Xcloud.id

Organisasi: PBNU

  • PBNU Bantah Keras Tudingan Pro-Zionis Gus Yahya, Beberkan Fakta Penolakan Normalisasi di Hadapan Netanyahu

    PBNU Bantah Keras Tudingan Pro-Zionis Gus Yahya, Beberkan Fakta Penolakan Normalisasi di Hadapan Netanyahu

    Jakarta (beritajatim.com) – Isu bahwa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) merupakan simpatisan Zionis kembali mencuat, namun dokumen analisis komprehensif membantah keras tuduhan tersebut. Dokumen itu menyajikan fakta bahwa Gus Yahya pernah secara terbuka menolak tawaran normalisasi hubungan Indonesia–Israel di hadapan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada tahun 2018.

    Dokumen tersebut menegaskan bahwa tuduhan pro-Zionis tidak hanya keliru, tetapi juga bertentangan dengan bukti-bukti rekam jejak yang selama ini dapat diverifikasi. Isu ini dipicu oleh pertemuan 2018 dan kehadiran akademisi tertentu di kegiatan PBNU.

    Analisis itu mengungkap kronologi pertemuan 2018 yang menegangkan. Menurut kesaksian delegasi PBNU, pertemuan dengan Netanyahu bukanlah agenda yang direncanakan melainkan rombongan PBNU tiba-tiba diarahkan ke kantor Perdana Menteri dan ditawari peran sebagai mediator normalisasi.

    Dalam situasi diplomatik yang sangat sensitif tersebut, Gus Yahya memberikan sikap tegas yang membuat Netanyahu kecewa, hingga dikabarkan langsung meninggalkan ruangan pertemuan.

    “Saya terang-terangan dan tegas menyataka. bahwa saya datang ke sini demi Palestina. Dan saya nggak akan pernah berhenti dengan posisi itu apapun yang terjadi,” tegas Gus Yahya, sebagaimana dikutip dalam dokumen tersebut. Penolakan keras itu bahkan memicu kegaduhan internal di parlemen Israel dan dijadikan sorotan oleh media setempat.

    Bantahan paling kuat terhadap tuduhan pro-Zionis bahkan datang dari Palestina sendiri. Wakil Hakim Agung Palestina, Mohammed A.Y. Azzam, saat berkunjung ke PBNU pada April 2023, menyampaikan apresiasi mendalam atas posisi konsisten Gus Yahya.

    “Kami merasa tenang karena Syekh Yahya berada di pihak kami melalui cara yang sangat humanis dan internasional,” ujarnya saat berkunjung ke PBNU beberapa waktu lalu.

    Pengakuan serupa juga datang dari berbagai tokoh lain, termasuk mantan Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi, Duta Besar Iran untuk Indonesia, serta pimpinan ormas Islam nasional. Mereka menilai langkah diplomasi PBNU di bawah Gus Yahya sejalan dengan perjuangan Palestina dan dilakukan melalui koridor resmi yang sah.

    Rekam jejak aktivitas PBNU juga menunjukkan konsistensi nyata dalam membela Palestina. Ini terlihat dari penyelenggaraan R20 International Summit of Religious Authorities (ISORA) pada 2023 untuk mengimbau dunia menghentikan kekerasan di Gaza, hingga rangkaian pertemuan dengan pejabat Palestina, lobi diplomatik, serta kolaborasi dengan berbagai ormas Islam.

    Dokumen analisis tersebut menyimpulkan bahwa tuduhan terhadap Gus Yahya didasarkan pada narasi yang dipotong konteks dan mengabaikan fakta-fakta substansial. Sementara itu, bukti yang tersedia justru memperlihatkan bahwa PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya memiliki posisi tegas dan konsisten dalam membela hak-hak rakyat Palestina melalui diplomasi tingkat tinggi yang diakui efektivitasnya oleh pihak Palestina sendiri. [beq]

  • PBNU Tegaskan Aliran Dana ke CSCV Sah dan Kredibel, Biayai Mandat Sekretariat R20

    PBNU Tegaskan Aliran Dana ke CSCV Sah dan Kredibel, Biayai Mandat Sekretariat R20

    Jakarta (beritajatim.com) – Isu aliran dana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kepada Center for Shared Civilizational Values (CSCV) kembali mencuat di tengah dinamika internal organisasi. Menanggapi upaya yang menggiring isu seolah-olah PBNU menyalurkan dana ke lembaga asing tidak kredibel, dokumen analisis resmi menegaskan bahwa seluruh aliran dana tersebut sah, memiliki dasar hukum yang jelas, dan ditujukan kepada mitra internasional yang terbukti produktif.

