Xcloud.id

Organisasi: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

  • PWI prihatin pencabutan kartu liputan istana wartawan CNN Indonesia

    PWI prihatin pencabutan kartu liputan istana wartawan CNN Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyatakan prihatin atas pencabutan kartu liputan istana terhadap wartawan CNN Indonesia usai bertanya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (27/9).

    Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan tindakan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers dan bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    “Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, sedangkan Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran,” jelas Munir dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

    Selain itu, PWI mengingatkan, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur bahwa setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dikenai pidana penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta.

    Menurut Munir, pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia dengan alasan pertanyaan di luar agenda Presiden tidak dapat dibenarkan karena menghalangi tugas jurnalistik serta membatasi hak publik untuk memperoleh informasi.

    Dia pun mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden untuk segera memberikan klarifikasi resmi serta membuka ruang dialog dengan insan pers.

    “Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” demikian Munir.

    Diketahui, kartu liputan khusus istana milik wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, dicabut oleh BPMI Sekretariat Presiden. Ihwal pencabutan itu dibenarkan oleh Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari.

    “Benar telah terjadi pencabutan Id Pers Istana atas nama Diana Valencia [pada] 27 September 2025, tepatnya pukul 19.15 [WIB]. Seorang petugas BPMI mengambil Id Pers Diana di Kantor CNN Indonesia,” ucap Titin dalam keterangan tertulis, Minggu.

    Titin mengaku terkejut dan mempertanyakan dasar atau alasan pencabutan kartu liputan tersebut. Dia pun menyebut pihaknya telah mengajukan surat resmi ke BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk mempertanyakan tindakan tersebut.

    Menurut Titin, pertanyaan Diana yang dilontarkan kepada Presiden Prabowo saat jumpa pers seusai Presiden kembali dari lawatan luar negeri di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu (27/9), merupakan pertanyaan penting dan kontekstual.

    “⁠Pertanyaan jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia ke Presiden Prabowo adalah kontekstual dan sangat penting yang menjadi perhatian publik Indonesia belakang ini, yaitu isu MBG,” tuturnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sikap PWI, AJI, dan IJTI Terkait Pencabutan Kartu Liputan Istana Wartawan CNN Indonesia

    Sikap PWI, AJI, dan IJTI Terkait Pencabutan Kartu Liputan Istana Wartawan CNN Indonesia

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir mendorong Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden untuk segera memberikan klarifikasi resmi. Klarifikasi terkait pencabutan kartu liputan Istana yang dialami wartawan CNN Indonesia, berinisial DV, usai bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto, Sabtu (27/9).

    Akhmad Munir, menegaskan bahwa tindakan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers dan bertentangan dengan amanat konstitusi serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    “Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Sedangkan Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran,” ujar Munir dalam keterangan resmi, Minggu (28/9/2025).

    Munir juga mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyebutkan setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dikenai pidana penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta.

    Menurut Munir, pencabutan kartu liputan wartawan CNN Indonesia dengan alasan pertanyaan di luar agenda Presiden tidak dapat dibenarkan karena menghalangi tugas jurnalistik serta membatasi hak publik untuk memperoleh informasi.

    Pernyataan AJI Jakarta

    Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Lembaga Bantuan dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengecam keputusan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas liputan (ID pers) Istana dari DV.

    Pencabutan ID pers itu terjadi selepas agenda kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Sabtu, 27 September 2025. Prabowo tiba di Halim setelah berkunjung ke empat negara.

    Dalam kesempatan itu, DV bertanya soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan kasus keracunan MBG meluas. Berdasarkan informasi yang dihimpun AJI dan LBH Pers, Biro Istana mengambil langsung ID Istana DV di Kantor CNN pada pukul 20.00. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden menilai pertanyaan itu di luar konteks agenda sehingga memutuskan mencabut ID pers DV.

    Terkait peristiwa ini, AJI Jakarta dan LBH Pers menyatakan:

    1. Mendesak Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden meminta maaf dan mengembalikan ID Pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia.

    2. Mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi pejabat Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden yang mencabut ID Pers Istana DV.

    3. Mengingatkan semua pihak, termasuk Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, bahwa kerja-kerja jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Segala bentuk kekerasan atau penghambatan terhadap jurnalis adalah pelanggaran hukum dan demokrasi.

    Sikap Resmi IJTI

    Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyampaikan pernyataan sikap terkait pencabutan kartu identitas liputan Istana yang dimiliki oleh DV. Adapun sikap resmi IJTI adalah sebagai berikut:

    1. IJTI menyatakan keprihatinan atas penarikan kartu identitas liputan Istana dari rekan jurnalis Diana Valencia, yang dilakukan setelah ia bertugas menjalankan fungsi jurnalistik.

    2. IJTI meminta penjelasan kepada Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden atas peristiwa ini. Dalam pandangan IJTI, pertanyaan yang diajukan saudari Diana Valencia masih dalam koridor etika jurnalistik dan relevan bagi kepentingan publik. Terlebih, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan jawaban yang informatif terkait Program Makanan Bergizi Gratis, yang semestinya menjadi bahan penting untuk diketahui masyarakat luas.

    3. IJTI menegaskan pentingnya kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tindakan pencabutan kartu identitas liputan dapat dipandang sebagai bentuk penghalangan kerja jurnalistik, yang justru berpotensi membatasi akses publik terhadap informasi.

