Xcloud.id

Organisasi: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

  • BSKDN ajak pemda perluas inovasi di luar pendidikan dan kesehatan

    BSKDN ajak pemda perluas inovasi di luar pendidikan dan kesehatan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan memperluas cakupan inovasi di luar sektor pendidikan dan kesehatan.

    Hal ini disampaikan Yusharto dalam kunjungan koordinasi inovasi daerah di Kabupaten Bangkalan, Rabu.

    Ia mengatakan saat ini inovasi di Bangkalan masih terkonsentrasi pada dua urusan tersebut. Padahal, inovasi seharusnya berkembang secara merata di seluruh sektor pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.

    “Bapak Bupati (Bangkalan) mohon arahan itu kepada para pemimpin OPD (Organisasi Perangkat Daerah) karena OPD yang melaksanakan inovasi ini masih terbatas, baru di pendidikan dan kesehatan, bidang-bidang lainnya masih sangat kurang,” kata Yusharto dalam keterangannya di Jakarta.

    Yusharto menambahkan, berdasarkan laporan 2024 Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan performa dengan predikat sangat inovatif.

    Kendati demikian, berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk memperkuat kematangan inovasi, di antaranya variabel SPD (institusi), serta output pengetahuan, teknologi, dan kecanggihan produk.

    Kedua aspek tersebut berperan penting dalam memastikan keberlanjutan dan dampak inovasi terhadap pembangunan daerah.

    “Kita sudah lihat data inovasi Kabupaten Bangkalan, terimakasih sudah melaporkan 305 inovasi di tahun 2024 dan sudah masuk sebagai daerah yang sangat inovatif. Mudah-mudahan dibawa kepemimpinan Bapak Bupati, tahun ini akan melampaui prestasi di tahun 2024,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Yusharto juga menyoroti pentingnya branding inovasi daerah yang memperhatikan nilai kepatutan sosial dan kearifan lokal. Dia menjelaskan, satu nama inovasi mungkin bisa diterima di Bangkalan, tetapi ketika direplikasi di daerah lain, bisa jadi melanggar norma sosial setempat.

    Karena itu, inovasi perlu dikembangkan melalui kolaborasi lintas wilayah agar nilai dan maknanya tetap sesuai.

    “Untuk itu, saran kami, kita berpikir, kita berdiskusi, gunanya punya partner agar pilihan-pilihan inovasi mulai dari jenis sampai penamaannya itu terlindungi dari ketidakpatutan,” tambahnya.

    Selain memperluas cakupan inovasi, Yusharto juga mengingatkan pentingnya sosialisasi hasil inovasi agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas.

    Berdasarkan hasil monitoring, sekitar 30 persen inovasi di Bangkalan belum tersosialisasi dengan baik. Untuk itu, dirinya mendorong kolaborasi antara OPD serta organisasi media seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk memperkuat publikasi inovasi.

    “Kami berharap PWI atau kelompoknya di bawah arahan dari Dinas Kominfo ini akan bekerja lebih keras lagi, sehingga yang masih panjang merahnya itu (hasil monitoring) ada 30 persen itu dapat tersosialisasi dengan lebih baik lagi,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Umum PWI Akhmad Munir Dianugerahi Lencana Kehormatan dari Gubernur Jatim

    Ketua Umum PWI Akhmad Munir Dianugerahi Lencana Kehormatan dari Gubernur Jatim

    Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menerima Lencana Kehormatan Provinsi Jawa Timur “Jer Basuki Mawa Beya” dari Gubernur Jawa Timur. Penghargaan tersebut diserahkan pada puncak peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (12/10/2025).

    Penghargaan bergengsi ini diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan prestasi luar biasa Akhmad Munir dalam memajukan dunia pers nasional, serta kontribusinya dalam pembangunan komunikasi publik dan penguatan nilai-nilai kebangsaan, khususnya di Jawa Timur.

