Xcloud.id

Organisasi: PBNU

  • BNPT: Hari Santri jadi tonggak melawan intoleransi-terorisme

    BNPT: Hari Santri jadi tonggak melawan intoleransi-terorisme

    Tentunya hari santri ini adalah momentum yang luar biasa dalam rangka untuk membentengi anak anak didik kita agar terjadi penguatan penguatan dan juga mengerti apa yang terjadi di lingkungan sekitarJakarta (ANTARA) – Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Mayjen TNI Roedy Widodo mengatakan Hari Santri (Hari Santri 2024) bisa menjadi tonggak dan momentum bagi para santri untuk proaktif dalam melawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme.

    Hal itu disampaikan Roedy saat apel peringatan Hari Santri 2024 dan deklarasi antinarkoba, antiradikalisme dan antiterorisme di Alun-Alun Kota Cilegon, Jawa Barat, Selasa. Acara yang diselenggarakan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Cilegon ini dihadiri sekitar 1.000 santri dan pelajar se-Kota Cilegon.

    Dia mengatakan santri yang memiliki kelebihan dalam ilmu agama, bisa melakukan upaya pencegahan mulai dari lingkungan pondok pesantren, sampai lingkungan sekitar.

    “Dengan peringatan Hari Santri Nasional ini diharapkan para santri dapat pro aktif dalam melakukan pencegahan. Pertama tama melakukan deteksi dini. Kemudian melakukan pencegahan dan perlawanan terhadap paham paham yang bersifat intoleran kemudian radikal terorisme,” kata Roedy dalam keterangannya di Jakarta.

    Baca juga: Drama kolosal Resolusi Jihad NU meriahkan HSN di Tugu Pahlawan

    Tentunya, Hari Santri itu menjadi sebuah momentum yang sangat luar biasa dan jarang terjadi karena bersamaan dengan deklarasi antinarkoba, antiradikalisme dan antiterorisme, yang tujuannya dalam rangka melakukan pencegahan, penangkalan dan perlawanan secara dini dari lingkungan individu kemudian keluarga, komunitas, masyarakat sampai kemudian bangsa Indonesia,” ujarnya.

    Alumni Akmil tahun 1990 ini mengungkapkan dengan adanya kewaspadaan dan ketahanan nasional yang cukup kuat ini diharapkan masyarakat utamanya para santri dapat melakukan pencegahan secara dini terhadap paham paham intoleransi, radikalisme dan terorisme.

    Menurutnya, polarisasi radikalisme sekarang ini sudah berubah lantaran bukan menggunakan kekerasan lagi, namun sekarang sudah melebur.

    Ia menyebut bagaikan fenomena gunung es, penyebaran paham ini sudah tidak terlihat lagi di permukaan. Hal itu terlihat dari gejalanya yakni pertama, digitalisasi radikalisme atau ideologi.

    Baca juga: PWNU Jatim ingatkan santri akan perjuangan ulama demi kemerdekaan NKRI

    Selanjutnya, metode fundraising atau penggalangan dana yang sulit dilacak karena memanfaatkan transaksi gelap untuk mendanai operasi gerakan kelompok tersebut dan yang ketiga adalah penyusupan terhadap tiga kelompok rentan yakni, perempuan, remaja dan anak-anak untuk disusupi ideologi ekstrem karena dianggap lebih mudah dipengaruhi.

    “Tentunya hari santri ini adalah momentum yang luar biasa dalam rangka untuk membentengi anak anak didik kita agar terjadi penguatan penguatan dan juga mengerti apa yang terjadi di lingkungan sekitar,” tambah Roedy.

    Untuk itu, dirinya berpesan agar Hari Santri Nasional ini juga merupakan simbol kebanggaan atas peran santri agar untuk terus berperan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia dan mewaspadai terhadap ancaman-ancaman baru yang tidak kalah berbahaya, yaitu terorisme, radikalisme, dan narkoba.

    Baca juga: Hari Santri, PBNU dorong santri tak berhenti berbakti untuk negeri

    “Di masa kini, santri, pelajar, dan pemuda tidak hanya menjadi penerus sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman intoleransi, radikalisme, terorisme dan narkoba,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala BNN RI Komjen Marthinus Hukom mengatakan santri dan pesantren merupakan suatu basis pembangunan bangsa.

    Saat ini ada dua kerusakan moral yang perlu diantisipasi oleh para santri yaitu narkoba dan terorisme, sehingga melalui momentum hari santri ini, pihaknya mengajak semua santri untuk mengambil kembali peran masyarakat sebagai basis pendidikan moral bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap dua isu itu.

