Xcloud.id

Organisasi: PBNU

  • Cak Imin prihatin atas konflik PBNU

    Cak Imin prihatin atas konflik PBNU

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar mengaku prihatin terhadap konflik yang terjadi di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    “Kami prihatin ya ada peristiwa semacam ini. Kami prihatin,” ujar pria yang akrab disapa Cak Imin setelah menghadiri acara Perkemahan Nasional Pemuda Lintas Iman 2025 di Jakarta, Sabtu.

    Menurut dia, konflik yang terjadi di internal PBNU tersebut membuat sejumlah warga NU sedih.

    “Saya yakin warga NU semuanya merasa sedih. Warga NU merasa ‘kok begini?’,” katanya.

    Walaupun demikian, dia mengajak semua pihak untuk menunggu penyelesaian konflik tersebut.

    Adapun konflik bermula saat munculnya hasil Risalah Harian Syuriyah yang meminta Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari jabatannya dan diberikan tenggat waktu selama 3×24 jam.

    Tak lama kemudian, muncul Surat Edaran (SE) Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang menyatakan Yahya Cholil Staquf sudah tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU sebagai tindak lanjut dari risalah harian Syuriyah.

    SE tersebut diteken Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakir.

    Dalam surat tersebut, Yahya Cholil Staquf disebut sudah tidak lagi berstatus Ketua Umum terhitung tanggal 26 November 2025.

    Menanggapi hal tersebut, Yahya Cholil Staquf meminta polemik internal dalam kepengurusan organisasi itu yang mengarah pada pemberhentiannya sebagai ketua umum diselesaikan bersama dalam Muktamar NU.

    Sementara itu, Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir mengatakan Yahya Cholil Staquf bisa mengajukan keberatan atas keputusan dicopot dari jabatan Ketua Umum PBNU ke Majelis Tahkim PBNU.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal Pergantian Ketum PBNU, Gus Ipul: Kita Ikuti Saja Dinamikanya Nasional 29 November 2025

    Soal Pergantian Ketum PBNU, Gus Ipul: Kita Ikuti Saja Dinamikanya Nasional 29 November 2025

