Organisasi: PBNU

  • Sedih dengan Perpecahan di PBNU, Said Abdullah: Merugikan Bangsa

    Sedih dengan Perpecahan di PBNU, Said Abdullah: Merugikan Bangsa

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Said Abdullah, menyatakan keprihatinan dengan terjadinya perpecahan di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dia menegaskan perpecahan tersebut merugikan bangsa.

    “Saya begitu masygul mendengar kabar para masyayih dan kiai yang duduk dijajaran PBNU berkonflik. Apalagi konflik itu menjadi berita terbuka dimana mana, yang disertai dengan saling pecat memecat satu sama lain,” ujar Said dalam pernyataan tertulisnya.

    Dia semakin sedih ketika mengetahui konflik bermula dari pengelolaan pertambangan batubara yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan. Diketahui, NU merupakan salah satu ormas yang menerima hak pengelolaan tersebut.

    “Suatu perkara duniawi yang sesungguhnya kecil sekali derajatnya untuk dijadikan sumber perpecahan,” kata dia.

    Said merupakan pribadi yang sangat lekat dengan tradisi NU. Sejak kecil, dia dididik, beribadah, maupun bermuamalah dengan tradisi Nahdliyah dan memegang teguh ajaran tawadlu’, tabayun, serta akhlaqul karimah yang termaktub dalam kitab Ta’lim Muta’alim.

    “Apakah tradisi ini sudah tidak bisa lagi berjalan di PBNU, sehingga harus pecah menjadi konflik terbuka? Sebagai bagian dari jam’iyah ini, saya sekali lagi sedih dan merasa malu. Kami meneladani dan senantiasa menjadikan ulama pesantren sebagai contoh akhlakul karimah, namun kenapa kami, jam’iyah ini mendapatkan tontonan seperti ini,” terang dia.

    Sebagai bagian dai jam’iyah NU, Said menyampaikan permohonan agar para masyayih kiai di PBNU untuk kembali islah. “Islah sebagai jalan yang perlu diutamakan. Para mustasyar PBNU, para kiai sepuh, para ahlul halli wal aqdi mohon berkenan untuk menjadi jembatan terwujudnya jalan islah ini,” tegas Said.

    Selanjutnya, Said mengingatkan perpecahan yang terjadi tidak hanya merugikan NU namun juga bangsa ini. Apalagi, peran NU dikenal luas hingga internasional.

    “Dengan terpecahnya jajaran di PBNU, yang diruginkan adalah bangsa ini. Dunia mengakui bahwa NU adalah jangkar utama kekuatan Islam Indonesia, bersama dengan Muhammadiyah untuk membangun umat, memberikan pendidikan karakter, sekaligus memberikan berbagai pelayanan ekonomi dan sosial kepada umat,” kata Ketua Banggar DPR RI ini.

    Bila konflik berkepanjangan, terang Said, energi PBNU akan tersedot untuk mengurusi konflik. Padahal fokus NU harus ke pelayanan kepada para jam’iyah di bawah.

    “Bila tidak ada jalan islah, dan jalan pecat memecat yang ditempuh, maka akan ada luka, ada perpecahan yang tidak bisa di sudahi dengan sekedar keputusan organisasi, karena ujungnya yang zero sum game (menang kalah), tidak memenangkan semua. Akan ada martabat yang direndahkan,” terang politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.

    Lebih lanjut, Said juga berharap para pendukung untuk tidak saling terus membakar hawa panas melalui berbagai forum, baik di media massa, media sosial, termasuk juga berbagai pertemuan fisik. “Saya berharap untuk menahan diri dan menjaga semangat untuk mengupayakan persatuan. Dengan demikian medan konflik tidak semakin meluas,” ucap dia.

    Dia pun yakin, dengan keluasan hati, ikhtiar, tawakal, serta semangat pengabdian kepada umat, para ulama kita bisa mendapatkan menempuh jalan islah. “Kami para jam’iyah mendoakan hal itu segera terwujud. Amien ya robbal alamin,” tutup Said. [beq]

  • Said Abdullah soal Konflik PBNU Diduga karena Pengelolaan Tambang: Saya Sedih dan Malu

    Said Abdullah soal Konflik PBNU Diduga karena Pengelolaan Tambang: Saya Sedih dan Malu

    Liputan6.com, Jakarta Politikus PDI Perjuangan (PDIP) yang juga warga Nahdlatul Ulama (NU), Said Abdullah mengatakan, dirinya merasa sedih mendengar konflik internal yang terjadi di PBNU. Menurut dia, jika benar hal itu dipicu karena pengelolaan tambang batu bara, jelas sangat disayangkan.

