Organisasi: Pemuda Pancasila

TRIBUNNEWS.COM, BLORA – Pemuda Pancasila (PP) Blora, Jawa Tengah menyampaikan kritik kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) yang mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Blora, Munaji menilai Bakesbangpol Blora terlalu mudah mengeluarkan SKT.

“Kesbangpol terlalu mudah mengeluarkan SKT-nya, baru dua sampai tiga bulan, kok sudah dikeluarkan SKT-nya,” katanya, saat dihubungi sebelum adanya mediasi di Pendopo Kabupaten Blora, Rabu (15/1/2025) pagi.

Lebih lanjut, Munaji membandingkan dengan Ormas PP Blora yang harus menunggu SKT selama dua tahun.

“PP itu dua tahun mas, baru mendapatkan SKT, itu pun ormas sosial harus diterapkan dulu di masyarakat, nggak asal mengeluarkan SKT,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila Blora menggeruduk kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang berada di wilayah Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Senin (13/1/2025) sore.

Berdasarkan pantauan Tribunjateng, Ormas PP datang dengan membawa beberapa mobil dan truk. 

Kedatangan Ormas Pemuda Pancasila itu dalam rangka menolak adanya Ormas GRIB Jaya di Blora.

Bahkan personel polisi juga tampak berjaga-jaga di area Markas GRIB Jaya, agar tidak terjadi bentrokan antar ormas. Sekaligus agar arus di sekitar lalulintas tidak terganggu.

Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila, Munaji mengatakan pihaknya tidak suka adanya GRIB di Kabupaten Blora.

“Perlu diingat yang saya sampaikan, bahwa Pemuda Pancasila dan masyarakat tidak suka hadirnya GRIB di Blora. Kalau ada pasti akan berurusan dengan kita,” jelasnya, Senin (13/1/2025).

Munaji menilai bahwa keberadaan ormas GRIB Jaya masih ilegal. Dia mengatakan bahwa banyak anggota GRIB Jaya meresahkan masyarakat. 

“Kalau mau kepingen jadi organisasi di Blora, izin legalitas harus dipenuhi dulu. Jangan menjadi preman atau bangsat seperti itu. Itu saya sampaikan. Ini Blora bukan Timur Timur. Kalau menjadi organisasi tolong kepentingan masyarakat diutamakan, jangan kepentingan perut sendiri,” ujarnya.

Munaji menegaskan bahwa dia menolak adanya GRIB Jaya di Blora. Dia juga mengancam kalau ada GRIB Jaya akan berurusan dengan ormas Pemuda Pancasila.

“Sekali lagi pesan saya, jangan ada GRIB keluar Blora. Kalau keluar saya sikat, urusan dengan Pemuda Pancasila. Ini Blora mas, tidak sekonyong konyong koder.”

“Kita juga ucapkan terimakasih kepada jajaran TNI dan Polri, sehingga kegiatan ini bisa kondusif, kita juga tidak akan terjadinya anarkis, tidak akan terjadi di sini. Jangan ada berdirinya grib di Kabupaten Blora ini. Itu yang kita minta,” tambahnya.

Pihak Pemuda Pancasila mengaku bakal mendatangi Polres Blora untuk melaporkan hal tersebut. 

Lebih lanjut, Munaji juga menduga bahwa Ketua GRIB Jaya Blora menjadi mafia pupuk bersubsidi.

“Bahwa calon Ketua GRIB menjadi biang kerok pupuk subsidi di Blora. Sarang pupuk subsidi di Kabupaten Blora. Kalau di dalam kita masuki, arak miras banyak di dalam. Biangkerok pupuk subsidi adalah calon Ketua GRIB sendiri. Jangan biarkan preman berkeliaran di Blora,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPC GRIB Jaya Blora, Sugiyanto membantah soal legalitas GRIB Jaya. Menurutnya ormas yang ia pimpin di Blora sudah legal.

“Ya kalau menurut saya pribadi saya nggak tahu kok, jelas legalitas saya juga jelas. Lha mau dibubarkan atas dasar apa? Ini kan sebuah organisasi sudah jelas, ilegal jelas, jelas semuanya. Bahkan kita diakui secara nasional,” jelasnya.

Sugiyanto menambahkan, ormas dengan ketua umum Herchules ini, Blora sudah ada sekitar 750 anggota. Di Blora ormas GRIB Jaya baru ada sekitar 3 bulan.

Sugiyanto merasa heran dengan ormas Pemuda Pancasila yang tidak ingin GRIB Jaya berada di Blora. Dia juga tidak terpancing atas kedatangan ormas Pemuda Pancasila.

“Visi misi dari sana (Pemuda Pancasila) untuk ke sini saya juga tidak tahu. Mau membubarkan dasarnya apa saya juga ndak tahu. Makanya anggota ya cilent cilent aja. Jadi untuk anggota saya sementara tidak akan terpancing itu. Karena itu hanya membuat keributan saja. (Legalitas) Resmi mas semuanya 100 persen sudah ada,” jelasnya.

Dia juga membantah dianggap sebagai mafia pupuk subsidi. Dia meminta bukti ketika dituduh menjadi mafia pupuk. Dia mengaku hanya berjualan pupuk non-subsidi.

“Memang saya jual pupuk non-subsidi kok. Memang saya jual pupuk, kan dia gak tahu. Lha apa bisa membuktikan kalau saya itu mafia pupuk, dari mana? Tolong lah ada bukti satupun, memang saya ndak kok,” paparnya.(Iqs)

Penulis: M Iqbal Shukri