Xcloud.id

Organisasi: Pemuda Pancasila

  • KPK Ungkap Keterlibatan Ketum PP Japto Soerjosoemarno dalam Kasus Rita Widyasari

    KPK Ungkap Keterlibatan Ketum PP Japto Soerjosoemarno dalam Kasus Rita Widyasari

    KPK Ungkap Keterlibatan Ketum PP Japto Soerjosoemarno dalam Kasus Rita Widyasari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mengungkapkan keterkaitan Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP)
    Japto Soerjosoemarno
    dan Politisi Nasdem
    Ahmad Ali
    dalam kasus
    korupsi gratifikasi
    mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar)
    Rita Widyasari
    .
    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, saat Rita masih menjabat sebagai Bupati Kukar, ia menerima gratifikasi berkisar 3,3 hingga 5 dollar Amerika Serikat untuk setiap metrik ton batubara yang ditambang.
    Gratifikasi tersebut, kata dia, diduga diterima dari perusahaan tambang.
    Lalu, uang tersebut mengalir ke sejumlah pihak.
    “Jumlah uang yang banyak. Itu sudah sampai jutaan dollar dari metrik ton ini. Nah, dari sanalah karena kita sedang melakukan TPPU (tindak pidana pencucian uang) terhadap perkaranya, kita mengecek ke mana saja si uang itu mengalir,” kata Asep, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    Asep mengatakan, uang dari gratifikasi itu diduga mengalir ke sejumlah pihak termasuk Japto dan Ahmad Ali.
    “Kemudian mengalir ke dua orang ini (Ahmad Ali dan Japto), uang tersebut. Mengalir ke dua orang tersebut. Nah, di situlah keterkaitannya,” ujar dia.
    Pihaknya terus mendalami aliran uang tersebut menggunakan metode
    follow the money
    .
    Ia mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk melihat peruntukan uang gratifikasi itu dalam praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU).
    “Jadi, termasuk mobil, ada mungkin perhiasan, ada tanah, bangunan, dan lain-lain itu disita. Seperti itu. Jadi gratifikasi di-TPPU-kan, ada TPPU-nya,” ucap dia.
    Sebelumnya, KPK menyebut, mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari (RW) mendapatkan jatah 3,3 sampai 5 dollar Amerika Serikat (AS) untuk setiap metrik ton tambang batubara.
    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, jatah tersebut merupakan nilai gratifikasi yang diduga diterima Rita dari perusahaan tambang.
    “Bisa dibayangkan karena perusahaan itu bisa jutaan metrik ton menghasilkan hasil eksplorasinya. Nah, dikalikan itu,” kata Asep, kepada wartawan, Minggu (7/7/2024).
    Asep menuturkan, uang tersebut kemudian mengalir ke sejumlah orang yang saat ini tengah didalami penyidik.
    Jenderal polisi bintang satu itu menyatakan, dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rita, KPK akan menelusuri kemana pun aliran uang hasil korupsi.
    Karena itu, KPK menggelar upaya paksa berupa penggeledahan di sejumlah tempat dan menyita barang-barang bernilai ekonomis.
    Termasuk dalam hal ini adalah memeriksa pengusaha tambang sekaligus Ketua Asosiasi Provinsi (Asprov) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi Kalimantan Timur, Said Amin (SA).
    “Jadi, beberapa orang yang sudah dipanggil termasuk saudara SA yang kemarin dipanggil dan beberapa lagi yang nanti kita akan panggil yang terkait dengan perkara metrik ton tersebut,” tutur Asep.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tampang Preman Ganggu Anak TK Main Marching Band, Ngamuk Minta Rp50 Ribu Tapi Tak Diberi: Jagoan Lo!

    Tampang Preman Ganggu Anak TK Main Marching Band, Ngamuk Minta Rp50 Ribu Tapi Tak Diberi: Jagoan Lo!

    TRIBUNJATIM.COM – Aksi preman bikin ricuh acara anak TK, viral di media sosial. 

    Mereka mengganggu anak-anak TK yang sedang bermain marching band.

    Peristiwa ini terjadi di kawasan Permata Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel).

    Dua orang preman ngamuk karena tak diberi uang Rp50 ribu. 

    Anak-anak Taman Kanak-kanak (TK) yang melihat kebrutalan dua preman itu, teriak histeris. 

