Xcloud.id

Organisasi: PBNU

  • Bahlil: Soeharto Sangat Layak Diberi Gelar Pahlawan Nasional

    Bahlil: Soeharto Sangat Layak Diberi Gelar Pahlawan Nasional

    Bahlil: Soeharto Sangat Layak Diberi Gelar Pahlawan Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengapresiasi masuknya nama Presiden ke-2 RI sekaligus pendiri Partai Golkar, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional.
    Bahlil
    menegaskan bahwa
    Golkar
    sejak awal telah menyampaikan aspirasi resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar
    Soeharto
    diberi gelar
    Pahlawan Nasional
    .
    “Dari awal, kami DPP Partai Golkar telah menyampaikan aspirasi kami secara langsung kepada pemerintah, secara langsung kepada Presiden Bapak Prabowo,” kata Bahlil saat ditemui di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (9/11/2025).
    “Dalam pandangan Partai Golkar, Bapak Presiden RI ke-2, Bapak Soeharto, sangat layak diberikan penghargaan nasional,” ujarnya lagi.
    Bahlil menyebut, jasa Soeharto selama 32 tahun memimpin Indonesia menjadi salah satu dasar Golkar mendorong pemberian gelar tersebut.
    “Kenapa? Karena jasa beliau sangat panjang, 32 tahun memimpin bangsa ini. Tidak hanya itu, Pak Harto (Soeharto) juga pendiri Partai Golkar,” katanya.
    Bahlil pun menyinggung awal berdirinya Partai Golkar yang disebut bertujuan menangkal ancaman ideologi lain pada masa itu.
    “Tujuan dari berdirinya Partai Golkar adalah melawan ideologi partai lain yang ingin mengganti ideologi partai komunis. Nah, ini penting. Sejarah ini sejarah, bukan kata saya,” ujarnya.
    Menurut Bahlil, masa kepemimpinan Soeharto juga dinilai berkontribusi besar terhadap capaian ekonomi, mulai dari swasembada pangan hingga menurunkan inflasi.
    “Pak Harto waktu memimpin bangsa 32 tahun, kita mencapai apa? Yang sebenarnya swasembada pangan, swasembada energi, mampu menurunkan inflasi 600 persen, mampu menciptakan lapangan pekerjaan,” katanya.
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini pun menyebut, jelang akhir masa pemerintahan Soeharto, Indonesia sempat dikenal sebagai “macan Asia”.
    “Dan di ujung masa kekuasaan, tahun 1997–1998 Indonesia terkenal macan Asia. Inilah referensi yang dijadikan rujukan Partai Golkar untuk menyampaikan kepada pemerintah diberi gelar pahlawan,” ujar Bahlil.
    Terkait kabar bahwa pengumuman pemberian gelar Pahlawan Nasional akan dilakukan pada Senin besok, Bahlil berharap hal itu terwujud.
    “Ya mudah-mudahan, kita doain,” kata dia.
    Sebelimnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Presiden ke-2 RI Soeharto bakal mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.
    Pemberian gelar Pahlawan Nasional itu bakal diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (10/11/2025) besok.
    “Ya, masuk, masuk,” jawab Prasetyo saat ditanya apakah Soeharto masuk dalam daftar nama yang mendapat gelar Pahlawan Nasional, saat ditemui di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
    Kemudian, Prasetyo menyebut, ada setidaknya 10 nama yang akan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional tahun 2025.
    “Besok, Insya Allah akan diumumkan. Iya (oleh Presiden Prabowo langsung. Kurang lebih sepuluh nama,” ujarnya.
    Namun, Prasetyo belum mengungkapkan sembilan nama lainnya. Dia hanya membenarkan bahwa Soeharto termasuk dalam daftar yang mendapat gelar Pahlawan Nasional.
    Diberitakan sebelumnya, Dewan Gelar Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) mengkaji 49 nama yang diusulkan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional tahun 2025.
    Di antara deretan nama itu, beberapa mencuri perhatian publik, yakni nama Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsinah.
    Sebanyak 500 aktivis dan akademisi belum lama ini menyatakan penolakan terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
    Sikap serupa juga disampaikan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Bonnie Triyana.
    Tetapi, di sisi lain, ada pula pihak yang mendukung Soeharto untuk dianugerahi gelar tersebut.
    Dukungan di antaranya datang dari sejumlah organisasi massa (ormas) Islam, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istana Ungkap Alasan Soeharto dan 9 Lainnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Istana Ungkap Alasan Soeharto dan 9 Lainnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional

    Istana Ungkap Alasan Soeharto dan 9 Lainnya Dapat Gelar Pahlawan Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Presiden Prabowo Subianto bakal memberi gelar Pahlawan Nasional kepada setidaknya 10 orang termasuk Presiden ke-2 RI Soeharto.
    “Itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” kata Prasetyo di Kertanegara, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
    Kendati demikian, Prasetyo belum mengungkapkan sembilan nama penerima gelar
    Pahlawan Nasional
    lainnya. Dia hanya membenarkan bahwa
    Soeharto
    termasuk dalam daftar tersebut.
    “Ya, masuk, masuk (Soeharto),” ujarnya saat dikonfirmasi soal masuknya Soeharto sebagai penerima
    gelar Pahlawan Nasional
    .
    Lebih lanjut, Prasetyo menyebut, Presiden
    Prabowo
    rencananya bakal mengumumkan langsung penerima gelar Pahlawan Nasional kepada publik pada Senin (10/11/2025) atau bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
    “Besok, Insya Allah akan diumumkan. Iya (oleh Presiden Prabowo langsung). Kurang lebih sepuluh nama,” katanya.
    Diberitakan sebelumnya, Dewan Gelar Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) mengkaji 49 nama yang diusulkan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional tahun 2025.
    Di antara deretan nama itu, beberapa mencuri perhatian publik. Ada Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsinah.
    Usulan itu datang dari berbagai kalangan, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga lembaga pusat.
    Namun, sebanyak 500 aktivis dan akademisi belum lama ini menyatakan penolakan terhadap usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
    Sikap serupa juga disampaikan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Bonnie Triyana.
    Tetapi, di sisi lain, ada pula pihak yang mendukung Soeharto untuk dianugerahi gelar tersebut.
    Dukungan di antaranya datang dari sejumlah organisasi massa (ormas) Islam, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Besok, Prabowo Bakal Umumkan 10 Pahlawan Nasional, Soeharto Masuk

    Besok, Prabowo Bakal Umumkan 10 Pahlawan Nasional, Soeharto Masuk

    Besok, Prabowo Bakal Umumkan 10 Pahlawan Nasional, Soeharto Masuk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan sepuluh nama calon penerima gelar Pahlawan Nasional pada Senin (10/11/2025) besok.
    Pengumuman tersebut bertepatan dengan peringatan
    Hari Pahlawan
    yang jatuh setiap tanggal 10 November.
    “Besok, Insya Allah akan diumumkan. Iya (oleh Presiden
    Prabowo
    langsung). Kurang lebih sepuluh nama,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jalan Kertanegara, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (9/11/2025).
    Saat ditanya apakah Presiden ke-2 RI
    Soeharto
    masuk dalam sepuluh daftar nama tersebut, Prasetyo pun membenarkannya.
    “Ya, masuk, masuk,” ujar Prasetyo.
    Prasetyo lalu menjelaskan, alasan pemerintah hendak memberikan gelar kepada sepuluh orang itu karena dianggap telah berjasa kepada bangsa ini.
    “Itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apa pun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara,” katanya.
    Diberitakan sebelumnya, Dewan Gelar Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) mengkaji 49 nama yang diusulkan mendapatkan gelar
    Pahlawan Nasional
    tahun 2025.
    Di antara deretan nama itu, beberapa mencuri perhatian publik. Ada Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hingga aktivis buruh Marsinah.
    Usulan itu datang dari berbagai kalangan, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga lembaga pusat. Tak heran, sejumlah nama pun menuai perdebatan.
    Namun, sebanyak 500 aktivis dan akademisi belum lama ini menyatakan penolakan terhadap usulan pemberian
    gelar Pahlawan Nasional
    kepada Soeharto.
    Sikap serupa juga disampaikan Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Bonnie Triyana.
    Tetapi, di sisi lain, ada pula pihak yang mendukung Soeharto untuk dianugerahi gelar tersebut.
    Dukungan di antaranya datang dari sejumlah organisasi massa (ormas) Islam, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Surya Paloh Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Ini Alasannya