    Pj. Walikota Cilegon Nana Supiana mengatakan bahwa semangat perjuangan dan dedikasi para santri selalu menginspirasi untuk menuntut ilmu dan berkontribusi bagi bangsa.

    “Semoga santri di seluruh Indonesia semakin maju dan bermanfaat untuk masyarakat,” pungkas Nana.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Petugas keamanan siaga di rumah Prabowo Subianto di Kertanegara

    Petugas keamanan siaga di rumah Prabowo Subianto di Kertanegara

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah petugas keamanan dari unsur TNI dan Polri terlihat bersiaga di sekitar rumah calon presiden terpilih pada Pemilu 2024 Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan menjelang pelantikan pada Minggu (20/10) pagi.

    Pantauan ANTARA di lokasi, belum terlihat ada aktivitas menonjol di dalam rumah bernomor K4 tersebut.

    Terdapat puluhan karangan bunga yang menghadap tepat ke depan rumah, yang berisikan ucapan selamat atas pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI periode 2024—2029.

    Awak media juga terlihat memadati area depan rumah untuk menunggu keberangkatan Prabowo menuju Senayan Jakarta guna menjalani prosesi pelantikan presiden ke-8 Republik Indonesia bersama calon wakil presiden terpilih pada Pemilu 2024 Gibran Rakabuming Raka.

     

    Suasana di depan rumah Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan menjelang Pelantikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu 2024 menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024—2029 pada Minggu (20/10/2024) pagi. ANTARA/Adimas Raditya

    Baca juga: Prabowo-Gibran akan dilantik jadi Presiden dan Wapres pada hari ini
    Baca juga: Lontong kikil dan jajanan pasar menu utama pisah sambut kepala negara

    Sebelumnya, pada pekan lalu Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh dan para menteri Kabinet Indonesia Maju ke kediamannya, Kertanegara, yang dikabarkan akan menjabat sebagai menteri pilihan Prabowo.

    Sebanyak 49 tokoh yang disebut sebagai calon menteri diundang untuk bertemu Prabowo Subianto di rumahnya, Senin (14/10).

    Hingga pukul 20.30 WIB, berikut nama-nama tokoh yang sudah hadir.

    1. Prasetio Hadi (Ketua DPP Partai Gerindra)
    2. Sugiono (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra)
    3. Widiyanti Putri Wardhana (Pengusaha)
    4. Natalius Pigai (Pegiat HAM)
    5. Yandri Susanto (Wakil Ketua Umum PAN)
    6. Fadli Zon (Wakil Ketua Umum Partai Gerindra)
    7. Nusron Wahid (politikus Golkar)
    8. Saifullah Yusuf (Sekjen PBNU/Menteri Sosial)
    9. Maruarar Sirait (politikus Partai Gerindra)
    10. Abdul Kadir Karding (politikus PKB)
    11. Wihaji (Wakil Ketua Umum Golkar)
    12. Teuku Riefky Harsya (Sekjen Partai Demokrat)
    13. Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat/Menteri ATR BPN)
    14. Arifatul Choiri Fauzi (Muslimat NU)
    15. Tito Karnavian (Mantan Kapolri/Menteri Dalam Negeri)
    16. Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN/Menteri Perdagangan)
    17. Satryo Soemantri Brodjonegoro (Akademisi)
    18. Yassierli (Akademisi)
    19. Yusril Ihza Mahendra (Pakar Hukum Tata Negara/politikus PBB)
    20. Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Partai Golkar/Menteri ESDM)
    21. Abdul Mu’ti (Sekretaris Umum PP Muhammadiyah)
    22. Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB)
    23. Raja Juli Antoni (Sekjen PSI/Wamen ATR)
    24. Agus Gumiwang (Menteri Perindustrian)
    25. Pratikno (Menteri Sekretaris Negara)
    26. Iftitah Sulaiman (Orang Kepercayaan SBY)
    27. Komjen Pol. Agus Andrianto (Wakapolri)
    28. Ribka Haluk (Pj. Gubernur Papua Tengah)
    29. Maman Abdurahman (politikus Partai Golkar)
    30. Rachmat Pambudy (Akademisi)
    31. Hanif Faisol Nurofiq (Dirjen KLHK)
    32. Erick Thohir (Menteri BUMN)
    33. Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian)
    34. Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal)
    35. Dito Ariotedjo (Menpora)
    36. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan)
    37. Sultan Bachtiar Najamudin (Ketua DPD RI)
    38. Dody Hanggodo (profesional)
    39. Sakti Wahyu Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan)
    40. Budi Santoso (Sekjen Kemendag)
    41. Dudy Purwagandhi (Dewan Komisaris PLN)
    42. Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian)
    43. Sri Mulyani (Menteri Keuangan)
    44. Veronica Tan
    45. Supratman Andi Agtas (Menkumham/politikus Gerindra)
    46. Donny Ermawan Taufanto (Plt. Sekjen Kemenhan)
    47. Rosan Perkasa Roeslani (Menteri Investasi)
    48. M. Herindra (Wamenhan)
    49. ⁠Meutya Hafid (Ketua Komisi I DPR/politikus Partai Golkar)

    Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Guru agama Jaksel diajak tanamkan nilai akhlak mulia dalam mengajar

    Guru agama Jaksel diajak tanamkan nilai akhlak mulia dalam mengajar

    Guru agama itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, yang sangat luar biasa, utamanya dalam pembentukan pembinaan generasi muda dan keluarga masyarakatJakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengajak guru agama menanamkan nilai akhlak yang mulia (akhlakul karimah) dalam mengajar sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan.

    “Guru agama itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, yang sangat luar biasa, utamanya dalam pembentukan pembinaan generasi muda dan keluarga masyarakat,” kata Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Pemkot Jakarta Selatan Khabib Asy’ari di Jakarta, Rabu.

    Baca juga: Imam Besar Masjid Nabawi bersilaturahim ke Kantor Pusat PBNU Jakarta

    Khabib menyampaikan tersebut dalam pembukaan Program Motivasi dan Pengajaran Guru Pendidikan Agama Islam Daerah Khusus Jakarta yang dihadiri sebanyak 100 guru agama Islam dari seluruh Jakarta dari tingkat pendidikan SD hingga SMA.

    Ia berharap kegiatan itu bisa mendorong peningkatan nilai-nilai adat dan sikap, serta menambah pengetahuan para pendidik. Ia juga mengingatkan para guru untuk meresapi jargon “mengajar dengan hati dan jiwa” agar sungguh-sungguh dalam melayani dan mengantarkan ilmu.

    Program motivasi dan pengajaran guru Pendidikan Agama Islam Daerah Khusus Jakarta ini merupakan hasil kerja sama dari Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Ulama (MUI) Jakarta Selatan bersama dengan Kahfi BBC Motivator School.

    Baca juga: PPIJ gelar Islamic Education Fair guna kuatkan pendidikan agama

    Mengangkat tema “Motivasi Pola Pikir dan Public Speaking”, acara ini menghadirkan Kepala Dewan Pendidikan Jakarta Selatan Tubagus Wahyudi sebagai pembicara utama.

    Wahyudi menjelaskan guru perlu didukung untuk bisa terus semangat mengajar dengan ikhlas, tidak hanya berorientasi mencari uang semata.

    “(Program) ini juga merupakan langkah preventif, langkah dukungan untuk memberi motivasi agar guru itu secara hakiki punya semangat. Tidak hanya berorientasi bahwa menjadi guru itu mencari uang, tetapi bagaimana menjadi guru itu betul-betul ikhlas,” imbuhnya.

    Wahyudi menilai guru Pendidikan Agama Islam bukan sekadar pengajar yang memberikan ilmu materi, tetapi harus menjadi panutan bagi murid-murid.

    Baca juga: Heru ajak warga Jakarta ciptakan kerukunan umat beragama

    Dengan demikian, murid-murid tidak hanya menganggap pendidikan agama sebagai hal yang dipelajari untuk menjawab ujian, tetapi memahami dan memakainya sebagai jiwa dalam kehidupan sehari-hari.

    Dia juga mengaku salut melihat beberapa sekolah yang guru agamanya kreatif, bisa membuat aktivitas di luar kurikulum yang diberikan untuk murni mengajar tanpa ada maksud lainnya.

    “Itu harus kita hargai kreativitas mereka, karena guru-guru seperti itu yang kita harapkan bisa menghiasi warna pendidikan Islam di Jakarta Selatan,” katanya.
     