    “Lencana Jer Basuki Mawa Beya merupakan penghormatan bagi tokoh yang telah memberi sumbangsih besar bagi Jawa Timur, baik dalam bidang sosial, budaya, maupun komunikasi publik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menilai Bapak Akhmad Munir sebagai figur pers nasional yang turut mengharumkan nama daerah,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, mewakili Gubernur Jawa Timur.

    Dalam kesempatan itu, Akhmad Munir yang akrab disapa Cak Munir menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    “Penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh insan pers Indonesia yang terus berjuang menjaga marwah jurnalistik yang profesional dan berintegritas. Jawa Timur selalu menjadi tanah yang subur bagi lahirnya jurnalis tangguh dan idealis,” ungkap Cak Munir.

    Ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi pengingat pentingnya peran pers dalam membangun masyarakat yang cerdas dan berdaya kritis.

  • Tak Pernah Batasi Akses Liputan Media, Kapolres Mojokerto: Jurnalis Adalah Mitra Kami

    Tak Pernah Batasi Akses Liputan Media, Kapolres Mojokerto: Jurnalis Adalah Mitra Kami

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kapolres Mojokerto, AKBP Ihram Kustarto, akhirnya angkat bicara terkait sorotan dari kalangan jurnalis mengenai dugaan pembatasan akses liputan pada salah satu kegiatan yang digelar Polda Jatim beberapa hari lalu.

    Kapolres menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membatasi apalagi melarang kegiatan peliputan oleh awak media di wilayah hukum Polres Mojokerto.

    Dugaan pembatasan akses media tersebut terjadi saat acara Peresmian Gudang Ketahanan Pangan dan Penanaman Jagung Serentak Kuartal III dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan Tahun 2025, pada Rabu (8/10/2025) kemarin. Acara tersebut digelar di Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto.

    “Selama saya menjabat di Polres Mojokerto, saya tidak pernah membatasi, bahkan melarang rekan-rekan jurnalis untuk meliput rilis maupun kegiatan apa pun yang digelar Polres Mojokerto. Teman-teman media adalah mitra kami,” tegas AKBP Ihram Kustarto, Jumat (8/10/2025).

    Kapolres Ihram menegaskan bahwa media merupakan mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi dan menjaga keterbukaan publik. Ia memastikan tidak ada kebijakan di Polres Mojokerto yang membatasi kinerja wartawan. Namun, bila ada tindakan anggota yang justru melarang atau membatasi kerja wartawan, pihaknya akan menindak tegas.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto, Aminuddin Ilham, menyampaikan apresiasinya terhadap sikap terbuka Kapolres Mojokerto.

    “Kami menyambut baik dan mendukung langkah tegas Kapolres Mojokerto. Kami berharap kejadian ini hanya merupakan miskomunikasi dan tidak terulang kembali,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan insan pers dalam menyampaikan informasi yang akurat dan membangun kepada masyarakat.

    Dengan adanya pernyataan resmi dari Kapolres Mojokerto ini, diharapkan hubungan kemitraan antara kepolisian dan media tetap terjalin harmonis dalam semangat transparansi serta profesionalisme.

    Sebelumnya, PWI Mojokerto menyoroti adanya dugaan pembatasan akses peliputan media saat kegiatan Peresmian Gudang Ketahanan Pangan dan Penanaman Jagung Serentak Kuartal III dalam rangka mendukung Swasembada Pangan Tahun 2025 yang digelar Polda Jawa Timur di Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. [tin/kun]

  • PWI Mojokerto Soroti Pembatasan Liputan Media saat Kegiatan Polda Jatim

    PWI Mojokerto Soroti Pembatasan Liputan Media saat Kegiatan Polda Jatim

    Mojokerto (beritajatim.com) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto menyoroti adanya pembatasan akses bagi media saat kegiatan Peresmian Gudang Ketahanan Pangan dan Penanaman Jagung Serentak Kuartal III dalam rangka mendukung Swasembada Pangan Tahun 2025 yang digelar Polda Jawa Timur di Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto.