    Soal Pergantian Ketum PBNU, Gus Ipul: Kita Ikuti Saja Dinamikanya
    Tim Redaksi
    LEMBANG, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan bahwa pergantian Ketua Umum PBNU memiliki mekanisme, berdasarkan peraturan organisasi.
    Hal ini merespon kabar yang berhembus belakangan ini terkait pencopotan KH Yahya Cholil Staquf (
    Gus Yahya
    ) dari jabatannya sebagai Ketua Umum
    PBNU
    .
    “Kita ikuti saja dinamikanya. Ada mekanisme untuk menyelesaikan itu,” kata
    Gus Ipul
    di Lembang, Jawa Barat, Jumat (28/11/2025).
    Menurutnya, segala urusan terkait kepemimpinan PBNU berada sepenuhnya di ranah jajaran Syuriyah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam organisasi.
    Gus Ipul meminta publik untuk langsung merujuk pada pihak Syuriyah jika ingin mendapatkan klarifikasi atas berbagai isu yang beredar.
    Ia menyampaikan tidak berwenang memberikan pernyataan mengenai dinamika tersebut.
    “Langsung tanyanya sama jajaran Syuriyah ya. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan pernyataan soal itu. Kami menunggu proses-proses selanjutnya,” katanya.
    Ia juga mengimbau seluruh pengurus wilayah dan cabang agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan.
    Menurut Gus Ipul, saat ini inti persoalan berada di wilayah Rais Aam beserta jajaran Syuriyah PBNU.
    Ia meminta agar isu ini tidak dibelokkan menjadi polemik lain yang dapat memicu kegaduhan umat.
    “Saya ingin semuanya mengikuti dengan baik dan diselesaikan dengan cara-cara yang selama ini menjadi tradisi NU,” katanya.
    Salah satu mekanisme penyelesaian perselisihan yang tersedia, menurutnya adalah majelis tahkim, yang menjadi forum penyelesaian perbedaan pendapat di internal organisasi.
    Gus Ipul juga menjelaskan prosedur administratif dalam penerbitan surat-surat organisasi, termasuk perannya sebagai Sekjen.
    Menurutnya, setiap dokumen yang membutuhkan tanda tangan harus melalui alur input data dan pemeriksaan kelengkapan syarat.
    “Ada prosedurnya, ada ketentuannya. Sistem ini tergantung inputnya. Kalau input belum dimasukkan, saya belum bisa tanda tangan. Kalau sudah, saya periksa apakah syaratnya terpenuhi, baru saya tandatangani,” jelasnya.
    Gus Ipul juga memastikan bahwa informasi yang menyebut dirinya menjadi PJ Ketum PBNU tidak benar, dan menegaskan struktur PBNU memiliki mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan persoalan.
    “Oh enggak, enggak, enggak benar itu. Ini sebenarnya kan antara jajaran Syuriyah dengan ketua umum,” lanjut dia.
    Di tengah ramainya spekulasi publik mengenai dinamika internal organisasi pasca-isu pemberhentian Gus Yahya dari kepemimpinan PBNU, Gus Ipul menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keinginan maupun kesiapan untuk menggantikan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU.
    “Enggak, saya nggak ada potongan untuk jadi ketua PBNU. Banyak yang lebih layak,” kata Gus Ipul.
    Di tengah kisruh yang terjadi di internal, kunjungan Gus Yahya ke Pondok Pesantren Lirboyo juga menjadi tanda tanya.
    Gus Ipul menyebut hal itu sebagai tradisi wajar dalam kultur Nahdlatul Ulama.
    Menurutnya, para pengurus PBNU rutin sowan ke para kiai untuk meminta nasihat, baik dalam kondisi ada persoalan maupun tidak.
    “Kita memang meminta nasihat ulama, para pengasuh pesantren. Ini hal biasa, bukan sesuatu yang istimewa. Kalau tidak ada masalah pun kita sowan,” ujarnya.
    Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, Gus Ipul berharap seluruh warga NU tetap menjaga ketenangan dan tidak terbawa arus informasi yang belum jelas kebenarannya.
    Ia menekankan bahwa PBNU memiliki tradisi dan mekanisme yang kuat untuk menyelesaikan persoalan secara internal, sesuai kaidah organisasi dan adab jamiyah.
    “Jadi saya kira ini adalah sesuatu yang biasa, bukan yang istimewa. Kami pun kalau tidak ada masalah juga sering sowan. Bukan karena sowan ada masalah saja,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Suara Gawagis Magetan untuk NU Tetap Satu : Kami Ingin Islah

    Suara Gawagis Magetan untuk NU Tetap Satu : Kami Ingin Islah

    Magetan (beritajatim.com) — Para gawagis dan kiai kampung Kabupaten Magetan berkumpul usai ramainya kabar terkait keretakan NU, Jumat (28/11/2025). Mereka berkumpul menyampaikan satu pesan penting: NU jangan retak. Kami ingin islah.

    Pertemuan Komunitas K-Mebul (Marek Bareng Ulama) berlangsung penuh keheningan yang sarat makna. Ada kekhawatiran kehilangan rumah besar bernama Nahdlatul Ulama, namun pada saat yang sama tumbuh harapan kuat bahwa para masyayikh PBNU memilih jalan damai — jalan islah, jalan yang menjadi napas pesantren sejak dulu.

    Di tengah lantunan shalawat yang mengalun pelan, Koordinator gawagis Magetan sekaligus Pengasuh Pesantren Unggulan An Najah Darul Ulum Poncol, Gus Toev, akhirnya angkat suara. Getaran halus terdengar dari nada bicaranya, seolah ia berusaha keras menahan haru yang hampir pecah.

    “Kami para pengasuh di pelosok, sungguh sangat prihatin. Tapi kami yakin, para masyayikh di PBNU akan mengedepankan islah. Karena NU bukan milik kursi dan jabatan — NU adalah rumah kami. Tempat kami berteduh dari dulu hingga mati,” ucapnya dengan mata berkaca-kaca.

    Sejenak ruangan terdiam. Beberapa kiai menunduk, ada yang memejamkan mata, seakan mengirim doa panjang dari desa menuju pusat organisasi.

    K-Mebul menyadari bahwa mereka bukan tokoh besar. Mereka kiai kampung — mengajar ngaji anak-anak yang kadang datang tanpa sandal, menyalakan lampu pesantren yang sesekali meredup saat listrik menunggak. Namun, justru dari tempat yang sederhana itu suara paling jujur lahir.

