Xcloud.id

Organisasi: PERSEPSI

  • Menkes Ingin Pasien di LN Ramai-ramai Berobat ke RI, Soroti Tren Positif di Bali

    Menkes Ingin Pasien di LN Ramai-ramai Berobat ke RI, Soroti Tren Positif di Bali

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan negara berkewajiban memastikan setiap warganya mendapatkan layanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan terjangkau.

    Menkes kemudian menyoroti fenomena banyak warga negara Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri mulai dari Malaysia, Thailand, dan Singapura. Menurutnya, persepsi masyarakat yang masih menganggap layanan kesehatan di negara lain lebih baik harus menjadi introspeksi pemerintah.

    “Kalau masyarakat masih merasa tenaga medis Malaysia lebih bagus, atau memilih ke Thailand untuk berobat, itu artinya kualitas layanan kita masih perlu diperbaiki. Kita tidak boleh denial, harus menerima sebagai masukan” bebernya di Jakarta, Senin (25/11/2025).

    Meski begitu, Menkes melihat adanya tren positif, yaitu meningkatnya pasien luar negeri yang datang ke Indonesia untuk layanan gigi dan estetika di Bali atau Batam.

    “Target kita, orang ASEAN sakit jantung bisa memilih Indonesia. Orang Papua Nugini hingga Fiji bisa terapi kanker di Indonesia. Saat itu tercapai, barulah publik mengakui kualitas kita,” lanjutnya.

    Untuk menangani persoalan tersebut, Menkes menilai Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) memiliki peran besar. Utamanya dalam memastikan mutu tenaga kesehatan dan tenaga medis.

    “Tanggung jawab KKI bukan hanya kepada dokter atau tenaga kesehatan, tapi kepada 280 juta masyarakat Indonesia. Keputusan apapun harus mengutamakan kepentingan mereka” Ujarnya.

    Dengan adanya perbaikan layanan tenaga kesehatan, penguatan fasilitas, serta pembiayaan yang lebih efektif, pemerintah berharap angka warga Indonesia yang berobat ke luar negeri dapat terus ditekan, dan kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan nasional semakin meningkat.

    (naf/naf)

  • Menkes Akui Masih Banyak Warga +62 Berobat ke Negara Tetangga, Soroti soal Ini

    Menkes Akui Masih Banyak Warga +62 Berobat ke Negara Tetangga, Soroti soal Ini

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya mengevaluasi kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Ia menilai, kenyataan banyak masyarakat yang masih memilih berobat ke luar negeri merupakan indikator fasilitas kesehatan dan mutu layanan dalam negeri masih harus dibenahi.

    Budi menyebut fenomena masyarakat berobat ke Malaysia, Singapura, atau Thailand bukan hal yang bisa diabaikan begitu saja. Menurutnya, angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi tenaga kesehatan di Indonesia dan persepsi masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan.

    “Kalau masih lebih banyak orang Indonesia yang merasa tenaga kesehatan di Malaysia lebih bagus, berarti tugas kita belum selesai. Kita tidak bisa hanya bilang kita bagus, sementara kenyataannya masyarakat banyak pergi ke luar negeri,” ujarnya di Jakarta, Senin (25/11/2025).

    Ia mencontohkan prosedur seperti bone marrow transplant yang sebenarnya sudah tersedia di Indonesia, tetapi sebagian pasien tetap memilih Thailand karena menganggap kualitasnya lebih meyakinkan.

    Budi menegaskan fenomena ini harus dipandang sebagai kritik konstruktif, bukan sesuatu yang perlu ditolak atau disangkal.

    “Kita harus menerima itu sebagai koreksi untuk perbaikan diri, bukan untuk denial,” katanya.

    Namun, Menkes juga melihat tren positif yang mulai muncul. Ia menyebut sejumlah warga negara asing sudah datang ke Indonesia untuk layanan tertentu.