    Salah satu dasar terpenting yang kerap diabaikan pihak penuduh adalah keberadaan Memorandum of Understanding (MoU) antara PBNU dan CSCV. Nota kesepahaman yang ditandatangani pada 20 Mei 2022 itu secara spesifik menunjuk CSCV sebagai Sekretariat Permanen G20 Religion Forum (R20).

    Penunjukan resmi ini mencakup mandat operasional mulai dari perencanaan, penyusunan konsep, hingga pelaksanaan kegiatan internasional PBNU. Dengan demikian, aliran dana yang dipersoalkan merupakan konsekuensi langsung dari kerja sama resmi yang mengikat kedua pihak.

    “Aliran dana itu bukan transaksi tersembunyi, melainkan bagian dari pembiayaan operasional untuk menjalankan mandat R20. CSCV, sebagai mitra yang ditunjuk, bertanggung jawab mengoordinasikan kerja-kerja strategis forum tersebut, termasuk diplomasi global, produksi konten, dan hubungan antarperadaban,” tegas Najib Azca, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Selasa (2/12/2025).

    Tuduhan bahwa CSCV adalah lembaga yang “abal-abal” juga dibantah melalui rekam jejak yang solid selama empat tahun terakhir. Sejak Juli 2021 hingga November 2025, CSCV tercatat menghasilkan lebih dari 64 output konkret yang terdokumentasi secara global.

    Menurut Najib, output tersebut meliputi enam konferensi tingkat internasional, lima publikasi buku dan prosiding, tiga film dokumenter, berbagai situs web resmi, delapan kelompok kerja lintas negara, serta liputan media internasional dari The Wall Street Journal hingga The Economist.

    Produktivitas tersebut turut didukung oleh kemitraan strategis yang berhasil dibangun CSCV untuk PBNU. Sejumlah universitas ternama dunia, seperti Princeton University, Sciences Po, dan Boston University, terlibat dalam berbagai program mereka. Dukungan juga datang dari jaringan politik global seperti Centrist Democrat International (CDI), serta tokoh-tokoh dan lembaga lintas agama, termasuk Muslim World League dan para pemimpin gereja internasional.

    CSCV sendiri didirikan pada tahun 2021 oleh tokoh-tokoh senior NU dan secara resmi berafiliasi dengan PBNU. Kredibilitas lembaga ini mendapat pengakuan luas dari kalangan akademik dunia.

    Robert Hefner, Profesor Boston University, menyebut kerja CSCV sebagai salah satu inovasi paling penting dalam etika lintas peradaban saat ini. Sementara analis internasional James M. Dorsey menilai kehadiran PBNU—yang difasilitasi melalui jaringan CSCV—sebagai penantang kuat dalam perdebatan global tentang masa depan Islam.

    Analisis dokumen tersebut menegaskan bahwa kerja sama PBNU dan CSCV tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa dampak strategis yang signifikan bagi peran global PBNU di mata dunia.

    “Dengan seluruh data yang ada, tuduhan mengenai penyaluran dana ke lembaga tidak jelas dinilai tidak berdasar dan mengabaikan konteks hukum maupun fakta produktivitas CSCV. Dokumen tersebut menegaskan bahwa kolaborasi PBNU–CSCV justru memperkuat posisi PBNU sebagai aktor utama dalam dialog antaragama dan peradaban di tingkat global,” tandas Najib. [beq]

  • KPK Telusuri Aliran Uang Mantan Bupati Tanah Bumbu, Begini Respons PBNU

    KPK Telusuri Aliran Uang Mantan Bupati Tanah Bumbu, Begini Respons PBNU

    PBNU membantah tuduhan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret nama organisasi dan berujung pada ancaman pembubaran PBNU mencuat.

    Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Najib Azca mengatakan analisis hukum dan fakta menunjukkan bahwa berdasarkan laporan yang ada seluruh tuduhan itu prematur, tidak berdasar dan menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

    “Dalam dokumen bantahan yang disusun PBNU, ditegaskan bahwa audit yang menjadi dasar berbagai dugaan itu belum rampung dan tidak boleh dijadikan alat untuk mengambil keputusan strategis,” ujar Najib Azca.

    Dia menilai langkah menetapkan kesimpulan berdasarkan dokumen belum final adalah tindakan keliru.

    “Audit belum selesai, bagaimana mungkin keputusan strategis diambil sebelum fakta lengkap tersedia?” ucap Najib.

    Bendahara PBNU Sumantri Suwarno juga mempertegas posisi organisasi. Dia menyebut bahwa dokumen audit masih bersifat sementara, sehingga tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum maupun pelanggaran aturan organisasi.

    “Audit yang belum final tidak bisa dijadikan landasan,” beber Sumantri.

    Dalam konteks tuduhan TPPU, PBNU menjelaskan bahwa aliran dana yang dipersoalkan merupakan tindakan individual Mardani H Maming ketika masih menjabat sebagai bendahara umum.

    PBNU, menurut Sumantri, bersifat pasif dan tidak mengendalikan transaksi tersebut. Karena itu, organisasinya tidak dapat dikaitkan dengan dugaan pencucian uang yang belum pernah dibuktikan.

    “PBNU itu pasif. Seluruh transaksi dikendalikan oleh Maming,” kata dia.

    Secara hukum, lanjut Sumantri, dugaan TPPU juga kehilangan landasannya karena hingga kini tidak ada proses hukum yang menetapkan Maming sebagai pelaku TPPU. Meski Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa TPPU dapat diproses tanpa menunggu vonis inkracht dari pidana asal, unsur tindak pidana asal tetap harus ada.

    Dalam kasus Maming, vonis yang dijatuhkan gratifikasi, tanpa unsur lanjutan berupa TPPU. Dokumen bantahan menegaskan, menuduh PBNU menerima dana TPPU sama sekali tidak relevan secara hukum karena predicate crime-nya tidak terbukti.

  • Demi Persatuan NU, Saya Tunduk Pada Dawuh Kiai Sepuh

    Demi Persatuan NU, Saya Tunduk Pada Dawuh Kiai Sepuh

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyambut seruan islah dari para kiai sepuh usai pertemuan Forum Masyayikh yang digelar di Pondok Pesantren Ploso, Kediri.

    Pertemuan para kiai sepuh tersebut dinilai sebagai bentuk perhatian mendalam terhadap kondisi jam’iyah dan upaya menjaga keutuhan Nahdlatul Ulama (NU)  di tengah dinamika yang berkembang.

    “Perhatian para kiai sepuh merupakan peneguhan penting bagi PBNU untuk terus menempatkan persatuan dan keteduhan umat sebagai prioritas,” ujar Gus Yahya, sapaan akrab Yahya Cholil Staquf,  dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Gus Yahya mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada para masyayikh yang memberikan arahan demi menjaga integritas dan maruah organisasi.

    Ia menegaskan menerima sepenuhnya seruan para kiai sepuh agar seluruh pihak menahan diri dan menghindari langkah atau pernyataan yang berpotensi menimbulkan perpecahan.

    Sikap ketundukan tersebut, kata Gus Yahya, merupakan bentuk sam’an wa tha’atan atas bimbingan para masyayikh yang selama ini menjadi penopang utama perjalanan jam’iyah.

    Ia pun mendorong semua pihak terkait untuk segera menindaklanjuti dawuh para kiai dengan mengupayakan islah atau rekonsiliasi.

    “Upaya tersebut harus dilakukan dalam semangat ukhuwah, kedewasaan, dan tanggung jawab bersama sebagai pengemban amanat Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama,” kata dia.

     

    Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Sarmidi Husna mengatakan, surat pencopotan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) sebagai ketua umum PBNU sah, meskipun memang ada sedikit masalah, Kamis (27/11/2025).

