Xcloud.id

Organisasi: Pemuda Pancasila

  • Viral Bikin Konten di Taman Literasi Blok M Jakarta Diminta Izin, Pemprov: Tak Perlu, Apalagi Bayar – Halaman all

    Viral Bikin Konten di Taman Literasi Blok M Jakarta Diminta Izin, Pemprov: Tak Perlu, Apalagi Bayar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jakarta menyampaikan pembuatan konten oleh masyarakat di taman yang dikelola Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut), tidak perlu izin dan bayar.

    Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta Bayu Meghantara menyikapi viralnya dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Taman Literasi, Blok M, Jakarta, kepada seseorang yang sedang membuat konten.

    Ia menjelaskan, taman masuk kategori ruang publik yang dibebaskan dari pajak atau retribusi daerah.

    Sehingga, masyarakat tak perlu meminta izin apalagi membayar bila ingin membuat konten di taman-taman yang dikelola langsung oleh Distamhut.

    “Di perda retribusinya sih aman ya,” kata Bayu dikutip dari Tribunjakarta, Minggu (12/1/2025).

    Namun, Bayu menyebut Taman Literasi Blok M di bawah pengelolaan MRT Jakarta. 

    “Taman literasi dikelola PT Integrasi Transit Jakarta,” ucapnya.

    Sebelumnya, viral video di media sosial yang memperlihat pengunjung Taman Literasi ditegur oleh seorang pria saat hendak membuat konten.

    Orang itu kemudian bertanya kepada sekelompok pengunjung itu terkait izin membuat konten di Taman Literasi.

    “Ini izin ke siapa? Izin ke siapa ini,” ucap pria tersebut.

    “Hah? Enggak ada izin, emang harus ada izin ya di sini? Bukannya ini tempat umum?” sahut salah satu pengunjung.

    “Iyalah, kalau enggak mau ada yang ngurusin ya di tengah jalan, enggak yang ngurus. Kalau kayak di taman, M Bloc (harus ada izin),” ujar pria itu lagi.

    “Emang siapa yang ngurus?” kata pengunjung itu penuh tanya.

    “Ada pemuda pancasila,” ujarnya pria itu. (Dionisius Arya Bima Suci/TribunJakarta)

     

  • Viral Ngonten di Taman Literasi Jakarta Harus Izin Dulu, Ini Kata Pengelola

    Viral Ngonten di Taman Literasi Jakarta Harus Izin Dulu, Ini Kata Pengelola

    Jakarta –

    Viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan sejumlah orang dilarang membuat video di Taman Literasi, Jakarta. Video berdurasi 34 detik ini memperlihatkan seorang pria menegur orang yang mau membuat konten agar izin terlebih dahulu.

    Korban yang ditegur adalah Kiki Arda. Dia datang ke Taman Literasi untuk membuat video dengan menggunakan atribut berupa tumbler dan tas berukuran besar. Lalu saat hendak mengambil video, Kiki tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria.

    “Kita datang lalu pakai atribut seperti tas tumbler berukuran besar. Pas kita mau take video disamperin lah sama bapak-bapak tersebut,” kata Kiki Arda kepada wartawan, Sabtu (11/1/2025).

    Kiki menceritakan bahwa pria tersebut menegurnya agar meminta izin dulu ke pengelola sebelum membuat video. Pria itu bertanya kepada Kiki terkait izin untuk membuat konten di Taman Literasi.

    “Buat konten di sini (taman literasi) udah ada izin belum? Karena di sini ada pengelolanya,” kata Kiki menirukan ucapan pria yang menegurnya.

    Kiki Arda dan teman-temannya yang tidak mengetahui jika harus izin, sempat berargumen dengan pria tersebut. Ia bertanya perihal alasan harus izin untuk ngonten. Sebab yang diketahui Kiki bahwa membuat video di tempat umum tidak perlu izin.

    “Walaupun umum kan ada pengelolanya kalo nggak mau izin di tengah jalan aja,” ucap Kiki menirukan ucapan pria yang menegurnya.

    Kemudian, Kiki Arda dan temannya bertanya kepada siapa mereka harus izin, pria tersebut menjawab kepada Pemuda Pancasila. Mendengar jawaban itu, Kiki Arda dan temannya tidak ingin memperpanjang urusan dan langsung meninggalkan lokasi.

    Pengelola Taman Literasi membantah bahwa pihaknya melarang membuat konten di Taman Literasi seperti pada video yang viral tersebut. Pengelola taman memastikan bahwa pria yang menegur Kiki Arda tersebut bukanlah pengelola Taman Literasi.

    “Bukan, (itu) pihak dari luar. Itu oknum yang menamakan dari taman,” kata pengelola Taman Literasi, Asep, saat ditemui di lokasi, Sabtu (11/1/2025).

    Namun, Asep membenarkan jika ingin melakukan pengambilan video di Taman Literasi harus izin terlebih dahulu. Izin tersebut harus dilakukan bagi pihak yang membawa atribut brand.

    “Contohnya kayak brand ya, tapi kalau mbak nggak bawa brand silahkan boleh,” ujar Asep.

    “Izin dulu kita ke taman, soalnya kan udah bawa nama ya, ngerti kan. Tapi kalau mbak buat pribadi itu boleh silahkan,” tambahnya.

    Asep menjelaskan bahwa pembuat video dengan membawa nama brand dapat mengisi sebuah formulir secara online. Pada formulir tersebut peminta izin dapat mengisi perihal untuk keperluan apa video dibuat.

    “Itu nanti ada aplikasi untuk isi data ya. Ada form, ada kegiatan apa, izinnya apa, keperluannya apa, gitu,” imbuhnya.