    4. IJTI mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers No. 40 Tahun 1999 menyebutkan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang melawan hukum yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00. [but]

  • PWI Sidoarjo dan DPRD Jatim Ajak Pemuda Optimalkan Media di Era Digital

    PWI Sidoarjo dan DPRD Jatim Ajak Pemuda Optimalkan Media di Era Digital

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan DPRD Jawa Timur menggelar sosialisasi bertema “Optimalisasi Media dan Pemuda di Era Digital untuk Mewujudkan Jawa Timur Gerbang Indonesia Emas”, di Hotel Aston Sidoarjo, Jumat (26/9/2025). Acara ini menghadirkan Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam Rusydi, sebagai narasumber.

    Sosialisasi tersebut diikuti oleh anggota PWI dan kader Gerakan Pemuda (GP) Ansor Sidoarjo. Diskusi mengerucut pada pentingnya peran media di tengah derasnya arus informasi digital, sekaligus tantangan generasi muda dalam menghadapi gempuran berita bohong atau hoaks.

    Adam Rusydi menegaskan bahwa media memiliki peran vital dalam membentuk opini publik. Menurutnya, derasnya arus informasi di media sosial tidak jarang dimanfaatkan pihak tertentu dengan menyebarkan narasi provokatif.

    “Kejadian kemarin (demo Agustus, red) menjadi evaluasi bersama. Dalam siaran langsung di media sosial banyak kata provokatif yang bisa memicu keresahan. Karena itu, media harus hadir dengan informasi yang benar dan bermanfaat,” ujarnya.

    Dalam kesempatan ini, Adam juga menegaskan, peran media di era digitalisasi menjadi sangat penting, termasuk di wilayah Kabupaten Sidoarjo. “Ramai sepinya Kabupaten Sidoarjo ini opo jare arek-arek media. Betul apa tidak? Masyarakat itu akan tahu segala bentuk informasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini juga dari media,” ungkap Adam.

    Meski demikian, kata Adam, terkadang masih ada berita yang disajikan tidak sesuai, misalnya antara judul dan isi berita yang berbeda. “Di sini kami meyakini bahwa PWI sebagai sebuah organisasi profesi wartawan yang berintegritas menjaga marwahnya, bisa mengambil peran dalam hal tersebut,” harap politisi Partai Golkar ini.

    Ia juga berpesan kepada para pemuda agar tetap menjunjung hukum dan etika. “Sahabat Ansor dan organisasi kepemudaan lain harus membina pemuda pada jalan kebenaran. Jangan sampai mengakali hukum. Kolaborasi media dan pemuda penting untuk kemajuan bangsa,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo ini.

    Senada dengan itu, Ketua PWI Sidoarjo, Mustain, menyampaikan pentingnya literasi informasi bagi generasi muda. Menurutnya, kemampuan memverifikasi untuk membedakan berita hoaks dari fakta, menganalisis informasi secara objektif, dan memvalidasi kebenaran informasi sebelum dibagikan adalah bekal utama di era digital.

    “Prinsip jurnalistik seperti akurasi, verifikasi, keseimbangan, etika dan tanggung jawab, harus diterapkan dalam penggunaan media sosial,” tandasnya.

    Mustain juga mendorong terciptanya ekosistem kolaboratif melalui komunitas digital, program pendampingan, hingga kerja sama lintas sektor. “Pemuda tidak hanya sebagai konsumen informasi, tetapi juga harus menjadi produsen konten positif yang memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua PC GP Ansor Sidoarjo, Choirul Mu’minin, menyoroti peran pemuda dalam menyongsong bonus demografi 2045. Ia menilai, tanpa aktualisasi diri, pemuda akan mudah terpinggirkan oleh derasnya perkembangan zaman.

    “Pemuda Sidoarjo harus berdaya dan menjadi arus utama pembangunan. Sayangnya, perhatian pemerintah daerah masih setengah-setengah, misalnya soal fasilitas Youth Center,” ungkapnya.

    Choirul juga menekankan bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi besar dengan letak strategisnya yang dekat bandara dan terminal. “Sidoarjo menarik, pemudanya kreatif, tetapi angka pengangguran masih tinggi. Potensi ini harus dikelola untuk mendorong kemajuan daerah,” pungkas Choirul Mu’minin. [isa/beq]

  • PWI gelar tasyakuran usai kembali berkantor di lantai 4 Dewan Pers

    PWI gelar tasyakuran usai kembali berkantor di lantai 4 Dewan Pers

    “Kami niatkan agar jalannya kepengurusan PWI Pusat 2025-2030 dilancarkan, di ridhoi dan selalu senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta’ala,”

    Jakarta (ANTARA) – Tasyakuran menjadi kegiatan pertama yang digelar oleh pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025-2030 yang dipimpin oleh Akhmad Munir selaku ketua umum, bertempat di lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat.

    Sebuah tradisi sederhana namun penuh makna, menyambut kembalinya organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia itu ke “rumah lama” mereka.

    Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir yang didampingi Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, Sekjen Zulmansyah Sekedang, serta pengurus pusat lainnya menyebut momen tasyakuran ini sebagai bagian dari ruwatan, sebuah ikhtiar spiritual agar perjalanan PWI ke depan berjalan lebih lancar.

