Organisasi: PBNU

  • Gelar Aksi di Depan Mabes Polri, Massa FPN Bawa Sejumlah Aspirasi dan Tuntutan – Halaman all

    Gelar Aksi di Depan Mabes Polri, Massa FPN Bawa Sejumlah Aspirasi dan Tuntutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kelompok massa tergabung dalam Forum Pemuda Nusantara (FPN) menggelar aksi damai bela NKRI tolak isu-isu reformasi terhadap Presiden yang sah, di depan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    “Isu Reformasi dan turun kejalan merupakan gerakan inkonstitusional dan memperkeruh suasana di Jakarta. Banyaknya penumpang gelap terhadap isu reformasi tersebut dapat mengganggu ketenangan masyarakat Jakarta, khususnya menjelang Bulan Ramadhan 1446 H,” kata Koordinator Aksi, Fauzi.

    Lebih lanjut, mereka juga menyerukan agar pihak Kepolisian segera menangkap kritikus berinisial FA dan kroni-kroninya yang telah membuat provokasi soal Reformasi terhadap Pemerintah di ruang publik.

    “FA jangan memprovokasi TNI Polri dan ASN untuk membangkang terhadap Pemerintah. Karena TNI Polri dan ASN adalah bekerja melayani rakyat dan tidak bisa kau suruh suruh untuk membangkang dan revolusi terhadap Pemerintah,” katanya.

    Selain itu, kata dia, pihaknya juga mendesak Kapolri dan Kabareskrim segera tindak lanjuti Laporan Polisi yang pernah menyeret nama FA tahun 2022.

    “FA selaku mantan aktivis 98 diduga banyak melakukan pencemaran nama baik di antaranya terhadap Ketua PBNU, fitnah ke Menteri BUMN Erick Thohir, dll. FA kerap membuat kegaduhan di Republik ini,” ucapnya.

    Fahzi juga mengajak semua anak bangsa agar terus bersinergi menjaga keutuhan bangsa dan mencegah terjadinya perpecahan. “Serta menciptakan situasi yang aman, damai dan sejuk bagi NKRI yang kita cintai terlebih menjelang Bulan Ramadan 1446 H,” ujarnya.

    Dia melanjutkan bahwa isu Revolusi terhadap Pemerintah Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang dihembuskan oleh saudara FA mantan aktivis 98 itu merupakan bentuk provokasi.

    Dia menilai hal tersebut sangat berbahaya dan merupakan sudah masuk kategori mengancam keutuhan NKRI.

    “Isu reformasi terhadap Pemerintah yang digaungkan oleh beberapa kelompok pembuat gaduh itu adalah inkonstitusional dan berpotensi menjadi permufakatan jahat yang mengarah ke tindakan makar,” ujarnya.

     

     

  • Qadha Puasa di 10 Hari Jelang Ramadan 2025, Bolehkah? ini Penjelasan Hukumnya

    Qadha Puasa di 10 Hari Jelang Ramadan 2025, Bolehkah? ini Penjelasan Hukumnya

    TRIBUNJATIM.COM – Awal Ramadan 2025 diperkirakan jatuh pada 1 Maret 2025.

    Meski demikian, penetapan awal Ramadan oleh pemerintah hingga saat ini masih belum diputuskan. 

    Pemerintah akan melaksanakan sidang isbat untuk penetapan 1 Ramadan 1446 H pada Jumat (28/2/2025).

    Jika Ramadan 1 Maret 2025, maka kurang 9 hari lagi.

    Lantas bagaimana jika masih punya utang puasa Ramadan tahun lalu, bolehkah qadha puasa di 10 hari jelang Ramadan?

    Dikutip dari Tribun Priangan, Ustaz Abdul Somad menjelaskan, bahwa mengganti puasa Ramadan atau qadha puasa bisa dilakukan hingga hari terakhir bulan Syaban atau bulan sebelum Ramadan.

    “Siapa yang mengganti puasa di bulan Syakban dan di hari senin, otomatis dapat 3 pahala. Puasa qadha lunas 1 hari, puasa sunah Syaban dan puasa senin juga dapat. Niatnya 1 saja untuk qadha,” tutur ustaz yang akrab disapa UAS ini.

    Jika masuk puasa Ramadan namun utang puasa tahun lalu masih belum lunas, maka masih bisa membayarnya setelah Ramadan.

