Xcloud.id

Organisasi: PBNU

  • Konflik PBNU, Banser Dipaksa Tonton Orang Tuanya Berantem

    Konflik PBNU, Banser Dipaksa Tonton Orang Tuanya Berantem

    GELORA.CO – Polemik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus memanas setelah rangkaian pemecatan antarpejabat struktural. Situasi ini memunculkan dorongan dari sejumlah pihak agar dilakukan islah. Namun, Pengasuh sekaligus pendiri Ponpes Salafi Nahdlatul Ulum, Tangerang, Banten, KH Imaduddin Utsman al-Bantani menegaskan bahwa islah bukan solusi.

    Menurut Kiai Imaduddin, satu-satunya langkah untuk menyelamatkan PBNU adalah dengan menghilangkan sumber masalah. Ia menyatakan secara lugas bahwa para tokoh yang sedang berpolemik harus mundur.

    “Kedua kubu ini, Rais Aam, Ketum, Sekjen itu harus mundur, itu sesuatu yang masuk akal. Kalau kita ingin menyelamatkan NU, ingin kembali melihat NU berwibawa, ya tentu yang menjadi masalah bagaimana NU menjadi kurang berwibawa, bermasalah, mengecewakan, itu yang harus hilangkah,” ujarnya, Jumat (5/12/2025).

    Ia menjelaskan bahwa islah tidak dapat dilakukan begitu saja karena tidak ada mekanisme koreksi dalam usulan tersebut.

    “Maunya yang mengusulkan islah, ya sudah yang berlalu biarlah berlalu, tanpa ada koreksi bagaimana kesalahan itu harus ditindak,” kata Kiai Imaduddin.

    Padahal, menurutnya, dalam islah harus ada evaluasi dan kejelasan pihak mana yang salah serta bagaimana penyelesaiannya.

    Kiai Imaduddin menyinggung rentetan tindakan yang membuat konflik PBNU membesar, mulai dari pemecatan Rais Aam terhadap Ketua Umum, pemecatan Sekjen oleh Ketua Umum, hingga munculnya tuduhan pengelolaan uang secara nonsyariah yang telah menjadi konsumsi publik. Ia menyebut tidak mungkin kedua kubu kembali berjalan bersama tanpa menyisakan masalah.

    “Kalau ini Rais Aam sudah memecat Gus Yahya sebagai ketum, kemudian Gus Yahya memecat Gus Ipul sebagai sekjen, digantikan Amin Said Husni, kemudian ada tuduhan tindakan nonsyariah dalam pengelolaan uang, bahkan sudah keluar ke publik, bahkan beberapa orang ada dugaan menerima lalu lintas dana, tentu ini tentu gak bisa begitu saja islah, kemudian dilupakan karena data-data sudah ada di publik. Enggak bisa kemudian keduanya berjalan bersama-sama lagi seakan-akan tak pernah ada apa-apa,” tegasnya.

    Ia memperingatkan bahwa bila sumber persoalan tidak dihilangkan, masalah akan merembet semakin jauh. “Jika tidak berani mengamputasi sumber penyakitnya maka penyakit akan merambah ke seluruh tubuh,” ujarnya.

    Kiai Imaduddin menyebut kondisi saat ini membuat para kader di akar rumput kebingungan, termasuk Banser. Ia menggambarkan situasi tersebut dengan keras. “Coba di bawah betapa bingungnya saudara-saudara sahabat Banser, misalnya, apa yang harus mereka sikapi melihat orangtuanya ribut. Ada yang ingin menguasai Gedung PBNU, kemarin-kemarin sempat ada dari satu pihak, dan melarang pihak lain, ini memalukan. Anak-anak Banser disuruh melawan orang tua-orangtua seperti ini,” ungkapnya.

    Ia menekankan bahwa pemimpin PBNU seharusnya menjadi teladan, bukan justru menambah keretakan.