    “Orang Singapura kalau beresin gigi datang ke Bali, orang Singapura kalau mau estetik datang ke Batam. Itu menunjukkan tren bagus,” ungkapnya.

    Budi berharap tren serupa dapat meluas ke layanan penyakit berat. Ia membayangkan suatu saat Indonesia mampu menjadi rujukan kesehatan untuk kawasan Pasifik dan Asia Tenggara. “Kalau nanti pasien kanker dari negara tetangga memilih pengobatan di Indonesia, atau pasien jantung dari Filipina lebih memilih terbang ke Manado, itu baru bukti nyata kualitas kita diakui dunia.”

    Meski begitu, ia mengakui masih banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan rumah sakit di dalam negeri. Dari proses yang lambat hingga pasien yang harus berpindah-pindah rumah sakit tanpa memperoleh perawatan optimal. Budi menilai ini adalah bukti bahwa pekerjaan rumah masih besar.

    “Kalau masih ada yang komplain sudah pindah empat rumah sakit dan tidak terlayani sampai meninggal, berarti kita masih harus terus memperbaiki diri,” tegasnya.

    Menkes menutup dengan pesan bahwa pembenahan sistem kesehatan tidak bisa dilakukan sendiri. Perbaikan fasilitas, peningkatan kualitas SDM, dan penataan sistem pembiayaan harus dilakukan secara kolektif.

    “Artinya memang ada yang harus kita beresin. Dan kita harus beresin itu bersama-sama,” pungkasnya.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Pernyataan Menkes Usul BPJS Tak Usah Cover Orang Kaya”
    [Gambas:Video 20detik]
    (naf/kna)

  • Kasus Narkotika Mendominasi, Kejari Magetan Musnahkan Barang Bukti 45 Perkara

    Kasus Narkotika Mendominasi, Kejari Magetan Musnahkan Barang Bukti 45 Perkara

    Magetan (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan memusnahkan barang bukti dari 45 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), dalam kegiatan resmi pemusnahan barang rampasan yang digelar, Selasa (25/11/2025). Pemusnahan ini merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sesuai Pasal 270 KUHAP dan amanat UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI.

    Kepala Kejaksaan Negeri Magetan menyampaikan, pemusnahan barang bukti dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

    “Kami laksanakan pemusnahan ini untuk memastikan seluruh barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap dikelola sesuai prosedur, sebagai komitmen integritas dan transparansi Kejaksaan,” ujar Kepala Kejari, Dezi Setia Permana.

    Barang rampasan yang dimusnahkan merupakan perkara periode Mei 2025 hingga November 2025, yang terdiri atas:

    7 perkara Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan tindak pidana umum lainnya,

    11 perkara pidana orang dan harta benda,

    8 perkara Narkotika,

    19 perkara TPUL lainnya

    Dari keseluruhan barang bukti, kasus narkotika dan obat-obatan terlarang masih mendominasi.

    “Di mana pun kasus yang paling menonjol tetap narkotika dan obat-obatan keras,” lanjut Dezi.

    Berbagai barang bukti yang dihancurkan antara lain:

    40,72 gram sabu

    31 butir ekstasi

    12,07 gram ganja

    5 buah alat hisap narkotika (bong)

    473 butir obat-obatan keras (obat terlarang)

    1 unit handphone

    Pakaian dan barang lain hasil perkara susila serta perkara pidana umum lainnya

    Semua barang bukti tersebut telah melalui proses pemusnahan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk narkotika yang telah disisihkan untuk kepentingan pembuktian dan uji laboratorium.

