Organisasi: PBNU

10 Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, PBNU: Menyedihkan, Orang Miskin Harus Dimandulkan Nasional

Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, PBNU: Menyedihkan, Orang Miskin Harus Dimandulkan
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Bidang Keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (
PBNU
), Ahmad Fahrur Rozi meminta pemerintah mengkaji usulan
vasektomi
menjadi syarat mendapatkan bantuan sosial (bansos).
Fahrur menuturkan, akan sangat menyedihkan apabila melihat masyarakat yang kekurangan ekonomi harus dipaksa vasektomi hanya karena bansos.
“Itu sangat menyedihkan bagaimana orang miskin harus dimandulkan, sesuatu yang saya kira harus dinilai kembali secara nalar,” ujar Gus Fahrur, panggilan akrabnya, kepada Kompas.com, Sabtu (3/5/2025).
Menurut Gus Fahrur, ajakan menggunakan alat kontrasepsi sudah cukup jika digunakan sebagai syarat bansos.
“Saya kira ajaran ber-KB sudah cukup, tidak harus dipaksakan vasektomi,” ucapnya.
Gus Fahrur menuturkan, penerapan vasektomi perlu mengutamakan aspek keagamaan, bukan hanya sekedar menjadi syarat bansos.
Sejumlah ulama juga telah mengeluarkan fatwa bahwa vasektomi adalah tindakan yang haram berdasarkan syariat Islam.
“Karena vasektomi itu ulama masih berbeda pendapat dan mayoritas mengharamkan apabila mencegah kelahiran secara total, adapun alat KB lainnya diperbolehkan,” tuturnya.
Karenanya, pemerintah tidak boleh melakukan pemaksaan karena vasektomi berkaitan dengan hukum halal atau haram yang dihormati bagi keyakinan setiap warga negara Indonesia.
“Saya kira itu harus dipertimbangkan jika pemerintah mau cukup mulai dengan program KB,” kata Gus Fahrur.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat
Dedi Mulyadi
mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi sebagai syarat utama.
la menilai langkah itu bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.
“Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga,” kata Dedi dikutip dari Kompas.com, Selasa (29/4/2025).
Dedi menilai, kebijakan vasektomi ini merupakan solusi atas fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi caesar dengan biaya sekitar Rp 25 juta per tindakan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

03/05/2025 21:27
KH Said Aqil: Jangan Pisahkan Spiritualitas dan Intelektualitas dalam Membangun Masa Depan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar sejarah Islam dan mantan Ketua Umum PBNU, Prof Dr KH Said Aqil Siroj mengingatkan pentingnya membangun koneksi rohani yang mendalam dengan Allah di tengah dunia yang semakin tersekularisasi.

“Tradisi mubasyirat bukan hal baru dalam Islam. Justru sejak zaman Nabi, mimpi benar menjadi salah satu sarana komunikasi ilahiyah,” katanya saat pertemuan forum strategis bertajuk Agenda Allah Berbasis Mubasyirat (Mimpi Benar): Menuju Masa Depan yang Dituntun oleh Langit di Aula Pondok Pesantren Luhur Al-Tsagafah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).

Selain Said Aqil, acara yang digagas Majelis Gerakan Akhir Zaman (GAZA) juga menghadirkan Prof. Dr. KH. Abdul Wahid Maktub (Gus Wahid), akademisi President University dan mantan Duta Besar RI untuk Qatar (2003–2007), KH. Wahfiudin Sakam, S.E., M.B.A., ekonom dan praktisi spiritual Islam jadi pembicara.

Menurut Said Aqil menegaskan, dalam konteks hari ini saat suara langit nyaris tak terdengar di ruang publik, forum seperti ini menjadi sangat penting untuk menghidupkan kembali dimensi spiritual dalam pengambilan keputusan umat dan bangsa.