    Mereka tidak meminta jabatan, tidak mencari sorotan kamera. Yang mereka minta hanya satu: NU tetap satu.

    Sebab jika NU retak, bukan hanya struktur organisasi yang goyah. Tetapi juga mimbar kecil mushola desa, suara ngaji subuh yang membangunkan kampung, dan mimpi ribuan santri kecil yang berharap menjadi penerus ulama.

    Meski kegelisahan terasa begitu nyata, pertemuan malam itu bukan ruang putus asa. Di antara desah napas dan lantunan shalawat, tumbuh keyakinan bahwa selama doa masih naik ke langit, harapan tidak akan padam.

    “PBNU adalah pesantren besar,” lanjut Gus Toev dengan nada tegas namun bergetar.

    “Kami yakin para masyayikh lebih ingin merangkul daripada menjauh. Kami menunggu kabar islah — dan kami siap patuh. Kami ingin pulang membawa berita baik untuk santri kami,” lanjutnya.

    Di akhir acara, para kiai saling menggenggam tangan. Tangan-tangan renta itu seakan menguatkan satu sama lain, memberi pesan senyap: Jika langit gelap, mari kita tetap menyalakan lilin. [fiq/ted]

  • Diisukan jadi Pj Ketum PBNU, Gus Ipul: Nggak Bener Itu Nasional 29 November 2025

    Diisukan jadi Pj Ketum PBNU, Gus Ipul: Nggak Bener Itu Nasional 29 November 2025

    Diisukan jadi Pj Ketum PBNU, Gus Ipul: Nggak Bener Itu
    Tim Redaksi
    LEMBANG, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, membantah dirinya menjadi PJ Ketua Umum PBNU menggantikan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
    Gus Ipul
    juga memastikan bahwa informasi yang menyebut dirinya menjadi PJ Ketum
    PBNU
    tidak benar, dan menegaskan struktur PBNU memiliki mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan persoalan.
    “Oh enggak, enggak, enggak bener itu. Ini sebenarnya kan antara jajaran Syuriyah dengan ketua umum,” kata Gus Ipul di Lembang, Jawa Barat Jumat (28/11/2025).
    “Kita ikuti saja dinamikanya. Ada mekanisme untuk menyelesaikan itu,” lanjut dia.
    Di tengah ramainya spekulasi publik mengenai dinamika internal organisasi pasca-isu pemberhentian
    Gus Yahya
    dari kepemimpinan PBNU, Gus Ipul menegaskan, bahwa dirinya tidak memiliki keinginan maupun kesiapan untuk menggantikan Gus Yahya sebagai
    Ketua Umum PBNU
    .
    “Enggak, saya nggak ada potongan untuk jadi ketua PBNU. Banyak yang lebih layak,” ujar Gus Ipul.
    Menurutnya, segala urusan terkait kepemimpinan PBNU berada sepenuhnya di ranah jajaran Syuriyah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam organisasi.
    Gus Ipul meminta publik untuk langsung merujuk pada pihak Syuriyah jika ingin mendapatkan klarifikasi atas berbagai isu yang beredar. Ia menyampaikan tidak berwenang memberikan pernyataan mengenai dinamika tersebut.
    “Langsung tanyanya sama jajaran Syuriyah ya. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan pernyataan soal itu. Kami menunggu proses-proses selanjutnya,” katanya.
    Ia juga mengimbau seluruh pengurus wilayah dan cabang agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan.
    Menurut Gus Ipul, saat ini inti persoalan berada di wilayah Rais Aam beserta jajaran Syuriyah PBNU.
    Ia meminta agar isu ini tidak dibelokkan menjadi polemik lain yang dapat memicu kegaduhan umat.
    “Saya ingin semuanya mengikuti dengan baik dan diselesaikan dengan cara-cara yang selama ini menjadi tradisi NU,” katanya.
    Salah satu mekanisme penyelesaian perselisian yang tersedia, menurutnya adalah majelis tahkim, yang menjadi forum penyelesaian perbedaan pendapat di internal organisasi.
    Gus Ipul juga menjelaskan prosedur administratif dalam penerbitan surat-surat organisasi, termasuk perannya sebagai Sekjen. Menurutnya, setiap dokumen yang membutuhkan tanda tangan harus melalui alur input data dan pemeriksaan kelengkapan syarat.
    “Ada prosedurnya, ada ketentuannya. Sistem ini tergantung inputnya. Kalau input belum dimasukkan, saya belum bisa tanda tangan. Kalau sudah, saya periksa apakah syaratnya terpenuhi, baru saya tandatangan,” jelasnya.
    Di tengah kisruh yang terjadi di internal, kunjungan Gus Yahya ke Pondok Pesantren Lirboyo juga menjadi tanda tanya. Gus Ipul menyebut hal itu sebagai tradisi wajar dalam kultur Nahdlatul Ulama.
    Menurutnya, para pengurus PBNU rutin sowan ke para kiai untuk meminta nasihat, baik dalam kondisi ada persoalan maupun tidak.
    “Kita memang meminta nasihat ulama, para pengasuh pesantren. Ini hal biasa, bukan sesuatu yang istimewa. Kalau tidak ada masalah pun kita sowan,” ujarnya.
    Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, Gus Ipul berharap seluruh warga NU tetap menjaga ketenangan dan tidak terbawa arus informasi yang belum jelas kebenarannya.
    Ia menekankan bahwa PBNU memiliki tradisi dan mekanisme yang kuat untuk menyelesaikan persoalan secara internal, sesuai kaidah organisasi dan adab jamiyah.
    “Jadi saya kira ini adalah sesuatu yang biasa, bukan yang istimewa. Kami pun kalau tidak ada masalah juga sering sowan. Bukan karena sowan ada masalah aja,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diisukan jadi Pj Ketum PBNU, Gus Ipul: Nggak Bener Itu Nasional 29 November 2025