    Kegiatan pemusnahan ini turut dihadiri unsur Forkopimda Magetan dan sejumlah stakeholder lainnya. Kejari berharap, keterbukaan penegakan hukum seperti ini dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti kejahatan. [fiq/aje]

     

  • Punya 40% Cadangan Nikel Dunia, Indonesia Bisa Jadi Pusat Rantai Pasok Kendaraan Listrik

    Punya 40% Cadangan Nikel Dunia, Indonesia Bisa Jadi Pusat Rantai Pasok Kendaraan Listrik

     

    Liputan6.com, Jakarta Dalam perhelatan Konferensi Perubahan Iklim Dunia COP30, MIND ID Group menegaskan bahwa masa depan industri nikel Indonesia hanya dapat berkelanjutan apabila dibangun di atas fondasi hijau dan teknologi rendah karbon.

    PT Vale Indonesia Tbk, sebagai bagian dari MIND ID, menyampaikan bahwa transformasi menuju nikel hijau menjadi kunci bagi Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai pemain global mineral kritis di era transisi energi.

    ‎Director and Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia Tbk, Budi Awansyah, menekankan bahwa kontribusi Indonesia terhadap agenda iklim dunia tidak cukup diukur dari besarnya cadangan mineral kritis yang dimiliki negara ini.

    Yang lebih menentukan adalah bagaimana industri nikel dikelola dengan standar lingkungan dan keberlanjutan yang mampu menjawab tuntutan global.

    ‎Budi mengingatkan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 40 persen cadangan nikel dunia, menjadikannya pusat strategis dalam rantai pasok kendaraan listrik dan baterai. Namun, ia menilai persepsi publik terhadap sektor pertambangan masih diwarnai kekhawatiran atas perubahan bentang alam dan tekanan terhadap hutan.

    Untuk itu, transformasi menjadi industri hijau harus menjadi prioritas yang berjalan konsisten dan terukur.

    ‎Di hadapan peserta COP30, Budi menegaskan bahwa smelter merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar dalam industri ekstraktif. Karena itu, bila Indonesia ingin memimpin ekosistem mineral kritis global, maka industri nikel nasional harus lebih dahulu menunjukkan kepemimpinan melalui operasi rendah karbon, efisiensi energi, dan tata kelola yang lebih ketat.

    ‎PT Vale Indonesia Tbk, menurut Budi, telah menjalankan berbagai langkah dekarbonisasi, mulai dari penggunaan energi bersih seperti hydropower, peningkatan efisiensi smelter, optimalisasi panas buangan, hingga pemanfaatan gas CO dan hidrogen dalam proses produksi.

     

  • Tuntutan Pemakzulan Gus Yahya Dinilai Kemenangan Politik Cak Imin

    Tuntutan Pemakzulan Gus Yahya Dinilai Kemenangan Politik Cak Imin

    JAKARTA – Pengamat politik Muhammad Huda menilai, tuntutan Rais Aam Syuriah PBNU Kiai Miftachul Akhaiyar agar Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mundur dari jabatannya menjadi kemenangan politik bagi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

    Menurutnya, meskipun Cak Imin secara terbuka tidak mencampuri urusan internal PBNU, keputusan Kiai Miftachul AKiaiyar meminta Gus Yahya mundur bukan sekadar persoalan etika organisasi, melainkan menjadi sinyal kuat kepada publik tensi konflik antara kubu Gus Yahya dan kubu Cak Imin mencapai puncaknya.

    “Cak Imin tidak perlu turun tangan. Ketika Rais Aam meminta Gus Yahya mundur, publik otomatis membaca ada konflik yang tak bisa ditutup-tutupi antara Gus Yahya dan jaringan NU yang dekat dengan Cak Imin. Secara politik, ini poin kemenangan bagi Cak Imin,” terang Huda, Minggu 23 November.

    Dia menyebut, ketegangan ini bukan muncul tiba-tiba. Sejak satu tahun teraKiaiir, sejumlah PWNU diberitakan mengalami pergantian pimpinan yang diduga kuat terkait afiliasi mereka dengan Cak Imin.

    Gus Yahya disebut mengambil langkah konsolidasi untuk memperkuat kendali PBNU dari dinamika politik eksternal, terutama dari pengaruh PKB yang sejak lama memiliki akar kuat di basis nahdliyin.