    Pewarta: Ade irma Junida/Yamsyina Hawnan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Tuduh Cak Imin Semena-mena, PKB Laporkan Lukman Edy ke Polisi Kediri

    Tuduh Cak Imin Semena-mena, PKB Laporkan Lukman Edy ke Polisi Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Laporan terhadap Lukman Edy juga berlangsung di Kota Kediri. Mantan Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP PKB itu dinilai telah mencemarkan nama baik Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

    Ketua DPC PKB Kota Kediri KH Oing Abdul Muid mengatakan, ada enam poin statemen Lukman Edy yang dianggap tidak sesuai dengan fakta dan dianggap telah merugikan.

    “Pak Lukman Edy menuduh PKB tidak memiliki transparansi dalam pengelolaan keuangan. Kemudian menuduh bahwa Ketua Umum Abdul Muhaimin Iskandar semena-mewa dalam mengelola partai. Memecat tanpa alasan, misalnya begitu,” ungkap Oing Abdul Muid usai melapor ke Polres Kediri Kota, Senin (12/8/2024).

    Politisi senior yang akrab disapa Gus Muid itu menambahkan, statemen berisi hoax tersebut disampaikan terlapor saat berada di Kantor PBNU Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Pernyataan itu kemudian dikutip oleh sejumlah media massa menjadi produk berita.

    “Memang lokusnya ada di Kantor PBNU. Tetapi kita baca berita itu disini. Sehingga kita melaporkan disini. Berdasarkan statemen di media yang beredar,” imbuh anggota DPRD Kota Kediri ini.

    Saat membuat laporan, Gus Muid didampingi oleh dua anggota DPRD Kota Kediri dari Fraksi PKB Afif Fachrudin Wijaya dan Mujiono serta sejumlah pengurus DPC PKB Kota Kediri. Dia juga membawa barang bukti berupa print berita di media dan video-video rekaman statamen Lukman Edy.

    “Alhamdulillah sudah diterima oleh Satreskrim Polres Kediri Kota dan nanti tindaklanjutnya kita akan dipanggil lagi,” tutup Gus Muid. [nm/suf]

  • Diperiksa Polda Jatim, Gus Halim: Fitnah Lukman Edy ke PKB Disengaja

    Diperiksa Polda Jatim, Gus Halim: Fitnah Lukman Edy ke PKB Disengaja

    Surabaya (beritajatim.com) – Usai dimintai keterangan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, Jumat (9/8/2024), Abdul Halim Iskandar atau yang akrab dipanggil Gus Halim mengatakan bahwa fitnah yang dilakukan Lukman Edy ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan perbuatan yang disengaja.

    “Pernyataan Lukman Edy yang menyatakan bahwa keuangan PKB tidak dikelola secara transparan itu sangat menyakiti. Itu adalah sebuah fitnah yang sengaja, kejahatan yang direncanakan,” kata Gus Halim diwawancarai awak media.

    Menurut Gus Halim, kesengajaan Lukman Edy untuk memfitnah PKB bisa dilihat dari tempat ia menyampaikan informasi bahwa keuangan PKB tidak dikelola transparan. Apalagi, informasi itu disampaikan kepada awak media usai menghadiri undangan panitia khusus bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rabu (31/07/2024).

    “Kenapa saya mengatakan sengaja dan direncanakan karena dilakukan di sebuah tempat yang tidak tepat dan mengundang media, bukan hanya sekedar omongan, bukan sebuah forum yang sesuai untuk itu,” tutur Gus Halim.

    Gus Halim mengatakan bahwa PKB dan Nahdlatul Ulama secara konstitusi tidak ada hubungannya. PKB dinaungi Undang-Undang Partai Politik sedangkan PBNU dinaungi oleh Undang-Undang Organisasi Masyarakat. Apalagi menurut Gus Halim, Lukman Edy bukanlah siapa-siapa lagi di PKB.

    “Lukman Edy itu bukan siapa-siapa bagi PKB kok bisa ngomong seperti itu, tahu aja enggak, itu yang kemudian kita sangat tersinggung dan merasa bahwa ada fitnah yang sangat keji dan sengaja melakukan kejahatan itu untuk yang ditujukan kepada PKB,” tutur Gus Halim.

    Pantauan Beritajatim.com, Gus Halim memenuhi panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Jawa Timur dalam lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Lukman Edy mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB. Gus Halim memasuki gedung Ditreskrimsus Polda Jawa Timur sekitar pukul 14.38 WIB dan keluar gedung pukul 16.25 WIB. Kedatangan Gus Halim ke Polda Jatim untuk menyerahkan berbagai bukti dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan Lukman Edy. [ang/suf]

  • Giliran PKB Jombang Laporkan Lukman Edy ke Polisi

    Giliran PKB Jombang Laporkan Lukman Edy ke Polisi

    Jombang (beritajatim.com) – Jajaran pengurus PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Kabupaten Jombang mendatangi Polres setempat, Rabu (7/8/2024). Kedatangan mereka untuk melaporkan Mantan Sekjen DPP PKB Muhammad Lukman Edy atas dugaan penyebaran berita bohong dan fitnah.