    “Tapi bedanya, kalau sudah ketemu Ramadan lagi, nanti bayarnya jadi dua, qadha dan fidyah,” katanya.

    Dalam ilmu Ushul Fiqh, ada kaidah seperti ini: “Awalnya semua ibadah adalah batal, hingga ada dalil yang menunjukkan perintah melakukan ibadah itu”.

    Dengan kaidah tersebut, maka penting umat Islam mengerti perintah setiap ibadah yang dikerjakan.

    Tak terkecuali ibadah mengganti puasa yang terlewatkan di bulan Ramadan sebelum datang Ramadhan berikutnya.

    Qadha puasa Ramadan tercantum jelas dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 184, sebagai berikut:

    أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

    Artinya:

    “Beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

    UTANG PUASA – Ilustrasi grafis bulan Ramadan. Bagi yang masih memiliki utang puasa segera melunasinya. Ustaz Abdul Somad menjelaskan, ganti puasa Ramadan bisa dilakukan hingga hari terakhir bulan Syaban atau bulan sebelum Ramadan. (FREEPIK)

    Kewajiban qadha puasa Ramadan juga dapat dilacak pada hadist yang memuat percakapan istri Rasulullah SAW, Aisyah RA dengan Mu’adzah.

    Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim:

    عَنْ مُعَاذَةَ رضي الله عنه قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ؟ فَقالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرْورِيَّةٍ. وَلكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ. رواه مسلم

    Artinya:

    Dari Mu’adzah dia berkata, “Saya bertanya kepada Aisyah kenapa gerangan wanita yang haid qadha puasa dan tidak qadha shalat?”. Maka Aisyah menjawab, “Apakah kamu dari golongan Haruriyah?” Aku menjawab, aku bukan Haruriyah, akan tetapi aku hanya bertanya. Dia menjawab, “Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha’ puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat”. (HR Muslim).

    Wakil Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) Alhafiz Kurniawan menjelaskan, tidak ada batas waktu mengganti utang puasa Ramadan di bulan Syaban.

    Hal ini berlaku untuk orang-orang yang membatalkan puasa karena ada uzur, seperti sakit, dan hal-hal lain sehingga harus mengganti di bulan lain.

    “Boleh mengqadha puasa hingga akhir bulan Syaban,” kata Hafiz seperti dikutip dari laman resmi NU.

    Akan tetapi, tambah Hafiz, sebagian ulama megharamkan mengqadha puasa setelah lewat nisfu Syaban sebagai antisipasi masuknya bulan Ramadan. 

    Hafiz juga menerangkan menjelaskan bagi orang yang membatalkan puasanya demi orang lain seperti ibu menyusui atau ibu hamil; dan orang yang menunda qadha puasanya karena kelalaian hingga Ramadan tahun berikutnya tiba mendapat beban tambahan.

    “Keduanya diwajibkan membayar fidyah di samping mengqadha puasa yang pernah ditinggalkannya,” terang Hafiz.

    Ia juga mengingatkan beban fidyah itu terus muncul seiring pergantian tahun dan tetap menjadi tanggungan orang yang yang berutang (sebelum dilunasi).

    Hal itu ia kutip dari keterangan Syekh M Nawawi Banten dalam kitab Kasyifatus Saja ala Safinatun Najah halaman 114.

    “Dari keterangan Syekh Nawawi Banten ini, kita dapat melihat apakah ketidaksempatan qadha puasa hingga Ramadhan berikutnya tiba disebabkan karena sakit, lupa, atau memang kelalaian menunda-tunda. Kalau disebabkan karena kelalaian, tentu yang bersangkutan wajib mengqadha dan juga membayar fidyah sebesar satu mud untuk satu hari utang puasanya,” jelas Hafiz.

    “Sebagaimana diketahui, satu mud setara dengan 543 gram menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah. Sementara menurut Hanafiyah, satu hari utang puasanya,” jelas Hafiz.

    Sebagaimana diketahui, satu mud setara dengan 543 gram menurut Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah.

    Sementara menurut Hanafiyah, satu mud seukuran dengan 815,39 gram bahan makanan pokok seperti beras dan gandum.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Gus Rofi’i Sentil Said Didu Soal PIK 2: Kritik Tanpa Data Jadinya Fitnah

    Gus Rofi’i Sentil Said Didu Soal PIK 2: Kritik Tanpa Data Jadinya Fitnah

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua Barisan Ksatria Nusantara (BKN) Muhammad Rofi’i Mukhlis menyentil pihak yang mengkritisi Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK 2) tanpa didasari data dan sumber yang jelas.