    “Orang tua semacam ini harus muhasabah, enggak pantas jadi orang tua. Dan orang tua di NU kalau secara struktur kan bisa diganti. ‘Sudah saya tidak bisa menjadi orangtua, tidak bisa menjadi Rais Aam, tidak bisa menjadi ketum, tidak bisa menjadi sekjen, tidak bisa menjadi bendum, tidak bisa menjadi uswatun khasanah, sudah saya mundur demi NU. Ini lebih bagus daripada harus diturunkan oleh 100 juta warga NU,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa jika Rais Aam, Ketua Umum, Sekjen, Bendum, dan Katib Aam memilih mundur, maka sumber masalah dapat dihilangkan. Setelah itu, NU bisa melakukan pemulihan internal.

    “Setelah itu ada recovery, konsolidasi maka NU lebih kuat dari sebelumnya. Kalau sekarang ini walaupun NU tinggal satu tahun, kalau dipaksakan jika mau islah, namanya sudah koreng sulit sembuh. Saya kira untuk islahpun tidak akan bisa berjalan sebagaimana sebelumnya. Orang dalam hatinya sudah ada masing-masing dibuka aib dan kesalahannya,” ungkapnya.

    Menurut Kiai Imaduddin, kondisi kacau di tubuh PBNU berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak menginginkan stabilitas NU dan NKRI.

    “Kalau NU sekarang dalam masalah, saya khawatir musuh-musuh NU, musuh-musuh NKRI, akan masuk mengambil kesempatan, kemudian bisa membuat sesuatu yang tidak baik kepada bangsa, kepada NU secara khusus. Jadi saya khawatir jika gonjang ganjing yang tidak produktif di PBNU ini tidak dihentikan,” ujarnya.

    Ia menutup dengan seruan agar persoalan segera diselesaikan agar tidak semakin melebar dan membahayakan organisasi.

  • Sekjen PBNU Tegaskan Rapat Pleno Syuriah Ilegal, Langgar ART dan Mandat Muktamar

    Sekjen PBNU Tegaskan Rapat Pleno Syuriah Ilegal, Langgar ART dan Mandat Muktamar

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Amin Said Husni, menegaskan bahwa Rapat Pleno yang digelar oleh pihak yang mengatasnamakan Pengurus Besar Syuriah adalah tidak sah secara organisasi dan batal demi hukum.

    Penilaian tersebut didasarkan pada fakta bahwa pelaksanaan rapat dinilai melanggar ketentuan Anggaran Rumah Tangga (ART) NU serta keputusan resmi Muktamar ke-34.

    Amin merinci tiga alasan mendasar mengapa rapat yang disebut-sebut bertujuan menetapkan “Pejabat Ketua Umum PBNU” tersebut sama sekali tidak memiliki dasar hukum organisasi yang kuat.

    “Ini bukan sekadar tidak prosedural. Agenda tersebut justru menabrak keputusan tertinggi organisasi, yakni Muktamar,” ujarnya di Jakarta (5/12/2025).

    Alasan pertama, menurut Amin, rapat tersebut bermula dari keputusan Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 yang dinilai telah melampaui kewenangan.

    Mengacu pada ART NU Pasal 93, Rapat Harian Syuriyah tidak memiliki otoritas untuk mengambil keputusan strategis yang berdampak pada struktur Tanfidziyah, termasuk menggugurkan posisi Ketua Umum.

    “Keputusan tersebut hanya mengikat internal Syuriyah Harian sebagaimana Perkum 10/2025 Pasal 15 ayat 3. Jadi tidak ada efek apa pun terhadap kedudukan Ketua Umum,” tamdasnya.

    Alasan kedua, Amin menilai rapat tersebut cacat prosedur karena melanggar tata kepemimpinan rapat yang diatur dalam konstitusi organisasi.

    Berdasarkan Pasal 58 ayat (2) huruf c dan Pasal 64 ART NU, sebuah rapat pleno PBNU wajib dipimpin secara bersama-sama oleh Rais Aam dan Ketua Umum.

    “Kalau Ketua Umum tidak dilibatkan, maka rapat pleno itu sejak awal batal demi hukum,” terang Amin.

    Alasan ketiga, agenda penetapan “Pejabat Ketua Umum” dalam rapat tersebut dianggap tidak memiliki landasan aturan yang relevan.