    Tampang dua preman ini pun banjir hujatan dari warganet alias netizen. 

    Video itu merekam preman berbuat onar saat siswa-siswi Taman Kanak-kanan (TK) sedang latihan marching band di kawasan Permata Pamulang, Tangerang Selatan (Tangsel).

    Dalam video yang diunggah oleh akun @infojaksel.id, Jumat (14/02/25) , nampak 2 orang preman mengamuk. 

    Satu pelaku mengenakan celana pendek dan seorang lainnya mengenakan celana bercorak Ormas Pemuda Pancasila (PP).

    Keduanya mendatangi penyelenggara marching band. 

    Tiba-tiba preman bercelana pendek langsung memukul wajah seorang pria yang diduga sebagai penyelenggara. 

    Mereka mengeluarkan kalimat ancaman dan makian.

    “Jagoan pada lo, hah !,” hardik seorang pria bercelana Ormas PP dalam rekaman video yang diunggah.

    Tak hanya itu, seorang preman bercelana ormas pun sempat mengeluarkan senjata tajam dari balik pinggangnya. 

    Aksi brutal tersebut disaksikan para guru dan siswa-siswi yang berada di lokasi.

    Terdengar dalam video, suara siswa-siswi yang histeris melihat aksi beringas kedua preman. 

    Kegiatan marching band itu pun terhenti usai dibubarkan para begundal tersebut.

    “Telah terjadi pemalakan di Pamulang, Setu, Tangerang Selatan pada hari ini Jumat 14/2/25,” bunyi keterangan yang tertera dalam video.

    PREMAN NGAMUK: Video yang merekam preman berbuat onar di Pamulang viral di media sosial, Sabtu (15/2/2025). Preman itu membubarkan acara anak TK di Pamulang dan ngamuk tak diberi Rp50 ribu

    Pengakuan Korban 

    Belakangan diketahui, pria yang diancam oleh preman itu adalah Braja Dirgantara (20). 

    Ia merupakan salah satu guru pendaming anak TK Litte Be House. 

    Penyerangan terjadi setelah dua orang preman tersebut memaksa meminta uang sebesar Rp50 ribu.

    Braja dan teman-teman guru lainnya pun tak memberikannya. 

    Kemudian kedua pria itu terus memaksa dan meminta kegiatan latihan marching band dibubarkan. 

    “Lalu saya jawab, sebentar lagi. Salah satu teman saya sudah kesal, berdiri dan ya bisa dibilang ingin melakukan serangan balik. Tapi saya melihat teman saya, langsung saya tarik, tapi jadi saya yang dikira ingin melawan,” kata Braja lepada Kompas.com, Jumat.

     “Lalu saya disebut ingin menantang dan sok jagoan. Saya juga sudah emosi tapi saya masih memikirkan yayasan saya juga. Pada saat itu saya mau kasih, tapi saya dibilang lagi sok jagoan,” sambungnya. 

    Saat itu, kedua preman mengamuk, mengancam dan merusak drum band anak TK yang sebelumnya untuk latihan. 

    Sementara itu, Kapolsek Cisauk AKP Dhady Arsya mengomfirmasi peritiwa yang terjadi di wilayah hukumnya itu. 

    “Iya memang terjadi aksi premanisme yang dilakukan terhadap anak-anak TK yang sedang bermain marching band. Para anak TK itu merasa terancam dari aksi premanisme itu,” kata Dhady. 

    Pelaku meminta uang tetapi tidak dapat karena pimpinan TK itu belum hadir di tengah latihan. 

    Mereka juga merusak beberapa drum band. 

    “Kami sedang melakukan penyelidikan. Kami juga belum tahu apakah dalam kedaaan mabuk atau tidak. Anggota masih di lapangan,” ucap Dhady.

    Berita Viral lainnya

  • Viral Pembacaan Pancasila di HUT-17 Gerindra Lompat dari Sila 3 ke 5, Jhon Sitorus: Gerindra Tidak Hafal?

    Viral Pembacaan Pancasila di HUT-17 Gerindra Lompat dari Sila 3 ke 5, Jhon Sitorus: Gerindra Tidak Hafal?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pembacaan pancasila di Hari Ulang Tahun (HUT) 17 Partai Gerindra menuai sorotan. Pembacanya disebut tak hafal.

    Pembacaan itu dilakukan kader Gerindra, Rahmat Mirzani. Menariknya, ia merupakan Wakil Ketua MPO Pemuda Pancasila Provinsi Lampung.

