Organisasi: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

  • PWI Pamekasan 2025-2028 Dilantik, Ini Pesan PWI Jatim

    PWI Pamekasan 2025-2028 Dilantik, Ini Pesan PWI Jatim

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, Periode 2025-2028, secara resmi dilantik di Ballroom Azana Style Hotel Madura, Jl Jokotole 282 Pamekasan, Rabu (14/5/2025).

    Pelantikan tersebut digelar bersamaan dengan Forum Pentahelix bertajuk ‘Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)’, dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman dan Sukriyanto, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Pamekasan.

    Termasuk juga sejumlah pengusaha, anggota DPRD Pamekasan, akademisi, perwakilan organisasi wartawan, perwakilan mahasiswa Pamekasan, serta sejumlah undangan lainnya, termasuk anggota PWI Pamekasan.

    Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua PWI Jawa Timur, Mahmud Suhermono menyebut peran penting wartawan dalam mengatasi penyerahan informasi hoaks, termasuk missinformasi di era digital yang semakin canggih.

    Terlebih situasi dan kondisi dunia pers harus terus berbenah jika tetap ingin eksis seiring dengan perkembangan kekinian, bahkan lembaga maupun organisasi pers juga dituntut mampu mengikuti berbagai kebijakan yang berpihak bagi pelaku pers.

    “Saat ini dunia pers harus berbenah dan kembali kepada khittahnya, termasuk para wartawan juga harus benar-benar melaksanakan etik beserta kode etiknya sebagai produsen informasi yang benar. Berita yang disajikan juga harus terkonfirmasi dan benar-benar valid,” kata Mahmud Suhermono.

    Pihaknya menilai menjamurnya kedua digital seperti saat ini cukup membuat bingung wartawan maupun personal dengan background jurnalistik ideal. “Kondisi ini justru sangat memungkinkan banyak orang bisa mengaku sebagai wartawan, sekaligus bertindak sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, dan hal ini tentu bisa menjadi persoalan tersendiri,” ungkapnya.

    “Karena itu kami rasa perlu kembali mengingatkan khususnya bagi rekan-rekan wartawan di Pamekasan, khususnya rekan-rekan PWI agar dapat meningkatkan literasi media untuk kalangan masyarakat, serta selalu menerapkan prosedur verifikasi informasi lebih ketat,” pungkasnya. [pin/ian]

  • HPN 2025 di Gresik, PWI Beri Giri Pancasuar Awards untuk 5 Tokoh Inspiratif

    HPN 2025 di Gresik, PWI Beri Giri Pancasuar Awards untuk 5 Tokoh Inspiratif

    Gresik (beritajatim.com) – Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Kabupaten Gresik berlangsung meriah. Kegiatan yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik bekerja sama dengan DPRD dan Pemkab Gresik ini sekaligus menjadi ajang penganugerahan Giri Pancasuar Awards (GPA) 2025 kepada lima tokoh masyarakat inspiratif serta lima tokoh apresiatif.

    Ketua DPRD Gresik, M. Syahrul Munir, menilai penghargaan ini menjadi bukti bahwa pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada sektor formal pemerintahan, tetapi juga oleh keteladanan individu dan kekuatan komunitas.

    “Kami dari legislatif sangat mengapresiasi GPA 2025. Ini adalah bentuk penghargaan kepada tokoh terbaik yang berkontribusi dalam pembangunan Gresik, baik dari sisi fisik maupun nonfisik,” ujarnya, Rabu (14/5/2025).

    Syahrul juga berharap ke depan penghargaan serupa bisa diberikan kepada lebih banyak tokoh, termasuk warga Gresik yang sukses di luar daerah.

    “Para tokoh ini bisa menjadi motivasi bagi masyarakat luas agar tetap produktif dan berdedikasi di bidangnya masing-masing,” tambahnya.

    Plt Bupati Gresik, Asluchul Alif, turut menyambut baik penghargaan tersebut. Ia menyatakan bahwa banyak warga Gresik yang sukses di luar daerah dan tetap memberi kontribusi berarti bagi tanah kelahirannya.

    “Penghargaan seperti ini sangat penting agar kontribusi para tokoh tetap terjaga dan diapresiasi,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim juga memberikan apresiasi atas terselenggaranya GPA 2025. Ia mencontohkan Dr. Asep Heri, salah satu penerima penghargaan, yang pernah menjabat sebagai Kepala ATR/BPN Gresik dan berhasil menciptakan iklim investasi yang sehat.

    “Harapannya insan pers juga dapat mengambil peran lebih aktif dalam mendorong pembangunan daerah,” ungkap Lutfil.

    Ketua PWI Gresik, Deni Ali Setiono, menjelaskan bahwa GPA adalah bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi para tokoh yang membangun Gresik secara inklusif.

