Organisasi: PBNU

  • Pengurus PBNU: Jihad modern adalah melawan persoalan bangsa

    Pengurus PBNU: Jihad modern adalah melawan persoalan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah PBNU K.H. M. Hilmi Assiddiqi Al-Aroky mengatakan jihad dalam konteks kekinian adalah perjuangan untuk mencapai kemaslahatan bangsa dengan semangat nasionalisme dan ajaran agama.

    “Ini bukan perjuangan dengan mengangkat senjata, tetapi berjuang melawan persoalan bangsa di era modern. Jihad kebangsaan berarti ikut membangun bangsa sesuai kemampuan yang dimiliki untuk mewujudkan cita-cita luhur berdasarkan ideologi Pancasila,” kata Hilmi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hilmi mengatakan jihad santri harus dimaknai sebagai jihad kebangsaan. Dalam pandangannya, santri adalah identitas yang lahir dan tumbuh dari rahim Nusantara jauh sebelum kedatangan ideologi radikal transnasional yang memusuhi konsep negara-bangsa.

    Hilmi juga mengatakan arah perjuangan santri inilah yang bersinergi dengan peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia”.

    “Tema tersebut menegaskan bahwa perjuangan santri tak boleh berhenti di ranah domestik, tetapi harus memberi dampak global,” ujarnya.

    Ia mengatakan perjuangan santri tidak hanya berkutat pada spiritualitas, tetapi juga pada semangat kebangsaan.

    Ranah inilah yang sering diabaikan oleh ideolog-ideolog radikal transnasional. Secara historis, kelompok tersebut kerap mengklaim bahwa santri adalah ujung tombak penegakan “hukum Tuhan” versi mereka.

    Menurutnya, “Mengawal Indonesia Merdeka” merupakan bentuk tertinggi penegakan hukum Allah di bumi Nusantara, sebagaimana ditunjukkan Resolusi Jihad yang menegaskan bahwa hubbul wathan minal iman atau cinta Tanah Air adalah bagian dari iman.

    Ia menambahkan perbedaan mendasar antara jihad kebangsaan dan jihad radikal transnasional terletak pada orientasinya.

    “Jihad ala santri adalah menjaga dan mengisi NKRI dengan kebaikan dan kemaslahatan, sementara jihad radikal ingin mengubah bentuk negara menjadi kekhalifahan atau negara agama,” ujarnya.

    Selain jihad kebangsaan, Kiai Hilmi juga menekankan pentingnya jihad intelektual, yakni penguasaan ilmu agama dan ilmu umum untuk menjawab tantangan zaman.

    “Santri tidak hanya fokus pada kitab kuning, tapi juga harus menguasai sains, teknologi, dan ilmu sosial agar mampu berkontribusi positif bagi bangsa,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti pentingnya pemanfaatan media sosial secara bijak. Santri juga harus menjadi agen perubahan sosial dan penyebar nilai-nilai damai di ruang digital.

    “Santri harus mampu membangun narasi damai, positif, dan inklusif untuk meredam konflik yang kerap dipicu berita palsu atau provokasi di media sosial,” tambahnya.

    Kiai Hilmi yang juga Wakil Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam, Depok, itu menegaskan bahwa nilai-nilai pesantren, seperti tawassuth (moderat), tasamuh (toleran), dan tawazun (seimbang) harus menjadi fondasi dalam menjaga keutuhan NKRI.

    Nilai-nilai itu juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menciptakan generasi dengan kematangan spiritual dan sosial. Inilah wujud nyata pengamalan Pancasila.

    Ia menambahkan pada era digital ini, santri harus menjadi penjaga nilai luhur sekaligus pembangun peradaban yang damai dan beradab. Tantangan terbesar justru datang dari derasnya arus informasi dan narasi radikal yang membanjiri media sosial.

    Di akhir pesannya, Kiai Hilmi mengingatkan para santri agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi radikal.

    “Giatlah belajar dengan guru dan lembaga yang moderat serta berjiwa nasionalis. Dengan begitu, santri akan menjadi pilar penting dalam menjaga persatuan dan kedamaian Indonesia,” ujarnya.

    Ia juga berharap santri mampu berprestasi di kancah global sesuai tema Hari Santri 2025.