    Ketua PWI Mojokerto Aminuddin Ilham menyatakan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Ia menilai tindakan pembatasan terhadap jurnalis mencederai prinsip keterbukaan informasi publik dan bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    “Kami sangat menyayangkan adanya pembatasan akses bagi media. Kegiatan itu bersifat publik dan penting diketahui masyarakat,” ujar Aminuddin dalam konferensi pers didampingi Sekretaris PWI Mojokerto Arif Rahman dan Penasehat PWI Mojokerto Diak Eko Prawoto, Rabu (8/10/2025).

    Sejumlah wartawan televisi swasta juga mengungkapkan bahwa pembatasan dilakukan atas instruksi dari pihak Polda Jatim. Mereka mengaku terkejut karena selama ini hubungan antara PWI Mojokerto dan jajaran kepolisian terjalin baik.

    “Selama ini kami bermitra dengan baik. Karena itu kami kaget ketika rekan-rekan media tidak diperbolehkan meliput oleh petugas yang berjaga. Pagi, saya juga sudah izin ke Humas Polres Mojokerto dan dipersilahkan, tapi saat sampai di lokasi kami dilarang masuk ke tenda peresmian,” ungkap salah satu wartawan.

    Larangan juga terjadi saat proses penanaman jagung di area persawahan utara Gudang Ketahanan Pangan. Beberapa anggota meminta jurnalis tidak mengambil gambar maupun video dengan alasan instruksi dari Polda Jatim. Sebagai gantinya, pihak Humas Polres Mojokerto akan memberikan dokumentasi resmi kegiatan tersebut.

    “Saya berharap kejadian ini menjadi pelajaran bersama agar koordinasi antara media dan aparat tetap terjaga. Media merupakan mitra strategis pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menyebarluaskan informasi publik kepada masyarakat,” tegas Aminuddin.

    Menanggapi hal itu, Kasi Humas Polres Mojokerto Iptu Suryanto membantah adanya instruksi pembatasan media. Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh kesalahpahaman di lapangan.

    “Tidak ada perintah untuk melarang media meliput kegiatan tersebut. Hanya terjadi miss communication saja,” jelasnya.

    Sebagai informasi, proyek pembangunan Gudang Ketahanan Pangan Polda Jatim di Desa Pacing menelan anggaran sebesar Rp11,1 miliar dengan luas lahan 10.500 meter persegi. CV Ruas Bambu ditunjuk sebagai kontraktor pelaksana dengan pengawasan manajemen konstruksi dari PT Elemen 33. Dua unit gudang berkapasitas masing-masing 1.000 ton tersebut ditargetkan rampung dalam 90 hari kalender dan dilengkapi fasilitas kantor operasional, mushola, serta dua pos jaga. [tin/beq]

  • Gubernur Ahmad Luthfi Ungkap Peran Penting Pers dalam Pemerintahannya 

    Gubernur Ahmad Luthfi Ungkap Peran Penting Pers dalam Pemerintahannya 

    Liputan6.com, Surakarta – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya peran pers dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia menilai, keberadaan media bukan hanya sebagai penyampai informasi dan edukasi bagi publik, tetapi juga berfungsi sebagai mitra kritis yang memberi saran dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

    “Insan pers kami gandeng untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat, serta kritik konstruktif,” ujar Luthfi saat menghadiri Malam Silaturasa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Taman Balekambang, Kota Surakarta, Sabtu (4/10/2025) malam.

    Pemerintahan Kolaboratif Gandeng Insan Pers 

    Luthfi menuturkan, sejak awal ia menjalankan konsep collaborative government, yaitu pemerintahan yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari elemen pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, hingga insan pers.

    Menurutnya, kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Jawa Tengah karena setiap pihak memiliki peran yang saling melengkapi.

    “Pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Kebebasan pers terkait hak untuk mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi telah dijamin secara konstitusional dan diatur oleh Undang-undang di Indonesia,” jelasnya.

    Ia menambahkan, media memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui insan pers, kata Luthfi, berbagai program dan kebijakan pemerintah dapat tersampaikan secara lebih luas dan mudah dipahami oleh publik.

