Organisasi: PBNU

  • Muhammadiyah Ucapkan Selamat Harlah ke-102 NU

    Muhammadiyah Ucapkan Selamat Harlah ke-102 NU

    Jakarta (beritajatim.com) – Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi itu hari ini merayakan hari lahir (harlah) ke-102 tepat tanggal 31 Januari 1926-31 Januari 2025.

    Dinas Instansi dan organisasi dalam dan luar negeri sama mengucapkan selamat. Termasuk dari orgasasi Islam saudara tuanya, Muhammadiyah.

    Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof.Haedar Nashir mengatakan, peran dan kontribusi nyata NU dalam perjuangan kemerdekaan dan membangun Indonesia pasca kemerdekaan, tidak bisa dinafikan.

    “NU dengan semangat kebersamaan telah merawat keutuhan NKRI dari segala rintangan, sehingga Indonesia tetap terjaga sebagai negara dan bangsa yang majemuk (Bhineka Tunggal Ika),” ujar Haedar dikutip dari keterangan resmi PP Muhammadiyah, Jumat (31/1/2025).

    Haedar menyebutkan, NU dengan spirit ajaran Ahlussunah Waljama’ah (Aswaja) senantiasa mengembangkan toleransi beragama dan berbangsa sehingga umat beragama dan bangsa Indonesia mampu hidup rukun dan damai dalam keragaman.

    “NU mampu merawat kebudayaan umat dan bangsa sehingga keberadaannya membumi di Nusantara,” imbuh Haedar.

    Melalui pondok pesantren sebagai basis penting gerakan pendidikan, NU telah melahirkan generasi bangsa yang cinta tanah air serta menumbuhkan jalinan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah.

    Haedar juga menilai bahwa kehadiran NU dengan peran dan kontribusi yang konstruktif tersebut sangat relevan dengan tema Harlah yang diangkat pada tahun ini yaitu “Bekerja Bersama Umat untuk Indonesia Maslahat”.

    “Semoga Allah melimpahkan berkah-Nya bagi kelangsungan kehadiran dan peran berkesinambungan NU dalam menebar Islam yang rahmatan lil-‘alamin di Indonesia dan ranah global,” tutup Haedar.

    Rangkaian acara Harlah NU 2025 sebagai berikut.

    1. Kick Off Harlah Ke-102 NU

    Rangkaian Harlah ke-102 NU diawali dengan acara pembukaan bertajuk “Kick Off” pada 16 Januari 2025 lalu. Acara digelar di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Salemba, Jakarta Pusat.

    PBNU pada saat tu melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah instansi. Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi salah satu institusi yang sudah terkonfirmasi akan mengikuti penandatanganan ini.

    2. Kongres Pendidikan NU

    Acara selanjutnya adalah Kongres Pendidikan NU berlangsung pada 22-23 Januari 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Kongres ini dikelola oleh tiga lembaga yang berfokus pada pendidikan di bawah naungan PBNU, yaitu Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU), Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU), dan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU).

    3. Kongres Keluarga Maslahat NU

    Rangkaian berikutnya adalah Kongres Keluarga Maslahat NU yang akan diadakan selama dua hari, mulai hari ini 31 Januari hingga 1 Februari 2025. Acara ini bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

    4. Resepsi Harlah Ke-102 NU

    Resepsi ini menjadi puncak acara Harlah ke-102 NU akan diadakan pada 5 Februari 2025. Acara ini mengundang sejumlah tokoh penting negara.

    5. Munas-Konbes NU

    Sebagai penutup rangkaian Harlah ke-102 NU, akan diadakan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) PBNU. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada 6 dan 7 Februari 2025.

    Puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU), yang dikenal sebagai acara resepsi, akan diselenggarakan pada 5 Februari 2025 di Istora Senayan, Jakarta. Acara ini menjadi momentum penting dalam rangkaian perayaan Harlah NU tahun ini.

    Resepsi tersebut akan dihadiri oleh petinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih juga turut diundang. [but]

  • BGN Tegaskan Menu Serangga di Makan Bergizi Gratis Hanya untuk Wilayah Tertentu

    BGN Tegaskan Menu Serangga di Makan Bergizi Gratis Hanya untuk Wilayah Tertentu

    Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional Prof Dadan Hindayana menekankan pemberian serangga pada makan bergizi gratis (MBG) sebagai sumber protein hanya akan disesuaikan di wilayah tertentu, yakni wilayah yang sudah terbiasa mengonsumsinya.

    Pemerintah membuka opsi tersebut sebagai keberagaman sumber pangan lokal, bergantung masing-masing daerah. Prof Dadan meminta masyarakat tidak salah paham mengenai jenis menu MBG yang diberikan.

