Xcloud.id

Organisasi: PBNU

  • PBNU dan Muhammadiyah Bela Ustaz Nuruddin, Ajak Tuduhan Salafi Diselesaikan dengan Dialog Ilmiah

    PBNU dan Muhammadiyah Bela Ustaz Nuruddin, Ajak Tuduhan Salafi Diselesaikan dengan Dialog Ilmiah

  • Dukungan eksponen fusi PPP untuk calon Ketum, ada Dudung dan Taj Yasin

    Dukungan eksponen fusi PPP untuk calon Ketum, ada Dudung dan Taj Yasin

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Dukungan eksponen fusi PPP untuk calon Ketum, ada Dudung dan Taj Yasin
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 05 Januari 2025 – 19:57 WIB

    Elshinta.com – Eksponen Fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung sejumlah nama yang diusulkan sebagai kandidat calon ketua umum partai berlambang Kabah. Eksponen fusi PPP terdiri dari partai politik yang digabungkan pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto pada 1973. Partai-partai tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Sarekat Islam (SI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

    “Kami mengharapkan calon-calon ketua umum PPP Baik dari internal maupun dari eksternal memiliki sifat-sifat yang jujur, dipercaya, amanah, cerdas, berintegritas, tentunya juga visioner,” kata Ketua Umum Parmusi, Husnan B. Fanani dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Minggu (5/1/2025).

    Husnan menambahkan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP memungkinkan kehadiran calon ketua umum dari luar partai.

    Oleh karena itu, pihaknya mendukung calon dari internal dan eksternal. Dari internal PPP, nama-nama yang disebut masuk bursa calon ketua umum antara lain Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Taj Yasin Maimoen, dan anggota DPR RI periode 1999-2009 Haji Habil Marati. Keduanya dianggap mewakili NU.

    Husnan juga mengklaim masuk dalam bursa sebagai calon dari Parmusi. Ia menyebut nama Hasrul Azwar, yang saat ini menjabat Duta Besar Indonesia untuk Maroko. Selain itu, ada Ahmad Faryal dari Sarekat Islam dan Ahmad Sanusi dari Perti, keduanya mantan anggota DPR RI.

    Sementara itu, nama-nama dari eksternal PPP yang muncul adalah eks Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelfa.

    Selain itu, ada eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman, Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Partai Masyumi, Ahmad Yani, dan Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi.

    “Eksponen Fusi PPPP 1973 Mendukung pencalonan calon-calon Ketua Umum PPP dan pengurus PPP yang akan maju dalam muktamar, baik dari internal maupun external partai,” ujar Husnan.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Gus Ipul Serukan Perlindungan Hak Disabilitas di Indonesia

    Gus Ipul Serukan Perlindungan Hak Disabilitas di Indonesia

    Gus Ipul Serukan Perlindungan Hak Disabilitas di Indonesia
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Sosial
    Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, mengajak seluruh pihak untuk aktif menciptakan ekosistem yang menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-
    hak penyandang disabilitas
    .
    Seruan ini disampaikan Gus Ipul saat peringatan
    Hari Braille Sedunia
    di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta, pada Minggu (5/1/2025).
    “Hari ini kita sama-sama memperingati Hari Braille Sedunia. Dari data yang ada, kita perlu langkah besar dalam rangka penghormatan dan perlindungan hak penyandang disabilitas,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis.
    Gus Ipul menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki kebutuhan yang sama dengan masyarakat non-disabilitas.
    Mereka memerlukan
    perlindungan sosial
    , jaminan sosial, dan pemenuhan hak-hak dasar dari negara serta pihak lain yang peduli.
    “Penghormatan itu berarti menghormati sebagaimana kepada orang lain. Penyandang disabilitas butuh rekreasi dan pekerjaan, sama seperti kita. Kita harus menghormati mereka sebagaimana kita menghormati orang lain,” ujarnya.
    Gus Ipul menyoroti pentingnya perlindungan dan penghormatan hak dasar penyandang disabilitas.
    Perlindungan ini menjadi agenda besar Pemerintah Indonesia dalam penguatan transformasi sosial.
    Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.
    Perlindungan disabilitas bertujuan mendukung visi Indonesia Emas 2045 yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
    Dalam agenda pembangunan tersebut, Pemerintah memastikan pemenuhan layanan hak dasar bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
    “Maka ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas,” kata Gus Ipul.
    Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini mencatat bahwa tujuh persen penduduk Indonesia, atau sekitar 11,3 juta orang, merupakan penyandang disabilitas.
    Di antara mereka, sebanyak 1,9 juta orang tergolong penyandang disabilitas sedang dan berat.
    Gus Ipul menilai hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk terus mendukung kaum disabilitas.
    “Inilah pekerjaan rumah besar kita ke depan untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas dalam mengakses hak-hak dasarnya,” ujarnya.
    Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah sedang memproses peraturan pemerintah tentang konsesi dan insentif bagi penyandang disabilitas.
    Peraturan ini diharapkan dapat memberikan program dan kemudahan bagi mereka dalam mengakses layanan dasar.
    “Saat ini sedang tahap finalisasi Peraturan Pemerintah tentang konsesi disabilitas,” tambahnya.
    Gus Ipul menegaskan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas.
    “Tentu Pemerintah tidak bekerja sendirian. Kami bekerja dengan berbagai pihak, termasuk swasta, dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kongres Pendidikan dan Keluarga Maslahat Jadi Agenda Peringatan Harlah Ke-102 NU – Halaman all