    “Gerindra tidak hafal Pancasila?” kata Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (15/2/2025).

    Acara HUT Gerindra yang digelar di Sentul, Bogor hari ini, Sabtu (15/2/2025) ditayangkan di YouTube resmi Partai Gerindra. Di tayangan itu, terlihat Rahmat Mirzani langsung menyebut sila kelima setelah sila ketiga.

    “Di Youtube Gerindra menit 36:49 , Rahmat Mirzani lompat dari sila ke-3 langsung lompat ke sila ke-5. Jadi, dalam video tersebut, sila ke-4 hilang,” ujar Jhon.

    Jhon sendiri mengaku tidak tahu apakah ada gangguan teknis dalam penayangan itu. Mengingat yang tampil di YouTube demikian.

    Hingga berita ini dibuat, video yang tayang di YouTube masih sama seperti yang dikatakan Jhon.

    “Saya tidak tahu apakah ada gangguan teknis, tetapi acara HUT-17 Gerindra tersebut disiarkan langsung di youtube Gerindra, artinya tidak mungkin ada pemotongan video,” jelasnya.

    Tapi jika ada kesengajaan dalam pembacaan itu. Menurutnya hal tersebut masalah serius.

    “Jika benar tidak ada pemotongan video, ini masalah serius. Bagaimana mungkin Pancasila seolah-olah barang mainan?” imbuhnya.
    (Arya/Fajar)

  • Deklarasi Harmoni Surabaya, Wujudkan Bhinneka Tunggal Ika di Kota Pahlawan

    Deklarasi Harmoni Surabaya, Wujudkan Bhinneka Tunggal Ika di Kota Pahlawan

    Surabaya (beritajatim.com) – Di tengah semangat Hari Kasih Sayang, Harmoni Surabaya menggelar Deklarasi Damai Bhinneka Tunggal Ika untuk memperkokoh kerukunan antar masyarakat di Kota Pahlawan.

    Acara ini mengundang dan dihadiri oleh berbagai organisasi kemasyarakatan, yang turut berpartisipasi dalam deklarasi yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan di tengah keberagaman.

    Deklarasi ini dihadiri oleh sejumlah organisasi lintas sektoral, seperti DPD GRIB Jaya Jawa Timur, Pemuda Pancasila Kota Surabaya, Forum Relawan Disabilitas, dan Forum Kerukunan Umat Beragama, serta berbagai kelompok lainnya seperti Garda Muda Bibit Unggul dan Arek Surabaya Asli.

    Mereka bersama-sama menandatangani komitmen untuk memperkuat semangat kebersamaan demi menciptakan Surabaya yang harmonis dan damai.

    “Melalui Deklarasi Harmoni Surabaya ini, Haqqul Yaqin, kita berharap tidak ada lagi gesekan antar organisasi. Kita mulai dari kota pahlawan, mari kita gelorakan semangat persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika,” kata Inisiator Harmoni Surabaya, Achmad Hidayat.

    Ketua DPD GRIB Jaya Jawa Timur, Akhmad Miftachul Ulum turut membacakan Deklarasi Harmoni Surabaya yang disambut dengan khidmat oleh peserta yang hadir.

    “Kami berkomitmen untuk menjaga dan merawat Bhinneka Tunggal Ika di Kota Surabaya, serta membangun kota yang bebas kekerasan dan gangster,” tuturnya.

    Adapun isi dari Deklarasi Harmoni Surabaya adalah sebagai berikut:

    1. Siap menjaga dan merawat Bhinneka Tunggal Ika di Kota Surabaya.

    2. Siap bersatu untuk menciptakan kota Surabaya yang bebas kekerasan, begal, dan gangster.

    3. Siap bekerja bersama untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga kota Surabaya.

    Cak Ulum sapaan lekatnya berharap dengan adanya deklarasi ini dapat tercipta suasana yang harmonis dan kondusif di Surabaya, yang dapat menjadi teladan bagi seluruh bangsa Indonesia dalam menerapkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

    “Harmoni Surabaya menjadi langkah penting untuk mewujudkan kerukunan dan kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tandas Cak Ulum.[asg/ted]

  • 11 Mobil yang Disita dari Ketum Pemuda Pancasila Belum Diangkut, KPK: Ada Kendala Teknis

    11 Mobil yang Disita dari Ketum Pemuda Pancasila Belum Diangkut, KPK: Ada Kendala Teknis

    loading…

    Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan 11 mobil yang disita KPK dari kediaman Ketua Umum PP Japto Soelistyo Soerjosoemarno belum diangkut karena masih terdapat kendala teknis. Foto/Nur Khabibi

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata belum mengangkut 11 mobil yang disita dari kediaman Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soelistyo Soerjosoemarno (JS). Sebab, dalam proses penyitaan masih terdapat kendala teknis.

