Xcloud.id

Organisasi: Pemuda Pancasila

  • Bentrok Ormas Pemuda Pancasila vs GRIB Jaya di Blora: Ada Korban Luka, Mobil Loreng & 3 Motor Rusak – Halaman all

    Bentrok Ormas Pemuda Pancasila vs GRIB Jaya di Blora: Ada Korban Luka, Mobil Loreng & 3 Motor Rusak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bentrokan yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya terjadi di perempatan traffic light di  Kelurahan Karangjati, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (14/1/2025).

    Dikutip dari Tribun Jateng, bentrokan bermula ketika mobil loreng yang dikendarai anggota Pemuda Pancasila melaju dan berhenti di traffic light perempatan Kelurahan Karangjati.

    Lalu, di saat yang bersamaan, mobil tersebut langsung diadang oleh anggota GRIB Jaya.

    “Kayaknya mobil Pemuda Pancasila dari arah utara berhenti di bangjo (traffic light) karena lampu merah, kebetulan kepergok sama kelompoknya GRIB dari selatan, terus dimassa,” kata Ketua RT setempat, Sigit, Selasa.

    Saat mobil diadang, Sigit mengatakan satu anggota Pemuda Pancasila langsung dikeroyok oleh anggota GRIB.

    Akibatnya, kata Sigit, korban mengalami luka di kepalanya akibat dihantam batu.

    “Ndelalah (Kebetulan) ada satu (anggota PP) yang tidak bisa lari, dimassa (dihajar), dihantam batu kepalanya, terus dia terkapar di trotoar situ, saya kasihan, saya amankan di teras,” jelasnya.

    Sigit juga mengatakan adanya ancaman dari anggota GRIB agar korban melepas atribut Pemuda Pancasila jika tidak ingin dihabisi.

    “Ada salah satu kelompoknya GRIB datang minta supaya pemuda tadi melepas atribut Pemuda Pancasila, jaket e dilepas. Akhirna dilepas terus saya suruh sembunyi di belakang. Di perjalanan darah itu kececeran,” terangnya.

    Setelah insiden tersebut, beberapa orang yang mengalami luka dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan.

    Selain korban luka, mobil Pemuda Pancasila bernomor polisi B 1728 UZM juga mengalami kerusakan.

    Berdasarkan pantauan Tribun Jateng, seluruh kaca mobil tersebut pecah.

    Adapun diduga mobil tersebut milik ormas Pemuda Pancasila cabang Kabupaten Rembang. Selain itu adapula tiga sepeda motor di lokasi juga mengalami kerusakan.

    Pengrusakan dan Penganiayaan Dilakukan GRIB Jaya Luar Blora

    Masih dikutip dari Tribun Jateng, Ketua DPC GRIB Jaya Blora, Sugiyanto, mengatakan pengrusakan bukan dilakukan oleh anggota GRIB Jaya yang dipimpinnya.

    Dia mengklaim anggota GRIB Jaya itu justru diadang terlebih dahulu oleh anggota Pemuda Pancasila.

    Namun, anggota GRIB Jaya terlebih dahulu menghajar anggota Pemuda Pancasila.

    “Iya (anggota GRIB). Ini kan mau pulang diadang. Ini tadi dari Blora sudah di-rembug (didiskusikan). Yang penting pulang dengan damai, ya sudah pulang.”

    “Diaadang sama PP Rembang makanya langsung dihancurkan itu. Polisi tahu itu, kita dari Kudus itu tidak semena-mena, dihadang langsung dihabisin itu,” kata Sugiyanto, Selasa.

    Polisi Masih Lakukan Penyelidikan

    Di sisi lain, polisi masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi terkait peristiwa tersebut.

    “Untuk sementara rekan-rekan kami masih mengumpulkan informasi yang masuk dari masyarakat, kemudian untuk kejadian di beberapa titik masih dalam tahap penyelidikan.

    “Apabila sudah ada titik terang terkait kejadian tersebut, kami akan secepatnya memberikan informasi ke awak media,” kata Kasi Humas Polres Blora, AKP Gembong Widodo, Selasa malam.

    Pemuda Pancasila Sempat Tolak Keberadaan GRIB Jaya di Blora

    Suasana Ormas Pemuda Pancasila saat menggeruduk markas Ormas GRIB Blora, Senin (13/1/2025).