    Pria yang karib disapa Gus Rofi’i itu mengingatkan bahwa sejatinya kritik harus didasarkan berdasarkan data bukan malah menggiring pada fitnah.

    “Mengkritik itu boleh, tapi harus berdasarkan data. Jangan malah mengkritik nggak pakai data. Berarti itu bohong dan fitnah,” ujar Gus Rofi’i, Selasa (18/2/2025).

    Diketahui, salah satu yang kerap mengkritik program PIK 2 yakni mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.

    Ia pun menganggap Said Didu menyebarkan hoaks tentang PIK 2.

    Gus Rofi’i menuding Said Didu memiliki kepentingan di dalamnya.

    Dikatakannya, Said Didu membuat opini miring tentang PIK 2 karena ingin tanahnya yang berada di area tersebut dibayar dengan harga jauh di atas NJOP.

    KLIK SELENGKAPNYA: Firdaus Oiwobo Akhirnya Angkat Bicara Setelah PT Banten Membekukan Berita Acara Sumpah Advokat. Ia Kini Minta Jabatan Menteri ke Presiden Prabowo.

    “Ada orang yang namanya SD (Said Didu) tadi itu punya tanah 10 hektare, dia belinya 5 ribu dulu, nah ini menyuruh orang ditawarkan kepada PIK. Nah, PIK nawar padahal di atas NJOP, tetapi si SD ini mintanya 1 juta lebih per meter. Padahal NJOP-nya di sana jauh di bawah itu,” kata Gus Rofi’i.

    Gus Rofi’i pun menjelaskan alasan pihaknya pasang badan membela PSN dan PIK 2. 

    Pasalny, BKN meyakini pembangunan PSN PIK 2 banyak mendatangkan manfaat bagi warga.

    “Kenapa saya membela PIK ya? Karena di situ ada kebenaran. Nah, kebenarannya di mana? Nah, kebenaran yang nyata nih, yang kelihatan mata.

    PIK membayar pajak nih, Rp 50 triliun. Ini kan berarti kan dia peduli pada negara dan melaksanakan kewajiban . Yang kedua, kebenaran itu dia menciptakan lapangan kerja begitu banyaknya,” kata dia.

    Terkait keberadaan pagar laut di perairan Tangerang yang tengah jadi polemik, Gus Rofi’i menyebut masalah itu tak ada kaitan dengan PSN PIK 2.

    “Nggak ada kaitan. Sekarang Pagar Laut misalnya yang salah, ya enggak ada urusannya dengan PSN dan PIK 2 karena memang tidak ada kaitannya sama sekali,” kata dia.

    Pada awal tahun 2025 ini, Gus Rofi’i juga telah mendampingi kunjungan sejumlah ulama dari Banten dan jakarta ke kawasan PSN PIK 2. 

    Dimana salah satu ulama yang hadir kala itu yakni mantan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj.

    Gus Rofi’i, menyatakan kunjungan tersebut dalam rangka mencari tahu dan bertabayyun apa terkait polemik PSN PIK 2.

    “Karena yang menghujat ini tidak paham persoalan. Sementara PSN PIK 2 dinilai mendatangkan mashlahat bagi semua pihak, termasuk lingkungan hidup di kawasan tersebut,” kata Gus Rofi’i.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Menunggu Gebrakan ‘Santri’ Bupati-Wakil Bupati Garut Periode 2025-2030, Berikut Profilnya

    Menunggu Gebrakan ‘Santri’ Bupati-Wakil Bupati Garut Periode 2025-2030, Berikut Profilnya

    Liputan6.com, Garut – Kontalasi pesta demokrasi Pilkada Garut 2024, Jawa Barat, 27 November tahun lalu, menghasilkan pemimpin baru Abdusy Syakur Amin-Luthfianisa Putri Karlina (Santri), sebagai Bupati-Wakil Bupati Garut terpilih periode 2025-2030.

    Lembaran baru pembangunan Garut untuk lima tahun ke depan ada di pundak mereka. Rencananya jika tidak ada aral melintang, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pelantikan secara serentak di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/2/2025), yang dilanjutkan retreat di Magelang. Berikut profil singkat keduanya.