    Menurut Akhmad Munir yang juga Direktur Utama LKBN Antara ini, Tasyakuran tersebut juga merupakan hajat atas kelancaran dari proses pemilihan hingga menempati kantor PWI di Lantai 4 Gedung Dewan Pers.

    “Kami niatkan agar jalannya kepengurusan PWI Pusat 2025-2030 dilancarkan, di ridhoi dan selalu senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta’ala,” kata Munir di Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusar, Jumat.

    “Atas niat itu kami hari ini sengaja berdoa bersama atas bimbingan Dr. Firdaus Turmudzi dan kami juga memberikan santunan kepada adik-adikku Yayasan Al-Hikmah dan Yayasan Harun Ar-Rasyid, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita doakan ini menjadi awal yang baik,” harapnya.

    Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025-2030 menggelar Tasyakuran di lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025). (ANTARA/HO-PWI)

    Sekitar pukul 09.30 wib sebanyak 72 anak yatim piatu dari Yayasan Al-Hikmah dan Yayasan Harun Ar-Rasyid yang didampingi para pembinanya telah memadati markas PWI Pusat.

    Membuka tasyakuran tersebut, Firdaus Turmudzi menyampaikan bahwa jika kita mendapat hikmah dari Allah maka syukurilah.

    Dalam menyampaikan berita kepada masyarakat umum, Ia mengatakan bahwa perjalanan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia ini merupakan tugas mulia.

    “Mudah-mudahan profesi ini adalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta’ala,” harapnya.

    “Saya sangat gembira hari ini yang akan mendoakan kita adalah anak-anak yatim yang insyaallah doanya akan diterima,” ujarnya.

    Acara penuh khidmat yang dimulai dengan doa bersama tersebut sekaligus menandai babak baru perjalanan PWI. Kini, pintu kaca di lantai 4 Gedung Dewan Pers tak lagi terkunci. Lampu-lampu kembali menyala, meja-meja kembali terisi, dan riuh percakapan wartawan kembali terdengar. Setelah setahun hening, “rumah lama” PWI kembali hidup, kali ini dengan doa dan harapan baru.

    Sebelumnya, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini sempat terasa sunyi. Ruangan yang selama puluhan tahun menjadi pusat aktivitas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu, sejak 1 Oktober 2024 lalu ditutup rapat-rapat. Kursi-kursi tertata rapi tanpa penghuni, meja-meja penuh berkas tak tersentuh, dan suasana seolah berhenti dalam ruang hampa.

    Pengosongan itu bukan tanpa alasan. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 1103/DP/K/IX/2024 melarang organisasi wartawan tertua di Indonesia itu menggunakan kantor mereka, menyusul dualisme kepengurusan yang berkepanjangan antara kubu Hendri CH Bangun dan Zulmansyah Sekedang.

    Tak hanya dilarang berkantor, PWI juga kehilangan kewenangan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Ketua Dewan Pers saat itu, Ninik Rahayu, menandatangani keputusan yang membuat lantai 4 bak dikosongkan.

    Namun, Kamis (25/9), suasana berbeda. Setelah setahun gelap, ruangan itu kembali terang. Dewan Pers yang kini dipimpin Komaruddin Hidayat secara resmi menyerahkan kembali kunci kantor kepada pengurus PWI Pusat periode 2025–2030 yang dikomandoi Akhmad Munir.

    “Lantai 4 seperti ruang horor bila dibiarkan kosong. Kami lega akhirnya PWI bisa kembali beraktivitas di sini,” ujar Komaruddin, yang sore itu hadir bersama jajaran Dewan Pers lainnya, termasuk Wakil Ketua Totok Suryanto, Abdul Manan, dan Muhammad Jazuli.

    Bagi Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, momen itu lebih dari sekadar serah terima kunci. Ia menyebutnya sebagai “kembali ke rumah lama” setelah perjalanan penuh dinamika.

    “Kami keluarga besar PWI berterima kasih kepada Dewan Pers. Ini momentum penting untuk melanjutkan agenda organisasi, konsolidasi, penyelesaian dualisme, verifikasi anggota, hingga penyempurnaan PD/PRT,” ungkapnya.

    Ia menegaskan, keberadaan kembali di lantai 4 bukan hanya soal fasilitas fisik, melainkan simbol kebangkitan PWI untuk berkontribusi lebih besar pada pers nasional. Ia menyebut program andalan seperti UKW, Sekolah Jurnalistik Indonesia, dan pelatihan jurnalistik harus segera dijalankan kembali demi lahirnya wartawan profesional yang berintegritas.

    “Pers yang kuat, sehat, dan beretika hanya bisa dibangun lewat wartawan yang kompeten. Itulah tugas besar PWI ke depan,” katanya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik sepekan, Prabowo lantik Menkopolkam hingga ruang demo di DPR

    Politik sepekan, Prabowo lantik Menkopolkam hingga ruang demo di DPR

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik sepekan dari 15 hingga 21 September 2025 yang menjadi sorotan, di antaranya Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) hingga Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan adanya ruang untuk demonstrasi di DPR.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

    Presiden Prabowo lantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam

    Presiden Prabowo Subianto melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) definitif setelah jabatan itu diisi sementara waktu oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Djamari dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menko Polkam yang baru bersama menteri dan wakil menteri lainnya, yang merupakan hasil dari perombakan (reshuffle) ke-3 Kabinet Merah Putih. Jajaran menteri dan wakil menteri lainnya yang juga dilantik oleh Presiden Prabowo hari ini, yaitu Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Farida Farichah sebagai Wakil Menteri Koperasi, Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI.