    Kongres Pendidikan dan Keluarga Maslahat Jadi Agenda Peringatan Harlah Ke-102 NU – Halaman all

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyampaikan rangkaian agenda Peringatan Harlah ke-102 NU, termasuk di antaranya Kongres Pendidikan dan Kongres Keluarga Maslahat NU.

    “Kegiatannya akan mengadress dua agenda kemasyarakatan utama yang menjadi kiprah NU menjadi domain dari Nahdlatul Ulama, yang pertama menyangkut pendidikan dan yang kedua menyangkut masyarakat di tingkat akar rumput,” ujar Gus Yahya kepada wartawan, Sabtu (4/1/2025).

    Gus Yahya menyebut banyaknya lembaga pendidikan di bawah naungan NU menjadikan perlunya dibentuk sebuah forum untuk mengevaluasi, mendiskusikan problematika, dan menentukan langkah-langkah solutif yang perlu diterapkan dalam pembentukan karakter generasi penerus.

    Saat ini, tercatat sekira lebih dari 40.000 lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama berdiri dengan rincian 13.000 raudhatul athfal (RA), 26.000 pesantren, 10.000 madrasah dan sekolah, serta 300 perguruan tinggi.

    Di samping itu, Gus Yahya beranggapan keluarga perlu menjadi pintu gerbang pertama dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi pada masyarakat tingkat akar rumput. 

    “Yang kedua khidmah bagi masyarakat akar rumput kami sudah memiliki wahana yang disebut Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama,” ujarnya.

    Terkait penerapannya, PBNU telah membentuk satuan tugas (Satgas) GKMNU mulai dari tingkat provinsi hingga desa di Pulau Jawa, sebagian wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi dalam dua tahun berjalan. 

    Berdasarkan keterangan Gus Yahya, sekira dua juta keluarga telah berpartisipasi sebagai bagian dari GKMNU.

    Oleh karena itu, PBNU beranggapan perlu menyelenggarakan Kongres Keluarga Maslahat untuk mewadahi aspirasi masyarakat akar rumput.

    “InsyaAllah kami akan menggelar Festival Keluarga Indonesia,” ungkapnya.

    Rangkaian agenda Harlah ke-102 NU akan dimulai dengan kick off agenda pada 16 Januari 2025 mendatang yang bertepatan dengan 16 Rajab 1446H. 

    Kongres Pendidikan NU sedianya akan diselenggarakan pada tanggal 18-19 Januari 2025. 

    Sementara itu, Kongres Keluarga Maslahat dijadwalkan akan digelar satu minggu setelahnya pada 25-26 Januari 2025.

    Selain kedua kongres tersebut, agenda utama lainnya yakni Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) PBNU, serta Resepsi Puncak Harlah ke-102 yang akan diselenggarakan di Istora Senayan pada Rabu 5 Februari 2025 mendatang.

    Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya juga memberikan respons akan hal-hal yang belakangan terjadi seperti pengadaan kembali Ujian Nasional, PPN 12 persen untuk barang tertentu, dan beberapa isu mutakhir lainnya. 

