Xcloud.id

Organisasi: PBNU

  • Gus Yahya Terima Kasih ke detikcom yang Ajak NU Diskusi Asta Cita

    Gus Yahya Terima Kasih ke detikcom yang Ajak NU Diskusi Asta Cita

    Jakarta –

    Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, mengucapkan terima kasih kepada detikcom yang telah mengajak NU berdiskusi tentang Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Gus Yahya menilai diskusi soal Asta Cita bersama ulama NU termasuk hal penting.

    “Kami menyambut tawaran dari teman-teman detikcom untuk menggelar kegiatan ini karena kami mendapati, saya tidak tahu juga kenapa kok, teman-teman detikcom ini mengusulkan ini, latar belakang pemikirannya seperti apa. Tapi kami menangkapnya sebagai sesuatu yang fundamental bagi Nahdlatul Ulama,” kata Gus Yahya dalam sambutan di acara ‘Sarasehan Ulama: Asta Cita Dalam Perspektif Ulama’ di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (4/1/2/2025).

    Gus Yahya menyebut NU harus berkontribusi dalam keberhasilan agenda-agenda pemerintah. Dia mengatakan NU harus membantu pemerintah dalam menciptakan kemaslahatan bagi rakyat terutama di level paling bawah.

    “Ini fundamental, karena terkait dengan positioning dengan bagaimana Nahdlatul Ulama ini mendudukkan dirinya di tengah-tengah konstruksi negara bangsa yang kita bangun ini,” ungkap Gus Yahya.

    Sarasehan Ulama ini selain dihadiri oleh ulama-ulama NU, turut hadir juga narasumber yang terdiri dari jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang juga Sekjen PBNU.

    (dnu/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PBNU Sebut Masih Belum Dapat Investor untuk Urus Tambang

    PBNU Sebut Masih Belum Dapat Investor untuk Urus Tambang

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengaku belum mendapatkan investor untuk membantu organisasinya dalam upaya pengelolaan tambang.

    Hal ini disampaikannya usai melakukan kunjungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terhadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/2/2025).

    “Belum, belum. Pada saatnya nanti akan dilaporkan. Masih dalam proses. Masih sedang cari. Kami bicara sana sini lah,” ujarnya kepada wartawan.

    Di sisi lain, Gus Yahya juga buka suara terkait dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Minerba yang memberikan lampu hijau bagi perguruan tinggi atau kampus untuk dapat izin tambang.

    Mengingat, NU juga mengelola perguruan tinggi, Yahya menyebut masih menunggu penggodokan aturan baru tersebut. Dia mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada parlemen dan pemerintah.

    Kendati demikian, dia mengaku bahwa DPR sudah mengundang NU untuk berdiskusi soal aturan itu.

    “Prinsipnya, apapun agenda yang untuk kemaslahatan masyarakat, kewajiban NU untuk mendukung dan berkontribusi. Nah soal kebijakannya, kebijakannya itu apa? Terserah kepada pemerintah, terserah kepada DPR. Undang-undangnya seperti apa, terserah pada parlemen,” pungkas Yahya.

  • PBNU Bentuk Satgas Khusus Untuk Akselerasi Makan Bergizi Gratis di Pesantren

    PBNU Bentuk Satgas Khusus Untuk Akselerasi Makan Bergizi Gratis di Pesantren

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memastikan organisasinya telah membentuk satuan tugas (satgas) khusus guna mengakselerasi dan mendukung program Makan Bergizi Gratis. 

    Dia mengatakan telah berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa pihaknya akan membantu dalam mengidentifikasi titik-titik yang bisa dijadikan pusat-pusat layanan, yaitu dapur-dapur untuk makan bergizi gratis, khususnya di pesantren-pesantren.

    Hal ini disampaikannya usai melakukan kunjungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terhadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/2/2025).

    “Tadi sudah kami laporkan juga kepada Bapak Presiden, beliau mengapresiasi dan mendorong terus supaya nanti akan bisa menjangkau secara lebih luas. Karena Presiden juga punya target-target yang sangat progresif, dan saya kira kami merasa berkewajiban untuk membantu dengan sekuat-kuatnya agar target-target itu bisa tercapai,” tuturnya kepada wartawan.

    Dia pun optimistis bahwa sekitar 5 juta santri yang tinggal di pesantren akan menjadi target penerima manfaat dari satgas yang akan dibentuk oleh organisasinya itu.