    7 Gus Ipul Tolak Gantikan Gus Yahya: Saya Nggak Ada Potongan jadi Ketum PBNU Nasional

    Gus Ipul Tolak Gantikan Gus Yahya: Saya Nggak Ada Potongan jadi Ketum PBNU
    Tim Redaksi
    LEMBANG, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan tidak memiliki keinginan maupun kesiapan untuk menggantikan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai Ketua Umum PBNU.
    Hal itu disampaikan di tengah ramainya spekulasi publik mengenai dinamika internal organisasi pasca-isu pemberhentian
    Gus Yahya
    dari kepemimpinan
    PBNU
    .
    “Enggak, saya nggak ada potongan untuk jadi ketua (umum) PBNU. Banyak yang lebih layak,” ujar
    Gus Ipul
    di Lembang, Jawa Barat, Jumat (28/11/2025).
    Gus Ipul juga menepis tegas wacana bahwa dirinya ditunjuk sebagai PJ Ketua Umum PBNU.
    Menurutnya, segala urusan terkait kepemimpinan PBNU berada sepenuhnya di ranah jajaran Syuriyah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam organisasi.
    Gus Ipul meminta publik untuk langsung merujuk pada pihak Syuriyah jika ingin mendapatkan klarifikasi atas berbagai isu yang beredar.
    Ia menegaskan, tidak berwenang memberikan pernyataan mengenai dinamika tersebut.
    “Langsung tanyanya sama jajaran Syuriyah ya. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan pernyataan soal itu. Kami menunggu proses-proses selanjutnya,” katanya.

