Xcloud.id

Organisasi: Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

  • Pemkot dan DPRD Kota Bogor Beberkan Capaian Kinjerja di 2024

    Pemkot dan DPRD Kota Bogor Beberkan Capaian Kinjerja di 2024

    JABAR EKSPRES – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor kembali menggelar Program Obrolan Penting, Mencari Solusi dan Cerita Inspirasi (Open MiC) di markasnya, Selasa (1/1/2025).

    Ketua PWI Kota Bogor Herman Indrabudi mengatakan program tersebut diselenggarakan untuk mengekspos kinerja yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Bogor maupun DPRD Kota Bogor sepanjang tahun 2024.

    “Kami harap dengan digelarnya Open MiC ini, masyarakat bisa mengetahui kinerja dan kebijakan yang dijalankan Pemkot dan DPRD Kota Bogor,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Open MiC diisi oleh Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari dan Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil sebagai pemateri.

    BACA JUGA:Tertinggi dalam 10 Tahun Terakhir, Layanan Pertanahan Tahun 2024 Capai 8 Juta Berkas dan Hasilkan PNBP Rp2,9 Triliun

    Serta diikuti oleh Kepala Bapperida, perwakilan BUMD, Kadin Kota Bogor, hingga Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri, Safrudin Bima dan Desy Yanthi Utami, Ketua KNPI Kota Bogor Rivaldo Surya dan Ketua Karang Taruna Kota Bogor Asep Nazarullah atau Kevin.

    Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari mengapresiasi inisiasi program Open MiC yang digagas PWI Kota Bogor. Menurutnya, komunikasi dengan media jurnalistik amat penting untuk mempublikasikan kinerja yang telah dicurahkan.

    “Meski saat ini setiap orang bisa membangun media sosial sendiri, tetap saja tidak dapat mengalahkan media jurnalistik yang fundamental dan lebih terjaga grassrootnya. Saya selalu sampaikan pada jajaran untuk jangan parno apalagi mrnjauhi media karena nanti justru akan miskomunikasi,” ucapnya.

    Terkait pembangunan di Kota Bogor, Hery menerangkan banyak capaian-capaian yang sudah terealisasi dan diwujudkan. Seperti penambahan pembangunan 2 SMP Negeri dan penuntasan sekolah satu atap, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor yang terealisasi di angka 98 persen, dan lain sebagainya.

    BACA JUGA:Optimisasi Pelaksanaan Proyek Tahun 2025: Pemkot Bogor Mulai Laksanakan Tender Dini

    “Tentunya berbagai keberhasilan yang sudah tercapai dan diwujudkan di tahun 2024, merupakan kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai pihak, bersama DPRD Kota Bogor dan juga didukung oleh peranan media yang selalu menginformasikan ke publik berbagai pembangunan Kota Bogor,” jelasnya.

  • Selama 2024, Jumlah Angkot di Kota Bogor Berkurang 564 Unit, Ini Kata Kadishub!

    Selama 2024, Jumlah Angkot di Kota Bogor Berkurang 564 Unit, Ini Kata Kadishub!

    JABAR EKSPRES – Operasional ratusan Angkutan Perkotaan atau Angkot di Kota Bogor berhasil di stop oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor sepanjang 2024.

    Hal itu disampaikan Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra dalam forum diskusi bersama jurnalis di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor pada Senin, 30 Desember 2024.

    Tercatat, per awal tahun 2024 lalu, jumlah angkot di Kota Bogor ada sebanyak 3.400 unit, dan hingga akhir Desember 2024 ini tersisa 2.836 unit angkot.

    “Jadi sepanjang tahun 2024 ini, kami sudah mengurangi sebanyak 564 unit angkot di Kota Bogor,” ungkap Marse dalam forum diskusi.

    Jumlah itu disebut juga telah melebihi target dari yang ditetapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor hingga akhir tahun ini yakni, sebesar 2.900 unit angkot.

    Marse menegaskan, bahwa ikhtiar dalam pengurangan angkot di Kota Bogor akan terus dilakukan.

    Sebab, sambung dia, kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2023 yang berisikan reduksi, konversi dan usia teknis kendaraan.

    “Berdasarkan Perda, usia kendaraan itu maksimal 20 tahun. Tapi setiap kendaraan itu beda-beda,” tuturnya.