    “Bahwa pada saat proses penggeledahan dan penyitaan, ada kendala secara teknis yang belum memungkinkan untuk dilakukan penggeseran 11 kendaraan tersebut ke Rupbasan,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Senin (10/2/2025).

    Diketahui, Lembaga Antirasuah sejatinya akan menaruh barang sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan) yang berlokasi di Cawang, Jakarta Timur.

    Dengan belum dilakukan pemindahan tersebut, maka JS masih bisa menggunakan belasan kendaraan yang dimaksud.

    “Untuk itu, berdasarkan aturan yang berlaku, barang bukti dimaksud dipinjam pakaikan sementara kepada penguasa barang, sampai dengan waktunya digeser ke Rupbasan,” ujarnya.

    Tessa menekankan, penguasa barang diwajibkan menjaga keutuhan barang yang disita tersebut.

    “Termasuk tidak memindahtangankan dan menjual, sampai dengan diserahkan kembali kepada penyidik untuk digeser ke Rupbasan,” ucapnya.

  • KPK Ungkap Keterlibatan Ketum PP Japto Soerjosoemarno dalam Kasus Rita Widyasari

    9 11 Unit Mobil Sitaan KPK Masih Dikuasai Ketum PP Japto Soerjosoemarno Nasional

    11 Unit Mobil Sitaan KPK Masih Dikuasai Ketum PP Japto Soerjosoemarno
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, belum membawa 11 unit mobil yang disita dari rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan (Rupbasan) Cawang, Jakarta Timur.
    Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, tim KPK mengalami kendala teknis sehingga pemindahan 11 unit mobil tersebut ditunda.
    “Bahwa pada saat proses penggeledahan dan penyitaan, ada kendala secara teknis yang belum memungkinkan untuk dilakukan penggeseran 11 kendaraan tersebut ke Rupbasan,” kata Tessa saat dihubungi, Senin (10/2/2025).
    Atas kondisi tersebut, Tessa mengatakan, barang bukti berupa mobil itu dipinjampakaikan sementara kepada Ketum PP Japto sebagai penguasa barang sampai dengan waktu dipindahkannya 11 mobil tersebut ke Rupbasan.
    “Dengan catatan, penguasa barang diwajibkan untuk menjaga keutuhan barang bukti tersebut sebagaimana pada saat dilakukan penyitaan, termasuk tidak memindahtangankan dan menjual, sampai dengan diserahkan kembali kepada Penyidik untuk digeser ke Rupbasan,” ujarnya.
    Sementara itu, saat ditanya terkait kendala nonteknis, Tessa mengatakan, tidak ada masalah yang dihadapi tim penyidik saat melakukan penggeledahan dan penyitaan.
    “Yang bersangkutan kooperatif pada saat proses penggeledahan dan penyitaan yang dilaksanakan,” ucap dia.
    Sebelumnya, KPK menyita 11 unit mobil dari penggeledahan di rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno (JS) yang berlokasi di Jakarta Selatan, pada Selasa (4/2/2025) malam.
    Tessa mengatakan, belasan mobil yang disita berasal dari berbagai merek, mulai dari Jeep Gladiator Rubicon, Land Rover Defender, hingga Mercedez Benz.
    “Pada rumah kedua yang berlokasi di Jakarta Selatan, penyidik melakukan penyitaan terhadap 11 mobil dengan beragam jenis, di antaranya (Jeep Gladiator Rubicon, Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedez Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis, dan Suzuki),” kata Tessa dalam keterangannya, Kamis (6/2/2025).
    KPK juga menyita uang senilai Rp 56 miliar dalam bentuk rupiah dan valuta asing (valas), dokumen, dan barang bukti elektronik.
    Penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan dan pemulihan aset
     (asset recovery)
    dalam kasus korupsi mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari.
    “Penyidik juga melakukan tindakan tersebut dalam rangka
    asset recovery
    . Jadi
    asset recovery
    -nya dalam model seperti apa secara detail saya belum bisa mengungkapkan karena ini masih tahapan penyidikan dan masih didalami,” ujar Tessa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dirjen Anggaran Kemenkeu jadi Tersangka, Penegakan Hukum di Era Prabowo Patut Diapresiasi

