Xcloud.id

Organisasi: PBNU

  • PBNU dan Muhammadiyah Kompak Serukan Jaga Suasana Kondusif, Jangan Terprovokasi – Page 3

    PBNU dan Muhammadiyah Kompak Serukan Jaga Suasana Kondusif, Jangan Terprovokasi – Page 3

    Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyikapi demo panas yang terjadi sepekan ini.

    Haedar meminta para elite politik, pejabat negara, hingga anggota DPR untuk melakukan instropeksi dan mendengarkan aspirasi masyarakat dengan santun setelah melihat serentetan kejadian ini. Dia juga mengingatkan elite politik untuk tidak melukai hati masyarakat.

    “Agar para elite politik, para pejabat negara, anggota legislatif, dan para pengambil kebijakanlebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat dengan perilaku yang santun, kesederhanaan, dan kepedulian yang tinggi kepada masyarakat,” kata Haedar dikutip dari siaran persnya, Sabtu (30/8/2025).

    Haedar mengatakan, publik membutuhkan jiwa keteladanan dari para pemimpinnya. Terutama para wakil rakyat yang telah diberikan mandat dengan tulus.

    “Kami meminta para elite politik untuk lebih mawas diri, melakukan introspeksi dan tidak melukai hati rakyat,” sambungnya.

    Haedar juga meminta semua pihak menahan diri dan menghentikan semua bentuk tindak kekerasan yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

    Semua pihak diminta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sebagai fondasi dan modal membangun Indonesia sebagai negara yang maju, berdaulat, bermartabat, adil, makmur, dan sejahtera.

    “Mari kita bersama-sama mencari solusi atas problem bangsa dengan dialog dan musyawarah disertai sikap keseksamaan yang tinggi,” ujarnya.

    Haedar juga mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya peserta aksi unjuk rasa, untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam menyampaikan pendapat dan tuntutan. Dia mewanti-wanti masyarakat tak terprovokasi dengan isu-isu yang destruktif.

    Dia berharap masyarakat agar arif dan cerdas dalam menyikapi informasi. Caranya, dengan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang berwenang atau, kepada para tokoh panutan yang dapat memandu dan memberikan informasi yang mencerahkan.

    “Semua harus menahan diri dan bersikap bijak, jangan terprovokasi isu-isu yang bersifat destruktif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, khususnya yang berasal dari media sosial yang tidak jelas sumbernya,” tutur Haedar.

    Haedar percaya dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mendengar aspirasi publik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat kelas bawah dengan melakukan perbaikan di berbagai sektor sebagai perwujudan menjalankan amanat konstitusi.

    “Negeri ini memerlukan soliditas dan persatuan yang kokoh di tengah berbagai agenda dan masalah strategis nasional yang berat maupun situasi dunia yang sangat dinamis dan penuh ketidakpastian,” ujar Haedar memungkasi.

  • PBNU Instruksikan Warga NU Jaga Suasana Kondusif dan Tidak Terprovokasi – Page 3

    PBNU Instruksikan Warga NU Jaga Suasana Kondusif dan Tidak Terprovokasi – Page 3

    Selain itu, PBNU meminta seluruh jajaran melakukan komunikasi serta koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat dan berbagai pihak untuk menciptakan suasana kondusif.

    Instruksi juga menggarisbawahi perlunya konsolidasi internal organisasi agar seluruh jaringan jam’iyah mampu menjaga disiplin, solidaritas, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah.

    PBNU menegaskan larangan keras bagi kader maupun warga NU untuk terlibat dalam tindakan perusakan ataupun perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat di berbagai daerah.

    Sebagai ikhtiar spiritual, PBNU menganjurkan seluruh jajaran memperbanyak istighatsah, baik secara bersama-sama maupun perorangan, guna memohon perlindungan Allah SWT bagi keselamatan bangsa.

    Instruksi PBNU tersebut ditutup dengan penegasan agar seluruh kader melaksanakan arahan organisasi dengan penuh tanggung jawab demi terciptanya stabilitas nasional dan keberlangsungan kehidupan berbangsa yang damai.