    “Menu makanan bergizi gratis tidak kami tetapkan secara nasional, yang terpenting 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, dan 30 persen serat. Oleh karena itu, di setiap satuan pelayanan kami merekrut ahli gizi untuk menyusun menu berbasis sumber pangan lokal,” terang dia kepada detikcom, Jumat (31/1/2025).

    “30 persen protein sumbernya tidak perlu selalu sama, misalnya di satu daerah banyak telur, pakai telur. Daerah lain ayam, dan daerah lainnya lebih banyak ikan, jadi sumbernya tergantung kearifan lokal dan mungkin saja ada daerah yang sangat suka serangga,” lanjutnya.

    Serangga seperti belalang hingga ulat sagu selama ini juga dikonsumsi sebagai sumber protein. Pengurus Kesehatan Lembaga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LK PBNU) sekaligus Dosen Kesehatan Gizi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Fahmi Arif Tsani, menyebut serangga dan ulat sagu, bisa saja menjadi bahan makan alternatif yang tepat untuk lauk di wilayah tertentu yang biasa mengonsumsi belalang atau ulat sagu.

    “Saya pernah merasakan makan belalang di Gunung Kidul, enak juga,” jelas Fahmi dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom Jumat (31/1/2025).

    Menurutnya, kandungan gizi pada belalang dan ulat sagu sudah tepat jika dilihat dari protein, bahkan jika makanan itu diolah dalam bentuk kering atau sudah digoreng.

    “Kandungan per 100 gram bisa 15-20 gram artinya itu mencukupi sebagian dari kebutuhan protein harian,” jelasnya.

    Selain tinggi protein, ulat sagu dan belalang juga kaya vitamin dan mineral. Bukan hanya di Indonesia, negara tetangga seperti Singapura bahkan sudah mengizinkan secara resmi konsumsi 16 serangga.

    Badan Pengawas Pangan Singapura atau Singapore Food Agency (SFA) membolehkan warganya mengonsumsi 16 jenis serangga termasuk jangkrik, belalang, belalang, ulat bambu, dan ulat sutera.

    (naf/naf)

  • Sambut Harlah ke-102 NU, Lesbumi-JATMAN Gelar Seminar Nasional dan Pagelaran Wayang Sholawat

    Sambut Harlah ke-102 NU, Lesbumi-JATMAN Gelar Seminar Nasional dan Pagelaran Wayang Sholawat

    loading…

    Lesbumi PBNU dan JATMAN menggelar Seminar Nasional bertajuk Spiritualitas Kebudayaan Bangsa dan Tantangan Kemodernan di Kompleks Pondok Pesantren (PP) At-Taufiq Wonopringgo, Sedayu, Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (28/1/2025). FOTO/IST

    PEKALONGAN – Menyambut Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) , Lesbumi PBNU dan JATMAN menggelar Seminar Nasional bertajuk “Spiritualitas Kebudayaan Bangsa dan Tantangan Kemodernan” di Kompleks Pondok Pesantren (PP) At-Taufiq Wonopringgo, Sedayu, Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (28/1/2025). Acara ini berlangsung meriah dengan berbagai kegiatan budaya yang turut memeriahkan suasana.

    Seminar ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, di antaranya Mudir ‘Aly Idaroh JATMAN PBNU, KH Ali Masykur Musa, Ketua Lesbumi PBNU KH Jadul Maula, serta Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Selain seminar, acara ini juga dimeriahkan dengan kegiatan Riding Ziarah Vespa Sarungan yang dimulai sejak pukul 06.30 WIB. Para peserta mengikuti konvoi dengan Vespa menuju Makam Kayugeritan Karanganyar, sebelum kembali ke Kampus YMI Sedayu Wonopringgo.

    Ali Masykur Musa menjelaskan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya berbangsa dan beragama dengan cara yang lebih harmonis.

    “Kami ingin bangsa ini lebih memahami tentang pentingnya berbudaya dan beragama. Semoga dengan acara ini, Indonesia dapat semakin menghargai keberagaman budaya dan agama,” ungkapnya.

    Selain seminar, acara ini juga menghadirkan berbagai seni budaya tradisional. Di antaranya seni terbang undukan dari Lesbumi MWCNU Wonopringgo, pencak jangkah telu dari Lesbumi MWCNU Tirto, serta seni musik tradisional sholawat. Tidak kalah menarik, ada pula pagelaran Wayang Sholawat ‘Washol’ yang dibawakan oleh Dalang Ki Ardhi Poerboantono dari Malang dan Ki Suryoningrat dari Pemalang, yang turut memukau para pengunjung.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Lesbumi PWNU Jawa Tengah, Abdul Ghani menyampaikan gagasan strategis terkait pentingnya merumuskan Kurikulum Pendidikan Seni Budaya Islam Nusantara. Gagasan ini bertujuan agar seni budaya Islam Nusantara menjadi bagian dari mata pelajaran muatan lokal di lembaga pendidikan formal, seperti madrasah, sekolah Islam, dan sekolah di bawah Kemenag serta Kemendikdasmen.