    “Santri Indonesia harus mampu memberi kontribusi nyata bagi ukhuwah basyariah—persaudaraan antarmanusia—sebagai wujud Islam rahmatan lil’alamin,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketum PBNU Berziarah di Makam Sunan Giri Gresik

    Ketum PBNU Berziarah di Makam Sunan Giri Gresik

    Gresik (beritajatim.com)- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, melakukan ziarah ke makam Sunan Giri Gresik, kemarin malam. Kegiatan ziarah ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober.

    Ziarah tersebut diikuti oleh jajaran pengurus PBNU, tokoh-tokoh ulama, serta anggota Banser dan Ansor Gresik.

    KH Yahya Cholil Staquf memimpin doa bersama dan tahlil di kompleks Makam Sunan Giri sebagai bentuk penghormatan kepada para Wali Songo yang telah berperan besar dalam penyebaran islam di nusantara. Selain berdoa Ketum PBNU ini juga memegang keris Kalamunyeng serta sajadah peninggalan Sunan Giri.

    “Ziarah ini bukan sekadar tradisi, tapi juga wujud penghargaan atas perjuangan dakwah Sunan Giri dan para wali lainnya. Nilai-nilai Islam yang disebarkan dengan pendekatan budaya dan kearifan lokal harus terus kita lestarikan dan dijaga,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).

    Di kegiatan ziarah tersebut, KH Yahya Cholil Staquf menegaskan pentingnya generasi muda, khususnya para santri, untuk meneladani semangat dakwah yang penuh toleransi dan kebijaksanaan sebagaimana dicontohkan para Wali Songo.

    “Ziarah yang kami lakukan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di tengah tantangan zaman,” ungkapnya.

    Sebelum ke makam Sunan Giri, rombongan KH Yahya Cholil Staquf juga berziarah di makam wali songo lainnya Sunan Kudus dan Sunan Bonang.

    Ziarah ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat sekitar makam Sunan Giri, yang merasa bangga dan terhormat atas kehadiran pimpinan tertinggi organisasi islam terbesar di Indonesia. [dny/aje]

  • Kemensos Usulkan 40 Nama Pahlawan Nasional: Ada Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah

    Kemensos Usulkan 40 Nama Pahlawan Nasional: Ada Soeharto, Gus Dur, hingga Marsinah

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan berkas usulan tersebut kepada Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Selasa siang.

    “Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah,” kata Saifullah dikutip dari Antara, Rabu (22/10/2025).

    Proses pengusulan nama pahlawan nasional itu berawal dari masyarakat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).

    Menurut Saifullah, dari hasil pembahasan di tingkat daerah dan ditandatangani bupati atau wali kota maka dokumen diteruskan ke gubernur dan kemudian diterima Kementerian Sosial untuk dikaji lebih lanjut.

    “Kami melakukan pengkajian bersama tim TP2GP. Hasil kajian tersebut hari ini saya teruskan kepada Pak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar. Selanjutnya akan dibahas sepenuhnya oleh dewan dan hasilnya kita tunggu bersama,” ujarnya.

    Selain Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto, dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tokoh lain yang diusulkan antara lain ulama asal Bangkalan, Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

    Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menambahkan bahwa pihaknya akan menggelar sidang membahas pengusulan 40 nama dari hasil proses panjang berupa kajian, diskusi, dan seminar yang dilakukan lintas lembaga itu.

    “Tentu nanti kami akan bersidang. Rencananya besok bersama Tim Dewan Gelar. Setelah itu, hasilnya akan kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia,” kata Fadli.

    Penyerahan berkas tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Mira Riyati Kurniasih, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kebudayaan Bambang Wibawarta.

  • Menbud Bakal Serahkan Rekomendasi 40 Nama Calon Pahlawan ke Prabowo
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        21 Oktober 2025

    Menbud Bakal Serahkan Rekomendasi 40 Nama Calon Pahlawan ke Prabowo Nasional 21 Oktober 2025