  • Ketum PBNU Sebut Biaya Haji Turut Dipengaruhi Nilai Tukar Rupiah dengan Riyal Saudi

    Ketum PBNU Sebut Biaya Haji Turut Dipengaruhi Nilai Tukar Rupiah dengan Riyal Saudi

    Ketum PBNU Sebut Biaya Haji Turut Dipengaruhi Nilai Tukar Rupiah dengan Riyal Saudi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (
    PBNU
    ) Yahya Cholil Staquf atau
    Gus Yahya
    menyebut, kemahalan
    biaya haji
    turut dipengaruhi oleh faktor
    nilai tukar
    antara rupiah dan riyal Saudi.
    Pernyataan ini disampaikan Gus Yahya saat dimintai tanggapan terkait pernyataan pemerintah dan DPR yang menyebut biaya haji tahun 2025 akan turun.
    “
    Biaya haji
    ini ya memang faktornya banyak dan yang paling utama adalah faktor, apa namanya itu, ya faktor valuta, itu ya apa nilai tukar,” kata Gus Yahya dalam ramah tamah dengan media di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (3/1/2025).
    Gus Yahya menuturkan, kegiatan transaksi di Mekkah dan Madinah, Arab Saudi menggunakan nilai tukar riyal Saudi.
    Nilai tukar
    valas ini pada akhirnya berdampak pada biaya haji masyarakat Indonesia.
    Gus Yahya mengatakan, berdasarkan keterangan sejumlah koleganya yang selama ini terlibat dalam pengelolaan ibadah haji, harga komoditas di Arab Saudi tidak terlalu berpengaruh.
    “Harga kira-kira stabil, nah yang tidak stabil itu kan nilai tukarnya. Jadi kalau dihitung rupiah, jadi berubah karena perubahan nilai tukar,” tutur Gus Yahya.
    Menurutnya, penting bagi masyarakat bahwa persoalan ibadah haji tidak hanya menyangkut manajemen yang efisien.
    Namun, ibadah haji juga berkelindan dengan masalah nilai tukar yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang lebih luas.
    “Kami percaya bahwa pemerintah, ya bersama-sama dengan DPR, akan berusaha membuat penetapan yang paling meringankan bagi jemaah. Saya kira begitu ya, berapa pun yang ditetapkan itu,” ujar Gus Yahya.
    Sebelumnya, Kementerian Agama (
    Kemenag
    ) menyebut, biaya penyelenggaraan ibadah haji 2025 bisa diturunkan hingga menyentuh sekitar angka Rp 85 juta.
    Angka ini merujuk pada hasil kajian sementara Kemenag RI.
    Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i mengatakan, Kemenag akan terus mengkaji kemungkinan menurunkan BPIH meski sudah mengusulkan besaran sebesar Rp 93.389.683,99 ke Komisi VIII DPR RI.
    “Saya tadi sudah bawa kajian-kajian, tapi belum untuk konsumsi umum, itu sudah sampai Rp 87.000.000, Rp 85.000.000. Tapi bisa disisir kembali, katanya bisa sampai Rp 85.000.000. Insya Allah,” ujar Syafi’i kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (30/12/2024).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketum PBNU Sebut Biaya Haji Turut Dipengaruhi Nilai Tukar Rupiah dengan Riyal Saudi

    Presidential Threshold Dihapus, Ketum PBNU: MK Punya Nalar Konstitusionalnya Sendiri