    “Kami ingin generasi mendatang memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni budaya Islam Nusantara yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ujar Abdul Ghani.

    Ia juga mengungkapkan bahwa kurikulum ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebhinekaan, toleransi, keharmonisan, dan kearifan lokal kepada para siswa. Dengan adanya kurikulum seni budaya Islam Nusantara, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi pribadi yang moderat dan menghargai tradisi.

    Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Ma’arif NU, Lakpesdam, LPTNU, serta kementerian terkait, seperti Kemendikbudristek, Kemenag, dan Kemenkebudayaan.

    “Kami optimis dengan sinergi ini, kurikulum seni budaya Islam Nusantara akan menjadi landasan penting dalam pendidikan di Indonesia dan melestarikan warisan budaya bangsa,” ujarnya.

    Hari kedua acara, Rabu (29/1/2025), akan diisi dengan Mujahadah dan Bai’at Kubro Thoriqoh di Kompleks PP At-Taufiq Wonopringgo. Diharapkan melalui kegiatan ini, peran Nahdlatul Ulama (NU) semakin besar dalam masyarakat, dengan kontribusi signifikan dalam agama dan kebangsaan.

    Acara ini menjadi wujud nyata dari semangat untuk merawat dan melestarikan kebudayaan Nusantara, yang sarat dengan nilai-nilai luhur yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.

    (abd)

  • 100 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo: Sinta Nuriyah Beri 10 Pesan Kebangsaan

    100 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo: Sinta Nuriyah Beri 10 Pesan Kebangsaan

    Jakarta, Beritasatu.com – Memasuki 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (28/1/2025), Sinta Nuriyah, istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menyampaikan pandangan dan harapannya terhadap arah kepemimpinan ke depan.

    “Kita semua berharap pemerintahan yang baru ini akan menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan persamaan bagi masyarakat,” ujar Sinta dalam konferensi pers Gerakan Nurani Bangsa (GNB) bertema “Merespons 100 Hari Presiden Prabowo”, yang digelar di Griya Gus Dur, Jakarta, Selasa (28/1/2025).

    Dalam acara yang sama, Alissa Wahid, ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Masyarakat sekaligus putri sulung Gus Dur, menyampaikan pemerintahan baru harus menjadi ruang evaluasi dan penguatan demokrasi berdasarkan nilai etika dan moral.

    “Pemerintahan ini harus menjaga kepercayaan masyarakat melalui kebijakan yang fokus pada kesejahteraan umum, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ungkap Alissa.

    Gerakan Nurani Bangsa, sebagai forum etis dan nonpartisan, menyampaikan 10 pesan kebangsaan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, menjaga demokrasi. Demokrasi harus dipelihara sebagai fondasi kehidupan berbangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

    Kedua, merawat nilai kebangsaan. Semua elemen bangsa, pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis, harus menjaga nilai kebangsaan demi keutuhan bangsa sesuai amanah konstitusi.

    Ketiga, kepentingan rakyat sebagai prioritas. Seluruh agenda pemerintah harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan masa depan bangsa, bukan kepentingan segelintir pihak.

    Keempat, peningkatan kualitas hidup. Pemerintahan Presiden Prabowo harus memperbaiki kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kelestarian lingkungan, dan penyediaan lapangan kerja untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Kelima, melindungi kebebasan masyarakat. Penyelenggara negara di semua lini harus melindungi kebebasan masyarakat secara profesional.

    Keenam, pemberantasan korupsi. Aparat negara harus menjadi teladan dalam pemberantasan korupsi dengan menerapkan nilai-nilai antikorupsi.

    Ketujuh, efisiensi dan etika birokrasi. Presiden, wakil presiden, dan pemimpin daerah harus bekerja dengan efektivitas, efisiensi, serta menjunjung tinggi nilai etik dan moral.

    Kedelapan, pengelolaan APBN untuk kesejahteraan. Kebijakan fiskal dan APBN harus berorientasi pada kesejahteraan sosial.

    Kesembilan, perhatian untuk Papua. Pemerintah harus membangun Papua secara damai dan adil dengan menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal.