    (fas/dhn)

  • Viral Dugaan Pungli di Taman Literasi Blok M, Begini Keterangan Pemprov DKI 

    Viral Dugaan Pungli di Taman Literasi Blok M, Begini Keterangan Pemprov DKI 

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, BLOK M – Viral di media sosial dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Taman Literasi, Blok M, Jakarta Selatan.

    Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah pengunjung ditegur oleh seorang pria saat hendak membuat konten.

    Orang itu kemudian bertanya kepada sekelompok pengunjung itu terkait izin membuat konten di Taman Literasi.

    “Ini izin ke siapa? Izin ke siapa ini,” ucap pria tersebut dikutip TribunJakarta.com, Sabtu (11/1/2025).

    “Hah? Enggak ada izin, emang harus ada izin ya di sini? Bukannya ini tempat umum?” sahut salah satu pengunjung.

    “Iyalah, kalau enggak mau ada yang ngurusin ya di tengah jalan, enggak yang ngurus. Kalau kayak di taman, M Bloc (harus ada izin),” ujar pria itu lagi.

    “Emang siapa yang ngurus?” kata pengunjung itu penuh tanya.

    “Ada pemuda pancasila,” ujarnya pria itu.

    Terkait video viral ini, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta Bayu Meghantara tak mau banyak berkomentar.

    Pasalnya, Taman Literasi berada di bawah pengelolaan MRT Jakarta.

    “Taman literasi dikelola PT Integrasi Transit Jakarta,” ucapnya saat dikonfirmasi TribunJakarta.com.

    Meski demikian, anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi ini menyebut, masyarakat tak perlu meminta izin apalagi membayar bila ingin membuat konten di taman-taman yang dikelola langsung oleh Distamhut.

    Sebab, taman masuk kategori ruang publik yang dibebaskan dari pajak atau retribusi daerah.

    “Di perda retribusinya sih aman ya,” kata dia.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Bamsoet Ingatkan Implikasi Putusan MK Dihapusnya Presidential Threshold

    Bamsoet Ingatkan Implikasi Putusan MK Dihapusnya Presidential Threshold

    Jakarta –

    Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 62/PUU-XXII/2024 terkait penghapusan presidential threshold membawa implikasi yang kompleks bagi dinamika politik Indonesia. Di satu sisi, keputusan MK memberikan kesempatan lebih besar bagi partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden (Pilpres) dengan bertambahnya jumlah pasangan calon yang akan bertarung dalam kontestasi Pemilu.

    Namun, bertambahnya jumlah pasangan calon presiden tidak selalu menjadi pertanda positif. Ada risiko fragmentasi politik, polarisasi, tingginya biaya politik dan munculnya calon berkualitas rendah menjadi tantangan yang nyata. Perlu dicarikan strategi yang tepat untuk menghindari terlalu banyaknya pasangan calon presiden, namun dengan kualitas yang rendah dan agenda politik yang sempit.

    “Pasal 6A ayat 1 UUD NRI 1945 menyebutkan presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ayat 2 disebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Artinya, konsekwensi penghapusan presidential threshold bisa diatur dengan pembatasan minimal dan maksimal gabungan (koalisi) partai politik pengusul capres/cawapres, untuk menghindari hanya dua pasang calon maupun dominasi koalisi partai politik pengusul capres/cawapres,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

    Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, sebelum dianulir MK, aturan presidential threshold mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik untuk memenuhi ambang batas tertentu, yaitu 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional, sebagai syarat untuk mengusulkan pasangan calon presiden.

    Dengan dihapuskannya presidential threshold, setiap partai politik kini memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan pasangan calon presiden. “Hal ini berpotensi memicu munculnya banyak calon presiden pada Pilpres mendatang. Hasil Pemilu 2024 mencatat 8 partai politik yang memperoleh kursi di DPR dan 10 partai politik tanpa kursi di DPR. Dengan penghapusan presidential threshold, diperkirakan jumlah pasangan calon presiden bisa meningkat dari tiga pasangan di Pilpres 2024, menjadi lebih dari empat atau bahkan enam pasangan pada Pilpres 2029,” urai Bamsoet.

    Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menjelaskan, peningkatan jumlah kandidat capres tidak selalu menjadi indikasi positif bagi demokrasi. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa banyaknya kandidat capres yang muncul sering kali disertai dengan latar belakang politik yang kurang matang, visi misi yang terbatas, serta keterwakilan politik yang tidak proporsional. Sebagai contoh, dalam pemilu presiden Brasil tahun 2018 terdapat 13 kandidat yang bertarung. Hasilnya munculnya banyak calon presiden dengan pengalaman politik yang minimalis, serta menciptakan kebingungan di kalangan pemilih yang mencari figur pemimpin yang kredibel.

    Dosen tetap pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan) ini memaparkan, peningkatan jumlah calon presiden juga dapat memicu risiko polarisasi di masyarakat. Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. Polarisasi dapat terjadi antara pendukung berbagai calon presiden yang pada gilirannya dapat memperburuk kohesi sosial.

    Data dari lembaga survei menunjukkan bahwa tingkat polarisasi di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut lembaga riset LSI, data pada tahun 2023 menunjukkan sekitar 42% responden merasa bahwa politik di Indonesia semakin terbagi dalam dua kubu yang saling berlawanan. Dengan lebih banyaknya pasangan calon, kecenderungan ini dapat meningkat lebih lanjut.

    Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, untuk mengatasi dampak negatif dari penghapusan presidential threshold, perlu ada langkah-langkah strategis. Pemerintah bersama DPR harus memperkuat regulasi dalam Pemilu, menciptakan standar kualitas bagi calon presiden, dan memastikan transparansi dana kampanye. Edukasi politik bagi masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan pemilih dapat melakukan pemilihan dengan cerdas, memilih berdasarkan kualitas dan visi misi calon, bukan sekadar popularitas.