Dalam acara yang dihadiri oleh lebih dari 350 peserta yang terdiri dari tokoh agama, akademisi, diplomat negara sahabat, aktivis masyarakat sipil, hingga perwakilan lembaga internasional dari negara-negara Islam, ia juga mengajak umat Islam untuk tidak memisahkan antara spiritualitas dan intelektualitas dalam membangun masa depan.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan rasio dan data teknokratik. Islam mengajarkan kita untuk juga mendengarkan suara batin, ilham, dan petunjuk Allah. Kombinasi antara akal, wahyu, dan ruhani adalah kunci kejayaan peradaban Islam sepanjang sejarah,” imbuhnya.

Ketua Majelis Gaza , Drs. R. Diki Candra Purnama, M.M., memaparkan hasil kompilasi lebih dari 1.700 mimpi benar dari berbagai penjuru dunia, yang telah dianalisis dan ditakwil berdasarkan Al-Qur’an, hadits, dan kaidah tafsir mimpi oleh para ulama.

Mimpi-mimpi ini menunjukkan pola spiritual yang konsisten tentang dinamika akhir zaman.

Lima fase utama akhir zaman yang teridentifikasi dalam forum ini adalah fase Peringatan Global (2001–2010) – bencana alam dan peristiwa besar dunia; fase Fitnah dan Kegelapan (2011–2020) – maraknya konflik, disinformasi, dan kekacauan spiritual; fase Cahaya Timur (2021–2025) – munculnya harapan spiritual dari wilayah Timur, khususnya Indonesia.

“Kemudian fase Krisis Terbuka dan Pertarungan Akhir (2025–2028) – masa ujian puncak umat manusia dan fase Kemenangan Ruhani (2029–2033) – era keemasan Islam berdasarkan cahaya dan petunjuk langit,” kata Diki Candra.

“Banyak mimpi menunjukkan bahwa Indonesia adalah benteng terakhir Islam, pusat hijrah ruhani, dan poros penyelamat peradaban akhir zaman,” terang Ketua Panitia, Ahmad Abdul Qohar.

Adapun peserta forum pertemuan menyepakati Penyusunan Buku Putih Master Plan Ruhani hasil forum,pembentukan Tim Kecil Mubasyirat untuk analisis mimpi berkelanjutan, penyelenggaraan Forum Tahunan Mubasyirat Dunia dan Komitmen bersama menjaga amanah petunjuk ilahi untuk Indonesia dan dunia.

“Forum ini bukan sekadar dialog akademik, tetapi juga sebuah gerakan ruhani kolektif untuk menyambut intervensi Allah dalam sejarah. Sebuah titik awal dari kesadaran baru umat manusia bahwa langit masih bicara, dan bahwa petunjuk itu nyata,” katanya.

Disebutkan, mimpi-mimpi itu bukan ilusi dan takwil-takwil itu bukan khayalan karena semua adalah pertanda bahwa Allah masih membimbing mereka yang mau mendengarkan.

02/05/2025 12:14
Kader IKA PMII Kurang Mendominasi di PKB-PBNU, Fathan Subchi: Jangan Sampai Ketinggalan Kereta – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Fathan Subchi merespons soal anggota IKA PMII yang disebut kurang mendominasi PKB dan PBNU.

Menurutnya, hal ini merupakan tantangan PMII sebagai motor penggerak untuk mengisi posisi strategis di politik dan pemerintahan.

Fathan mengatakan itu setelah Ketua Majelis Pembina Operasi IKA PMII, Andi Jamro Dulung menjelaskan kondisi anggota PMII di PBNU.

“Persoalannya adalah kita ini kan alumni PMII. Saya ingin teman-teman objektif melihat Kramat Raya 164 (alamat kantor PBNU). Ya, Ini ada Ketua PBNU ada di sini, 4 penandatanganan dokumen resmi NU; rais aam, khatib aam, ketua umum, sekjen. Nol PMII,” ujar Andi dalam sambutannya di acara tasyakuran harlah PMII ke-65 dan halalbihalal di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025) malam.

Andi kemudian menjelaskan kondisi PMII di PKB yang disebutnya sebagai Jalan Raden Saleh.