    Dalam Peraturan Perkumpulan (Perkum) No. 13 Pasal 4 ayat (1), disebutkan bahwa jabatan Pejabat Ketua Umum hanya dapat digunakan jika terjadi mekanisme pergantian antar waktu akibat fungsionaris berhalangan tetap.

    “Faktanya, KH Yahya Cholil Staquf tidak berhalangan tetap. Beliau adalah Mandataris Muktamar ke-34, dan tidak ada kekosongan jabatan yang perlu diisi,” ungkap Amin.

    Amin juga menyoroti bahwa rencana penetapan Pejabat Ketua Umum tersebut secara langsung bertentangan dengan hasil Muktamar ke-34 yang memberikan mandat penuh kepada KH Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU yang sah.

    “Jika ada agenda yang menabrak langsung keputusan Muktamar, itu pelanggaran serius dalam jam’iyyah ini,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Amin mengingatkan bahwa tidak ada ruang bagi tindakan sepihak yang berupaya menggeser wewenang Ketua Umum tanpa dasar konstitusi organisasi yang jelas.

    “NU punya aturan, punya marwah. Kita semua wajib menjaganya,” tutupnya. [beq]

  • Rais Aam PBNU Absen di Forum Tebuireng, Surat Penundaan Picu Spekulasi Nasib Islah

    Rais Aam PBNU Absen di Forum Tebuireng, Surat Penundaan Picu Spekulasi Nasib Islah

    Jakarta (beritajatim.com) – Langkah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar, yang memilih tidak menghadiri forum Silaturahim Mustasyar di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, pada Sabtu (6/12/2025), memantik tanda tanya besar di tengah upaya rekonsiliasi organisasi. Absennya pimpinan tertinggi Syuriyah ini dikonfirmasi melalui surat resmi yang meminta penundaan agenda strategis tersebut.

    Berdasarkan surat bernomor 4802/PB.02/B.I.01.71/99/12/2025 yang ditandatangani Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan Katib KH Ahmad Tajul Mafakhir, PBNU menyampaikan usulan penundaan kepada penggagas acara, dr. KH Umar Wahid.

    Pihak Syuriyah PBNU beralasan adanya agenda sidang Pleno PBNU pada 9–10 Desember 2025, sehingga meminta waktu setelah tanggal 10 Desember atau mengikuti “kelonggaran waktu Syuriah PBNU”.

    Padahal, pertemuan di Ndalem Kasepuhan Pesantren Tebuireng ini digagas langsung oleh keluarga besar Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari sebagai tindak lanjut pertemuan para sesepuh di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso pada 30 November lalu. Undangan resmi yang ditandatangani Pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz dan KH Umar Wahid selaku sohibul hajat telah beredar sejak Kamis (4/12/2025).

    Surat undangan Silaturahmi Mustasyar dengan Ketua Umum PBNU yang akan digelar di Ndalem Kasepuhan Pesantren Tebuireng Jombang.

    Dalam dokumen undangan yang diterima media, forum ini dirancang khusus untuk mempertemukan Kiai Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di hadapan para Mustasyar dan kiai sepuh.

    “Saya meminta pertemuan tersebut dilaksanakan di Pesantren Tebuireng. Salah satu yang harus kita ingat adalah para pendiri NU: Kiai Hasyim, Kiai Bisri, dan beberapa kiai lain itu mendirikan NU dengan satu tujuan yang mulia, dengan tujuan kepentingan umat,” tegas Kiai Umar, Kamis (4/12/2025).

    Kiai Umar menekankan urgensi pertemuan ini untuk menjaga posisi NU sebagai jangkar persatuan bangsa. Ia berharap konflik internal tidak menggerus marwah organisasi.

    “Mungkin sebagian besar rakyat Indonesia berharap bahwa NU ini bisa tetap menjadi jangkar. Kita berharap NU bisa jadi jangkar, orang mau agamanya apa, suku bangsanya apa, semuanya ingin NU tetap menjadi jangkar karena sejarah membuktikan bahwa NU sudah bisa menjadi jangkar. Masa gara-gara urusan begini, urusan sepele dibanding dengan kebesaran NU, kita jadi ribut,” jelasnya.