    “Tidak kalah penting perlu adanya peningkatan kapasitas partai politik dalam mengedukasi kader mereka mengenai pentingnya integritas dan kualitas kepemimpinan. Pelatihan dan pembinaan kader bisa membantu menyeleksi calon presiden yang lebih berkualitas guna meningkatkan daya saing dan kemampuan mereka di untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia,” pungkas Bamsoet.

    (prf/ega)

  • Ketua Ormas Akhirnya Minta Maaf Anggarkan Acara Tahun Baru Rp44 Juta, Live Dangdut dan Hajatan Batal

    Ketua Ormas Akhirnya Minta Maaf Anggarkan Acara Tahun Baru Rp44 Juta, Live Dangdut dan Hajatan Batal

    TRIBUNJATIM.COM – Setelah viral dan menjadi perbincangan di media sosial, akhirnya pimpinan ormas yang viral karena proposal senilai Rp44 juta untuk malam tahun baru itupun dibatalkan.

    Acara yang rencananya akan diadakan di malam tahun baru itu akhirnya dibatalkan.

    Semua daftar kebutuhan untuk perayaan malam tahun baru itupun sudah dicabut.

    Kini, ketua ormas terkait mengungkapkan permintaan maaf.

    Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila (PP) Bekasi Selatan, Edi Nurhadi, memastikan proposal senilai Rp44 juta untuk perayaan malam tahun baru telah dicabut.

    Proposal tersebut sebelumnya menjadi viral di media sosial karena diduga sebagai pungutan liar (pungli).

    “Hari ini kami ingin mengklarifikasi bahwa proposal ini sudah kami setop dan semua sudah kami cabut,” kata Edi dalam video klarifikasi, Sabtu (28/12/2024), seperti dikutip TribunJatim.com dari TribunJateng.com, Minggu (29/12/2024).

    Edi juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Bekasi Selatan jika penyebaran proposal tersebut menimbulkan keresahan.

    “Saya memohon maaf kepada masyarakat jika proposal ini mengganggu ketenangan masyarakat,” ujarnya dalam video berdurasi 49 detik itu.

    Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Kota Bekasi, Ariyes Budiman, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan sanksi administrasi kepada Edi terkait kejadian tersebut.

    “MPC PP Kota Bekasi telah memanggil yang bersangkutan dan memberikan sanksi administrasi,” ujar Ariyes dalam siaran pers.

    Kasus ini bermula dari unggahan di media sosial yang menunjukkan foto proposal beserta rincian anggaran kegiatan malam tahun baru 2024/2025. Proposal tersebut mencantumkan rencana kegiatan di tingkat PAC Bekasi Selatan dengan alokasi anggaran mencapai Rp44 juta.

    Adapun rincian alokasi anggaran tersebut meliputi:

    Pembuatan proposal: Rp2.000.000
    Pembuatan amplop: Rp1.500.000
    Pembelian atribut Indonesia: Rp1.000.000
    Sewa tenda kursi: Rp3.500.000
    Live dangdut: Rp15.000.000
    Pembelian 200 nasi kotak: Rp5.000.000
    Dan item lainnya hingga total Rp44 juta.

    Ormas ini Anggarkan Perayaan Tahun Baru Rp44 Juta, Ada Live Dangdut Rp15 Juta, Polisi Angkat Bicara (Instagram)

    Kasus ini turut menjadi perhatian aparat keamanan.

    Pihak kepolisian telah mengantisipasi potensi pungutan liar terkait proposal tersebut.

    “Polisi terus memantau untuk mencegah adanya tindakan yang merugikan masyarakat,” tulis keterangan di unggahan Instagram @presiden_netizen_official.

     MPC PP Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengelola organisasi dengan lebih baik dan tidak lagi membiarkan hal-hal seperti ini mencemari nama Pemuda Pancasila.

    “Ini menjadi evaluasi kami ke depan agar tidak terjadi lagi,” pungkas Ariyes.

    Seperti diberitakan Tribun Jatim sebelumnya, tengah viral di media sosial diduga foto surat anggaran perayaan malam tahun baru ormas atau organisasi masyarakat.

    Ormasi di Kota Bekasi itu menulis anggaran untuk perayaan tahun baru Rp 44 juta.

    Beredarnya informasi ini ditanggapi kepolisian.

    Sebelumnya, foto tersebut viral setelah diunggah akun Instagram @presiden_netizen_offilian.

    Dalam foto itu menunjukkan, alokasi anggaran tersebut bersumber dari rencana kegiatan ormas di tingkat pimpinan anak cabang (PAC) Bekasi Selatan.

    Di bagian kop surat, tertera nama ormas, berikut alamat kesekretariatannya.

    “Rencana anggaran kegiatan malam tahun baru 2024/2025,” demikian bunyi kalimat dalam foto tersebut, dikutip pada Jumat (27/12/2024) via TribunJabar.

    Unggahan itu menunjukkan, besaran alokasi anggaran ormas untuk merayakan malam tahun baru mencapai Rp 44 juta.

    Jumlah itu adalah akumulasi dari sejumlah keperluan, di antaranya pembuatan proposal Rp 2 juta, pembuatan amplop Rp 1,5 juta, sewa tenda dan kursi Rp 3,5 juta, dan dokumentasi Rp 1,5 juta.

    Kemudian, logistik dan pembelian 200 nasi kotak masing-masing sebesar Rp 5 juta, tarian anak-anak dan live dangdut Rp 15 juta, serta biaya tak terduga Rp 2 juta.

