Xcloud.id

Organisasi: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

  • Akhmad Munir Resmi Terpilih Jadi Ketua Umum PWI Pusat

    Akhmad Munir Resmi Terpilih Jadi Ketua Umum PWI Pusat

    Jakarta –

    Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, Akhmad Munir, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025-2030. Munir terpilih dalam Kongres PWI 2025.

    Kongres PWI 2025 digelar di Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Komdigi, Cikarang, Bekasi, Sabtu (30/8/2025). Munir meraih 52 suara.

    Sementara itu, calon ketua umum lainnya, Hendry Ch Bangun, memperoleh 35 suara. Dalam kongres yang sama, Atal S. Depari terpilih sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat dengan 44 suara. Rivalnya, Sihoni HT, memperoleh 42 suara.

    Anggota PWI yang hadir dalam kongres bersorak gembira setelah penghitungan suara. Akhmad Munir bersama Atal Depari kemudian dikalungkan selendang sutera khas Bugis sebagai simbol kemenangan.

    Munir pun telah memimpin rapat pleno ketiga Kongres Persatuan. Dalam kongres itu, Munir menetapkan tiga formatur untuk membentuk kepengurusan PWI Pusat periode 2025-2030.

    Kemenangan Munir sekaligus menandai babak baru kepemimpinan PWI, organisasi wartawan tertua di Indonesia, yang tengah menatap tantangan besar dalam menjaga marwah jurnalis media era digital.

    (whn/imk)

  • Buka kongres PWI 2025, Komdigi tekankan disiplin verifikasi informasi

    Buka kongres PWI 2025, Komdigi tekankan disiplin verifikasi informasi

    ANTARA – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, Sabtu (30/8), menekankan pentingnya disiplin verifikasi informasi di tengah menjamurnya disinformasi di media sosial. Hal itu disampaikan Nezar di hadapan ratusan wartawan dan pimpinan redaksi media massa yang hadir dalam Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025, di Cikarang, Jawa Barat. (Cahya Sari/Ryan Rahman/Satrio Giri Marwanto/Hilary Pasulu)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tim verifikasi Kongres PWI tolak berkas dukungan bentuk PDF

    Tim verifikasi Kongres PWI tolak berkas dukungan bentuk PDF

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Steering Committee Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat 2025 Zulkifli Gani Ottoh menegaskan pihaknya tidak menerima berkas dukungan bakal calon ketua umum dan calon ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat periode 2025–2030 dalam bentuk PDF atau format dokumen digital.

    Keputusan tersebut merupakan hasil rapat tim penjaringan atau tim verifikasi yang terdiri dari seluruh anggota Steering Committee (SC) dan tiga perwakilan Organizing Committee (OC) di Jakarta, Jumat.

    “Tim verifikasi atau tim penjaringan yang terdiri dari SC dan OC sudah sepakat tidak menerima (berkas dukungan) PDF karena di dalam undangan edaran atau formulir dukungan jelas disebut harus tanda tangan basah dan stempel. Kalau PDF itu masih harus diklarifikasi lagi, sementara aturannya sudah tegas,” ujar Zulkifli dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat malam.

    Dengan adanya aturan tersebut maka setiap bakal calon ketua umum tetap diberi kesempatan untuk melengkapi dukungan hingga batas waktu yang ditentukan.

    Pria yang akrab disapa Zugito itu mengatakan batas akhir pengumpulan dokumen dukungan resmi dari PWI provinsi adalah Senin malam, 25 Agustus 2025, pukul 24.00 WIB.

    “Jadi, masih ada kesempatan untuk melengkapi dukungan hingga waktu itu,” imbuhnya.

    Sebagai contoh, Zugito menyebut Bakal Calon Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir yang sudah mengantongi 15 dukungan dari PWI provinsi.

    Menurut ia, dukungan tambahan masih bisa masuk sebelum tenggat waktu. “Yang utama adalah surat dukungan dari PWI provinsi karena itu syarat pendaftaran utama. Jadi, jika masih ada tambahan, bisa dimasukkan hingga Senin (25/8) malam,” jelasnya.

    Sebelumnya, duet Akhmad Munir dan Atal S. Depari menjadi paket pertama yang mendaftar untuk pemilihan ketua umum dan ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat periode 2025–2030.

    Pasangan tersebut menyerahkan seluruh berkas dukungan pencalonannya kepada tim penjaringan pada Jumat pagi, dengan didampingi sejumlah tim sukses dan pendukungnya, di antaranya Zulmansyah Sekedang, Kesit B. Handoyo, Mirza Zulhadi, Aurijaya, Johny Hardjojo, dan Dar Edi Yoga.