    Jawaban pihak Rais Aam atas undangan Silaturahmi Mustasyar dengan Ketum PBNU di Pesantren Tebuireng Jombang.

    Namun, keputusan Rais Aam untuk tidak hadir dinilai sejumlah pihak sebagai sinyal resistensi terhadap tekanan moral para sesepuh. Susunan acara yang bocor memperlihatkan bahwa Rais Aam dijadwalkan memberi paparan pukul 10.40 WIB, diikuti Gus Yahya pada pukul 13.40 WIB, sebelum perumusan kesepakatan islah.

    Seorang sumber dari kalangan Syuriyah PBNU yang enggan disebutkan namanya menyayangkan absennya Rais Aam. Menurutnya, forum ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan momentum krusial bagi keutuhan PBNU.

    “Ini forum yang dirancang untuk mempertemukan dua pucuk pimpinan di hadapan para masyayikh, bukan sekadar kunjungan biasa,” ujar sumber tersebut, Jumat (5/12/2025).

    Sumber lain dari Jawa Timur menilai langkah Rais Aam mengindikasikan keinginan untuk menghindari kontrol langsung dari para masyayikh. Penundaan tanpa tanggal pasti dikhawatirkan akan menghilangkan momentum islah.

    “Kalau hadir di Tebuireng, beliau otomatis mengikuti keputusan masyayikh. Beliau mungkin menunggu forum yang bisa dikontrol sendiri,” ungkap sumber tersebut. Ia menambahkan, “Kalau pintu islah dibuka oleh masyayikh tapi tidak ditanggapi, siapa yang sebenarnya tidak menginginkan perdamaian?”

    Di sisi lain, gejolak ini memicu reaksi keras dari akar rumput. Jaringan Kader Muda NU se-Indonesia dalam pertemuan di Jakarta menyerukan agar elit PBNU kembali tunduk pada mekanisme AD/ART dan menghormati ikhtiar para kiai sepuh.

    Juru Bicara Jaringan Kader Muda NU, Purwaji, mengkritik rencana Rapat Pleno untuk menunjuk Penjabat (PJ) Ketua Umum di tengah upaya damai yang sedang berjalan. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk arogansi struktural yang mengabaikan tradisi musyawarah.

    “Jika benar ada rencana pleno penunjukan PJ, itu adalah bentuk kesewenang-wenangan. Para kiai menghendaki islah, bukan pemaksaan pleno. Sangat menyedihkan jika suara para kiai dianggap bisa diabaikan begitu saja,” tegas Purwaji, Jumat (5/12/2025).

    Para kader muda menilai situasi ini mengancam ruh dasar NU sebagai Jam’iyah yang berpijak pada syura dan bimbingan ulama. Jika forum Tebuireng tetap berjalan tanpa kehadiran Rais Aam besok, substansi rekonsiliasi dikhawatirkan tidak akan tercapai maksimal. [beq]

  • Viral Aktivis Lingkungan Dituduh sebagai Wahabi, Gus Umar: Ulil, Kau Sudah Lihat Kenapa Greenpeace Ngotot Ekosistem Dikembalikan?

    Viral Aktivis Lingkungan Dituduh sebagai Wahabi, Gus Umar: Ulil, Kau Sudah Lihat Kenapa Greenpeace Ngotot Ekosistem Dikembalikan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau Gus Umar, mengungkit kembali pernyataan lama Ulil Abshar Abdalla terkait aktivitas tambang.

    Bukan tanpa alasan, beberapa hari terakhir ini publik Indonesia dibuat tercengang oleh bencana banjir bandang di Pulau Sumatera.

    “Ulil sudah kau lihat kan hari ini kenapa green peace itu ngotot supaya ekosistem awal dikembalikan,” ujar Umar di akun media sosial X miliknya, @UmarHasibuan__, Kamis (4/12/2025).

    Blak-blakan, Gus Umar menegaskan bahwa jika tidak ada upaya mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula, maka peristiwa serupa akan terus terjadi di Indonesia.