    Surya Paloh Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Ini Alasannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan sepakat atas usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 RI Soeharto, terlepas dari kontroversinya.

    Dia mengatakan bahwa Partai NasDem melihat sisi positif terhadap pemberian gelar pahlawan tersebut. Meski ada kekurangan, dia menilai Soeharto telah memberikan peran dan dan arti terhadap pembangunan negara.

    “Sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwa sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi, peran, dan arti, keberadaan beliau sebagai Presiden yang membawa progres pembangunan nasional kita cukup berarti, seperti apa yang kita nikmati hari ini,” kata Surya Paloh usai acara FunWalk HUT Ke-14 NasDem di Jakarta, Minggu (9/11/2025) seperti dikutip dari Antara.

    Selama 32 tahun memimpin Indonesia, menurut dia, Soeharto pasti tak lepas dari kekurangan, kesalahan, dan kesilapan. Namun jika ingin membawa gerakan perubahan, dia mengatakan bahwa faktor objektif atas peran Soeharto juga harus dihargai bersama.

    “Saya pikir memang kalau sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk konsekuensi pro dan kontra, polemik yang terjadi, bagi NasDem melihat sisi positifnya saja,” kata dia.

    Sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.

    Selain Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta tokoh lain yang diusulkan, antara lain ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri; K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

  • Surya Paloh sepakat pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto

    Surya Paloh sepakat pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan sepakat atas usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, terlepas dari kontroversinya.

    Dia mengatakan bahwa Partai NasDem melihat sisi positif terhadap pemberian gelar pahlawan tersebut. Meski ada kekurangan, dia menilai Soeharto telah memberikan peran dan dan arti terhadap pembangunan negara.

    “Sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwa sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi, peran, dan arti, keberadaan beliau sebagai Presiden yang membawa progres pembangunan nasional kita cukup berarti, seperti apa yang kita nikmati hari ini,” kata Surya Paloh usai acara FunWalk HUT Ke-14 NasDem di Jakarta, Minggu.

    Selama 32 tahun memimpin Indonesia, menurut dia, Soeharto pasti tak lepas dari kekurangan, kesalahan, dan kesilapan. Namun jika ingin membawa gerakan perubahan, dia mengatakan bahwa faktor objektif atas peran Soeharto juga harus dihargai bersama.

    “Saya pikir memang kalau sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk konsekuensi pro dan kontra, polemik yang terjadi, bagi NasDem melihat sisi positifnya saja,” kata dia.

    Sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.

    Selain Marsinah, Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta tokoh lain yang diusulkan, antara lain ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri; K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peneliti: Jika pahlawan diukur dari dampaknya, Soeharto layak dinilai

    Peneliti: Jika pahlawan diukur dari dampaknya, Soeharto layak dinilai

    “Pembangunan sekolah secara masif pada awal 1970-an, reformulasi struktur perencanaan pembangunan serta modernisasi pertanian pada dekade 1980-an merupakan bagian dari proses nation-building yang membentuk fondasi sosial dan ekonomi Indonesia saat in

    Jakarta (ANTARA) – Wacana mengenai penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada Presiden Ke-2 RI Soeharto dinilai perlu ditempatkan dalam kerangka penilaian sejarah yang menyeluruh.