    Menbud Bakal Serahkan Rekomendasi 40 Nama Calon Pahlawan ke Prabowo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan, pihaknya merekomendasikan sejumlah nama tokoh yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
    Penyerahan nama ini akan dilakukan setelah Tim Dewan Gelar menyelesaikan sidang penentuan yang membahas 40 nama calon pahlawan yang diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
    “Nanti dari kami yang akan merekomendasikan, tetapi ujungnya tergantung juga pada hak prerogatif dari Presiden,” ujar Fadli Zon, di Kantor Kemendikbud, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).
    Fadli mengatakan, proses penentuan ini memang berasal dari usulan, lalu melalui proses sidang oleh Tim Dewan Gelar sebelum diserahkan kepada Prabowo.
    Ia menyebutkan, 40 nama yang diserahkan sudah memenuhi syarat.
    Namun, keputusan tetap berada di tangan Kepala Negara.
    “Biasa Presiden memilih dalam jumlah yang terbatas. Kalau kelayakan, semuanya sudah layak, tetapi keterbatasan itu diserahkan nanti kepada Presiden atas rekomendasi dari Dewan Gelar,” tutur dia.
    Fadli mengatakan, tidak ada tenggat waktu dalam proses pencalonan ini.
    Namun, ia berharap akan selesai tepat pada Hari Pahlawan.
    “Tergantung nanti karena satu per satu nama akan kami bahas, 40-40-nya akan kita bahas sambil berjalan. Biasanya, penentuannya itu menjelang Hari Pahlawan, hari pahlawan tanggal 10 November,” beber dia.
    Diketahui, Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan usulan 40 nama tokoh untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional, termasuk tokoh buruh Marsinah, Presiden ke-2 RI Soeharto, hingga Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
    Kendati demikian, Gus Ipul tidak merincikan daftar nama-nama usulan Pahlawan Nasional tersebut.
    “Usulan ini berupa nama-nama yang telah dibahas selama beberapa tahun terakhir. Ada yang memenuhi syarat sejak lima atau enam tahun lalu, dan ada pula yang baru diputuskan tahun ini. Di antaranya Presiden Soeharto, Presiden Abdurrahman Wahid, dan juga Marsinah,” kata Saifullah.
    Proses pengusulan nama pahlawan nasional itu berawal dari masyarakat melalui Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).
    Setelah hasil pembahasan di tingkat daerah ditandatangani bupati atau wali kota, maka dokumen diteruskan ke gubernur dan kemudian diterima Kementerian Sosial untuk dikaji lebih lanjut.
    “Kami melakukan pengkajian bersama tim TP2GD. Hasil kajian tersebut hari ini saya teruskan kepada Pak Fadli Zon selaku Ketua Dewan Gelar. Selanjutnya akan dibahas sepenuhnya oleh dewan dan hasilnya kita tunggu bersama,” ujarnya.
    Selain Marsinah, Soeharto, dan Gus Dur, tokoh lain yang diusulkan antara lain ulama asal Bangkalan, Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU KH Bisri Syansuri; KH Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wajar, Namanya juga Darah Muda

    Wajar, Namanya juga Darah Muda

    GELORA.CO –  Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rahmat Hidayat Pulungan, menanggapi video orasi Ketua GP Ansor DKI Jakarta, Ainul Yakin Simatupang, yang viral dalam aksi demonstrasi di depan kantor Trans7.

    Menurutnya, ekspresi kemarahan tersebut adalah hal yang wajar dan lahir dari semangat para kader muda Nahdliyin dalam membela ulama serta marwah pesantren.

    “Namanya juga darah muda, alumni pesantren, dan memimpin pasukan sebagai ketua Ansor. Wajar kalau marah melihat kiai dan tokoh-tokoh NU serta Islam direndahkan,” ujar Rahmat di Jakarta, Senin (20/10/2025).

    Rahmat menilai, publik seharusnya tidak salah memahami konteks orasi tersebut. Menurutnya, pesan yang ingin disampaikan Ketua Ansor DKI adalah agar masyarakat lebih menghormati kiai, pesantren, dan tokoh-tokoh agama Islam.

    “Harusnya publik membaca pesan ini dengan jernih. Jangan aneh, jangan jahil, dan jangan ganggu pesantren, kiai, ulama, dan tokoh NU serta Islam,” tegasnya.

    Rahmat juga menjelaskan, GP Ansor dan Banser sejak dulu berfungsi sebagai garda terdepan pesantren, yang diisi oleh para santri dan alumni pondok pesantren.

    “Fungsinya Ansor dan Banser itu memang pasukan tempur pesantren, isinya alumni pesantren semua. Justru aneh kalau mereka diam dan tidak melakukan apa pun ketika melihat marwah kiai direndahkan,” jelasnya.