    Rombongan ini langsung dipimpin oleh Ketua DPC PKB Jombang Hadi Atmaji. Kehadiran mereka ditemui oleh Wakapolres Jombang Kompol Hari Kurniawan. Hadi kemundian menyampaikan maksud kedatangannya dan menyerahkan laporan tertulis setebal delapan halaman.

    “Kedatangan kami ke Polres Jombang untuk melaporkan saudara Lukman Edy yang menyerang kehormatan PKB dan nama baik pengurus PKB. Selain itu, Lukman Edy juga menyebarkan berita bohong sebagaimana diatur pasal 27A dan pasal 28, UU No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU No 11 Tahun 2028, tentang ITE,” ujar Hadi Atmaji.

    Hadi mengungkapkan bahwa Lukman Edy dalam kesempatan di PBNU beberapa waktu lalu mengumbar pernyataan di media yang membuat PKB tersinggung. Pernyataan Lukman Edy tersebut sangat berbahaya terhadap mawah partai.

    “Lukman Edy menuding pengelolaan keuangan di PKB amburadul. Dan itu tidak benar. Makanya, hari ini kita melaporkan saudara Lukman Edy ke polisi. Pernyataan yang disampaikan Lukman Edy bisa menimbulkan fitnah. ,” ujar Hadi.

    Ketua PKB Jombang mengatakan bahwa Lukman Edy mengeluarkan pernyataan kepada wartawan di kantor PBNU. Lukman, lanjut Hadi, menyebut seluruh pengurus PKB tidak transparan dalam mengelola keuangan.

    Meliputi dana Pilpres, dana Pilkada dan dana fraksi. “Padahal kita tidak pernah mengelola dana Pilpres dan Pilkada. Kok tiba-tiba menuding seperti itu. Kalau dana fraksi itu iuran. Nah, dana tersebut digunakan operasional partai,” lanjut Hadi.

    Bagaimana dengan dana banpol (bantuan politik)? “Kalau dana banpol pertanggungjawabannya lebih jelas. Setiap tahun ada audit dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sesuai aturan APBD. Juga ada audit dari internal,” ujarnya.

    Disinggung soal laporan ke Polres Jombang, Hadi menjelaskan bahwa seluruh DPC PKB se-Indonesia melaporkan hal tersebut ke Polres masing-masing. “Bukan hanya DPC PKB Jombang. Tapi seluruh DPC PKB melaporkan dugaan penyebaran fitnah tersebut ke Polres masing-masing,” ujarnya.

    Wakapolres Jombang Kompol Hari Kurniawan membenarkan adanya laporan yang dilakukan oleh DPC PKB Jombang. Selanjutnya, Polres Jombang mempelajari berkas tersebut guna melakukan pendalaman.

    “Jajaran pengurus PKB Jombang datang ke Polres Jombang untuk laporan. Kita akan pelajari dulu, jangan sampai perkara dan obyek yang sama ditangani beberapa lembaga,” ujar mantan Kapolsek Asemrowo Kota Surabaya ini. [suf]

  • Ketua DPW PKB Jatim Gus Halim Datangi Polda Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik oleh Lukman Edy?

    Ketua DPW PKB Jatim Gus Halim Datangi Polda Terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik oleh Lukman Edy?

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPW PKB Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar, mendatangi Polda Jawa Timur pada Selasa (06/08/2024), diduga terkait dengan kasus pencemaran nama baik mantan Sekjen PKB, Muhammad Lukman Edy.

    Kedatangan Gus Halim, yang tiba sekitar pukul 10.00 WIB mengendarai mobil Alphard hitam dengan nomor polisi L 1176 YD, langsung menuju ruangan Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Jatim.

    “Durung iso crito (belum bisa cerita),” kata Gus Halim yang didampingi oleh Sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslachah dan Bendahara DPW PKB Jatim Fauzan, ketika ditanya oleh awak media terkait tujuannya.

    Sebelumnya, Ketua DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, telah mengajukan laporan yang diterima oleh pihak Bareskrim Polri dengan nomor STTL/262/VIII/2024/BARESKRIM.