    Sebelum insiden terjadi, Pemuda Pancasila sempat menggeruduk kantor DPC GRIB Jaya di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, pada Senin (13/1/2025).

    Adapun kedatangan rombongan Pemuda Pancasila tersebut untuk menolak adanya GRIB Jaya di Blora.

    Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila, Munaji, mengatakan pihaknya tidak suka adanya GRIB di Kabupaten Blora.

    “Perlu diingat yang saya sampaikan, bahwa Pemuda Pancasila dan masyarakat tidak suka hadirnya GRIB di Blora. Kalau ada pasti akan berurusan dengan kita,” jelasnya, Senin (13/1/2025).

    Munaji menilai keberadaan ormas GRIB Jaya masih ilegal. Dia mengatakan banyak anggota GRIB Jaya meresahkan masyarakat. 

    “Kalau mau kepengin jadi organisasi di Blora, izin legalitas harus dipenuhi dulu. Jangan menjadi preman atau seperti itu. Itu saya sampaikan.”

    “Kalau menjadi organisasi tolong kepentingan masyarakat diutamakan, jangan kepentingan perut sendiri,” ujarnya.

    Munaji menegaskan pihaknya menolak adanya GRIB Jaya di Blora. 

    “Sekali lagi pesan saya, jangan ada GRIB keluar Blora. Kalau keluar saya sikat, urusan dengan Pemuda Pancasila. Ini Blora mas, tidak sekonyong konyong koder.”

    “Kita juga ucapkan terima kasih kepada jajaran TNI dan Polri, sehingga kegiatan ini bisa kondusif, kita juga tidak akan terjadinya anarkis, tidak akan terjadi di sini.”

    “Jangan ada berdirinya GRIB di Kabupaten Blora ini. Itu yang kita minta,” tambahnya.

    Pihak Pemuda Pancasila mengaku bakal mendatangi Polres Blora untuk melaporkan hal tersebut. 

    Lebih lanjut, Munaji juga menduga Ketua GRIB Jaya Blora menjadi mafia pupuk bersubsidi.

    “Bahwa calon Ketua GRIB menjadi biang kerok pupuk subsidi di Blora. Sarang pupuk subsidi di Kabupaten Blora. Kalau di dalam kita masuki, arak miras banyak di dalam.”

    “Biangkerok pupuk subsidi adalah calon Ketua GRIB sendiri. Jangan biarkan preman berkeliaran di Blora,” jelasnya.

    Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jateng dengan judul “Polisi Buka Suara Terkait Bentrokan Ormas Pemuda Pancasila dengan GRIB Jaya di Blora”

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Jateng/M Iqbal Shukri)

  • Pakar sebut tidak boleh ada pihak melarang penggunaan ruang publik

    Pakar sebut tidak boleh ada pihak melarang penggunaan ruang publik

    Jakarta (ANTARA) – Pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran Bandung Asep Sumaryana berpendapat bahwa tidak boleh ada pihak yang melarang penggunaan ruang publik milik pemerintah pusat maupun daerah.

    Asep menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons video viral pelarangan berkegiatan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terjadi di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta.

    “Untuk ruang publik yang dikelola oleh pemerintah, publik yang memanfaatkannya tidak ada keharusan izin kepada pihak lainnya, kecuali perda (peraturan daerah, red) mengaturnya,” kata Asep saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Oleh sebab itu, dia mengingatkan pemerintah untuk mengawal ruang publik yang ada sehingga menghindari hal tersebut terjadi kembali, baik di Jakarta maupun daerah lainnya di Indonesia.

    Asep mencontohkan bahwa pemerintah daerah dapat menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengawal ruang publik yang ada.

    Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak tetap diperlukan, meskipun pemerintah telah bergerak guna menjamin ruang publik tetap dapat dinikmati oleh masyarakat tanpa meminta izin kepada ormas. Salah satunya melalui peran media massa.

    “Media perlu hadir untuk untuk mewartakan bahwa ruang-ruang tertentu menjadi tempat untuk aktivitas publik, dan tanpa diklaim oleh sejumlah pihak sebagai penguasanya,” ujarnya.

    Asep juga mengatakan bahwa tokoh masyarakat maupun kelompok terpelajar dapat berperan untuk memberikan pemahaman dan penyadaran kepada ormas sehingga ruang publik dapat dinikmati oleh masyarakat, kecuali ada kebijakan publik yang melarang penggunaan sebuah ruang publik.