    Kesepuluh, Pancasila sebagai dasar kepemimpinan. Penyelenggara negara harus menjadikan ajaran universal agama dan nilai Pancasila sebagai dasar dalam mengemban amanah bangsa.

    Alissa Wahid menegaskan evaluasi terhadap kinerja pemerintah harus dilakukan secara berkelanjutan. Gerakan Nurani Bangsa berharap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, terutama menjelang 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

  • Dari Kolaborasi Menuju Peradaban Inklusif

    Dari Kolaborasi Menuju Peradaban Inklusif

    loading…

    Anggota BPJI PBNU, Eko Ernada. FOTO/NU ONLINE

    Eko Ernada
    Anggota Badan Pengembangan Jaringan Internasional (BPJI-PBNU)
    Ketua PCI NU Australia-New Zealand (2007-2012)

    APA makna 102 tahun (31 Januari) bagi sebuah organisasi sebesar Nahdlatul Ulama (NU) ? Bagi NU, usia ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari perjalanan panjang yang penuh dedikasi dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperjuangkan nilai-nilai Islam moderat. Pencapaian ini menggambarkan peran historis NU sebagai motor penggerak perdamaian, harmoni, dan pemberdayaan masyarakat. Motto kepengurusan NU di bawah Kiai Miftachul Akhyar dan Kiai Yahya Cholil Staquf, “Merawat Jagat, Membangun Peradaban” menjadi panduan strategis yang mempertegas pentingnya kolaborasi dalam membangun masa depan.

    Kolaborasi mencerminkan semangat untuk tolong-menolong dalam kebaikan yang tidak hanya bersifat pragmatis tetapi juga bernilai spiritual. Prinsip ini diabadikan dalam QS Al-Maidah: 2, yang berbunyi: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. Dalam konteks ini, kolaborasi menjadi alat strategis sekaligus cerminan nilai spiritual Islam yang mendalam.

    Dengan lebih dari 56,9% penduduk Indonesia, atau sekitar 159 juta orang, yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari NU (data LSI 2023), organisasi ini memiliki kapasitas besar untuk menjadi katalis dalam mewujudkan semangat kolaborasi ini. Basis anggota yang masif ini menunjukkan tidak hanya kekuatan demografis NU, tetapi juga tanggung jawab besar dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam rahmatan lil alamin ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Tantangan zaman yang dihadapi saat ini jauh lebih kompleks, mencakup dinamika geopolitik, populisme agama, krisis ekologi, dan disrupsi sosial akibat perkembangan teknologi digital.

    Secara historis, Islam telah membuktikan bahwa kolaborasi adalah pilar utama peradaban. Pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, ilmuwan Muslim bekerja sama dengan berbagai budaya seperti Yunani, Persia, dan India untuk menghasilkan inovasi besar dalam ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Kolaborasi lintas budaya ini menjadi bukti bahwa kemajuan peradaban tidak bisa dicapai secara eksklusif, melainkan melalui sinergi yang inklusif.

    Peradaban inklusif, sebagaimana ditegaskan oleh pemikir Islam seperti Ibn Khaldun, adalah peradaban yang terbuka terhadap dialog lintas budaya dan lintas agama, menciptakan ruang bagi keberagaman untuk berkembang menjadi kekuatan bersama. Hal ini tetap relevan di era modern, di mana tantangan global seperti perubahan iklim, disinformasi, dan ketimpangan sosial memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

    Tantangan zaman saat ini menempatkan agama dalam sorotan yang semakin tajam. Konflik berbasis agama di Timur Tengah terus menciptakan ketegangan yang meluas lintas negara. Di sisi lain, meningkatnya Islamofobia di Eropa dan Amerika Utara menunjukkan tantangan persepsi global terhadap Islam yang perlu dijawab dengan narasi Islam moderat. Populisme agama, yang mempolarisasi masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia, semakin memperjelas urgensi untuk memperkuat narasi keberagaman dan toleransi. NU, dengan warisan Islam moderatnya, memiliki posisi strategis untuk menjawab tantangan ini melalui kolaborasi lintas agama dan budaya.

    Selain itu, krisis ekologi telah menciptakan ancaman nyata yang memerlukan solusi berbasis nilai keagamaan. Pemanasan global, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam menuntut respons yang terkoordinasi. Dalam hal ini, NU dapat memainkan peran penting melalui pendekatan keberlanjutan yang terinspirasi oleh nilai-nilai Islam. Muktamar Fiqih Peradaban, misalnya, dapat menjadi ruang untuk merumuskan strategi berbasis ajaran Islam yang relevan dengan pelestarian lingkungan dan keadilan ekologi.