“Dari 68 anggota DPR RI saya sudah hitung. Hanya 28 PMII. 40 di antaranya non PMII. Yang tanda tangan siapa? Non PMII,” ujarnya seraya tertawa.

Merespons itu, Fathan ingin para anggotanya tak ketinggalan kereta dalam menduduki posisi strategis di politik.

“Itu salah satu distribusi kader, jangan sampai posisi-posisi politik yang bagus, posisi-posisi pemerintahan kita ketinggalan kereta. Kita ini kan aktivis, kita kan pergerakan, kita ini kan di didik, di kader dalam pengkaderan untuk menjadi pemimpin. We are the leader,” ujarnya.

Dia mengatakan para kader PMII diajarkan menjadi seorang pemimpin. Karena itulah, kurangnya dominasi PMII di PKB dan PBNU menurutnya menjadi sebuah tantangan.

“Tentu semuanya adalah untuk hikmat umat,” tandas Fathan.

02/05/2025 01:51
PB Alumni PMII Sebut Ketum-Sekjen PBNU 0 PMII, Fraksi PKB Sedikit

PB Alumni PMII Sebut Ketum-Sekjen PBNU 0 PMII, Fraksi PKB Sedikit
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA
PMII
)
Andi Jamro Dulung
menyebut, tidak ada satu pun elite di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (
PBNU
) yang berasal dari PMII.
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menyampaikan sambutan dalam acara Tasyakuran Hari Lahir PMII Ke-65 dan Halal Bihalal, di Hotel Sultan, Jakarta Selatan.
Dalam forum tersebut, Andi meminta para alumni PMII untuk bersikap objektif dalam melihat situasi di Kramat Raya 164.
Alamat itu merujuk pada Gedung PBNU.
“Empat penandatanganan dokumen resmi NU: rois aam, katib aam, ketua umum, sekjen, zero PMII, nol PMII, Pak,” kata Andi, di lokasi, Kamis (1/5/2025).
Sebagai informasi, PMII merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang kerap dinilai lekat dengan NU.
Sebab, dalam sejarahnya, PMII didirikan untuk memperkuat Partai NU.
Andi lantas menyinggung, di antara alumni PMII terdapat sosok yang bertugas dan menunjukkan kehebatannya di berbagai forum.
Namun, pada kenyataannya, alumni PMII itu mengerjakan sesuatu yang dokumennya akhirnya ditandatangani elite PBNU saat ini.
“Hasilnya itu empat penandatangan tidak ada PMII,” ujar Andi.
Selain PMII, Andi juga meminta alumni PMII memperhatikan situasi di Jalan Raden Saleh.
Alamat itu merujuk pada kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB).
Ia menyebut, Ketua Umum PKB memang saat ini diemban Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang diketahui sebagai alumni PMII.
Namun, dari 68 anggota DPR RI dari PKB yang terpilih pada Pemilu 2024, hanya 28 di antaranya yang tercatat sebagai alumni PMII.
“Jadi, setelah nanti Cak Imin selesai, apakah masih PMII yang pimpin itu?” kata Andi.
“Sementara pemimpin di daerah partai itu ekuivalen atau berkolerasi secara positif antara ketua wilayah dan anggota DPR RI di tingkat Jakarta,” tambah dia.
Andi lantas mengingatkan, jika memang alumni PMII ingin menggunakan konsep yang digagas Presiden RI Keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, maka yang harus dilakukan adalah menguasai parlemen.
“Jadi, menurut saya, hadirin yang mulia, kalau konsep Gus Dur yang mau kita pakai adalah menguasai parlemen,” ujar dia.
Terpisah, Ketua Umum PB IKA PMII, Fathan Subchi, menyebut, arahan yang disampaikan Andi menyangkut distribusi kader.
Ia berpandangan, posisi politik yang strategis harus diisi kader-kader PMII.
“Kita ini kan aktivis, kita kan pergerakan, kita ini kan dididik, dikader dalam pengkaderan untuk menjadi pemimpin,” tutur dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

