Organisasi: PBNU

Datangi Aceh, Gus Yahya Sebut Satu per Satu Masalah Terkait Banjir Teratasi

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menilai strategi dan langkah pemerintah menangani dampak bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, menunjukkan progres nyata dan memberikan harapan bagi percepatan pemulihan masyarakat terdampak.

“Masalah yang kita hadapi memang sangat besar, tetapi satu per satu sudah mulai bisa diatasi. Strategi pemerintah dalam menangani dampak bencana menurut saya sudah sangat baik,” ujar Gus Yahya di Jakarta, Sabtu (20/12/2025). Dikutip dari Antara.

Gus Yahya menegaskan skala bencana yang terjadi memang sangat besar dan menimbulkan dampak serius bagi kehidupan masyarakat. Penilaian tersebut disampaikannya berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan saat melakukan kunjungan ke Aceh beberapa hari sebelumnya.

“Saya melihat langsung kondisi di lapangan, khususnya di Aceh, dan memang dampaknya sangat parah. Banyak wilayah terdampak serius, infrastruktur rusak dan aktivitas masyarakat lumpuh,” ujar dia.

Meski demikian, ia menilai pemerintah telah menyiapkan langkah penanganan yang sistematis dan terkoordinasi, sehingga berbagai persoalan yang muncul mulai dapat diatasi secara bertahap.

Gus Yahya mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama dalam proses distribusi bantuan ke daerah-daerah yang sempat terisolasi akibat rusaknya infrastruktur. Namun, ia optimistis hambatan tersebut dapat segera diatasi.

“Selama ini memang ada hambatan, misalnya dalam pendistribusian bantuan karena sejumlah wilayah terisolasi. Namun, semoga dalam waktu dekat semuanya bisa ditembus,” tuturnya.

Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, yang sebelumnya mengalami keterputusan akses akibat jembatan putus total. Saat berkunjung ke wilayah tersebut, Gus Yahya menyaksikan langsung adanya perbaikan yang signifikan.

“Ketika saya ke Pidie Jaya hari Kamis lalu, saya melihat jembatan yang sebelumnya putus total sudah berhasil ditangani. Alhamdulillah, ini menunjukkan progres yang nyata,” terang Gus Yahya.

Dalam rangka memperkuat kontribusi NU, Gus Yahya menyampaikan bahwa PBNU telah menghubungkan Satgas NU Peduli dengan pemerintah daerah setempat guna mengoordinasikan berbagai bentuk dukungan dan bantuan kemanusiaan.

“Kami sudah melakukan rapat koordinasi di Aceh, dan dalam waktu dekat insya Allah akan kami lakukan hal yang sama di Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” katanya.

Di tingkat nasional, PBNU juga telah berkomunikasi dengan otoritas pusat, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan instansi terkait lainnya, untuk memperoleh data yang komprehensif serta gambaran menyeluruh mengenai strategi pemerintah dalam penanganan dampak bencana.

21/12/2025 06:51
Gus Yahya Hadiri Haul Gus Dur, Kena “Roasting” Inayah Wahid

Gus Yahya Hadiri Haul Gus Dur, Kena “Roasting” Inayah Wahid
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau
Gus Yahya
, menghadiri Haul Ke-16 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025).
Kehadirannya disorot karena Gus Yahya datang terlambat dan berada di barisan kedua, sementara acara pembukaan telah berlangsung.
Putri bungsu Gus Dur,
Inayah Wahid
, yang menjadi
master of ceremony
(MC), menyindir Gus Yahya terkait konflik kepemimpinan di pucuk struktur PBNU.
“Ada Gus Yahya. Selamat datang Gus Yahya Ketua Umum PBNU, Sik (sebentar) masih Ketua Umum nggak sih?” kata Inayah, disambut tawa hadirin.
MC lainnya menegaskan bahwa Gus Yahya masih tercatat sebagai Ketua Umum PBNU di situs berita internal PBNU, NU
Online
.
“Ya, itu kan NU
online
, NU
offline
enggak ya?” canda Inayah, membuat suasana semakin cair. Gus Yahya hanya tersenyum saat mendapat “
roasting
” dari MC.
Putri sulung Gus Dur, Alissa Wahid, juga menyinggung konflik internal PBNU yang tengah berlangsung. Ia mengatakan warga NU prihatin dengan drama di pucuk kepemimpinan organisasi.
“Sekarang kita melihat, bahwa konsesi tambang menjadi simpul konflik besar pada Kepemimpinan NU. Padahal Gus Dur menegaskan para Kyai dan Nyai NU tidak memikirkan kepentingannya sendiri tetap selalu memikirkan keadaan bangsa,” ucap Alissa.
Konflik internal PBNU saat ini muncul akibat dualisme kepemimpinan. Kubu Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, menunjuk Penjabat Ketua Umum PBNU yang baru, sementara kubu Gus Yahya menolak diberhentikan karena proses tersebut tidak melalui muktamar resmi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