    Dirjen Anggaran Kemenkeu jadi Tersangka, Penegakan Hukum di Era Prabowo Patut Diapresiasi

    Jakarta, Beritasatu.com –  Presiden Prabowo Subianto menunjukkan tekad dan semangat luar biasa dalam penegakan hukum. Hal itu, ditunjukkan dari berbagai pengungkapan kasus korupsi dengan menetapkan tersangka yang tidak pandang bulu. 

    Contohnya yang teranyar adalah penetapan tersangka Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata oleh Kejagung hingga penggeledahan rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno oleh KPK.

    “Beberapa langkah berani dalam penegakan hukum tersebut membuktikan tekad Pak Prabowo Subianto dari niat dan semangatnya yang luar biasa dalam penegakan hukum. Tekad  membara itu beliau tunjukkan ke publik,” ucap pakar hukum Teuku Nasrullah kepada wartawan, Minggu (9/2/2025).

    Menurut Nasrullah, tekad dan semangat dalam penegakan hukum ini harus juga diikuti orang-orang terdekat sampai para pembantu Prabowo di pemerintahan.

    “Pembantunya punya integrasi yang tinggi untuk menjaga muruah beliau, tidak tercela, loyal, dan tidak menikam beliau di belakang. Tidak hanya jor-joran program 100 hari tapi kemudian loyo. Program tersebut disusun sedemikian rupa sehingga berkelanjutan secara terorganisir,” papar Nasrullah.

    Lebih lanjut, Nasrullah mengatakan para pembantu Prabowo juga harus mampu tampil seperti Prabowo, dengan niat baik yang sama dan seirama.

    “Sebagaimana Prabowo Subianto asli yang punya niat luhur dan mulia untuk memajukan dan memakmurkan Indonesia, rakyat, menciptakan keadilan di semua sektor, memotong mata rantai perdagangan, monopoli dan konglomerasi jahat yang sudah menggila,” pungkas Nasrullah menanggapi penegakan hukum di era Prabowo.

  • Bupati Blora: Kita Harus Bangga dengan Pramoedya Regional 8 Februari 2025

    Bupati Blora: Kita Harus Bangga dengan Pramoedya Regional 8 Februari 2025

    Bupati Blora: Kita Harus Bangga dengan Pramoedya
    Tim Redaksi
    BLORA, KOMPAS.com –