    Peneliti sekaligus Wakil Direktur Intelligence and National Security Studies (INSS) Yusup Rahman Hakim dalam keterangan di Jakarta, Jumat mengatakan pembacaan terhadap kontribusi Soeharto sebaiknya dilakukan berdasarkan dampak kebijakan publik dan pembangunan jangka panjang, bukan semata pada persepsi politik yang terfragmentasi.

    Menurut Yusup, sejumlah kebijakan pada masa pemerintahan Soeharto memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penguatan kapasitas negara, terutama dalam bidang pendidikan dasar, pembangunan administrasi pemerintahan, dan ketahanan pangan.

    “Pembangunan sekolah secara masif pada awal 1970-an, reformulasi struktur perencanaan pembangunan serta modernisasi pertanian pada dekade 1980-an merupakan bagian dari proses nation-building yang membentuk fondasi sosial dan ekonomi Indonesia saat ini,” kata Yusup.

    Ia menyatakan perluasan akses pendidikan dasar saat itu mendorong mobilitas sosial yang lebih luas dan memunculkan kenaikan tingkat literasi penduduk.

    Sementara, keberhasilan mencapai kecukupan pangan pada pertengahan 1980-an memperkuat kemandirian ekonomi desa dan memperbaiki kesejahteraan petani.

    Kendati demikian, Yusup menekankan bahwa catatan kritis pada masa tersebut, seperti pembatasan ruang demokrasi dan praktik korupsi dalam lingkar kekuasaan tetap harus dicatat sebagai bagian integral dari sejarah Indonesia.

    “Pengakuan terhadap kontribusi tidak berarti menghapus kritik. Sejarah harus dicatat lengkap, dengan capaian dan konsekuensinya. Dari sanalah bangsa ini belajar,” ujarnya.

    Yusup melanjutkan bahwa mekanisme penetapan gelar pahlawan nasional sudah memiliki kerangka hukum dan proses verifikasi yang berlapis sehingga diskusi publik mengenai Soeharto sebaiknya dilakukan secara terbuka dan berbasis kajian.

    “Diskusi mengenai Soeharto sebagai pahlawan nasional sah untuk dibahas selama penilaiannya berpijak pada data, bukan sekadar opini yang saling menegasikan,” ujar Yusup.

    Menurutnya, kedewasaan berdemokrasi tercermin ketika masyarakat mampu membaca sejarah secara berimbang, tanpa terjebak glorifikasi maupun penolakan total.

    Adapun Presiden Prabowo Subianto menerima 49 nama calon pahlawan nasional dari Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon, termasuk ada nama Soeharto dan Presiden Ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

    Fadli Zon yang juga Menteri Kebudayaan itu menjelaskan dari 49 nama itu, sebanyak 24 nama di antaranya merupakan nama-nama yang masuk daftar prioritas.

    Selain Soeharto dan Gus Dur, tokoh lain yang diusulkan, antara lain aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah; ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil; Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri; K.H. Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang; Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan; serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Saat MUI, PBNU, dan Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