  • Gus Yahya Klaim Masih Jabat Ketum PBNU, Meski Dimakzulkan Katib Syuriyah

    Gus Yahya Klaim Masih Jabat Ketum PBNU, Meski Dimakzulkan Katib Syuriyah

    Bisnis.com, JAKARTA – Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyatakan dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, secara de jure dan de facto.

    Dia mengatakan jabatan Ketum PBNU hanya dapat diganti melalui forum Muktamar atau Muktamar Luar Biasa, sehingga tidak bisa diberhentikan dengan mekanisme lain, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.

    “Secara de jure, berdasarkan AD/ART NU, saya tetap sebagai Ketua Umum PBNU dan tidak bisa diganti atau dimundurkan kecuali melalui forum Muktamar atau Muktamar Luar Biasa,” katanya, dilansir NU.or.id, dikutip Senin (1/12/2025).

    Gus Yahya menjelaskan secara de facto, dirinya masih menjalankan sejumlah tugas sebagai Mandataris Muktamar Ke-34 NU di Lampung untuk masa khidmah 2021–2026/2027. Begitupun terhadap program serta pelayanan PBNU.

    Dia masih mengupayakan penanganan dinamika konflik di tubuh PBNU melalui bimbingan para masyayikh serta melalui ikhtiar islah untuk menjaga persatuan organisasi

    “Selain itu saya juga terus mengupayakan penanganan permasalahan dan turbulensi yang terjadi di tubuh organisasi PBNU saat ini, dengan bimbingan dan arahan para masyayikh, termasuk mengikhtiarkan islah demi persatuan jamaah dan jam’iyyah NU,” jelasnya.

    Gus Yahya Diberhentikan sebagai Ketum PBNU

    Katib Syuriyah Sarmidi Husna membenarkan surat yang memberhentikan Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU.

    Hal itu dia sampaikan saat konferensi pers di Hotel Sultan, Kamis (27/11/2025). Menurutnya, permasalahan mengenai tidak adanya stempel karena terdapat sejumlah masalah.

    “Bahwa Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang ditandatangani oleh Wakil Rais Aam, KH. Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriyah, KH. Tajul Mafakhir adalah benar,” kata Sarmidi.

    Dia menegaskan Surat Edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Hasil Rapat Harian Syuriyah pada Kamis 20 November 2025. Surat ini menyatakan bahwa Gus Yahya harus mengundurkan diri dari Jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu 3 hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Rapat Harian Syuriyah.

    Kemudian, jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, Rapat Harian Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH. Yahya Cholil Staquf sebagai Jabatan Ketua Umum PBNU.

    Sarmidi menyampaikan Gus Yahya tidak bisa menggunakan berbagai fasilitas PBNU. Saat ini, jabatan ketua umum diisi oleh Rais Aam selaku pimpinan tertinggi PBNU sampai nantinya ditetapkan Pj. Ketua Umum.

  • Gus Fahmi Berziarah ke Makam KH Hasyim Asyari di Tebuireng Jombang, Mengadu soal Gejolak PBNU

    Gus Fahmi Berziarah ke Makam KH Hasyim Asyari di Tebuireng Jombang, Mengadu soal Gejolak PBNU

    Jombang (beritajatim.com) – KH Fahmi Amrullah, yang akrab disapa Gus Fahmi, berziarah ke makam pendiri NU (Nahdlatul Ulama) Hadratus Syaikh KH Hasyim Asyari di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.

    Gus Fahmi, yang juga Ketua PCNU Jombang dan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama (NU) tersebut, memanjatkan doa dengan khusyuk di hadapan makam sang kakek. Dalam ziarahnya, Gus Fahmi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi internal PBNU yang tengah bergejolak.

    “Saya sengaja datang ke makam Hadratus Syaikh karena melihat elit PBNU yang bergejolak. Jangan sampai NU itu rusak hanya karena kepentingan pribadi,” ujar Gus Fahmi dengan suara penuh kekhawatiran. Ia menegaskan bahwa ia ingin “mengadu kepada KH Hasyim Asyari” mengenai kondisi jamiyah yang didirikannya itu.