    Festival Seabad Pramoedya
    Ananta Toer yang digelar di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, selama tiga hari, sejak Kamis (6/2/2025) hingga Sabtu (8/2/2025), tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana.
    Salah satu agenda yang batal dilaksanakan adalah penamaan
    Jalan Pramoedya Ananta Toer
    .
    Keputusan tersebut diambil setelah ormas Pemuda Pancasila menolak rencana penamaan jalan, dengan alasan bahwa Pramoedya Ananta Toer dianggap memiliki keterkaitan dengan paham komunis atau radikal kiri.
    Menanggapi hal ini, Bupati Blora, Arief Rohman, menegaskan bahwa Pramoedya merupakan maestro sastra yang karyanya diakui dunia.
    “Saya kira kita harus menghargai beliau, baik sebagai tokoh sastra dunia. Karya-karyanya diakui oleh dunia. Sebagai warga Blora, mestinya kita bangga dengan beliau,” ujar Arief kepada wartawan di Goa Terawang, Kecamatan Todanan, Jumat (7/2/2025).
    Politikus PKB ini juga menyoroti kehadiran Fadli Zon, Menteri Kebudayaan RI, dalam Festival Seabad Pramoedya, yang menurutnya merupakan bentuk pengakuan negara terhadap sosok penulis buku “Bumi Manusia” tersebut.
    “Saya kira dengan hadirnya Pak Menteri Kebudayaan, berarti ada pengakuan negara dalam upaya rekonsiliasi. Ini penting agar kita bisa lebih memahami bagaimana karya sastra Pram mengangkat nama Blora. Saya kira kita sepakat untuk menatap masa depan,” terangnya.
    Sebelumnya, rencana penamaan jalan baru di Blora dengan nama sastrawan Pramoedya Ananta Toer mendapat penolakan dari ormas Pemuda Pancasila (PP).
    Penolakan nama jalan yang berlokasi di jalan baru dari perempatan Kelurahan Beran menuju Pasar Sido Makmur Blora tersebut diwujudkan melalui surat imbauan. 
    Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Blora, Munaji, menyatakan bahwa alasan utama penolakan ini adalah karena belum adanya kajian mendalam sebelum penetapan nama jalan tersebut.
    “Karena belum dikaji awalnya, itu juga masih persiapan, terus latar belakang informasi yang didapat dari BIN dan BAIS Mabes TNI bahwa itu ada unsur dugaan keterlibatan C komunis,” ujar Munaji saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/2/2025).
    Munaji menambahkan bahwa seharusnya nama jalan diberikan kepada sosok yang memiliki jasa besar terhadap bangsa Indonesia, terutama yang terkait dengan perjuangan kemerdekaan.
    “Karena biasanya penamaan jalan ini kaitan dengan pahlawan kemerdekaan atau orang yang berjuang,” lanjutnya.
    Sebagai alternatif, Pemuda Pancasila mengusulkan nama lain yang dianggap lebih layak untuk diabadikan sebagai nama jalan di Blora, seperti Tirto Adhi Soerjo atau Samin Surosentiko, yang dinilai memiliki kontribusi besar bagi Blora dan Indonesia.
    “Kan ada orang yang berjasa untuk Blora seperti bapak wartawan Tirto Adhi Soerjo, karena beliau ini benar-benar pejuang wartawan, kan bisa saja dijadikan Jalan Tirto, atau Jalan Samin Surosentiko,” kata Munaji.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Blora: Kita Harus Bangga dengan Pramoedya Regional 8 Februari 2025

    Bupati Blora: Kita Harus Bangga dengan Pramoedya Regional 8 Februari 2025

    Bupati Blora: Kita Harus Bangga dengan Pramoedya
    Tim Redaksi
    BLORA, KOMPAS.com –

    Festival Seabad Pramoedya
    Ananta Toer yang digelar di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, selama tiga hari, sejak Kamis (6/2/2025) hingga Sabtu (8/2/2025), tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana.
    Salah satu agenda yang batal dilaksanakan adalah penamaan
    Jalan Pramoedya Ananta Toer
    .
    Keputusan tersebut diambil setelah ormas Pemuda Pancasila menolak rencana penamaan jalan, dengan alasan bahwa Pramoedya Ananta Toer dianggap memiliki keterkaitan dengan paham komunis atau radikal kiri.
    Menanggapi hal ini, Bupati Blora, Arief Rohman, menegaskan bahwa Pramoedya merupakan maestro sastra yang karyanya diakui dunia.
    “Saya kira kita harus menghargai beliau, baik sebagai tokoh sastra dunia. Karya-karyanya diakui oleh dunia. Sebagai warga Blora, mestinya kita bangga dengan beliau,” ujar Arief kepada wartawan di Goa Terawang, Kecamatan Todanan, Jumat (7/2/2025).
    Politikus PKB ini juga menyoroti kehadiran Fadli Zon, Menteri Kebudayaan RI, dalam Festival Seabad Pramoedya, yang menurutnya merupakan bentuk pengakuan negara terhadap sosok penulis buku “Bumi Manusia” tersebut.
    “Saya kira dengan hadirnya Pak Menteri Kebudayaan, berarti ada pengakuan negara dalam upaya rekonsiliasi. Ini penting agar kita bisa lebih memahami bagaimana karya sastra Pram mengangkat nama Blora. Saya kira kita sepakat untuk menatap masa depan,” terangnya.
    Sebelumnya, rencana penamaan jalan baru di Blora dengan nama sastrawan Pramoedya Ananta Toer mendapat penolakan dari ormas Pemuda Pancasila (PP).
    Penolakan nama jalan yang berlokasi di jalan baru dari perempatan Kelurahan Beran menuju Pasar Sido Makmur Blora tersebut diwujudkan melalui surat imbauan. 
    Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) Kabupaten Blora, Munaji, menyatakan bahwa alasan utama penolakan ini adalah karena belum adanya kajian mendalam sebelum penetapan nama jalan tersebut.
    “Karena belum dikaji awalnya, itu juga masih persiapan, terus latar belakang informasi yang didapat dari BIN dan BAIS Mabes TNI bahwa itu ada unsur dugaan keterlibatan C komunis,” ujar Munaji saat dihubungi Kompas.com, Kamis (6/2/2025).
    Munaji menambahkan bahwa seharusnya nama jalan diberikan kepada sosok yang memiliki jasa besar terhadap bangsa Indonesia, terutama yang terkait dengan perjuangan kemerdekaan.
    “Karena biasanya penamaan jalan ini kaitan dengan pahlawan kemerdekaan atau orang yang berjuang,” lanjutnya.
    Sebagai alternatif, Pemuda Pancasila mengusulkan nama lain yang dianggap lebih layak untuk diabadikan sebagai nama jalan di Blora, seperti Tirto Adhi Soerjo atau Samin Surosentiko, yang dinilai memiliki kontribusi besar bagi Blora dan Indonesia.
    “Kan ada orang yang berjasa untuk Blora seperti bapak wartawan Tirto Adhi Soerjo, karena beliau ini benar-benar pejuang wartawan, kan bisa saja dijadikan Jalan Tirto, atau Jalan Samin Surosentiko,” kata Munaji.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Deretan Barang Disita KPK dari Rumah Japto: Mobil Rubicon hingga Uang Rp56 Miliar