    Meski demikian, Rahmat mengapresiasi sikap kader Ansor dan Banser yang tetap menyalurkan aspirasinya secara damai melalui demonstrasi dan orasi terbuka, tanpa tindakan anarkis.

    “Saya justru bersyukur kemarahan itu hanya diwujudkan lewat demo dan orasi, tidak sampai pada hal-hal lain. Ini menunjukkan mereka semakin dewasa dan matang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutur Rahmat.

    Rahmat menegaskan, PBNU memahami semangat para kader muda dalam membela kehormatan para ulama dan lembaga pesantren, selama dilakukan dengan cara-cara yang damai dan bertanggung jawab.

    “Mereka bukan sedang mencari keributan, tapi sedang menyampaikan pesan moral agar semua pihak menghormati ulama dan menjaga adab terhadap Islam,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua PW GP Ansor DKI Jakarta, Ainul Yakin Simatupang, akhirnya angkat bicara terkait beredarnya potongan video dirinya yang sempat viral di media sosial dalam dua hari terakhir.

    Video tersebut menampilkan Yakin saat menyampaikan orasi di depan kantor Trans7 dalam aksi membela marwah ulama, kiai, dan pesantren.

    Namun, potongan video itu dinilai menimbulkan kesalahpahaman publik karena seolah-olah dirinya mengancam akan melakukan tindakan kekerasan.

    “Kami menyesalkan adanya pihak-pihak yang sengaja memotong dan menyebarkan video tersebut tidak secara utuh, sehingga menimbulkan tafsir yang keliru,” ujar Ainul Yakin Simatupang, dalam pernyataan resminya di Jakarta, Minggu (20/10/2025).

    Ia menegaskan, dalam pernyataan lengkapnya, ia sama sekali tidak bermaksud mengancam siapapun.

    Justru, kata Yakin, ia sedang mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak mengulangi kembali konflik sosial dan kekerasan seperti yang pernah terjadi di masa lalu.

    “Yang saya sampaikan dalam konteks sejarah, tentang tragedi 1965. Itu bukan ajakan untuk bertindak keras, tapi peringatan agar peristiwa kelam itu tidak terulang,” jelasnya.

    Menurut Yakin, bagian yang dipotong dalam video tersebut membuat substansi pesannya berubah.

    Padahal, dalam orasi utuhnya, ia menyerukan agar seluruh kader Ansor dan Banser menolak segala bentuk kekerasan serta menjaga kehormatan pesantren dan ulama dari upaya pendiskreditan.

    “Penegasan saya justru bentuk penolakan terhadap kekerasan. Kami ingin menjaga marwah ulama, kiai, dan lembaga pesantren agar tidak dilecehkan. Itu saja intinya,” tegasnya.

    PW GP Ansor DKI Jakarta, lanjut Yakin, juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang sempat muncul di ruang publik akibat viralnya potongan video tersebut.

    Ia berharap masyarakat tidak terpancing oleh framing yang menyesatkan.

    “Kami bertanggung jawab secara moral untuk menjernihkan situasi. Mari kita jaga ruang publik yang sehat, beradab, dan bermartabat,” tutup Yakin.

  • Kick Off Hari Santri Nasional, Banyuwangi Canangkan Pesantren Aman

    Kick Off Hari Santri Nasional, Banyuwangi Canangkan Pesantren Aman

    Banyuwangi (beritajatim.com) — Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Banyuwangi menggelar kick off Hari Santri Nasional (HSN) 2025 di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Senin (20/10/2025).

    Acara tersebut juga ditandai dengan pencanangan Program Pesantren Aman yang digagas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    Kegiatan ini dihadiri sejumlah pengasuh pesantren dari berbagai daerah di Banyuwangi, antara lain PP. Darussalam Kalibaru, PP. Darul Magfur Srono, PP. Al-Kalam Blimbingsari, PP. Mambaul Ulum Muncar, PP. Darul Ridwan Songgon, dan beberapa pesantren lainnya.

    Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Zulfa Mustofa, yang memulai kick off tersebut, menyampaikan bahwa pesantren memiliki karakteristik khas yang harus dipertahankan, yakni menjunjung tinggi akhlakul karimah. Namun demikian, pesantren juga perlu beradaptasi dengan perkembangan positif, seperti penerapan ilmu arsitektur dalam pembangunan gedung agar lebih aman dan layak huni.