    Laporan tersebut diajukan karena Edy dianggap menyebarkan informasi bohong terkait pernyataannya tentang kurangnya peran Dewan Syuro, yang berdampak pada dinamika internal PKB dan hubungannya dengan PBNU.

    “Sudah menyebarkan suatu berita yang dikonsumsi oleh publik yang itu membahayakan, satu ujaran kebencian atau pencemaran nama baik yang berbahaya bagi kami sebagai partai, institusi, maupun pimpinan kami yang diserang tanpa dasar dan bukti,” kata Cucun kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri, Senin (5/8/2024).

    Cucun menjelaskan bahwa laporannya telah diterima dengan baik oleh pihak Bareskrim dan pihak penyidik akan terus memantau perkembangan kasus ini, termasuk memanggil saksi-saksi yang diperlukan untuk menguatkan laporan tersebut.

    “Terkait dengan apa yang disampaikan tadi, kami juga ditanya di sisi mana, dan kami sudah jelaskan. Saudara Lukman ini bukan siapa-siapa, dia tidak ada kapasitasnya berbicara tentang PKB maupun pimpinan PKB,” pungkas Cucun.

    Lukman Edy sebelumnya mengungkapkan bahwa peran Dewan Syuro PKB dikurangi berdasarkan hasil Muktamar PKB di Bali. Menurut Lukman, pengurangan peran ini berdampak pada dinamika internal PKB dan relasinya dengan PBNU.

    “Semenjak Muktamar di Bali, sebagian besar kewenangan Dewan Syuro dihapus dalam AD/ART, sehingga kita tidak melihat lagi peran Dewan Syuro itu, di semua tingkatan, bukan hanya di tingkat DPP, tapi juga di DPW dan DPC,” kata Lukman di Kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Rabu (31/7) lalu, usai memenuhi panggilan dari Tim Lima PBNU.

    Lukman menambahkan bahwa perubahan ini berdampak pada relasi PKB dengan PBNU karena Dewan Syuro PKB diisi oleh para kiai dan ulama dari NU. “Kenapa sekarang justru eksistensi Dewan Syuro, eksistensi kiai, dihilangkan? Makanya kemudian boleh kita simpulkan, hubungan NU dan PKB memburuk karena peran ulama, kiai, dan Dewan Syuro dihilangkan dari anggaran dasar maupun dalam praktek partai sehari-hari,” ujarnya.

    Dengan perkembangan terbaru ini, publik menantikan hasil penyelidikan yang akan dilakukan oleh pihak Polda Jatim dan Bareskrim Polri. Tetap pantau beritajatim.com untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kasus ini. [uci/ted]

  • Terima Izin Pengelolaan Tambang, Ulil: NU Kini Di-bully di Mana-mana

    Terima Izin Pengelolaan Tambang, Ulil: NU Kini Di-bully di Mana-mana

    TRIBUNNEWS.COM – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla, berbicara soal keputusan pihaknya menerima izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

    Imbas dari keputusan itu, Ulil memahami bagaimana PBNU kini dikritik dan disorot oleh publik, terutama di media sosial.

    “Kalau kita telaah percakapan di media sosial, sekarang ini, PBNU menjadi bully-an luar biasa, Mas. Muhammadiyah enak sekarang.”

    “NU yang sudah terang-terangan menerima, sekarang di-bully di mana-mana,” kata Ulil dalam Diskusi Fraksi PAN DPR RI bertajuk Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang kepada Ormas Keagamaan, Rabu (26/6/2024).

    Ulil menyebut, pada era saat ini, kampanye perubahan iklim seolah-olah mengkampanyekan tambang batubara sebagai sesuatu yang najis.

    “Itu dalam kampanye besar international, karena batubara ini memang, ya, mungkin dari seluruh energi fosil yang ada, mungkin, yang dalam pandangan aktivis lingkungan, yang paling najis,” terangnya.

    Meski begitu Ulil menilai tambang batubara adalah anugerah Tuhan kepada Indonesia.

    “Harus dikelola. Cuma pengelolaannya seperti apa mari kita bicarakan, tetapi menajiskan batu bara itu tidak sesuai pandangan agama yang saya anut, Islam.”

    “Karena ini adalah anugerah Allah untuk bangsa ini. Kita kelola. Bukan untuk dinajiskan,” tuturnya.

    Sebagai informasi, ormas keagamaan memperoleh jatah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diberlakukan pada 30 Mei 2024.