    Berikut persyaratan resmi bakal calon Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat sebagaimana diatur dalam ketentuan kongres:

    1. WNI Pria/Wanita
    2. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter
    3. Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA-B) PWI sekurang-kurangnya telah berjalan 5 (lima) tahun
    4. Pernah menjadi Pengurus Harian PWI Pusat, Provinsi dan atau Dewan Kehormatan
    5. Bersertifikat Wartawan Utama
    6. Berusia minimal 40 tahun
    7. Belum pernah menduduki jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) kali masa bakti
    8. Tidak boleh menduduki jabatan rangkap dalam organisasi kewartawanan dan/atau organisasi perusahaan media pers lainnya, baik di tingkat provinsi, maupun nasional
    9. Tidak menjadi pengurus, anggota dan partisan/afiliasi partai politik, termasuk sebagai tim sukses dalam pilkada, pileg, dan pilpres
    10. Tidak sedang menduduki jabatan politik dan Pemerintahan
    11. Bukan Pegawai Negeri Sipil/Aparat Sipil Negara, dikecualikan untuk TVRI, RRI dan LKBN ANTARA
    12. Mendapat dukungan tertulis, minimal 20 persen dari jumlah PWI Provinsi atau sebanyak 8 Provinsi
    13. Tidak sedang menjalani proses hukum (tersangka dan terdakwa), dan/atau pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah)

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akhmad Munir resmi mendaftar sebagai bakal calon Ketua Umum PWI

    Akhmad Munir resmi mendaftar sebagai bakal calon Ketua Umum PWI

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama LKBN ANTARA Akhmad Munir resmi mendaftar sebagai bakal calon Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025–2030, dengan misi untuk mengakhiri dinamika internal PWI yang sempat diguncang dualisme kepengurusan sejak 2024.

    “Bismillah, saya maju untuk menyatukan kembali PWI, melakukan rekonsiliasi, dan memperkuat organisasi, terutama di daerah,” kata Munir usai menyerahkan berkas pendaftaran ke Sekretariat Panitia Kongres PWI di Jakarta, Jumat

    Saat mendaftar, Munir didampingi dua tokoh penting PWI, yakni Atal Sembiring Depari (Ketua Umum PWI Pusat periode 2018–2023) dan Zulmansyah Sekedang (Ketua Umum PWI Pusat versi KLB 2024).

    Hingga saat ini, Munir telah mengantongi dukungan dari sedikitnya 20 PWI provinsi. Dukungan itu merupakan modal bagi pria kelahiran Sumenep, Madura, itu untuk menghadapi Kongres PWI yang rencananya digelar pada 29–30 Agustus 2025 di BPPTIK Komdigi, Cikarang, Bekasi.

    Dukungan yang ia bawa merepresentasikan keinginan kuat dari daerah agar PWI kembali ke jalur organisasi yang solid.

    Beberapa ketua PWI provinsi menilai Munir sebagai sosok yang memahami problematika di daerah, mengingat pengalamannya sebagai Ketua PWI Jawa Timur dua periode dan Ketua Bidang Daerah PWI Pusat.

    “Darah saya PWI. Sejak mulai jadi wartawan tahun 1991, saya hidup bersama PWI, terutama di daerah. Saya ingin mengembalikan marwah PWI sekaligus memastikan daerah mendapat perhatian lebih besar,” kata Munir.

    Dalam visi dan misinya, Munir menempatkan konsolidasi organisasi sebagai prioritas utama.

    Selain itu, dia menjanjikan peningkatan profesionalitas wartawan dengan memperbanyak Uji Kompetensi Wartawan (UKW), pelatihan berjenjang, workshop digital, serta penguatan media lokal.

    Adaptasi terhadap teknologi, termasuk digitalisasi kelembagaan PWI dan literasi jurnalisme berbasis kecerdasan buatan (AI), juga menjadi fokusnya.

    “Seperti kita ketahui, hampir setahun ini di beberapa daerah harus kita konsolidasikan, supaya kembali bersatu,” kata Munir.

    Sementara itu, Atal S. Depari mengatakan bahwa PWI memerlukan figur pemersatu. Dalam hal itu, dia menilai Munir merupakan figur yang cocok karena memiliki kapasitas dan rekam jejak yang mumpuni.

    “Pengalamannya di daerah dan pusat menjadi modal penting untuk membawa PWI ke arah yang lebih baik,” kata Atal.