    Gus Ipul juga memastikan bahwa informasi yang menyebut dirinya menjadi PJ Ketum PBNU tidak benar, dan menegaskan struktur PBNU memiliki mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan persoalan.
    “Oh enggak, enggak, enggak bener itu. Ini sebenarnya kan antara jajaran Syuriyah dengan ketua umum,” kata Gus Ipul.
    “Kita ikuti saja dinamikanya. Ada mekanisme untuk menyelesaikan itu,” lanjut dia.
    Ia juga mengimbau seluruh pengurus wilayah dan cabang agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan.
    Menurut Gus Ipul, saat ini inti persoalan berada di wilayah Rais Aam beserta jajaran Syuriyah PBNU. Ia meminta agar isu ini tidak dibelokkan menjadi polemik lain yang dapat memicu kegaduhan umat.
    “Saya ingin semuanya mengikuti dengan baik dan diselesaikan dengan cara-cara yang selama ini menjadi tradisi NU,” katanya.
    Salah satu mekanisme penyelesaian perselisihan yang tersedia, menurutnya adalah majelis tahkim, yang menjadi forum penyelesaian perbedaan pendapat di internal organisasi.
    Gus Ipul juga menjelaskan prosedur administratif dalam penerbitan surat-surat organisasi, termasuk perannya sebagai Sekjen.
    Menurutnya, setiap dokumen yang membutuhkan tanda tangan harus melalui alur input data dan pemeriksaan kelengkapan syarat.
    “Ada prosedurnya, ada ketentuannya. Sistem ini tergantung inputnya. Kalau input belum dimasukkan, saya belum bisa tanda tangan. Kalau sudah, saya periksa apakah syaratnya terpenuhi, baru saya tandatangani,” jelasnya.
    Di tengah kisruh yang terjadi di internal, kunjungan Gus Yahya ke Pondok Pesantren Lirboyo juga menjadi tanda tanya.
    Gus Ipul menyebut hal itu sebagai tradisi wajar dalam kultur Nahdlatul Ulama.
    Menurutnya, para pengurus PBNU rutin sowan ke para kiai untuk meminta nasihat, baik dalam kondisi ada persoalan maupun tidak.
    “Kita memang meminta nasihat ulama, para pengasuh pesantren. Ini hal biasa, bukan sesuatu yang istimewa. Kalau tidak ada masalah pun kita sowan,” ujarnya.
    Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, Gus Ipul berharap seluruh warga NU tetap menjaga ketenangan dan tidak terbawa arus informasi yang belum jelas kebenarannya.
    Ia menekankan bahwa PBNU memiliki tradisi dan mekanisme yang kuat untuk menyelesaikan persoalan secara internal, sesuai kaidah organisasi dan adab jamiyah.
    “Jadi saya kira ini adalah sesuatu yang biasa, bukan yang istimewa. Kami pun kalau tidak ada masalah juga sering sowan. Bukan karena sowan ada masalah aja,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PBNU Rotasi Pejabat, Gus Yahya Copot Gus Ipul dari Posisi Sekjen

    PBNU Rotasi Pejabat, Gus Yahya Copot Gus Ipul dari Posisi Sekjen

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya merotasi lima orang pejabat organisasi tersebut. Dia mengatakan langkah ini diambil sebagai salah satu langkah transformasi organisasi di tengah polemik kepemimpinan internal PBNU.

    “Rotasi ini sebagaimana diatur dalam aturan perkumpulan sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar, ini semua kami maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PBNU tetap bisa dijalankan dengan baik,” kata Gus Yahya setelah rapat tanfidziyah yang diselenggarakan di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, pada Jumat (28/11/2025), dikutip dari Antara.

    Kelima pejabat yang dirotasi yakni KH. Masyhuri Malik dari posisi semula sebagai Ketua PBNU ke posisi Wakil Ketua Umum. Kemudian Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dicopot dari posisi semula sebagai Sekretaris Jenderal PBNU dan kini menempati posisi Ketua PBNU/

    Adapun posisi yang ditinggalkan Gus Yahya kini ditempati oleh H. Amin Said Husni yang sebelumnya menjabat posisi sebagai Wakil Ketua Umum.

    Sementara itu, H. Gudfan Arif dirotasi dari posisi semula sebagai Bendahara Umum ke posisi Ketua PBNU dan H. Sumantri kini menjabat sebagai Bendahara Umum dari posisi semula sebagai Bendahara.

    Selain rotasi pejabat, rapat tersebut juga membahas rancangan peta jalan atau roadmap Nahdlatul Ulama 2025–2050 serta evaluasi kinerja dan program.

    Gus Yahya menegaskan turbulensi atau polemik PBNU yang terjadi belakangan tidak boleh menjadi penghalang bagi organisasi untuk tetap menjalankan tugas-tugas keagamaan dan pengabdian kepada masyarakat.

    “Karena tugas-tugas itu merupakan amanat utama yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada Muktamar, melainkan juga kepada konstituen organisasi. Tetapi, bagi kami ini juga merupakan tanggung jawab keagamaan, tanggung jawab ilahiyah yang harus kami pertanggung jawabkan di hadapan jutaan orang,” paparnya.

    Gus Yahya juga menambahkan transformasi dalam NU juga ditempuh untuk memperbaiki dan meningkatkan level khidmah agar mampu mengatasi tantangan-tantangan ke depan.