    “Ini adalah penyelenggaraan ke-8 sejak 2017. Kami ingin menjadikan HPN bukan hanya ajang refleksi peran pers, tapi juga momentum untuk memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh penggerak perubahan di Gresik,” ujarnya. [dny/but]

    Lima Tokoh Penerima Giri Pancasuar Awards (GPA) 2025:

    1. Dr. Hj. Aminatun Habibah, M.Pd.
    Perempuan Inspiratif dalam Bidang Pendidikan dan Politik
    (Wakil Bupati Gresik 2021–2024)

    2. Dr. H. Jazilul Fawaid, S.Q., M.A.
    Legislator Inspiratif Asli Gresik
    (Ketua Fraksi PKB DPR RI)

    3. Dr. Asep Heri, S.H., M.H., QRMP.
    Tokoh Teladan Bidang Agraria dan Pertanahan
    (Kepala ATR/BPN Provinsi Jawa Timur)

    4. Andry Bagus Sugiarto
    Tokoh Inspiratif Bidang Olahraga Disabilitas

    5. Mat Kauli
    Budayawan Gresik

  • Jatim Bakal Bangun 20 Ribu Rumah Subsidi Bagi Buruh, Wartawan, dan MBR

    Jatim Bakal Bangun 20 Ribu Rumah Subsidi Bagi Buruh, Wartawan, dan MBR

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP RI di Jakarta, Selasa (6/5/2025) malam.

    Hal ini sebagai tindak lanjut atas salah satu tuntutan buruh Jawa Timur pada Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day lalu.

    Dalam pertemuan itu, Gubernur Khofifah, Wagub Emil, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Lutfil Hakim dan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi mendiskusikan rumah bersubsidi bagi wartawan, buruh, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Menteri Maruarar Sirait.

    Dalam koordinasi tersebut, terkonfirmasi rencananya sementara sebanyak 20 ribu unit rumah subsidi akan diperuntukkan bagi buruh, wartawan, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jawa Timur.

    “Alhamdulillah, hari ini bersama Ketua PWI, SPSI Jatim, Kwarda Pramuka Jatim, kami mendapatkan konfirmasi detail langsung dari Pak Menteri terkait rumah subsidi,” tutur Khofifah.

    Ia melanjutkan, ke-20 ribu unit rumah subsidi tersebut bisa didapat oleh buruh, wartawan, serta MBR.

    Sementara, rumah subsidi tersebut nantinya dapat diakses melalui Simulasi Cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA).

    “Tentu ini kabar baik. Seringkali kami dapat pertanyaan, harapan dan tuntutan dari masyarakat untuk bisa segera mendapatkan rumah dengan format-format subsidi,” ujarnya.

    Khofifah menjelaskan, Program Rumah Subsidi ini dikemas dalam harga terjangkau dengan menawarkan berbagai kemudahan. Di antaranya, uang muka 1%, suku bunga tetap 5% sampai lunas hingga maksimal tenor 20 tahun.

    Meski dijual dengan harga murah, Khofifah memastikan bahwa rumah subsidi ini memiliki kualitas yang layak huni.

    “Tentu rumah yang layak huni, dan rumah dengan kualitas hunian yang baik untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Jawa Timur,” tegasnya.

    Sebagai tahap awal, Khofifah mengatakan, Pemprov Jatim dan Kementerian PKP telah setuju menyiapkan masing-masing 100 unit rumah subsidi yang berlokasi di Gresik, untuk diserahkan kepada buruh dan wartawan pada Juni mendatang.

    Tidak hanya kuota khusus rumah subsidi, dalam kesempatan tersebut turut disetujui kerja sama renovasi 500 unit rumah antara Pemprov Jatim dan Lippo Group. Rencananya, proses renovasi rumah akan dimulai dari rumah-rumah bagi tunawisma di Kota Malang dan Pasuruan.

    “Saya dan Mas Emil tentu bahagia sekali, karena kita mendapatkan penjelasan detail. Apalagi malam ini Pak Menteri juga menghadirkan Pak James Riadi yang akan memberikan support untuk renovasi 500 rumah di Jatim, juga dalam waktu dekat dari Ciputra Group akan support program ini,” kata Khofifah.

    Khofifah secara khusus menyampaikan, terima kasih atas respons cepat dari Kementerian PKP RI. Pertemuan tersebut disebutnya sangat produktif. Ia bahkan berharap agar keputusan dalam pertemuan tersebut bisa menjadi basis untuk kebijakan yang berlaku untuk umum, tidak hanya di Jawa Timur.

    Khofifah juga menyatakan kesiapannya untuk mendukung Program Rumah Subsidi pemerintah. Ia juga menyanggupi rencana Kementerian PKP untuk meninjau beberapa titik berpotensi untuk dibangun perumahan rakyat di Jawa Timur.

    Sebagai informasi, satu unit rumah subsidi di Jawa Timur yang masuk Zona 1, dijual mulai harga Rp 166 juta. Dengan rincian lebar tanah 60-200 m2 dan lebar bangunan 21-36 m2.

    Sedangkan persyaratan untuk mendapat KPR-FLPP di antaranya besaran penghasilan per bulan paling banyak mengikuti aliran masing-masing zona. Kemudian, belum memiliki rumah serta lolos kelayakan Analisa Kredit Bank.