    Deretan Barang Disita KPK dari Rumah Japto: Mobil Rubicon hingga Uang Rp56 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang berharga saat menggeledah rumah Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali dan Ketua Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemano.

    Setidaknya ada 11 mobil, jam tangan mewah, hingga uang senilai Rp59,49 miliar yang diamankan oleh penyidik lembaga antikorupsi. Barang tersebut kemudian dibawa penyidik untuk diverifikasi menjadi bukti dalam perkara dugaan gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari atau RW. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut penggeledahan 2 rumah itu dilakukan untuk mencari alat bukti tambahan serta untuk asset recovery. “Selain alat bukti tambahan untuk pemenuhan unsur perkara yang sedang ditangani, penyidik juga melakukan tindakan tersebut dalam rangka aset recovery,” ungkap Tessa kepada wartawan, Kamis (6/2/2025). 

    Adapun rumah milik Ahmad Ali yang beralamat di Kembangan, Jakarta Barat itu terlebih dahulu digeledah oleh penyidik KPK. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita uang dalam bentuk rupiah dan valuta asing (valas) senilai Rp3,49 miliar.

    Kemudian, penyidik turut menyita barang bukti berupa dokumen, bukti elektronik serta tas dan jam tangan bermerek.

    Deretan Mobil Japto 

    Adapun, rumah milik Japto berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan digeledah setelahnya. Dari rumah Ketua Umum PP itu, penyidik menyita uang dalam bentuk rupiah dan valas Rp56 miliar, 11 mobil, serta bukti dokumen dan elektronik.

    Deretan mobil yang disita dari rumah Japto adalah Jeep Gladiator Rubicon, Landrover Defender, Toyota Land Cruiser, Mercedes Benz, Toyota Hilux, Mitsubishi Coldis dan Suzuki.

    Tessa tidak menutup kemungkinan apabila Ali dan Japto akan diperiksa untuk dimintai klarifikasi soal temuan di rumah mereka. 

    “Untuk pertanyaan kapan dilakukan pemeriksaan, itu tentu merupakan kewenangan penyidik bahwa seyogyanya alat bukti tersebut perlu dikonfirmasi baik itu keterkaitan maupun hal-hal lain kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang alat bukti yang sudah dilakukan penyitaan,” kata Tessa. 

    Dalam catatan Bisnis, Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, Rita diduga menerima jatah sekitar US$3,3 sampai dengan US$5 untuk per metrik ton produksi batu bara sejumlah perusahaan. Rita juga diduga melakukan pencucian uang dari hasil korupsi tersebut. 

    “Kecil sih jumlahnya, jatahnya per metrik ton antara US$3,3 sampai US$5. Ini kan kalau US$5 dikalikan Rp15.000 [kurs rupiah per dolar], cuma Rp75.000. Tapi kan dikalikan metrik ton, ribuan bahkan jutaan bertahun-tahun sampai habis kegiatan pertambangan itu. Jadi ini terus-terusan,” kata Asep.