    Terkait masalah ini, Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Untung Ruswaji mengaku belum mendapatkan laporan masyarakat terkait pungutan liar atau pungli dari ormas tersebut.

    “Tidak ada laporan dari masyarakat ataupun warga, ataupun pengusaha,” kata Untung melalui pesan singkat. 

    Untung meminta masyarakat melapor apabila terdapat ormas yang melakukan pungli atas nama kegiatan perayaan malam tahun baru. 

    “Kami mengantisipasi kepada warga pengusaha ataupun tentang beredarnya surat-surat tersebut, ya kalau memang itu abaikan dan laporkan kepada pihak kepolisian,” imbuh dia.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • 10 Siapa Annar Sampetoding, Tersangka Uang Palsu UIN Alauddin Makassar? Makassar

    10 Siapa Annar Sampetoding, Tersangka Uang Palsu UIN Alauddin Makassar? Makassar

    Siapa Annar Sampetoding, Tersangka Uang Palsu UIN Alauddin Makassar?
    Editor
    KOMPAS.com
    – Penyidik Polres Gowa menetapkan tersangka baru kasus uang palsu di UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, yakni Annar Salahuddin Sampetoding (ASS). Dengan penetapan
    Annar Sampetoding
    , sudah 18 orang yang ditetapkan tersangka.
    “Stasusnya sudah tersangka,” kata AKBP Reonald Simanjuntak dikutip dari Tribunnews, Minggu (29/12/2024). Meski demikian, keterlibatan ASS akan dirilis langsung Kapolda Sulsel.
    Lantas bagaimana peran Annar Sampetoding? Ia disebut memainkan peran penting sebagai donator atau investor dalam pembuatan uang palsu tersebut.
    Irjen Yudhiawan Wibisono mengatakan, ASS yang membiayai pembelian bahan baku produksi.
    Ia menyebut, rumah ASS di Jalan Sunu 3, Kota Makassar, menjadi lokasi awal produksi uang palsu sebelum dipindahkan ke kampus UIN Alauddin.
    “Produksi awal dilakukan di rumah ASS di Jalan Sunu. Namun, karena jumlah yang akan dicetak meningkat, mereka memindahkan produksi ke Kampus UIN di Gowa untuk menggunakan alat berkapasitas lebih besar,” ungkap Irjen Pol Yudhiawan, Kamis (19/12/2024).
    Mesin cetak uang palsu berbobot dua ton, senilai Rp 600 juta didatangkan dari China melalui Surabaya. Mesin tersebut diselundupkan ke Kampus UIN oleh salah satu tersangka, Andi Ibrahim (AI), dengan dalih mencetak buku-buku perpustakaan.
    Selain ASS, polisi juga menyoroti peran dua tersangka lain, yakni AI dan seorang tersangka berinisial S. Ketiganya disebut sebagai otak utama sindikat tersebut. Selain itu, polisi masih mengejar tiga DPO.
    “Kami akan terus mengejar tiga DPO yang belum tertangkap. Kasus ini akan kami tuntaskan hingga tuntas,” ujar Irjen Pol Yudhiawan.
    Kemudian, siapakah Annar Salahuddin Sampetoding (ASS)? Ia dikenal sebagai
    pengusaha
    asal Toraja, Sulawesi Selatan. Dia menjabat Presiden Direktur Siner Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group.

    Selain itu, ia pun tercatat pernah menempati posisi strategis di sejumlah organisasi, di antaranya:
    Ketua KADIN Sulawesi Selatan Bidang Kehutanan & Perkebunan(1989 s/d 1994)
    Ketua KADIN Sulawesi Selatan Bidang Dana & Usaha (1994 s/d 1998)
    Wakil Ketua Dewan Pembina DPD HIPPI Sulawesi Selatan (1994)
    Penasehat DPC HIPPI Ujung Pandang (1994)
    Ketua KADIN Sulawesi Selatan Bidang Kehutanan & Perkebunan(1999 s/d 2004)
    Wakil Ketua KADIN Sulawesi Selatan Bidang Kehutanan & Perkebunan(2004 s/d 2009)
    Ketua Umum BPD ARDIN Sulawesi Selatan (1995 s/d 1999)
    Ketua Umum BPP ARDIN Indonesia (2000)
    Wakil Ketua Umum Asosiasi
    Pengusaha
    Hutan Indonesia (APHI) (2006 s/d 2011).
    Ketua Komite Tetap KADIN ( 2008 s/d 2014 )
    Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Koordinator Wilayah Indonesi Timur. (2013 s/d2016)
    Ketua Umum Dewan Ekonomi Indonesia Timur (2016 – Sekarang)
    Ketua KONI Sulawesi Selatan Bidang Dana dan Usaha (1994 s/d 1998)
    Ketua Umum PERBASASI Sulawesi Selatan (1993 s/d 1998)
    Ketua Biro Koperasi & Wiraswasta DPD GOLKAR Sulawesi Selatan(1993 s/d 1998)
    Wakil Presidium Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan (1996 s/d 2001)
    Wakil Bendahara ICMI Sulawesi Selatan (1995 s/d 2000)
    Penasehat DPC HIPPI Ujung Pandang (1994)
    Ketua Harian PERBAKIN Sulawesi Selatan (1999 s/d 2001)
    Ketua Harian Pengda LEMKARI Sulawesi Selatan (2001)
    Ketua Umum Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan ( 2002 s/d 2007).
    Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengusaha Annar Sampetoding Jadi Tersangka Kasus Uang Palsu UIN Alauddin Makassar, Berperan Sentral
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Annar Salahuddin Sampetoding, Tersangka Baru Kasus Uang Palsu di UIN Alauddin Makassar – Halaman all

    Profil Annar Salahuddin Sampetoding, Tersangka Baru Kasus Uang Palsu di UIN Alauddin Makassar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Annar Salahuddin Sampetoding (ASS) merupakan pengusaha asal Makassar dan Toraja. 