    “Suatu perkara duniawi yang sesungguhnya kecil sekali derajtanya untuk dijadikan sumber perpecahan,” kata dia dalam keterangannya, Minggu (30/11/2025).

    Pria yang duduk sebagai anggota DPR ini mengatakan, sejak kecil sebagai warga NU selalu bermuamalah dalam tradisi nahdliyah, memegang teguh ajaran tawadu’ dan tabayun, serta akhlakul karimah sebagaimana tertuang dalam kitab Ta’lim al-Muta’allim.

    “Apakah tradisi ini sudah tidak bisa lagi berjalan di PBNU, sehingga harus pecah menjadi konflik terbuka? Sebagai bagian dari jam’iyah ini, saya sekali lagi sedih dan merasa malu. Kami meneladani dan senantiasa menjadikan ulama pesantren sebagai contoh akhlakul karimah, namun kenapa kami, jam’iyah ini mendapatkan tontonan seperti ini,” ungkap Said.

    Dia berharap, semua pihak yang berkonflik ini melakukan islah secepat mungkin, dengan dijembatani oleh para mustasyar PBNU, kiai sepuh, dan mereka yang berwenang.

    “Dengan terpecahnya jajaran di PBNU, yang diruginkan adalah bangsa ini. Dunia mengakui bahwa NU adalah jangkar utama kekuatan Islam Indonesia, bersama dengan Muhammadiyah untuk membangun umat, memberikan pendidikan karakter, sekaligus memberikan berbagai pelayanan ekonomi dan sosial kepada umat,” jelas Said.

     

  • 5
                    
                        Rais Aam Klaim PBNU Akan Segera Gelar Muktamar
                        Nasional

    5 Rais Aam Klaim PBNU Akan Segera Gelar Muktamar Nasional

    Rais Aam Klaim PBNU Akan Segera Gelar Muktamar
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar mengeklaim bahwa organisasi tersebut akan segera menggelar Muktamar dalam waktu dekat.
    Muktamar akan digelar menyusul pemberhentian
    Yahya Cholil Staquf
    atau
    Gus Yahya
    dari jabatan Ketua Umum
    PBNU
    .
    “Bahwa untuk memastikan berjalannya roda organisasi secara normal, makan akan dilaksanakan rapat pleno atau muktamar dalam waktu segera,” ujar Miftachul dalam siaran persnya, Sabtu (29/11/2025).
    Miftachul sebagai
    Rais Aam PBNU
    menegaskan, Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.
    Usai pemberhentian tersebut, ia menyebut bahwa Gus Yahya tidak lagi memiliki hak maupun kewenangan menggunakan atribut Ketum PBNU.
    “Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” tegas Miftachul.
    Di samping itu, ia juga akan membentuk tim pencari fakta (TPF) untuk mendapatkan kesahihan informasi terkait organisasinya yang beredar di media sosial.
    “Untuk mendapatkan kesahihan informasi, akan dibentuk Tim Pencari Fakta yang bekerja secara utuh dan mendalam,” ujar Miftachul.
    Ia menunjuk Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir pengarah tim pencari fakta tersebut.
    Agar tim tersebut berjalan optimal, Rais Aam menegaskan bahwa implementasi Digdaya Persuratan Tingkat PBNU ditangguhkan sampai proses investigasi selesai. Sedangkan implementasi di tingkat PWNU dan PCNU tetap berjalan normal.
    Ia pun kembali mengingatkan seluruh nahdliyin tentang nilai-nilai Khittah Nahdlatul Ulama (
    NU
    ) dan mengedepankan kepentingan bersama.
    “Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” ujar Miftachul.
    “Marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” sambungnya.
    Sebelumnya, Gus Yahya mengatakan surat edaran yang memberhentikannya adalah inkonstitusional.
    Tegasnya, surat edaran nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 tidak punya kekuatan hukum untuk memberhentikan dirinya dari Ketum PBNU.
    “Proses yang dilakukan oleh sejumlah pihak, dalam hal ini rapat harian Syuriyah yang menyatakan memberhentikan saya itu adalah proses yang inkonstitusional, tidak bisa diterima karena Syuriyah tidak punya wewenang untuk itu,” ujar Gus Yahya dalam konferensi pers, dikutip dari siaran Kompas TV, Rabu (26/11/2025).
    Ketua Umum PBNU, kata Gus Yahya, hanya dapat diberhentikan dan dipilih lewat forum Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).
    Gus Yahya sendiri merupakan Ketum PBNU periode 2022-2027 yang terpilih dalam
    Muktamar NU
    di Lampung pada akhir Desember 2021.
    “Maka sampai hari ini secara konstitusional saya tetap dalam jabatan sebagai ketua umum sesuai dengan fungsi saya, fungsi efektif,” ujar Gur Yahya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PBNU Sampaikan Keprihatinan dan Imbau Sholat Ghaib untuk Korban Bencana