    Perkembangan teknologi digital juga menghadirkan disrupsi sosial yang tidak kalah signifikan. Teknologi digital telah menciptakan peluang sekaligus tantangan bagi organisasi seperti NU. Di satu sisi, teknologi dapat digunakan untuk memperluas jangkauan dakwah, mempromosikan Islam moderat, dan membangun kesadaran global tentang nilai-nilai keislaman yang inklusif.

    Namun, di sisi lain, teknologi juga digunakan untuk menyebarkan disinformasi, narasi ekstremis, dan hoaks yang merusak harmoni sosial. Oleh karena itu, literasi digital menjadi agenda penting bagi NU untuk memastikan penggunaan teknologi yang mendukung keberlanjutan peradaban.

  • 100 Hari Prabowo-Gibran, Alissa Wahid hingga Quraish Shihab Tagih Tingkatkan Kualitas Demokrasi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        28 Januari 2025

    100 Hari Prabowo-Gibran, Alissa Wahid hingga Quraish Shihab Tagih Tingkatkan Kualitas Demokrasi Nasional 28 Januari 2025

    100 Hari Prabowo-Gibran, Alissa Wahid hingga Quraish Shihab Tagih Tingkatkan Kualitas Demokrasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sederet tokoh yang tergabung di dalam
    Gerakan Nurani Bangsa
    meminta pemerintah untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
    Permintaan ini disampaikan dalam pesan kebangsaan yang disampaikan merespons
    100 hari pemerintahan
    yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Perwakilan gerakan ini, Alissa Wahid mengatakan, demokrasi merupakan manifestasi ‘dari, oleh, dan untuk rakyat’ yang menjadi mendasar dalam menjaga dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat majemuk.
    “Demokrasi merupakan wujud kedaulatan rakyat di mana peningkatan kualitas penerapannya menjadi keniscayaan,” kata Alissa membacakan pesan kebangsaan di Aula Griya Gus Dur, Jakarta Selatan, Selasa (28/1/2025).
    Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid mengatakan, Gerakan Hati Nurani meminta Penyelenggara Negara untuk mengawal peningkatan kualitas demokrasi dalam setiap langkahnya.
    Para tokoh bangsa, kata Alissa, mengajak semua elemen baik penyelenggara negara, pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis untuk menjaga dan merawat nilai-nilai kebangsaan.
    Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Kesejahteraan Keluarga itu bilang, demokrasi penting untuk keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi.
    “Seluruh agenda berbangsa dan bernegara perlu disandarkan pada kemaslahatan rakyat dan masa depan negara bangsa secara berkelanjutan, tidak terjebak pada kepentingan segelintir orang dan kepentingan jangka pendek,” kata Alissa.
    Mereka yang tergabung dalam gerakan ini adalah Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Omi Komariah Nurkholish Madjid, K.H Quraish Shihab, K.H Mustofa Bisri, Mgr Ignatius Kardinal Suharyo.
    Kemudian, Bhante Sri Pannyavaro Mahathera, Pdt Jacky Manuputty, Amin Abdullah, Komaruddin Hidayat, Slamet Rahardjo, dr Umar Wahid, Erry Riyana Hardjapamekas dan Karlina Rohima Supelli,
    Lalu, Pdt Gomar Gultom, Frans Magniz Suseno SJ, A Setyo Wibowo SJ, Laode Muhammad Syarif, Ery Seda, Lukman Hakim Saifuddin, Alissa Q Wahid.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PBNU Bakal Ambil Sikap Terkait Pagar Laut di Forum Munas Alim Ulama

    PBNU Bakal Ambil Sikap Terkait Pagar Laut di Forum Munas Alim Ulama

    loading…

    Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Keluarga Alissa Wahid menyampaikan, akan mengambil sikap perihal polemik pagar laut dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama

    JAKARTA – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Kesejahteraan Keluarga Alissa Wahid menyampaikan, akan mengambil sikap perihal polemik pagar laut dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama yang digelar pada awal Februari 2025.

    Munas Alim Ulama merupakan forum tertinggi setelah Muktamar dalam organisasi NU. “Ini menjadi salah satu materi pembahasan di Munas Alim Ulama NU di Tangerang dibuka 5-6 Februari. Jadi mungkin di sana ada kejelasan sikapnya PBNU (soal pagar laut),” kata Alissa saat ditemui di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2025).

    Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menyampaikan, PBNU tengah sibuk untuk mempersiapkan rangkaian Hari Lahir (Harlah). Alissa Wahid menyampaikan, sikap PBNU bakal dibahas dalam Munas Alim Ulama.

    “Sampai saat ini sih, kita PBNU lagi sibuk sama rangkaian peringatan Harlah. Jadi beberapa isu kebangsaan akan dibahas lebih dalam di forum Musyawarah Nasional Alim Ulama dan konferensi besar NU awal Februari,” kata Alissa.