    Gus Fahmi mengungkapkan bahwa meskipun konflik dalam tubuh NU sudah biasa terjadi, gejolak kali ini terasa lebih berat. “Masalah di NU itu sudah biasa, namun kali ini sangat berat karena tidak ada ujung dan pangkalnya,” tambahnya, Senin (1/12/2025).

    Ia berharap agar permasalahan yang tengah berlangsung bisa segera diselesaikan, terutama dengan pendekatan musyawarah yang menjadi tradisi NU.

    Pernyataan Gus Fahmi juga menyentil soal pemimpin NU. Ia berharap agar para pemimpin NU bisa menjadi contoh yang baik, terutama dalam menyelesaikan konflik. “Jangan sampai NU rusak hanya karena kepentingan pribadi, ego pribadi. Kalau ada masalah diselesaikan dengan musyawarah, itu tradisi NU,” tegasnya.

    Terkait apakah sudah ada komunikasi antara dua tokoh penting dalam PBNU, KH Miftahul Ahyar dan KH Yahya Cholil Staquf, Gus Fahmi mengaku tidak mengikuti perkembangan lebih lanjut. Menurutnya, hal tersebut merupakan urusan PBNU, sementara tugas PCNU adalah menenangkan warga di bawah.

    “Tugas kami di PCNU hanya menenangkan yang di bawah. Tapi ketenangan kami yang di bawah ini tergantung yang di atas,” ungkapnya.

    Gus Fahmi berharap agar para petinggi NU mendengarkan keluhannya dan segera menemukan jalan tengah untuk meredakan ketegangan yang terjadi. [suf]

  • Gejolak Internal PBNU Memuncak, Gus Ipul Dicopot dari Kursi Sekjen

    Gejolak Internal PBNU Memuncak, Gus Ipul Dicopot dari Kursi Sekjen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Suasana internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) makin panas. Setelah pencopotan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dari jabatan Ketua Umum oleh Syuriyah PBNU, arus perubahan kini bergerak cepat ke berbagai posisi strategis.

    Salah satu langkah besar yang diambil adalah pergantian posisi Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU.

    Keputusan ini diambil dalam Rapat Harian Tanfidziyah PBNU yang digelar Jumat (28/11) di kantor PBNU, Jakarta. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gus Yahya.

    Pemecatan internal ini berlangsung di tengah polemik pemakzulan Gus Yahya oleh Syuriyah PBNU pada pekan sebelumnya. Syuriyah menilai Gus Yahya dianggap melanggar prinsip NU karena mengundang tokoh Zionis serta dinilai teledor dalam mengelola keuangan organisasi.

    Gus Yahya menolak keputusan itu. Penolakannya kemudian memunculkan kegaduhan dan silang pendapat di lingkungan PBNU.

    Pergantian posisi Gus Ipul diumumkan melalui siaran pers PBNU yang diteken secara elektronik oleh Gus Yahya.

    “H. Saifullah Yusuf dari posisi semula sebagai Sekretaris Jenderal PBNU ke posisi sebagai Ketua PBNU,” demikian isi keputusan Rapat Tanfidziyah dalam siaran pers tersebut, dikutip Minggu (30/11/2025).

    Dalam keterangan resminya, Gus Yahya menjelaskan bahwa rotasi jabatan dilakukan berdasarkan ruang lingkup kewenangan manajemen Tanfidziyah.

    “Rotasi jabatan ini bisa diputuskan dengan asas kompartementasi manajemen tadi hal-hal yang menyangkut Tanfidziyah bisa diputuskan di tingkat rapat Tanfidziyah. Maka rapat ini memutuskan untuk melakukan rotasi jabatan di antara jajaran pengurus Tanfidziyah sebagai berikut,” ucapnya.

  • Pemecatan Gus Yahya Dinilai Prematur, Audit PBNU Belum Rampung

    Pemecatan Gus Yahya Dinilai Prematur, Audit PBNU Belum Rampung

    JAKARTA – Pemecatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf dinilai prematur karena audit keuangan organisasi belum rampung serta belum menghasilkan temuan yang dapat dijadikan dasar keputusan.