    Sebelumnya, akun media sosial TikTok @original____goods pada Jumat (10/1), mengunggah video yang merekam percakapan mengenai izin berkegiatan di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta.

    Dalam video tersebut, seorang anggota ormas Pemuda Pancasila mendatangi pembuat konten tersebut dan menanyakan izin berkegiatan mereka.

    Anggota ormas itu mengklaim bahwa Pemuda Pancasila mengurus area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan Blok M.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bentrok Berdarah Pemuda Pancasila dan Ormas GRIB Pecah di Blora, Ini Duduk Perkaranya

    Bentrok Berdarah Pemuda Pancasila dan Ormas GRIB Pecah di Blora, Ini Duduk Perkaranya

    Liputan6.com, Blora – Bentrokan antara organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila dengan GRIB (Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu) Jaya di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menyebabkan anggota dari kedua belah pihak luka-luka, Selasa sore (14/1/2024).

    Berdasarkan pantauan, bentrokan tersebut terjadi di Jalan Raya Blora – Rembang tepatnya area perempatan Karangjati Blora, atau di depan markas ormas Pemuda Pancasila. Tampak kendaraan milik Pemuda Pancasila kondisinya rusak parah.

    “Tadi diisi 7 atau 8 orang dari Ormas Pemuda Pancasila, kondisinya luka-luka sudah dibawa ke RS,” kata salah satu anggota Polres Blora saat ditanya Liputan6.com di lokasi kejadian.

    Anggota ormas Pemuda Pancasila disebut kalah jumlah dengan anggota ormas GRIB Jaya saat terjadi bentrokan di lokasi setempat.

    “Tidak ada yang mati, tapi do moncrot (berdarah) di bagian muka karena dipukuli. Itu mobil juga dirusak,” jawabnya.

    Peristiwa mencekam ini viral di jagat maya dan menjadi tontonan banyak orang yang lewat jalan raya setempat.

    Selain terjadi di area perempatan Karangjati Blora, bentrokan juga terjadi di Jalan Raya Ngawen – Kunduran tepatnya di Desa Klokah, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora.

    Berdasarkan video amatir yang beredar dari lokasi setempat, ada sekitar 4 orang dari anggota Ormas GRIB Jaya mengalami luka-luka dan beberapa di antaranya dengan kondisi berlumuran darah.

    “Izin ndan ini dari Kunduran, untuk anggota GRIB diserang sama anggota PP,” ujar suara dari rekaman tersebut.

    Banyak anggota TNI Polri diturunkan agar bentrokan tidak semakin parah. Adanya peristiwa mencekam ini, sebelumnya diketahui ratusan anggota GRIB Jaya dari berbagai penjuru daerah di Jawa Tengah berdatangan ke Kabupaten Blora.

    Mereka sempat berkumpul di tengah Alun-alun Blora. Kemudian, berdatangan ke markas Polres Blora untuk melaporkan Ketua ormas Pemuda Pancasila Blora, Munaji.

     