    Bupati Garut Abdusy Syakur Amin

    Terlahir dari kalangan akademisi tulen, sifat kepemimpinan Abdusy Syakur Amin (ASA) memang terbentuk secara alami di lingkungan pesantren Al-Musadaddiyah sejak dini. Gemblengan langsung sang kakek Prof Dr Anwar Musaddad, Wakil Rais Am PBNU saat itu, memberikan wawasan luas bagi Syakur, panggilan akrabnya, membuka diri terhadap cakrawala dunia, termasuk dunia politik, yang akan menjadi bekal berharga dalam membangun negeri di kemudian hari.

    Darah Syakur memang tidak bisa lepas dari dunia pesantren, selain Almagfurllah Anwar Musaddad dari trah sang ibu, warisan gen DNA pesantren dari ulama besar di Indonesia mengalir deras dari sang ayah Prof Cecep Syarifuddin, yang merupakan salah satu putra KH Tubagus Muhammad Falak, salah seorang ahli falak atau perbintangan tanah air, yang sejak lama menjadi salah satu panutan para kiyai atau ulama di Jawa Barat bahkan Indonesia.

    Suasana keterbukaan dalam menyampaikan pendapat di lingkungan pesantren, menjadi hal biasa dihadapi Syakur, saat menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat. Hal itu pula yang akhirnya membentuk karakter asli Syakur, menjadi lelaki tegas, tangkas dan bertanggung jawab, namun tetap humanis layaknya santri di pondok.

    Pendidikan Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., IPU.

    1. Sekolah Dasar (SD) Negeri Kiansantang Garut, lulus 1980

    2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Garut, lulus 1983

    3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Bandung, lulus 1986

    4. Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (ITB) lulus 1992

    5. Magister Industrial engineering and Management Asian Institute Technology, Bangkok, Thailand lulus 1994

    6. Doktor Economic Development, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia lulus 2011

    7. Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) RI lulus 2017

    Kursus ataupun Diklat yang Pernah Diikuti :

    1. Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) 100 jam Institut Teknologi Bandung 1986

    2. Pendidikan dan Latihan Dasar, Resimen Mahasiswa Mahawarman, Batayon I Institut Teknologi Bandung 1988

    3. Kursus Pelatih, Resimen Mahasiswa Mahawarman, Batayon I, Institut Teknologi Bandung 1989 4. Kursus Dinas Staff, Resimen Mahasiswa Mahawarman, Batayon I Institut Teknologi Bandung 1989

    5. Teaching Improvement Workshop Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia 1998

    6. Pelatihan Pimpinan Perguruan Tinggi (UNI-STAFF) Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia 2005

    7. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, mendapatkan Sertifikat L4 dari LPJB BAPPENAS, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Airlangga 2010

    8. Diklat Kepemimpinan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) tahun 2017

    9. Pelatihan Assesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 2019

    10. Sertifikasi Kompetensi dalam Pengelolan Sumber Daya Manusia Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 2019

    Riwayat Organisasi:

    1. Ketua KONI Kabupaten Garut (2018 – 2022), (2022 – Sekarang)

    2. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Garut (2016 – Sekarang)

    3. Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kab. Garut (2016 – sekarang),

    4. Ketua Yayasan Al-Musaddadiyah (2022 – Sekarang)

    5. Ketua Paguyuban Pasundan Kab. Garut (2020 – Sekarang)

    6. Ketua Ikatan Alumni SMPN 2 Garut (2016 – Sekarang)

    7. Anggota Dewan Penasehat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jawa Barat (2018 – Sekarang)

    8. Koordinator Kerjasama DPP Korps Mahawarman Indonesia (2021 – Sekarang)

    9. Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kab. Garut (2008 – 2020)

     

     

  • Khofifah Kembali Pimpin Muslimat NU, ABC: Sosok Umara dan Ulama Kekinian

    Khofifah Kembali Pimpin Muslimat NU, ABC: Sosok Umara dan Ulama Kekinian

    Surabaya (beritajatim.com) – Kongres XVIII Muslimat NU di Asrama Haji Sukolilo Surabaya telah berakhir dengan memilih kembali Khofifah Indar Parawansa sebagai Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU periode 2025-2030. Selain itu, Arifatul Choiri Fauzi juga terpilih sebagai Ketua PP Muslimat NU.

    “Selamat atas terpilihnya Ibu Khofifah Indar Parawansa sebagai Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU. Semoga beliau bisa melanjutkan kebaikan serta keberhasilannya dalam memimpin Muslimat sebelum ini,” kata Presidium Aliansi Biru Ceria (ABC), Aven Januar, Senin (17/2/2025).