    “Audit belum selesai, tim pencari fakta baru bergerak setelah keputusan diumumkan. Bagaimana mungkin keputusan strategis diambil sebelum fakta lengkap tersedia? Prinsip organisasi yang tertib harus dijunjung tinggi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Najib Azca di Jakarta, Antara, Minggu, 30 November. 

    Sebelumnya, permintaan agar Gus Yahya mundur disebut didasarkan pada hasil Rapat Harian Syuriyah. Dalam rapat itu, tata kelola keuangan PBNU dinilai mengindikasikan pelanggaran hukum syariat, ketentuan perundang-undangan, Pasal 97-99 Anggaran Rumah Tangga NU, serta aturan perkumpulan yang berpotensi membahayakan eksistensi Badan Hukum Perkumpulan NU.

    Namun, auditor internal PBNU dalam klarifikasinya menegaskan tidak semestinya ada pihak yang menyimpulkan atau mengutip hasil audit karena proses masih berjalan. Audit umum, kata auditor, tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan sebelum seluruh rangkaian pemeriksaan selesai dan diverifikasi.

    Kejanggalan dinilai semakin tampak karena tim pencari fakta dibentuk setelah pemecatan dilakukan. Menurut Najib, prosedur seperti itu tidak selaras dengan tradisi organisasi yang menempatkan verifikasi fakta sebagai dasar keputusan.

    “Jika ada dugaan pelanggaran, penyelidikan dulu. Fakta dikumpulkan, dibahas di forum yang sah, baru keputusan diambil. Membalik urutan justru memecah belah,” ujarnya.

    Di tengah memanasnya situasi, sejumlah Pengurus Wilayah NU (PWNU) dari berbagai daerah menyerukan agar pengurus pusat mengutamakan islah dan tabayyun. Mereka menilai penyelesaian damai dan musyawarah merupakan tradisi organisasi yang perlu dijaga.

    Beberapa PWNU bahkan meminta kepengurusan yang ada dibiarkan berjalan hingga Muktamar 2026, sembari membenahi persoalan internal tanpa langkah-langkah yang dapat merusak stabilitas organisasi.

    Seruan tersebut mencerminkan kekhawatiran bahwa kegaduhan di level paling atas PBNU dapat menggerus kepercayaan publik dan melemahkan posisi organisasi menjelang muktamar.

    Sementara itu, Gus Yahya menolak keputusan pemberhentian tersebut. Ia menegaskan bahwa Rais Aam tidak memiliki dasar organisatoris untuk mencopot ketua umum tanpa melalui Muktamar. Dengan audit yang belum selesai dan tim pencari fakta baru bekerja, banyak pihak menilai keputusan pemecatan tersebut prematur dan tidak sah menurut aturan organisasi.

    Berbagai kalangan berharap polemik ini dapat segera mereda melalui mekanisme organisasi yang benar, mengedepankan tabayyun, serta memilih jalan islah demi menjaga kewibawaan PBNU dan kemaslahatan warga NU.

  • 1 Adu Klaim Pemegang Kendali PBNU: Gus Yahya Merasa Masih Berkuasa, Dipatahkan Rais Aam Nasional

    1 Adu Klaim Pemegang Kendali PBNU: Gus Yahya Merasa Masih Berkuasa, Dipatahkan Rais Aam Nasional

    Adu Klaim Pemegang Kendali PBNU: Gus Yahya Merasa Masih Berkuasa, Dipatahkan Rais Aam
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di tengah polemik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya masih merasa menekankan bahwa dirinya merupakan ketua umum organisasi Islam tersebut.
    Padahal dalam beberapa hari terakhir,
    Gus Yahya
    disebut telah diberhentikan dari jabatan Ketum
    PBNU
    dan digantikan oleh
    Rais Aam PBNU
    Miftachul Akhyar.
    Gus Yahya membantah dokumen pemberhentian tersebut. Dia menyatakan dokumen yang beredar itu tidak sah.
    “Keputusan untuk memberhentikan itu juga melampaui wewenang rapat harian suriah, tidak bisa memberhentikan siapapun, tidak punya wewenang untuk… Apalagi memberhentikan Ketua Umum,” ujar Gus Yahya pada Rabu (26/11/2025).
    “Walaupun orang itu mungkin sangat dimuliakan misalnya, tetap saja tugas dan wewenangnya dibatasi oleh konstitusi dan aturan organisasi. Sehingga tidak bisa digunakan, melakukan hal-hal di luar tugas dan wewenang yang ada padanya menurut konstitusi organisasi,” sambungnya.
    Kini, Gus Yahya justru mencopot sejumlah pejabat PBNU dari jabatannya masing-masing. Rais Aam PBNU pun kembali melawan dengan menyatakan Gus Yahya sudah bukan Ketum.
    Gus Yahya mencopot Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal PBNU.