01/05/2025 22:11
Prabowo Disebut Bakal Putuskan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Tahun Ini Nasional 30 April 2025

Prabowo Disebut Bakal Putuskan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Tahun Ini
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa keputusan mengenai pemberian
gelar Pahlawan
Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia,
Soeharto
, akan diumumkan pada bulan November tahun ini.
“Jadi, itu nanti akan diputus bulan November lah, akhir Oktober atau bulan November itu oleh Presiden. Kalau dari kami, tentu targetnya sebelum Agustus sudah bisa naik ke Dewan Gelar,” kata Gus Ipul, di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Gus Ipul mengatakan, proses pengajuan
gelar pahlawan
untuk Soeharto saat ini sedang dibahas oleh tim
Kementerian Sosial
(Kemensos).
Ia menambahkan bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk pengajuan tersebut sudah diselesaikan.
Soeharto, lanjut dia, telah diajukan dua kali untuk mendapatkan gelar pahlawan, yaitu pada tahun 2010 dan 2015.
“Beliau itu kan sudah dua kali diajukan. Sudah dua kali diajukan dari tahun 2010, 2015, dan sekarang secara normatif sudah terpenuhi semua,” ujar Gus Ipul.
Dia pun menjelaskan pengajuan gelar pahlawan untuk Soeharto sebelumnya terkendala Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/MPR/1998 soal korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Akan tetapi, saat ini TAP MPR itu sudah dicabut. Maka itu, Sekretaris Jenderal PBNU ini menyebut pemberian gelar pahlawan bisa diberikan ke Soeharto.
“Dulu kendalanya itu dari risalah yang saya baca itu karena ada TAP MPR itu kan, nah sekarang TAP MPR-nya sudah dicabut. Jadi, maka saya sebut berpeluang untuk mendapatkan gelar pahlawan tahun ini,” ungkapnya.
Diketahui, wacana pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir.
Usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional datang dari Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).
Dalam pemberian gelar pahlawan nasional, Soeharto haruslah dinilai memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

30/04/2025 19:31
Sikap PBNU dan Muhammadiyah Soal Ormas yang Bikin Resah Nasional 28 April 2025