  • 10 Ormas GRIB dan Pemuda Pancasila Bentrok di Blora Regional

    10 Ormas GRIB dan Pemuda Pancasila Bentrok di Blora Regional

    Ormas GRIB dan Pemuda Pancasila Bentrok di Blora
    Tim Redaksi
     
    BLORA, KOMPAS.com
    – Dua organisasi masyarakat (ormas),
    Pemuda Pancasila
    (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (
    GRIB
    ) terlibat bentrok di perempatan Karangjati,
    Blora
    , Jawa Tengah, Selasa (14/1/2025).
    Kasi Humas Polres Blora, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gembong Widodo mengonfirmasi adanya bentrokan.
    Polisi hingga kini mengumpulkan informasi terkait kejadian tersebut.
    “Untuk sementara rekan-rekan kami masih mengumpulkan informasi yang masuk dari masyarakat, kemudian untuk kejadian di beberapa titik masih dalam tahap penyelidikan,” kata Gembong saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa malam.
    “Apabila sudah ada titik terang terkait kejadian tersebut, kami akan secepatnya memberikan informasi ke awak media,” sambungnya.
    Ketua RT 2 RW 2 Kelurahan Karangjati, Sigit, menyampaikan kronologi bentrok di tengah jalan tersebut.
    “Kayaknya mobil Pemuda Pancasila dari arah utara berhenti di bangjo (traffic light) karena lampu merah, kebetulan kepergok sama kelompoknya GRIB dari selatan, terus dimasa,” kata Sigit sebagaimana dilansir Tribunnews.com.
    Menurutnya anggota Pemuda Pancasila selain mengendarai mobil ada juga yang mengendarai sepeda motor.
    Kelompok PP ada yang tidak bisa melarikan diri kemudian dihajar kelompok GRIB.
    “Ndelalah ada 1 yang tidak bisa lari mas, dimasa, dihantam batu kepalanya, terus dia terkapar di trotoar situ, saya kasihan, saya amankan di teras,” jelasnya.
    Kelompok GRIB juga sempat mengancam akan menghabisi anggota PP itu ketika tidak melepas atribut yang dikenakan. Korban tersebut juga berlumuran darah.
    Sejumlah orang yang mengalami luka kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.
    Satu mobil dan tiga sepeda motor yang diduga milik anggota PP dirusak oleh anggota GRIB.
    “Setelah itu, GRIB lari ke utara,” ujarnya.
    Ketua DPC GRIB Blora, Sugiyanto membenarkan anggota GRIB dari luar daerah Blora melakukan pengerusakan tersebut.
    “Ini tadi dari Blora sudah dirembug. Yang penting pulang dengan damai, ya sudah pulang , dihadang sama PP Rembang makanya langsung dihancurkan itu. Polisi tahu itu, kita dari Kudus itu tidak semena-mena, diadang langsung dihabisin itu,” kata dia saat dihubungi wartawan, Selasa (14/1/2025).
    Selain di Karangjati Blora, aksi kerusuhan tersebut juga terjadi di Jalan Ngawen – Kunduran.
    Dirinya mengaku anggota GRIB Semarang menjadi sasaran oleh anggota PP. Akibatnya korban dibawa ke rumah sakit.
    “Kalau di Kunduran, itu memang dari semarang dihajar oleh PP itu terluka parah itu sekarang di RS Bhayangkara (Blora). Saya baru diimbau pak kapolres nanti ada penindakan juga dari kepolisian, bukan wewenang kita,” terang dia.
    Kompas.com masih berupaya menghubungi pihak ormas Pemuda Pancasila terkait bentrok ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Ironi Taman di Jakarta: Dibangun untuk Warga, tetapi Dikuasai Preman Megapolitan