    Zulmansyah, yang sempat memimpin PWI versi KLB 2024, juga menegaskan perlunya mengakhiri konflik internal. Sudah saatnya, kata dia, PWI menatap ke depan, bukan terjebak dalam konflik.

    “Saya percaya Munir bisa merangkul semua pihak dan mengembalikan marwah PWI,” kata Zulmansyah.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, Prabowo soal OTT Wamenaker hingga tunjangan rumah DPR

    Kemarin, Prabowo soal OTT Wamenaker hingga tunjangan rumah DPR

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Kamis (21/8). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Prabowo hormati proses hukum penangkapan Wamenaker oleh KPK

    Presiden Prabowo Subianto menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer.

    Selengkapnya di sini

    2. Anggota DPR: Wamenaker Ebenezer terkena OTT seperti “gol bunuh diri”

    Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai bahwa fenomena Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) seperti “gol bunuh diri”.

    Selengkapnya di sini

    3. Istana sebut tunjangan rumah DPR urusan Kemenkeu

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa urusan tunjangan rumah bagi anggota DPR sepenuhnya berada pada kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Selengkapnya di sini

    4. Munir didukung mayoritas PWI provinsi, bertekad perkuat konsolidasi

    Bakal calon Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir mengantongi dukungan mayoritas dengan sedikitnya 20 PWI provinsi menjelang Kongres PWI pada 29–30 Agustus 2025 di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.

    Selengkapnya di sini

    5. Prabowo sayangkan OTT Wamenaker di tengah upaya pemberantasan korupsi

    Presiden Prabowo Subianto menyayangkan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tengah upaya pemerintah menggalakkan pemberantasan korupsi.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KI DKI tekankan pentingnya sinergi dengan wartawan

    KI DKI tekankan pentingnya sinergi dengan wartawan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat menekankan pentingnya membangun sinergi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk memperkuat demokrasi.

    “Musuh demokrasi bukan negara lain, melainkan ketika kepentingan publik yang tidak dikawal. Karena itu, diperlukan media yang kuat. Sinergi ini bukan hanya dengan pimpinan PWI, tetapi juga jurnalis di lapangan. Mereka yang menjadi garda terdepan check and balance dalam demokrasi,” kata dia di Jakarta, Kamis.

    Menurut Harry, keluaran (output) KI secara teknis berkaitan dengan penyelesaian sengketa informasi. Namun, peran media menjadi kunci penting dalam mencerahkan publik dan mengawal kepentingan masyarakat.

    Dalam kesempatan itu, Ketua PWI Jaya, Kesit Budi Handoyo mengatakan media harus tetap hidup di tengah disrupsi dan era pasca-kebenaran (post-truth).

    “Media tidak boleh mati. Justru saat terjadi disrupsi dan banjir informasi di media sosial, pers hadir sebagai penyeimbang sekaligus penenang masyarakat,” ujarnya.

    Meski industri media menghadapi keterbatasan, termasuk pengurangan awak redaksi, kata dia, pers tetap menjadi penopang informasi yang akurat.

    Dia berharap nantinya, momentum perayaan ulang tahun Jakarta sekaligus ajang penghargaan jurnalistik dapat meningkatkan literasi media masyarakat tentang keterbukaan informasi publik.

    “Kami yakin dengan sosialisasi KI yang tepat, bisa menjadi sarana mendekatkan diri dengan publik, bahkan diperkuat dengan MoU ke depan,” ujarnya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Panitia Kongres PWI 2025 sepakati mekanisme pemilihan ketua umum baru

    Panitia Kongres PWI 2025 sepakati mekanisme pemilihan ketua umum baru

    Jakarta (ANTARA) – Steering Committee atau Panitia Pengarah Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tahun 2025 menetapkan mekanisme pencalonan ketua umum yang akan bertarung pada kongres mendatang.

    Untuk dapat mendaftar, bakal calon ketua umum wajib mendapat dukungan minimal dari 20 persen PWI provinsi atau sekitar delapan provinsi dan proses pendaftaran bagi para calon ketum dibuka secara gratis atau tanpa dipungut biaya.

    “Kita ingin memastikan bahwa proses pencalonan benar-benar terbuka dan adil untuk semua kader PWI dari seluruh Indonesia,” ujar Ketua SC Zulkifli Gani Ottoh selepas rapat di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin, dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Sebagai bagian dari proses tersebut, dibentuk pula Tim Penjaringan Calon Ketua Umum yang terdiri atas tujuh anggota SC dan tiga anggota dari Organizing Committee (OC) atau Panitia Pelaksana, yakni Ketua OC Marthen Selamet Susanto, Wakil Ketua Raja Parlindungan Pane, dan Sekretaris OC TB. Adhi.