    Kebijakan itu ditetapkan oleh Presiden Prabowo dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 96P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024—2029 pada 8 September 2025.

    Baca selengkapnya di sini.

    Akhmad Munir tetapkan susunan lengkap kepengurusan PWI Pusat 2025-2030

    Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir yang baru terpilih dari hasil Kongres PWI 2025, menetapkan susunan lengkap kepengurusan PWI Pusat periode 2025-2030.

    Pria yang akrab disapa Cak Munir mengatakan kepengurusan tersebut sebagai “Kabinet Persatuan” yang diharapkan dapat membuat PWI semakin solid dan kompak untuk mengawal peran masyarakat pers di tengah tantangan disrupsi media.

    “Pengurus PWI akan hadir mendampingi seluruh anggota agar menjaga komitmen tersebut. Diharapkan dengan kepengurusan ini, PWI dapat turut membangun ekosistem pers nasional yang sehat, menghadirkan wartawan kompeten yang menyajikan informasi akurat dan benar,” kata Cak Munir dalam rapat koordinasi Pengurus PWI Pusat yang digelar di Hall Dewan Pers, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Komisi II minta Mendagri hentikan efisiensi transfer pusat ke daerah

    Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda minta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghentikan kebijakan efisiensi suntikan atau transfer daerah dari Pemerintah Pusat.

    Pihaknya khawatir jika terus dilanjutkan maka pemerintah daerah tidak sanggup untuk menopang kebutuhan belanja daerahnya.

    “Kita harus menyadari bahwa ekonomi di daerah sangat tergantung pada APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah). Dan hampir 80 persen APBD kita tergantung pada APBN, transfer keuangan atau transfer pusat ke daerah,” ujar Rifqi dalam Rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Mensesneg: Pejabat jangan salah gunakan sirine, hormati pengguna jalan

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, mengingatkan seluruh pejabat negara untuk tidak menyalahgunakan fasilitas sirine, serta menghormati pengguna jalan lainnya saat berkendara sendiri dengan mobil dinas ataupun dengan pengawalan voorijder.

    Prasetyo menyebut Kementerian Sekretariat Negara juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pejabat negara untuk mengikuti aturan perundang-undangan mengenai fasilitas pengawalan dan penggunaan sirine, serta memperhatikan kepatutan terutama kepada pengguna jalan lainnya.

    “Kita (pejabat negara, red.) harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat, pengguna jalan yang lain sehingga bukan berarti fasilitas tersebut (dengan) semena-mena atau semau-maunya. Itu terus yang kita dorong,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya di sini.

    Menham: Ruang demonstrasi di halaman DPR langkah perkuat demokrasi

    Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjelaskan gagasan penyediaan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR RI merupakan langkah strategis untuk memperkuat praktik demokrasi substantif.

    Pigai dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan demokrasi substantif yang ia maksud, yaitu ketika aspirasi masyarakat tersalurkan, ketertiban publik terjaga, dan simbol kedaulatan hadir di jantung parlemen.

    “Menyediakan ruang demonstrasi di halaman DPR adalah pilihan strategis yang perlu dipertimbangkan serius karena akan mempertemukan masyarakat dengan lembaga yang mewakili mereka,” ucapnya.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Akhmad Munir Resmi Umumkan Susunan Pengurus Lengkap PWI Pusat 2025–2030

    Akhmad Munir Resmi Umumkan Susunan Pengurus Lengkap PWI Pusat 2025–2030

    Jakarta (beritajatim.com)  – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, didampingi Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, secara resmi mengumumkan susunan lengkap pengurus PWI Pusat periode 2025–2030.

    Pengumuman tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi Pengurus PWI Pusat yang berlangsung di Hall Dewan Pers, Senin (15/9/2025).

    Akhmad Munir atau yang akrab disapa Cak Munir menegaskan bahwa kepengurusan kali ini merupakan bentuk “kabinet persatuan” yang diharapkan mampu memperkuat peran PWI dalam menghadapi tantangan disrupsi media.

    “Wartawan harus teguh dalam menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu, pengurus PWI akan hadir mendampingi seluruh anggota agar menjaga komitmen tersebut. Diharapkan dengan kepengurusan ini, PWI dapat turut membangun ekosistem pers nasional yang sehat, menghadirkan wartawan kompeten yang menyajikan informasi akurat dan benar,” ujar Cak Munir.

    Ia juga menganalogikan karya jurnalistik sebagai asupan bergizi bagi publik.

    “Dengan informasi yang sehat, masyarakat tentu akan lebih kuat dan cerdas, dibandingkan jika terus-menerus disuguhi hoaks dan disinformasi di tengah derasnya arus informasi digital,” tambahnya.

    Tokoh Pers Nasional Duduki Struktur Strategis

    Cak Munir, wartawan senior sekaligus Direktur Utama LKBN ANTARA, ini akan didampingi oleh Atal S. Depari sosok wartawan senior yang juga mantan Ketum PWI Pusat periode 2019-2023.