20/12/2025 23:27
Islah Bahrawi Buka Kartu, Konflik PBNU Disebut Beraroma Proyek Tambang

“Karena uang PT APN itu tercatat masuk ke rekening PBNU itu kurang lebih sekitar lima kali dari sejak Januari 2024,” ungkap Islah.

Ia merinci, dana tersebut tercatat melalui mekanisme RTGS dengan keterangan jaminan kerja sama tambang batu bara.

“Rp6 miliar bahasanya bahasa dari RTGS nya itu jaminan kerjasama tambang batubara, IUPK PT BUMN,” jelasnya.

Islah juga menyebut keterlibatan perusahaan yang disebut sebagai entitas PBNU.

“Ini perusahaannya PBNU dari Sarana Karunia Perkasa Penjaring (SKPP),” katanya.

Namun, ia menduga terjadi perubahan skema perusahaan dalam transaksi tersebut.

“Ini pasti perusahaan cangkangnya juga saya nggak tahu kemudian didivert dari SKPP ini, di akhir-akhir transaksi, akhirnya menjadi APN, Anugerah Perdana Nusantara,” bebernya.

Kata Islah, aliran dana terus berlanjut, termasuk pada awal Februari.

“Yang 5 Februari ini kemungkinan juga dari APN, setelah itu dari APN seterusnya,” terang dia.

Ia menduga, semula kerja sama dirancang melalui SKPP, namun kemudian dialihkan ke perusahaan lain.

“Jadi mungkin tadinya yang mau dipakai itu PT SKPP. Tapi kemudian dia berubah,” imbuhnya.

Islah memperkirakan total dana yang masuk ke PBNU dari rangkaian transaksi tersebut mencapai puluhan miliar rupiah.

“Yang men-transfer uang ini jumlah totalnya kalau nggak salah memang Rp40 miliar kalau kita hitung,” Islah menuturkan.

Dana itu, lanjut Islah, masuk langsung ke rekening PBNU dan hanya dapat diakses oleh pihak tertentu.

“Nah itu masuk ke rekening PBNU memang dan yang punya akses terhadap rekening itu pasti bendara umum,” tegasnya.

20/12/2025 11:03
Yenny Wahid Ungkap Menteri Ini yang Ngotot Beri Izin Tambang ke NU agar Terafiliasi dengan Parpolnya

GELORA.CO – Putri kedua Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zanubah Arifah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid, menyampaikan peringatan keras terkait pemberian izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan termasuk Nahdlatul Ulama (NU).

Yenny mengimbau Nahdlatul Ulama (NU) agar waspada dan tidak menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik tertentu.

Pernyataan tersebut disampaikan Yenny dalam sambutannya pada acara Haul ke-16 Gus Dur yang digelar di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu (17/9/2025) malam.

Di hadapan para kiai dan jamaah, Yenny secara terbuka mengungkapkan kegelisahannya atas dinamika yang saat ini terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Yenny mengungkapkan diskusi pribadinya dengan mantan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Yenny, Luhut secara tegas menyatakan penolakannya sejak awal terhadap kebijakan pemberian konsesi tambang untuk ormas.

Padahal Luhut selama ini dituding menjadi dalang terbitnya peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang izin kelola tambang bagi ormas keagamaan termasuk untuk Nahdlatul Ulama (NU)

“Beliau (Luhut) menyatakan, ‘Sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang, maka itu saya tidak mau tanda tangan’,” ujar Yenny menirukan ucapan Luhut.

Luhut, yang juga dikenal sebagai pengusaha di sektor pertambangan, beralasan bahwa mengelola tambang memiliki kompleksitas dan risiko konflik yang sangat tinggi.

“Beliau tahu susahnya mengelola tambang. Kalau tidak dikelola dengan ‘tangan dingin’, tambang justru akan menyebabkan perpecahan,” tambah Yenny.

“Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah bahwa saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan izin tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang,” kata Yenny.

Yenny mencium adanya aroma kepentingan partisan di balik kebijakan ini.

Ia menyebut sosok menteri yang sangat gigih mendorong Presiden agar izin tambang ormas segera diteken, cukup aneh.

“Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan, bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya,” ujar Yenny,

Kondisi inilah yang membuat Yenny khawatir bahwa posisi NU hanya dijadikan alat untuk memuluskan agenda pihak lain.

“Ini berarti NU hanya dipakai sebagai muhalil saja, hanya sebagai alat legitimasi. Jangan sampai NU masuk ke dalam ‘jebakan Batman’ semacam ini. NU itu besar, tugas kita semua untuk menjaganya,” tegasnya.

Yenny menilai potensi perpecahan akibat tambang sudah di depan mata.

Ia mendukung usulan agar konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah.

Jika pemerintah memang ingin membantu ormas, Yenny menyarankan agar bantuan diberikan dalam bentuk dana segar yang dapat langsung dirasakan manfaatnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

“Lebih baik uangnya saja, bisa dipakai untuk membangun sekolah, pondok pesantren, atau rumah sakit. Itu jauh lebih bermanfaat,” cetusnya.

Kepada semua yang hadir, Yenny memohon maaf jika pendapatnya menyinggung beberapa pihak.

Namun, Yenny merasa memiliki kewajiban moral untuk menyuarakan kegelisahan umat demi menjaga muruah organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari tersebut.

“Jamiah Nahdlatul Ulama ini jauh lebih besar dari urusan remeh-temeh seperti tambang. Mari kita selamatkan organisasi ini agar tetap menjadi payung besar bagi umat Islam di Indonesia dan dunia,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jaringan Moderat Islam, Islah Bahrawi menuturkan konflik di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), terjadi karena persoalan tambang.

“Saya pastikan memang, persoalan konflik di PBNU itu persoalam tambang. Kalau ada gus atau kiai yang menolak bukan karena tambang, ayo debat sama saya,” kata Islah saat wawancara di acara podcast di channel YouTube Akbar Faizal Uncensored, Jumat (19/12/2025).

Islah membeberkan, konsesi PBNU ada hubungannya dengan pengusaha kelas kakap.

“PBNU terikat Rp40 miliar sejak awal dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau memang PBNU pada ujungnya tidak bekerja sama dengan perusahaan ini, yang dirugikan orang-orang komitmen puluhan miliar ini,” jelasnya.

Dia mengatakan IUP tersebut keluar di saat Jokowi menjabat presiden.

“IUP ini kan dikeluarkan di jaman Pak Jokowi, jadi bagaimana yah. Kalau mau dibilang kita berprasangka buruk, atau berpura-pura tak berprasangka buruk, repot juga,” katanya.

20/12/2025 10:22
Yenny Wahid Ungkap Menteri Ini yang Ngotot Beri Izin Tambang ke NU agar Terafiliasi dengan Parpolnya

GELORA.CO – Putri kedua Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zanubah Arifah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid, menyampaikan peringatan keras terkait pemberian izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan termasuk Nahdlatul Ulama (NU).

Yenny mengimbau Nahdlatul Ulama (NU) agar waspada dan tidak menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik tertentu.

Pernyataan tersebut disampaikan Yenny dalam sambutannya pada acara Haul ke-16 Gus Dur yang digelar di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu (17/9/2025) malam.

Di hadapan para kiai dan jamaah, Yenny secara terbuka mengungkapkan kegelisahannya atas dinamika yang saat ini terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Yenny mengungkapkan diskusi pribadinya dengan mantan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Yenny, Luhut secara tegas menyatakan penolakannya sejak awal terhadap kebijakan pemberian konsesi tambang untuk ormas.

Padahal Luhut selama ini dituding menjadi dalang terbitnya peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang izin kelola tambang bagi ormas keagamaan termasuk untuk Nahdlatul Ulama (NU)

“Beliau (Luhut) menyatakan, ‘Sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang, maka itu saya tidak mau tanda tangan’,” ujar Yenny menirukan ucapan Luhut.

Luhut, yang juga dikenal sebagai pengusaha di sektor pertambangan, beralasan bahwa mengelola tambang memiliki kompleksitas dan risiko konflik yang sangat tinggi.

“Beliau tahu susahnya mengelola tambang. Kalau tidak dikelola dengan ‘tangan dingin’, tambang justru akan menyebabkan perpecahan,” tambah Yenny.

“Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah bahwa saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan izin tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang,” kata Yenny.

Yenny mencium adanya aroma kepentingan partisan di balik kebijakan ini.

Ia menyebut sosok menteri yang sangat gigih mendorong Presiden agar izin tambang ormas segera diteken, cukup aneh.

“Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan, bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya,” ujar Yenny,

Kondisi inilah yang membuat Yenny khawatir bahwa posisi NU hanya dijadikan alat untuk memuluskan agenda pihak lain.

“Ini berarti NU hanya dipakai sebagai muhalil saja, hanya sebagai alat legitimasi. Jangan sampai NU masuk ke dalam ‘jebakan Batman’ semacam ini. NU itu besar, tugas kita semua untuk menjaganya,” tegasnya.

Yenny menilai potensi perpecahan akibat tambang sudah di depan mata.

Ia mendukung usulan agar konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah.

Jika pemerintah memang ingin membantu ormas, Yenny menyarankan agar bantuan diberikan dalam bentuk dana segar yang dapat langsung dirasakan manfaatnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

“Lebih baik uangnya saja, bisa dipakai untuk membangun sekolah, pondok pesantren, atau rumah sakit. Itu jauh lebih bermanfaat,” cetusnya.

Kepada semua yang hadir, Yenny memohon maaf jika pendapatnya menyinggung beberapa pihak.

Namun, Yenny merasa memiliki kewajiban moral untuk menyuarakan kegelisahan umat demi menjaga muruah organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari tersebut.

“Jamiah Nahdlatul Ulama ini jauh lebih besar dari urusan remeh-temeh seperti tambang. Mari kita selamatkan organisasi ini agar tetap menjadi payung besar bagi umat Islam di Indonesia dan dunia,” katanya.

Sementara itu, Direktur Jaringan Moderat Islam, Islah Bahrawi menuturkan konflik di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), terjadi karena persoalan tambang.

“Saya pastikan memang, persoalan konflik di PBNU itu persoalam tambang. Kalau ada gus atau kiai yang menolak bukan karena tambang, ayo debat sama saya,” kata Islah saat wawancara di acara podcast di channel YouTube Akbar Faizal Uncensored, Jumat (19/12/2025).

Islah membeberkan, konsesi PBNU ada hubungannya dengan pengusaha kelas kakap.

“PBNU terikat Rp40 miliar sejak awal dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau memang PBNU pada ujungnya tidak bekerja sama dengan perusahaan ini, yang dirugikan orang-orang komitmen puluhan miliar ini,” jelasnya.

Dia mengatakan IUP tersebut keluar di saat Jokowi menjabat presiden.

“IUP ini kan dikeluarkan di jaman Pak Jokowi, jadi bagaimana yah. Kalau mau dibilang kita berprasangka buruk, atau berpura-pura tak berprasangka buruk, repot juga,” katanya.

20/12/2025 10:22
Jalan Islah Terjal! Rais Aam dan Ketua Umum PBNU Didesak Mundur, Tokoh NU: Serahkan Mandat Organisasi kepada Ahlul Halli Wal Aqdi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (NU) mendesak Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf untuk mundur dari jabatannya dan menyerahkan tampuk kepemimpinan organisasi kepada Ahlul Halli Wal Aqdi. Desakan ini disampaikan sebagai respons atas konflik internal yang dinilai kian mengkhawatirkan di tubuh PBNU.

Inisiator Gerakan Kebangkitan Baru NU, Herry Haryanto Azumi, menilai langkah tersebut merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi saat ini. Ia menyebut penyerahan mandat kepada Ahlul Halli Wal Aqdi menjadi solusi yang paling tepat untuk mengakhiri perbedaan dan menjaga keutuhan organisasi.

“Kami meminta secara hormat kepada yang mulia Rais Aam PBNU dan Ketua Umum untuk menyerahkan mandat organisasi kepada Ahlul Halli Wal Aqdi, karena ini adalah cara terbaik untuk keluar dari konflik dan perbedaan,” ucapnya saat konferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (19/12/2025).

Herry menegaskan, konflik yang terus berlarut-larut berpotensi membahayakan masa depan organisasi dan umat secara luas. Menurutnya, perpecahan di internal NU tidak boleh dibiarkan karena dapat berdampak lebih luas, tidak hanya bagi organisasi, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

“Kalau kita tidak bisa keluar dari perbedaan ini dengan baik, maka kita sedang membahayakan masa depan organisasi, kita membahayakan ummat, kita membahayakan bangsa dan negara,” ucap Ketua PP ISNU tersebut.