    Wakil Ketua OC Raja Parlindungan Pane menyatakan dukungannya atas keputusan tersebut. “Ini keputusan yang solid dan terbuka, kami menyambutnya dengan baik demi kelancaran kongres,” katanya.

    Rapat SC tersebut dihadiri lengkap oleh tujuh anggotanya, termasuk dua anggota baru pengganti Atal S. Depari yang mengundurkan diri dan almarhum Wina Armada Sukardi.

    Tujuh anggota SC tersebut, yakni Zilkifli Gani Ottoh, Totok Suryanto, Dwikora Putra, Zacky Anthony, Lutfil Hakim, Marah Sakti Siregar, dan Diapari Sibatangkayu.

    Rapat SC juga menyelesaikan isu penting terkait keikutsertaan PWI Provinsi Banten pada kongres.

    SC menyepakati bahwa dua kubu PWI Banten, yakni hasil konferensi provinsi dan hasil konferensi luar biasa dinyatakan sah sebagai peserta Kongres PWI 2025.

    Jalan tengah lainnya, yakni Banten yang memiliki tiga suara, dinyatakan hanya berhak atas dua suara sehingga masing-masing akan diberi satu suara.

    Khusus untuk Banten, SC juga secara khusus akan mengundang kedua belah pihak pada pekan ini.

    “Ini adalah keputusan yang mengedepankan semangat persatuan. Kedua kubu PWI Banten kita anggap sah dan diundang untuk diberikan hak suara secara proporsional,” kata Raja Parlindungan Pane.

    Sementara itu, untuk daftar pemilih tetap (DPT), SC memutuskan akan menggunakan daftar yang sama seperti pada Kongres PWI sebelumnya di Bandung pada September 2023.

    Zulkifli menambahkan bahwa keputusan itu juga merupakan aspirasi dan kesepakatan dari dua Ketua Umum PWI.

    Dalam rapat itu pula, SC dan OC menyepakati masa bakti kepengurusan hasil Kongres PWI 2025 akan berlaku selama lima tahun penuh, yakni periode 2025–2030.

    Hal itu dilakukan untuk mengembalikan normalitas organisasi setelah kepengurusan hasil Kongres Bandung 2023 dinilai tidak berjalan semestinya.

    “Baru berjalan satu tahun sudah terjadi dualisme kepengurusan, artinya kepengurusan sebelumnya tidak berjalan normal. Maka penting bagi kami menetapkan masa bakti kepengurusan mendatang selama lima tahun penuh,” ujar Zulkifli.

    Pada kesempatan sama, OC menyampaikan persiapan teknis penyelenggaraan kongres telah mencapai 70 persen.

    Rangkaian Kongres PWI 2025 dijadwalkan akan digelar pada 29–30 Agustus 2025 di BPPTIK Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    “Kita akan menyampaikan undangan untuk seluruh peserta besok,” kata Zulkifli.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dugaan Kekerasan terhadap Wartawan oleh Simpatisan Bupati Situbondo Berujung Laporan Polisi Surabaya 3 Agustus 2025

    Dugaan Kekerasan terhadap Wartawan oleh Simpatisan Bupati Situbondo Berujung Laporan Polisi Surabaya 3 Agustus 2025

    Dugaan Kekerasan terhadap Wartawan oleh Simpatisan Bupati Situbondo Berujung Laporan Polisi
    Tim Redaksi
    SITUBONDO, KOMPAS.com
    – Dugaan kekerasan terjadi terhadap oknum wartawan koran saat meliput kegiatan demonstrasi yang dilakukan sekelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Alun-alun
    Situbondo
    pada Kamis (31/7/2025).
    Dalam aksi tersebut, oknum wartawan koran berinisial H ini diduga mendapat tindak kekerasan dari simpatisan
    Bupati Situbondo