    “Kau lihat tuh Ulil sebentar lagi bumi yang kau tempati ini akan hancur karena tambang,” tandasnya.

    Sebelumnya, dialog antara aktivis lingkungan dari GreenPeace Indonesia, Iqbal Damanik dan Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla dalam sebuah program televisi kembali memantik perhatian publik, terutama soal keberlanjutan lingkungan di wilayah tambang.

    Iqbal Damanik meminta bukti nyata bahwa ada konsesi tambang di Indonesia yang berhasil memulihkan kembali ekosistem seperti sedia kala.

    “Tunjukkan satu saja wilayah pertambangan di Indonesia ini yang mampu mengembalikan ke ekosistem awalnya,” tantang Iqbal dikutip dari akun TikTok @rosi_kompastv, Minggu (15/6/2025) lalu.

    Menanggapi hal tersebut, Gus Ulil memberikan perspektif berbeda. Ia mempertanyakan urgensi mengembalikan kondisi ekologis ke titik awal, dan memberikan ilustrasi berdasarkan pengalaman pribadi di kampung halamannya.

  • Ketua PBNU Gus Ulil Tolak Wacana Menghentikan Aktivitas Tambang: Bagi Saya Itu Goblok!

    Ketua PBNU Gus Ulil Tolak Wacana Menghentikan Aktivitas Tambang: Bagi Saya Itu Goblok!

    GELORA.CO – Polemik terkait aktivitas pertambangan kembali mencuat setelah terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana itu mengakibatkan jatuhnya ribuan korban jiwa, hingga merusak berbagai fasilitas umum.

    Di tengah sorotan publik yang menuding sektor tambang sebagai salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil angkat suara.

    Gus Ulil menolak keras wacana zero mining, gagasan untuk menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di Indonesia, yang belakangan kembali didorong masyarakat sipil sebagai solusi atas persoalan lingkungan.

    “Tidak bisa menerima aktivitas penambangan sama sekali, zero mining. Itu menurut saya pandangan yang tidak tepat,” kata Gus Ulil sebagaimana tersiar di media sosial, Kamis (4/12).

    Ia menegaskan, hampir seluruh aspek kehidupan modern bergantung pada hasil tambang. Penggunaan listrik hingga alat teknologi turut bergantung pada aktivitas tambang.

    “Saya kira kita semua menikmati produk tambang. HP sampean ini kalau nggak ada tambang ya nggak bisa. Energi listrik yang dipakai untuk bekerja, membaca, dan media semua itu butuh energi, dan itu dari tambang,” jelasnya.

    Karena itu, Gus Ulil menyebut cara pandang zero mining merupakan konsep yang keliru. Ia menekankan, aktivitas penambangan seharusnya diatur dengan aturan yang tepat.

    “Kalau ada orang yang berpandangan zero mining, bagi saya itu goblok. Zero mining sama sekali nggak ada penambangan. Pandangan yang tepat adalah ok mining, tapi diatur dengan regulasi yang benar,” pungkasnya.

  • Gus Yahya: Soal Jabatan Ini Bukan yang Terpenting, tetapi… Nasional 3 Desember 2025

    Gus Yahya: Soal Jabatan Ini Bukan yang Terpenting, tetapi… Nasional 3 Desember 2025