Oleh karena itu, Herry menyerukan kepada seluruh jajaran pengurus NU, mulai dari tingkat wilayah hingga cabang, untuk mengikuti arahan Ahlul Halli Wal Aqdi sebagai upaya mencari solusi terbaik. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas organisasi agar tidak terjebak dalam konflik kepengurusan.

19/12/2025 23:44
Islah Bahrawi: Tidak Semua yang Bersorban Itu Waliyullah

Cerita itu ia sampaikan berdasarkan pengalamannya ketika masih menjabat sebagai Wakil Rais Aam PBNU.

Saat itu, ia mengaku pernah diajak menghadiri sebuah pertemuan setelah rapat organisasi.

“Saya waktu masih wakil rois am, kalau setelah rapat di PBNU, pulang malam, pesawat terakhir,” ujar Akhyar dikutip pada videonya yang beredar (17/12/2025).

Ia mengatakan, dalam kesempatan tersebut dirinya diajak bertemu sejumlah pihak dalam sebuah forum di kawasan Kemayoran, Jakarta.

“Saya pernah diajak ketemu oleh anak-anak, karena ada pertemuan di Kemayoran, di PRJ Jakarta, di gedung apa saya lupa,” ucapnya.

Dalam pertemuan itu, Akhyar menyebut hadir sebagian dari kelompok yang dikenal sebagai sembilan naga.

“Sedang kumpul sebagian daripada sembilan naga. Tahu sembilan naga? Mungkin di sini belum mengenal,” katanya.

Ia menjelaskan, istilah sembilan naga awalnya merujuk pada sembilan pengusaha besar yang meraih kesuksesan bisnis. Namun, jumlah tersebut kini disebut telah bertambah.

“Sembilan naga itu mungkin awalnya sembilan orang yang bisnisnya sukses. Sekarang jumlanya delapan belas orang,” ungkapnya.

Lanjut Akhyar, delapan belas orang tersebut menguasai porsi yang sangat besar dari aset nasional.

“Delapan belas orang ini menguasai ekonomi dan aset-aset Indonesia tidak kurang dari delapan puluh dua persen aset seluruh dunia miliknya delapan belas orang ini,” sebutnya.

Ia bahkan menuturkan, dari kelompok tersebut terdapat satu orang dengan penguasaan aset yang sangat dominan.

“Bayangkan. Bahkan dari delapan belas ada satu orang yang asetnya melebih daripada lima puluh satu persen seluruh Indonesia,” terangnya.

17/12/2025 10:11
Road to Munas X LDII: Sarasehan Kebangsaan LDII, Jadikan Pancasila Landasan Moral Bangsa

Surabaya (beritajatim.com) – DPP LDII menghelat Sarasehan Kebangsaan bertema ‘Nasionalisme Berkeadaban: Merawat Pancasila, Meneguhkan Islam Wasathiyah, Membangun Indonesia Berkeadilan’.

Sarasehan ini merupakan bagian dari ‘Road to Munas X LDII 2026’, kegiatan tersebut dihelat pada Selasa (16/12/2025) di kantor DPP LDII, Jakarta yang menghadirkan para tokoh nasional dan ditayangkan di 200 studio mini di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso mengungkapkan, Sarasehan Kebangsaan merupakan cara untuk menggali nilai-nilai kebangsaan sebagai program prioritas LDII.

“Hasil dari sarasehan ini, untuk menyusun program kerja pada Munas X LDII,” katanya.

KH Chriswanto menjelaskan bahwa penerapan Pancasila harus sesuai dengan kondisi keterkinian. Nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam sikap dan bersosial kemasyarakatan. “Maka, diperlukan koridor penerapan Pancasila, di mana, persatuan Indonesia sebagai bingkai,” tuturnya.

Menurutnya, dalam bingkai NKRI, seseorang akan bertindak, atas dasar perbedaan, bukan atas dasar persamaan.

“Sehingga, apapun programnya dan kegiatannya, tetapi dalam suatu koridor, bingkai persatuan,” tegas KH Chriswanto.