    Yusuf Rio Wahyu Prayogo
    saat melontarkan pertanyaan yang berujung perselisihan.
    “Saya waktu itu berusaha bertanya ke bupati terkait investor mana yang terganggu atas adanya LSM, lalu bupati merespons dan berusaha mengabil
    handphone
    saya dan saya reflek yang membuat hampir
    handphone
    saya jatuh,” katanya saat dikonfirmasi
    Kompas.com,
    Sabtu (2/8/2025).
    Setelah kejadian itu, H mengaku ada yang menariknya dari belakang. Ia tidak mengetahui siapa pelaku yang menariknya, tetapi yang diingatnya hanya jatuh dan terinjak.
    “Saya jatuh dan saya tidak melihat siapa yang menariknya, setelah itu saya dibawa ke pendopo,” katanya.
    Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo merespons terkait dugaan kekerasan ini.
    Rio menyampaikan bahwa dia sama sekali tidak melakukan kekerasan atau melakukan penghalangan terhadap kerja pers.
    Dia berkomitmen terhadap kebebasan pers dan keterbukaan terhadap kritik yang disampaikan secara santun dan konstruktif. Sehingga penyampaian aspirasi bisa diterima dengan baik.
    “Saya menyampaikan dengan baik agar wawancara tidak dilakukan saat saya berdialog dengan massa aksi, supaya tidak menimbulkan salah persepsi di tengah situasi yang cukup dinamis. Tidak ada kekerasan atau kata-kata kasar seperti yang diberitakan,” kata Rio.
    Menurutnya, kehadirannya di tengah-tengah demonstran merupakan wujud iktikad baik untuk mendengar langsung asprasi masyarakat.
    Namun, sangat disayangkan ada insiden miskomunikasi saat H selaku wartawan yang mencoba wawancarainya di tengah kerumunan massa.
    “Saya mengenal saudara H dan sering bertemu dalam berbagai kegiatan, saya juga terbuka terhadap kritik yang membangun, tetapi tentu ada etika dan waktu yang tepat dalam melakukan wawancara, apalagi di tengah situasi demonstrasi,” katanya.
    Rio juga menyayangkan terjadi insiden dorong-dorongan menimpa H yang dilakukan oleh orang diluar kendalinya.
    Dia menegaskan bahwa tidak ada arahan, apalagi pembiaran dari dirinya terhadap kekerasan fisik.
    “Saya menghormati profesi jurnalis, tetapi kami juga perlu membangun ruang komunikasi yang saling menghormati, kritik itu penting namun mari disampaikan dengan cara-cara elegan bukan dengan provokasi atau framing menyesatkan,” katanya.
    Aksi demonstrasi ini berawal dari reaksi LSM Situbondo terhadap konten Bupati Situbondo di Instagram, TikTok dan sosial media lainnya yang memberi pernyataan bahwa banyak kepala desa dan kepala dinas yang laporan tentang adanya ketakutan dari intimidasi LSM dan media.
    Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Situbondo, Edy Supriyono menyatakan, peristiwa kekerasan fisik maupun verbal terjadi kepada anggotanya yakni H saat meliput aksi demo LSM pada 31 Juli 2025.
    “Kami mengutuk dan mengecam keras kejadian tersebut dan meminta aparat penegak hukum untuk memproses dengan tegas dan transparan,” kata Edy Suprioyono Sabtu (2/8/2025).
    Kekerasan fisik dan verbal dilakukan oleh sejumlah penyusup yang masuk ke tengah-tengah para pendemo. Humaidi saat itu melakukam tugas jurnalistik wawancara Bupati Situbondo.
    “Humaidi dipersekusi dengan diteriaki, disoraki, hingga diancam carok (berkelahi) oleh sejumlah orang. Leher Humaidi kemudian dipiting ditarik ke belakang,” katanya.
    Pihak korban telah resmi melapor ke Polres Situbondo dengan nomor STTLP/B/228/VII/2025/SPKT/POLRES SITUBONDO/ POLDA JATIM.
    Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan menyatakan pihaknya akan bekerja secara profesional sesuai tugas pokok dan fungsi. Namun, dia berharap polemik segera berakhir.
    Pihaknya akan menindaklanjuti laporan yang telah masuk. Tidak hanya aduan masyarakat yang menjadi perhatian publik. Namun, semua yang sudah masuk kepada ranah pidana.
    “Terkait polemik ya tanggapan kami berharap semoga tidak ada polemik, kalaupun ada semoga cepat berakhir, untuk laporan tetap kami tindaklanjuti laporan masyarakat,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kongres Persatuan PWI Segera Digelar, Kubu Hendry dan Zul Sepakati SC Baru Nasional 3 Agustus 2025

    Kongres Persatuan PWI Segera Digelar, Kubu Hendry dan Zul Sepakati SC Baru Nasional 3 Agustus 2025