    Sekadar informasi, keberadaan pagar laut di perairan Tangerang, Banten menjadi sorotan. Permasalahan ini semakin memanas setelah muncul dugaan adanya pelanggaran hukum dalam pengelolaan lahan yang terkait dengan proyek pagar laut, terkhusus di perairan Tangerang, Banten.

    Proyek ini awalnya dirancang untuk melindungi pesisir dari abrasi dan mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, namun kini malah menjadi sumber konflik yang rumit. Sementara, polemik ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pesisir Desa Kohod.

    Nelayan setempat yang mengeluhkan proyek pagar laut telah merusak ekosistem laut, mengurangi hasil tangkapan ikan, dan mempersulit mereka mencari nafkah.

    (cip)

  • BPJPH Apresiasi AQUA Bantu UMKM Dapat Sertifikasi Halal

    BPJPH Apresiasi AQUA Bantu UMKM Dapat Sertifikasi Halal

    Jakarta

    Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengapresiasi upaya AQUA dalam membantu UMKM di Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi halal. Langkah AQUA ini diharapkan menjadi contoh bagi pelaku usaha lainnya.

    “Komitmen AQUA untuk membantu pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal ini patut dicontoh oleh pelaku usaha lainnya,” kata Kepala BPJPH Haikal Hassan dalam keterangan tertulis, Selasa (28/1/2025).

    Saat mengunjungi pabrik AQUA di Mekarsari, Kamis (23/1), Haikal mengungkapkan berdasarkan data BPJPH saat ini dari 66 juta pelaku usaha di semua level mulai dari mikro sampai besar, baru sekitar 2,1 juta usaha yang bersertifikasi halal. Kondisi ini dinilainya menjadi dilema, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.

    Haikal menyebut Indonesia menduduki peringkat kedelapan dalam hal kepemilikan sertifikasi halal oleh pelaku usaha. Bahkan kalah dari Prancis, Korea Selatan, Brazil dan Rusia terkait sertifikasi halal.

    “Bahkan kita kalah dengan China di posisi pertama sebagai negara yang menghasilkan produk dengan sertifikasi halal bagi dunia,” katanya.

    Karena itu, Haikal mendorong semua pelaku usaha dari mikro hingga besar wajib melakukan sertifikasi halal agar produk Indonesia lebih mudah diterima dunia. Menurutnya, sertifikasi halal itu dapat meningkatkan ekspor sehingga membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi delapan persen.

    “Kita (pelaku usaha di Indonesia) ini bukan nggak halal, tetapi kita nggak tertib halal. Karena apa? karena untuk daftar sertifikasi halal ini biaya yang mahal. Karena mahal, yaudah digratisin dengan cara apa? bantuan untuk daerah. Perantaranya bisa dari swasta. Ini mesti begitu, enak nggak enak, malu nggak malu, karena kita ingin semua bersertifikasi halal,” kata Haikal lagi.

    Pihaknya pun mengapresiasi program AQUA yang telah membantu bisnis UMKM mendapatkan sertifikasi halal. Haikal mengatakan program ini telah membantu pemerintah terlebih di daerah agar UMKM bisa memberikan jaminan kualitas bagi para konsumen.

    “Halal itu bukan untuk muslim saja tetapi untuk semua. Jadi halal itu adalah sebuah gaya hidup dan perkembangan budaya modern yang mengutamakan kebersihan, transparansi, keterbukaan, prosperity dan traceability, itu halal,” katanya.

    Sementara itu, VP General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto mengatakan sertifikat halal merupakan kewajiban yang harus dimiliki setiap pelaku usaha di Indonesia. Dengan mengantongi sertifikasi halal, kata dia, akan memberikan kenyamanan dan kepastian hukum kepada siapapun konsumen produk yang dibeli.

    “Karena kalau halalnya maju maka pertumbuhan ekonominya juga baik,” kata Vera.

    Vera menegaskan komitmen AQUA terkait halal tidak hanya berhenti di pabrik dan produk sendiri tetapi bersama dengan lingkungan dan seluruh mitra Danone yang ada di Indonesia. pihaknya telah bekerja sama dengan BPJPH, BPOM dan instansi muslim lainnya terkait sertifikasi halal agar dapat meningkatkan kapabilitas UMKM.

    Dia melanjutkan selama lebih dari 50 tahun menyajikan kebutuhan air minum masyarakat, AQUA tidak ingin berhenti hanya dalam pertumbuhan bisnis tetapi juga keberlanjutan perkembangan kesehatan, lingkungan dan masyarakat. AQUA ingin maju bersama masyarakat sambil menumbuhkan komunitas halal di sekitar wilayah operasional pabrik.