    “Melalui insan pers pula, pemerintah bisa menyampaikan program, kebijakan, serta edukasi kepada masyarakat,” imbuhnya.

    Apresiasi untuk PWI Pusat 

    Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Luthfi juga memberikan ucapan selamat kepada pengurus PWI Pusat periode 2025–2030 yang baru saja dikukuhkan. Ia berharap kepengurusan baru ini mampu menjalankan amanah dengan baik serta memperkuat peran jurnalis dalam mencerdaskan bangsa.

    Sementara itu, Ketua PWI Pusat Akhmad Munir menjelaskan, kegiatan Malam Silaturasa menjadi bagian dari rangkaian pengukuhan pengurus baru PWI. Kota Surakarta dipilih sebagai lokasi acara karena memiliki nilai historis tersendiri bagi organisasi wartawan tertua di Indonesia itu.

    “Pengukuhan ini dilakukan di Monumen Pers Nasional. PWI lahir di kota ini, kita ingin napak tilas sejarah lahirnya PWI dengan semangat persatuan dan perjuangan. Apalagi hampir dua tahun terakhir PWI terbelah,” ujar Munir.

    Dukung Pembangunan dan Cerdaskan Bangsa 

    Akhmad Munir juga menekankan pentingnya peran jurnalis dalam memperkuat semangat kebersamaan, sekaligus berkontribusi nyata terhadap pembangunan nasional. Ia berterima kasih atas dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta yang turut memfasilitasi kegiatan tersebut.

    “Terima kasih atas perhatian dari Pemprov Jateng dan Pemkot Surakarta yang membawa semangat bagi kami. PWI mendukung Gubernur Jateng dalam pembangunan di Jateng,” pungkasnya.

  • Menkomdigi Meutya Hafid: Tantangan Pers di Era Digitalisasi Tidak Mudah Regional 4 Oktober 2025

    Menkomdigi Meutya Hafid: Tantangan Pers di Era Digitalisasi Tidak Mudah Regional 4 Oktober 2025

    Menkomdigi Meutya Hafid: Tantangan Pers di Era Digitalisasi Tidak Mudah
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Viada Hafid, berharap pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025-2030 melahirkan terobosan dan inovasi dalam menghadapi tantangan pers di era digitalisasi.
    Pernyataan itu disampaikan Meutya saat menghadiri pengukuhan pengurus PWI Pusat periode 2025-2030 di Monumen Pers Nasional di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (4/10/2025).
    “Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi PWI yang makin tidak hanya bersatu, tapi juga transformatif dan membuat langkah-langkah baru. Karena memang tantangan pers di era digitalisasi juga tidak mudah, seperti yang kita harapkan banyak lahir inovasi-inovasi dari PWI yang baru saja dikukuhkan,” kata Meutya.
    Meutya menceritakan, Monumen Pers Nasional adalah simbol perjalanan panjang bangsa Indonesia.
    Di tempat bersejarah ini, katanya, PWI dilahirkan.
    “Ini kan bersejarah sekali. Makanya kita pilih Kota Solo dan Monumen Pers karena dulunya memang dilahirkan di sini PWI dan kembali ke sini,” ungkap dia.
    “Dari sini lahir peristiwa bersejarah denyut kebangsaan yang membuat PWI sejak dilahirkan di tempat ini menjadi bagian dari garda terdepan menjaga memori kolektif bangsa sekaligus mengawal demokrasi,” sambung Meutya.
    Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, mengatakan alasan Monumen Pers menjadi tempat pengukuhan pengurus PWI Pusat merupakan hasil diskusi dengan Menkomdigi.
    “Permintaan pengukuhan pengurus PWI ini di Kota Surakarta dan tepatnya di Monumen Pers ini adalah permintaan dari Ibu Meutya Hafid,” katanya.
    Akhmad menambahkan, Monumen Pers memiliki spirit persatuan dan perjuangan untuk mengakhiri dualisme.
    “Kami sadar bahwa sebelum kongres, persatuan PWI terbelah. PWI terbelah dan semuanya berada dalam titik nadir tentang eksistensi organisasi,” katanya.
    Menurut dia, dualisme membuat PWI mengalami stagnasi kegiatan selama hampir dua tahun.
    “Hampir semua PWI di seluruh Indonesia dan kabupaten/kota menjadi lumpuh,” ungkap dia.
    “Oleh karena itu, kami berharap dengan semangat spirit perjuangan kita semua, kita mengembalikan marwah PWI dan masyarakat pers Indonesia,” sambung Akhmad.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri Komdigi sebut PWI dibutuhkan bangsa dan negara