    “Maka sekarang tugas kami dengan jaringan yang kami miliki adalah mengidentifikasi dimana titik-titik yang bisa menjadi tempat penempatan pusat-pusat layanan atau dapur-dapur untuk MBG tersebut,” pungkas Yahya.

  • MBG sasar 5 juta santri NU, PBNU ikut bentuk satgas percepatan

    MBG sasar 5 juta santri NU, PBNU ikut bentuk satgas percepatan

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ikut membentuk satuan tugas (satgas) untuk membantu mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang juga menyasar 5 juta santri di pesantren-pesantren binaan Nahdlatul Ulama.

    Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, menjelaskan satgas sudah bekerja memetakan titik-titik yang dapat dijadikan dapur-dapur umum untuk menyuplai makanan bergizi gratis buat santri-santri.

    “Tadi sudah kami laporkan juga kepada Bapak Presiden. Beliau mengapresiasi dan mendorong terus supaya nanti akan menjangkau secara lebih luas. Beliau juga punya target-target yang sangat progresif, dan saya kira kami merasa berkewajiban untuk membantu dengan sekuat-kuatnya agar target-target itu bisa tercapai,” kata Ketum PBNU menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers.

    Ketum PBNU, didampingi oleh Rais ‘Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto dan menyerahkan langsung undangan puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2). Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo dan jajaran pimpinan PBNU lanjut berdiskusi selama kurang lebih 2 jam.

    Gus Yahya — panggilan akrab Yahya Cholil Staquf, menjelaskan seluruh santri binaan pesantren-pesantren NU, yang jumlahnya mencapai 5 juta orang, masuk dalam sasaran program MBG pemerintah.

    “Kami setelah diberi tahu, diberi informasi oleh Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) bahwa semua 5 juta itu masuk dalam target program MBG ini. Jangan sampai ada yang kelewatan, maka sekarang tugas kami dengan jaringan yang kami miliki adalah mengidentifikasi di mana titik-titik yang bisa menjadi tempat penempatan pusat-pusat layanan atau dapur-dapur untuk MBG tersebut,” kata Gus Yahya saat jumpa pers.

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai serentak di seluruh wilayah Indonesia pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

    SPPG merupakan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bertugas mengelola dapur umum yang memasak dan mendistribusikan makanan bergizi gratis untuk anak-anak, ibu-ibu hamil dan ibu menyusui, serta balita di daerah sekitarnya. Dalam mengoperasikan dapur, SPPG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang dibantu oleh seorang ahli gizi dan seorang akuntan.

    Jumlah SPPG dan penerima makan bergizi gratis terus bertambah tiap waktunya. Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan per 17 Januari 2025 ada 238 SPPG yang beroperasi untuk memenuhi Makan Bergizi Gratis (MBG) di 31 provinsi. Dari angka itu, jumlah penerima manfaat MBG pun menjadi 650.000 orang.

    Presiden menargetkan jumlah penerima MBG periode Januari sampai dengan April 2025 sebesar 3 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Kemudian, 6 juta orang pada periode April—Agustus 2025, 15–17 juta orang pada Agustus sampai dengan September 2025. Hingga akhir 2025, Presiden menargetkan Makan Bergizi Gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Terima Kunjungan PBNU, Prabowo Minta Sosialisasi Asta Cita Saat Harlah NU

    Terima Kunjungan PBNU, Prabowo Minta Sosialisasi Asta Cita Saat Harlah NU

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendorong sosialisasi Asta Cita saat menerima kunjungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (3/2/2025).

    Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, PBNU melaporkan sejumlah rangkaian kegiatan dalam peringatan Harlah NU, termasuk sarasehan bersama para ulama mengenai Asta Cita yang akan dilaksanakan pada Selasa (4/2) besok.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo turut memberikan perhatian khusus terhadap kajian Asta Cita dan langsung memerintahkan agar paket buku mengenai Asta Cita dikirimkan kepada peserta sarasehan. 

    “Bahkan beliau memerintahkan untuk dikirim paket buku mengenai Asta Cita itu kepada peserta sarasehan besok,” ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam keterangan persnya kepada awak media usai pertemuan.

    Pertemuan ini juga menjadi ajang diskusi strategis antara Presiden Prabowo dan PBNU mengenai potensi besar yang dimiliki Indonesia dan bagaimana memanfaatkannya untuk kepentingan rakyat.

    Presiden Ke-8 RI itu menekankan pentingnya menyelamatkan kekayaan alam Indonesia dan mengalokasikannya untuk membantu masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan.