    “Ketika beberapa ketua PWNU yang dianggap dekat dengan Cak Imin dicopot atau digeser, itu dianggap sebagai bentuk resistensi terhadap ekspansi jaringan PKB. Langkah ini memperuncing ketegangan,” ungkapnya.

    Situasi ini, lanjut Huda, memunculkan persepsi ada pertarungan kendali atas basis massa NU menjelang pemilu dan dinamika politik nasional.

    Meskipun PBNU selalu menegaskan posisinya berada di luar politik praktis, friksi antara elite yang memiliki kedekatan dengan tokoh partai tak bisa dihindari.

    Lebih lanjut, dia mengungkap ada tiga alasan mengapa dinamika ini menguntungkan Cak Imin. Pertama, menguatkan narasi Gus Yahya kehilangan dukungan ulama sepuh.

    Sebab, jika Rais Aam sebagai posisi tertinggi dalam struktur syuriah turun tangan meminta mundur, artinya legitimasi moral Gus Yahya dinilai goyah mengingat dalam kultur Nahdliyin, dukungan kiai sepuh sangat menentukan.

    Kedua, membuka ruang baru untuk jaringan PKB. Huda menyatakan, bila Gus Yahya mundur atau melemah, maka ruang gerak bagi kiai dan pengurus yang dekat dengan PKB berpotensi terbuka kembali, terutama di PWNU.

    Ketiga, menguatkan persepsi publik tentang rivalitas yang dimenangkan PKB.

    “Persepsi adalah segalanya dalam politik. Dan saat ini, persepsi kemenangan itu jatuh kepada Cak Imin,” sambungnya.

    Dia menegaskan, konflik elite ini berpotensi membawa PBNU ke titik kritis, terutama dalam menjaga jarak dari politik praktis.

    Para kiai di daerah disebut mulai resah karena polemik internal berimbas pada kegiatan struktural dan kegiatan keumatan di wilayah masing-masing.

    Selain itu, masa depan kepemimpinan PBNU paska polemik ini akan menentukan arah hubungan organisasi dengan partai-partai politik dan stabilitas internal NU sendiri.

    “Kalau PBNU tidak segera menemukan titik keseimbangan, polarisasi bisa melebar. Apalagi NU memiliki peran strategis dalam menjaga moderasi sosial dan stabilitas kebangsaan,” tutup Huda.

  • Pemilih Muda Jadi Fondasi Pembaruan Strategis PDIP Jatim

    Pemilih Muda Jadi Fondasi Pembaruan Strategis PDIP Jatim

    Lebih lanjut, Said menyampaikan empat langkah tindak lanjut yang akan ditempuh PDI Perjuangan Jawa Timur.

    1. Menguatkan Politik yang Menjawab Kebutuhan Ekonomi Harian

    Partai akan memperkuat fokus pada isu-isu mendasar seperti stabilitas harga pangan, perlindungan pekerja informal, penguatan petani kecil, dan dukungan bagi UMKM.

    “Partai harus hadir di ruang dapur rakyat. Politik yang jauh dari persoalan ekonomi sehari-hari tidak akan mendapat tempat di hati warga,”tegas Said.

    2. Pendekatan Politik Lintas Generasi

    Strategi ini mencakup penguatan basis loyalis, pendekatan berbasis data bagi pemilih rasional, serta program pendidikan politik modern bagi pemilih muda.

    “Tidak ada regenerasi yang boleh terlewat. Semua lapisan harus kita rangkul dengan pendekatan sesuai kebutuhan mereka,” ujar Said.

    3. Memaksimalkan Peran Unit Media PDI Perjuangan Jawa Timur

    Unit Media yang telah beroperasi 18 tahun bakal menjadi mesin narasi publik, terutama di ruang digital. Fungsi utamanya meliputi produksi konten digital, penyampaian rekam jejak program kerakyatan, serta monitoring isu publik.