    Menteri Komdigi sebut PWI dibutuhkan bangsa dan negara

    Solo (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dibutuhkan oleh bangsa dan negara.

    “Persatuan PWI makin relevan karena kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak perusahaan pers yang sulit bertahan, artinya PWI menjadi makin relevan, makin dibutuhkan, maka persatuan PWI tidak hanya dibutuhkan oleh insan pers, tetapi juga oleh bangsa dan negara,” kata Meutya pada acara Pengukuhan Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030 di Monumen Pers Nasional Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu.

    Ia mengatakan tantangan digitalisasi termasuk juga AI akan menyulitkan masyarakat melihat mana berita betul dan mana berita hoaks.

    “Kami dari pemerintah selalu menyampaikan di forum apapun, mari kembali bersandar pada karya yang patuh pada etika jurnalistik di tengah tantangan-tantangan yang berat. Itu (etika jurnalistik) ada pada media mainstream, media konvensional yang telah menjaga bangsa ini, sejak bangsa ini lahir sampai sekarang, tanpa mengecilkan media sosial yang sepuluh terakhir berkembang pesat,” katanya.

    Ia juga mengajak insan pers untuk mengingat jejak para pendahulu yang memberitakan kemerdekaan Bangsa Indonesia.

    “Yang memberitakan bangsa ini baik di dalam negeri maupun mancanegara, dan catatan itu tidak dimiliki oleh media sosial. Oleh karena itu, kombinasi keduanya menjadi penting, tidak boleh satu melampaui yang lain, keduanya harus berjalan beriringan dengan baik,” katanya.

    Ia mengatakan dalam kerangka perjalanan antara media sosial dan media mainstream yang sudah ada sejak bangsa ini lahir, pemerintah wajib membuat regulasi yang memudahkan dan memuat aspirasi harapan PWI, salah satunya Perpres Publisher Rights.

    “Waktu itu kami masih di Komisi 1 (DPR RI), saat itu Pak Jokowi saat Hari Pers Nasional menyampaikan ini harus jadi. Silahkan teman-teman wartawan menggodok, saat itu agak lama karena banyak pemikiran baik. Sampai kemudian kami menerima satu draf yang ditandatangani Presiden Jokowi pada saat itu,” katanya.

    “Pada pemerintahan Presiden Prabowo ini dikukuhkan, komite dibentuk. Kemudian kami undang platform untuk mau patuh. Ada satu platform, Google yang membantu ekosistem media yang sudah ada, ketika mengambil karya produk jurnalistik mereka wajib memberikan kompensasi,” katanya menambahkan.

    Ia berharap langkah ini membantu ekosistem media yang sudah ada. Dengan demikian, media sosial dan media mainstream dapat bersanding sama kuat.

    Sementara itu, terkait dengan pengukuhan pengurus PWI pusat ini, dikatakannya, merupakan momentum kebangkitan baru. Ia mengatakan PWI harus jadi rumah yang aman dan produktif bagi para anggotanya agar menghasilkan karya yang kredibel, independen, dan penuh integritas.

    Ia berharap pengukuhan ini bukan hanya seremonial tetapi juga menjadi kesempatan untuk menegaskan kembali arti penting pers sebagai cahaya penguat persatuan bangsa.

    Ia juga meminta kerja sama PWI dengan pemerintah pusat yang sudah berjalan harus dibarengi dengan upaya yang sama antara PWI daerah dengan pemerintah daerah.