    Presidential Threshold Dihapus, Ketum PBNU: MK Punya Nalar Konstitusionalnya Sendiri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyebut hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki penalaran tersendiri sehingga memutuskan menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen.
    Gus Yahya mengatakan, masalah presidential threshold sebenarnya telah menjadi perdebatan panjang. Namun, saat ini MK mengakhiri perdebatan tersebut.
    “Pasti MK di dalam membuat keputusan ini punya nalar konstitusionalnya sendiri, apa yang menurut MK lebih konstitusional,” kata Gus Yahya dalam ramah tamah dengan media di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (3/12/2024).
    Menurut Gus Yahya, persoalan siapa yang bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden pada pemilu mendatang menjadi wewenang partai politik.
    Ia memandang, saat ini aktor-aktor politik sudah memiliki pandangan tentang bagaimana bentuk konstruksi politik Indonesia ke depan sehingga bisa mewujudkan keseimbangan tuntutan demokratisasi dan efisiensi manajemen politik nasional.
    “Kita tentu tidak hanya berpikir oh ini asal demokrasi dengan mengorbankan katakanlah sistem politik yang tidak efisien. Tentu tidak,” ujarnya.
    Adapun jemaah Nahdlatul Ulama (NU), kata Gus Yahya, dalam hal ini hanya menjadi peserta pemilu.
    Ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk menggunakan suaranya, maka mereka akan mencoblos.
    Menurut Gus Yahya, PBNU tidak memiliki kedudukan untuk membicarakan terkait putusan MK yang menghapus ambang batas presiden.
    “Jadi intinya kami tidak ingin masuk ke arena yang bukan menjadi domain kami. Apa yang bisa kami sampaikan hanya pandangan umum yang mungkin memerlukan diskusi yang lebih luas di tingkat publik,” tutur Gus Yahya.
    Sebelumnya, melalui putusan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 MK mengabulkan gugatan terkait aturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.
    Dalam putusan ini, MK menyatakan partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden mereka.
    Hakim Konstitusi Saldi Isra juga menyebut, Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur ambang batas pencalonan bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, sekaligus melanggar moralitas.
    “Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden,” ujar hakim MK Saldi Isra dalam pembacaan putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PBNU Harap Dilibatkan di Makan Bergizi Gratis: Kami Ingin Berkontribusi

    PBNU Harap Dilibatkan di Makan Bergizi Gratis: Kami Ingin Berkontribusi

    Jakarta –

    Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan pihaknya ingin dilibatkan dalam program makan bergizi gratis. Dia mengatakan PBNU punya UMKM untuk mengerjakan program itu.

    “Kalau kami nanti bisa dilibatkan dalam program makan siang bergizi itu. Nah, tentu kami ingin berkontribusi kalau memang ada ruang kontribusi di situ,” ujar ujar Gus Yahya di acara Ngopi Bareng Gus Yahya dengan Sahabat Media di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).

    “Kami sadar bahwa UMKM ini menjadi salah satu arena hikmah strategis bagi NU,” tambahnya.

    Gus Yahya mengatakan pesantren-pesantren milik PBNU telah dihubungi oleh pemerintah untuk menjadi lokasi pilot project makan bergizi gratis. Dia mengatakan program itu akan dilaksanakan dengan koordinasi pemerintah bersama NU.

    “Sekarang ini ada beberapa pesantren yang sudah dihubungi untuk dijadikan pilot project. Dijadikan tempat pembangun pilot project bagi pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Ini semuanya nanti akan dijalankan dengan koordinasi dengan NU,” ujarnya.

    Yahya mengatakan PBNU masih menunggu finalisasi program andalan Presiden Prabowo Subianto itu. Dia mengatakan PBNU siap berkontribusi.

    (haf/haf)

  • Libur Sekolah Selama Ramadan Belum Ada Model yang Jelas

    Libur Sekolah Selama Ramadan Belum Ada Model yang Jelas

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mempertanyakan wacana libur sekolah selama Ramadan yang kini mengemuka di awal pemerintahan Prabowo Subianto.

    Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf menilai libur sekolah selama Ramadan selama ini belum menemukan model yang jelas. Menurut dia, pemerintah perlu memikirkan model yang jelas terlebih dahulu soal wacana tersebut.

    “Nah ini yang harus dibangun modelnya. Sudah pernah dicoba, tapi kami lihat selama ini belum ketemu model yang jelas. Yang bisa kita andalkan,” kata Yahya di kantor pusat PBNU, Jakarta, Jumat (3/1).

    Menurut dia, pemerintah selama ini telah menerapkan dua kebijakan sekolah selama Ramadan, baik dengan meliburkan maupun tetap berjalan normal. Namun, perlu ada evaluasi kedua model tersebut tetap bermanfaat bagi masyarakat.

    Menurut Yahya, pada prinsipnya Ramadan harus tetap diisi dengan kegiatan yang bermanfaat bagi siswa. Dia tak sependapat jika siswa sepenuhnya diliburkan tanpa melakukan kegiatan apapun di luar pengawasan.