    Kongres Persatuan PWI Segera Digelar, Kubu Hendry dan Zul Sepakati SC Baru
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) hasil Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun, dan Ketua Umum PWI hasil KLB,
    Zulmansyah Sekedang
    , telah menyepakati anggota pengganti
    Steering Committee
    (SC) sehingga Kongres Persatuan PWI bisa digelar.
    Kedua kubu setuju untuk mengganti dua anggota SC. Mereka adalah Wina Armada Sukardi, yang meninggal dunia, dan Atal Depari yang mengundurkan diri.
    “Alhamdulillah. SC sudah lengkap,” ujar Zulmansyah dalam keterangannya, Sabtu (2/8/2025).
    Kedua pihak sepakat, Marah Sakti Siregar dan Sebatang Kayu Harahap akan menggantikan Wina Armada dan Atal Depari.
    Selain itu, kedua kubu PWI ini juga menyepakati soal peserta
    Kongres PWI
    yang bakal hadir pada 29-30 Agustus 2025 nanti.
    “Dan, peserta Kongres PWI pun sudah disepakati semuanya mengikuti aturan PDPRT PWI. Semoga semua draf tata tertib yang akan disusun SC nantinya juga mengacu kepada PDPRT dan apa pun hasil Kongres PWI Persatuan tidak boleh ada satu pihak pun melakukan gugatan hukum,” lanjut Zulmansyah.
    Kesepakatan ini dicapai pada Sabtu (2/8/2025) setelah serangkaian negosiasi yang dimediasi Dahlan Dahi, anggota Dewan Pers.
    Dengan kesepakatan tersebut, SC dan Organizing Committee (OC) Kongres Persatuan bisa dengan mulus mempersiapkan dan menyelenggarakan kongres.
    “Soal kelengkapan pengganti SC sudah selesai dan soal peserta sudah selesai secara prinsip untuk 39 provinsi dan cabang khusus Solo, tinggal masalah teknis yang perlu dirapikan,” kata Hendry.
    Lebih lanjut, panitia kongres ini akan bekerja intensif agar undangan dapat disebarkan kepada peserta pada Selasa (5/8/2025).
    Saat ini, SC tengah menetapkan syarat-syarat calon Ketua Umum PWI. Sejauh ini, sudah ada tujuh calon yang disebut-sebut bakal menjadi calon ketua umum.
    Para bakal calon Ketua Umum PWI dapat mulai mempersiapkan diri dengan melengkapi dokumen dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.
    Sementara panitia menyebarkan undangan kepada 38 pengurus PWI provinsi dan cabang khusus Surakarta.
    Kongres Persatuan PWI akan diselenggarakan di Cikarang, Jawa Barat. Kongres berlangsung dua hari, 
    Pada hari pertama, agenda kongres adalah konsolidasi organisasi.
    Lalu, hari kedua, agenda utama kongres adalah pemilihan Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolri Harapkan PWI Segera Bersatu

    Kapolri Harapkan PWI Segera Bersatu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengharapkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) segera bersatu kembali. Oleh karena itu Kapolri mendukung penuh kongres untuk penyatuan organisasi wartawan tertua dan terbesar tersebut.

    “Pak Kapolri selalu bertanya kapan PWI bersatu kembali. Ini tentu karena beliau sangat peduli pada PWI, ” ungkap Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugroho, Selasa (15/7) di ruang kerjanya.

    Kadiv Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugroho menerima kunjungan jajaran Panitia Pengarah (Steering Committee/SC) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee/OC) dari Kongres Persatuan PWI yang terdiri dari Zulkifli Gani Ottoh, Totok Suryanto, Marthen Selamet Susanto, Raja Parlindungan Pane, Tb Adhi, Musrifah dan Herwan Pebriansyah.

    Dalam pertemuan yang difasilitasi Totok Suryanto itu, wakil ketua Dewan Pers yang juga anggota SC Kongres Persatuan, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Shandi Nugroho yang didampingi Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko berturut-turut mendengarkan penjelasan dari Ketua SC Zulkifli Gani Ottoh, serta Ketua OC Marthen Selamet Susanto dan Wakil Ketua OC Raja Parlindungan Pane.

    Kongres Persatuan PWI direncanakan digelar 29 dan 30 Agustus 2025 di Jakarta. Menuju pelaksanaan kongres, jajaran SC dan OC sudah melakukan silaturahmi sekaligus sosialisasi ke berbagai pihak terkait. Yakni, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi.

    Bersamaan dengan kunjungan ke Kadivhumas Polri Irjen Pol Shandi Nugroho, anggota SC dan OC juga diterima Wamen Komdigi Nezar Patria.