    “Oleh karena itu, pesantren harus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk terus mengembangkan diri. Namun bukan berarti tunduk pada hal baru yang dapat mengubah karakter luhur pesantren,” ungkap KH. Zulfa.

    Hal senada disampaikan oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, yang mengapresiasi peran pesantren dalam pembangunan daerah, terutama dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas serta menanamkan nilai-nilai moral kepada masyarakat.

    “Kami banyak berhutang budi kepada pesantren. Pesantren telah banyak berkontribusi, khususnya dalam mendidik masyarakat serta menjaga akhlak dan budi pekerti,” ujar Ipuk.

    Ipuk menegaskan, meski terjadi penurunan ruang fiskal, Pemkab Banyuwangi akan tetap berupaya hadir dalam pengembangan pesantren. Menurutnya, dukungan pemerintah dilakukan dengan asas proporsionalitas dan skala prioritas.

    “Tidak semua pesantren bisa langsung mendapat hibah pembangunan. Namun akan selalu ada program pembinaan dan pengembangan yang bisa diakses oleh seluruh pesantren,” terangnya.

    Sementara itu, Ketua PCNU Banyuwangi, Sunandi Zubaiki, menjelaskan bahwa rangkaian peringatan HSN 2025 akan diisi dengan berbagai kegiatan hingga puncaknya pada 22 Oktober 2025.
    Salah satu agendanya adalah pencanangan Pesantren Aman, dengan fokus pada penerapan konstruksi bangunan yang sesuai standar keamanan.

    “Kami mengajak para pengasuh pesantren untuk mendengar paparan dari Kementerian PUPR agar memahami standar dan aturan yang benar dalam mendirikan bangunan pesantren,” jelas Sunandi.

    Dalam simposium yang digelar bersamaan, hadir perwakilan dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur, Dinas PU Cipta Karya Banyuwangi, serta Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi.
    Simposium tersebut tidak hanya bersifat sosialisatif, tetapi juga membuka ruang konsultasi dan pendampingan teknis pembangunan pesantren.

    “Saya kira forum ini sangat penting untuk menyatukan pemahaman, sehingga nantinya dapat dihasilkan sesuatu yang terbaik — baik bagi pesantren maupun bagi pemerintah yang berupaya mendampingi,” tegas KH. Ir. Achmad Wahyudi, Pengasuh PP. Adz-Dzikra Tukangkayu, Banyuwangi. [fiq/kun]

  • 2
                    
                        Jelang Demo BEM UI, Massa Ojol Mulai Berdatangan di Monas
                        Megapolitan

    2 Jelang Demo BEM UI, Massa Ojol Mulai Berdatangan di Monas Megapolitan

    Jelang Demo BEM UI, Massa Ojol Mulai Berdatangan di Monas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah pengemudi ojek online yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (GARDA) tampak lebih dulu memadati kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat, menjelang aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada Senin (20/10/2025).
    Berdasarkan pemantauan
    Kompas.com
    di lokasi, sekitar pukul 13.55 WIB, rombongan pengemudi ojol tiba menggunakan satu mobil komando berwarna hitam yang dilengkapi dengan spanduk berisi tuntutan.
    Mereka semula dijadwalkan menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, tetapi akhirnya memilih bergabung di titik yang sama dengan massa BEM UI di Jalan Medan Merdeka Selatan Monas.
    Sementara itu, hingga pukul 14.00 WIB, belum tampak tanda-tanda kehadiran massa dari BEM UI di lokasi.
    Petugas kepolisian tampak mulai bersiap melakukan pengamanan dengan membentangkan barikade besi, memasang pembatas jalan berwarna oranye, serta menyiagakan dua unit mobil taktis di sekitar area aksi.
    Jalan Merdeka Selatan menuju Gambir dari arah Patung Kuda mulai ditutup, sedangkan Jalan Merdeka Selatan dari arah Gambir ke MH Thamrin juga sudah ditutup setengah jalan.
    Selain pengamanan di sekitar Monas, polisi juga menyiagakan personel di DPR/MPR RI, Sarinah, dan Kantor Pusat PBNU, yang menjadi lokasi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat pada hari yang sama.
    Sebelumnya, aksi BEM UI hari ini digelar dalam rangka memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Dalam seruan aksinya, BEM UI menilai pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan arah perubahan yang dijanjikan selama masa kampanye.
    Mereka menyoroti berbagai persoalan mulai dari kebebasan sipil, kondisi ekonomi, hingga praktik pemerintahan yang dinilai semakin menjauh dari prinsip demokrasi.
    “Hampir satu tahun rakyat hidup di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi janji perubahan masih jauh dari kenyataan. Kekuasaan dijalankan dengan watak represif, ruang gerak masyarakat sipil dipersempit, dan suara rakyat terus dikriminalisasi,” demikian bunyi pernyataan sikap BEM UI.
    Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025 Bima Surya menambahkan, pihaknya menyoroti empat isu utama dalam evaluasi satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
    “kenaikan harga kebutuhan pokok, menyempitnya ruang kebebasan sipil, kebijakan ekonomi yang berpihak pada oligarki, serta kegagalan memenuhi prinsip demokrasi,” kata dia.
    Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki mengatakan, personel kepolisian telah disiagakan untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas dan menjaga ketertiban selama jalannya aksi unjuk rasa.
    “Polisi sudah bersiaga di sejumlah titik sekitar Monas untuk memastikan situasi tetap kondusif. Arus lalu lintas bersifat situasional melihat ekskalasi massa di lapangan,” kata Ruslan, Senin.
    Hingga berita ini diturunkan, Jalan Merdeka Selatan masih terpantau lancar meski sudah ada massa aksi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Catat Titik-Titik Demo di Jakarta Hari Ini, 1.743 Polisi Disiagakan – Page 3