Pembicara kunci dalam kegiatan tersebut Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon berharap, Sarasehan Kebangsaan yang dihelat LDII, menjadi momentum strategis memperkuat kolaborasi antara pemerintah, para ulama dan masyarakat. Sebagai bagian dari ikhtiar kolektif membangun Indonesia mencetak generasi berkarakter, beriman, berilmu dan berakhlak mulia.

“Umat Islam di Indonesia, memiliki peran strategis dalam kemajuan kebudayaan. Kebudayaan tidak hanya soal seni dan tradisi, tetapi menyangkut karakter dan nilai hidup yang membentuk peradaban,” ujar Fadli Zon.

Menurutnya, ketika umat Islam mampu menjadi teladan dalam akhlak dan adab, maka umat Islam sedang berperan aktif, membangun kebudayaan yang mencerahkan dan peradaban yang membanggakan.

“Keberagaman adalah keniscayaan, yang kemudian kita pedomi dalam filosofi Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.

Lebih lanjut, di tengah dinamika dan tantangan zaman, adanya perpecahan sosial, terjadinya ketimpangan ekonomi dan perubahan iklim, maka bangsa Indonesia dituntut kembali pada jati diri bangsa. Niilai Pancasila harus diterapkan secara utuh di tengah masyarakat. Pancasila bukan sekadar konsensus politik, tetapi panduan moral. Merawat Pancasila berarti menghidupkan nilai-nilai ketuhanan,” ujat Fadli Zon.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPP LDII selaku Ketua Panitia Sarasehan Kebangsaan Singgih Tri Sulistiyono mengungkapkan, bangsa Indonesia perlu dirawat dengan sikap saling bertoleransi, saling menghormati dan menghidupkan semangat gotong-royong.”Dengan arus global yang semakin kompleks, maka harus diingat, perbedaan bukan untuk saling menegasikan. Tetapi untuk saling menguatkan, dalam Bhinneka Tunggal Ika,” pungkasnya.

Singgih menegaskan, di tengah tantangan politik identitas, derasnya informasi digital serta menguatnya polarisasi sosial, akibat tidak terkendalinya informasi di media sosial. Ia menilai, Pancasila, harus dihadirkan sebagai etika publik dan titik temu kebangsaan, “Pengamalan Pancasila, dapat dimulai dari komunitas. Karena, jika dilihat dari sejarahnya, pasca kemerdekaan, hingga masuk ke demokrasi liberal, Pancasila masih dianggap sebagai salah satu alternatif, selain adanya ideologi komunisme dan Islam fundamental,” urai Singgih.

Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro tersebut mengungkapkan, saat demokrasi liberal runtuh, dan digantikan dengan demokrasi terpimpin, Pancasila digadang-gadang menjadi ideologi yang sangat kuat, “Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui penataran P4, Pancasila disosialisasikan secara masif. Di mana, pada saat itu, pelaksanaan bersifat top down,” kata Singgih.

Kini, setelah Reformasi, masyarakat lebih memiliki kebebasan, dan terkesan tidak ada tekanan dan prioritas tertentu. “Melihat kondisi ini, maka diperlukan usaha, untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, dimulai dari bottom up,” jelas Singgih. Ia menjelaskan, dapat dimulai dari komunitas. “Kalau bisa mengamalkan Pancasila, maka para stakeholder akan belajar dari komunitas-komunitas tersebut,” tutur Singgih.

Dalam satu sesi diskusi, Cendekiawan Yudi Latif menekankan agar Pancasila diimplementasikan secara sungguh-sungguh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kemaslahatan umat. Pasalnya, Islam di Indonesia itu unik karena mayoritas penduduknya beragama Islam tapi tanpa membentuk negara Islam. Sementara Pancasila, sebagai dasar negara, juga bersinergi dengan nilai-nilai yang ada dalam agama.

Pancasila dapat berfungsi sebagai fondasi sosial dan moral untuk mengelola keberagaman, mengembangkan potensi bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial di tanah air. Namun dia melihat masalah Indonesia saat ini antara lain, belum bisa sepenuhnya mengoptimalkan potensi alam, sumber daya manusia (SDM) dan teknologinya.

Kurangnya inovasi, entrepreneurship, dan koneksi antara ilmu dan kebutuhan masyarakat menjadi faktor-faktor permasalahan tersebut. Penerapan Pancasila sering hanya formalitas, sehingga keberagaman yang ada belum dikelola dengan efektif, “Hilirisasi secara teorinya benar, tapi prakteknya yang melakukan hilirisasinya orang asing semua. Jadi tetap saja tidak memberikan bonus apa-apa pada kehidupannya,” ungkapnya.