    Lalu Zulmansyah Sekedang, mantan Ketua Umum PWI versi KLB yang merupakan mantan Ketua PWI Riau dua periode menjabat sebagai Sekretaris Jenderal.

    Posisi Bendahara Umum dipercayakan kepada Marthen Selamet Susanto, Pemimpin Redaksi Koran Jakarta. Adapun Zulkifli Gani Ottoh, mantan Ketua PWI Bidang Organisasi kembali didaulat di posisi yang sama.

    Dewan Penasihat PWI Pusat akan dipimpin oleh Suryopratomo, mantan Pemimpin Redaksi Kompas dan Metro TV yang kini menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Singapura.

    Sementara itu, Ilham Bintang, pendiri Cek & Ricek dan pelopor jurnalisme infotainment serta mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI, menempati posisi Wakil Ketua Dewan Penasihat.

    Posisi Sekretaris Dewan Penasihat diisi oleh Sasongko Tedjo, mantan Pemred Suara Merdeka, yang juga mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.

    Jajaran anggota Dewan Penasihat terdiri dari tokoh-tokoh besar dengan latar belakang dan keahlian yang beragam.

    Hadir Karni Ilyas, jurnalis senior sekaligus pendiri Indonesia Lawyers Club. Tribuana Said, putra pendiri Harian Waspada Ani Idrus dan pendiri LPDS.

    Nama besar lain yang bergabung adalah Dahlan Iskan, pendiri Jawa Pos Group yang juga pernah menjabat sebagai Dirut PLN dan Menteri BUMN.

    Kehadiran jurnalis perempuan senior juga mewarnai Dewan Penasihat melalui Retno Pinasti, Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar. Kemal Effendi Gani, Pemimpin Umum dan Pemred Majalah SWA. Asro Kamal Rokan, mantan Pemred Republika yang, kini menjabat Presiden ISWAMI.

    Struktur ini juga diperkuat oleh Agung Dharmajaya, Wakil Ketua Dewan Pers yang dikenal sebagai pakar regulasi media dan penyiaran.

    Sementara itu, Iman Brotoseno, Dirut TVRI sekaligus sutradara film, menambah warna dengan latar belakang pengurus PWI. Lalu ada Hendrasmo, Dirut RRI sekaligus doktor Ilmu Politik yang sebelumnya pernah berkarier di BBC.

    Sementara itu, Dewan Pakar dipimpin oleh Dhimam Abror, mantan Pemred Jawa Pos dan Bola, bersama Nurjaman Mochtar mantan pemred ANTV, sebagai Sekretaris.

    Hadir pula jurnalis muda seperti Alfito Deannova Pemred Detik.com mengisi posisi anggota Dewan Pakar serta Aiman Witjaksono sebagai Wakil Ketua Departemen Hukum & HAM.

    Dengan struktur yang solid dan representatif ini, PWI Pusat periode 2025–2030 diharapkan mampu menjadi jangkar stabilitas sekaligus motor inovasi dalam dunia pers nasional.

    Sinergi antara pengalaman panjang, keahlian khusus, serta semangat pembaruan menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah organisasi, demi terciptanya ekosistem media yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di era digital.