    Marse mengaku, bahwa kini pihaknya sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk terus mengurangi jumlah angkot di 2025 mendatang.

    Ia juga mengungkapkan, bahwa saat ini idealnya satu trayek diisi oleh 60 hingga 100 unit angkot. Namun faktanya, di satu trayek bisa melebihi angka tersebut.

    “Saat ini lebih dari kouta tersebut. Strateginya kita reduksi 2:1 atau kita rerouting trayek baru, jalur baru untuk memecah konsentrasi satu titik,” terang Marse.

    Melalui kolaborasi bersama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor, Dishub janji akan terus merumuskan polemik penanganan angkot di Kota Bogor.

    “Kami sudah sepakat untuk melakukan penataan angkot dengan berbagai macam strategi yang lebih baik, untuk mengurangi kemacetan,” tukas Marse. (YUD)

  • Kejari Jakbar dan PWI Bangun Sinergitas untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum – Halaman all

    Kejari Jakbar dan PWI Bangun Sinergitas untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com Eko Sutriyanto 

    TRIBUNNEWS.COM. JAKARTA – Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Hendri Antoro menegaskan pentingnya membangun hubungan yang baik antara lembaga kejaksaan dan insan pers khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

    Hal ini dikatakan Hendri saat menerima audiensi dari tiga Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat, Jumat (20/12/2024).

    Tiga Ketua Pokja yang hadir dalam audiensi tersebut antara lain Ketua Pokja PWI Pengadilan dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Mukhlisin, Ketua Pokja PWI Wali Kota Jakarta Barat, Noto Prayitno, serta Ketua Pokja PWI Polres Metro Jakarta Barat, Teuku Faisal.

    “Kami dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mendukung program-program yang dijalankan oleh insan pers dalam memberikan informasi yang edukatif kepada masyarakat.” kata Hendri melalui keterangan tertulis, Jumat.

    Kerja sama ini., kata dia  sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat kelembagaan negara.

    Hendri Antoro dalam audiensi yang berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban menyatakan., siap memperkuat sinergitas antara insan pers dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

    “Kami siap mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh PWI rangka menyampaikan informasi yang benar dan mendidik kepada masyarakat,” katanya.

    Ketua Pokja PWI Pengadilan dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Mukhlisin menegaskan  audiensi  wujud komitmen PWI dalam memperkuat kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga hukum.

    “Kami dari tiga Pokja PWI Jakarta Barat berkomitmen untuk bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dalam meningkatkan kesadaran hukum di wilayah Jakarta Barat. Kami berharap sinergi ini dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat,” kata Mukhlisin.

    Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memastikan bahwa sinergitas antara PWI dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik dan transparansi, terutama dalam hal informasi hukum.

    “Dengan adanya sinergi ini, diharapkan akan tercipta hubungan yang lebih harmonis antara lembaga pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, serta meningkatkan pemahaman hukum di kalangan warga Jakarta Barat,” kata Mukhlisin.

  • Wartawan JTV Terpilih Sebagai Ketua PWI Mojokerto Periode 2024-2027

    Wartawan JTV Terpilih Sebagai Ketua PWI Mojokerto Periode 2024-2027

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wartawan JTV terpilih sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto untuk periode 2024-2027. Aminuddin Ilham mendapatkan 16 suara dari 27 suara sah anggota PWI Mojokerto yang berhasil menyalurkan hak suararanya dalam Konferensi Cabang (Konfercab) PWI Mojokerto ke V.

    Konfercab PWI Mojokerto berlangsung di Gedung Maja Bharama Wastra, Sentra
    Industri Kecil Menengah (IKM) Batik, Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Terpilihnya Amin (sapaan akrab, red) menandai semangat baru dalam mendukung profesionalisme dan independensi wartawan di wilayah Mojokerto Raya.

    Dalam proses pemilihan tersebut, Amin berhasil meraih suara mayoritas yakni 16 suara, mengungguli kandidat lainnya Moh Chariris. Wartawan Radar Mojokerto ini hanya meraih 11 suara. Dengan kemenangan ini, artinya Aminuddin akan memimpin PWI Mojokerto dalam tiga tahun kedepan yakni periode 2024-2027.

    Usai pemilihan, di awal sambutan sebagai Ketua PWI Mojokerto, Aminudin menegaskan, jika konfercab bukanlah untuk mencari menang dan kalah, tidak ada yang menang dan yang kalah namun hal ini merupakan kemenangan bersama menuju wartawan profesional dan berintegritas.