    “AQUA tidak bisa tumbuh sendiri. Kami tumbuh erat dengan berbagai komunitas dan berkolaborasi dengan PBNU, Muhammadiyah hingga Dewan Masjid Indonesia tidak lain dan tidak bukan bahwa untuk memastikan tumbuhnya bisnis kami ini agar membawa manfaat dan keberkahan bagi konsumen dan kemitraan kita,” katanya.

    (ega/ega)

  • Presidium Penyelamat Organisasi dan MLB NU Kumpul di Kediri, Bahas Apa?

    Presidium Penyelamat Organisasi dan MLB NU Kumpul di Kediri, Bahas Apa?

    Jakarta, Beritasatu.com – Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa atau MLB NU berkumpul di Kediri, Jawa Timur, untuk berdiskusi dan bahtsul masail membahas polemik yang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    “Forum silaturahim menyadari bahwa muruah NU, kehormatan, harga diri, dan nama baik NU tidak bergantung pada pengurusnya, dan sebaliknya, pengurus berkewajiban dan bertanggung jawab menjaga muruah NU,” kata Ketua Presidium PO dan MLB NU Abdussalam Shohib atau Gus Salam, Minggu (26/1/2025).

    Gus Salam mengatakan, kesadaran bersama bahwa kebanggaan terhadap jamiah Nahdlatul Ulama tidak bergeser sedikitpun. Bangga dengan landasan teologis, filosofis, dan sosiologis NU yang kokoh.

    Menurutnya kebesaran NU tidak identik dengan pengurusnya. Pengurus wajib dinasihati agar tetap berada dalam garis kepemimpinan jamiah.

    “Ulama NU adalah pemegang amanat Allah atas hamba-Nya dengan orientasi ashlah, membangkitkan pemajuan umat, negara, dan alam, lingkungan ruang hidup umat,” ujar dia.

    Gus Salam menambahkan pemimpin jamiah Nahldatul Ulama adalah mereka dengan sifat-sifat mulia, kepeloporan, teladan, dan orientasi suci atau ikhlas, mewarisi kepemimpinan, perjuangan nabi, dan rasul.

    Ia mencontohkan ketua umum PBNU dari Said Aqil Siroj, Hasyim Muzadi, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menurutnya sebagai sosok ulama operator lapangan yang paham dan bergelut dengan realitas, serta memiliki kecerdasan emosional dan sosial yang monumental.

    Mereka bertiga juga dinilai memberi teladan silaturahim antarmasyayikh hingga dikenal sangat dekat dengan pondok pesantren dan nahdliyin arus bawah. Perbedaan pandangan dan kepentingan, tidak mengurangi sikap untuk tetap merangkul, akomodatif, dan menghormati.

    “Dan bagi Gus Dur, tidak ada kawan-lawan yang tidak diperlakukan secara proporsional. Sekeras apa pun perbedaan dan pertentangannya. Sosok operator jamiah yang teduh, kapabel, dan berintegritas,” kata dia.

    Forum diskusi presidium MLB NU juga membahas tentang sosok pemimpin NU yang ideal di masa mendatang.

    “Forum diskusi publik berharap pemimpin NU adalah figur-figur yang bagi kalangan bawah adalah panutan kharismatik yang teduh dan berwibawa. Bagi kalangan menengah adalah pembangkit perubahan karena kapasitas dan kepemimpinannya,” ujar Gus Salam.

    “Dan bagi kalangan atas adalah inspirator dan guru bagi kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara-bangsa, sekaligus penguat bagi gerakan civil society,” sambung ketua presidium MLB NU itu.

  • Ratusan Masyayikh dan Aktivis Nahdlatul Ulama Hadiri Silaturahmi Presidium PO dan MLB di Jatim – Halaman all

    Ratusan Masyayikh dan Aktivis Nahdlatul Ulama Hadiri Silaturahmi Presidium PO dan MLB di Jatim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ratusan masyayikh, aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Presidium Penyelamat Organisasi (Presidium PO) dan Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU) Koordinator Jawa Timur (Jatim), menggelar silaturahmi sekaligus acara diskusi publik dan bahtsul masail dengan tema ‘Mencari Sosok Rois Aam dan Ketum PBNU yang Teduh, Kapabel, dan Berintegritas’ di Ballaroom Grand Surya, Kediri Jawa Timur, Sabtu (25/1/2025).