    Ia dikenal memiliki jejak karier yang cemerlang dalam sektor industri.

    Nama Annar Salahuddin Sampetoding sedang menjadi sorotan publik dalam kasus uang palsu di UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan.

    Annar Salahuddin Sampetoding ditetapkan sebagai tersangka baru usai diperiksa oleh penyidik Polres Gowa pada Kamis (26/12/2024) malam hingga Jumat (27/12/2024).

    Kabar ini dibenarkan oleh Kapolres Gowa AKBP Reonald Simanjuntak.

    “Statusnya sudah tersangka,” kata AKBP Reonald Simanjuntak, Sabtu (28/12/2024).

    Meski demikian, keterangan resmi Kapolda Sulsel segera dirilis.

    “Nanti Senin dirilis oleh Kapolda Sulsel,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Yudhiawan Wibisono, mengungkap keterlibatan Annar Sampetoding Annar Sampetoding dalam kasus uang palsu UIN Alauddin Makassar.

    Annar atau ASS disebut memiliki peran penting dalam pembuatan uang palsu tersebut, yakni sebagai donatur atau investor.

    Irjen Yudhiawan Wibisono menjelaskan bahwa ASS yang membiayai pembelian bahan baku produksi.

    Ia menyebut rumah ASS di Jalan Sunu 3, Kota Makassar, menjadi lokasi awal produksi uang palsu sebelum dipindahkan ke kampus UIN Alauddin.

    “Produksi awal dilakukan di rumah ASS di Jalan Sunu. Namun, karena jumlah yang akan dicetak meningkat, mereka memindahkan produksi ke Kampus UIN di Gowa untuk menggunakan alat berkapasitas lebih besar,” ungkap Irjen Pol Yudhiawan, Kamis (19/12/2024).

    Tersangka juga mendatangkan mesin cetak uang palsu berbobot dua ton senilai Rp600 juta dari China melalui Surabaya.

    Kemudian, mesin tersebut diselundupkan ke Kampus UIN oleh salah satu tersangka, Andi Ibrahim (AI), dengan alasan untuk mencetak buku-buku perpustakaan.

    Selain Annar Sampetoding yang berperan sebagai donatur utama, polisi menyoroti keterlibatan dua tersangka lainnya, yakni AI dan seorang tersangka berinisial S. 

    Ketiganya disebut sebagai otak utama dalam jaringan sindikat uang palsu yang menghebohkan Makassar.

    Polisi kini juga tengah mengejar tiga orang lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan diduga memiliki peran penting dalam jaringan tersebut.

    “Kami akan terus mengejar tiga DPO yang belum tertangkap. Kasus ini akan kami tuntaskan hingga tuntas,” ujar Irjen Pol Yudhiawan.

    Profil Annar Salahuddin Sampetoding

    Annar Salahuddin Sampetoding dikenal sebagai Pengusaha di Makassar.

    Saat ini, ia tercatat sebagai Presiden Direktur Siner Group dan juga Presiden Komisaris Sulwood Group.

    Dengan pengalaman luas di dunia industri, Annar pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Sulawesi Selatan untuk Bidang Kehutanan & Perkebunan selama dua periode (1989-1994 dan 1999-2004), serta Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Koordinator Wilayah Indonesia Timur pada periode 2013-2016.

    Selain itu, ia juga dipercaya memimpin KONI Sulawesi Selatan Bidang Dana dan Usaha.

    Tak hanya sukses di dunia bisnis, Annar Salahuddin Sampetoding juga terjun ke dunia politik dan mencoba peruntungan di pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan 2024.

    Dikutip dari Tribun-Timur.com, ia mencoba untuk maju sebagai calon gubernur dengan mendaftar di berbagai partai pada perhelatan Pilgub Sulsel 2024 lalu. 

    Sebagai pengusaha sukses dari Makassar dan Toraja, Annar Salahuddin Sampetoding sempat dinilai memiliki elektabilitas yang cukup untuk menjadi bakal calon Gubernur Sulsel pada Pilkada 2024.

    Namun, langkahnya di dunia politik saat Pilgub Sulsel 2024 terhenti karena gagal mendapat dukungan partai untuk maju.

    Annar Salahudin Sampetoding mendaftar sebagai bakal calon (bacalon) Gubernur Sulawesi Selatan melalui Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan juga mengambil formulir di Partai Hanura.

    Setelah itu, kabar tentang Annar Sampetoding seakan menghilang.

    Riwayat Organisasi

    Ketua KADIN Sulawesi Selatan Bidang Kehutanan & Perkebunan (1989-1994)
    Ketua KADIN Sulawesi Selatan Bidang Dana & Usaha (1994-1998)
    Wakil Ketua Dewan Pembina DPD HIPPI Sulawesi Selatan (1994)
    Penasehat DPC HIPPI Ujung Pandang (1994)
    Ketua KADIN Sulawesi Selatan Bidang Kehutanan & Perkebunan (1999-2004)
    Wakil Ketua KADIN Sulawesi Selatan Bidang Kehutanan & Perkebunan (2004-2009)
    Ketua Umum BPD ARDIN Sulawesi Selatan (1995-1999)
    Ketua Umum BPP ARDIN Indonesia (2000)
    Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) (2006-2011).
    Ketua Komite Tetap KADIN (2008-2014)
    Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Koordinator Wilayah Indonesia Timur (2013-2016)
    Ketua Umum Dewan Ekonomi Indonesia Timur (2016-Sekarang)
    Ketua KONI Sulawesi Selatan Bidang Dana dan Usaha (1994-1998)
    Ketua Umum PERBASASI Sulawesi Selatan (1993-1998)
    Ketua Biro Koperasi & Wiraswasta DPD GOLKAR Sulawesi Selatan (1993-1998)
    Wakil Presidium Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan (1996-2001)
    Wakil Bendahara ICMI Sulawesi Selatan (1995-2000)
    Penasehat DPC HIPPI Ujung Pandang (1994)
    Ketua Harian PERBAKIN Sulawesi Selatan (1999-2001)
    Ketua Harian Pengda LEMKARI Sulawesi Selatan (2001)
    Ketua Umum Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan (2002-2007)