    Gus Yahya: Soal Jabatan Ini Bukan yang Terpenting, tetapi…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan komitmennya dalam menjaga tatanan organisasi PBNU.
    Menurutnya, klaim yang pihak lain yang memberhentikannya dari posisi Ketum
    PBNU
    tidak memiliki dasar hukum.
    “Kita semua bertekad untuk menjaga tatanan organisasi ini sekuat-kuatnya. Soal jabatan ini bukan yang terpenting, tetapi yang paling penting adalah tatanan organisasi. Mari kita laksanakan tatanan organisasi ini,” ujar
    Gus Yahya
    dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (3/12/2025), dilansir dari
    Kompas TV
    .
    Posisinya sebagai
    Ketum PBNU
    , kata Gus Yahya, hanya bisa diberhentikan lewat
    Muktamar
    Nahdlatul Ulama (NU).
    Sedangkan rapat harian Syuriyah PBNU yang mengeluarkan pertimbangan untuk memberhentikannya tidak memiliki dasar hukum dan dilakukan sepihak.
    “Posisi saya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Mandataris Muktamar ke-34 tahun 2021 di Lampung tetap tidak dapat diubah kecuali melalui Muktamar. Ini sangat jelas dan tanpa tafsir ganda di dalam sistem konstitusi dan regulasi NU,” ujar Gus Yahya.
    Di samping itu, kabar akan diselenggarakannya rapat pleno PBNU juga tidaklah benar. Karena, rapat pleno bisa terlaksana jika dipimpin oleg Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
    “Pleno itu hanya bisa diselenggarakan apabila dipimpin bersama-sama oleh Rais Aam dan Ketua Umum. Tidak bisa Rapat Pleno hanya diselenggarakan oleh Syuriyah saja,” ujar Gus Yahya.
    Oleh karena itu, Gus Yahya menegaskan bahwa dirinya masih berstatus dan menjabat sebagai Ketum PBNU.
    “Ini yang perlu saya tegaskan, saya dalam hal ini tidak punya kepentingan apapun selain mempertahankan tatanan organisasi yang ada,” ujar Gus Yahya.
    Sebelumnya, Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar mengeklaim bahwa organisasi tersebut akan segera menggelar Muktamar dalam waktu dekat.
    Muktamar akan digelar menyusul pemberhentian
    Yahya Cholil Staquf
    atau Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU.
    “Bahwa untuk memastikan berjalannya roda organisasi secara normal, makan akan dilaksanakan rapat pleno atau muktamar dalam waktu segera,” ujar Miftachul dalam siaran persnya, Sabtu (29/11/2025).
    Miftachul sebagai Rais Aam PBNU menegaskan, Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.
    Usai pemberhentian tersebut, ia menyebut bahwa Gus Yahya tidak lagi memiliki hak maupun kewenangan menggunakan atribut Ketum PBNU.
    “Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” tegas Miftachul.
    Ia pun kembali mengingatkan seluruh nahdliyin tentang nilai-nilai Khittah Nahdlatul Ulama (NU) dan mengedepankan kepentingan bersama.
    “Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” ujar Miftachul.
    “Marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” sambungnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Yahya Cholil Staquf tolak mundur dari Ketum PBNU

    Yahya Cholil Staquf tolak mundur dari Ketum PBNU

    Rabu, 3 Desember 2025 19:31 WIB

    Ketua umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf memberikan keterangan pers terkait penolakan penonaktifan dirinya sebagai ketua umum di Jakarta, Rabu (3/12/2025). Yahya Cholil Staquf menolak pemberhentian dirinya sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2026 hasil Muktamar ke-34 di Lampung kecuali melalui jalur muktamar biasa atau muktamar luar biasa. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/bar

    Ketua umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (kedua kanan) memberikan keterangan pers terkait penolakan penonaktifan dirinya sebagai ketua umum di Jakarta, Rabu (3/12/2025). Yahya Cholil Staquf menolak pemberhentian dirinya sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2026 hasil Muktamar ke-34 di Lampung kecuali melalui jalur muktamar biasa atau muktamar luar biasa. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/bar

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Putra KH Maimoen Zubair: Umat Menunggu NU Kembali ke Jalan Perjuangan

    Putra KH Maimoen Zubair: Umat Menunggu NU Kembali ke Jalan Perjuangan

    Jember (beritajatim.com) – Muhammad Idroer Maimoen Zubair, putra almarhum ulama KH Maimoen Zubair dan Ketua Majelis Taman Surga Partai Persatuan Pembangunan, berharap konflik internal di tubuh Nahdlatul Ulama segera berakhir.

    “Saya enggak mau berkomentar. Yang penting saya cinta Nahdlatul Ulama. Saya bukan siapa-siapa,” kata Gus Idroer, sapaan akrabnya, dalam acara silaturahmi ulama dan Majelis Taman Surga PPP, di Pondok Pesantren Darus Sholah, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (2/12/2025).