    Dalam silaturahmi itu Ketua Presidium PO dan MLB NUsekakigus Pengasuh PP Mambaul Ma’arif, Denanyar, Jombang KH Abdussalam Shohib mengatakan, silaturahmi itu terbangun kesadaran bersama bahwa Kebanggaan terhadap jam’iyyah Nahdlatul Ulama tidak berseger sedikitpun. 

    “Bangga dengan landasan teologis, filosofis dan sosiologis NU yang kokoh. Bangga dengan kemuliaan Muassis dan Masyayikh NU atas keluhuran pribadi dan kebesaran jiwanya. Bangga dengan ulama dan pesantren yang menopang Jam’iyyah Nahdlatul Ulama,” kata dia dalam keterangannya, Minggu (26/1/2025).

    “Forum silaturahmi menyadari bahwa marwah NU, kehormatan, harga diri dan nama baik NU tidak bergantung pada pengurusnya, dan sebaliknya, pengurus berkewajiban dan bertanggung jawab menjaga marwah NU demi ta’dhim dan memuliakan para pendiri (muassis) dan masyayikh pendahulu serta ulama pesantren, penopang jam’iyyah Nahdlatul Ulama,” imbuhnya.

    Gus Salam sapaan akrab KH Abdussalam Shohib, mengatakan kebesaran NU tidak identik dengan pengurusnya, dan pengurus wajib diingatkan dan dinasihati bila bersikap dan bertindak diluar garis batas penyelenggaraan dan kepemimpinan jam’iyyah. 

    Bahkan, konstitusi NU menyediakan mekanisme organisasi bila Mandataris (Rais Aam dan Ketua Umum PBNU) melakukan pelanggaran berat.

    “Dalam diskusi diungkap doktrin Muassis NU, bahwa Ulamā Umanā’ullāh ‘Alā ‘Ibādihi; ulama NU adalah pemegang amanat Allah atas hambaNya dengan orientasi ashlah (membangkitkan pemajuan) umat, negara dan alam/lingkungan (ruang hidup umat),” ucapnya.

    Gus Salam berkata pemimpin jam’iyyah Nahldatul Ulama adalah mereka dengan sifat-sifat mulia, kepeloporan, teladan dan orientasi ikhlas, mewarisi kepemimpinan dan perjuangan nabi, sebagaimana maksud “Al Ulama Warosatul Anbiya’”.

    Tidak hanya ilmu, amal dan spiritual; ideologi atau sistem berpikir yang membentuk jiwa-kepribadian khidmat berjuang pemimpin NU, memiliki sandaran terangkai dengan pendahulu hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

    “Rais Aam PBNU, mulai dari Kiai Ma’ruf Amin, Kiai Sahal Mahfudz, Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Ali Yafie, Kiai Ahmad Shiddiq, dan Kiai Ali Ma’shum, adalah sosok ulama, munadzdzim, dan muharrik dengan karya dan khdimat monumental, di zamannya,” ujarnya.

    “Beliau-beliau adalah teladan silaturrohim antar masyayikh pesantren, penguat persatuan, kesatuan dan soliditas jam’iyyah. Kepeloporan luhur mereka tidak diragukan, termasuk kepeloporan khidmat-ikhlas Kiai Sahal Mahfudz yang membiayai sendiri kebutuhannya, saat beraktivitas di NU. Figur ulama teduh, kapabel dan berintegritas,” lanjutnya.

    Selain itu kata dia, Ketua Umum PBNU dari Kiai Said Aqil Siroj, Kiai Hasyim Muzadi, dan Kiai Abdurrahman Wahid (Gus Dur), adalah sosok ulama operator lapangan yang paham dan bergelut dengan realita serta memiliki kecerdasan emosional dan sosial yang monumental.

    “Beliau bertiga juga memberi teladan silaturrohim antar masyayikh hingga dikenal sangat dekat dengan pondok pesantren dan nahdliyyin arus bawah. Perbedaan pandangan dan kepentingan, tidak mengurangi sikap untuk tetap merangkul, akomodatif, dan menghormati,” ucapnya.

    “Dan bagi Gus Dur, tidak ada kawan-lawan yang tidak diperlakukan secara proporsional, sekeras apapun perbedaan dan pertentangannya. Sosok operator jam’iyyah yang teduh, kapabel dan berintegritas,” lanjutnya.

    Forum Diskusi Publik berharap pemimpin NU adalah figur-figur yang bagi kalangan bawah adalah panutan kharistik yang teduh dan berwibawa. 

    Bagi kalangan menengah adalah pembangkit perubahan karena kapasitas dan kepemimpinannya.

    “Dan bagi kalangan atas adalah inspirator dan guru bagi kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara-bangsa, sekaligus penguat bagi gerakan civil society,” tandasnya.