    Selain Gus Ipul, Gus Yahya juga merotasi empat pejabat PBNU lain.
    “Rotasi ini sebagaimana diatur dalam aturan perkumpulan sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua setelah Muktamar, ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dipertanggungjawabkan oleh PBNU tetap bisa dijalankan dengan baik,” kata
    Yahya Cholil Staquf
    usai rapat tanfidziyah yang diselenggarakan di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, pada Jumat (28/11/2025).
    Kelima pejabat yang dirotasi yakni KH. Masyhuri Malik dari posisi semula sebagai Ketua PBNU ke posisi Wakil Ketua Umum, Saifullah Yusuf dari posisi semula sebagai Sekretaris Jenderal PBNU ke posisi Ketua PBNU, dan H. Gudfan Arif dari posisi semula sebagai Bendahara Umum ke posisi Ketua PBNU.
    Kemudian H. Amin Said Husni dari posisi semula sebagai Wakil Ketua Umum ke posisi Sekretaris Jenderal PBNU, dan H. Sumantri dari posisi semula sebagai Bendahara ke posisi Bendahara Umum.
    Selain rotasi pejabat, rapat tersebut juga membahas rancangan peta jalan atau roadmap Nahdlatul Ulama 2025-2050 serta evaluasi kinerja dan program.
    Gus Yahya menegaskan, turbulensi atau polemik PBNU yang terjadi belakangan tidak boleh menjadi penghalang bagi organisasi untuk tetap menjalankan tugas-tugas keagamaan dan pengabdian kepada masyarakat.
    “Karena tugas-tugas itu merupakan amanat utama yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada Muktamar, melainkan juga kepada konstituen organisasi. Tapi, bagi kami ini juga merupakan tanggung jawab keagamaan, tanggung jawab ilahiyah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan jutaan orang,” papar Gus Yahya.
    Katib Syuriyah PBNU, Sarmidi Husna menegaskan bahwa isu yang beredar terkait dengan pencopotan Sekjen PBNU Gus Ipul tidak benar.
    “Hal tersebut tidak benar,” kata Sarmidi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (29/11/2025).
    Sarmidi memang tak menampik adanya rapat tanfidziyah yang digelar Gus Yahya pada Jumat kemarin.
    Hanya saja, menurut dia, keputusan tersebut tidak sah, karena peserta rapat tidak memenuhi kuorum.
    “Iya (memang) ada rapat tanfidziyah (kemarin), tapi tidak korum, yang hadir hanya 13 orang dari 62 pengurus tanfid,” lanjut Sarmidi.
    Sementara itu, Rais Aam PBNU,
    KH Miftachul Akhyar
    menyatakan secara resmi bahwa KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.
    Dalam pernyataannya, KH Miftachul Ahyar menegaskan kepemimpinan PBNU kini ada pada Rais Aam.
    Hal ini disampaikan usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).
    “Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU. Sejak saat itu, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rais Aam,” kata Miftachul Ahyar.
    Miftachul menegaskan, sejak waktu tersebut, seluruh kewenangan, hak, dan penggunaan atribut sebagai Ketua Umum PBNU telah dicabut dari Gus Yahya.
    Dengan demikian, segala tindakan organisasi yang mengatasnamakan Ketua Umum setelah tanggal dan waktu tersebut dinyatakan tidak sah.
    Ia menambahkan bahwa penggunaan atribut atau pengambilan keputusan atas nama Ketua Umum tidak lagi memiliki legitimasi bagi Gus Yahya.
    Rais Aam menegaskan bahwa risalah Rapat Harian Syuriah PBNU telah disusun berdasarkan data dan kondisi riil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sedih dengan Perpecahan di PBNU, Said Abdullah: Merugikan Bangsa

    Sedih dengan Perpecahan di PBNU, Said Abdullah: Merugikan Bangsa

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Said Abdullah, menyatakan keprihatinan dengan terjadinya perpecahan di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dia menegaskan perpecahan tersebut merugikan bangsa.