    10 Ironi Taman di Jakarta: Dibangun untuk Warga, tetapi Dikuasai Preman Megapolitan

    Ironi Taman di Jakarta: Dibangun untuk Warga, tetapi Dikuasai Preman
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di balik tawa dan ceria yang seharusnya menggema di taman-taman kota Jakarta, sebuah ironi tengah terjadi.
    Taman-taman yang semestinya menjadi ruang bagi semua, tanpa batasan, kini justru menjadi ajang perebutan kekuasaan oleh orang yang mengatasnamakan kelompok.
    Ruang publik yang diharapkan menjadi oase setiap warga, kini terancam kehilangan esensinya sebagai ruang bebas hambatan, tetapi terperangkap genggaman para preman.
    Seperti yang terjadi di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Blok M, misalnya, kini menjadi sorotan setelah viralnya sebuah video yang mengungkap praktik tak semestinya di ruang publik itu.
    Dalam video pada akun Instagram @jakartaselatan24jam, seorang pria berbaju hitam dengan topi merah tampak mendekati sekelompok pemuda yang sedang membuat konten.
    “Ini izin sama siapa?” tanyanya dengan nada penuh kuasa.
    Pengunjung pun mempertanyakan, apakah benar ruang publik seperti Taman Literasi memerlukan izin untuk sekadar membuat konten.
    “Hah, tidak ada izin? Emang harus ada izin ya di sini, bukannya umum?” tanya salah satu pengunjung.
    Namun, jawaban pria itu justru semakin membingungkan.
    “Iyalah. Kalau mbak tidak mau, tidak ada yang ngurusin sana atau tengah jalan,” katanya sambil menyebut nama sebuah organisasi masyarakat (ormas).
    Sementara itu, VP Corporate Secretary, Legal, dan Strategy PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ) Teuku Firmansyah menegaskan, taman ini tidak terafiliasi dengan ormas mana pun.
    “Dalam pengelolaan operasional Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, PT ITJ tidak terafiliasi dengan lembaga maupun organisasi mana pun,” ujar Teuku, Minggu (12/1/2025).
    Ia mengimbau masyarakat melaporkan kejadian serupa ke
    e-mail
    resmi, @itj-mrtjakarta.co.id atau petugas keamanan taman.
    Sementara itu, Rifkyman, pria dalam video itu, akhirnya meminta maaf setelah ditangkap Polsek Kebayoran Baru.
    “Saya dari Pemuda Pancasila meminta maaf sebesar-besarnya atas video yang telah viral,” katanya.
    Ia juga menegaskan bahwa semua kegiatan di taman tersebut hanya membutuhkan izin dari pengelola resmi.
    Pada Juli 2024, Taman Langsat, Kebayoran Baru, menjadi saksi kisah pedih Endang, pedagang kopi keliling.
    Dengan suara pelan, ia menceritakan rutinitasnya menyetor Rp 100.000 per bulan kepada penjaga wilayah setempat sebagai uang keamanan.
    “Biasalah bayar keamanan ke orang sini, Rp 100.000 sebulan,” ujar Endang kepada Kompas.com, Senin (8/7/2024).
    Namun, pria berisia 58 tahun itu menganggap hal itu wajar demi ketenangan berjualan.
    “Saya enggak masalah sih, biar tenang aja jualannya,” tambahnya.
    Namun, pendapatan Endang tak selalu stabil. Di hari hujan, ia hanya membawa pulang Rp 50.000, menyisakan sedikit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
    “Rata-rata setiap hari alhamdulillah dapat Rp 100.000 sih,” katanya lirih.
    Kasus serupa terjadi di Jalan Kepanduan II, dekat RPTRA Kalijodo, Jakarta Barat. Jujun (bukan nama sebenarnya), seorang warga Penjaringan, mengungkap bahwa jalan umum itu dijadikan area parkir oleh ormas.
    Setiap pengendara yang lewat dikenakan biaya Rp 5.000 untuk motor dan Rp 10.000 untuk mobil.
    “Banyak warga yang keberatan, tapi di sana ada yang namanya sistem premanisme. Jadi, warga sekitar takut,” kata Jujun, Selasa (25/6/2024).
    Warga berharap jalan tersebut dibuka kembali tanpa portal atau pungutan. Namun, laporan ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta belum ditanggapi.
    Pengelola parkir RTH Kalijodo, Daeng Jamal, membantah tuduhan pungli. Ia mengeklaim area parkir itu resmi sesuai peraturan gubernur.
    “Jadi, bukan parkir liar, dan itu bukan jalan umum sepenuhnya. Itu juga sebagai jalan alternatif masyarakat tidak berbayar dan sebagian untuk area parkir pengunjung taman RTH Kalijodo,” ucap Daeng Jamal.
    Kini, ironi taman kota mencerminkan persoalan mendalam tentang ruang publik di Jakarta.
    Taman yang dibangun untuk kebahagiaan warga justru menjadi lahan kuasa segelintir pihak.
    Warga kini bukan tidak mungkin berharap ada tindakan tegas dari pemerintah untuk mengembalikan fungsi taman agar bebas dari tekanan pihak tak bertanggung jawab.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polemik di Taman Literasi, Antara Hak Warga dan Bayang-bayang Ormas… Megapolitan 13 Januari 2025

    Polemik di Taman Literasi, Antara Hak Warga dan Bayang-bayang Ormas… Megapolitan 13 Januari 2025