    Pernah Somasi Mertua Dito Ariotedjo

    Annar Salahuddin Sampetoding pernah mengajukan somasi kepada Fuad Hasan Masyhur, pemilik Maktour yang juga mertua Menpora Dito Ariotedjo, melalui Law Firm Yoel Bello & Associates pada 23 Juli 2023.

    Somasi ini terkait dengan utang sebesar Rp 105,5 miliar yang belum dilunasi oleh Fuad Hasan Masyhur, berdasarkan Perikatan Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor 38 yang dibuat pada 28 Maret 2016 oleh Notaris Abdul Rajab Rahman.

    Dalam surat somasi yang diajukan, Annar menuntut agar utang tersebut segera dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang ada.

    “Kami ingin menegaskan kepada Fuad Hasan Masyhur bahwa berdasarkan Perjanjian Jual tahun 2016 mengenai pembayaran utang tahap keempat pada tanggal 28 September 2017, hingga saat ini pembayaran belum dilakukan beserta denda sejumlah Rp 105.540.000.000,” demikian isi salinan pernyataan dari Law Firm Yoel Bello & Associates.

    Setelah Annar Salahuddin Sampetoding mengajukan somasi tentang utang senilai Rp 105,5 miliar, ternyata masih ada denda tambahan sebesar Rp 88,1 miliar yang harus diselesaikan oleh Fuad Hasan Masyhur.

    Merespons hal ini, Fuad Hasan Masyhur, yang juga merupakan politisi Partai Golkar, melayangkan somasi balik kepada Annar Sampetoding.

    “Sejak tahun 2016 kemarin Saudara Annar S Sampetoding ini menawarkan dengan cara merayu selama bertahun-tahun kepada klien kami untuk melakukan pembelian terkait dengan beberapa SHM yang ada di Kota Makassar, total SHM-nya itu ada SHM Nomor 15, SHM Nomor 20526, SHM Nomor 1071, SHM Nomor 1099, dan SHM 1310. Berarti ada 5 SHM yang ditawarkan,” kata pengacara Fuad Hasan Masyhur, Rigel Abner Rumlawang dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/8/2023).

    Rigel Abner Rumlawang mengatakan kliennya pun memutuskan untuk membeli tanah tersebut dari Annar Salahuddin Sampetoding.

    Menurut penuturan Rigel Abner Rumlawang, Fuad Hasan Masyhur telah melakukan pembayaran sejumlah Rp 85 miliar untuk 5 bidang tanah yang sebelumnya telah diangsur.

    “Dalam beberapa kali pembayaran, total yang telah dikeluarkan mencapai sekitar Rp 85 miliar terkait 5 Surat Hak Milik (SHM) tersebut. Namun, ini hanyalah tahap awal untuk perolehan SHM. Selanjutnya, dilakukan akta jual beli (AJB) terkait 5 tanah ini. Setelah AJB dibuat, perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) juga ditandatangani sebelumnya,” katanya.

    (Tribunnews.com/Falza/Adi Suhendi) (Tribun-Timur.com/Muh Hasim Arfah)

  • Pengusaha Annar Sampetoding Jadi Tersangka Kasus Uang Palsu UIN Alauddin Makassar, Berperan Sentral – Halaman all

    Pengusaha Annar Sampetoding Jadi Tersangka Kasus Uang Palsu UIN Alauddin Makassar, Berperan Sentral – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR – Polisi menetapkan tersangka baru bernama Annar Salahuddin Sampetoding (ASS) dalam kasus uang palsu di UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan.

    Dengan penetapan Annar Sampetoding, total saat ini sudah 18orang yang ditetapkan menjadi tersangka.

    Annar Sampetoding ditetapkan sebagai tersangka kasus uang palsu UIN Alauddin setelah diperiksa penyidik Polres Gowa pada Kamis (26/12/2024) malam hingga Jumat (27/12/2024).

    Kapolres Gowa AKBP Reonald Simanjuntak membenarkan hal tersebut.

    “Stasusnya sudah tersangka,” kata AKBP Reonald Simanjuntak, Sabtu (28/12/2024).

    Meski demikian, keterlibatan ASS akan dirilis langsung Kapolda Sulsel.

    “Nanti Senin dirilis oleh Kapolda Sulsel,” ujarnya.

    Sebelumnya Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Yudhiawan Wibisono sempat mengungkap peran Annar Sampetoding dalam kasus uang palsu UIN Alauddin Makassar.

    Annar atau ASS disebut memainkan peran penting sebagai donator atau investor dalam pembuatan uang palsu tersebut.

    Irjen Yudhiawan Wibisono mengatakan ASS yang membiayai pembelian bahan baku produksi.

    Ia menyebut rumah ASS di Jalan Sunu 3, Kota Makassar, menjadi lokasi awal produksi uang palsu sebelum dipindahkan ke kampus UIN Alauddin.

    “Produksi awal dilakukan di rumah ASS di Jalan Sunu. Namun, karena jumlah yang akan dicetak meningkat, mereka memindahkan produksi ke Kampus UIN di Gowa untuk menggunakan alat berkapasitas lebih besar,” ungkap Irjen Pol Yudhiawan, Kamis (19/12/2024).