    Berikut Susunan Lengkap Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030

    DEWAN PENASIHAT

    Ketua : Suryopratomo

    Wakil Ketua : Ilham Bintang

    Sekretaris : Sasongko Tedjo

    : Tribuana Said

    : Dahlan Iskan

    : Retno Pinasti

    : Kemal Effendi Gani

    : Asro Kamal Rokan

    : Agung Dharmajaya

    : Iman Brotoseno

    : Firdaus

    : Hendrasmo

    : Sutrimo

    : M.Noeh Hatumena

    : Imawan Mashuri

    : Basril Basyar

    DEWAN KEHORMATAN 

    Ketua : Atal S. Depari

    Wakil Ketua : Herbert Timbo Siahaan

    Sekretaris : Nurcholis MA Basyari

    Anggota : Banjar Chairuddin

    Diapari Sibatangkayu

    Helmi Burman

    Usman Kansong

    Zacky Antony

    Muhammad Syahrir

    DEWAN PAKAR 

    Ketua : Dhimam Abror

    Sekretaris : Nurjaman Mochtar

    Anggota

    : Wahyu Muryadi

    : Heddy Lugito

    : Eduard Depari

    : Effendi Ghazali

    : Sujiwo Tejo

    : Yulian Warman

    : Hidayat Arsani

    : Gories Mere

    : Alfito Deannova

    : Helena Rea

    : Syahdanur

    : Reva Deddy Utama

    : Raldi Doy

    : Muhammad Amru

    : Andrian Tuswandi

    : Rudi Hidayat

    : Edi Saputra Hasibuan

    Ketua Umum : Akhmad Munir 

    Bidang Organisasi

    Ketua : Zulkifli Gani Ottoh

    Wakil Ketua : Djoko Tetuko Abdul Latif

    Bidang Pembinaan Daerah

    Ketua : Mirza Zulhadi

    Wakil Ketua I : Novrizon Burman

    Wakil Ketua II : Sarjono

    Bidang Pendidikan

    Ketua : Agus Sudibyo

    Wakil Ketua I : Suprapto

    Wakil Ketua II : Zarman Syah

    Bidang Kerjasama dan Kemitraan

    Ketua : Ariawan

    Wakil Ketua I : Abdullah Sammy

    Wakil Ketua II : Kadirah

    Wakil Ketua III : Amy Atmanto

    Bidang Hubungan Luar Negeri

    Ketua : Irfan Junaidi

    Wakil Ketua : Budhiana Kartawijaya

    Bidang Multimedia dan IT

    Ketua : Hilman Hidayat

    Wakil Ketua I : Agus Salim Alwi Hamu

    Wakil Ketua II : Merdi Sofansyah

    Bidang Media & Penyiaran

    Ketua : Auri Jaya

    Wakil Ketua I : Danang Sanggabuana

    Wakil Ketua II : Dede Apriadi

    Bidang Pembelaan & Pembinaan Hukum

    Ketua : Anrico Pasaribu

    Wakil Ketua : Octap Riadi

    Sekretaris Jenderal : Zulmansyah Sekedang

    Wakil Sekretaris Jenderal I : Haryo Ristamaji

    Wakil Sekretaris Jenderal II : Iskandar Zulkarnain

    Bendahara Umum : Marthen Selamet Susanto

    Wakil Bendahara Umum I : Herlina Anis

    Wakil Bendahara Umum II : Sumber Rajasa Ginting

    KOMISI-KOMISI: 

    Komisi Pendidikan & Pelatihan

    Ketua : Jufri Alkatiri

    Wakil I : Anas Syahirul Alim

    Wakil II : Aldi Gultom

    Komisi Kompetensi Wartawan

    Ketua : Firdaus Komar

    Wakil : Ahmad Fauzi Chan

    Komisi Pemberdayaan Wartawan Perempuan

    Ketua : Henny Murniati

    Wakil : Ria Dewi

    Komisi Wartawan Olahraga (Siwo)

    Pembina : Mahfudin Nigara

    Wakil Pembina : Gungde Ariwangsa

    Ketua : Suryansyah

    Wakil Ketua I : Dede Isharrudin

    Wakil Ketua II : Erwin Muhammad

    Sekretaris : Wina Setyawatie

    Wakil Sekretaris : Rudi Sahwani

    Anggota

    : Husnie

    : Syahnan Rangkuti

    : Denni Risman

    DEPARTEMEN-DEPARTEMEN 

    Departemen Seni, Musik, Film, dan Budaya

    Ketua : Ramon Damora

    Wakil Ketua I : Eko Teguh

    Wakil Ketua II : Kunni Masrohanti

    Departemen TNI dan Polri

    Ketua : Jhonny Handjojo

    Wakil Ketua (Khusus Polri) : Musrifah

    Wakil Ketua (Khusus TNI) : Badar Subur

    Departemen Hukum & HAM

    Ketua : Baren Antonius Siagian

    Wakil Ketua I : Aiman Witjaksono

    Wakil Ketua II : Ardiansyah MZ Tanjung

    Wakil Ketua III : Eddy Iriawan

    Departemen Parlemen

    Ketua : Ade Chandra

    Departemen EKUIN

    Ketua : Heri Triyanto

    Wakil Ketua I: Yura Syahrul

    Wakil Ketua II : M. Sarwani

    Departemen Pangan dan Energi

    Ketua : Gaib Maruto Sigit

    Wakil Ketua I : M. Arifin Mukendar

    Wakil Ketua II : Rizal Afrizal

    Departemen Kajian & Litbang

    Ketua : Akhmad Sefudin

    Wakil Ketua I : Rukman Nawawi

    Wakil Ketua II : Jimmy Endey

    Departemen Humas

    Ketua : Hengki Lumban Toruan

    Wakil Jaringan Media : Akhmad Dani

    Wakil Jaringan Pewarta Foto : B Hersunu A.W

    Wakil Jaringan Media Sosial : Achmad Rizal

    DIREKTORAT

    Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) : Aat Surya Safaat

    Wakil Direktur : Eko Pamuji

    Direktur Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) : Marah Sakti Siregar

    Wakil Direktur : Nizwar

    Direktur Anugerah Adinegoro : Maria D. Andriana

    Wakil Direktur : Eko Suprihatno

    Direktur Anugerah Seni & Kebudayaan : Yusuf Susilo Hartono

    Direktur Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ) : Ahmed Kurnia Soeriawidjaja

    Wakil Direktur : Yono Hartono

    Direktur Anti Kekerasan Wartawan : Edison Siahaan

    Wakil Direktur : Supardi Hardy

    Direktur Satgas Anti Hoax : Insan Kamil

    Wakil Direktur I : Mercys Charles Loho

    Wakil Direktur II : Muhtadi Putra Nusa

    Direktur PWI Peduli : Yoyok Ajar

    Wakil Direktur : Samsir Hamajen

    Direktur Aset : Endang Werdiningsih

    Wakil Direktur : Rabiatun Drakel

    Direktur Pers Pancasila : Sihono HT

    Wakil Direktur : Mochtar Touwe

  • Terima audiensi pengurus, Menteri Hukum buka blokir administrasi PWI

    Terima audiensi pengurus, Menteri Hukum buka blokir administrasi PWI

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran legalitas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) saat menerima audiensi pengurus yang dipimpin Ketua Umum PWI Akhmad Munir.