    “Saya begitu masygul mendengar kabar para masyayih dan kiai yang duduk dijajaran PBNU berkonflik. Apalagi konflik itu menjadi berita terbuka dimana mana, yang disertai dengan saling pecat memecat satu sama lain,” ujar Said dalam pernyataan tertulisnya.

    Dia semakin sedih ketika mengetahui konflik bermula dari pengelolaan pertambangan batubara yang diberikan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan. Diketahui, NU merupakan salah satu ormas yang menerima hak pengelolaan tersebut.

    “Suatu perkara duniawi yang sesungguhnya kecil sekali derajatnya untuk dijadikan sumber perpecahan,” kata dia.

    Said merupakan pribadi yang sangat lekat dengan tradisi NU. Sejak kecil, dia dididik, beribadah, maupun bermuamalah dengan tradisi Nahdliyah dan memegang teguh ajaran tawadlu’, tabayun, serta akhlaqul karimah yang termaktub dalam kitab Ta’lim Muta’alim.

    “Apakah tradisi ini sudah tidak bisa lagi berjalan di PBNU, sehingga harus pecah menjadi konflik terbuka? Sebagai bagian dari jam’iyah ini, saya sekali lagi sedih dan merasa malu. Kami meneladani dan senantiasa menjadikan ulama pesantren sebagai contoh akhlakul karimah, namun kenapa kami, jam’iyah ini mendapatkan tontonan seperti ini,” terang dia.

    Sebagai bagian dai jam’iyah NU, Said menyampaikan permohonan agar para masyayih kiai di PBNU untuk kembali islah. “Islah sebagai jalan yang perlu diutamakan. Para mustasyar PBNU, para kiai sepuh, para ahlul halli wal aqdi mohon berkenan untuk menjadi jembatan terwujudnya jalan islah ini,” tegas Said.

    Selanjutnya, Said mengingatkan perpecahan yang terjadi tidak hanya merugikan NU namun juga bangsa ini. Apalagi, peran NU dikenal luas hingga internasional.

    “Dengan terpecahnya jajaran di PBNU, yang diruginkan adalah bangsa ini. Dunia mengakui bahwa NU adalah jangkar utama kekuatan Islam Indonesia, bersama dengan Muhammadiyah untuk membangun umat, memberikan pendidikan karakter, sekaligus memberikan berbagai pelayanan ekonomi dan sosial kepada umat,” kata Ketua Banggar DPR RI ini.

    Bila konflik berkepanjangan, terang Said, energi PBNU akan tersedot untuk mengurusi konflik. Padahal fokus NU harus ke pelayanan kepada para jam’iyah di bawah.

    “Bila tidak ada jalan islah, dan jalan pecat memecat yang ditempuh, maka akan ada luka, ada perpecahan yang tidak bisa di sudahi dengan sekedar keputusan organisasi, karena ujungnya yang zero sum game (menang kalah), tidak memenangkan semua. Akan ada martabat yang direndahkan,” terang politisi yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.

    Lebih lanjut, Said juga berharap para pendukung untuk tidak saling terus membakar hawa panas melalui berbagai forum, baik di media massa, media sosial, termasuk juga berbagai pertemuan fisik. “Saya berharap untuk menahan diri dan menjaga semangat untuk mengupayakan persatuan. Dengan demikian medan konflik tidak semakin meluas,” ucap dia.

    Dia pun yakin, dengan keluasan hati, ikhtiar, tawakal, serta semangat pengabdian kepada umat, para ulama kita bisa mendapatkan menempuh jalan islah. “Kami para jam’iyah mendoakan hal itu segera terwujud. Amien ya robbal alamin,” tutup Said. [beq]