    “Bapak Presiden menyampaikan secara rinci gagasan-gagasan tentang bagaimana bahwa ada banyak kekayaan yang dimiliki oleh negeri ini yang harus diselamatkan. Dan beliau membangun gagasan-gagasan untuk itu agar kemudian kekayaan yang diselamatkan itu bisa difokuskan untuk membantu rakyat terutama mulai dari yang paling lemah,” tutur Yahya.

    Dalam kesempatan tersebut, PBNU turut menegaskan kesiapan Nahdlatul Ulama untuk mendukung agenda pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

    Dengan jaringan yang luas dan pengalaman dalam program pemberdayaan sosial, PBNU berkomitmen untuk membantu menyukseskan berbagai program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo.

    “Nahdlatul Ulama dengan semua konsolidasi yang telah kami lakukan dan telah berjalan dengan baik sekali, dan juga telah terbukti sangat efektif dalam melaksanakan program-program secara nasional, kami menyediakan diri untuk berkontribusi dalam mendukung agenda-agenda pemerintah,” ucapnya.

    Gus Yahya menyebut bahwa PBNU juga melaporkan bahwa organisasi tersebut telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian untuk mengimplementasikan program-program strategis bagi masyarakat.

    PBNU juga menegaskan bahwa berbagai kerja sama yang telah berjalan sejak periode pemerintahan sebelumnya tetap dilanjutkan tanpa jeda, diantaranya adalah program penanggulangan stunting dan revitalisasi posyandu bersama Kementerian Kesehatan, serta program ketahanan keluarga bersama Kementerian Agama.

    “Mudah-mudahan atmosfer dan kerangka kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik ini bisa terus berlanjut dan berkembang menjadi lebih baik lagi, sehingga makin produktif dalam memberikan kontribusi bagi kemaslahatan masyarakat,” pungkas Yahya.

  • Wacana Serangga Sumber Protein di Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional Minta Tak Salah Paham

    Wacana Serangga Sumber Protein di Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional Minta Tak Salah Paham

    TRIBUNJATIM.COM – Badan Gizi Nasional minta masyarakat tak salah paham soal serangga yang diwacanakan akan jadi alternatif sumber protein dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Tim dewan pakar Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dr. Epi Taufik menjelaskan, jika berdasarkan aturannya, menu program MBG tak ditentukan oleh BGN,

    Namun MBG ditentukan dari standar komposisi gizi.

    “Kalau didengarkan pidatonya. Ada empat standar menjadi mitra yang mau bekerja sama dengan BGN. Itu yang isu utamanya malah tidak terungkap,” kata dia ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

    Dalam konteks pidato kepala BGN, ia menjelaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diharapkan menyusun menu sesuai dengan kesukaan dan ketersediaan sumber lokal.

    Seperti di Halmahera, karbohidrat kesukaannya bukan nasi melainkan pisang rebus dan sagu.

    Lalu, protein di pulau Jawa banyak berasal dari ayam, daging sapi maupun telur.

    Namun di daerah pesisir sumber protein banyak berasal dari ikan.

    “Maka itu boleh. Mungkin di daerah tertentu biasa seperti itu. Mereka suka ulat sagu. Dan ulat sagu itu memang dimakan di Papua kan. Ya itu boleh bagian dari MBG. Jadi beliau mencontohkan sumber daya lokal. Sumber karbohidrat, sumber protein yang biasa digunakan. Jadi bukan berarti di Jawa yang tidak biasa makan itu disuruh (makan serangga),” jelas dia.

    “Karbohidrat tidak harus nasi. Protein tidak harus daging sapi. Itu intinya. Kalau di sana sukanya ikan ya ikan. Kan ada daerah-daerah tertentu. Jadi memberi contoh. Bukan istilahnya harus itu. Nggak,” lanjut Pakar dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.

    BGN ujarnya, terus melakukan evaluasi pelaksanaan program MBG ini termasuk menambah jumlah SPPG untuk menjangkau semua target program MBG ini.

    “Karena ini dari awal, setiap hari kami evaluasi,” sebut dia.

    Menu makan bergizi gratis

    Bulan Ramadan 2025 sudah di depan mata, umat Muslim siap menyambutnya.

    Berbicara tentang persiapan bulan Ramadan 2025, topik makanan bergizi gratis pada Ramadan turut dibahas.

    Kabarnya MBG pada Ramadan 2025 akan menggunakan menu tahan lama.