    Sistem administrasi pendaftaran legalitas PWI sempat terhambat selama setahun terakhir. Oleh sebab itu, pembukaan blokir oleh Menteri Hukum dalam pertemuan di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis, ini menjadi momentum penting bagi PWI.

    “Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sudah menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran pengurus PWI hasil Kongres Persatuan PWI 2025,” jelas Akhmad Munir usai pertemuan, sebagaimana keterangan tertulisnya.

    Adapun Akhmad Munir terpilih sebagai Ketua Umum PWI Periode 2025–20230 dalam kongres yang digelar di Cikarang, Jawa Barat, pada 30 Agustus 2025. Terpilihnya Munir sekaligus mengakhiri dualisme kepemimpinan yang sebelumnya ada di tubuh PWI.

    Munir menegaskan fokus utama kepengurusannya saat ini ialah menyelesaikan persoalan legalitas agar organisasi dapat kembali berjalan normal.

    “Agar segera dapat bekerja, hal utama yang harus dibereskan adalah terkait legalitas. Nantinya Administrasi Hukum Umum menjadi bukti legalitas dan pengakuan negara atas keberadaan PWI sebagai organisasi profesi wartawan,” ujarnya.

    Dengan keluarnya disposisi dari Menteri Hukum, Munir optimistis PWI dapat segera menyatukan kembali seluruh elemen organisasi yang sempat terpecah.

    Dia berharap, momentum ini menjadi pintu masuk bagi kebangkitan PWI dalam menjaga muruah pers nasional.

    “Kami bersyukur hari ini dapat diterima langsung oleh Pak Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Semoga hal ini menjadi langkah yang positif untuk PWI ke depannya,” kata Munir.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota PWI Mojokerto Rebutan Balon Berisi Uang Saat Peringatan Maulid Nabi

    Anggota PWI Mojokerto Rebutan Balon Berisi Uang Saat Peringatan Maulid Nabi

    Mojokerto (beritajatim.com) – Suasana penuh canda tawa mewarnai halaman Kantor Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto pada Jumat, 5 September 2025. Puluhan anggota PWI Mojokerto tampak antusias mengikuti permainan rebutan balon yang digantung di halaman.

    Balon-balon yang tampak ceria ini ternyata bukan balon biasa, karena di dalamnya terdapat uang dan tepung, yang memicu semangat peserta untuk meraihnya.

    Setiap balon yang pecah membuat tepung berhamburan dan menempel di tubuh peserta, menambah keceriaan yang melengkapi kegiatan ini. Aktivitas tersebut menjadi penutup yang seru dari rangkaian acara Jumat Berkah dan PWI Mojokerto Bersholawat dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, anggota PWI Mojokerto juga membagikan puluhan nasi bungkus kepada pengguna jalan di sekitar kantor sekretariat mereka, sebagai wujud kepedulian sosial.

    Ketua PWI Mojokerto, Aminuddin Ilham, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa acara ini merupakan bentuk nyata dari komitmen wartawan tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan spiritual masyarakat.

    “Kami ingin keberadaan PWI Mojokerto selalu membawa manfaat, tidak hanya untuk anggota, tapi juga untuk masyarakat luas. Selain itu, doa bersama ini kami tujukan agar bangsa Indonesia tetap aman dan terjaga persatuannya. Terima kasih teman-teman PWI Mojokerto,” ungkap Aminuddin.

    Acara yang dihadiri oleh puluhan anggota PWI Mojokerto ini juga menjadi simbol kuat tentang bagaimana kepedulian sosial dan nilai-nilai religius bisa berjalan berdampingan. Dengan penuh kehangatan, canda, tawa, dan doa, acara tersebut berhasil mempererat tali silaturahmi antara anggota PWI dan masyarakat sekitar, sekaligus meneguhkan semangat kebersamaan.

    Kegiatan Jumat Berkah dan PWI Mojokerto Bersholawat ini diharapkan dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar, dengan tetap menjaga semangat persatuan dan kebersamaan. [tin/suf]

  • Kongres PWI 2025 sukses, panitia apresiasi dukungan berbagai pihak

    Kongres PWI 2025 sukses, panitia apresiasi dukungan berbagai pihak

    Jakarta (ANTARA) – Panitia pelaksana Kongres Persatuan” Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 mengapresiasi dukungan berbagai pihak atas suksesnya pelaksanaan kongres tersebut di Cikarang, Jawa Barat, pada akhir pekan kemarin.

    Ketua Organizing Committee (OC) Kongres PWI 2025 Marthen Selamet Susanto mengatakan suksesnya kongres bertema “Bangkit Bersatu” tersebut juga tidak terlepas dari tekad para peserta yang hadir, demi menjaga muruah PWI agar semakin baik dalam bingkai persatuan yang kokoh.

    “Sinergi dan kontribusi berbagai pihak, terutama para peserta yang berasal dari 39 provinsi di tanah air, serta perorangan dan mitra strategis, merupakan energi besar yang membuat Kongres Persatuan PWI 2025 ini berjalan lancar, aman dan nyaman untuk semua,” kata Marthen dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Marthen juga mengapresiasi dukungan dari aparat keamanan yang membantu menjaga kelancaran pelaksanaan kongres tersebut di BPPTIK Komdigi, Cikarang.