  • Prabowo Undang 16 Ormas ke Hambalang

    Prabowo Undang 16 Ormas ke Hambalang

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto mengundang 16 organisasi masyarakat (ormas) Islam untuk bertemu di Hambalang, Bogor, pada Sabtu, 30 Agustus 2025. 

    Pertemuan digelar merespons kondisi negara yang diwarnai aksi massa yang berujung kerusuhan di beberapa daerah.

    Sejumlah ormas besar hadir, di antaranya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Hidayatullah, Al Irsyad, Persatuan Islam (Persis), Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB PIl).

    Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen ormas Islam untuk bersama-sama menjaga ketertiban masyarakat. la menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan ormas agar situasi semakin kondusif.

    “Kami berdialog dari hati ke hati, memahami secara umum tapi lengkap permasalahan bangsa yang dihadapi khususnya hari-hari ini dan kami bersepakat untuk bersama-sama bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang,” kata Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam keterangan resmi.

    Yahya mengatakan pertemuan tersebut akan dilanjutkan di Istana Negara untuk meredakan kondisi dengan memperkuat komunikasi.

    “Insyaallah akan kita melanjutkan dan pertemuan lanjutan yang insyaallah akan dilaksanakan di Istana Negara sama antara Bapak Presiden dengan ormas-ormas Islam dan mudah-mudahan dari sana nanti akan ada sesuatu yang bisa dinyatakan sebagai tekad bersama,” tuturnya.

  • Prabowo Undang 16 Ormas Islam ke Hambalang, Ini yang Dibahas

    Prabowo Undang 16 Ormas Islam ke Hambalang, Ini yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengundang perwakilan 16 organisasi masyarakat (ormas) Islam ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2025). 

    Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) Nasrullah Larada mengatakan, pertemuan tersebut membahas tantangan kebangsaan dan upaya menjaga situasi tetap kondusif di tengah gelombang demonstrasi yang meluas di sejumlah daerah.

    Adapun, sejumlah ormas yang hadir antara lain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII), Al-Irsyad, Persatuan Islam, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Nasrullah menilai langkah Presiden Prabowo patut diapresiasi karena memperkuat komunikasi di tengah meningkatnya ketegangan. Menurutnya, pertemuan ini adalah sinyal positif untuk memperkuat komunikasi antar-elemen bangsa kala ketegangan memanas.

    “Keluarga Besar PII percaya bahwa jalan dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan bangsa, bukan dengan aksi anarkis dan vandalisme yang justru merugikan kita semua, dan menodai nilai-nilai keadilan yang kita perjuangkan,” ujarnya melalui keterangan resmi, dikutip Sabtu (30/8/2025).

    Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo mengajak ormas Islam berperan aktif menjaga ketertiban dan menghindari eskalasi konflik. PII menyatakan dukungannya terhadap ajakan tersebut serta mengimbau kader, aktivis, dan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi. 

    “Kepada seluruh elemen bangsa, mari kita jaga bersama suasana yang kondusif. Kita kembalikan segala perbedaan pendapat kepada koridor hukum dan konstitusi. Aksi kekerasan, pembakaran, dan perusakan fasilitas umum dan negara bukanlah solusi, melainkan awal dari kehancuran. Mari kita wujudkan perdamaian melalui dialog dan persaudaraan,” kata Nasrullah.

    Adapun, sejak Kamis (28/8), gelombang aksi protes marak di Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Demonstrasi yang awalnya menolak tunjangan rumah anggota DPR RI beralih fokus setelah insiden kendaraan taktis Brimob Polri yang melindas Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online hingga tewas.

    Nasrullah pun mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas insiden tersebut agar memberikan keadilan bagi keluarga korban atas meninggalnya Affan Kurniawan.

    “Kami mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan transparan dalam mengusut tuntas peristiwa ini agar keadilan benar-benar ditegakkan dan tidak ada pihak yang merasa dikorbankan,” imbuhnya.