    Hal tersebut diinformasikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, menu makan bergizi gratis (MBG) pada bulan Ramadan akan terdiri dari makanan yang tahan lama, seperti kurma dan makanan kering.

    Dadan menyebutkan, paket makan bergizi gratis pun akan dibawa pulang oleh murid-murid sekolah untuk disantap pada saat buka puasa.

    “(Makan bergizi gratis) Dibagikan saat mau pulang dengan menu yang tahan (lama),” kata Dadan kepada Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

    “Misal kurma, buah, susu, dan penangan kering fortifikasi,” ujar dia melanjutkan.

    Dadan menyebutkan, sistem tersebut juga bakal berlaku bagi para murid yang tidak berpuasa maupun beragama selain Islam.

    “Tetap dibawa pulang, perlakuan sama (kepada yang tidak berpuasa),” lanjut dia.

    Sebelumnya, BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis akan tetap terlaksana selama bulan Ramadan 2025.

    Namun, jadwal pembagian makan bergizi gratis diubah menjadi pada jam pulang sekolah.

    “Jadi bulan Ramadan pun kami Badan Gizi akan tetap menyelenggarakan itu karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak,” kata Dadan di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Muncul Usulan Modifikasi Makan Bergizi Gratis Selama Ramadan untuk Sekolah di Surabaya: Fleksibel

    Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di Surabaya, 2025. (Tribun Jatim Network/Bobby Constantine)

    Pimpinan DPRD Surabaya mengusulkan agar pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah-sekolah tetap berlangsung selama bulan Ramadan.

    Sekalipun demikian, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, meminta beberapa penyesuaian.

    Menurutnya, program pemerintah pusat tersebut tetap dapat dilakukan, sekalipun pada masa puasa.

    Hal ini akan tetap relevan melalui penyesuaian format selama Ramadan.

    “Di bulan Ramadan, jam belajar siswa biasanya berubah. Karena itu, saya usul agar MBG diberikan dalam bentuk yang lebih fleksibel,” kata Fathoni saat dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (25/1/2025).

    Pihaknya mencontohkan, menu MBG yang terdiri atas buah, susu kemasan, hingga kurma dapat dibawa pulang oleh siswa.

    “Sehingga, MBG ini tetap bisa dikonsumsi saat berbuka puasa bersama keluarga,” ujar Arif Fathoni.

    Tak hanya soal pemenuhan gizi, politisi Partai Golkar Surabaya menilai, ide membawa makanan pulang juga memiliki nilai edukasi.

    Hal ini dapat mengajarkan toleransi sejak dini kepada anak.

    “Di sekolah-sekolah kita ada siswa yang non Muslim. Dengan membawa pulang makanan ini, mereka tetap bisa menikmatinya bersama keluarga, tanpa terpengaruh jadwal berbuka puasa,” tandasnya.

    Siswa non Muslim turut menjaga toleransi terhadap siswa Muslim yang sedang berpuasa.

    “Ini adalah bentuk pembelajaran toleransi yang bisa kita tanamkan sejak dini,” jelasnya.

    Selain itu, MBG selama Ramadan juga berpotensi mendukung perekonomian masyarakat kecil.

    Khususnya, pelaku UMKM yang terlibat sebagai penyedia bahan pangan.

    “Program ini harus kita lihat sebagai roda penggerak ekonomi. Jika makanan atau minuman yang diberikan berasal dari UMKM lokal, maka secara langsung program ini bisa membantu meningkatkan pendapatan keluarga mereka,” tambahnya.

    Ia berharap pemerintah kota dapat mendukung usulan ini.

    Sehingga, program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa.

    Namun, juga menjadi solusi inklusif yang mendukung berbagai aspek, mulai dari pendidikan karakter hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    “Ramadan adalah momen yang sangat baik untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, berbagi, dan gotong-royong. Program MBG harus menjadi bagian dari semangat ini,” katanya.

    Sebelumnya, pemerintah pusat memastikan program makan bergizi gratis (MBG) akan tetap berjalan selama bulan Ramadan 2025.

    Namun, menu makanan yang disajikan selama bulan puasa akan berbeda dari biasanya.

    “Jadi, nanti bentuk makanannya tidak masakan segar, tetapi kami akan siapkan makanan-makanan yang bergizi yang bisa untuk berbuka. Contohnya, susu, kemudian ada kurma, ada buah,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, Kamis (23/1/2025).