    Polemik di Taman Literasi, Antara Hak Warga dan Bayang-bayang Ormas…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com – Suasana di
    Taman Literasi
    Martha Christina Tiahahu biasanya dipenuhi canda tawa anak-anak dan riuh kelompok muda yang sedang berbincang santai.
    Namun, sebuah video yang viral baru-baru ini menciptakan riak dalam kedamaian taman ikonik di Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu.
    Dalam video yang diunggah akun Instagram
    @jakartaselatan24jam
    , memperlihatkan seorang pria berbaju hitam dengan topi merah tampak menghampiri sekelompok pemuda.
    “Ini izin sama siapa?” tanya pria itu.
    Pengunjung pun mempertanyakan, apakah benar ruang publik seperti Taman Literasi memerlukan izin untuk sekadar membuat konten.
    “Hah, tidak ada izin? Emang harus ada izin ya di sini, bukannya umum?” tanya salah satu pengunjung.
    Namun, jawaban pria itu justru semakin membingungkan.
    “Iyalah. Kalau mba tidak mau, tidak ada yang ngurusin sana atau tengah jalan,” katanya sambil menyebut nama sebuah organisasi masyarakat (ormas).
    Menyikapi beredarnya video itu, VP Corporate Secretary, Legal dan Strategy PT Integrasi Transit Jakarta (ITJ), Teuku Firmansyah, angkat bicara untuk meluruskan informasi yang berkembang.
    Dengan tegas, Firmansyah menyampaikan, Taman Literasi Martha Christina Tiahahu adalah ruang publik yang tidak terafiliasi dengan organisasi mana pun.
    “Dalam pengelolaan operasional Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, PT ITJ tidak terafiliasi dengan lembaga maupun organisasi manapun,” ujar Teuku, Minggu (12/1/2025).
    Teuku pun mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika ada pihak yang mengatasnamakan pengelola taman.
    “Masyarakat dapat menyampaikan laporannya melalui kanal resmi PT ITJ di email corsec@itj-mrtjakarta.co.id atau langsung kepada petugas keamanan resmi yang ada di area taman,” tambahnya.
    Di tengah polemik ini, Rifkyman, pria dalam video itu, akhirnya memberikan klarifikasi.
    Dengan nada penuh penyesalan, ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada masyarakat atas ucapannya yang telah menimbulkan kegaduhan.
    “Saya dari Pemuda Pancasila meminta maaf sebesar-besarnya atas video yang telah viral, ramai di media sosial, sehubungan dengan pembuatan konten di Taman Literasi, Blok M,” ujarnya dalam video klarifikasi, Minggu (12/1/2025).
    Ia juga menekankan bahwa semua kegiatan di taman tersebut hanya membutuhkan izin dari pengelola resmi, bukan dari ormas mana pun.
    “Seharusnya, yang berhak memberi izin apabila ingin mengadakan kegiatan tersebut adalah pihak Taman Literasi, bukan kepada Pemuda Pancasila,” tambah Rifky dengan nada menyesal.
    Taman Literasi, yang semula diciptakan sebagai ruang publik untuk menginspirasi dan mempertemukan berbagai kelompok masyarakat, kini menjadi sorotan.
    Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya menjaga semangat inklusivitas di ruang publik.
    Di tengah keteduhan di Taman Literasi, harapan warga pun kembali bersemi, bahwa taman ini tetap menjadi tempat belajar dan berekspresi tanpa sekat-sekat yang tidak perlu.
    (Reporter: I Putu Gede Rama Paramahamsa, Ruby Rachmadina | Editor: Abdul Haris Maulana, Ambaranie Nadia Kemala Movanita)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PT ITJ jelaskan kasus yang libatkan warga dengan ormas di Blok M

    PT ITJ jelaskan kasus yang libatkan warga dengan ormas di Blok M

    Sejumlah warga berkumpul di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu kawasan Blok M untuk bisa merayakan malam pergantian tahun 2025, Jakarta, Selasa (31/12/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri

    PT ITJ jelaskan kasus yang libatkan warga dengan ormas di Blok M
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 12 Januari 2025 – 18:13 WIB

    Elshinta.com – PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ) mengklarifikasi kasus warga yang didesak untuk meminta izin ke Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila jika hendak membuat konten di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu.

    Vice President-Corporate Secretary, Legal and Strategy PT Integrasi Transit Jakarta Teuku Firmansyah menegaskan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan adalah ruang publik.

    “Pihak tertentu yang mengatasnamakan pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dalam ruang lingkup perizinan kegiatan atau aktivasi di area taman, dapat kami sampaikan bahwa Taman Literasi Martha Christina Tiahahu merupakan ruang publik,” kata Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Merespons kejadian yang terjadi pada Rabu (8/1) tersebut, Firmansyah menegaskan bahwa dalam pengelolaan operasional Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, PT ITJ tidak terafiliasi dengan lembaga maupun organisasi manapun.

    Oleh karena itu, kata Firmansyah, warga yang mendapatkan informasi dan aduan mengenai adanya pihak tertentu yang mengatasnamakan pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu ketika melakukan kegiatan atau aktivitas i sekitar area taman diminta menyampaikan laporannya melalui kanal resmi PT ITJ.

    “Email corsec@itj-mrtjakarta.co.id. Kemudian secara langsung pada sekuriti dengan tanda pengenal yang berada di area maupun di kantor operasional Taman Literasi,” ucap Firmansyah.

    Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @inilah_com, sejumlah warga pada Rabu (8/1) nampak hendak membuat semacam konten promosi di area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

    Seorang pria berbaju putih nampak menggendong sebuah papan iklan portabel. Ketika sedang membuat video, seorang pria datang dan meminta pria pembuat konten dan teman-temannya untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Pemuda Pancasila.

    Pria yang menghampiri para warga tersebut mengklaim bahwa Pemuda Pancasila merupakan pengelola area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan Blok M.

    Sempat terlibat tanya-jawab, para pembuat konten tersebut kemudian meninggalkan lokasi untuk menghindari perdebatan.

    Sumber : Antara

  • Anggota Pemuda Pancasila yang buat masalah di Blok M Jaksel minta maaf

    Anggota Pemuda Pancasila yang buat masalah di Blok M Jaksel minta maaf

    Tangkapan layar anggota Pemuda Pancasila, Rifkyman (kedua dari kanan) meminta maaf atas tindakannya mendesak warga di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan, untuk meminta izin terlebih dahulu ke ormas tersebut sebelum membuat konten video, Minggu (12/1/2025). ANTARA/Tangkapan Layar

    Anggota Pemuda Pancasila yang buat masalah di Blok M Jaksel minta maaf
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 12 Januari 2025 – 21:25 WIB

    Elshinta.com – Anggota Pemuda Pancasila, Rifkyman meminta maaf terkait tindakannya kepada warga agar meminta izin terlebih dahulu ke ormas tersebut sebelum membuat konten video di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

    “Saya dari Pemuda Pancasila meminta maaf sebesar-besarnya atas video yang telah viral, ramai di media sosial berkaitan dengan konten di Taman literasi Blok M,” ungkap Rifkyman dalam video yang dibagikan Polsek Kebayoran Baru, Minggu.

    Dalam video yang sebelumnya beredar, dia menyebutkan apabila pengunjung ingin membuat konten di Taman Literasi di Kawasan Blok M harus memperoleh izin dari Pemuda Pancasila.

    Kemudian dalam video klarifikasinya, Rifkyman mengaku bahwa pihak yang berwenang memberikan izin tersebut adalah pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu.

    “Seharusnya yang berhak memberi izin apabila ingin mengadakan kegiatan tersebut adalah pihak taman literasi, bukan kepada Pemuda Pancasila,” kata Rifkyman yang di dalam video tersebut didampingi petugas Kepolisian.

    Sebelumnya, dalam video viral yang diunggah oleh akun Instagram @inilah_com, sejumlah warga pada Rabu (8/1) hendak membuat konten promosi di area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

    Seorang pria berbaju putih dalam video tersebut menggendong papan iklan portabel. Sedangkan temannya yang lain berada di balik kamera.

    Saat sedang membuat video, seorang anggota Pemuda Pancasila menghampiri mereka dan mendesak warga pembuat konten itu untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Pemuda Pancasila.

    Pria itu mengklaim bahwa Pemuda Pancasila mengurus area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan Blok M.

    Sempat terlibat tanya-jawab, para pembuat konten itu akhirnya meninggalkan lokasi untuk menghindari perdebatan.

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan menegaskan, tidak perlu ada izin dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila bagi warga yang ingin beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

    Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan di Jakarta, Minggu, menyusul peristiwa yang viral di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu pada Rabu (8/1) lalu.

    “Enggak ada aturannya mereka harus izin dengan Ormas Pemuda Pancasila,” kata Satriadi.

    Sumber : Antara

  • Anggota Pemuda Pancasila yang bikin masalah di Blok M minta maaf

    Anggota Pemuda Pancasila yang bikin masalah di Blok M minta maaf

    Enggak ada aturannya mereka harus izin dengan Ormas Pemuda Pancasila

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Pemuda Pancasila, Rifkyman meminta maaf terkait tindakannya kepada warga agar meminta izin terlebih dahulu ke ormas tersebut sebelum membuat konten video di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

    “Saya dari Pemuda Pancasila meminta maaf sebesar-besarnya atas video yang telah viral, ramai di media sosial berkaitan dengan konten di Taman literasi Blok M,” ungkap Rifkyman dalam video yang dibagikan Polsek Kebayoran Baru, Minggu.

    Dalam video yang sebelumnya beredar, dia menyebutkan apabila pengunjung ingin membuat konten di Taman Literasi di Kawasan Blok M harus memperoleh izin dari Pemuda Pancasila.