    Dalam pertemuan itu, Muhammadiyah diwakili Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Mu’ti, sedangkan NU diwakili Sekjen PBNU Saifullah Yusuf. Keduanya juga tercatat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Sosial di Kabinet Merah Putih.

    Selain berdialog dengan ormas, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Hambalang untuk membahas langkah pengendalian situasi.

  • Prabowo Kumpulkan 16 Ormas Islam di Hambalang, Apa yang dibahas? Nasional 30 Agustus 2025

    Prabowo Kumpulkan 16 Ormas Islam di Hambalang, Apa yang dibahas? Nasional 30 Agustus 2025

    Prabowo Kumpulkan 16 Ormas Islam di Hambalang, Apa yang dibahas?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto mengundang 16 organisasi masyarakat (ormas) Islamdi kediamannya yang berlokasi di Hambalang, Jawa Barat, pada Sabtu (30/8/2025).
    Pertemuan ini diungkapkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya lewat konferensi pers di YouTube Sekretariat Presiden.
    “Sore ini rombongan 16 organisasi kemasyarakatan Islam diterima oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto di Hambalang,” kata Gus Yahya dalam keterangannya.
    Dalam pertemuan itu, turut dihadiri para ketua umum serta sekretaris jenderal dari 16 organisasi kemasyarakatan yang diundang.
    Ke-16 ormas itu berdialog dengan Presiden Prabowo yang didampingi Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala BIN Muhammad Herindra, serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.
    “Kami berdialog dari hati ke hati, memahami secara umum, tapi lengkap permasalahan bangsa yang dihadapi, khususnya hari-hari ini,” ungkap Gus Yahya lagi.
    Menurut Gus Yahya, pertemuan ini menyepakati agar mereka bersama-sama bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan serta mengajak rakyat untuk tenang.
    “Untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang dan insya Allah bersama-sama Presiden Prabowo Subianto di bawah pemerintahan beliau dan juga dengan dukungan dari para pemimpin umat, insya Allah bersama-sama kita bisa mengatasi apapun tantangan yang kita hadapi,” lanjutnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PBNU Minta Polisi Tak Represif, Ingatkan Semua Masyarakat Saudara Surabaya 30 Agustus 2025

    PBNU Minta Polisi Tak Represif, Ingatkan Semua Masyarakat Saudara Surabaya 30 Agustus 2025

    PBNU Minta Polisi Tak Represif, Ingatkan Semua Masyarakat Saudara
    Tim Redaksi
    MALANG, KOMPAS.com
    – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan pesan kepada semua pihak yang terlibat dalam aksi demonstrasi di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir.
    Ketua PBNU Bidang Keagamaan, KH Ahmad Fahrur Rozi, menegaskan agar demonstran, aparat kepolisian, dan anggota DPR menjaga diri secara tertib dan damai demi keselamatan bersama.
    “Kepada para saudara-saudara yang sampai saat ini menyampaikan aspirasi, kami menghimbau hendaknya dijalankan dengan tertib dan damai,” ujar Fahrur Rozi saat ditemui, Sabtu (30/8/2025).
    Ia juga mengimbau aparat kepolisian agar tidak bertindak represif. “Kepada para aparat yang bertugas, hendaknya bersikap sabar, santun dan terukur dalam menjalankan tugas. Kita harus menyadari bahwa semua masyarakat adalah saudara-saudara kita,” tuturnya.
    Sementara itu, kepada anggota DPR, Fahrur Rozi yang juga pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 1 Bululawang, Kabupaten Malang, meminta agar serius mendengarkan aspirasi rakyat.
    “Hendaknya aspirasi masyarakat segera didengar dan direspon agar situasi ini segera kembali tenang,” tegasnya.
    Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan kedamaian bangsa. “Mari kita jaga keselamatan, kedamaian, kebersamaan, dan ketertiban bangsa ini di atas segala-galanya,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Insiden Driver Ojol Dilindas Brimob, Ketum PBNU Gus Yahya Harap Pemerintah Segera Ambil Sikap Nasional 29 Agustus 2025