    “Ini bukan kemenangan saya sendiri, tapi ini kemenangan anggota PWI Mojokerto Raya. Saya akan berupaya menjaga integritas, mendukung rekan-rekan dalam berkarya dan memajukan PWI Mojokerto sesuai dengan kode etik jurnalistik,” ungkapnya, Selasa (17/12/2024).

    Amin menuturkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan wartawan di Mojokerto. Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam dunia jurnalistik. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan anggota PWI Mojokerto.

    “Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Saya berkomitmen untuk memajukan PWI Mojokerto dan mendukung rekan-rekan wartawan dalam berkarya sesuai kode etik jurnalistik,” katanya.

    Sementara itu, Ketua PWI Jawa Timur, Lutfi Hakim, menyampaikan apresiasi terhadap konferensi yang berjalan demokratis dan berharap kepengurusan baru dapat membawa inovasi dalam kegiatan jurnalistik di Mojokerto. Menurutnya, pemilihan ketua adalah hal yang lumrah atau memang harus dilakukan.

    “PWI itu kan huruf P maknanya Persatuan. Jadi bersatu dalam keadaan apapun. Jangan sampai huruf P itu malah bermakna persekutuan, persekongkolan, bahkan jangan sampai pertengkaran. Huruf P itu sekali lagi artinya persatuan,” tandas Lutfi Hakim.

    Untuk diketahui, pelantikan pengurus PWI periode 2024-2027 akan digelar pada tanggal 23 Desember 2024 mendatang. [tin/kun]

  • KPU Kota Probolinggo dan PWI Gelar Sosialisasi Jelang Pilkada 2024

    KPU Kota Probolinggo dan PWI Gelar Sosialisasi Jelang Pilkada 2024

    Probolinggo (beritajatim.com) – Dua hari menjelang pencoblosan Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Probolinggo bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Probolinggo Raya menggelar sosialisasi bagi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan wartawan. Acara ini berlangsung di Bale Hinggil, Jalan dr. Soetomo, Kota Probolinggo, pada Senin (25/11/2024), dengan tujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak 2024.

    Kepala Dismominfo Kota Probolinggo, Aman Suryaman, menyatakan bahwa anggota KIM memiliki peran penting dalam menyukseskan Pilkada. Salah satu kontribusi mereka adalah menyebarkan konten edukatif terkait Pilkada melalui berbagai platform media, seperti situs web dan media sosial, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

    “Tugas KIM mirip dengan wartawan, yaitu menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, KIM juga diharapkan dapat menangkal kabar bohong atau hoaks dengan cara cek dan ricek di komunitas mereka,” ujar Aman dalam paparannya.

    Ketua PWI Probolinggo Raya, Suyuti, menambahkan bahwa meski media sosial dan media mainstream memiliki perbedaan signifikan dalam verifikasi, keduanya tetap berperan penting. Ia menyoroti dampak media sosial yang besar, terutama dalam menyebarkan informasi selama masa kampanye hingga masa tenang.

    “Media sosial memiliki dampak luar biasa, meskipun dalam masa tenang sekalipun. Namun, saya yakin rekan-rekan media mainstream sudah paham akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengontrol sosial,” kata Suyuti.

    Komisioner KPU Kota Probolinggo, Zainal Abidin, berharap kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Ia mengingatkan pentingnya peran semua pihak untuk mendorong kesuksesan Pilkada 2024.

    “Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini, partisipasi masyarakat di Pilkada 2024 bisa meningkat dibandingkan periode sebelumnya,” ujar Zainal, yang juga Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan.

    Berdasarkan data KPU Kota Probolinggo, daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pilkada 2024 berjumlah 179.416 orang, terdiri atas 91.436 pemilih perempuan dan 87.980 pemilih laki-laki. Pemilih akan tersebar di 328 TPS di 29 kelurahan, dengan fasilitas khusus bagi pemilih disabilitas yang akan didampingi oleh petugas.

    Diketahui, tingkat partisipasi pemilih di Kota Probolinggo pada Pilkada 2018 menurun dibandingkan dengan Pilkada 2013. Pada 2013, partisipasi mencapai 83%, sedangkan pada 2018 turun menjadi 79%. Dengan upaya sosialisasi ini, KPU berharap tren partisipasi dapat meningkat kembali. (ada/but)

  • Jurnalis di Samarinda bedah netralitas pers hadapi pilkada

    Jurnalis di Samarinda bedah netralitas pers hadapi pilkada

    Ketika jurnalis kehilangan netralitasnya, kepercayaan publik akan terkikis.