    Nantinya, jenis makanan yang akan diberikan berbeda para siswa penerima program MBG, tergantung satuan pendidikannya.

    Dia mencontohkan, satuan pelayanan makan makanan bergizi di pesantren, dapat disajikan saat di pesantren.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

  • Pencegahan PMI Ilegal, Alissa Wahid Minta Pemerintah Perketat Regulasi Penyaluran

    Pencegahan PMI Ilegal, Alissa Wahid Minta Pemerintah Perketat Regulasi Penyaluran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menyarankan pemerintah memperketat lembaga penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mencegah insiden penembakan terulang kembali.

    “Jadi, pekerjaan rumah Pemerintah Indonesia itu bukan hanya mengatasi (PMI) yang di sana (luar negeri), tetapi dari sininya sudah diperketat, izin nggak bisa sembarangan, lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan yang mengurus tenaga kerja Indonesia ini mereka harus memenuhi kebijakan pengamanannya, itu harus ada,” katanya saat ditemui usai Kongres Keluarga Maslahat NU di Jakarta, Jumat.

    Menurut putri Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, pengelolaan pekerja migran di luar negeri sangat sulit, utamanya bagi PMI yang ilegal, sehingga pengetatan tersebut sangat penting untuk memberikan perlindungan sejak dari Indonesia.

    “Kalau masih gampang-gampangan di Indonesia mengurus ini itunya, akhirnya si pekerja ke sananya menjadi ilegal. Kasus seperti yang terjadi di Malaysia ini, memang ada kesulitan tingkat tinggi, kalau di Malaysia atau di negara-negara sekitar Indonesia dan bahkan di Arab Saudi itu adalah pengelolaan pekerja migran yang ada di sananya, itu agak susah, apalagi kalau pekerja migran yang ilegal,” ujarnya.

    Alissa juga menyebutkan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) tengah berproses menjalin kerja sama perlindungan PMI dengan menandatangani kesepahaman bersama.

    “Pemerintah akan membuat kerja sama atau MoU dengan PBNU dalam waktu dekat, kira-kira dua minggu lagi. Itu salah satunya dalam rangka untuk memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” tuturnya.

  • Upaya Turunkan Angka Stunting, BKKBN Fokus Intervensi Keluarga Berisiko – Halaman all

    Upaya Turunkan Angka Stunting, BKKBN Fokus Intervensi Keluarga Berisiko – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia. 

    Melalui kerja sama, program intervensi stunting akan lebih tepat sasaran dengan memanfaatkan data keluarga berisiko serta dukungan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan organisasi di bawah naungan PBNU, seperti Banser, Muslimat, dan Fatayat.

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menjelaskan bahwa salah satu langkah utama dalam percepatan penurunan stunting adalah mengidentifikasi keluarga berisiko. 

    “Kami memiliki data yang menunjukkan ada sekitar 682 keluarga yang masuk dalam kategori keluarga risk of stunting (KRS). Data ini akan dicek ulang dan jika memang benar masuk dalam kategori KRS, maka akan segera mendapatkan intervensi,” kata Menteri Wihaji di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Intervensi tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk orangtua asuh yang akan memberikan pendampingan dan bantuan bagi keluarga berisiko stunting. 

    “Kami juga akan bekerja sama dengan Banser dan TPK untuk memberikan dukungan di lapangan. Ini bukan sekadar program pemerintah, tapi gerakan bersama untuk kemaslahatan keluarga dan generasi mendatang,” jelasnya.

    Selain memberikan bantuan gizi dan edukasi kepada keluarga berisiko, BKKBN juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas. 

    “Kami ingin memastikan bahwa setiap keluarga memiliki pemahaman yang cukup tentang pola asuh anak, gizi seimbang, serta peran orang tua dalam mencegah stunting. Oleh karena itu, sinergi dengan PBNU dan jaringan organisasinya sangat krusial,” ungkap Wihaji.

    Lebih lanjut, kerja sama juga mencakup penguatan sosialisasi dan pendampingan bagi calon pengantin serta keluarga muda, agar mereka memiliki kesiapan yang lebih baik dalam membangun keluarga sehat. 

    “Kita tidak hanya berfokus pada anak yang sudah lahir, tetapi juga pada tahap sebelum kehamilan, agar sejak awal sudah ada pencegahan stunting,” tutur Menteri Wihaji.

    Dengan upaya kolaboratif ini, pemerintah optimistis angka stunting di Indonesia bisa terus ditekan hingga mencapai target nasional. 