    “Visinya didasarkan pada wawasan tentang peradaban tahun ke depan. Kami tahu bahwa perubahan-perubahan begitu banyak dan akseleratif, serta menyangkut aspek-aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat,” ujar Gus Yahya.

  • Memanas! Giliran Gus Yahya Pecat Sekjen dan Bendahara Umum PBNU

    Memanas! Giliran Gus Yahya Pecat Sekjen dan Bendahara Umum PBNU

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kisruh di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tampaknya semakin memanas. Saling pecat kini mulai terjadi.

    Setelah beredar surat edaran 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang menegaskan KH Yahya Cholil Staquf bukan lagi sebagai Ketua Umum PBNU, kini giliran Gus Yahya yang melakukan pemecatan terhadap jabatan tertentu di PBNU.

    Bedanya, pemecatan dari jabatan yang dilakukan Gus Yahya disertai dengan pemberian jabatan baru. Perombakan struktur setelah terbit surat pernyataan dengan nomor 4792/PB.23/A.II.07.08/99/11/2025.

    Gus Yahya dalam surat terbaru mencopot Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari posisi sebagai Sekjen PBNU. Pria yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) itu kemudian dikasih tugas sebagai Ketua PBNU bidang Pendidikan, Hukum, dan Media.

    Posisi strategis Sekjen PBNU kini diserahkan kepada Amin Said Husni yang sebelumnya menjabat sebagai waketum organisasi tersebut.

    Gus Yahya dalam surat pernyataan nomor 4792/PB.23/A.II.07.08/99/11/2025 juga mencopot Gudfan Arif sebagai Bendahara Umum PBNU. Gudfan kemudian digeser menjadi Ketua PBNU bidang Kesejahteraan dan posisi bendum ditempati Sumantri Suwarno.

    Adapun, keputusan mencopot Gus Ipul setelah dilaksanakan Rapat Harian Tanfidziyah yang dipimpin Gus Yahya. Tiga agenda diketahui dibahas dalam rapat, yakni rancangan kerja NU 2025-2050, evaluasi kinerja dan program, dan lain-lain.

    “Salah satu keputusan penting dari Rapat Harian Tanfidziyah ini adalah mengenai rotasi jabatan,” demikian petikan surat pernyataan nomor 4792/PB.23/A.II.07.08/99/11/2025.

  • Kesekretariatan PBNU Tegaskan Sistem Digital Tak Disabotase: Justru Mencegah Keputusan Cacat Hukum

    Kesekretariatan PBNU Tegaskan Sistem Digital Tak Disabotase: Justru Mencegah Keputusan Cacat Hukum

    Jakarta (beritajatim) – Staf Kesekretariatan PBNU, Mutowif, menegaskan bahwa tuduhan sabotase terhadap sistem persuratan digital PBNU merupakan narasi keliru dan tidak berdasar. Ia menyebut sistem digital itu justru dirancang sebagai pagar pengaman untuk memastikan setiap dokumen yang diterbitkan sesuai ketentuan AD/ART dan prosedur organisasi.

    Menurut Mutowif, sistem secara otomatis menempatkan sebuah surat pada status draft atau menandainya sebagai “TTD Belum Sah” apabila tidak memenuhi syarat substantif maupun prosedural. Ia menekankan bahwa mekanisme tersebut bukan tanda kerusakan atau manipulasi, melainkan fungsi kontrol internal agar tidak ada keputusan cacat hukum yang dilegitimasi.

    “Fakta bahwa QR Code pada surat pemberhentian Gus Yahya menampilkan status belum sah adalah bukti sistem berjalan sebagaimana mestinya, bukan alat sabotase,” tandas Mutowif, di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

    Mutowif menilai narasi “kudeta digital” sengaja dibangun untuk mengaburkan persoalan yang lebih serius, yakni adanya langkah yang ia sebut sebagai “kudeta konstitusional” oleh pihak tertentu. Ia menjelaskan bahwa AD/ART NU menempatkan Muktamar sebagai pemegang kewenangan tertinggi, sehingga tidak ada rapat Harian Syuriyah yang memiliki otoritas untuk memberhentikan Ketua Umum PBNU.