    Kemudian dalam video klarifikasinya, Rifkyman mengaku bahwa pihak yang berwenang memberikan izin tersebut adalah pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu.

    “Seharusnya yang berhak memberi izin apabila ingin mengadakan kegiatan tersebut adalah pihak taman literasi, bukan kepada Pemuda Pancasila,” kata Rifkyman yang di dalam video tersebut didampingi petugas Kepolisian.

    Sebelumnya, dalam video viral yang diunggah oleh akun Instagram @inilah_com, sejumlah warga pada Rabu (8/1) hendak membuat konten promosi di area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

    Seorang pria berbaju putih dalam video tersebut menggendong papan iklan portabel. Sedangkan temannya yang lain berada di balik kamera.

    Saat sedang membuat video, seorang anggota Pemuda Pancasila menghampiri mereka dan mendesak warga pembuat konten itu untuk meminta izin terlebih dahulu kepada Pemuda Pancasila.

    Pria itu mengklaim bahwa Pemuda Pancasila mengurus area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan Blok M.

    Sempat terlibat tanya-jawab, para pembuat konten itu akhirnya meninggalkan lokasi untuk menghindari perdebatan.

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan menegaskan, tidak perlu ada izin dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila bagi warga yang ingin beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

    Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan di Jakarta, Minggu, menyusul peristiwa yang viral di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu pada Rabu (8/1) lalu.

    “Enggak ada aturannya mereka harus izin dengan Ormas Pemuda Pancasila,” kata Satriadi.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tak perlu izin Pemuda Pancasila untuk beraktivitas di Taman Literasi

    Tak perlu izin Pemuda Pancasila untuk beraktivitas di Taman Literasi

    Jakarta (ANTARA) – Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI menegaskan bahwa tidak perlu ada izin dari Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila bagi warga yang ingin beraktivitas di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

    Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan di Jakarta, Minggu, menyusul peristiwa yang viral di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu pada Rabu (8/1) lalu.

    Dalam video yang beredar, seorang anggota Pemuda Pancasila mendesak warga yang sedang membuat konten di taman tersebut untuk meminta izin terlebih dahulu ke Pemuda Pancasila.

    “Enggak ada aturannya mereka harus izin dengan Ormas Pemuda Pancasila,” kata Satriadi.

    Pihaknya hingga kini masih berkoordinasi dengan pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, yaitu PT Integrasi Transit Jakarta (PT ITJ)) dan Pemuda Pancasila terkait peristiwa tersebut.

    “Kami koordinasikan dengan pihak pengelola dan ormas tersebut. (Terkait sanksi terhadap anggota ormas yang terlibat) Belum bisa kami pastikan, kami koordinasikan dulu,” tutur Satriadi.

    PT ITJ juga mengklarifikasi kasus warga yang didesak untuk meminta izin ke Pemuda Pancasila jika hendak membuat konten di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu.

    Selanjutnya, pihaknya akan menempatkan personel untuk mengawasi dan berpatroli di di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan sekitarnya.

    “Mulai Senin (13/1) kami akan tempatkan anggota di lokasi tersebut untuk patroli dan pengawasan,” tutur Satriadi.

    Vice President-Corporate Secretary, Legal and Strategy PT ITJ Teuku Firmansyah menegaskan, Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan, adalah ruang publik.

    “Pihak tertentu yang mengatasnamakan pengelola Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dalam ruang lingkup perizinan kegiatan atau aktivasi di area taman, dapat kami sampaikan bahwa Taman Literasi Martha Christina Tiahahu merupakan ruang publik,” kata Firmansyah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Dalam video viral yang diunggah oleh akun Instagram @inilah_com, sejumlah warga pada Rabu (8/1) hendak membuat konten promosi di area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan.

    Seorang pria berbaju putih menggendong sebuah papan iklan portabel. Saat sedang membuat video, seorang anggota Pemuda Pancasila datang dan meminta pria pembuat konten dan teman-temannya untuk meminta izin terlebih dahulu kepada ormas tersebut.

    Anggota ormas itu mengklaim bahwa Pemuda Pancasila mengurus area Taman Literasi Martha Christina Tiahahu dan Blok M.

    Sempat terlibat tanya-jawab, para pembuat konten tersebut kemudian meninggalkan lokasi untuk menghindari perdebatan.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025