    Samarinda (ANTARA) – Para jurnalis di Samarinda berhimpun membedah netralitas pers dalam momentum kampanye menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tanggal 27 November 2024.

    Koordinator Komunitas Jurnalis Milenial Samarinda (JMS) Faishal Alwan Yasir di Samarinda, Minggu, menegaskan bahwa jurnalis seharusnya menjadi jembatan antara peristiwa dan masyarakat, bukan terlibat dalam politik praktis.

    “Jurnalis harus menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, dan tidak memihak,” ujar Isal, sapaan karibnya.

    Isal melanjutkan, “Ketika jurnalis kehilangan netralitasnya, kepercayaan publik akan terkikis.”

    Pertanyaan tentang netralitas jurnalis ini kemudian dituangkan melalui diskusi publik bertajuk Netralitas Adalah Kunci, Jurnalis Bukan Juru Kampanye di T-Co Coffee, Jalan Banggeris, Sungai Kunjang.

    Diskusi ini dihadiri oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kaltim Abdurrahman Amin, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMS) Muhammad Sukri, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Samarinda Yuda Almerio, dan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Wiwid Marhaendra.

    Ketua AJI Samarinda Yuda Almerio menekankan bahwa kepentingan perusahaan dengan kepentingan redaksi harus dibedakan sehingga produk pers tidak mencelakakan kode etik dan profesi jurnalis.

    “Jurnalis adalah pewarta yang mencari berita di lapangan dan terikat oleh kode etik jurnalistik serta harus mengedepankan kepentingan publik,” ucapnya.

    Yuda menambahkan bahwa produk jurnalistik haruslah objektif, berbeda dengan perusahaan pers.

    Menurut dia, akan sangat memalukan apabila wartawan bertindak demikian dan membawa kepentingan personal ke dalam profesi jurnalistik.

    Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Timur Abdurrahman Amin mengatakan bahwa kebenaran itu tidak netral dan kebenaran itu berpihak.

    “Wartawan itu manusia yang subjektif, dan dia dituntut untuk membuat karya yang objektif dengan sebaik-baiknya. Meskipun karya jurnalistik, pasti ada sisi subjektifnya,” ungkap Abdurrahman.

    Rahman, yang juga Pemimpin Redaksi Samarinda Pos, memandang penting memosisikan diri secara personal dan profesional.

    “Wartawan ini masuk ke dalam wilayah publik. Secara filosofis, wartawan tidak punya atasan. Atasan wartawan itu adalah kepentingan publik. Kenapa dikatakan sebagai profesi? Karena terikat dengan kebebasan dan kode etik,” jelasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kaltim Wiwid Marhaendra mengemukakan bahwa media yang tidak netral adalah kebijakan dari setiap perusahaan.

    Menurut dia, pemilik perusahaan tidak boleh masuk ke dalam redaksi. Kalau pemilik media menjadi pimpinan redaksi, itu yang akan menjadi kacau dan berpotensi berpihak.

    “Politik redaksi adalah solusi dalam mendesain keberpihakan media. Akan tetapi, sebagai wartawan, yang harus diutamakan adalah netralitasnya,” ucap Wiwid.

    Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kaltim Mohammad Sukri mendorong independensi setiap insan pers.

    Ia mengingatkan bahwa media tidak boleh secara sengaja menyerang pasangan calon lain tanpa data serta fakta dan harus memberikan pemberitaan yang jujur.

    Pewarta: Ahmad Rifandi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mahasiswa dan Puskapol UI gandeng PWI Jaga integritas pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Depok

    Mahasiswa dan Puskapol UI gandeng PWI Jaga integritas pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Depok

    Serangkaian kegiatan bertajuk `Muda Kawal Pilkada 2024` digelar satu bulan sebelum hari pemungutan suara pada Rabu, 27 November 2024. (foto

    Mahasiswa dan Puskapol UI gandeng PWI Jaga integritas pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Depok
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Rabu, 06 November 2024 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – KotaDepok – Mahasiswa Universitas Indonesia (UI), khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), berpartisipasi aktif menyukseskan ajang Pilkada Kota Depok 2024.