    Saat MUI, PBNU, dan Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional

    Saat MUI, PBNU, dan Muhammadiyah Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah masih menggodok 40 nama yang diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional. Di antara beberapa nama yang mencuat, nama Presiden ke-2 RI, Soeharto justru mencuri perhatian publik.
    Pengusulan gelar
    pahlawan nasional
    sendiri berasal dari berbagai kalangan, mulai dari serikat pekerja, pemerintah daerah, bahkan partai politik.
    Selain
    Soeharto
    , dua nama lain yang turut diusulkan menerima gelar pahlawan nasional adalah Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau
    Gus Dur
    dan aktivis buruh Marsinah.
    Soeharto sendiri namanya diusulkan untuk memperoleh gelar pahlawan oleh Partai Golkar, sebagaimana diakui oleh ketua umumnya, Bahlil Lahadila, sebelumnya. Namun, pengusulan ini menuai banyak penolakan, salah satunya dari kelompok elemen masyarakat sipil serta Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP, Bonnie Triyana.
    Meski banyak penolakan, tak sedikit pula yang mendukung usulan tersebut.
    Ketua Majelis Ulama Indonesia (
    MUI
    ) Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh berpandangan bahwa setiap mantan presiden yang telah tiada layak mendapatkan gelar pahlawan nasional.
    Menurutnya, mereka telah berjuang dan berkorban dalam memimpin Indonesia.
    “Setiap zaman ada tokoh pahlawannya. Kita harus menghargai perjuangan para tokoh pemimpin bangsa, termasuk para mantan Presiden yang telah memimpin Indonesia,” kata Asrorun dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/11/2025), mengutip
    Antara
    .
    “Mereka adalah pahlawan bagi bangsa Indonesia. Pak Karno (Soekarno), Pak Harto (Soeharto), Pak Habibie (BJ Habibie), dan Gus Dur (Abdurrahman Wahid), adalah para pemimpin bangsa yang layak menjadi pahlawan,” katanya lagi.
    Menurut Asrorun, masyarakat tidak boleh menyimpan dendam dan mengungkit keburukan para pemimpin terdahulu karena memang tidak ada orang yang sempurna.
    Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) mendukung usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan Gus Dur.
    Gus Fahrur berpandangan bahwa Soeharto dan Gus Dur memiliki kontribusi besar terhadap bangsa dalam dua fase sejarah yang berbeda.
    “Pak Harto (Soeharto) berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi,” kata Gus Fahrur dikutip dari
    Antara
    , Rabu (5/11/2025).
    Menurut Gus Fahrur, pada era kepemimpinan Soeharto, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru di Asia berkat program pembangunan yang terencana serta stabilitas ekonomi dan keamanan yang tinggi.
    Selain itu, menurut dia, Soeharto juga memiliki jasa besar di bidang sosial-keagamaan.
    Sementara itu, Gus Fahrur menyebut, Gus Dur berjasa besar dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan rekonsiliasi bangsa pasca reformasi.
    “Keduanya punya jasa luar biasa dalam membangun bangsa di masa-masa sulit,” jelas dia.
    Ketua Pimpinan Pusat (PP)
    Muhammadiyah
    , Dadang Kahmad, menilai, Soeharto adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang layak mendapat penghargaan atas pengabdian dan kontribusinya selama masa perjuangan dan kepemimpinannya.
    “Kami mendukung Bapak Soeharto sebagai Pahlawan Nasional karena beliau sangat berjasa kepada Republik Indonesia, sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa pembangunan,” katanya melansir
    Antara
    , Kamis (6/11/2025).
    Menurutnya, Soeharto ikut berjuang dalam perang gerilya dan berperan penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949, yang menjadi momentum strategis bagi pengakuan kedaulatan Indonesia di dunia internasional.
    Selama menjabat presiden, lanjutnya, Soeharto dinilai berhasil menjalankan berbagai program pembangunan terencana melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
    Dadang menambahkan, keberhasilan kepemimpinan Soeharto tecermin dari pencapaian swasembada beras pada 1980-an, keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) dalam menekan laju pertumbuhan penduduk, serta terjaganya stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan selama masa pemerintahannya.
    “Ketika kita menghargai jasa kepahlawanan seseorang, jangan dilihat dari perbedaan politik atau kepentingan apapun, kecuali kepentingan bangsa dan negara, terlepas dari kekurangan dan kesalahan seseorang,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PBNU Dukung Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