    “Inilah saatnya Unit Media kita mengambil peran strategis. Bukan sekadar dokumentasi, tetapi sebagai mesin narasi yang membentuk persepsi publik secara positif dan terukur,” tutur Said.4. Meneguhkan Integritas sebagai Identitas Politik

    Said menegaskan bahwa aspirasi publik menuntut kepemimpinan yang dekat dan bebas dari politik transaksional. PDI Perjuangan Jawa Timur akan memperkuat disiplin kader, memastikan standar integritas, dan menyinkronkan kerja kader legislatif serta eksekutif.

    “Rakyat ingin bukti, bukan klaim. PDI Perjuangan Jawa Timur akan memastikan seluruh kader bekerja dengan integritas dan keberpihakan yang jelas kepada rakyat,” tegasnya.

     

  • Hasil survei OJK: Bank optimis kinerja tetap solid hingga akhir 2025

    Hasil survei OJK: Bank optimis kinerja tetap solid hingga akhir 2025

    Mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan pada triwulan IV-2025 masih terjaga dan terkendali.

    Jakarta (ANTARA) – Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) menunjukkan bahwa perbankan optimis kinerja akan tetap solid hingga akhir 2025, tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) triwulan IV-2025 yang tercatat sebesar 66 (zona optimis).

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangan di Jakarta, Minggu, mengungkapkan ekspektasi akan membaiknya kondisi makroekonomi domestik menjadi alasan utama responden menyatakan bahwa kinerja perbankan tetap baik didukung keyakinan bahwa perbankan cukup mampu mengelola risiko yang dihadapi.

    Prediksi akan membaiknya kondisi makroekonomi domestik menyebabkan Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) pada triwulan IV-2025 kembali ke level optimis, yaitu sebesar 63.

    Hal itu terutama didorong oleh prakiraan akan meningkatnya pertumbuhan ekonomi domestik seiring penurunan BI-Rate serta ditopang oleh penguatan nilai tukar rupiah.

    Konsumsi masyarakat yang biasanya meningkat pada Hari Raya Natal dan tahun baru diyakini akan mampu mendongkrak permintaan terhadap barang dan jasa.

    Selain itu, stimulus 8+4+5 dari Pemerintah diperkirakan juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Di sisi lain, inflasi juga diperkirakan akan turut meningkat sebagai akibat peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi ini.

    Seiring dengan kondisi makroekonomi yang diperkirakan membaik, mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan pada triwulan IV-2025 masih terjaga dan terkendali.

    Hal itu terlihat dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 57 atau berada pada zona optimis seiring dengan keyakinan bahwa kualitas kredit tetap terjaga baik dan Posisi Devisa Netto (PDN) tetap rendah dengan aset dan tagihan valuta asing (valas) yang lebih besar dibandingkan kewajiban valas (long position).

    Pada sisi lain, net cashflow perbankan diproyeksikan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun demikian, cash outflow perbankan juga diperkirakan meningkat seiring dengan meningkatnya penarikan dana untuk kebutuhan operasional nasabah serta pembayaran belanja pemerintah daerah yang biasanya cukup besar di akhir tahun.

    Ekspektasi terhadap kinerja perbankan pada triwulan IV-2025 juga berada pada level optimis dengan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) sebesar 78.

    Optimisme pertumbuhan pada triwulan IV-2025 didorong oleh ekspektasi bahwa kredit masih akan tumbuh seiring dengan meningkatnya permintaan kredit serta didukung dengan usaha bank dalam melakukan ekspansi kredit pada pipeline yang tersedia.

    Sektor ekonomi yang diyakini menjadi motor pertumbuhan kredit antara lain adalah sektor industri pengolahan yang pada September 2025 tumbuh sebesar 8,64 persen year on year (yoy).