    Catat Titik-Titik Demo di Jakarta Hari Ini, 1.743 Polisi Disiagakan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah elemen masyarakat menggelar demo untuk menyampaikan aspirasinya di wilayah Jakarta Pusat. Polisi pun menyiapkan sebanyak 1.743 personel untuk mengamankan demo hari ini.

    “1.743 personel pengamanan unjuk rasa di wilayah Jakpus,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakpus, Ipda Ruslan Basuki dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/10/2025).

    Ruslan melaporkan, lokasi demo hari ini di antaranya ada di Silang Selatan Monas. Mahasiswa dari pelbagai Universitas dan elemen masyarakat sipil seperti BEM UI, ICW, Korpus BEM Seluruh Indonesia, Rakyat Bangkit, hingga Koalisi Masyarakat Sipil akan menggelar aksi.

    Tak cuma itu, Asosiasi Pengemudi Ojek Daring menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.

    Pun demikian di depan Sarinah, massa Indonesia Corruption Watch (ICW) juga akan berunjuk rasa. Terakhir, giliran Gerakan Santri dan Mahasiswa Islam Indonesia menggelar aksi di Kantor Pusat PBNU.

  • Sepekan, survei kinerja setahun Prabowo hingga pengalihan TKD

    Sepekan, survei kinerja setahun Prabowo hingga pengalihan TKD

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai kabar di ranah politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada sepekan terakhir, mulai dari hasil survei kinerja setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga kekompakan pemerintah mengawal kebijakan pengalihan transfer ke daerah (TKD).

    Berikut kilas balik berita politik sepekan untuk kembali Anda simak.

    1. Survei: 83,5 persen puas atas kinerja setahun Prabowo

    Hasil survei Index Politica mencatat sebanyak 83,5 persen masyarakat yang disurvei puas atas kinerja pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto dalam setahun terakhir.

    “Data ini menunjukkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo dan eksposur positif di media massa yang sangat kuat dan positif,” kata Direktur Riset Index Politica Fadhly Alimin Hasyim dalam keterangan di Jakarta, Rabu (15/10).

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Prabowo panggil sejumlah menteri evaluasi PP soal devisa hasil ekspor

    Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam, memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas membahas beberapa isu strategis, termasuk di antaranya evaluasi peraturan pemerintah (PP) mengenai devisa hasil ekspor (DHE).

    “Tadi ada beberapa hal yang dibahas secara khusus,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di muka kediaman Presiden selepas rapat, didampingi oleh Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Gus Falah sarankan Chairul Tanjung sowan ke PBNU soal tayangan Trans7

    Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah menyarankan pendiri dan pemilik CT Corp Chairul Tanjung untuk mendatangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan menemui Ketua Umum (Ketum) PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Staquf.