Sikap PBNU dan Muhammadiyah Soal Ormas yang Bikin Resah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Organisasi masyarakat (ormas) kembali meresahkan dengan bertindak kebablasan, mulai dari aksi
premanisme
hingga
pembakaran mobil polisi
.
Dalam beberapa waktu terakhir, terdapat dua kasus yang melibatkan ormas.
Pertama adalah pernyataan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno yang menyebut
ormas
mengganggu pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat.
“Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy dalam akun Instagramnya yang diunggah pada Minggu (20/4/2025).
“Jangan sampai investor yang datang ke Indonesia tidak mendapat jaminan keamanan. Jaminan keamanan adalah hal yang paling mendasar,” lanjut Eddy.
Kedua adalah pembakaran mobil polisi oleh empat anggota ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang dipicu oleh penangkapan TS, Ketua GRIB Jaya Kelurahan Harjamukti.
Empat orang masih berstatus buron atau masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus pembakaran mobil polisi tersebut.
“Masih dalam pengejaran, akan terus dicari,” kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Rabu (23/4/2025).
PBNU
Menanggapi banyaknya ormas yang berbuat onar, Ketua Pengurus Besar
Nahdlatul Ulama
(PBNU), Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, sepakat apabila ormas yang melakukan kekerasan sipil dibubarkan.
Menurutnya, pembubaran ormas bisa dilakukan jika memang mereka sudah tidak lagi bisa dibina.
“Jika sudah melakukan kekerasan sipil dan mengambil alih fungsi tugas keamanan negara, saya sepakat untuk dibubarkan saja,” kata Gus Fahrur saat dihubungi Kompas.com, Minggu (27/4/2025).
Gus Fahrur mengatakan, pemerintah memiliki Undang-Undang tentang Ormas.
Produk hukum itu mengatur ormas dengan kriteria tertentu yang diizinkan beroperasi dan tidak.
Semua pihak harus tunduk dan mematuhi aturan perundang-undangan.
Maka dari itu, Fahrur sepakat premanisme harus dihentikan.
“Kami sepakat bahwa premanisme harus dihentikan, negara tidak boleh kalah oleh preman,” ujarnya.
Pihak
Muhammadiyah
juga berkomentar. Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, menyebut bahwa ormas yang membuat resah karena anggotanya tidak memiliki pekerjaan yang layak.
Anwar mengatakan, semua pihak tentu tidak membenarkan perbuatan ormas yang membuat resah.
Pemerintah harus mencari akar penyebab tindakan mereka.
“Di antara penyebabnya karena mereka tidak atau belum memiliki pekerjaan yang layak yang bisa memberi mereka penghidupan yang layak,” ujar Anwar saat dihubungi Kompas.com, Minggu (27/4/2025).
Ia pun yakin, jika anggota ormas memiliki pekerjaan dan hidup yang layak, mereka tidak akan meresahkan kelompok masyarakat lain.
Sebab itu, Anwar menilai revisi Undang-Undang Ormas, sebagaimana diwacanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tidak mendesak dilakukan.
“Karena sebagus apapun sebuah undang-undang dibuat, lalu mereka tidak bisa mendapatkan kehidupan yang layak, maka tentu mereka tidak mustahil akan tetap menimbulkan masalah,” tutur Anwar.
Revisi UU Ormas
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, guna memberikan pengawasan ketat terhadap keberadaan ormas.
“Kita lihat banyak sekali peristiwa ormas yang kebablasan. Mungkin perlu ada mekanisme pengawasan yang ketat. Di antaranya, mungkin masalah keuangan, audit keuangan,” kata Tito melansir Antara, Jumat (25/4/2025).
Tito mengatakan langkah revisi tetap harus mengikuti prosedur legislasi yang melibatkan DPR RI sebagai pemegang kewenangan.
“Nantinya kalau ada usulan dari pemerintah, ya diserahkan ke DPR. DPR yang membahas dan memutuskan,” jelas Tito.
Menurut Tito, satu hal penting yang perlu dievaluasi adalah mekanisme pengawasan transparansi keuangan.
Ketidakjelasan penggunaan dana ormas berpotensi membuka celah penyalahgunaan kekuasaan di bawah.
Ormas
merupakan bagian dari sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul.

Namun, ormas tidak boleh bertindak kebablasan dengan melakukan perbuatan seperti intimidasi, pemerasan, hingga kekerasan.
“Kalau seandainya itu adalah kegiatan yang sistematis dan ada perintah dari ormasnya, maka secara organisasi bisa dikenakan pidana. Korporasinya,” tegas mantan Kapolri itu.
Sikap Komisi II DPR Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan posisi DPR menunggu usulan karena wacana itu dicetuskan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
“Dari sisi prosedur karena yang menyampaikan adalah saudara Mendagri, maka posisi Komisi II DPR RI menunggu usulan resmi revisi tersebut,” kata Rifqi, panggilan akrabnya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (27/4/2025).

Rifqi menilai, jika pemerintah serius dan membuat usulan ke DPR RI, tentu Komisi II akan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait UU Ormas.
“Jika pemerintah menginginkan melakukan revisi, maka kami akan menunggu dan kami akan siap untuk membahas daftar inventarisasi masalah dalam revisi yang diinginkan,” ucap Rifqi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

28/04/2025 07:04
Karyawan Harus Lakukan 4 Hal Ini Jika Kantor Belum Daftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Jakarta –

Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program yang memberikan perlindungan kepada para pekerja, seperti perlindungan terhadap kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua hingga pensiun. Namun, belum semua pekerja terdaftar dalam program tersebut.

Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan, program jaminan sosial ketenagakerjaan penting untuk melindungi pekerja dari risiko kerja hingga memberikan jaminan terhadap masa depan.