    Insiden Driver Ojol Dilindas Brimob, Ketum PBNU Gus Yahya Harap Pemerintah Segera Ambil Sikap Nasional 29 Agustus 2025

    Insiden Driver Ojol Dilindas Brimob, Ketum PBNU Gus Yahya Harap Pemerintah Segera Ambil Sikap
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf meminta pemerintah segera ambil sikap usai adanya insiden seorang driver ojek online (ojol) yang meninggal dunia setelah dilindas rantis Brimob, saat aksi demonstrasi, Kamis (28/8/2025).
    Yahya berharap pemerintah mengambil kebijakan yang tepat agar persoalan ini tidak berlarut-larut.
    “Semoga masyarakat maupun pihak-pihak yang relevan, terutama dari jajaran pemerintahan sesudah ini dapat segera mengambil sikap yang akan membawa keadaan lebih sejuk,” kata Yahya dalam keterangannya, Jumat (29/8/2025).
    Yahya menuturkan, sikap yang membawa kesejukan akan membuat keadaan lebih tenang, sehingga memberi kesempatan dan ruang untuk mengelola semua masalah ini menjadi lebih baik.
    “Musibah yang terjadi harus segera ditangani dengan seadil-adilnya dan dilakukan secara transparan,” ucap dia.
    Yahya yakin, insiden pengemudi ojol yang meninggal usai dilindas rantis ini dapat ditangani secara adil dan transparan.
    “Saya yakin sekali sesudah ini akan ada proses yang adil dan transparan untuk menangani musibah yang sudah terjadi,” ujarnya.
    Ia mengajak masyarakat mencari cara yang lebih tenang, lebih konstruktif untuk mencapai kebijakan-kebijakan yang diperlukan dan memenuhi aspirasi-aspirasi tersebut.
    “Tentang bagaimana kebijakan nanti, mari kita bangun mekanisme yang lebih tenang, mekanisme yang lebih substansial untuk mencari jalan keluar bagi pemenuhan aspirasi-aspirasi tersebut,” lanjutnya.
    Yahya mengatakan, segenap insan PBNU menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol tersebut.
    “Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, atas nama jamiyyah Nahdlatul Ulama, saya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya saudara Affan Kurniawan dan juga keprihatinan yang mendalam atas keadaan Saudara Muhammad Umar Anwaruddin sekarang,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo memberikan Bintang Jasa dan Kehormatan

    Presiden Prabowo memberikan Bintang Jasa dan Kehormatan

    Senin, 25 Agustus 2025 18:29 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) berjabat tangan dengan Siti Hardjanti Wismoyo (kiri) usai memberikan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Utama di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). Presiden Prabowo memberikan Bintang Jasa dan Kehormatan kepada 141 tokoh yang dinilai berjasa kepada bangsa dan negara, dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/sgd

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) mencium tangan Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar usai memberikan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Utama di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). Presiden Prabowo memberikan Bintang Jasa dan Kehormatan kepada 141 tokoh yang dinilai berjasa kepada bangsa dan negara, dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/sgd

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) berjabat tangan dengan penyanyi Waldjinah usai memberikan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Utama di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). Presiden Prabowo memberikan Bintang Jasa dan Kehormatan kepada 141 tokoh yang dinilai berjasa kepada bangsa dan negara, dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/sgd

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) memberikan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Utama kepada Hashim Djojohadikusumo di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). Presiden Prabowo memberikan Bintang Jasa dan Kehormatan kepada 141 tokoh yang dinilai berjasa kepada bangsa dan negara, dalam rangka peringatan HUT ke-80 RI. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/sgd

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Sepakat Bentuk Kementerian Haji dan Umrah, PBNU Dukung Penuh

    Pemerintah Sepakat Bentuk Kementerian Haji dan Umrah, PBNU Dukung Penuh

    Jakarta –

    Pemerintah sepakat untuk membentuk Kementerian Haji dan Umrah guna meningkatkan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Fahrur A Rozi, menilai bahwa pembentukan kementerian ini akan membawa banyak kemajuan.