    Menurut dia, pengamanan terpadu dilakukan oleh Mabes Polri, Polda Metro Jaya, dan ditindaklanjuti oleh Polres Metro Bekasi di bawah kepemimpinan Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol. Mustofa membantu jalannya kongres.

    Dukungan solid, tutur dia, juga diberikan oleh jajaran Korem 051/Wijayakarta Cikarang. Ia menyebut Danrem Brigjen TNI Nugroho Imam Santoso aktif memantau jalannya kongres yang digelar pada Jumat (29/8) dan Sabtu (30/8).

    Ia turut berterima kasihnya kepada seluruh perangkat pelaksana kongres, termasuk yang bertugas menjaga ketertiban.

    Selain itu, OC juga mendapat dukungan dari jajaran PWI Bekasi Raya. Menurut Marthen, Ketua PWI Bekasi Raya Ade Mukhsin mengerahkan ratusan anggotanya berjaga di gerbang luar BPPTIK Komdigi, Cikarang.

    Kongres Persatuan PWI 2025 juga terselenggara dengan baik berkat partisipasi mitra strategis. Dalam hal ini, OC mengucapkan terima kasih kepada Triputra Group, Djarum Foundation, PT Bank Central Asia, Tbk, Danone Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Harita Nickel, Nestlé, PT Pupuk Indonesia (Persero), dan Diskominfo DKI Jakarta

    “Terima kasih telah membantu kami dengan menjadi sponsor dan mitra kongres,” kata Marthen.

    Kongres PWI Persatuan 2025 menghasilkan keputusan penting bagi organisasi pers terbesar sekaligus tertua di Indonesia ini.

    Kongres secara demokratis memilih Akhmad Munir sebagai Ketua Umum PWI Pusat dan Atal S. Depari sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI untuk masa bakti 2025–2030.

    “Keduanya diharapkan dapat membawa PWI merajut masa depan yang lebih baik, solid, dan profesional,” tutur Marthen.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DPRD Jateng: Tantangan jurnalis di era digital makin kompleks

    DPRD Jateng: Tantangan jurnalis di era digital makin kompleks

    jurnalis saat ini dituntut tidak hanya menghasilkan konten yang menarik, juga tetap berpegang pada objektivitas, kode etik, serta tanggung jawab publik. Tantangan di era digital bukan hanya soal algoritma media sosial dan persaingan konten, juga damp

    Purwokerto (ANTARA) – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Setya Ari Nugraha menilai tantangan jurnalis di era digital makin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat.

    “Media dan jurnalis adalah mitra strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan. Kolaborasi dan kerja sama yang baik harus terus dijaga, terlebih tantangan era digital semakin kompleks,” katanya dalam diskusi kelompok terpumpun bertema bertema “Jurnalis di Era Digital: Antara Konten, Cuan, dan Tantangan Digital” yang selenggarakan oleh DPRD Jateng dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Banyumas di Purwokerto, Banyumas, Minggu.

    Oleh karena itu, kata dia, kegiatan diskusi tersebut menjadi ruang penting bagi insan pers untuk memperkuat peran dan eksistensinya di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.

    Menurut dia, jurnalis saat ini dituntut tidak hanya menghasilkan konten yang menarik, juga tetap berpegang pada objektivitas, kode etik, serta tanggung jawab publik. Tantangan di era digital bukan hanya soal algoritma media sosial dan persaingan konten, juga dampak polarisasi informasi yang dapat memicu perpecahan di masyarakat.

    “Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi kepada para jurnalis yang terus menjaga profesionalisme sekaligus menyuarakan isu-isu strategis di Jawa Tengah, khususnya di wilayah selatan yang masih menghadapi berbagai persoalan pembangunan dan kemiskinan,” kata Setya Ari.

    Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Banyumas Lilik Darmawan mengharapkan diskusi tersebut dapat memperkuat kapasitas jurnalis lokal agar tetap adaptif terhadap perubahan zaman.

    “Jurnalisme tetap relevan di era digital, meskipun mengalami transformasi. Tantangannya adalah bagaimana menjaga kredibilitas, menguasai multimedia, hingga membangun kedekatan dengan audiens,” katanya.

    Diskusi yang melibatkan anggota PWI Kabupaten Banyumas dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Koordinator Daerah Banyumas Raya itu juga menghadirkan narasumber lain, yakni Selastio Fadli selaku Pendiri dan Direktur Lintang Academy –sebuah lembaga yang pendidikan di Kabupaten Banyumas, yang mengajarkan teknologi informatika secara gratis kepada masyarakat.

    Dalam paparannya, Fadli menjelaskan berbagai perkembangan teknologi informatika maupun penggunaan akal imitasi (Artificial Intelligence/AI) yang dinilai sebagai salah satu tantangan tersendiri bagi media daring.

    Menurut dia, akal imitasi menjadikan masyarakat malas membaca berita langsung dari sumbernya karena cukup memerintahkan aplikasi AI untuk mencarikan berita yang diinginkan tanpa harus membuka laman media daring dan selanjutnya diperdengarkan.

    Dengan demikian, kata dia, penggunaan AI tidak akan menambah jumlah kunjungan pembaca media daring. “Bagi teman-teman jurnalis yang ingin mempelajari teknologi informatika, kami siap membantu,” kata Fadli.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.