    Sementara itu, Menteri PKP RI mengatakan, bahwa dirinya mendorong penuh cita-cita Presiden untuk menyediakan rumah subsidi bagi seluruh masyarakat. Bersama BP TAPERA, Pemerintah telah menyiapkan menyediakn rumah-rumah bagi kelompok buruh, guru, petani, nelayan, ART hingga Pekerja Migran Indoneia

    “Pak Presiden memerintahkan kami untuk memprioritaskan rakyat kecil. Pertama kali di Indonesia dengan total 350.000 unit rumah disiapkan untuk masyarakat. Terbesar sepanjang sejarah perumahan di Indonesia,” jelasnya.

    Ia berharap, melalui program rumah subsidi ini akan menggerakkan perekonomian masyarakat utamanya di level bawah.

    “Mudah-mudahan ekonomi Indonesia semakin baik, karena sektor perumahan berhubungan dengan berbagai industri,” harapnya.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Sekjen Kementerian PKP RI Didyk Choiroel, Irjen Kementerian PKP RI Heri Jerman, Komisioner BP TAPERAHeru Pudyo Nugroho, CEO LIPPO Group James Riyadi, Ketua Kwarda Jatim Arum Sabil, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim I Nyoman Gunadi dan Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen. (tok/but)

  • Ketua PWI minta RUU Penyiaran tidak ancam kebebasan pers

    Ketua PWI minta RUU Penyiaran tidak ancam kebebasan pers

    Jangan sampai RUU yang akan dibahas menjadi alat pembungkaman kegiatan jurnalistik.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Zulmansyah Sekedang meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak mengancam kebebasan pers.

    Zulmansyah menyampaikan hal itu saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI yang akan menggulirkan RUU tersebut.

    “Jangan sampai RUU yang akan dibahas menjadi alat pembungkaman kegiatan jurnalistik,” kata Zulmansyah di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Ia menegaskan bahwa perubahan regulasi harus mengakomodasi kemajuan teknologi tanpa mengancam kebebasan pers.

    Pada kesempatan itu, dia menyampaikan sejumlah pandangan kritis dalam memberikan masukan bagi pembahasan RUU Penyiaran.

    Menurut dia, sejumlah pasal dalam draf revisi UU Penyiaran yang berpotensi membatasi ruang gerak media dan jurnalisme digital.

    Selain Zulmansyah, hadir pula Sekretaris Jenderal PWI Pusat Wina Armada Sukardi, Ketua Kerja Sama Antarlembaga PWI Pusat Agus Sudibyo, Dewan Pakar PWI Pusat Nurjaman Mochtar, anggota Dewan Penasihat PWI Pusat Fachri Muhammad, dan Bendahara Umum PWI Pusat Marthen Slamet.

    Mereka secara kolektif menyuarakan pentingnya menjaga prinsip-prinsip kebebasan pers dan independensi media, terutama dalam lanskap penyiaran yang kini makin kompleks dengan hadirnya platform digital dan streaming.

    Pada RDPU itu, Komisi I DPR RI menyatakan komitmennya untuk terus melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan revisi UU Penyiaran agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak publik atas informasi.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • IKWI Jatim Gelar Peringatan Hari Kartini 2025, Dorong Spirit Pemberdayaan Perempuan

    IKWI Jatim Gelar Peringatan Hari Kartini 2025, Dorong Spirit Pemberdayaan Perempuan

    Surabaya (beritajatim.com) – Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Jawa Timur menggelar acara Peringatan Hari Kartini 2025 di Gedung Sekretariat PWI Jatim, Jl Taman Apsari 15-17 Surabaya, pada Jumat, 25 April 2025. Acara ini diisi dengan berbagai kegiatan menarik seperti lomba merangkai bunga kebun, pembacaan surat Kartini, dan pembacaan puisi bertema Kartini, kesetaraan, serta pemberdayaan perempuan, yang diikuti oleh para ibu-ibu anggota IKWI.

    Ketua IKWI Jawa Timur, Endang Suprapti, menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan soliditas, kekeluargaan, dan silaturahmi di antara keluarga besar wartawan, sekaligus mendorong pemberdayaan perempuan. “Kegiatan ini hanya untuk meningkatkan soliditas, kekeluargaan dan silaturahmi agar keluarga besar wartawan semakin erat, dan mendorong woman empowerment,” ujar Endang.

    Endang juga menjelaskan bahwa lomba merangkai bunga dipilih sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas ibu-ibu IKWI. “Ini kan kegiatan sehari-hari yang dilakukan ibu-ibu di rumah, kemudian dibawa ke sini. Sesederhana itu,” tutur Endang.

    Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim, Lutfil Hakim, menyampaikan bahwa peringatan Hari Kartini harus dimaknai lebih dari sekadar seremoni. Ia menekankan pentingnya membangun semangat pemberdayaan perempuan melalui peran serta seluruh stakeholder media dan keluarga besar pers. “Saya kira ini perlu keterlibatan seluruh stakeholder media, keluarga besar pers, termasuk para istri jurnalis,” katanya.