    “Saya kira lebih bagus demikian agar fokus dan lebih baik,” ujar Fahrur kepada wartawan, Sabtu (23/8/2025).

    Pria akrab disapa Gus Fahrur ini juga menegaskan pentingnya integrasi penuh sistem tata kelola haji, dengan mengubah Badan Pengelola (BP) Haji menjadi kementerian agar memiliki kewenangan lebih luas.

    “Saya setuju jika di integrasi penuh sistem tata kelola haji dengan meningkatkan Badan Pengelola Haji menjadi Kementerian Haji Indonesia agar penyelenggaraan haji lebih terpadu, profesional, dan efisien,” katanya.

    Menurutnya, konsolidasi kewenangan dalam satu kementerian khusus akan mempercepat proses perencanaan dan pelaksanaan ibadah haji serta umrah. Hal ini dianggap penting agar respons terhadap dinamika di lapangan bisa lebih fleksibel dan tepat waktu.

    Lebih lanjut, dia berharap dengan adanya rencana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah ini pelayanan dan pengelolaan ibadah umat Islam di Indonesia bisa semakin optimal dan profesional.

    Kesepakatan Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah

    Panja revisi UU Haji menyepakati adanya pasal terkait kementerian yang mengatur urusan haji dan umrah. Keputusan itu diambil dalam rapat panja Komisi VIII DPR dan pemerintah.

    “Ini kita tambahkan sekarang, kita ubah lagi (dari sebelumnya) bahwa kalau misalkan sesuai dengan Undang-Undang Kementerian Negara, urusan pemerintahan itu kan sampai dengan Kementerian Agama, haji itu sebetulnya kan urusannya di bawahnya Kementerian Agama,” kata Eko.

    Eko membacakan daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait menteri dan kementerian urusan haji dan umrah. Berikut ini bunyinya:

    Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan haji dan umroh yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.

    “Jadi sub urusan dia, kemudian (Pasal) 23, kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama, itu kira-kira penambahannya,” sambungnya.

    Dalam rapat ini, pimpinan Komisi VIII DPR termasuk Ketua Panja RUU Haji Singgih Januratmoko menyetujui penambahan pasal itu. “Kita setuju, Pak, terus (Pasal) 23 satu irama,” ungkapnya.

    (azh/jbr)

  • Saya Tidak Korupsi dan Merampok

    Saya Tidak Korupsi dan Merampok

    GELORA.CO -Generasi muda jangan merasa malu dalam memulai pekerjaan atau usaha yang tidak merugikan orang lain dan halal.

    Demikian pesan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) kepada anak muda di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 dirinya di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Senin, 18 Agustus 2025.

    “Saya bilang sama anak-anak, kamu jangan malu, karena saya tidak korupsi, tidak merampok, saya dapat hasil dari kerjaan yang halal,” ujar OSO.

    Mantan Ketua DPD itu juga mengajak anak muda memperluas jaringan. Sebab dari jaringan itu muncul persahabatan.

    Dari sahabat biasa, lanjut dia, akan ada sosok yang nantinya menemani di masa perjuangan bahkan saat sedang jatuh.

    “Bagi saya, persahabatan itu adalah yang segala-galanya. Dan macam-macam warna sahabat saya, macam-macam asal-usul, macam-macam agama. Persahabatan itu betul-betul tinggi nilainya,” ungkapnya.

    Dalam perayaan ini, sejumlah tokoh kenegaraan dan pejabat pemerintahan turut hadir, diantaranya anak Presiden Pertama RI Soekarno, Guntur Soekarnoputra; Mantan Kepala BIN yang juga bekas Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso; Ketua DPR RI, Puan Maharani; Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo; Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto; mantan Ketua PBNU, Said Aqil Siradj; dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra; Menteri Agama, Nasaruddin Umar; Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan; Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas; Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin; serta Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.