    “Oleh karena itu, kami mohon masing-masing pengurus daerah bisa berkomunikasi dengan pemda. Kami juga akan sampaikan ke Kadis Kominfo bahwa pemda wajib bekerja sama dengan PWI di seluruh Indonesia. Pemerintah harus mendukung PWI dan ekosistem media tanah air,” katanya.

    Pewarta: Teguh Imam Wibowo/Aris Wasita
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengurus baru PWI Pusat komitmen perkuat ekosistem pers nasional

    Pengurus baru PWI Pusat komitmen perkuat ekosistem pers nasional

    Solo (ANTARA) – Pengurus baru Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat masa bakti 2025-2030 berkomitmen memperkuat ekosistem pers nasional.

    Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir pada acara Pengukuhan Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030 di Monumen Pers Nasional Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu, mengatakan PWI bersama dengan mitra kerja termasuk juga pemerintah akan menguatkan ekosistem pers nasional agar sehat, kuat, dan berkualitas.

    “Kuat dalam ekonominya, perusahaan pers besar, kecil, menengah hidup, produk pers sehat dan berkualitas. dan publik dapat informasi yang sehat,” katanya.

    Munir juga ingin meningkatkan kemampuan digitalisasi para anggota PWI.

    “Dengan adanya AI (kecerdasan buatan), disrupsi media, kami ingin teman-teman makin akrab dengan itu, termasuk di kelembagaan PWI-nya. Kami juga akan mendorong kemajuan organisasi dengan digitalisasi yang maju,” katanya.

    Mengenai pengukuhan pengurus PWI yang diselenggarakan di Kota Solo, Munir mengatakan hal itu tidak lepas dari keinginan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

    “Karena Ibu Meutya Hafid sadar betul karena beliau juga darahnya wartawan sehingga sangat menjiwai sebuah aura yang harus disatukan. Kami sadar bahwa sebelum kongres persatuan, PWI terbelah dan semuanya berada dalam titik nadir tentang eksistensi organisasi,” kata Direktur Utama Perum LKBN ANTARA itu.

    Oleh karena itu, kata Munir, dengan tergelarnya kongres persatuan dan dengan tersusunnya pengurus kabinet persatuan ini, diharapkan semangat persatuan dan perjuangan dari para senior pers yang melahirkan PWI di Monumen Pers Nasional bisa menjadi roh bagi insan pers Indonesia.

    “Persatuan adalah kata kunci bagi kita semua, karena kami mengalami sebuah stagnasi kegiatan selama hampir dua tahun. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan para stakeholder saat itu kebingungan, apa yang harus dilakukan ketika kita berhadapan dengan masyarakat pers. Hampir semua ke PWI di seluruh kabupaten kota menjadi lumpuh,” katanya.

    Oleh karena itu, ia berharap semangat persatuan dan perjuangan tersebut dapat mengembalikan marwah PWI.

    “Sekarang informasi itu bercampur-baur. Pemerintah ingin mengajak masyarakat, publik untuk makan informasi yang sehat dan bergizi. Inilah tugas kita bahwa pers Indonesia, PWI bisa menjadikan informasi yang sehat dan bergizi,” katanya.

    Ia juga berharap pemerintah bersama dengan PWI mampu memastikan komunikasi informasi sampai ke masyarakat dengan baik.

    “Dengan begitu masyarakat sehat, pers sehat, pers kuat, dan berkualitas,” katanya.

    Pewarta: Teguh Imam Wibowo/Aris Wasita
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Politik, dari Istana cabut ID pers liputan hingga soal MBG

    Politik, dari Istana cabut ID pers liputan hingga soal MBG

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa di bidang politik terjadi di sepanjang Minggu (29/9), dari mulai pencabutan ID pers oleh Biro Pers Istana Negara hingga arahan Presiden Prabowo Subianto tentang Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Berikut rangkuman berita politik dari ANTARA

    1. Mensesneg minta Biro Pers cari jalan keluar soal pencabutan ID liputan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menyampaikan kepada Biro Pers Sekretariat Presiden untuk mencari jalan keluar terkait keputusan mencabut kartu identitas pers untuk peliputan di Istana milik jurnalis CNN Indonesia pada Sabtu (27/9).