    “Tindakan itu berada di luar ruang kewenangan, ultra vires, dan dilakukan tanpa memberi ruang pembelaan kepada pihak yang dituduh. Prinsip audi alteram partem—hak untuk didengar—diabaikan. Keputusan yang lahir dari prosedur cacat tidak mungkin sah,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa pihak yang menolak keputusan tersebut bukan sedang membangkang, melainkan menjaga NU dari preseden berbahaya. Jika pelanggaran terhadap AD/ART dibiarkan, kata dia, organisasi bisa kehilangan pijakan hukum dan membuka peluang kekacauan aturan di kemudian hari.

    “Pertanyaannya sederhana: jika aturan bisa dilanggar dan kita diamkan, untuk apa aturan itu dibuat? Menjaga aturan main adalah bentuk kejujuran terhadap organisasi,” tegasnya.

    Mutowif menekankan bahwa isu sabotase hanya mengalihkan perhatian dari inti persoalan. “Yang harus dijaga adalah integritas AD/ART. Tanpa itu, otoritas apa pun di NU tidak berarti,” ujarnya. [beq]

  • ALKIS bertemu Dubes Sudan perkuat hubungan Indonesia untuk kemanusiaan

    ALKIS bertemu Dubes Sudan perkuat hubungan Indonesia untuk kemanusiaan

    “Kedatangan kita adalah sebagai bentuk dukungan dalam upaya dukungan untuk kemanusiaan Sudan. Kita ingin mendapatkan informasi yang akurat kondisi Sudan saat ini. Sebab, menjadi catatan penting bagi ALKIS dalam merumuskan narasi dan strategi advokasi

    Depok (ANTARA) – Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Sudan (ALKIS) menggelar audiensi dengan Duta Besar Sudan di Indonesia untuk membahas kondisi Sudan yang memanas menghadapi krisis kemanusiaan membutuhkan perhatian dunia.

    Kehadiran Delegasi ALKIS yang dipimpin langsung Koordinator ALKIS KH. Moch. Hilmi Asshiddiq al-Aroky, dan beberapa Tim Aliansi disambut baik oleh Duta Besar Sudan, Dr. Yassir Mohamed Ali Mohamed.

    Koordinator ALKIS KH. Moch. Hilmi Asshiddiq al-Aroky dalam keterangannya, Jumat mengungkapkan pertemuan tersebut sebagai langkah strategis, yakni momentum penting untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama kemanusiaan antara Indonesia dan Sudan.​

    “Kedatangan kita adalah sebagai bentuk dukungan dalam upaya dukungan untuk kemanusiaan Sudan. Kita ingin mendapatkan informasi yang akurat kondisi Sudan saat ini. Sebab, menjadi catatan penting bagi ALKIS dalam merumuskan narasi dan strategi advokasi kemanusiaan agar lebih akurat serta berkeadilan,” ujarnya seusai acara audiensi bersama Dubes Sudan di Kantor Kedubes Sudan, Jakarta.

    Pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (RMI PBNU) ini berkomitmen mendukung Sudan.

    ALKIS memaparkan visi dan rencana kerja aliansi yang berfokus pada dukungan kemanusiaan untuk rakyat Sudan yang tengah menghadapi berbagai krisis sosial.

    “Aliansi ini berkomitmen menjalin kolaborasi dengan Kedutaan Besar Sudan dan Lembaga terkait. Yaitu untuk merancang program bantuan yang efektif dan terkoordinasi,”terang Wakil Pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam Depok ini.

    Direktur Pengabdian Masyarakat Institut Hasyim Muzadi (IHM) ini menyoroti kemungkinan audiensi lanjutan dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya audiensi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mengoperasikan bantuan kemanusiaan dalam skala besar. Yakni melalui dukungan dan peran aktif Pemerintah Indonesia.

    “Hal ini sejalan dengan semangat dan amanah Pembukaan UUD 1945. Yaitu Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,”jelasnya.

    ALKIS meyakini bahwa dukungan pemerintah akan memperkuat kontribusi Indonesia bagi perdamaian di Sudan.​ Terlebih lagi, kiprah Indonesia dibawah kepemimpinan Prabowo semakin diperhitungkan di kancah Internasional. Tidak hanya dalam peran aktif perdamaian dunia, namun juga dalam bidang ekonomi dan pertahanan.