    Namun sebagai bagian dari PPP, Idroer tetap mendoakan yang terbaik bagi NU. “Kami doakan, panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga cepat selesai apa terjadi di tubuh Nahdlatul Ulama,” katanya.

    “Saya hanya bisa mendoakan semoga yang kita cintai Nahdlatul Ulama kembali kepada relnya, kepada khittahnya, kepada jalan perjuangannya, dan itu sangat dinanti-nanti umat. Nahdlatul Ulama yang memperjuangkan Islam, yang menaungi semua partai, menaungi siapapun umat Islam,” katanya.

    PPP sendiri, menurut Idroer, juga tengah kembali ke garis perjuangan awal. “Ayo bareng-barenglah yang bersimpati dengan Indonesia, bersimpati dengan umat Islam, bersama-sama PPP berjuang dalam legislatif dan eksekutif secara konstitusional,” katanya.

    Pengurus Besar NU tengah dirundung konflik internal. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mencopot Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU, sebagaimana dilansir kepada media massa 28 November 2925.

    Sehari kemudian, giliran Yahya yang diberhentikan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar. Akhyar mengambil alih kepemimpinan PBNU, setelah menggelar pertemuan dengan sejumlah pengurus PBNU di Kantor Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, 29 November 2025. [wir]

  • 10 Gus Ulil Klaim Gus Yahya Tetap Jadi Ketum PBNU, Tak Terganggu Keadaan Politik Nasional

    10 Gus Ulil Klaim Gus Yahya Tetap Jadi Ketum PBNU, Tak Terganggu Keadaan Politik Nasional

    Gus Ulil Klaim Gus Yahya Tetap Jadi Ketum PBNU, Tak Terganggu Keadaan Politik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Absar Abdalla (Gus Ulil) menegaskan, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) merupakan ketua umum PBNU.
    Gus Ulil
    menyebutkan, rapat koordinasi badan otonom (banom) yang tertutup hari ini juga tetap berlangsung dengan surat undangan yang ditandatangani langsung oleh
    Gus Yahya
    .
    “Ya ini Gus Yahya tetap berjalan dan bekerja sebagai ketua umum. Yahya bekerja seperti biasa, tidak ada pengaruh apa pun lah dari keadaan politik sekarang ini ya,” ujar Ulil saat ditemui di Kantor
    PBNU
    , Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025).
    Meski ada
    rotasi jabatan
    pengurus, Gus Ulil memastikan pengelolaan harian organisasi masih berada di bawah komando Gus Yahya.
    “Meskipun kita ada rotasi dalam beberapa jabatan, sekjen dirotasi, kemudian bendum dirotasi, ada beberapa ketua yang juga berganti ya,” ucapnya.
    Salah satu pengurus PBNU yang dirotasi dari jabatannya yakni Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
    Kini, Gus Ipul tak lagi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen).
    Ulil mengatakan, keputusan rotasi Gus Ipul untuk menjaga performa dan kinerja organisasi PBNU agar tidak terbentur kesibukan lain para pengurus.
    “Ya rotasi ini karena untuk menjaga performa, kinerja organisasi, karena kesibukan-kesibukan beberapa pengurus ya, seperti sekjen, bendum,” jelas dia.
    Menurut Ulil, roda organisasi PBNU harus tetap berjalan terus sehingga keputusan rotasi itu akhirnya diambil.
    “Ya kita butuh roda organisasi ini berjalan terus, sehingga tidak ada pilihan lain,” kata dia.
    Ia melanjutkan, ada pengurus-pengurus PBNU lain yang juga kena rotasi dari jabatannya, bukan hanya Gus Ipul.
    PBNU khawatir jika pengurus yang terlalu sibuk dengan kegiatan lain dapat mengganggu kinerja dan ritme organisasi.
    “Kita harus merotasi, karena kita khawatir kalau ada 1-2 pengurus yang terlalu sibuk dengan kesibukan lain, kemudian mengganggu kinerja dan ritme organisasi,” ucap Ulil.
    Sebelumnya, terjadi adu klaim pemegang kendali PBNU.
    Gus Yahya masih merasa menekankan bahwa dirinya merupakan ketua umum organisasi Islam tersebut.
    Padahal dalam beberapa hari terakhir, Gus Yahya disebut telah diberhentikan dari jabatan Ketum PBNU dan digantikan oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.
    Gus Yahya lalu membantah dokumen pemberhentian tersebut.
    Dia menyatakan bahwa dokumen yang beredar itu tidak sah.
    Gus Yahya justru mencopot sejumlah pejabat PBNU dari jabatannya masing-masing, salah satunya Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU.
    “Rotasi ini sebagaimana diatur dalam aturan perkumpulan sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar, ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PBNU tetap bisa dijalankan dengan baik,” kata Yahya Cholil Staquf usai rapat tanfidziyah yang diselenggarakan di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, pada Jumat (28/11/2025).
    Sementara di sisi lain, Rais Aam PBNU kembali melawan dengan menyatakan Gus Yahya sudah bukan ketum.
    Hal ini disampaikan usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).
    “Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” kata Miftachul Akhyar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Gus Ulil Ungkap Alasan Saifullah Yusuf Dirotasi dari Jabatan Sekjen PBNU Nasional