    PBNU Sampaikan Keprihatinan dan Imbau Sholat Ghaib untuk Korban Bencana

    Jakarta (beritajatim.com) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan keprihatinan atas bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan melalui surat resmi bernomor 4793/PB.03/A.II.07.08/99/11/2025 yang ditandatangani Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dan Wakil Sekretaris Jenderal Dr. H. Najib Azca pada 29 November 2025 di Jakarta.

    Dalam surat itu, PBNU menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa, luka-luka, kerusakan rumah warga, serta terganggunya kehidupan sosial akibat berbagai bencana dalam beberapa waktu terakhir.

    “PBNU menyampaikan rasa duka yang amat mendalam atas musibah bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia,” demikian pernyataan dalam poin pertama.

    PBNU juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban wafat dan mendoakan kesembuhan bagi warga yang terluka. Organisasi tersebut mengajak pengurus NU di seluruh tingkatan, badan otonom, pesantren, dan jamaah NU untuk melaksanakan shalat ghaib, doa bersama, dan istighatsah.

    Selain itu, PBNU mengimbau masyarakat Indonesia memperkuat solidaritas kemanusiaan dan kepedulian sosial.

    “PBNU mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memperkuat solidaritas kemanusiaan, saling menolong, mengutamakan kepedulian sosial, serta terus menjaga semangat persatuan dan persaudaraan dalam menghadapi ujian ini,” tertulis dalam surat tersebut. [beq]

  • 5
                    
                        Rais Aam Klaim PBNU Akan Segera Gelar Muktamar
                        Nasional

    Rais Aam Klaim Pegang Kendali PBNU, Tegaskan Gus Yahya Tak Lagi Ketum Nasional 29 November 2025

    Rais Aam Klaim Pegang Kendali PBNU, Tegaskan Gus Yahya Tak Lagi Ketum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Ahyar, menyatakan secara resmi bahwa KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.
    Dalam pernyataannya,
    KH Miftachul Ahyar
    menegaskan kepemimpinan PBNU kini ada pada Rais Aam.
    Hal ini disampaikan usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).
    “Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB,
    KH Yahya Cholil Staquf
    tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” kata Miftachul Ahyar.
    Miftachul menegaskan, sejak waktu tersebut, seluruh kewenangan, hak, dan penggunaan atribut sebagai Ketua Umum PBNU telah dicabut dari Gus Yahya.
    Dengan demikian, segala tindakan organisasi yang mengatasnamakan Ketua Umum setelah tanggal dan waktu tersebut dinyatakan tidak sah.
    Ia menambahkan bahwa penggunaan atribut atau pengambilan keputusan atas nama Ketua Umum tidak lagi memiliki legitimasi bagi Gus Yahya.
    Rais Aam menegaskan bahwa risalah
    Rapat Harian Syuriah PBNU
    telah disusun berdasarkan data dan kondisi riil.
    “Tidak ada motif lain di luar yang tertulis dalam risalah rapat. Semua sesuai fakta,” ujarnya.
    Untuk memastikan roda organisasi berjalan normal, PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno atau Muktamar dalam waktu dekat.
    “Kita ingin transisi berjalan tertib, sesuai aturan jam’iyah,” kata Rais Aam.
    Miftach memberikan perhatian khusus terhadap dinamika opini publik dan informasi yang beredar di media arus utama maupun media sosial.
    “Untuk mendapatkan kesahihan informasi, akan dibentuk Tim Pencari Fakta yang bekerja secara utuh dan mendalam,” jelasnya.
    Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir ditunjuk sebagai pengarah TPF.
    Agar TPF dapat bekerja optimal, Rais Aam menegaskan bahwa implementasi Digdaya Persuratan Tingkat PBNU ditangguhkan sampai proses investigasi selesai.
    Sementara itu, implementasi di tingkat PWNU dan PCNU tetap berjalan normal.
    Rais Aam kembali mengingatkan seluruh warga NU tentang nilai-nilai Khittah Nahdlatul Ulama.
    “Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” ujarnya.
    Sebagai langkah batiniah, Rais Aam juga mengajak seluruh jemaah NU untuk memperbanyak doa.
    “Marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” tegas Rais Aam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5
                    