    Selain sektor tersebut, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor pengangkutan dan pergudangan yang tumbuh masing-masing 19,15 persen (yoy) dan 19,32 persen (yoy) pada September 2025, juga diyakini mampu menjadi penggerak pertumbuhan kredit perbankan.

    Dari sisi penghimpunan dana, responden memperkirakan bahwa pada triwulan IV-2025, dana pihak ketiga (DPK) juga diperkirakan tumbuh sejalan dengan usaha bank dalam memperoleh sumber dana untuk mendukung pertumbuhan kredit dan menjaga likuiditas.

    Untuk diketahui, survei dilakukan pada Oktober 2025 dengan melibatkan 102 bank dengan nilai aset mencapai sebesar 99,25 persen dari total aset seluruh bank umum pada September 2025.

    Pada SBPO periode ini, OJK juga menghimpun informasi dari responden terkait proyeksi pencapaian target Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2025.

    Mendekati akhir tahun, bank telah dapat memproyeksikan apakah target kredit dan DPK dapat tercapai di tengah kondisi ekonomi saat ini. Berdasarkan hasil SBPO, sebagian besar bank optimis bahwa target kredit dan DPK dapat tercapai sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pendiri LPI Boni Hargens Apresiasi Kinerja Polri dan Beberkan Pekerjaan Rumah ke Depan

    Pendiri LPI Boni Hargens Apresiasi Kinerja Polri dan Beberkan Pekerjaan Rumah ke Depan

    Hargens menjelaskan, keunggulan Polri khususnya terlihat pada domain hasil, yang mengukur dampak nyata dari kebijakan dan operasi kepolisian terhadap tingkat keamanan nasional.

    Menurut dia, domain ini mengevaluasi seberapa efektif institusi kepolisian dalam mengurangi tingkat kejahatan, merespons insiden keamanan, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat.

    “Prestasi ini menandai era baru dalam sejarah Polri sebagai institusi yang tidak hanya fokus pada proses, tetapi juga menghasilkan dampak terukur yang positif bagi keamanan nasional,” terang Alumnus Universitas Indonesia dan Universtat Wien, Austria ini.

    Hargens mengakui, 2023 menjadi tahun yang penuh prestasi bagi Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Berbagai keberhasilan dalam pengungkapan tindak pidana, pemberantasan narkoba, penanganan terorisme, dan pemberantasan korupsi menunjukkan komitmen institusi terhadap supremasi hukum dan keadilan.

    “Pendekatan komprehensif yang mengedepankan profesionalisme, teknologi modern, dan kolaborasi multi-pihak telah membuahkan hasil yang nyata dan terukur,” kata dia.

    Apalagi, kata Hargens, saat ini, tingkat kepuasan terhadap kinerja Polri secara keseluruhan mendekati angka 80 persen jika bersandar pada hasil studi Litbang Kompas, Rumah Politik Indonesia (RPI) dan lembaga lain yang melakukan survei pada tahun 2025.

    Dia menjelaskan, survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas memberikan validasi empiris terhadap persepsi positif masyarakat terhadap kinerja Polri. Tingkat kepuasan masyarakat mencapai angka impresif 87,8%, dengan 89% responden menyatakan kepuasan mereka terhadap upaya Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

    “Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari hubungan yang semakin erat antara Polri dan masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan publik yang tinggi ini menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian,” tutur dia.

    Hargens juga mengatakan Polri juga mendapat apresiasi khusus atas peningkatan kualitas pelayanan publik dan implementasi pengawasan internal yang konsisten. Sistem pengaduan masyarakat terus diperbaiki meskipun diakui masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut.

    “Komitmen Kapolri terhadap profesionalisme personel melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan anggota, dan penerapan sistem pengawasan melekat (waskat) yang ketat menjadi faktor fundamental di balik keberhasilan ini,” papar Hargens.