    Menurut Lutfil, spirit Kartini harus terus digelorakan agar perempuan bisa semakin berdaya dan dihormati. “Saya kira dari unsur pers harus menjadi backbone dari spirit tersebut,” tambah pria yang akrab disapa Pak Item ini. Ia juga menegaskan bahwa penghormatan terhadap perempuan harus menjadi esensi utama dalam setiap peringatan Hari Kartini. “Ini tentang bagaimana memperlakukan wanita, bagaimana kita menempatkan perempuan karena kita terlahir dari perempuan,” jelas Lutfil.

    Dalam acara tersebut, hadir pula Imam Syafi’i, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya sekaligus salah satu juri lomba merangkai bunga. Ia menyatakan kesiapan DPRD untuk memfasilitasi pengembangan bakat anggota IKWI Jatim. “Komisi D DPRD Surabaya, yang kebetulan saya ada di komisi ini, bermitra dengan Dinas Ketenaga Kerjaan. Saya bisa minta mereka untuk memberikan pelatihan bagaimana merangkai bunga yang memiliki nilai komersial,” ujar Imam.

    Imam juga menambahkan bahwa kerja sama dengan Komite Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan perempuan. “Bukan untuk KDRT-nya, tapi di PPA ini ada banyak program pemberdayaan perempuan yang bisa dikerjasamakan,” katanya.

    Menurut Imam, pemberdayaan keluarga jurnalis menjadi penting di tengah tantangan berat dunia media saat ini. “Karena itu, ibu-ibu IKWI harus berdaya untuk membantu suami-suaminya,” pungkasnya. [ian]

  • Aktivis PWI Joglosemar Desak Konflik Internal Segera Diakhiri

    Aktivis PWI Joglosemar Desak Konflik Internal Segera Diakhiri

    Surakarta (beritajatim.com) – Menyikapi persoalan di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang tak kunjung selesai hingga lebih dari setahun, sejumlah aktivis PWI di Kawasan Joglosemar yang meliputi wilayah DI Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Tengah menyampaikan sikap keprihatinan.

    Menurut mereka, perlu dilakukan langkah-langkah penyelamatan organisasi dengan mengedepankan pemahaman bersama, sikap kenegarawanan, jiwa kekeluargaan, dan rasa kecintaan tinggi dalam pertemanan sebagai sebuah pijakan.

    Pertemuan berlangsung di Sekretariat PWI Surakarta, di Kompleks Monumen Pers Nasional di Solo.

    Dalam pertemuan informal antara tokoh pers Yogyakarta Sihono HT dan Amir Machmud NS dari Semarang, serta aktivis PWI Jateng Setiawan Hendra Kelana dan aktivis PWI Surakarta Anas Syahirul selaku tuan rumah belum lama ini, disimpulkan bahwa disadari atau tidak, persoalan yang tak kunjung selesai di tubuh organisasi kewartawanan paling tua dan terbanyak anggotanya ini telah menimbulkan kerugian besar, baik materiil maupun nonmateriil.

    Kerugian ini tidak hanya dirasakan di pusat, yang saat ini sedang berpersoalan, namun dampaknya sangat luas hingga kepengurusan di daerah, bahkan secara individu pada anggota dan calon anggota.

    Sejumlah fakta ditemukan sepanjang konflik berlangsung di tubuh PWI tak kunjung bisa diselesaikan tersebut:

    Pertama, tidak bisa dipungkiri tingkat kepercayaan banyak mitra menurun karena kemelut berkepanjangan ini. Ada kebingungan dan akhirnya mitra-mitra PWI mengambil sikap pasif atau wait and see hingga masalah di PWI selesai. Mereka memilih undur diri untuk tidak bermitra dengan PWI terlebih dulu sampai masalah di organisasi wartawan terbesar ini usai.

    Kedua, tidak diperbolehkannya PWI menyelenggarakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh Dewan Pers membawa kerugian besar dan menghambat proses kaderisasi wartawan di organisasi ini. Program unggulan UKW menjadi mandeg di daerah, banyak calon anggota PWI yang kemudian beralih ke lembaga uji lain.

    Jika dikalkulasi PWI memiliki 38 pengurus provinsi dan 1 PWI istimewa di Surakarta, kemudian masing-masing minimal menggelar sekali UKW mandiri, maka ada potensi kita kehilangan 39 penyelenggaraan UKW mandiri dalam setahun.

    Jika diperkirakan setiap UKW diikuti 24 peserta, maka bisa dihitung berapa banyak PWI kehilangan calon anggota bagi mereka yang mengikuti UKW level muda. Dalam berbagai UKW yang digelar, level muda lebih banyak diikuti dibandingkan dengan madya dan utama.