    Komisi VII DPR Ingatkan Prinsip Kehati-hatian

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian sebelum memberikan izin pertambangan.

    Ia menyebut kebijakan itu memang merupakan afirmasi pemerintah untuk ormas keagamaan untuk membantu kemandirian ekonomi. 

    Namun, sambungnya, PP Nomor 25 Tahun 2024 mengatur bahwa mengelola pertambangan dengan syarat yang ketat.

    “Karena itu kesempatan ormas keagamaan mengelola pertambangan ini harus didahului pertimbangan dan analisis yang komprehensif serta menjalankan prinsip kehati-hatian,” kata Eddy Soeparno dalam diskusi yang digelar Fraksi PAN DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Ia mengingatkan kesiapan ormas keagamaan, baik dari sisi manajerial dan operasional dalam mengelola tambang.

    Eddy menilai hal itu penting untuk menjaga, jangan sampai izin pengelolaan tambang dimanfaatkan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

    “Komisi VII DPR RI akan memastikan jangan sampai izin tambang untuk ormas keagamaan ini dimanfaatkan dan ditumpangi oleh oknum pengusaha tambang yang ingin memperluas wilayahnya operasinya,” ujar Eddy.

    Oleh sebab itu, ia meminta pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan harus menjalankan prinsip transparansi dan akuntabel.

    Dirinya berharap izin tambang bagi ormas keagamaan bisa membuka partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari tambang dirasakan seluruh komunitas.

    “Jika dikelola dengan profesional, transparan, dan akuntabel, tentu harapannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, seperti penciptaan lapangan kerja serta pengembangan infrastruktur dan fasilitas untuk masyarakat,” ujarnya.

    Ia lantas berujar, pada akhirnya keputusan ada pada ormas keagamaan, apakah mereka merasa sudah memiliki kecakapan untuk masuk dan mengelola pertambangan atau belum.

    “Kami di Komisi VII DPR RI akan melakukan pengawasan agar ormas keagamaan dapat melakukan pengelolaan tambang dengan menerapkan best mining practices dan bermanfaat untuk masyarakat banyak,” ungkapnya.

    (Tribunnews.com/Deni/Reza Fersianus)

  • PBNU Sebut Tambang sebagai Anugerah Allah, Bukan Dinajiskan

    PBNU Sebut Tambang sebagai Anugerah Allah, Bukan Dinajiskan

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla menolak anggapan yang memandang tambang khususnya  batubara sebagai barang najis dan harus dihindari. 

    Menurut dia, anggapan tersebut tidak sesuai ajaran Islam.

    Mulanya, Ulil menjelaskan soal PBNU yang menerima izin pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah kepada ormas keagamaan.

    Imbas dari keputusan itu, Ulil memahami bagaimana PBNU kini dikritik dan disorot oleh publik, terutama di ranah media sosial.

    “Kalau kita telaah percakapan di media sosial, sekarang ini, PBNU menjadi bullyan luar biasa mas. Muhammadiyah enak sekarang . NU yg sudah terang-terang menerima, sekarang dibully di mana-mana,” kata Ulil dalam Diskusi Fraksi PAN DPR RI bertajuk Polemik Pemberian Izin Pengelolaan Tambang kepada Ormas Keagamaan, Rabu (26/6/2024).

    Ulil kemudian mengatakan bahwa di era ini, kampanye perubahan iklim seolah-olah mengampanyekan tambang batubara sbeagai sesuatu yang najis.

    “Itu dalam kampanye besar international, karena batubara ini memang ya, mungkin dari seluruh energi fosil yang ada, mungkin yang, dalam pandangan aktivis lingkungan, yang paling najis,” kata dia.

    Namun, Ulil menilai tambang batubara tetap merupakan anugerah dari Tuhan kepada Indonesia. 

    “Harus dikelola. Cuma pengelolaannya seperti apa mari kita bicarakan, tetapi menajiskan batu bara itu tidak sesuai pandangan agama yang saya anut, Islam. Karena ini adalah anugerah Allah untuk bangsa ini. Kita kelola. Bukan untuk dinajiskan,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui, ormas keagamaan mendapatkan jatah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang diberlakukan pada 30 Mei 2024. (*)

  • Emil Dipanggil Gus di Halal Bihalal PCNU Bangkalan, Muslimat Sambut Riuh

    Emil Dipanggil Gus di Halal Bihalal PCNU Bangkalan, Muslimat Sambut Riuh

    Surabaya (beritajatim.com) – Wagub Jatim 2019-2024, Emil Elestianto Dardak menghadiri Halal bihalal yang diselenggarakan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bangkalan di Pondok Pesantren Sembilangan, Rabu (8/5/2024).