    Mesin cetak uang palsu berbobot dua ton, senilai Rp600 juta didatangkan dari China melalui Surabaya.

    Mesin tersebut diselundupkan ke Kampus UIN oleh salah satu tersangka, Andi Ibrahim (AI), dengan dalih mencetak buku-buku perpustakaan.

    Selain ASS, polisi juga menyoroti peran dua tersangka lain, yakni AI dan seorang tersangka berinisial S, dalam jaringan ini.

    Ketiganya disebut sebagai otak utama sindikat tersebut.

    Selain itu, polisi masih mengejar tiga DPO.

    “Kami akan terus mengejar tiga DPO yang belum tertangkap. Kasus ini akan kami tuntaskan hingga tuntas,” ujar Irjen Pol Yudhiawan.

    Lalu siapakah sosok Annar Salahuddin Sampetoding?

    Sosok Annar Salahuddin Sampetoding

    Annar Salahuddin Sampetoding (ASS) diketahui sebagai pengusaha asal Toraja, Sulawesi Selatan.

    Dia menjabat Presiden Direktur Siner Group dan Presiden Komisaris Sulwood Group.

    Selain itu, ia pun tercatat pernah menempati posisi strategis di sejumlah organisasi, di antaranya:

    Ketua KADIN Sulawesi Selatan Bidang Kehutanan & Perkebunan(1989 s/d 1994)
    Ketua KADIN Sulawesi Selatan Bidang Dana & Usaha (1994 s/d 1998)
    Wakil Ketua Dewan Pembina DPD HIPPI Sulawesi Selatan (1994)
    Penasehat DPC HIPPI Ujung Pandang (1994)
    Ketua KADIN Sulawesi Selatan Bidang Kehutanan & Perkebunan(1999 s/d 2004)
    Wakil Ketua KADIN Sulawesi Selatan Bidang Kehutanan & Perkebunan(2004 s/d 2009)
    Ketua Umum BPD ARDIN Sulawesi Selatan (1995 s/d 1999)
    Ketua Umum BPP ARDIN Indonesia (2000)
    Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) (2006 s/d 2011).
    Ketua Komite Tetap KADIN ( 2008 s/d 2014 )
    Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Koordinator Wilayah Indonesi Timur. (2013 s/d2016)
    Ketua Umum Dewan Ekonomi Indonesia Timur (2016 – Sekarang)
    Ketua KONI Sulawesi Selatan Bidang Dana dan Usaha (1994 s/d 1998)
    Ketua Umum PERBASASI Sulawesi Selatan (1993 s/d 1998)
    Ketua Biro Koperasi & Wiraswasta DPD GOLKAR Sulawesi Selatan(1993 s/d 1998)
    Wakil Presidium Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan (1996 s/d 2001)
    Wakil Bendahara ICMI Sulawesi Selatan (1995 s/d 2000)
    Penasehat DPC HIPPI Ujung Pandang (1994)
    Ketua Harian PERBAKIN Sulawesi Selatan (1999 s/d 2001)
    Ketua Harian Pengda LEMKARI Sulawesi Selatan (2001)
    Ketua Umum Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan ( 2002 s/d 2007).

  • Ketua Ormas PP Bekasi Selatan Minta Maaf Proposal Malam Tahun Baru Rp44 Juta Beredar: Sudah Dicabut – Halaman all

    Ketua Ormas PP Bekasi Selatan Minta Maaf Proposal Malam Tahun Baru Rp44 Juta Beredar: Sudah Dicabut – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI- Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Bekasi Selatan, Edi Nurhadi memastikan proposal perayaan malam tahun baru Rp44 juta sudah ditarik.

    Proposal tersebut sebelumnya viral di media sosial karena diduga sebagai pungutan liar (pungli).

    “Tentunya pada hari ini ingin mengklarifikasi bahwa proposal ini sudah kita setop dan sudah kita cabut semua,” ujar Edi, dikutip Kompas.com, Sabtu (28/12/2024).

    Edi meminta maaf jika penyebaran proposal permintaan sumbangan acara malam tahun baru mengganggu ketenangan warga. 

    Permintaan maaf tersebut disampaikan Edi melalui sebuah video klarifikasi berdurasi 49 detik.

    “Saya selaku ketua PAC Bekasi Selatan memohon minta maaf kepada masyarakat jika penyebaran proposal ini mengganggu ketenangan masyarakat Bekasi Selatan,” ujar Edi.

    Sementara, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Bekasi telah menjatuhkan sanksi administrasi kepada Edi.

    “(MPC PP Kota Bekasi) telah memanggil yang bersangkutan ED dan telah diberikan sanksi administrasi,” ujar Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Bekasi Ariyes Budiman dalam siaran pers.

    Diberitakan sebelumnya, sebuah foto diduga surat yang memuat alokasi anggaran perayaan malam tahun baru salah satu ormas di Kota Bekasi viral di media sosial.

    Dalam foto surat yang diunggah akun Instagram @presiden_netizen_official menunjukkan, alokasi anggaran tersebut bersumber dari rencana kegiatan ormas di tingkat pimpinan anak cabang (PAC) Bekasi Selatan. Di bagian kop surat, tertera nama ormas, berikut alamat kesekretariatannya.

    “Rencana anggaran kegiatan malam tahun baru 2024/2025,” bunyi kalimat dalam foto tersebut, dikutip Kompas.com, Jumat (27/12/2024).