    Menurut Aven, sosok Khofifah merupakan figur umara dan ulama yang seimbang dalam konteks kekinian. Dalam filosofi Islam Nusantara, ulama berperan membangun etika dan nilai-nilai agama, sedangkan umara bertugas membangun masyarakat dan politik.

    “Dua sisi peran strategis Khofifah dalam organisasi Muslimat NU, Khofifah adalah ulama dan dalam kepemerintahan Khofifah adalah umara atau gubernur yang merupakan sosok pimpinan masyarakat Jawa Timur,” jelas Aven Januar yang juga Aktivis Reformasi 98 Yogyakarta.

    Aven menambahkan bahwa dalam dasawarsa terakhir, sosok yang memiliki keseimbangan antara ulama dan umara adalah Almarhum KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur sukses sebagai ulama saat menjadi Ketua PBNU (1984-1999) dan sebagai umara saat menjabat Presiden Republik Indonesia (1999-2001).

    “Terlepas dari polemik turunnya, Gus Dur sebagai Presiden RI telah menginspirasi dan pembelajaran bagi Khofifah untuk melanjutkan keseimbangan sosok Gus Dur selaku ulama dan umara,” papar Aven yang juga Koordinator Komunitas Ngobrol Pintar.

    Lebih lanjut, Aven menyatakan bahwa Aliansi Biru Ceria akan menggelar Ngaji Kebangsaan secara rutin di kota-kota besar Jawa Timur dengan populasi milenial dan gen Z yang tinggi. Beberapa kota yang akan menjadi lokasi kegiatan ini antara lain Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Kediri, dan Sumenep.

    “Ngaji Kebangsaan itu menjadikan legacy Khofifah sebagai percontohan sosok ulama dan umara yang berhasil. Nantinya, Khofifah akan menjadi Dewan Pembina bagi Ngaji Kebangsaan ABC Jawa Timur,” pungkas Aven. [tok/beq]

  • Pasca Muncul Berita Soal Rais Aam PBNU, Begini Tanggapan KH Abdul Ghofur PP Sunan Drajat

    Pasca Muncul Berita Soal Rais Aam PBNU, Begini Tanggapan KH Abdul Ghofur PP Sunan Drajat

    Lamongan (beritajatim.com) – Setelah beredar isu mengenai sosok KH. Abdul Ghofur, Pengasuh Pondok Pesantren (PP) Sunan Drajat Paciran Lamongan Jatim, yang dinilai tepat jadi Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Pasca Muktamar Luar Biasa (MLB) NU. Kini, kiai karismatik tersebut memberikan tanggapannya.

    Menurut Kiai Ghofur, berita yang menjadikan dirinya sebagai sosok pengganti Rais Aam PBNU periode 2025-2030 ini kurang elok dibuat. Pasalnya, berita ini sengaja dibuat untuk membenturkan sosoknya dengan PBNU saat ini.

    Kiai berusia 76 tahun ini juga menyatakan bahwa dirinya tak ingin ditarik-tarik ke dalam situasi yang hanya ingin dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dirinya menegaskan, keberadaan PBNU saat ini sudah ideal.

    “Saya tidak ingin ditarik-tarik oleh kelompok yang seolah menjadikan kondisi saat ini semakin rumit. Jika ada yang ingin membenturkan saya dengan PBNU saat ini maka saya pastikan berita itu tidak benar,” kata KH. Abdul Ghofur, Sabtu (15/2/2024).

    Kiai Ghofur mengungkapkan, dirinya ingin fokus mengabdi dan melayani umat dan para santri melalui pesantrennya. Selain karena usianya sudah tua, tambah Kiai Ghofur, keberadaanya sebagai Musytasar PWNU Jatim dinilai cukup.

    “Saya ini sudah tua, biar saya mengabdi di pesantren dan umat di sini (Sunan Drajat) saja. Saya gak ikut-ikut, cukup jadi Musytasyar di PWNU. Biar yang muda-muda saja, anak saya juga di PBNU (Gus Gudfan Arif, Bendahara Umum PBNU),” ujarnya.

    Kiai Ghofur menambahkan, dirinya akan selalu mendoakan kepengurusan PBNU. Bahkan, lanjutnya, dirinya dan pesantren Sunan Drajat akan selalu terbuka mendukung program dan hal-hal baik yang dilaksanakan oleh semua jajaran pengurus NU.

