibawa ke lapangan,” kata Ading.

    Sebelum ditemukan sang ibu, J sempat dibawa ke sana kemari oleh dua orang temannya dengan bersepeda motor. “Tapi tidak dibawa pulang. Mungkin mereka takut kok dia pingsan,” kata Ading.

    Polisi sedang mendalami peristiwa ini. “Ini jadi viral kan karena ibu si anak marah-marah karena panik melihat kondisi sang anak, dan keponakannya di Jember menarasikan itu (di media sosial),” tambah Ading.

    Sementara itu Kepala Kepolisian Sektor Semboro Inspektur Satu Andrias Suryo Rubedo belum bisa memgambil kesimpulan soal ada tidaknya dugaan perundungan terhadap J. “Namun hasil olah TKP di lapangan dan keterangan saksi-saksi, itu baru asumsi,” katanya.

    Menurut Rubedo, J belum belum ingat kejadian yang menimpa. Namun berdasarkan keterangan sejumlah saksi, remaja lelaki yang terlihat menginjak perut J sebenarnya justru yang menolong saat J pingsan mendadak.

    “Hanya dia tidak mau menyentuh dengan tangan, tapi dengan kaki. Ini yang memunculkan persepsi di masyarakat bahwa apa yang dilakukannya tidak layak,” kata Rubedo. [wir]