                        Rais Aam Klaim PBNU Akan Segera Gelar Muktamar
                        Nasional

    9 Rais Aam: Gus Yahya Sudah Tidak Berhak Gunakan Atribut PBNU Lagi Surabaya

    Rais Aam: Gus Yahya Sudah Tidak Berhak Gunakan Atribut PBNU Lagi
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya disebut sudah tidak menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dengan demikian, dia tidak memiliki kewenangan apapun.
    Hal itu diungkapkan,
    Rais Aam PBNU
    , KH Miftachul Akhyar usai bertemu para Syuriah PBNU dan 36 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), di Kantor PWNU Jawa Timur (Jatim), Sabtu (29/11/2025).
    Miftachul Akhyar mengatakan, pencopotan Ketua Umum PBNU tersebut setelah digelarnya rapat, Kamis (20/11/2025).
    Oleh karena itu, Gus Yahya sudah tidak memiliki kewenangan.
    “Bahwa terhitung mulai tanggal 26 November 2025 Pukul 00.45 WIB, KH.
    Yahya Cholil Staquf
    tidak lagi berstatus sebagai Kctua Umum PBNU,” kata Miftachul Akhyar, dalam jumpa pers di Kantor PWNU Jatim, Sabtu (29/11/2025).
    “Sehingga (Gus Yahya) tidak berhak menggunakan atribut dan tidak memiliki kewenangan sebagai Ketua Umum PBNU,” tambahnya.
    Dengan demikian, kata Miftachul Akhyar, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam.
    Sedangkan, lanjut dia, latar belakang pencopotan Gus Yahya tersebut disebutkan dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU.
    Menurutnya, hal itu sudah sesuai fakta yang sebenarnya.
    “Latar belakang dan dasar pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU adalah benar-benar sesuai dengan fakta dan kondisi sebenarnya,” jelasnya.
    “Serta tidak terdapat motif atau latar belakang lain selain daripada yang tercantum di dalam Risalah Rapat,” imbuhnya.
    Untuk memastikan roda organisasi berjalan normal, PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno atau Muktamar dalam waktu dekat.
    “Kita ingin transisi berjalan tertib, sesuai aturan jam’iyah,” kata Rais Aam.
    KH Miftach memberikan perhatian khusus terhadap dinamika opini publik dan informasi yang beredar di media arus utama maupun media sosial.
    “Untuk mendapatkan kesahihan informasi, akan dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang bekerja secara utuh dan mendalam,” jelasnya.
    Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir ditunjuk sebagai pengarah TPF.
    Agar TPF dapat bekerja optimal, Rais Aam menegaskan bahwa implementasi Digdaya Persuratan Tingkat PBNU ditangguhkan sampai proses investigasi selesai.
    Sementara itu, implementasi di tingkat PWNU dan PCNU tetap berjalan normal.
    Rais Aam kembali mengingatkan seluruh warga NU tentang nilai-nilai Khittah Nahdlatul Ulama.
    “Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” ujarnya.
    Sebagai langkah batiniah, Rais Aam juga mengajak seluruh jamaah NU untuk memperbanyak doa.
    “Marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” kata Rais Aam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rais Aam PBNU: Gus Yahya Tak Berhak Atasnamakan Ketum PBNU, Saya Ambil Alih!

    Rais Aam PBNU: Gus Yahya Tak Berhak Atasnamakan Ketum PBNU, Saya Ambil Alih!