     

  • Kinerja Perbankan Diproyeksi Tetap Solid hingga Akhir 2025

    Kinerja Perbankan Diproyeksi Tetap Solid hingga Akhir 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kinerja industri perbankan nasional diperkirakan tetap solid hingga akhir tahun 2025. Hal ini tercermin dari hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) triwulan IV 2025.

    Survei dilakukan pada Oktober 2025 dengan melibatkan 102 bank yang mewakili 99,25% dari total aset seluruh bank umum per September 2025, sehingga hasilnya dinilai cukup menggambarkan kondisi perbankan nasional secara keseluruhan.

    Dikutip dari hasil survei tersebut, Sabtu (22/11/2025), keyakinan pelaku perbankan tercermin dari indeks orientasi bisnis perbankan (IBP) pada triwulan IV 2025 yang tercatat sebesar 66, berada di zona optimistis. Ekspektasi akan membaiknya kondisi makroekonomi domestik menjadi alasan utama responden menilai bahwa kinerja perbankan akan tetap terjaga. Perbankan juga dinilai masih cukup kuat dalam mengelola berbagai risiko yang dihadapi di tengah dinamika perekonomian global dan domestik.

    Prediksi membaiknya kondisi makroekonomi domestik tercermin pada indeks ekspektasi kondisi makroekonomi (IKM) triwulan IV 2025 yang kembali ke level optimistis, yakni sebesar 63. Peningkatan indeks ini terutama didorong oleh prakiraan meningkatnya pertumbuhan ekonomi seiring penurunan BI rate dan ditopang oleh penguatan nilai tukar Rupiah.

    Selain itu, konsumsi masyarakat yang lazimnya meningkat pada momentum Natal dan tahun baru juga diyakini mampu mendongkrak permintaan terhadap barang dan jasa. Stimulus 8+4+5 dari pemerintah turut diperkirakan memperkuat daya beli masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi, meskipun di sisi lain inflasi juga diperkirakan meningkat akibat kenaikan aktivitas ekonomi dan konsumsi tersebut.

    Sejalan dengan proyeksi membaiknya kondisi makroekonomi, mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan pada triwulan IV 2025 masih terjaga dan terkendali. Hal ini tercermin dari indeks persepsi risiko (IPR) sebesar 57 yang juga berada di zona optimistis.

    Para pelaku perbankan menilai kualitas kredit masih terjaga dengan baik, sementara posisi devisa netto (PDN) tetap rendah dengan aset dan tagihan valuta asing yang lebih besar dibandingkan kewajiban valas (long position), sehingga eksposur risiko nilai tukar relatif termitigasi.

    Meski demikian, net cashflow perbankan diproyeksikan menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan ini antara lain dipengaruhi oleh peningkatan cash outflow seiring meningkatnya penarikan dana oleh nasabah untuk kebutuhan operasional, serta pembayaran belanja pemerintah daerah yang umumnya cukup besar pada akhir tahun anggaran.

    Dari sisi prospek bisnis, ekspektasi terhadap kinerja perbankan pada triwulan IV-2025 tercatat tetap kuat. Indeks kkspektasi kinerja (IEK) berada pada level 78, yang menunjukkan optimisme tinggi terhadap prospek pertumbuhan perbankan. Pertumbuhan tersebut didorong oleh ekspektasi bahwa kredit masih akan meningkat seiring naiknya permintaan pembiayaan, serta dukungan ekspansi kredit yang telah disiapkan bank melalui pipeline yang ada.

    Sejumlah sektor ekonomi dinilai berpotensi menjadi motor penggerak pertumbuhan kredit. Sektor industri pengolahan pada September 2025 tercatat tumbuh 8,64% (yoy), sementara sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor pengangkutan dan pergudangan masing-masing tumbuh 19,15% (yoy) dan 19,32% (yoy).

    Dari sisi penghimpunan dana, dana pihak ketiga (DPK) pada triwulan IV 2025 juga diperkirakan tumbuh sejalan dengan upaya bank memperoleh sumber pendanaan untuk mendukung ekspansi kredit dan menjaga likuiditas.