    PBNU Dukung Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

    PBNU Dukung Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) mendukung usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
    Gus Fahrur berpandangan bahwa
    Soeharto
    dan
    Gus Dur
    memiliki kontribusi besar terhadap bangsa dalam dua fase sejarah yang berbeda.
    “Pak Harto (Soeharto) berjasa besar dalam stabilisasi nasional dan pembangunan ekonomi. Di masa beliau, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru Asia, dengan program pembangunan yang terencana dan stabilitas ekonomi serta keamanan yang tinggi,” kata Gus Fahrur dikutip dari
    Antaranews
    , Rabu (5/11/2025).
    Selain itu, menurut dia, Soeharto juga memiliki jasa besar di bidang sosial-keagamaan.
    Sementara itu, Gus Fahrur menyebut, Gus Dur berjasa besar dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan rekonsiliasi bangsa pasca reformasi.
    “Keduanya punya jasa luar biasa dalam membangun bangsa di masa-masa sulit. Menetapkan mereka sebagai
    Pahlawan Nasional
    bukan berarti meniadakan kritik atas kekurangan yang pernah ada, tetapi bentuk penghargaan atas jasa besar yang telah mereka berikan,” ujarnya.
    Dalam pernyataannya, Gus Fahrur juga menekankan bahwa bangsa Indonesia perlu belajar dari masa lalu baik dari kebaikan maupun kekurangannya untuk membangun masa depan yang lebih bijak dan berkeadaban.
    “Dalam tradisi keilmuan Islam, ada kaidah penting:
    Al-muhafazhah ‘ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah
    , menjaga yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik,” katanya.
    Lebih lanjut, Gus Fahrur berharap penetapan pahlawan nasional dapat menjadi momentum rekonsiliasi sejarah dan penguatan nilai kebangsaan.
    “Semoga dengan penetapan ini, kita semakin menghargai peran semua pihak dalam perjalanan bangsa baik sipil, militer, maupun ulama. Semua punya andil dalam menjaga Indonesia,” ujarnya.
    Sebagaimana diberitakan, Menteri Kebudayaan (Menbud) sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon menyampaikan, ada 49 nama yang diusulkan menjadi Pahlawan Nasional.
    Menurut Fadli Zon, dari 49 tokoh diusulkan menjadi penerima
    gelar Pahlawan Nasional
    . Sebanyak 24 orang di antaranya masuk dalam daftar prioritas.
    “Ada 40 nama calon pahlawan nasional yang dianggap telah memenuhi syarat dan ada sembilan nama yang merupakan bawaan, carry over, dari yang sebelumnya. Jadi totalnya ada 49 nama,” kata Fadli Zon di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 5 November 2025
    “Dan sekarang tentu karena kita juga mendekati Hari Pahlawan, kita telah menyampaikan ada 24 nama dari 49 itu yang menurut Dewan GTK memerlukan, telah diseleksi mungkin bisa menjadi prioritas,” ujarnya lagi.
    Fadli menjelaskan, 24 nama prioritas itu akan diseleksi terlebih dahulu oleh Dewan GTK setelah dikaji oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat yang dibentuk oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
    Setelah itu, baru akan disampaikan lagi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan gelar Pahlawan Nasional.
    “Ya, tentu akan diseleksi lagi. Termasuk oleh, oleh kami sendiri akan disortir lagi gitu ya. Kira-kira untuk disampaikan nanti kepada Presiden,” ucap Fadli.
    Dia lantas memastikan bahwa nama-nama yang diusulkan sudah memenuhi syarat.
    Menurut dia, seluruhnya memiliki perjuangan yang jelas. Begitu juga dengan belakang, riwayat hidup, dan riwayat perjuangannya yang sudah diuji secara akademik serta secara ilmiah secara berlapis-lapis.
    Bahkan, Fadli menyebut, nama Presiden ke-2 Soeharto sudah diusulkan sebanyak tiga kali.
    “Termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan, ya. Dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat,” ujarnya.
    Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan 40 nama yang diusulkan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional kepada Ketua Dewan GTK, Fadli Zon.
    Berikut ini daftar 40 nama tokoh yang diusulkan Kemensos ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan:
    Usulan Baru 2025
    Usulan Tunda 2024
    Usulan Memenuhi Syarat Diajukan Kembali (2011-2023)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua PBNU Dukung Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

    Ketua PBNU Dukung Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

    Jakarta –

    Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) menyatakan dukungannya terhadap usulan Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada Dewan Gelar atas menetapkan Soeharto dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Pahlawan Nasional pada tahun ini.