    “ALKIS mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama mendukung misi kemanusiaan demi dunia yang lebih aman dan berkeadilan,”tuturnya.

    Hubungan Bilateral Semakin Erat dan Peran Aktif Indonesia

    Duta Besar Sudan, Dr. Yassir Mohamed Ali Mohamed mengapresiasi kedatangan dan dukungan ALKIS. Pemerintah Sudan berharap kepada Pemerintah Indonesia dapat berperan aktif.

    “Kami sangat berharap peningkatan peran aktif Pemerintah Indonesia secara langsung sebagai negara sahabat yang memiliki ikatan sejarah yang kuat dengan Sudan sejak Konferensi Asia Afrika di Bandung,”katanya.

    Menurutnya, situasi di Sudan bukanlah perang saudara, melainkan sebuah proxy war yang melibatkan kepentingan berbagai pihak eksternal.

    “Melalui kerja sama erat dan sinergis antara ALKIS, Pemerintah Indonesia, dan Kedutaan Besar Sudan, upaya kemanusiaan ini diharapkan berkontribusi pada pemulihan sosial dan pemenuhan hak dasar rakyat Sudan,”katanya.

    Pewarta: Feru Lantara
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gus Yahya Ganti Gus Ipul dari Posisi Sekjen PBNU!

    Gus Yahya Ganti Gus Ipul dari Posisi Sekjen PBNU!

    Jakarta –

    Di tengah polemik yang menyeruak di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengganti Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dari posisi Sekretaris Jenderal. Jabatan yang ditinggalkan Gus Ipul kini dijabat oleh Amin Said Husni.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (28/11/2025), keputusan mengenai rotasi sejumlah jabatan penting di lingkungan PBNU itu ditetapkan dalam Rapat Harian Tanfidziyah PBNU yang digelar Jumat siang ini. Gus Ipul kini dipindahkan ke posisi Ketua PBNU bidang Pendidikan, Hukum, dan Media.

    Amin Said Husni, yang kini menjabat sebagai Sekjen, sebelumnya bertugas sebagai Wakil Ketua Umum PBNU bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK). Posisi Waketum bidang OKK kini digantikan oleh Masyhuri Malik.

    Rotasi juga terjadi di jabatan bendahara umum. Posisi yang sebelumnya diemban oleh Gudfan Arif Ghofur tersebut kini diisi oleh Sumantri Suwarno. Sedangkan Gudfan selanjutnya menjadi Ketua PBNU bidang Kesejahteraan.

    “Langkah rotasi tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam risalah rapat, dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, kinerja organisasi, dan mengurai penyumbatan birokrasi internal, termasuk persoalan mandeknya banyak SK di meja Sekjen yang dinilai menghambat jalannya organisasi,” demikian keterangan tertulis dari PBNU.

    Selain itu, rapat tersebut juga menyimpulkan perlunya penyempurnaan draf Roadmap NU 2025-2050, penataan ulang penggunaan ruangan di gedung PBNU, serta pembahasan lebih lanjut atas sejumlah masukan dari Rais dan Ketua PWNU se-Indonesia terkait persiapan Harlah NU. Seluruh hasil rapat akan dibawa ke Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah untuk pembahasan lanjutan.

    Syuriyah Sebut Pemberhentian Gus Yahya Sah

    Sebelumnya, Syuriyah PBNU memberhentikan Gus Yahya dari jabatan Ketum. Namun Gus Yahya menyebut surat pemecatan itu tidak sah karena dokumen tak memenuhi syarat administrasi.

    “Yang pertama yang perlu kami jelaskan adalah bahwa surat edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang ditandatangani oleh Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir dan Katib KH Ahmad Tajul Mafakhir adalah benar dan sah,” kata Katib Syuriyah KH Sarmidi Husna dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2025).

    Sarmidi menyebut surat keputusan yang belum distempel gara-gara ada kendala teknis. Sehingga yang tersebar di khalayak merupakan surat yang masih ada tulisan ‘draft’.

    “Cuma memang ada kendala teknis nanti Mas Nur Hidayat yang akan jelaskan, hingga surat belum bisa distempel digital secara digdaya. Makanya yang nyebar itu adalah surat yang masih ada tulisan draf-nya. Itu sebenarnya surat itu adalah benar dan sah,” tegasnya.

    (knv/imk)