    “Saya yang bagian doa saja. Saya selalu mendukung PBNU. Semoga NU semakin jaya dan terus memberikan manfaat yang luar biasa bagi umat,” pungkasnya. (fak/kun)

  • Resmi! Khofifah Jadi Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU 2025-2030

    Resmi! Khofifah Jadi Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU 2025-2030

    Surabaya, Beritasatu.com – Khofifah Indar Parawansa resmi terpilih sebagai ketua umum dewan pembina Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) periode 2025-2030 dalam Kongres ke-18 Muslimat NU. Pemilihan dilakukan oleh tim sembilan yang mewakili masing-masing zona dari seluruh Indonesia.

    Setelah terpilih, Khofifah mengusulkan tiga nama sebagai kandidat Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muslimat NU, yaitu Arifah Choiri Fauzi, Siti Aniroh Slamet Effendy, dan Ulfah Mashfufah.

    Dari hasil musyawarah, peserta kongres sepakat memilih Arifah Choiri Fauzi, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai ketua PP Muslimat NU periode 2025-2030.

    Khofifah menjelaskan, struktur kepemimpinan ini merupakan hasil koordinasi dalam kongres yang didampingi oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    “Ini struktur baru berdasarkan hasil koordinasi beberapa hari terakhir dan pendampingan PBNU. Jadi, ada PBNU yang memang diutus untuk melakukan pendampingan pada proses kongres oleh badan otonom sampai dengan proses pemilihan,” ungkap Khofifah, Sabtu (15/2/2025).

    Sebagai langkah selanjutnya, Khofifah yang juga merupakan gubernur Jawa Timur terpilih, akan menyusun kepengurusan lengkap Muslimat NU periode 2025-2030. Penyusunan ini dilakukan bersama perwakilan PBNU dan tim tujuh yang terdiri dari pimpinan wilayah Muslimat NU se-Indonesia.

  • Khofifah Terpilih Kembali sebagai Ketum Dewan Pembina PP Muslimat NU

    Khofifah Terpilih Kembali sebagai Ketum Dewan Pembina PP Muslimat NU

    Surabaya (beritajatim.com) – Khofifah Indar Parawansa kembali terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU periode 2025-2030 dalam Kongres XVIII Muslimat NU yang digelar di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Sabtu (15/2/2025). Ini menjadi periode kelima Khofifah memimpin organisasi Muslimat NU yang memiliki jutaan anggota.

    Dalam kongres tersebut, Khofifah resmi dinyatakan sebagai Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, sementara posisi Ketua PP Muslimat NU dipegang oleh Arifatul Choiri Fauzi atau yang akrab dikenal sebagai Arifah Fauzi.

    Proses pemilihan dalam kongres ini berlangsung cukup panjang akibat adanya perubahan struktur organisasi yang cukup signifikan. PBNU mensyaratkan agar Muslimat NU mengadopsi sistem struktur yang serupa dengan PBNU, yakni dengan adanya Rais Aam dan Ketua Tanfidziyah.

    Selain perubahan struktur, periodesasi kepengurusan juga turut mengalami penyesuaian. Jika sebelumnya kepengurusan berlangsung selama delapan tahun, kini diputuskan bahwa satu periode kepengurusan akan berjalan selama lima tahun.

    Dari hasil kongres, struktur kepemimpinan Muslimat NU kini terdiri dari Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU serta Ketua PP Muslimat NU, sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi.

    Usai terpilih, Khofifah menegaskan bahwa perubahan struktur dalam organisasi Banom Muslimat NU telah melalui proses koordinasi dengan PBNU.

    “Jadi, ini struktur baru berdasarkan hasil koordinasi beberapa hari terakhir dan pendampingan PBNU. Jadi, ada PBNU yang memang diutus untuk melakukan pendampingan pada proses kongres oleh badan otonom sampai dengan proses pemilihan,” ujar Khofifah.

    Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan bahwa ada dua perwakilan dari PBNU yang ditugaskan untuk memberikan pendampingan selama kongres berlangsung. Mereka juga turut serta dalam proses sidang komisi yang membahas Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT).

    “Itulah struktur baru yang kemudian disepakati di PD/PRT, kemudian masuklah di tatib pemilihan dan sudah selesai,” pungkasnya.

    Sejak pertama kali menjabat sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU pada tahun 2000, Khofifah telah melewati empat periode kepemimpinan. Dalam Kongres XVIII ini, tidak ada calon lain yang mengajukan diri untuk bersaing.