    Pada SBPO periode ini, OJK juga menggali informasi mengenai proyeksi pencapaian target rencana bisnis bank (RBB) tahun 2025. Hasil survei menunjukkan, sebagian besar bank optimistis target kredit dan DPK dalam RBB 2025 dapat tercapai. 

  • FKDM Jatim Terapkan IDDIKEMAS untuk Perkuat Deteksi Dini Kerawanan Sosial

    FKDM Jatim Terapkan IDDIKEMAS untuk Perkuat Deteksi Dini Kerawanan Sosial

    Surabaya (beritajatim.com) — Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi FKDM Kabupaten/Kota se-Jawa Timur sekaligus Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus FKDM Daerah pada 21–23 November 2025 di Hotel Aria Surabaya. Kegiatan ini menghadirkan Novri Susan, Ph.D., sosiolog konflik dari Universitas Airlangga yang juga menjadi pengembang konsep Instrumen Deteksi Kerawanan Masyarakat (IDDIKEMAS), sebagai fasilitator utama.

    Dalam forum ini, FKDM Jawa Timur secara resmi menginisiasi penerapan Instrumen Deteksi Kerawanan Masyarakat (IDDIKEMAS) sebagai alat ukur untuk membaca dinamika sosial di berbagai wilayah. Instrumen ini menekankan pemetaan terhadap faktor demografi, karakter sosial, pola tindakan konflik, pusat-pusat interaksi masyarakat, hingga kinerja lembaga penyelesai konflik.

    Novri Susan menjelaskan bahwa daerah yang menggunakan instrumen deteksi kerawanan terbukti mampu meningkatkan produktivitas wilayah antara 50–70%, sebagaimana dilaporkan UNDP. Karena itu, Jawa Timur perlu menjadi provinsi terdepan dalam penguatan sistem deteksi dini berbasis data yang terstandar.

    Rapat Koordinasi FKDM Kabupaten/Kota se-Jawa Timur sekaligus Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus FKDM Daerah di Hotel Aria Surabaya.

    “Kerawanan sosial tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari pola interaksi keseharian yang harus dipantau sampai level desa,” tegas Novri Susan. Dengan data yang detail, FKDM dapat memetakan potensi eskalasi secara lebih akurat dan mengambil langkah pencegahan sebelum konflik menguat.

    Novri juga mengingatkan bahwa data kerawanan harus dipandang sebagai dokumen hidup. “Tanpa pembaruan, kita akan kehilangan kemampuan memprediksi eskalasi konflik,” ujarnya. Pembaruan data menjadi kunci bagi FKDM dalam melakukan tindakan preventif yang presisi dan terukur.

    Pada penutupan kegiatan, FKDM Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk menjadi garda awal dalam penyusunan, implementasi, dan penyempurnaan IDDIKEMAS di tingkat nasional. Dengan struktur kelembagaan yang kuat dan jaringan hingga desa, Jawa Timur dinilai memiliki modal besar untuk menjadi model nasional dalam deteksi dini kerawanan masyarakat.

    FKDM Jawa Timur menyatakan siap melanjutkan gagasan ini untuk mewujudkan sistem deteksi dini hingga level akar rumput. IDDIKEMAS dinilai sebagai ikhtiar strategis dalam memberikan peringatan dini bagi aparat maupun masyarakat terkait potensi konflik yang perlu diwaspadai.

    Sementara itu, Ketua FKDM Provinsi Jawa Timur, Dr. Listiyono Santoso, S.S., M.Hum., menekankan pentingnya penyamaan persepsi dan sinergitas antara FKDM dengan Bakesbangpol. “FKDM merupakan mitra pemerintah dalam rangka melakukan upaya deteksi dini terkait dengan kerawanan, baik kerawanan sosial maupun kerawanan akibat bencana alam,” ujarnya. [but]