    Pernyataan Pras, sapaan akrabnya, itu berkaitan dengan pencabutan kartu identitas pers milik jurnalis CNN Indonesia bernama Diana Valencia, yang diduga mengajukan pertanyaan di luar konteks saat Presiden Prabowo Subianto kembali dari lawatan kenegaraan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (27/9).

    Baca di sini

    2. Dewan Pers minta Istana pulihkan akses liputan wartawan CNN Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pers meminta Istana atau Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk memulihkan akses liputan seorang wartawan CNN Indonesia.

    “Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan, sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” ujar Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Baca di sini

    3. PWI Pusat dorong BPMI Setpres klarifikasi pencabutan kartu liputan

    Jakarta (ANTARA) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk memberikan klarifikasi mengenai pencabutan kartu liputan istana yang dialami seorang wartawan CNN Indonesia.

    Selain itu, PWI Pusat mendorong BPMI Setpres untuk membuka ruang dialog dengan insan pers setelah kejadian tersebut.

    Baca di sini

    4. Rommy tegaskan Agus Suparmanto terpilih jadi Ketum PPP 2025–2030

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Tim Formatur sekaligus mantan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy menegaskan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terpilih menjadi Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

    “Kami perlu menegaskan Muktamar ke-10 PPP tahun 2025 telah usai, dan telah terpilih Agus Suparmanto bersama 12 orang formatur yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah PPP seluruh Indonesia yang akan mulai bekerja mulai malam ini,” ujar Rommy di kawasan Ancol, Jakarta, Minggu.

    Baca di sini

    5. Prabowo langsung beri arahan teknis dan detail soal MBG ke SPPG

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto langsung memberikan arahan-arahan yang bersifat teknis dan detail kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) setelah adanya insiden keracunan makan bergizi gratis (MBG) yang jumlah penerima terdampak mencapai 5.000 lebih anak-anak.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, saat ditemui di sekitar kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu malam, menjelaskan rapat mengenai MBG langsung digelar oleh Presiden Prabowo pada Sabtu (27/9) malam beberapa jam setelah Presiden tiba di Jakarta.

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PWI Pusat dorong BPMI Setpres klarifikasi pencabutan kartu liputan

    PWI Pusat dorong BPMI Setpres klarifikasi pencabutan kartu liputan

    Jakarta (ANTARA) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) untuk memberikan klarifikasi mengenai pencabutan kartu liputan istana yang dialami seorang wartawan CNN Indonesia.

    Selain itu, PWI Pusat mendorong BPMI Setpres untuk membuka ruang dialog dengan insan pers setelah kejadian tersebut.

    “Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” kata Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyatakan sikap organisasinya terhadap peristiwa tersebut seperti tertulis dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Lebih lanjut Munir mengatakan pencabutan kartu liputan istana milik wartawan CNN Indonesia TV karena alasan pertanyaan yang diajukannya di luar agenda Presiden tidak dapat dibenarkan.

    Menurut dia, tindakan tersebut merupakan bentuk menghalangi tugas jurnalistik, serta membatasi hak publik untuk memperoleh informasi.

    Ia juga memandang tindakan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers, serta bertentangan dengan amanat konstitusi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    “Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemudian Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran,” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyebutkan setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dikenai pidana penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan PWI Pusat prihatin terhadap peristiwa tersebut.

    Sebelumnya, seorang wartawan CNN Indonesia TV dalam sesi wawancara cegat bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis

    “Soal Makan Bergizi Gratis ada instruksi khusus ngak, Pak?” tanya wartawan tersebut kepada Presiden Prabowo di Pangkalan Udara TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9).

    Presiden Prabowo lantas menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Setelah itu, beredar tangkapan layar wartawan tersebut di media sosial, yang mengatakan dirinya sudah bukan wartawan istana karena kartu liputan istana miliknya sudah diambil BPMI Setpres.

    Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, membenarkan BPMI Setpres telah mengambil kembali kartu liputan istana milik wartawannya.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.