    Menurut Gus Fahrur, Indonesia perlu belajar dari masa lalu baik dari kebaikan maupun kekurangannya untuk membangun masa depan yang lebih bijak dan berkeadaban.

    “Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghormati jasa para pendahulunya. Kita perlu belajar dari kebaikan masa lalu dan mengambil hikmah dari kekurangannya. Dalam tradisi keilmuan Islam, ada kaidah penting: Al-muhafazhah ‘ala al-qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-ashlah, menjaga yang lama yang baik, dan mengambil yang baru yang lebih baik,” ujar Gus Fahrur dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11).

    Gus Fahrur menilai baik Soeharto maupun Gus Dur memiliki kontribusi besar terhadap bangsa dalam dua fase sejarah yang berbeda.

    “Pak Harto berjasa besar dalam stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Di masa beliau, Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu macan ekonomi baru Asia dengan program pembangunan yang terencana dan stabilitas ekonomi serta keamanan yang tinggi,” jelasnya.

    “Pak Harto membangun ratusan masjid di seluruh Indonesia tercatat sekitar 999 masjid dibangun atas prakarsa beliau. Beliau juga mendorong kerukunan antarumat beragama dan berperan penting dalam menjaga persatuan nasional pasca pemberontakan G30S/PKI,” ungkapnya.

    Sementara itu, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menurutnya berjasa besar dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan rekonsiliasi bangsa pasca reformasi.

    Ketua PBNU ini juga mengapresiasi langkah Kementerian Sosial di bawah Menteri Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang tengah selesai memproses sejumlah tokoh yang lantas sudah diserahkan ke Dewan Gelar untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional tahun ini.

    Gus Fahrur berharap penetapan pahlawan nasional dapat menjadi momentum rekonsiliasi sejarah dan penguatan nilai kebangsaan.

    “Semoga dengan penetapan ini, kita semakin menghargai peran semua pihak dalam perjalanan bangsa baik sipil, militer, maupun ulama. Semua punya andil dalam menjaga Indonesia,” tutupnya.

    (akn/akn)

  • Guntur Romli soal Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Itu Upaya Pemutihan Dosa Orde Baru

    Guntur Romli soal Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Itu Upaya Pemutihan Dosa Orde Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis dan pegiat Nahdlatul Ulama (NU), Mohamad Guntur Romli, berbicara mengenai wacana penetapan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional.

    Dikatakan Guntur, langkah tersebut tidak pantas dan justru mengaburkan sejarah kelam Orde Baru terhadap kalangan kiai dan warga NU.

    Guntur secara khusus mengkritik Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), yang disebutnya ngotot memperjuangkan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

    “Tak habis pikir dengan Sekjen PBNU, Gus Ipul, yang keukeuh mencalonkan Soeharto sebagai pahlawan nasional,” ujar Guntur di X @GunRomli (4/11/2025).

    “Apa dia tidak ingat sejarah bagaimana Soeharto dan Orde Baru merepresi NU dan kiai-kiai NU?,” tambahnya.

    Ia menekankan bahwa ini bukan soal memelihara dendam, tapi untuk terus jujur pada sejarah.

    Menurutnya, mengangkat Soeharto sebagai pahlawan sama saja dengan upaya pemutihan terhadap catatan kelam masa lalu.

    “Tak patut menjilat Soeharto dengan mengangkatnya sebagai pahlawan, juga tak perlu membencinya dengan penuh amarah dan dendam. Soeharto sebagai pahlawan sama saja dengan upaya pemutihan terhadap dosa-dosanya yang kelam pada NU,” tegasnya.

    Guntur juga mengingatkan pesan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tentang pentingnya memaafkan tanpa melupakan sejarah.

    “Tidak ingatkah kata-kata Gus Dur, kita bisa saja memaafkan tapi tidak untuk melupakan. Sebagai orang NU, bisa saja memaafkan dosa-dosa Soeharto, tapi tidak untuk melupakan dosa-dosanya agar kita tetap waspada dan kejadian kelam itu tidak boleh terulang lagi,” ungkapnya.