    Surabaya (beritajatim.com) – Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Ahyar, menegaskan bahwa sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, dan tidak lagi memiliki kewenangan maupun hak menggunakan atribut ketua umum.

    Pernyataan tegas Rais Aam PBNU ini disampaikan usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025) petang.

    Rais Aam PBNU, KH Miftachul Ahyar menegaskan bahwa keputusan Syuriah PBNU ini bersifat final.

    “Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa penggunaan atribut atau pengambilan keputusan atas nama Ketua Umum tidak lagi memiliki legitimasi.

    Rais Aam menegaskan bahwa risalah Rapat Harian Syuriah PBNU telah disusun berdasarkan data dan kondisi riil.

    “Tidak ada motif lain di luar yang tertulis dalam risalah rapat. Semua sesuai fakta,” ujarnya.

    Untuk memastikan roda organisasi berjalan normal, PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno atau Muktamar dalam waktu dekat.

    “Kita ingin transisi berjalan tertib, sesuai aturan jam’iyah,” kata Rais Aam.

    KH Miftach memberikan perhatian khusus terhadap dinamika opini publik dan informasi yang beredar di media arus utama maupun media sosial.

    “Untuk mendapatkan kesahihan informasi, akan dibentuk Tim Pencari Fakta (TPF) yang bekerja secara utuh dan mendalam,” jelasnya.

    Wakil Rais Aam KH Anwar Iskandar dan KH Afifuddin Muhajir ditunjuk sebagai pengarah TPF.

    Agar TPF dapat bekerja optimal, Rais Aam menegaskan bahwa implementasi Digdaya Persuratan Tingkat PBNU ditangguhkan sampai proses investigasi selesai.

    Sementara itu, implementasi di tingkat PWNU dan PCNU tetap berjalan normal.

    Rais Aam kembali mengingatkan seluruh warga NU tentang nilai-nilai Khittah Nahdlatul Ulama.

    “Semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama, menjaga akhlak yang mulia, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak,” ujarnya.

    Sebagai langkah batiniah, Rais Aam juga mengajak seluruh jamaah NU untuk memperbanyak doa.

    “Marilah kita bermunajat kepada Allah SWT agar diberikan jalan keluar terbaik dan paling maslahat bagi Jam’iyah Nahdlatul Ulama,” kata Rais Aam. (tok/ian)

  • Warga NU Merasa Kok Begini?

    Warga NU Merasa Kok Begini?

    Jakarta

    Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin prihatin dengan polemik yang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Cak Imin menilai warga NU merasa sedih dengan adanya polemik ini.

    “Kita prihatin ya ada peristiwa semacam ini. Saya yakin warga NU semuanya merasa sedih. Warga NU merasa, kok begini?” kata Cak Imin usai menghadiri Kemah Nasional Pemuda Lintas Iman di Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (29/11/2025).

    Cak Imin menambahkan, warga NU kini tengah menanti apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Cak Imin berharap segera ada kejelasan ada penyelesaian polemik.

    “Nanti kita tunggu saja,” ujar dia.

    Di tengah polemik yang menyeruak di lingkungan PBNU sebelumnya, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengganti Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dari posisi Sekjen. Jabatan yang ditinggalkan Gus Ipul kini dijabat oleh Amin Said Husni.

    Amin Said Husni, yang kini menjabat Sekjen, sebelumnya bertugas sebagai Wakil Ketua Umum PBNU Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK). Posisi Waketum bidang OKK kini diisi Masyhuri Malik.

    “Langkah rotasi tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam risalah rapat, dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, kinerja organisasi, dan mengurai penyumbatan birokrasi internal, termasuk persoalan mandeknya banyak SK di meja Sekjen yang dinilai menghambat jalannya organisasi,” demikian keterangan tertulis dari PBNU.