“Rekanaker, udah terdaftar program jaminan sosial ketenagakerjaan belum nih? Program ini penting banget buat melindungi kamu dari risiko kerja dan menjamin masa depan,” tulis Kemnaker di Instagram @kemnaker, Sabtu (26/4/2025).

Kemnaker menjelaskan, ada tiga cara untuk memeriksa apakah sudah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, antara lain:

– Melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)
– Melalui www.bpjsketenagakerjaan.go.id
– Datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan di wilayah masing-masing

Jika pemberi kerja belum mendaftarkan pekerja ke program jaminan sosial ketenagakerjaan, berikut 4 hal yang perlu dilakukan:

1. Bicarakan ke HRD atau pimpinan perusahaan
2. Hubungi kantor badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan
3. Lapor ke Disnaker setempat
4. Kalau pengusaha lalai, pekerja bisa mendaftar sendiri, kemudian BPJS Ketenagakerjaan menagihkan ke perusahaan

Tonton juga Video: PBNU Dorong Pemerintah Beri BPJS Ketenagakerjaan untuk Ojek-Petani

(ily/hns)

26/04/2025 11:41
Ketum GP Ansor: Siapa Ganggu Pangan, Berhadapan dengan 100 Ribu Banser Patriot Ketahanan Pangan! Regional 25 April 2025

Ketum GP Ansor: Siapa Ganggu Pangan, Berhadapan dengan 100 Ribu Banser Patriot Ketahanan Pangan!
Penulis
KOMPAS.com –
Ketua Umum Pimpinan Pusat
GP Ansor
, H. Addin Jauharudin, menggelorakan semangat perjuangan ketahanan pangan nasional dalam pengukuhan “100 Ribu Banser Patriot Ketahanan Pangan” di Lapangan GOR Satria, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (24/4/2025).
Acara akbar ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan daerah, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang juga mantan Ketua Umum GP Ansor (2000–2011), Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, serta Bupati Banyumas Sadewo Tri Listiono yang menjadi tuan rumah kegiatan.
Dalam orasinya, Addin menegaskan bahwa Ansor dan Banser siap menjadi garda terdepan menjaga ketahanan pangan Indonesia.
“Barang siapa yang mengganggu ketahanan pangan, maka akan berhadapan dengan Banser Patriot Ketahanan Pangan!,” seru Addin disambut gemuruh para kader yang memenuhi lapangan.
Deklarasi ini menjadi tonggak penting gerakan GP Ansor dalam menjawab tantangan krisis global yang berdampak pada sektor pangan. Addin menyebut bahwa dunia tengah berada dalam badai geopolitik, dan harga pangan tak lagi bisa diprediksi dengan pasti.
Dalam kondisi seperti ini, negara harus memilih: tergantung atau mandiri.
“Kita tidak sedang berjalan di masa damai. Dunia panas, harga pangan seperti ombak tak tentu arah. Maka jawaban kita adalah membangun ketahanan rakyat semesta — dan itu dimulai dari pangan,” tegasnya.
Gerakan “100 Ribu Banser Patriot Ketahanan Pangan” adalah inisiatif GP Ansor untuk menyatukan kekuatan kader di desa-desa, pesantren, dan komunitas lokal untuk membangun lumbung-lumbung kemakmuran.
Di Banyumas, langkah awal dimulai dengan pembentukan pasukan Banser berseragam lapangan dan mengenakan caping sebagai simbol kesiapan mereka mengabdi di ladang-ladang dan sawah.
“Kekariban kader Ansor dengan cangkul dan lumpur adalah bagian dari strategi ketahanan bangsa. Kami bukan bintang yang sebentar muncul lalu hilang. Kami awan yang membawa hujan, menyuburkan bumi, menumbuhkan pangan, dan memakmurkan desa,” ujar Addin.
Ia juga menegaskan, GP Ansor mendukung penuh visi Presiden Prabowo Subianto yang dianggap mampu menyatukan strategi tempur dan strategi dapur.
“Presiden Prabowo adalah pemimpin yang bisa bicara dengan jenderal di medan perang, dan juga kepada petani di ladang garapan. Ini bukan kebetulan, ini jawaban dari Tuhan atas doa rakyat,” kata Addin.
Di akhir pidato, Addin memberikan instruksi tegas kepada seluruh kader Ansor dan Banser:
“Saya instruksikan, jangan pernah lelah membangun ketahanan pangan.”
Gerakan ini tak hanya menjadi gerakan sosial, tetapi juga strategi nasional berbasis akar rumput untuk menghadapi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