    “Kalau libur suruh tidur di rumah saja kan ya, itu tidak seperti itu yang kita inginkan. Karena kenyataannya sekolah sambil puasa juga enggak apa-apa,” kata dia.

    Jika di pesantren, sambung Yahya, Ramadan justru diisi oleh santri dengan kegiatan mengaji yang lebih intensif. Misalnya, kata dia, dari semula jadwal mengaji hanya 2-3 kali, menjadi 6-7 kali. Sebab, para santri meyakini Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk memperbanyak ibadah.

    Selama ini, pemerintah pernah memberlakukan waktu libur penuh selama Ramadan di sekolah. Dan para siswa diberi tugas untuk mengisi kegiatan ibadah Ramadan yang dibuktikan dengan buku catatan. Namun, dia ragu model demikian tepat jika kembali diberlakukan.

    “Tapi apakah itu model yang juga bisa kita andalkan. Tergantung, sebetulnya kerangkanya kita mau suruh apa anak-anak sekolah ini selama Ramadan,” katanya.

    “Apalagi kalau kita ingat dengan anak-anak sekolah yang nonmuslim. Apakah yang nonmuslim ikut libur? Nah kalau ikut libur disuruh apa Ramadan nonmuslim, juga harus dipikir. Jadi bukan hanya libur dan ndak libur, tapi libur untuk apa?” imbuh Yahya.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti sebelumnya mengatakan belum ada pembahasan mengenai libur sekolah selama bulan puasa, dan hal tersebut masih berupa wacana di Kementerian Agama, belum berupa keputusan.

    Oleh karena itu, dia pun belum tahu apakah wacana tersebut akan dibahas di tingkat kementerian koordinator atau langsung dibahas di bawah presiden.

    Adapun Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar juga sebelumnya mengungkapkan hal tersebut masih menjadi wacana, namun ia menjelaskan bahwa kebijakan meliburkan kegiatan saat Ramadhan masih berlaku di sejumlah satuan pendidikan berbasis pondok pesantren.

    (thr/isn)

    [Gambas:Video CNN]

  • Makan Bergizi Gratis Dimulai 6 Januari 2025, Ketum PBNU: Kami Ingin Berkontribusi

    Makan Bergizi Gratis Dimulai 6 Januari 2025, Ketum PBNU: Kami Ingin Berkontribusi

    loading…

    Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya saat konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (3/1/2025). FOTO/BINTI MUFARIDA

    JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan ingin berkontribusi dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis . Program makan bergizi gratis ini akan dimulai serentak pada 6 Januari 2025.

    “Kalau kami nanti bisa dilibatkan dalam program makan siang bergizi itu, nah tentu kami ingin berkontribusi kalau memang ada ruang kontribusi di situ. Nah kami sekarang sudah menunggu bagaimana konstruksi yang dibangun pemerintah untuk pengelolaan program makan siang ini,” kata Gus Yahya saat konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

    Gus Yahya mengatakan beberapa langkah awal sudah mulai diinisiasi oleh PBNU, meskipun belum sepenuhnya rampung. Beberapa pesantren telah dihubungi untuk dijadikan proyek percontohan (pilot project) dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Program tersebut, lanjutnya, akan dijalankan dengan koordinasi pemerintah bersama NU.

    “Beberapa hal sudah mulai diinisiasi tTapi ini sesuatu yang memang belum seluruhnya selesai. Sekarang ini ada beberapa pesantren yang sudah dihubungi untuk dijadikan pilot project. Dijadikan tempat pembangunan pilot project bagi pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Ini semuanya nanti akan dijalankan dengan koordinasi dengan NU,” katanya.

    Gus Yahya juga menyampaikan bahwa pemerintah sedang bekerja keras menyiapkan berbagai instrumen dan standar yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan program tersebut. PBNU, kata dia, akan merespons kebijakan ini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

    “Nah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini karena kalau kita lihat pace-nya ini memang sangat intense. Sudah dikerjakan dengan cukup cepat. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi ini semuanya akan menjadi model yang lebih jelas. Sekarang berbagai macam instrumen, instrumen standarnya sudah dikerjakan bagaimana supaya bisa menjadi partner-partner standarnya ini,” ujar Gus Yahya.