    Ketiga, setidak-tidaknya dua kementerian pernah menjembatani penyelesaian konflik di tubuh PWI sebagai bukti kecintaan dan perhatian besar pemerintah pada organisasi ini, yakni Kementerian Hukum serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dalam pertemuan dengan dua kubu PWI, Jumat 11 November 2024, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi Kongres Dipercepat pada 10 Desember 2024, namun hingga sekarang tawaran itu belum terealisasi. Tentu salah satu penyebabnya adalah kesepakatan tentang siapa yang berhak menjadi peserta Kongres Dipercepat, karena beberapa PWI di daerah sudah telanjur pecah menjadi dua kubu.

    Keempat, puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2025 di dua lokasi berbeda, yakni Kalimantan Selatan dan Riau membuat kebingungan di mata anggota dan mitra PWI daerah. Bukan cuma bingung akan hadir di undangan yang mana, namun logo HPN mana yang akan dipasang untuk melengkapi ucapan HPN di spanduk, baliho, atau media lainnya. Akhirnya ada yang memilih tanpa menyertakan logo HPN pada ucapan di spanduk, baliho, atau media lainnya. Sebagai contoh, banyak instansi baik pemerintah kabupaten/kota di Jateng dan Soloraya yang memasang logo HPN dan tema yang saling beda karena ketidaktahuan.

    Kelima, minat wartawan untuk bergabung ke PWI menjadi turun, karena belum ada kepastian kapan konflik ini akan berakhir. Akibatnya mereka menjadi lebih tertarik ke organisasi lain.

    Keenam, masih banyak lagi persoalan di daerah yang tidak mungkin diungkap, namun semuanya bersumber dari konflik yang terjadi di tubuh PWI.

    Ketujuh, banyak isu terkait pers yang tidak terkawal dengan baik lantaran kedua kubu disibukkan dengan konflik ini. Mulai dari pemilihan anggota Dewan Pers di mana wakil PWI tidak masuk di dalamnya. Padahal PWI merupakan organisasi dengan jumlah anggota terbanyak. Lalu advokasi kasus-kasus kekerasan kepada pekerja pers kurang optimal, tidak dilibatkannya PWI dalam proses-proses penyusunan regulasi negara.

    Untuk itu, dilandasi kecintaan pada organisasi dan hubungan persaudaraan pada semua anggota dan pengurus PWI di pelosok negeri ini, keempat aktivis pers Joglosemar yang juga pimpinan PWI di wilayah DIY, Surakarta, dan Jawa Tengah itu meminta agar konflik ini segera diakhiri secara baik dengan sejumlah alternatif cara, antara lain:

    1. Mengajak semua pihak melakukan penjajakan rekonsiliasi antar kedua pihak, baik yang di pusat maupun daerah dengan jiwa kekeluargaan, sikap kenegarawanan, meluruhkan ego, serta mendasarkan pada kecintaan dalam persahabatan dan kecintaan organisasi.

    2. Melakukan penyelesaian dengan cara selain Kongres Dipercepat yang dirasa lebih efektif dengan mengedepankan pemahaman bersama, sikap kenegarawanan, jiwa kekeluargaan, meluruhkan ego dan rasa kecintaan tinggi dalam pertemanan.

    3. Merealisasikan usulan Kementerian Komdigi, yakni menggelar Kongres Dipercepat dalam waktu dekat.

    4. Sebagai tempat lahirnya PWI, Surakarta bisa menjadi alternatif tempat bagi berlangsungnya rekonsiliasi nasional di tubuh PWI. [beq]

  • Kabar Baik! Wartawan Kini Bisa Dapat Rumah Subsidi, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

    Kabar Baik! Wartawan Kini Bisa Dapat Rumah Subsidi, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

    Jakarta: Profesi wartawan kini mendapat angin segar dari pemerintah. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan jurnalis, pemerintah resmi meluncurkan program rumah subsidi khusus untuk wartawan. 
     
    Program ini hadir sebagai bentuk apresiasi atas peran penting media sebagai pilar demokrasi di Indonesia.
     
    Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa rumah subsidi ini merupakan komitmen nyata pemerintah untuk menjawab kebutuhan dasar insan pers, terutama soal hunian yang layak dan terjangkau.

    “Kami menyampaikan apresiasi karena belum semua wartawan sejahtera dan punya akses pembiayaan rumah,” ujar Meutya dalam keterangan tertulis, Rabu, 9 April 2025.

    Sinergi lintas kementerian untuk wartawan
    Program ini digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Tujuannya untuk memberikan akses rumah bersubsidi yang manusiawi untuk para jurnalis di berbagai daerah.
     
    Menurut Meutya, Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi khusus terhadap profesi wartawan dan mendukung penuh inisiatif ini. Pemerintah ingin memastikan wartawan dapat bekerja dengan tenang dan produktif, tanpa dibayangi beban tempat tinggal.
     