    Bersama Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, serangkaian kegiatan bertajuk “Muda Kawal Pilkada 2024” digelar satu bulan sebelum hari pemungutan suara pada Rabu, 27 November 2024.

    Peneliti Puskapol UI, Muhammad Imam, menjelaskan hal itu pada konferensi pers di Sekretariat PWI Kota Depok, Jalan Melati Raya No. 3, Selasa (5/11/2024).  

    Turut hadir dalam jumpa pers Dekan FISIP UI Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto dan perwakilan mahasiswa UI.

    “Project Muda Kawal Pilkada 2024 melibatkan mahasiswa bersama Puskapol UI. Kegiatan ini diinisiasi sepenuhnya oleh mahasiswa FISIP dan kami yang sehari-hari melakukan kajian politik,” ujar Muhammad Imam,  memberi penjelasan via zoom disela-sela tim Puskapol UI memberi pelatihan kepada unsur KPU Jawa Barat di Sukabumi.

    Ditegaskan, rangkaian ajang Muda Kawal Pilkada 2024 digelar dalam semangat upaya kampus turut terlibat aktif dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi.

    Khususnya, menurut Imam, sebagai sumbangsih UI dalam mengawal integritas pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Depok.

    “Tentu kami tidak ingin bila Pilkada berjalan dengan cacat di sana-sini. Harapan kita semua, misalnya, tingkat partisipasi pemilih maksimal. Lebih tinggi dibanding sebelumnya, sesuai target,” ulas Imam lagi.

    Diungkapkan pula, program Muda Kawal Pilkada 2024 terdiri atas kegiatan perlombaan video edukasi bertema “Muda Jaga Suara”, yang disosialisasikan melalui media sosial memakai tagar MudaJagaSuara.

    Kalangan muda di Depok, diharapkan Imam ikut menjaga integritas Pilkada di kota ini. Terutama dalam mengantisipasi terjadinya money politics.

    “Mahasiswa dan Puskapol UI juga menggelar survei aspirasi warga Kota Depok, focus group discussion atau FGD membedah isu kota yang ada di tengah masyarakat, serta puncaknya adalah townhall meeting yang menghadirkan pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota,” papar Imam, salah seorang dosen muda FISIP UI.

    Dekan FISIP UI Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto menegaskan, prinsip pelaksanaan pemilihan umum (pemilu), termasuk Pilkada di dalamnya. 

    “Semua warga negara tanpa kecuali berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Prof. Aji, sapaan akrab Dekan FISIP UI.

    Atas dasar hal tersebut, FISIP UI menggelar beberapa kegiatan yang dijelaskan sebelumnya.

    “Melalui teman-teman pers, saya menggaris bawahi semangat mahasiswa dan segenap peneliti di Puskapol yang diutarakan tadi, untuk turut menjaga integritas pelaksanaan Pilkada agar nantinya terpilih pemimpin terbaik, yang mampu mewujudkan harapan warganya,” papar Dekan FISIP UI.

    Kegiatan mahasiswa dan Puskapol UI tersebut, lanjut Prof. Aji, sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi.

    Tiga kewajiban universitas dimaksud adalah pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah menambahkan kolaborasi pihaknya dengan UI bagian perwujudan posisi pers sebagai pilar keempat demokrasi.

    Selain itu, urai Rusdy, PWI menerima amanah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui surat edarannya pada Mei lalu agar pers berpartipasi maksimal dalam menyukseskan Pilkada Serentak 2024.

    “Surat edaran Mendagri meminta agar PWI di seluruh wilayah Indonesia menyosialisasikan Pilkada 2024 secara maksimal. Tujuannya agar partisipasi pemilih meningkat sehingga legitimasi hasil Pilkada tinggi,” urai Rusdy. *

    Sumber : Sumber Lain

  • Kapolres Tuban Minta Kapolsek Lebih Tanggap pada Jurnalis

    Kapolres Tuban Minta Kapolsek Lebih Tanggap pada Jurnalis

    Tuban (beritajatim.com) – Kapolres Tuban AKBP Oskar Syamsuddin menggelar silaturahmi bersama awak media, Senin(29/07/2024). Sejumlah kritik saran mengemuka dalam pertemuan ini.