    Hal ini terlihat dari penyampaian pandangan umum pengurus wilayah terhadap laporan pertanggungjawaban kepengurusan Khofifah periode 2016-2024. Hampir seluruh pengurus wilayah menyatakan dukungan agar Khofifah melanjutkan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum. [tok/beq]

  • Seminar Cukup, Kajian Cukup, Langsung Bantu Rakyat

    Seminar Cukup, Kajian Cukup, Langsung Bantu Rakyat

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo viral terlihat mengejek orang yang diskusi. Video ini menjadi pembicaraan di media sosial X (Twitter) yang diunggah akun X @ARSIPAJA pada Selasa, 11 Februari 2025. Rekaman itu kini, Kamis 14 Februari 2025, sudah ditonton lebih dari 3,1 juta kali.

    Diketahui sang presiden mengungkap uneg-unegnya tersebut saat menghadiri acara yang disiarkan salah satu stasiun televisi nasional. Video TikTok berdurasi 1 menit 9 detik mengabadikan momen saat Prabowo membahas tentang diskusi tersebut.

    Prabowo ejek ajakan diskusi, ini alasannya

    Menurut Presiden Prabowo, hendaknya kegiatan seperti seminar atau diskusi dicukupkan. Hal itu disampaikannya saat membuka Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Surabaya, Jawa Timur, Senin 10 Februari 2025.

    “Seminar, cukup. Kajian-kajian, cukup. Apa itu? FGD, forum group discussion, forum group discussion,” ujar presiden dengan pelafalan bernada ejekan, diiringi tepuk tangan hadirin.

    “Mau diskusi apa lagi? Itu tuh mengentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat. Yang lapar, cari makan. Sekolah yang rusak? Perbaiki. Jalan yang rusak? Perbaiki,” ucapnya.

    Prabowo kemudian kembali melafalkan kata “diskusi, diskusi” dengan pelafalan bernada ejekan. Pidatonya tersebut disaksikan sejumlah tokoh seperti Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf, Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Ok… so… you hate… diskusi?

    God, why am I WNI. https://t.co/qN6ogKKJQQ

    — Nabiyla Risfa Izzati (@nabiylarisfa) February 11, 2025

    Ternyata alasan Prabowo menyampaikan hal itu karena jengah dengan kajian dan diskusi yang dianggap membuang-buang anggaran. Menurutnya, hal itu seremonial belaka sehingga perlu efisiensi anggaran.

    Sang presiden menganggap efisiensi yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 adalah untuk mencegah agar anggaran negara tidak sia-sia. Contohnya adalah upaya mengentaskan kemiskinan dengan melakukan studi banding ke Australia.

    “Diskusi, diskusi. Studi banding, studi banding, mau belajar bagaimana mengentaskan kemiskinan studi bandingnya ke Australia. Australia salah satu 10 negara terkaya di dunia, kok belajar ke Australia?” ujarnya.

    Prabowo hapus studi banding, tapi ingin survei gedung IKN di 3 negara

    Presiden memotong anggaran studi banding dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang ditujukan bagi menteri, Polri, TNI, kepala lembaga, sampai kepala daerah. Pernyataannya ini berbeda dengan penjelasan Menteri PU Dody Hanggodo yang menyebut Prabowo ingin desain IKN ditinjau ulang.

    “Pada rapat terakhir dengan Pak Prabowo, meminta studi banding ke tiga negara, yaitu Mesir, Turki, dan India,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo kepada awak media di Kantor Kementerian PU di Jakarta.

    “Pada saat beliau ke sana, kantor-kantor yudikatif dan legislatifnya, menurut dia, punya karakter yang mirip-mirip dengan di Indonesia. Dari situ, tim nanti akan merekonstruksi gambarnya dan akan disampaikan ke presiden lagi,” katanya melanjutkan.

    Demikian kabar yang menyebut Prabowo mengejek orang yang diskusi. Alasannya adalah ia ingin anggaran negara boros karena studi banding, kegiatan diskusi, dan seminar yang dianggapnya hanya seremonial.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gunakan Data Tunggal, Muslimat NU dan Kemensos Sinergi Entas Kemiskinan

    Gunakan Data Tunggal, Muslimat NU dan Kemensos Sinergi Entas Kemiskinan

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi hadir sebagai narasumber utama di sidang pleno Kongres XVIII Muslimat NU yang digelar di Asrama Haji Sukolilo, Rabu (12/2/2025) malam.