    Syarat dan ketentuan untuk dapat rumah subsidi
    Tak semua wartawan bisa langsung mendapatkan rumah subsidi ini. Pemerintah menetapkan kriteria tertentu agar program ini tepat sasaran. Kepala BPS Amalia Adininggar menjelaskan bahwa syarat penghasilan wartawan yang bisa mengakses program ini adalah:
     
    Untuk wartawan lajang: penghasilan maksimal Rp11-12 juta
    Untuk wartawan yang sudah menikah: penghasilan maksimal Rp13 juta
     
    “Awalnya kami tetapkan batas Rp7-8 juta, namun setelah evaluasi, kami longgarkan agar lebih inklusif,” jelas Amalia.
    100 kunci rumah dibagikan Mei 2025

    Program ini akan mulai berjalan secara resmi pada 6 Mei 2025. Di tahap awal, sebanyak 100 unit rumah akan diserahkan kepada wartawan terpilih. Target besar pemerintah adalah menyediakan 1.000 unit rumah subsidi bagi wartawan di seluruh Indonesia.
     
    Seleksi penerima dilakukan secara transparan dan melibatkan Dewan Pers serta PWI untuk memastikan objektivitas.
     
    “Kami ingin program ini adil dan tepat sasaran. Jumlah peminat pasti lebih besar dari ketersediaan unit, jadi seleksi akan dilakukan sebaik mungkin,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.
     
    Dengan adanya rumah subsidi ini, diharapkan semakin banyak wartawan yang dapat fokus menjalankan tugas jurnalistiknya tanpa perlu khawatir soal tempat tinggal. Bagi kamu jurnalis yang memenuhi syarat, program ini bisa jadi kesempatan emas!

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Kapolri Harusnya Malu Ajudannya Pukul Wartawan, Mesti Dicopot dan Disidang Etik

    Kapolri Harusnya Malu Ajudannya Pukul Wartawan, Mesti Dicopot dan Disidang Etik

    GELORA.CO – Pemukulan terhadap jurnalis oleh oknum ajudan Kapolri Jenderal Listyo Sigit seharusnya membuat pimpinan tertinggi Polri itu malu, karena selaku penegak hukum, anak buahnya justru melanggar hukum.

    Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah, Zainal Abidin Petir, yang mengaku prihatin dan geram atas pemukulan kepada jurnalis foto Antara saat meliput agenda Kapolri di Stasiun Tawang Kota Semarang, Sabtu (5/4/2025) sore. 

    Apalagi, kata Zainal, ajudan tersebut juga mengancam menempeleng sejumlah jurnalis lainnya yang berada di lokasi.

    Dia menilai semestinya Kapolri malu lantaran anak buahnya selaku penegak hukum justru melanggar hukum dan bertindak kasar terhadap awak media.

    “Enak aja wartawan mau ditempeleng satu-satu. Mereka jurnalis, bukan preman, kok dipukul. Mereka sedang menjalankan tugas mulia menyampaikan informasi edukatif kepada masyarakat. Koruptor saja tidak Anda tempeleng,” kata Zainal yang juga Ketua LBH PETIR Jateng saat dikonfirmasi, Minggu (6/4/2025).

    Zainal meminta agar Kapolri mencopot ajudannya dan menjadikannya anggota Bhabinkamtibmas Polsek.

    Dengan begitu, ajudan itu dapat belajar dengan rakyat di kelurahan atau desa secara langsung.

    Selain meminta maaf, ajudan tersebut juga harus diproses melalui sidang etik.

    “Kapolri harus minta maaf kepada teman-teman media. Sedangkan ajudan pelaku sebaiknya dilakukan sidang etik Propam. Selain itu, korban perlu melaporkan ke Polda Jateng terkait dugaan tindak pidana Pers, ada ancaman pidana dua tahun. Locus delicti di wilayah hukum Polda Jateng,” tegas dia.

    Sebelumnya diberitakan, ajudan Kapolri melakukan kekerasan dan mengintimidasi para jurnalis saat meliput agenda Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Stasiun Tawang Kota Semarang pada Sabtu, (5/4/2025) sore.

    Beberapa awak media dipukul kepalanya oleh ajudan, lalu diintimidasi dan diancam akan ditempeleng di sela acara.

    Dalam keterangan tertulis, pemukulan terjadi terhadap seorang pewarta foto dari Kantor Berita Antara Foto, Makna Zaezar.

    Korban langsung menyingkir dari lokasi tersebut menuju sekitar peron.

    Lalu, ajudan tersebut menghampiri Makna, kemudian melakukan kekerasan dengan cara memukul kepala Makna.

    “Usai pemukulan itu, ajudan tersebut terdengar mengeluarkan ancaman kepada beberapa jurnalis dengan mengatakan, ‘kalian pers, saya tempeleng satu-satu’,” ujar Ketua Divisi Advokasi AJI Semarang, Daffy Yusuf, melalui pesan singkat, Minggu (6/4/2025).

    Dilansir dari Kompas.com, peristiwa pemukulan, bermula saat sejumlah jurnalis dan humas tengah meliput kegiatan Kapolri di Stasiun Tawang, Kota Semarang. 

    Saat itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tengah mendekati salah satu penumpang yang duduk di kursi roda di area stasiun.

    Sejumlah jurnalis, termasuk pewarta foto dan tim humas dari berbagai lembaga, tengah melakukan peliputan dan mengambil gambar dengan jarak yang wajar.

    Situasi tiba-tiba berubah tegang ketika salah satu ajudan Kapolri meminta para jurnalis mundur.

    Namun, permintaan tersebut tidak disampaikan dengan cara yang sopan.

    Sebaliknya, ajudan tersebut secara kasar mendorong para jurnalis dan humas yang ada di lokasi.

    Merasa situasi semakin tidak kondusif, seorang pewarta foto dari Kantor Berita Antara Foto, Makna Zaezar, memutuskan untuk menjauh dan berpindah ke area peron.

    Namun, ajudan yang sama mengejar Makna Zaezar dan melakukan tindak kekerasan dengan memukul kepala korban menggunakan tangan.

    Tak hanya itu, ajudan tersebut melanjutkan tindakannya dengan mengancam jurnalis lain yang berada di lokasi.

    Dengan nada tinggi dan agresif, ia mengancam, “Kalian pers, saya tempeleng satu-satu.”

    Selain itu, beberapa jurnalis lain juga melaporkan mengalami kontak fisik dengan didorong dan intimidasi verbal.

    Bahkan, salah seorang jurnalis perempuan mengaku hampir dicekik oleh petugas yang sama.

    Tindakan kekerasan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dikenakan sanksi pidana.

     Insiden ini menimbulkan kecaman keras dari beberapa organisasi jurnalis terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh ajudan Kapolri.

  • PWI Surakarta Kecam Aksi Kekerasan kepada Wartawan, Ancaman hingga Pembunuhan – Halaman all

    PWI Surakarta Kecam Aksi Kekerasan kepada Wartawan, Ancaman hingga Pembunuhan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kasus yang merugikan wartawan hingga menjadi korban kekerasan yang terjadi belakangan menjadi perhatian berbagai pihak.

    Satu di antaranya adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta.

    Mulai dari ancaman hingga tindak penghilangan nyawa wartawan disesalkan oleh PWI Surakarta.

    Ketua PWI Surakarta Anas Syahirul menegaskan, aparat kepolisian harus mengusut kasus-kasus tersebut dengan tuntas dan profesional.

    Kendati masih dalam pendalaman dan penanganan kepolisian, kasus wartawan asal Palu bernama Situr Wijaya adalah kasus terbaru yang mendapat sorotan.

    Kabar yang beredar, ia ditemukan meninggal dunia di salah satu hotel di Jakarta Barat pada Jumat (4/4/2025).  

    Diduga wartawan media online ini menjadi korban kekerasan yang berujung pembunuhan. 

    Sebelumnya kejadian yang sama menimpa wartawan perempuan, Juwita yang tewas dengan dugaan menjadi korban pembunuhan oleh oknum TNI AL di Banjarbaru Kalimamtan Selatan. 

    Yang terbaru adalah kasus salah satu ajudan Kapolri yang melakukan pemukulan dan pengancaman pada wartawan di Semarang, Sabtu (5/4/2025).

    “Ini melanggar UU 40 99 pasal 18. Menghalangi kerja wartawan. Para pelaku harus dihukum keras dan tegas biar tidak selalu berulang. Selama ini pelaku kekerasan kepada wartawan tidak jelas sanksinya,” jelas Anas kepada wartawan pada Minggu (6/4/2035).

    Anas menyebut kasus-kasus pada wartawan ini ancaman serius terhadap kebebasan pers yang terus merosot di Indonesia. Menambah daftar kekerasan kepada wartawan.

    “Kepercayaan publik kepada polisi yang memang sudah buruk akan makin merosot jauh dibanding institusi penegak hukum lain,” tukasnya.

    Anas juga menegaskan untuk kasus-kasus kekerasan yang berujung pada tewasnya wartawan harus diusut tuntas dan pelaku harus mendapat hukuman sesuai undang-undang pidana.

    “Memprihatinkan kekerasan yang berujung pengjilangan nyawa seseorang. Aparat penegak hukum harus mengusut tuntas dan transparan,” tegasnya.

    Kapolri Minta Maaf

    Tribunnews mengabarkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons dugaan tindakan intimidasi yang diduga dilakukan oleh ajudannya terhadap jurnalis di Stasiun Tawang, Kota Semarang pada Sabtu (5/4/2025) kemarin.

    Terkait hal ini Listyo pun meminta maaf apabila benar terdapat anggotanya melakukan tindakan tersebut terhadap awak media.

    “Secara pribadi saya meminta maaf terhadap insiden yang terjadi dan membuat tidak nyaman rekan-rekan media,” kata Listyo saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (6/4/2025).

    Pimpinan tertinggi Polri itu menyebut baru mengetahui kejadian tersebut usai melihat pemberitaan di media.

    Ia pun mengaku sangat menyesali apabila benar terdapat ajudannya melakukan tindakan intimidasi tersebut.

    Alhasil Guna menyikapi hal itu, ia pun berjanji bakal menelusuri hingga menindaklanjuti kejadian tersebut.