    Kapolres Tuban yang baru menjabat ini mendengar keluhan baik kritikan maupun saran untuk kinerja atau program yang nantinya akan dijalankan. Menjadi salah satu bentuk komitmen Polres Tuban dalam berbenah.

    “Terutama kritikan mengenai peliputan, nantinya akan saya instruksikan kepada jajaran Kapolsek di wilayah hukum Polres Tuban untuk lebih tanggap apabila ada yang konfirmasi,” tutur AKBP Oskar sapannya.

    Menurutnya terkait dengan peristiwa atau suatu kejadian di wilayah teritorial Polsek tentu bisa konfirmasi melalui Polsek. Namun, apabila peristiwa besar pihaknya menyarankan melalui Polres Tuban.

    “Nanti perihal peliputan itu akan kami sampaikan, kalau peristiwa besar lewat saya langsung tidak apa-apa,” bebernya.

    Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tuban Suwandi menyampaikan bahwa selama ini setiap pergantian Kapolres Tuban yang baru selalu menjalin silaturahmi bersama awak media kaitannya dengan peliputan.

    “Seperti halnya pers release ungkap kasus kejahatan dan lain-lain ini juga penting menjadi kebutuhan informasi bagi masyarakat,” kata Suwandi.

    Oleh karenanya, Suwandi berharap apapun program dari Polres Tuban baik itu pers release maupun kegiatan yang lain, peran media sangat penting.

    Di tempat yang sama, Ketua RPS Tuban Khoirul Huda juga menambahkan, jurnalis memegang teguh kode etik, serta pedoman-pedoman jurnalistik.

    “Jadi pemberitaan itu sudah menjadi tanggung jawab bersama dalam memberikan informasi kepada masyarakat, serta beberapa kritik dan saran dari teman-teman mohon untuk ditindak lanjuti,” pungkasnya. [ayu/but]

  • Tolak RUU Penyiaran, Puluhan Wartawan di Lamongan Longmarch Mundur

    Tolak RUU Penyiaran, Puluhan Wartawan di Lamongan Longmarch Mundur

    Lamongan (beritajatim.com) –  Puluhan wartawan di Kabupaten Lamongan menggelar aksi turun jalan, Senin (27/5/2024). Aksi digelar demi menyuarakan penolakan terhadap pembahasan mengenai Revisi Undang-Undang Penyiaran.

    Adapun puluhan wartawan yang melakukan protes tersebut yakni perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Foto Indonesia (PFI).

    Mereka melakukan aksi longmarch dengan cara berjalan mundur dari Balai Wartawan Lamongan menuju Kantor Pemkab Lamongan yang kemudian berlanjut ke Kantor DPRD Lamongan. Di sepanjang jalan hingga ke titik lokasi, secara bergantian mereka berorasi menyampaikan 3 (tiga) poin tuntutan.

    Mereka juga membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan, di antaranya hentikan pembahasan UU kontroversi di akhir jabatan, RUU Penyiaran sama halnya kembali ke Orde Baru, jangan hambat kebebasan pers dan lainnya.

    Koordinator Aksi, Kadam Mustoko menyampaikan bahwa jurnalis meminta kepada DPR RI agar mengkaji ulang draft Revisi UU Penyiaran. Pasalnya, terdapat sejumlah pasal yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers.

    “Kami menyayangkan draf revisi RUU Penyiaran yang terkesan disusun secara tidak cermat dan berpotensi mengancam kemerdekaan pers. Penyusunan tidak melibatkan berbagai pihak seperti organisasi profesi jurnalis atau komunitas pers. Dalam draf tersebut juga terdapat sejumlah pasal yang jadi perhatian khusus jurnalis,” ungkap Kadam.

    Puluhan wartawan saat berorasi menolak RUU Penyiaran di Depan Kantor DPRD Lamongan.

    Mengenai pilihan untuk melakukan aksi jalan mundur ini, Kadam menegaskan bahwa hal itu sebagai simbol atas mundurnya nilai-nilai demokrasi yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

    “Kami jelas menolak dan meminta agar sejumlah pasal dalam draft Revisi RUU Penyiaran yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers dicabut. Libatkan semua pihak termasuk organisasi jurnalis serta publik dalam kajian draft,” tegasnya.

    Selebihnya, Kadam yang juga Ketua PWI Lamongan itu mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama mengawal Revisi UU Penyiaran agar tidak menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers serta kreativitas individu di berbagai platform.