    Gus Yahya pun menegaskan bahwa program makan bergizi gratis yang telah ditetapkan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas. Dia menambahkan dengan keterlibatan NU sebagai salah satu mitra utama, program ini diharapkan bisa berjalan lebih efektif dan efisien.

    “Kita sekarang respons itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan tentu saja kami berharap NU bisa memberikan kontribusi yang signifikan dalam soal ini,” katanya.

    (abd)

  • Harlah 100 Tahun Ponpes Al Falah Ploso Kediri Dihadiri Menteri hingga Wapres ke-13 RI  – Halaman all

    Harlah 100 Tahun Ponpes Al Falah Ploso Kediri Dihadiri Menteri hingga Wapres ke-13 RI  – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri menggelar acara puncak peringatan harlah 100 tahun, pada Rabu (1/1/2025) malam.

    Acara ini menjadi puncak dari serangkaian kegiatan besar yang dilaksanakan untuk memperingati perjalanan 1 abad pondok pesantren yang telah berkontribusi signifikan bagi pendidikan dan dakwah Islam di Indonesia.

    Acara resmi dimulai pukul 20.15 WIB, dibuka dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Tajuddin Faqih dan Ma’sum. Sambutan disampaikan oleh Gus H. M. Ma’mun atas nama keluarga besar pesantren dan panitia harlah 1 abad.

    “Perjuangan Mbah Yai Djazuli dan Nyai Rodliyah menjadi inspirasi bagi kita semua. Seratus tahun bukan waktu yang singkat, namun ini baru awal dari perjalanan panjang khidmah pesantren untuk bangsa. Peringatan 1 abad ini adalah refleksi perjalanan bagi kami generasi penerus agar tetap istiqomah,” ujar Gus Ma’mun Ketua Umum 1 Abad Al Falah.

    Tokoh-tokoh nasional hadir di antaranya Wakil Presiden ke-13 RI KH. Ma’ruf Amin, KH. Kafabihi Mahrus Pengasuh Ponpes Lirboyo, Prof. Said Aqil Siradj, Menko Pangan Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Sosial Gus Syaifullah Yusuf.

    Mereka menyampaikan kesan mendalam tentang kontribusi Pondok Al Falah dalam membangun generasi dengan semboyan ‘Afdlolutthuruqi ilallah thoriqotutta’lim watta’allum. 

    “Pondok ini adalah salah satu bukti nyata bahwa perjuangan ulama tidak pernah sia-sia. Pesantren Al Falah adalah pabriknya kiai sejak 100 tahun lalu. Dan produk kiai itu telah membuat pabrik-pabrik lagi. Semoga Al Falah terus menjadi mercusuar ilmu dan dakwah,” kata Ma’ruf Amin.

    Sementara itu Ketua Umum PBNU KH. Yahya Kholil Staquf yang datang lebih awal menyampaikan atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan selamat 100 tahun pondok pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri. 

    “Telah 100 tahun pondok pesantren yang didirikan oleh Kiai Ahmad Djazuli Utsman mempersembahkan khidmah paripurna menjadi sandaran barokah ilmu bagi santri-santrinya,” katanya.

    “Meninggalkan jejak jejak berskala peradaban yang luar biasa.Masyarakat ahlussunnah wal jamaah dan jamiah Nahdlatul Ulama berhutang besar pada jasa jasa ponpes Al Falah Ploso Mojo Kediri ini dan para masayikhnya. Semoga keberkahan Al Falah dilanggengkan oleh Allah SWT,” lanjutnya.

    Acara ditutup dengan Dawuh Masyayikh oleh KH. Nurul Huda Djazuli dan doa bersama 

    Harlah 100 Tahun Pondok Pesantren Al Falah Ploso bukan sekadar perayaan, melainkan momentum untuk merenungkan perjalanan panjang pondok dalam melahirkan generasi penerus bangsa. 

    Dengan berbagai program dan penghargaan, acara ini menjadi bukti nyata komitmen Al Falah Ploso dalam menjaga tradisi keilmuan sambil menjawab tantangan zaman.

    “Semoga peringatan ini menjadi tonggak baru dalam upaya kita melanjutkan perjuangan para pendiri, membawa pesantren menuju abad berikutnya dengan penuh khidmah dan kontribusi nyata,” pungkas Gus H. M. Ma’mun. (*)