    Dua menteri ini secara khusus mengajak intensifikasi kerja sama dalam mengatasi masalah bangsa. Bahkan, keduanya juga secara gamblang menyebutkan sasaran kerja yang bisa dikolaborasikan dengan Muslimat NU dalam mewujudkan target pembangunan ke depan.

    “Kita mengajak Muslimat untuk bersama-sama berkolaborasi mengentaskan kemiskinan. Data terbaru yang sudah ditandatangani Bapak Presiden memuat nama dan alamat, foto-foto juga ada. Nanti akan kita serahkan untuk Ibu Khofifah baik untuk Muslimat NU maupun Jawa Timur,” tutur Mensos yang akrab disapa Gus Ipul ini.

    Dengan data tunggal yang menjadi pedoman kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah akan memudahkan untuk penyasaran. Sehingga, semua bisa saling berkolaborasi untuk saling memperkuat intervensi demi mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

    “Jadi, semua bisa saling berbagi peran. Mana yang perlindungan sosial mana yang pemberdayaan. Misalnya pusat sudah memberikan bantuan apa, provinsi apa, kabupaten/kota apa, pengurus LN apa, dan seterusnya. Sehingga, intervensi yang diberikan terpetakan dan tidak menumpuk-numpuk bantuan yang sama,” tegas Gus Ipul.

    Selama ini, yang memang menjadi kendala adalah belum adanya satu data. Masing-masing kementerian dan lembaga memiliki data sendiri sehingga, bantuan sosial bisa jadi, dikatakan Gus Ipul, belum maksimal. Namun, di pemerintahan Presiden Prabowo, pihaknya menegaskan bahwa semua akan mengacu data tunggal yang disusun oleh BPS.

    “Pemutakhirannya kita akan lakukan tiga bulan sekali. Kenapa, karena agar seirama dengan penyaluran bansos kita,” ujarnya.

    Di depan ribuan Muslimat NU yang hadir, Gus Ipul yang juga Sekjen PBNU ini mengapresiasi bahwa kemiskinan Jawa Timur paling banyak penurunannya pada periode Maret 2023-Maret 2024.

    Dengan di bawah komando Khofifah, pihaknya optimistis bahwa Muslimat NU pun akan bisa memaksimalkan upaya penurunan kemiskinan dalam lima tahun ke depan.

    “Selama ini Muslimat memiliki peran yang besar dalam mewujudkan pembangunan. Makanya saya mengapresiasi Muslimat NU punya program Mustika Mesem (Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem),” ujar Gus Ipul.

    “Oleh sebab itu kita siap berkolaborasi, kita akan kirim data dan alamat masyarakat yang masuk kategori miskin esktrem yang ada di seluruh daerah by name by address dan akan kita kirim untuk bisa diberikan dukungan sesuai dengan program Muslimat NU,” tukasnya.

    Hal senada juga disampaikan Menteri PPPA Arifah Fauzi. Pihaknya menyebutkan bahwa realitas di lapangan masih banyak kasus terkait perempuan dan anak yang menyeruak. Utamanya kasus pernikahan dini usia, kekerasan pada anak, perdagangan orang dan anak, dan juga masalah stunting.

    Menteri PPPA berharap Muslimat NU bisa turut berkolaborasi bersama untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Terutama karena Muslimat NU memiliki jaringan emak-emak hingga pelosok negeri.

    “Kami berharap Muslimat ikut bersama sama kita bersatu melindungi perempuan dan anak kita demi Indonesia Emas 2045,” tegas Arifah.

    Menanggapi hal ini, Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menegaskan, bahwa pihaknya siap untuk berkontribusi dan bersinergi dengan Kementerian Sosial maupun Kementerian PPPA.

    “Untuk program Mustika Mesem sebenarnya sudah berjalan di sejumlah daerah dengan mendistribusikan rantangan untuk masyarakat miskin ekstrem di daerah dengan mengandalkan data dari kepala desa,” tegas Khofifah.

    Program Mustika Mesem ini sudah diluncurkan secara nasional saat pembukaan Kongres XVIII Muslimat NU di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami siap untuk berkolaborasi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem lebih masif lagi. Apalagi nanti didukung dengan data tunggal, tentu Insya Allah akan semakin besar manfaatnya dan tepat sasaran,” pungkasnya. [tok/aje]