    “Saya cek dulu karena saya baru mendengar dari link berita ini. Namun kalau itu benar terjadi, saya sangat menyesalkan kejadian tersebut karena hubungan kita dengan teman-teman media sangat baik. Segera saya telusuri dan tindaklanjuti,” tegasnya.

    Awal Mula Permasalahan

    Diberitakan TribunJateng.com, Insiden kekerasan terhadap jurnalis kembali terjadi. 

    Kali ini melibatkan seorang ajudan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

    Kejadian tersebut berlangsung saat Kapolri meninjau arus balik Lebaran 2025 di Stasiun Tawang, Kota Semarang, pada Sabtu (5/4) sore.

    Peristiwa bermula ketika Kapolri mendatangi salah satu penumpang yang duduk di kursi roda di dalam area stasiun. 

    Sejumlah jurnalis dari berbagai media, termasuk pewarta foto dan tim humas dari sejumlah lembaga, tengah meliput dan mengambil gambar dari jarak yang wajar.

    Namun, situasi mendadak berubah tegang ketika salah satu ajudan Kapolri meminta para jurnalis untuk mundur. 

    Bukan dengan permintaan halus, ajudan tersebut justru mendorong para jurnalis dan humas secara kasar.

    Pemukulan Pewarta Foto

    Merasa situasi tidak kondusif, seorang pewarta foto dari Kantor Berita Antara Foto, Makna Zaezar, memilih menjauh dan berpindah ke sekitar peron. 

    Namun, ajudan yang sama justru mengejar Makna dan melakukan tindak kekerasan.

    Ia memukul kepala Makna dengan tangan.

    Ancaman dan Intimidasi Lainnya

    Tak hanya berhenti di situ, ajudan tersebut bahkan mengancam jurnalis lain yang berada di lokasi. 

    Dengan nada tinggi dan sikap agresif, ia berkata, “Kalian pers, saya tempeleng satu-satu.”

    Beberapa jurnalis lain juga melaporkan mengalami dorongan fisik dan intimidasi verbal. 

    Salah seorang jurnalis perempuan bahkan mengaku nyaris dicekik oleh petugas yang sama.

    Respons dari Organisasi Jurnalis

    Menanggapi peristiwa ini, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Semarang dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Semarang mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan ajudan Kapolri.

    “Kejadian ini adalah pelanggaran serius terhadap UU Pers. Ruang kerja kami dilanggar secara fisik dan psikologis,” tegas Dhana Kencana, Ketua PFI Semarang, Minggu (6/4/2025).

    Hal senada disampaikan oleh Daffy Yusuf, Ketua Divisi Advokasi AJI Semarang. 

    “Kami menuntut permintaan maaf terbuka dari pelaku, dan mendesak institusi Polri untuk memberikan sanksi tegas. Kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dibiarkan menjadi budaya,” tegasnya.

    Pelanggaran terhadap UU Pers

    Peristiwa kekerasan ini dinilai melanggar Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dikenakan sanksi pidana.

  • Ungkit Pernyataan Lama Prabowo Soal Cuci Otak Asing, Ferdinand Hutahaean: Pejabatnya Rendah Moral

    Ungkit Pernyataan Lama Prabowo Soal Cuci Otak Asing, Ferdinand Hutahaean: Pejabatnya Rendah Moral

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan Ferdinand Hutahaean menyoroti tajam pernyataan lama Presiden Prabowo terkait brain wash orang asing.

    Ferdinand menyebut Indonesia memang negara miskin. Miskin dari segi moral khususnya pejabatnya. “Kita memang miskin pak, miskin moral pejabat,” tulisnya dikutip Kamis (3/4/2025).

    Mantan Politisi Partai Demokrat ini menyebut terkait Sumber daya Manusia (SDA) air hingga tanah Indonesia termasuk kaya.

    Tapi, pejabat-pejabat dari negara ini rendah moral hingga akhirnya membuat negara kesulitan.

    “Kalau SDA, air dan tanah kita sangat kaya mungkin ratusan ribu Trilliun. Tapi karena pejabatnya rendah moral, kita akhirnya kesulitan,” terangnya.

    Dalam pernyataannya itu, Presiden Prabowo meminta masyarakat tidak termakan isu bahwa Indonesia tidak bisa membangun IKN.

    Menurutnya, Indonesia bisa membangun dan mengelola IKN.

    “Kita jangan termakan suatu brainwashing (cuci otak) bahwa Indonesia negara miskin, Indonesia negara tidak mampu, orang Indonesia tidak bisa manage, pemimpin-pemimpin Indonesia korup semua, kita nggak mampu bikin apa-apa,” kata Prabowo saat paparan di acara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (4/1/2024) silam.

    Prabowo menyinggung kata Belanda ‘minderwaardigheidcomplex’ atau istilah inggrisnya ‘inferiority complex’. Inferiority complex merupakan suatu keadaan di mana seseorang menganggap dirinya lebih rendah dari manusia di sekitarnya.

    (Erfyansyah/fajar)