25/04/2025 06:22
Menko Pangan apresiasi dukungan PBNU-Ansor terhadap ketahanan pangan

Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Menko Pangan apresiasi dukungan PBNU-Ansor terhadap ketahanan pangan
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 24 April 2025 – 22:23 WIB

Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi dukungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beserta Gerakan Pemuda (GP) Ansor terhadap ketahanan pangan di Indonesia melalui pengukuhan 100.000 Banser Patriot Ketahanan Pangan.

“Saya sungguh merasa berbahagia sekaligus memberikan apresiasi, terima kasih, karena dalam milad GP Ansor yang ke-91 hari ini dikukuhkan Patriot Ketahanan Pangan. Kalau sudah Ansor ikut menanam, beres, insyaallah Indonesia menjadi lumbung pangan,” kata Menko Pangan saat memberi sambutan dalam Rapat Akbar dan Pengukuhan 100.000 Banser Patriot Ketahanan Pangan di Gelanggang Olahraga Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis sore.

Ia pun memaparkan alasan mengapa pangan menjadi penting, bahkan menjadi program prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.

Dalam setiap kesempatan, kata dia, Presiden Prabowo selalu menyampaikan bahwa tidak ada negara manapun di dunia ini yang tanpa swasembada pangan dan tanpa ketahanan pangan menjadi jaya raya.

Oleh karena itu, lanjut dia, masalah pangan menjadi prioritas pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengaku bersyukur karena Presiden Prabowo memerintahkan kepada jajaran Menko Pangan agar selambat-lambatnya dalam tiga tahun sudah mencapai swasembada pangan.

“Walaupun belum ditanyakan, tapi berkat dukungan PBNU, dukungan Ansor yang luar biasa, akhir April bulan ini kami sudah berani menyatakan kita sudah swasembada paling tidak beras dan jagung,” katanya.

Menko Pangan mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia pada akhir bulan April sudah surplus beras 3,5 juta ton.

“Karena dukungan PBNU, dukungan Ansor, alhamdulillah itu bisa dicapai,” katanya menegaskan.

Akan tetapi, kata dia, hal itu sebagian kecil ketahanan pangan karena Presiden Prabowo ingin membangun ekonomi sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 berupa ekonomi kerakyatan atau gotong royong.

Menurut dia, Presiden tidak ingin kekayaan hanya berkutat pada lima, enam, atau 10 orang, sehingga perlu ada pemerataan dan yang paling cepat dibangun dari desa.

“Perlu kekayaan yang berputar, tidak hanya kepada itu, itu saja. Oleh karena itu dibentuklah inpres, instruksi Bapak Presiden bahwa dibangun satu ekosistem, tidak hanya swasembada beras atau jagung, tapi dibangun ekosistem yang bisa menggerakkan seluruh roda ekonomi pedesaan, itulah yang disebut dengan KopDes, kopdes itu artinya Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.

Dalam hal ini, kata dia, pemerintah akan membangun 70 ribu hingga 80 ribu KopDes Merah Putih untuk menangani seluruh kegiatan ekonomi di desa, mulai dari sembako, pupuk, kesehatan, dan sebagainya.

Oleh karena itu, lanjut dia, peran Ansor sangat diperlukan dalam KopDes Merah Putih.

“Kami meyakini kalau Ansor sudah ikut, insyaallah semua urusan sukses, insyaallah,” kata Menko Pangan.

Rapat Akbar GP Ansor tersebut juga dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Jenderal PBNU yang juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta sejumlah tokoh nasional dan pejabat lainnya.