    Dia menegaskan Chairul Tanjung harus meminta maaf kepada para ulama dan umat Islam atas penistaan pesantren yang dilakukan Trans7.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Prabowo dapat pujian khusus dari Trump di KTT Perdamaian: Kerja bagus

    Presiden RI Prabowo Subianto mendapat pujian khusus dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat sesi jumpa pers Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Sharm el-Sheikh untuk Perdamaian di Gaza, Palestina, di Kota Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10).

    Dalam jumpa pers usai penandatanganan dokumen perjanjian damai (peace deal) di Gaza, Presiden Trump memberikan apresiasi kepada para presiden dan perdana menteri yang telah hadir memberikan dukungan secara langsung, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto dengan melontarkan pujian kerja yang bagus.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Mendagri-Menkeu tegaskan kekompakan kawal pengalihan TKD

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kekompakan pemerintah pusat dalam mengawal kebijakan pengalihan transfer ke daerah (TKD).

    Keduanya memastikan, langkah ini tidak menekan pemerintah daerah (pemda), melainkan mendorong tata kelola keuangan yang lebih sehat dan mandiri.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, DPR minta Trans7 diaudit hingga TNI rebut markas OPM

    Kemarin, DPR minta Trans7 diaudit hingga TNI rebut markas OPM

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara. Berikut kami rangkum lima berita politik terpopuler kemarin yang layak dibaca kembali sebagai sumber informasi untuk mengawali pagi Anda.

    DPR minta Komdigi dan KPI evaluasi izin hak siar Trans7

    Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan lembaganya meminta Kementerian Komunikasi dan Digital serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengevaluasi izin hak siar Trans7, menyusul polemik tayangan Pondok Pesantren Lirboyo dalam program Xpose Uncencored.

    “DPR RI meminta kepada Kementerian Komdigi dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk bersama-sama melakukan audit mengevaluasi izin hak siar dari Trans7, seperti sebagaimana yang disampaikan Komisi Penyiaran Indonesia,” kata Cucun saat membacakan kesimpulan pertemuan antara Komdigi, KPI, Trans7, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    Anak Gubernur Mahyeldi ditunjuk jadi Plt. Ketua PSI Sumbar

    Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membenarkan anak dari Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, yakni Taufiqur Rahman ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI Sumbar.

    “Benar, beliau (Taufiqur Rahman) sudah menerima surat keputusan sebagai Plt. Ketua DPW PSI Sumbar,” kata Ketua DPW PSI Sumbar periode 2020–2025 Sukma Trianda di saat dihubungi di Padang, Kamis.

    Selengkapnya klik di sini.

    TNI rebut kampung yang sebelumnya dikuasai OPM di Intan Jaya

    Prajurit TNI yang tergabung dalam satgas Habema berhasil merebut kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua yang sebelumnya dikuasai kelompok separatis bersenjata OPM Kodap VIII/Soanggama, Rabu (15/10).

    Dansatgas Media Koops Habema Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, menjelaskan operasi itu dilakukan untuk menyelamatkan warga kampung yang selama ini berada di bawah tekanan para anggota OPM.

    “Tujuan operasi ini untuk menegakkan keamanan serta melindungi masyarakat dari aksi teror dan kekerasan yang selama ini dilakukan oleh kelompok bersenjata,” kata Iwan dalam siaran tersebut.

    Selengkapnya klik di sini.

    TNI jadikan bekas markas OPM sebagai pos taktis

    Komandan Satgas Media Koops Habema Letnan Kolonel Infanteri Iwan Dwi Prihartono menyatakan Kampung Soanggama, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua, yang sebelumnya menjadi markas kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan difungsikan sebagai pos taktis TNI.

    “Menetapkan wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI guna memastikan keamanan dan stabilitas di daerah tersebut tetap terjaga,” kata Iwan dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Iwan menjelaskan penetapan pos taktis tersebut dilakukan setelah personel Komando Operasi Habema Kogabwilhan III berhasil merebut kampung itu dari kekuasaan OPM.

    Selengkapnya klik di sini.

    Gus Falah sarankan Chairul Tanjung sowan ke PBNU soal tayangan Trans7

    Tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) Nasyirul Falah Amru alias Gus Falah menyarankan pendiri dan pemilik CT Corp Chairul Tanjung untuk mendatangi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan menemui Ketua Umum (Ketum) PBNU Kiai Haji Yahya Cholil Staquf.

    Dia menegaskan Chairul Tanjung harus meminta maaf kepada para ulama dan umat Islam atas penistaan pesantren yang dilakukan Trans7.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.