Agar Indonesia dapat menjadi kekuatan global, Yudi Latif mendorong Indonesia memanfaatkan SDA dan SDM secara adil dan berkelanjutan. Ia juga menekankan, penanaman Pancasila yang relevan dengan karakter anak muda dan zaman, lewat literasi digital, pendidikan karakter, dan praktek nyata dalam kehidupan sehari-hari. “Pancasila jika diterapkan secara benar, itu padanan yang pas untuk mengoptimalkan potensi yang luar biasa dan keragaman manusia yang luar biasa,” pungkasnya.

Sarasehan ini mengundang tokoh-tokoh masyarakat, akademisi dan pimpinan ormas sebagai narasumber. Antara lain Ketua Tanfidziyah PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi, Wakil Ketua Majelis Pelayanan Kesejahteraan Sosial (MPKS) PP Muhammadiyah Faozan Amar, Sekretaris Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU) PP Muhammadiyah Marjuki Al Jawiy, perwakilan BPIP Agus Moh Najib dan Mulyatno dari Lemhannas. (tok/ian)

16/12/2025 23:46
Mensos Gus Ipul Gandeng Zulfa Mustofa Salurkan Bantuan Aceh, Bendahara PBNU: Aneh, Jangan Bawa Simbol Konflik!

Jakarta (beritajatim.com) – Kunjungan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul) ke Aceh untuk menyerahkan bantuan bencana pada Selasa (16/12/2025) memicu polemik baru di internal Nahdlatul Ulama. Sorotan tajam muncul lantaran Gus Ipul hadir didampingi oleh Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU, Zulfa Mustofa, sosok yang penunjukannya hingga kini masih menjadi sengketa keras dalam tubuh organisasi.

Bendahara PBNU, Mohammad Nuruzzuman, menilai kehadiran kedua tokoh tersebut dalam satu panggung acara kenegaraan memunculkan tanda tanya besar. Ia memandang momentum kemanusiaan ini justru tercampur dengan dinamika internal jam’iyyah yang sedang bergejolak, mengingat status kepengurusan yang belum tuntas secara konstitusional organisasi.

“Ini menjadi aneh dan patut dipertanyakan. Di satu sisi membawa misi kemanusiaan negara, tetapi di sisi lain menghadirkan simbol konflik internal PBNU yang belum selesai,” kata Mohammad Nuruzzuman di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Nuruzzuman menyoroti posisi Gus Ipul yang juga mantan Sekretaris Jenderal PBNU. Kebersamaannya dengan Zulfa Mustofa dianggap mempertegas dugaan adanya keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam kisruh kepengurusan PBNU. Menurutnya, kekompakan tersebut sulit dipandang sebagai kebetulan semata, melainkan sebuah sinyal politik yang dapat dibaca jelas oleh warga nahdliyin.

“Publik NU tentu membaca ini sebagai sinyal. Apalagi, posisi Pj Ketua Umum PBNU yang bersangkutan dipilih melalui mekanisme pleno Syuriah yang oleh banyak pihak dinilai melanggar AD/ART,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nuruzzuman mengingatkan agar misi kemanusiaan negara semestinya ditempatkan pada posisi yang steril dari manuver politik organisasi. Ia menyayangkan jika penderitaan masyarakat terdampak bencana justru dijadikan latar panggung untuk mencari legitimasi bagi salah satu kubu yang sedang bertikai di internal PBNU.

“Bantuan kemanusiaan adalah urusan negara dan umat. Jangan dicampuradukkan dengan konflik elite organisasi. Itu tidak elok dan mencederai rasa keadilan warga NU,” tegasnya.

Ia mendesak semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan etika organisasi. Penyelesaian konflik internal PBNU, menurutnya, harus dilakukan melalui jalur konstitusional yang bermartabat, bukan dengan menyeret simbol-simbol yang berpotensi menimbulkan kegaduhan baru di tengah umat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian Sosial RI maupun PBNU kubu Zulfa Mustofa terkait kritik tersebut. [beq]

16/12/2025 22:35
PBNU Kerahkan Tim Bantu Penyintas Bencana Sumatra, Gus Yahya: Tak Ada Alasan Absen!

Jakarta (beritajatim.com) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi mengerahkan seluruh elemen kekuatan organisasi untuk menanggulangi dampak bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menegaskan komitmen mutlak organisasi untuk hadir di tengah warga yang terdampak tanpa terkecuali.