    “Mari kita kawal bersama Revisi UU Penyiaran. Kemerdekaan pers serta kreativitas jurnalis harus terus ditegakkan,” imbuhnya.

    Setibanya di depan Kantor Pemkab Lamongan, puluhan wartawan itu diterima oleh Sekretaris Daerah Lamongan Moh. Nalikan. Pada kesempatan ini, pihaknya mendukung penuh atas tuntutan dan aspirasi yang dilayangkan oleh insan pers di kota soto.

    “Sebagai bagian dari proses demokrasi, kami mendukung aksi yang dilakukan oleh para jurnalis Lamongan ini,” ujar Nalikan saat menemui massa.

    Sementara itu, saat tiba di Kantor DPRD Lamongan, puluhan wartawan ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Lamongan Khusnul Aqib dan Sekretaris DPRD Lamongan Aris Wibawa. Keduanya turut memberikan dukungan atas aspirasi wartawan.

    Tak hanya itu, keduanya bahkan bakal meneruskan aspirasi tersebut kepada Pemerintah Pusat. “Kami mendukung penuh aksi para jurnalis Lamongan ini dan akan menyampaikan aspirasi ini ke pusat,” ujar Aqib.

    Setelah puas berorasi di Kantor Pemkab dan DPRD Lamongan, puluhan wartawan kemudian berangsur-angsur meninggalkan lokasi. Mereka kembali ke Kantor Balai Wartawan Lamongan yang berada di Jalan Kombespol Duriyat, dengan dikawal petugas kepolisian. [riq/but]

  • Kapolres Pamekasan: Pers Bagai Pelita dan Harus Cerdaskan Publik

    Kapolres Pamekasan: Pers Bagai Pelita dan Harus Cerdaskan Publik

    Pamekasan (beritajatim.com) – Kapolres Pamekasan, AKBP Jazuli Dani Iriawan menilai pers sebagai pelita, sekaligus diminta agar selalu bisa mencerdaskan publik.

    Hal tersebut disampaikan disela kegiatan Simposium yang digagas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, di Wahana Bina Praja Pemkab Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, Kamis (23/5/2024).

    Dalam kegiatan yang mengusung tema ‘Menguatkan Kebebasan Pers di Pamekasan’ gagasan salah satu organisasi profesi tersebut, AKBP Jazuli Dani Iriawan juga dianugerahi sebagai ‘Pimpinan Institusi Peduli Kebebasan Pers’.

    Bahkan saat mendapatkan penghargaan tersebut, ia juga mengaku sangat terharu, sekalipun ia masih belum genap setahun bertugas di Pamekasan . “Kepercayaan (anugerah PWI Pamekasan) ini, akan kami pegang teguh selama kami bertugas,” kata AKBP Jazuli Dani Iriawan.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga menyampaikan beberapa pesan sekaligus kesan khususnya bagi seluruh insan pers di Pamekasan. Salah satunya dengan mengajak untuk selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara melalui salah satu pilar demokrasi, yakni pers.

    “Bagi kami, pers harus bisa menjadi pelita, pers harus bisa mencerdaskan, harus selalu bisa memberikan informasi berdasarkan fakta, serta harus selalu bisa melakukan kritik konstruktif,” pungkasnya.

    Sebelumnya Ketua PWI Pamekasan, Khairul Anam menyampaikan penghargaan tersebut diberikan berdasar beberapa indikator yang disebar dalam bentuk kuisioner atau angket kepada wartawan yang tergabung dalam organisasi yang dipimpinnya.

    Beberapa indikator tersebut, di antaranya jalinan komunikasi intens dengan insan pers, sekaligus menjadi satu-satunya pimpinan institusi yang tekan Memorandum of Understanding (MoU) dengan ketua-ketua wartawan di Pamekasan.

    Selain itu, AKBP Dani juga selalu berkenan sharing and hearing bersama PWI berkaitan dengan menangkal informasi hoaks, dan selalu melayani pendalaman materi terkait hukum dan kriminal usai konferensi pers.

    Bahkan ia juga selalu siap dikritik hingga dihubungi wartawan selama 24 jam, termasuk memberikan dukungan kepada jurnalis Pamekasan, yang mendatangi DPR RI, Dewan Pers, dan KPI guna menyuarakan penolakan terhadap RUU Penyiaran. [pin/kun]