Sumber : Antara

25/04/2025 05:10
Menteri P2MI sebut perlindungan PMI perlu kolaborasi

Batam (ANTARA) – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia butuh kolaborasi dengan semua pihak, baik itu kementerian, lembaga, maupun organisasi kemasyarakatan.

“Dalam hal melakukan perlindungan terhadap PMI saya kira Kementerian P2MI tidak bisa bekerja sendiri, harus mengajak banyak pihak mulai dari kementerian, lembaga lain sampai dengan organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat berpengaruh,” kata Karding di Batam, Kepulauan Riau, Kamis.

Menurut dia, dengan kolaborasi dan kerja sama P2MI dapat meminta bantuan kepada mitra-mitra tersebut untuk melakukan sosialisasi secara masif tentang pemberangkatan PMI secara benar dan prosedural (legal).

Selain itu, juga bisa melakukan pendampingan dalam hal pemberdayaan ekonomi, pendampingan pemberdayaan pengasuhan anak PMI yang ditinggal bekerja orang tuanya, menjaga keluarga PMI tetap utuh, dan banyak peluang lainnya.

Seperti hari ini Kementerian P2MI menggandeng Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) di Batam terkait perlindungan PMI dan mencegah keberangkatan non-prosedural.

Selain itu, kata dia, P2MI juga sudah bekerja sama dengan 12 kementerian dan lembaga serta organisasi masyarakat, termasuk PBNU dan Muhammadiyah.

“Hampir semua daerah, bukan cuma di Batam saja, ada potensi untuk diajak kolaborasi kami ajak,” katanya.

Kolaborasi ini diperlukan karena P2MI juga memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya (SDA) sehingga perlu menggandeng banyak pihak untuk mengenalkan apa itu pekerja migran, bagaimana agar pekerja migran berangkat secara prosedural, dan ikut pendampingan.

Begitu juga untuk wilayah-wilayah yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia, seperti di Jawa Tengah, NTB, dan Sumatera.

“Kalau di daerah sentra-sentra PMI kami malah punya model sendiri, kami namanya Desa Emas. Ini menyangkut banyak hal, mulai dari pemberdayaan, kesejahteraan, semua kami lakukan,” katanya.

Menurut Karding, ada banyak hal terkait perlindungan PMI yang menjadi pekerjaan rumah untuk diselesaikan bersama.

Dari 4,3 juta PMI yang berangkat secara prosedural, 80 persen bekerja di sektor domestik atau rumah tangga, dan 67 sampai 70 persen adalah perempuan.

Rata-rata PMI perempuan ini strata pendidikannya kebanyakan sekolah dasar dan SMP, sedikit yang SMA. Sehingga rendahnya tingkat pendidikan rawan eksploitasi, rawan menjadi korban tindak pidana.

Persoalan lainnya, kebanyakan PMI perempuan minim literasi keuangan, sehingga gaji hasil bekerja keluar negeri dikirim untuk keluarga di Indonesia. Karena hubungan jarak jauh antara PMI dan pasangannya, tak jarang ketika perekonomian keluarga PMI di kampung halaman meningkat, ada yang memilih menikah lagi lantaran tak tahan ditinggal lama.

Belum lagi, anak yang ditinggal orang tuanya untuk bekerja di luar negeri, yang tentu pola asuh dan pendampingan keluarganya tidak sama dengan orang tua yang ada mendampingi.

Kemudian, beberapa dari PMI ini menemukan permasalahan saat bekerja di luar negeri, seperti dideportasi, yang kebanyakan karena berangkat secara ilegal.

Oleh karena itu, kata Karding, kolaborasi dengan semua pihak di perlukan, selain pencegahan di hilir lewat edukasi dan pendampingan agar berangkat ke luar negeri secara prosedural. Juga mencegah saat di pintu keberangkatan, untuk bisa memprofiling PMI yang diberangkatkan oleh sindikat dengan modus menggunakan paspor atau visa wisata.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

24/04/2025 22:26