Dalam pelepasan relawan dan bantuan di Plaza PBNU, Jakarta, Selasa (16/12/2025), Gus Yahya menekankan bahwa khidmah kemanusiaan adalah mandat yang tidak bisa ditawar dalam situasi krisis.

“Atas nama Pengurus Besar Nahdltul Ulama, saya menyampaikan bela sungkawa dan keprihatinan yang mendalam atas terjadinya sejumlah bencana alam di beberapa daerah beberapa waktu terakhir ini. Dan tentu saja tidak ada alasan bagi jam’iyah Nahdlatul Ulama, dalam keadaan apa pun, untuk tidak tetap hadir dalam khidmah berkontribusi dalam upaya penanggulangan dampak dari bencana-bencana yang terjadi tersebut,” tegas Gus Yahya.

Untuk memastikan respons cepat dan terukur, PBNU membentuk satuan tugas khusus bernama Tim NU Peduli. Satgas ini mengonsolidasikan berbagai badan otonom dan lembaga, termasuk Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI), LAZISNU, dan GP Ansor. Langkah taktis di lapangan pun telah berjalan, mulai dari pendirian posko darurat hingga pengerahan sumber daya manusia.

“PBNU telah membentuk satu satgas khusus untuk keperluan itu, yang terdiri dari elemen-elemen LPBI, LAZISNU, dan Banom-banom. Beberapa tindakan telah dilakukan di lapangan, telah dibentuk posko-posko, telah dilakukan rekrutmen relawan-relawan, dan telah dimobilisasikan sumber daya-sumber daya untuk bisa disumbangkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak oleh bencana,” ujar Gus Yahya.

Gus Yahya juga mendorong perluasan gerakan solidaritas ini dengan melibatkan struktur NU di tingkat wilayah hingga cabang yang memiliki kapasitas logistik mumpuni. Ia secara spesifik menyebut sejumlah daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang dinilai memiliki kemandirian ekonomi untuk turut menyokong penanganan bencana di Sumatra.

“Ada cabang yang kita tahu sudah punya mekanisme mobilisasi sumber daya yang kuat, misalnya yang selama ini pakai sistem Koin, bahkan ada yang sudah mengembangkan bisnis, bisa di-engage secara khusus,” katanya.

Ia lantas merinci daerah-daerah potensial tersebut, seperti Magelang, Sidoarjo, Cilacap, Bojonegoro, dan Mojokerto. Pelibatan cabang-cabang kuat seperti Sidoarjo, Bojonegoro, dan Mojokerto diharapkan tidak hanya membantu secara materi, tetapi juga memantik rasa persaudaraan nasional antarsesama warga NU.

“Magelang kelihatan kaya raya. PCNU Magelang berkontribusi ini. Sidoarjo. Cilacap. Bojonegoro. Mojokerto. Sehingga ini bukan hanya lalu menjadi semacam cara kita untuk membantu para warga yang terdampak oleh bencana, tapi juga kita bangkitkan solidaritas warga kita secara umum,” lanjutnya.

Terkait manajemen di lapangan, Gus Yahya menyoroti pentingnya akurasi data dalam penanganan bencana. Ia meminta sistem pencatatan (recording) sumber daya dilakukan secara disiplin untuk memudahkan evaluasi dan mencegah tumpang tindih bantuan dengan program pemerintah.

“Saya minta ada sistem recording yang baik terkait data sehingga bisa mudah evaluasi apabila ada di tengah jalan membutuhkan respons tertentu karena kita juga belum tahu keadaan lapangan apakah membaik atau bagaimana,” instruksinya.

Ia menambahkan, “Sejak awal saya minta ada data resources yang kita punya. Supaya koordinasi. Kita punya relawan sejumlah ini. Supaya match dengan skema.”

Dalam fase tanggap darurat ini, PBNU menyalurkan bantuan logistik, dana, serta tim relawan untuk pemulihan fisik dan psikis (trauma healing). Gus Yahya merinci akumulasi bantuan yang dihimpun dari tiga pilar utama NU Peduli dengan total mencapai Rp8,1 miliar.

“Dari LPBI bantuan senilai Rp2,1 miliar, dari LAZISNU senilai Rp2,5 miliar, sedangkan oleh GP Ansor senilai Rp3,5 miliar,” paparnya. [beq]

16/12/2025 21:30