    Pada acara tersebut, Emil mendapat gelar “gus” dari KH. Muhammad Makki Nasir, Ketua PCNU Bangkalan.

    “Dimen Wakil Gubernur Jawa Timur a sareng Bu Khofifah, semangken lagi istirahat deddih diparengeh gelar Gus, Gus Emil. Kurang lebih begini artinya, dulu Wakil Gubernur Jawa Timur bersama Bu Khofifah, sekarang lagi istirahat jadi diberi gelar Gus, Gus Emil,” ucap Kiai Makki mengundang sambut riuh tepuk tangan muslimat NU yang hadir

    Mengangkat tema “Merajut Kebersamaan, Merawat Nilai-nilai Kebangsaan”, Halal Bihalal tersebut dihadiri sejumlah ulama seperti Wakil Ketua PBNU KH. Zulfa Musthofa, Rais Syuriah PCNU Bangkalan KH. Muhammad Faisol Anwar, KH. Ketua PCNU Bangkalan Muhammad Makki Nasir, dan ulama lainnya.

    Kemudian, pada pembukaan sambutannya Emil menyampaikan salam dari Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa yang berhalangan hadir.

    “Kami menyampaikan salam dari Ibu Khofifah Indar Parawansa yang berhalangan hadir pada acara malam ini. Kebetulan saya tidak ada di struktur Muslimat, namun harus siap kalau menerima tugas dari Bu Khofifah. Kalau kata KH. Agoes Ali Masyhuri ini sebutannya Muslimat lanang,” ucap Emil.

    Pada kesempatan itu, Emil menyatakan keunggulan bangsa Indonesia terletak pada sejarahnya. Ia mencontohkan, bahwa Bangkalan merupakan salah satu tempat yang memiliki nilai sejarah karena menjadi cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama.

    “Keunggulan bangsa kita adalah sejarahnya, begitu juga dengan Bangkalan yang bisa dibilang sebagai salah satu tempat cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama,” kata Emil.

    Termasuk Emil menyebutkan Bangkalan yang menjadi bagian dari pusat ekonomi nasional yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019 ini memiliki sejumlah potensi dan tantangannya.

    “Bangkalan yang merupakan bagian dari Gerbangkertasusila ditetapkan sebagai wilayah pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan perpresnya seperti wilayah di Socah ini berfokus pada industri kemaritiman,” sebut Emil.

    Lebih lanjut, Emil menambahkan pengembangan wilayah kaki Suramadu diperkirakan mampu menjadi wilayah pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada perdagangan dan jasa.

    “Wilayah kaki jembatan Suramadu ini didorong sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi dibidang perdagangan dan jasa,” tambah Emil

    Oleh karena itu, Emil mengajak untuk bersama-sama mengawal pembangunan Bangkalan agar tidak keluar dari karakteristiknya sebagai wilayah perintis cikal bakal NU.

    “Mari secara bersama kawal pembangunan di Bangkalan agar tidak mengabaikan karakteristik bangkalan, tentunya melalui tuntunan dari para ulama Bangkalan akan menjadi semakin baik,” ujarnya.

    Emil yang juga ketua pengurus wilayah ikatan persaudaraan haji Indonesia (IPHI) Jawa Timur lantas menuturkan harapannya bagi kabupaten Bangkalan.

    Wagub Jatim periode 2019-2024 itu menyuarakan ajakannya untuk terus melakukan ikhtiar doa dan kerja keras bersama bagi pembangunan Bangkalan.

    “Alhamdulillah pandemi Covid-19 bisa kita lalui dengan segala perjuangannya, meskipun Bangkalan sempat menerima dampak yang besar tetapi dapat segera bangkit. Semoga Madura yang mampu kembali bangkit baik ekonominya dan kemiskinannya menurun ini bisa kita terus perbaiki ke depannya,” tutur Emil

    “Siapapun yang melanjutkan kepemimpinan di Jawa Timur memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan pembangunan di Bangkalan, mengingat kita sempat ngerem selama pandemi Covid-19 yang berlangsung 3 tahunan. Harapannya melalui ikhtiar doa dan kerja keras bersama cita-cita mewujudkan Bangkalan sebagai wilayah pertumbuhan ekonomi nasional dapat terwujud,” pungkas Emil. [tok/aje]