    5 Gus Ulil Ungkap Alasan Saifullah Yusuf Dirotasi dari Jabatan Sekjen PBNU Nasional

    Gus Ulil Ungkap Alasan Saifullah Yusuf Dirotasi dari Jabatan Sekjen PBNU
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Absar Abdalla (Gus Ulil) mengungkapkan alasan rotasi Saifullah Yusuf dari jabatannya sebagai sekretaris jenderal (sekjen).
    Ulil mengatakan, keputusan rotasi ini untuk menjaga performa dan kinerja organisasi
    PBNU
    agar tidak terbentur kesibukan lain para pengurus.
    “Ya rotasi ini karena untuk menjaga performa, kinerja organisasi, karena kesibukan-kesibukan beberapa pengurus ya, seperti sekjen, bendum,” jelas dia saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (2/12/2025).
    Menurut Ulil, roda organisasi PBNU harus tetap berjalan terus sehingga keputusan rotasi itu akhirnya diambil.
    “Ya kita butuh roda organisasi ini berjalan terus, sehingga tidak ada pilihan lain,” kata dia.
    Ia melanjutkan, ada pengurus-pengurus PBNU lain yang juga kena rotasi dari jabatannya, bukan hanya Gus Ipul.
    PBNU khawatir jika pengurus yang terlalu sibuk dengan kegiatan lain dapat mengganggu kinerja dan ritme organisasi.
    “Kita harus merotasi, karena kita khawatir kalau ada 1-2 pengurus yang terlalu sibuk dengan kesibukan lain, kemudian mengganggu kinerja dan ritme organisasi,” ucap Ulil.
    Sebelumnya, terjadi adu klaim pemegang kendali PBNU.
    Gus Yahya masih merasa menekankan bahwa dirinya merupakan ketua umum organisasi Islam tersebut.
    Padahal dalam beberapa hari terakhir, Gus Yahya disebut telah diberhentikan dari jabatan ketua umum PBNU dan digantikan oleh Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar.
    Gus Yahya lalu membantah dokumen pemberhentian tersebut.
    Dia menyatakan bahwa dokumen yang beredar itu tidak sah.
    Kini, Gus Yahya justru mencopot sejumlah pejabat PBNU dari jabatannya masing-masing, salah satunya
    Saifullah Yusuf
    atau Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU.
    “Rotasi ini sebagaimana diatur dalam aturan perkumpulan sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar, ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PBNU tetap bisa dijalankan dengan baik,” kata Yahya Cholil Staquf usai rapat tanfidziyah yang diselenggarakan di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, pada Jumat (28/11/2025).
    Selain Gus Ipul, Gus Yahya juga merotasi empat pejabat PBNU lain.
    Sementara di sisi lain, Rais Aam PBNU kembali melawan dengan menyatakan Gus Yahya sudah bukan ketua umum.
    Hal ini disampaikan usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).
    “Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” kata Miftachul Akhyar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.