    (rfs/rfs)

  • 5
                    
                        Katib Syuriah Bantah Gus Ipul Dicopot sebagai Sekjen PBNU, Sebut Rapat Gus Yahya Tak Sah
                        Nasional

    5 Katib Syuriah Bantah Gus Ipul Dicopot sebagai Sekjen PBNU, Sebut Rapat Gus Yahya Tak Sah Nasional

    Katib Syuriah Bantah Gus Ipul Dicopot sebagai Sekjen PBNU, Sebut Rapat Gus Yahya Tak Sah
    Tim Redaksi
     
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (
    PBNU
    )
    KH Sarmidi Husna
    menegaskan bahwa isu yang beredar terkait dengan pencopotan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau
    Gus Ipul
    tidak benar.
    “Hal tersebut tidak benar,” kata Sarmidi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (29/11/2025).
    Sebelumnya, beredar kabar bahwa Gus Ipul, yang juga merupakan Menteri Sosial (Mensos), dicopot dari jabatannya berdasarkan keputusan Rapat Harian Tanfidziyah yang digelar Jumat (28/11/2025) di kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta.
    Adapun rapat tersebut dipimpin oleh Ketum PBNU, Yahya Cholil Staquf.
    Pencopotan tersebut diumumkan dalam siaran pers PBNU, dengan tanda tangan elektronik Gus Yahya.
    “H. Saifullah Yusuf dari posisi semula sebagai Sekretaris Jenderal PBNU ke posisi sebagai Ketua PBNU,” mengutip keputusan
    rapat tanfidziyah
    .
    Namun demikian, Sarmidi tak menampik adanya rapat tanfidziyah yang digelar Gus Yahya pada Jumat kemarin.
    Hanya saja, menurut dia, keputusan tersebut tidak sah, karena peserta rapat tidak memenuhi korum.
    “Iya (memang) ada rapat tanfidziyah (kemarin), tapi tidak korum, yang hadir hanya 13 orang dari 62 pengurus tanfid,” lanjut Sarmidi.
    Hingga saat ini, Kompas.com masih berusaha menghubungi Gus Ipul terkait dengan hasil rapat tanfidziyah tersebut, namun belum mendapatkan jawaban.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7
                    
                        Gus Yahya Copot Gus Ipul dari Posisi Sekjen PBNU
                        Nasional

    7 Gus Yahya Copot Gus Ipul dari Posisi Sekjen PBNU Nasional

    Gus Yahya Copot Gus Ipul dari Posisi Sekjen PBNU
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    — Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mencopot Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU.
    Selain Gus Ipul,
    Gus Yahya
    juga merotasi empat pejabat PBNU lain. 
    “Rotasi ini sebagaimana diatur dalam aturan perkumpulan sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar, ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PBNU tetap bisa dijalankan dengan baik,” kata Yahya Cholil Staquf usai rapat tanfidziyah yang diselenggarakan di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, pada Jumat (28/11/2025).
    Kelima pejabat yang dirotasi yakni KH. Masyhuri Malik dari posisi semula sebagai Ketua PBNU ke posisi Wakil Ketua Umum, Saifullah Yusuf dari posisi semula sebagai Sekretaris Jenderal PBNU ke posisi Ketua PBNU, dan H. Gudfan Arif dari posisi semula sebagai Bendahara Umum ke posisi Ketua PBNU.
    Kemudian H. Amin Said Husni dari posisi semula sebagai Wakil Ketua Umum ke posisi Sekretaris Jenderal PBNU, dan H. Sumantri dari posisi semula sebagai Bendahara ke posisi Bendahara Umum.
    Selain rotasi pejabat, rapat tersebut juga membahas rancangan peta jalan atau roadmap Nahdlatul Ulama 2025-2050 serta evaluasi kinerja dan program.
    Gus Yahya sapaannya, menegaskan, turbulensi atau
    polemik PBNU
    yang terjadi belakangan tidak boleh menjadi penghalang bagi organisasi untuk tetap menjalankan tugas-tugas keagamaan dan pengabdian kepada masyarakat.
    “Karena tugas-tugas itu merupakan amanat utama yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada Muktamar, melainkan juga kepada konstituen organisasi. Tapi, bagi kami ini juga merupakan tanggung jawab keagamaan, tanggung jawab ilahiyah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan jutaan orang,” paparnya.
    Gus Yahya juga menambahkan transformasi dalam NU tersebut juga untuk memperbaiki dan meningkatkan level khidmah agar mampu mengatasi tantangan-tantangan ke depan.
    “Visinya didasarkan pada wawasan tentang peradaban tahun ke depan. Kita tahu bahwa perubahan-perubahan begitu banyak dan akseleratif, serta menyangkut aspek-aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat,” ujar Gus Yahya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.