    Berikut rincian proposal PP:

    Pembuatan proposal Rp 2.000.000
    Pembuatan amplop Rp1.500.000
    Pembelian atribut Indonesia Rp1.000.000
    Pembelian umbum-umbul Rp1.500.000
    Pembuatan binder Rp500.000
    Sewa tenda kursi Rp3.500.000
    Dokumentasi Rp1.500.000
    Dekorasi Rp1.000.000
    Logistik Rp1.000.000
    Pembelian 200 nasi kotak Rp5.000.000
    Pembelian 500 snack Rp2.500.000
    Tarian anak-anak dan live dangdut Rp15.000.000
    Keamanan Rp1.000.000
    Kebersihan Rp1.000.000
    Biaya tak terduga Rp2.000.000

    Jumlah Rp44.000.000

    (Tribunnews/Kompas.com)

     

  • Ketua Ormas PP Bekasi Selatan Minta Maaf Proposal Malam Tahun Baru Rp44 Juta Beredar: Sudah Dicabut – Halaman all

    Ini Daftar 15 Item Proposal Malam Tahun Baru PP Bekasi Selatan Rp44 Juta: Live Dangdut Rp15 Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BEKASI-  PAC Pemuda Pancasila (PP) Bekasi Selatan, Jawa Barat, membuat heboh karena proposal perayaan malam tahun baru senilai Rp44 juta.

    Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Bekasi kemudian memberikan sanksi kepada Ketua PAC PP Bekasi Selatan berinisial ED.

    Ketua MPC PP Kota Bekasi, Ariyes Budiman, mengatakan proposal tersebut sudah ditarik kembali alias tidak jadi disebarluaskan.

    “ED menuturkan bahwa sudah memerintahkan panitia untuk menarik kembali proposal yang telah diedarkan, sesuai dengan jumlah proposal yang telah dikeluarkan oleh panitia acara,” kata Ariyes dalam siaran persnya, Sabtu (28/12/2024).

    Ariyes menjelaskan pihaknya sudah memanggil dan memberikan sanksi administrasi kepada ED. 

    Sebab permintaan sumbangan perayaan tahun baru yang dilakukan jajaran PAC PP Bekasi Selatan adalah tindakan keliru.

    Sebab pimpinan ormas PP sudah mengeluarkan instruksi pelarangan penyebaran proposal yang tidak jelas peruntukannya.

    “MPN, MPW dan MPC telah memberikan instruksi bahwa tidak boleh menyebarkan proposal tahun baru, THR, atau proposal yang tidak jelas peruntukannya,” jelasnya.

    Berdasarkan pemanggilan tersebut, Ariyes menuturkan kalau ED mengeklaim proposal permintaan sumbangan tersebut hanya bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksa ke para pelaku usaha.

    Kemudian proposal tersebut juga diakui ED diperuntukkan untuk kegiatan santunan anak yatim dan pengajian rutin tahunan, tapi hal itu tidak dicantumkan dalam perincian proposal.

    ED pun sudah menyampaikan permintaan maaf dan siap menerima sanksi buntut viralnya proposal tersebut.

    “ED meminta maaf kepada warga masyarakat dan organisasi Pemuda Pancasila, karena viralnya proposal tersebut, dirinya (ED) menyebut siap menerima sanksi yang diberikan organisasi dalam rangka pembinaan organisasi,” pungkasnya.

    Diketahui sebelumnya, sebuah foto yang memperlihatkan rencana anggaran sebuah Ormas di Bekasi untuk merayakan pergantian malam tahun baru.

    Foto tersebut viral diunggah sejumlah akun media sosial  yang diduga dibuat oleh PAC Ormas kawasan Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

    “Rencana kegiatan malam tahun baru 2024/2025,” tulis unggahan foto tersebut dikutip Tribun Bekasi, Jumat (27/12/2024). 

    Berdasarkan unggahan foto dijelaskan kalau anggaran itu akan dipergunakan untuk kegiatan acara seperti pembuatan proposal, pembuatan amplop, sewa tenda, sewa kursi, dekorasi hingga biaya live dangdut. 

    Jika dikalkulasikan, ormas tersebut menganggarkan biaya hingga Rp44 juta. 

    “Terbilang empat puluh empat juta rupiah,” tulis surat tersebut. 

    Sementara, Kapolsek Bekasi Selatan, Kompol Untung Riswaji mengatakan pihaknya pun belum menerima laporan dugaan pungutan liar (pungli) dari Ormas yang membuat anggaran tersebut. 

    “Tidak ada laporan dari masyarakat ataupun warga ataupun pengusaha,” kata Untung, Jumat (27/12/2024). 

    Namun Untung mengimbau kepada masyarakat untuk mengabaikan surat tersebut jika benar dimintai sejumlah anggaran oleh pihak oknum Ormas.

    Tidak hanya itu, perwira polisi berpangkat melati satu itu untuk meminta korban segera lapor ke Polsek Bekasi Selatan jika menjadi korban pungli. 

    “Ya kalau memang itu (ada), abaikan dan laporankan kepada pihak kepolisian,” jelasnya.

    Berikut rincian proposal PP:

    Pembuatan proposal Rp 2.000.000
    Pembuatan amplop Rp1.500.000
    Pembelian atribut Indonesia Rp1.000.000
    Pembelian umbum-umbul Rp1.500.000
    Pembuatan binder Rp500.000
    Sewa tenda kursi Rp3.500.000
    Dokumentasi Rp1.500.000
    Dekorasi Rp1.000.000
    Logistik Rp1.000.000
    Pembelian 200 nasi kotak Rp5.000.000
    Pembelian 500 snack Rp2.500.000
    Tarian anak-anak dan live dangdut Rp15.000.000
    Keamanan Rp1.000.000
    Kebersihan Rp1.000.000
    Biaya tak terduga Rp2.000.000

    Jumlah Rp44.000.000

     

    (Tribun Bekasi/Tribunnews)