    “Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan dampak nyata, sehingga tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang tumbuh dengan keterbatasan akibat stunting. Generasi sehat adalah kunci kemajuan bangsa,” pungkasnya.

     

  • Upaya Turunkan Angka Stunting, BKKBN Fokus Intervensi Keluarga Berisiko – Halaman all

    BKKBN dan PBNU Jalin Kerja Sama untuk Wujudkan Keluarga Maslahat – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam upaya mewujudkan keluarga maslahat di Indonesia. 

    Kerja sama ini sejalan dengan program prioritas PBNU yang telah berjalan sejak 2023 dan telah menjangkau lebih dari 1,5 juta keluarga di 10 provinsi.

    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan pentingnya sinergi antara BKKBN dan PBNU dalam menangani berbagai isu keluarga di Indonesia. 

    “Program-program Kementerian kami memiliki keselarasan dengan inisiatif yang dijalankan PBNU, terutama dalam pembinaan keluarga,” kata Menteri Wihaji di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    “Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan bahwa program keluarga maslahat dapat berjalan lebih efektif dengan dukungan dari berbagai pihak,” lanjutnya.

    Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (KMNU) menjadi wadah diskusi multi-pihak yang melibatkan PBNU, Kementerian/Lembaga, serta organisasi masyarakat lainnya. 

    Forum ini bertujuan untuk merumuskan strategi dalam menangani berbagai tantangan keluarga di Indonesia, termasuk stunting, pernikahan dini, dan kekerasan dalam rumah tangga.

    Selain Kongres KMNU, Festival Keluarga Indonesia juga diselenggarakan sebagai bagian dari kerja sama ini. 

    Festival tersebut menjadi sarana edukasi masyarakat dengan pendekatan yang lebih interaktif dan menyenangkan.

    “Kami memahami bahwa berbagai permasalahan keluarga perlu diselesaikan dengan kolaborasi. PBNU memiliki jaringan hingga ke tingkat akar rumput yang sangat memahami kebutuhan masyarakat,” jelas Menteri Wihaji.

    “Oleh karena itu, sinergi ini akan sangat membantu dalam memastikan program-program yang kami jalankan dapat menyentuh lebih banyak keluarga di Indonesia,” tambahnya.

    Kerja sama ini juga mencakup integrasi data antara BKKBN dan PBNU guna meningkatkan efektivitas program. 

    “BKKBN memiliki data terkait keluarga berisiko stunting, sementara PBNU memiliki sistem pengelolaan data tersendiri. Kami akan saling mendukung dalam penggunaan data ini agar program intervensi dapat lebih tepat sasaran,” pungkasnya.

     

     

  • Jadi Vaksin Tren Perkembangan Pergaulan

    Jadi Vaksin Tren Perkembangan Pergaulan

    loading…

    Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf membuka Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta pada Jumat (31/1/2025). Foto/Ist

    JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf membuka Kongres Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta pada Jumat (31/1/2025).

    Pelaksanaan kegiatan ini diselanggarakan sebagai salah satu rangkaian dari peringaran Hari Lahir NU yang ke-102 tahun.

    KH Yahya Cholil Staquf yang akrab disapa Gus Yahya berharap melalui Kongres Keluarga Maslahat NU nantinya Gerakan Keluarga Maslahat NU (GKMNU) dapat menjadi vaksin dari tren perkembangan pergaulan melalui teknologi digital dan komunikasi.

    “Ada sisi lain yang diharapkan dari GKMNU, yaitu dapat menjadi serum atau vaksin dari tren perkembangan pergaulan yang kita lihat dewasa ini yang semakin secara intens diperiteasi oleh berbagai macam teknologi digital dan komunikasi,” katanya.

    Gus Yahya menambahkan melalui program dan kegiatan GKMNU, masyarakat semakin hangat dan erat kemanusiwiannya serta tidak menyerah dengan perkembangan teknologi saat ini.

    “Kita berharap, GKMNU ini maka pergaulan di antara sesama kita masih bisa tetap kita jaga kemanusiawiannya, kehangatannya, dan tidak serta-merta menyerah pada berbagai platform teknologi yang memang mungkin menyediakan kemudahan-kemudahan, tapi jangan sampai merelakan hubungan kesejatian di antara manusia,” ujar Gus Yahya.

    Ada dua agenda utama dalam kongres yang digelar PBNU bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini. Pertama Kongres Keluarga Maslahat NU yang berlangsung pada 31 Januari-1 Februari 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta.