Xcloud.id

Organisasi: PB PMII

  • Fatwa Ulama Internasional Serukan Boikot Total Perusahaan Israel dan Negara Pendukung

    Fatwa Ulama Internasional Serukan Boikot Total Perusahaan Israel dan Negara Pendukung

    Jakarta (beritajatim.com) – Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional atau International Union of Muslim Scholars (IUMS) yang berbasis di Qatar mengeluarkan fatwa boikot total terhadap perusahaan Israel dan perusahaan dari negara pendukung Israel. Fatwa ini dirilis melalui situs resmi IUMS dalam 15 poin, tiga di antaranya menekankan ajakan boikot yang menyeluruh.

    Boikot pertama ditujukan kepada seluruh entitas dan aktivitas politik, ekonomi, budaya, serta akademik milik Israel maupun pihak yang mendukungnya. “Investasi di perusahaan yang terlibat dalam penjajahan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan,” tulis fatwa tersebut. Boikot kedua difokuskan kepada perusahaan yang terlibat dalam mendukung aktivitas penjajahan Israel di Wilayah Pendudukan Palestina. Boikot ketiga diperluas kepada perusahaan dari negara-negara pendukung Israel, khususnya yang memasok senjata.

    Sekretaris Jenderal IUMS, Ali Al-Qaradaghi, pada Jumat (4/4/2025), menyerukan umat Islam di seluruh dunia untuk bertindak secara militer, ekonomi, dan politik dalam menghentikan genosida yang dilakukan Israel di Jalur Gaza.

    “Oleh karena itu, dan dalam rangka memenuhi kepercayaan yang diberikan Allah kepada para ulama, Komite Ijtihad dan Fatwa IUMS menyajikan keputusan-keputusan berikut tentang agresi Zionis yang sedang berlangsung,” ujar Qaradaghi dalam fatwanya.

    Fatwa ini dikeluarkan menyusul eskalasi kekerasan militer Israel di Gaza dalam dua pekan terakhir. Sejak 18 Maret 2025, Israel dilaporkan melanggar gencatan senjata dengan Hamas. Serangan tersebut telah menyebabkan lebih dari 1.400 warga Gaza tewas, sepertiganya adalah anak-anak. Korban sipil dari agresi dalam 18 bulan terakhir kini telah melampaui angka 50 ribu jiwa.

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung penuh fatwa IUMS. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menyatakan fatwa IUMS sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan bagi Palestina dan ajakan boikot terhadap Israel. Ia juga menyebutkan bahwa keputusan Ijtima’ MUI menegaskan kewajiban umat Islam untuk membela Palestina.

    “Kami mendorong seluruh kekuatan masyarakat sipil di berbagai belahan dunia untuk terus melakukan dan mengintensifkan aksi boikot terhadap produk Israel dan produk pihak manapun yang berafiliasi dengan Israel dan gerakan Zionisme,” kata Prof. Sudarnoto pada awal Maret lalu.

    Sebagai tindak lanjut dari Fatwa MUI tersebut, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merilis daftar 25 merek asing yang dinilai perlu diboikot karena keterkaitannya dengan ekonomi Israel atau dukungan negara asal mereka terhadap kebijakan Zionisme. Daftar ini dibagi dalam lima kategori: minuman (Danone Aqua, Coca-Cola, Milo, Pepsi, Nescafé); kudapan (Oreo, Cadbury, Toblerone, KitKat, Good Time); bumbu masak (Heinz ABC, Knorr, Royco, Maggi, Kraft); produk rumah tangga (Rinso, Molto, Sunlight, SuperPell, Vixal); serta produk perawatan pribadi (Pepsodent, Axe, Pantene, Oral-B, L’Oréal).

    Sekjen PB PMII, M. Irkham Tamrin, menjelaskan bahwa penyusunan daftar tersebut dilakukan berdasarkan riset internal dan konsultasi eksternal dengan berbagai organisasi. Ia menyebut produk-produk itu sebagai kebutuhan sehari-hari keluarga besar PMII yang kini menjadi fokus gerakan boikot. “Perusahaan-perusahaan ini berkontribusi pada ekonomi Israel atau kebijakan luar negeri negara pendukungnya. Memboikot mereka adalah langkah minimal untuk memutus mata rantai pendanaan Zionis,” tegasnya. [beq]

  • Tegaskan Solidaritas untuk Palestina, PMII Masih Serukan Boikot

    Tegaskan Solidaritas untuk Palestina, PMII Masih Serukan Boikot

    Jakarta: Gelombang solidaritas untuk Palestina terus bergulir di Indonesia. Terbaru, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyerukan aksi boikot terhadap 25 merek global yang dinilai memiliki afiliasi dengan Israel. 

    Seruan tegas ini disampaikan dalam forum ‘Ngaji Pergerakan’ yang digelar di Sekretariat PB PMII, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025. Aksi ini sebagai bentuk respons atas meningkatnya agresi Israel di Jalur Gaza selama bulan Ramadan.

    “Di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, terjadi kembali serangan Israel terhadap saudara-saudara kita di Jalur Gaza,” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PMII, M. Irkham Tamrin. 

    Irkham pun menyayangkan tindakan Israel yang dianggap melanggar perjanjian gencatan senjata dengan Hamas di Gaza yang berlaku sejak 15 Januari 2025.

    “Rasa solidaritas kami langsung terbangun. Kami mengajak kita semua untuk sama-sama mengecam kejahatan ini dan memboikot produk-produk yang mendukung kejahatan ini,” ucap Irkham menegaskan. 

     

    Menurutnya, boikot ini bukan sekadar aksi simbolis, melainkan langkah konkret untuk memberikan tekanan ekonomi kepada perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Israel.

    PMII telah mengkaji dan menetapkan daftar 25 merek yang dinilai berkontribusi terhadap ekonomi Israel dengan mempertimbangkan kriteria yang disebutkan dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Arif Fahruddin, dalam pernyataannya beberapa waktu lalu pun mendukung gerakan ini dan menyebutnya sebagai bagian dari ijtihad yang memiliki nilai pahala. Menurut Arif, seruan tersebut sejalan dengan MUI perihal kewajiban bagi umat Islam untuk ikut serta dalam gerakan boikot produk-produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel. 

    Lebih lanjut, Irkham menjelaskan bahwa daftar 25 merek layak boikot itu sudah melalui kajian dan diskusi, baik di internal PMII maupun dengan berbagai pihak lain. PMII menggunakan lima kriteria produk terafiliasi Israel dari MUI, seperti (1) saham mayoritas dan pengendali berafiliasi dengan Israel; (2) pemegang saham pengendali adalah entitas asing dengan bisnis aktif di Israel; (3) pengendali perusahaan mendukung politik genosida dan agresi Israel; (4) nilai produsen bertentangan dengan nilai luhur agama, Pancasila, dan UUD 1945, seperti LGBT, terorisme, ultraliberalisme); (5) perusahaan dan induk globalnya mempertahankan investasi di Israel.

    Daftar boikot PMII mencakup berbagai kategori produk yang sering dikonsumsi masyarakat. Termasuk minuman soft drink, air minum dalam kemasan, susu, cokelat, biskuit, bumbu masak, shampo, pasta gigi, dan produk kategori rumah tangga.

    “Kami mengeluarkan daftar boikot dan mendesak umat Islam di seluruh Indonesia, dari kota hingga desa, dari anak-anak hingga orang dewasa, untuk bersatu memboikot produk-produk global yang kami identifikasi berkontribusi pada perekonomian Israel dan kebijakan luar negeri negara-negara Barat,” kata Irkham.

    Jakarta: Gelombang solidaritas untuk Palestina terus bergulir di Indonesia. Terbaru, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyerukan aksi boikot terhadap 25 merek global yang dinilai memiliki afiliasi dengan Israel. 
     
    Seruan tegas ini disampaikan dalam forum ‘Ngaji Pergerakan’ yang digelar di Sekretariat PB PMII, Jakarta, pada Selasa, 25 Maret 2025. Aksi ini sebagai bentuk respons atas meningkatnya agresi Israel di Jalur Gaza selama bulan Ramadan.
     
    “Di saat kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, terjadi kembali serangan Israel terhadap saudara-saudara kita di Jalur Gaza,” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PMII, M. Irkham Tamrin. 

    Irkham pun menyayangkan tindakan Israel yang dianggap melanggar perjanjian gencatan senjata dengan Hamas di Gaza yang berlaku sejak 15 Januari 2025.
     
    “Rasa solidaritas kami langsung terbangun. Kami mengajak kita semua untuk sama-sama mengecam kejahatan ini dan memboikot produk-produk yang mendukung kejahatan ini,” ucap Irkham menegaskan. 
     
     

     
    Menurutnya, boikot ini bukan sekadar aksi simbolis, melainkan langkah konkret untuk memberikan tekanan ekonomi kepada perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Israel.
     
    PMII telah mengkaji dan menetapkan daftar 25 merek yang dinilai berkontribusi terhadap ekonomi Israel dengan mempertimbangkan kriteria yang disebutkan dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Arif Fahruddin, dalam pernyataannya beberapa waktu lalu pun mendukung gerakan ini dan menyebutnya sebagai bagian dari ijtihad yang memiliki nilai pahala. Menurut Arif, seruan tersebut sejalan dengan MUI perihal kewajiban bagi umat Islam untuk ikut serta dalam gerakan boikot produk-produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel. 
     
    Lebih lanjut, Irkham menjelaskan bahwa daftar 25 merek layak boikot itu sudah melalui kajian dan diskusi, baik di internal PMII maupun dengan berbagai pihak lain. PMII menggunakan lima kriteria produk terafiliasi Israel dari MUI, seperti (1) saham mayoritas dan pengendali berafiliasi dengan Israel; (2) pemegang saham pengendali adalah entitas asing dengan bisnis aktif di Israel; (3) pengendali perusahaan mendukung politik genosida dan agresi Israel; (4) nilai produsen bertentangan dengan nilai luhur agama, Pancasila, dan UUD 1945, seperti LGBT, terorisme, ultraliberalisme); (5) perusahaan dan induk globalnya mempertahankan investasi di Israel.
     
    Daftar boikot PMII mencakup berbagai kategori produk yang sering dikonsumsi masyarakat. Termasuk minuman soft drink, air minum dalam kemasan, susu, cokelat, biskuit, bumbu masak, shampo, pasta gigi, dan produk kategori rumah tangga.
     
    “Kami mengeluarkan daftar boikot dan mendesak umat Islam di seluruh Indonesia, dari kota hingga desa, dari anak-anak hingga orang dewasa, untuk bersatu memboikot produk-produk global yang kami identifikasi berkontribusi pada perekonomian Israel dan kebijakan luar negeri negara-negara Barat,” kata Irkham.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • PMII Ciputat Bahas Optimalisasi Gas Bumi di Ramadan Public Lecture 2025 – Halaman all

    PMII Ciputat Bahas Optimalisasi Gas Bumi di Ramadan Public Lecture 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ciputat kembali menggelar Ramadan Public Lecture pada 21 Maret 2025 di Syahida Inn, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

    Acara ini mengusung tema “Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi untuk Kemandirian Energi Nasional”, menghadirkan Dr. Didik Sasono Setyadi, M.H. (Ketua Asosiasi Praktisi Hukum Migas dan Energi Terbarukan) serta Zuhelmi Thaib dari BPH Migas, mewakili Wahyudi Anas (Komite BPH Migas).

    Lebih dari sekadar diskusi akademik, kegiatan ini menjadi ajang penghormatan bagi Muhammad Rafsanjani, mantan Sekretaris Jenderal PB PMII dan kader PMII Ciputat, yang dikenal gigih dalam mengadvokasi isu-isu strategis nasional.

    Dalam diskusi, para pemateri menyoroti peran gas bumi sebagai sektor strategis dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

    Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan besar, seperti keterbatasan infrastruktur, ketidakseimbangan produksi dan konsumsi, serta tingginya ketergantungan pada impor energi.

    Sejalan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran, sektor energi menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam mencapai kemandirian energi nasional.

    Para pemateri menekankan pentingnya langkah konkret, seperti percepatan hilirisasi gas bumi, ekspansi jaringan distribusi, dan peningkatan efisiensi pemanfaatan energi.

    Ketua PMII Ciputat, Fauzan Bahasuan, menegaskan bahwa Ramadan Public Lecture bukan sekadar tradisi, tetapi bentuk nyata komitmen kader PMII dalam mengawal kebijakan nasional.

    “Kita ingin melanjutkan semangat almarhum Muhammad Rafsanjani bahwa kader PMII harus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” ungkapnya.

    Dengan terselenggaranya acara ini, PMII Ciputat menegaskan perannya dalam melahirkan pemikiran kritis dan rekomendasi strategis demi kedaulatan energi nasional.

    Harapannya, semangat intelektual dan perjuangan yang diwariskan oleh almarhum Muhammad Rafsanjani dapat terus menginspirasi kader-kader PMII dalam membangun bangsa. 

  • Korupsi Pertamina Hampir Seribu Triliun, Wulan Sari Tegaskan Pengkhianatan Amanah Rakyat

    Korupsi Pertamina Hampir Seribu Triliun, Wulan Sari Tegaskan Pengkhianatan Amanah Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina terus mendapat kecaman dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka mengutuk praktik rasuah itu.

    Kecaman masyarakat semakin menjadi-jadi apalagi nilai kerugian negara dalam kasus itu disebut-sebut mencapai seribu triliun rupiah.

    Ketua Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Putri (KOPRI) Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Wulan Sari mengatakan, pengungkapan kasus itu oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) bukan hanya sekadar penegakan hukum, tetapi juga momentum penting untuk mengedukasi publik tentang esensi akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara, khususnya di sektor energi yang strategis.

    “Angka Rp193,7 triliun ini lebih dari sekadar data statistik. Ini adalah representasi nyata dari potensi pembangunan yang terhambat, hak masyarakat yang terampas. Mari kita visualisasikan, dana sebesar itu setara dengan anggaran pembangunan ratusan rumah sakit, ribuan sekolah, atau jutaan lapangan kerja,” ujar Wulan Sari kepada wartawan pada Senin (3/3).

    Wulan menyebut, setiap rupiah yang dikorupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Perbuatan para tersangka itu sangat merampas hak-hak dasar rakyat Indonesia, seperti akses kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. “Ini adalah saatnya kita memahami dampak korupsi secara lebih mendalam,” imbuhnya.

    Dalam pengungkapan kasus Pertamina ini, KOPRI PB PMII mendukung penuh Kejagung dalam upaya penegakan hukum. Korps Adhyaksa itu memahami bahwa mengungkap kasus korupsi dengan skala yang besar dan kompleks membutuhkan keberanian, integritas, dan profesionalisme.

  • Imbas Kekacauan Kebijakan Elpiji 3 Kg, PB PMII Sarankan Bahlil Mundur

    Imbas Kekacauan Kebijakan Elpiji 3 Kg, PB PMII Sarankan Bahlil Mundur

    loading…

    Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi Ramadhan menyarankan Menteri Bahlil mundur imbas kekacauan kebijakan melarang pengecer menjual elpiji 3 kg. Foto/Dok. SINDOnews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diminta mengevaluasi Bahlil Lahadalia sebagai menteri ESDM. Bahlil juga disarankan mundur dari jabatannya. Hal ini sebagai buntut larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kg telah menyengsarakan rakyat.

    Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi Ramadhan mengatakan, aturan penjualan elpiji 3 kg yang dikeluarkan Bahlil tersebut telah membuat salah satu warga Tangerang Selatan meninggal dunia. Korban meninggal usai ikut antrean panjang untuk mendapatkan gas elpiji.

    Baca Juga

    “Kebijakan jika dilakukan ugal-ugalan tanpa kajian yang matang serta tanpa kordinasi dulu dengan presiden, maka korbannya adalah rakyat. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab setelah warga tanggerang selatan meninggal gara-gara kebijakannya. Harusnya Bahlil kalau tau malu, mundur saja,” katanya kepada awak media di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Mahasiswa magister Analisis Kebijakan Publik Universitas Indonesia ini menegaskan dampak kebijakan Bahlil ini bisa membuat jalur ekonomi masyarakat dan pelaku UMKM semakin sulit. Misalnya emak-emak kesulitan memasak di dapur karena gasnya sulit didapat, kemudian pedagang kaki lima dan pelaku UMKM yang dagangannya semakin mahal dengan alasan gas sulit didapatkan.

    Baca Juga

    “Artinya karena kebijakan keliru yang dikeluarkan Menteri Bahlil tersebut mempersulit hidup masyarakat kecil dan berdampak terhadap terhadap ekonomi masyarakat dan harga-harga di pedagang UMKM. Mereka mesti mencari Gas LPG 3 kg lebih jauh daripada biasanya dan menambah pengeluaran. Seharusnya pemerintah itu melindungi dan membuat hidup masyarakat sejahtera, bukan dengan membuat kebijakan yang membuat masyarakat panik,” tegasnya.

    (poe)

  • KOPRI PB PMII: HMPV Bukan Pandemi Baru, Tetap Waspada – Halaman all

    KOPRI PB PMII: HMPV Bukan Pandemi Baru, Tetap Waspada – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Belakangan ini, muncul kekhawatiran akan kemunculan virus baru yang mirip dengan COVID-19, yaitu Human Metapneumovirus (HMPV).

    Menanggapi hal ini, Bidang Kesehatan KOPRI PB PMII melakukan penelusuran dan wawancara dengan pakar epidemiologi UI, dr. Syahrizal Syarif, MPH, Ph.D.

    Menurut dr. Syahrizal, peningkatan kasus influenza, termasuk HMPV, merupakan hal yang biasa terjadi terutama di musim dingin, seperti yang saat ini dialami China.

    “HMPV biasanya menyerang anak-anak dan gejalanya mirip flu biasa, seperti batuk, demam, dan nyeri otot,” jelasnya.

    Meskipun demikian, dr. Syahrizal menekankan bahwa angka kematian akibat HMPV sangat rendah.

    “Pencegahan terbaik adalah dengan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga kebersihan, dan menjaga imunitas tubuh,” tambahnya.

    Widia Fitri, Ketua Bidang Kesehatan KOPRI PB PMII, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada. 

    “Mari kita jaga kesehatan diri dan lingkungan sekitar untuk mencegah penyebaran virus,” ujarnya.

    Senada dengan Widia, Wulansari AS, Ketua KOPRI PB PMII, menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan tenaga kesehatan dalam menghadapi situasi ini. 

    “Terutama bagi mereka yang baru pulang dari luar negeri, penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan,” kata Wulansari.

    Dwi Putri, S.Psi, Sekretaris Bidang Kesehatan KOPRI PB PMII, juga menyoroti pentingnya kesehatan mental dalam menghadapi situasi seperti ini.

    “Jangan panik, tetap tenang, dan fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan,” pesan Dwi.

    Kesimpulannya, meskipun HMPV saat ini menjadi perhatian, namun tidak perlu panik berlebihan. Dengan menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan, kita dapat mencegah penyebaran virus ini.

    Jaga pola hidup

    Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta masyarakat agar tidak terlalu panik dalam menyikapi kemunculan kasus virus HMPV di Indonesia.

    Masyarakat tetap diminta untuk waspada terhadap potensi penularan penyakit HMPV. 

    “Sebagaimana Kemenkes juga menghimbau masyarakat untuk tidak terlalu panik, namun tetap menambah kewaspadaan tentang penularan, terutama penularan HMPV ini,” ungkap Anggota Bidang Penanggulangan Penyakit Menular Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan Ketua Satgas Covid PB IDI Prof DR Dr Erlina Burhan, SpP(K) pada media briefing virtual, Rabu (8/1/2025). 

    Ia juga menekankan bahwa virus HMPV bukanlah penyakit yang baru ditemukan. Virus ini sudah ada bahkan sejak tahun 2001 atau 24 tahun yang lalu. 

    Sebagian masyarakat mungkin saja sudah pernah terinfeksi dan memiliki imunitas terhadap infeksi HMPV. 

    “Walaupun HMPV ini mudah menular melalui droplet, percikan dari saluran pernapasan, dan gejalanya mirip flu, mayoritas dapat sembuh sendiri. Penyakit saluran pernapasan karena virus umumnya self limiting disease. Kecuali pada kasus-kasus yang berat,” imbuhnya. 

    Namun masyarakat diharapkan tetap waspada terutama pada kelompok berisiko, seperti anak-anak, orang lanjut usia, orang dengan penyakit komorbid dan mereka yang memiliki imunitas rendah. 

    “Terkait HMPV ini,  direkomendasikan kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Menghindari kontak dengan pasien atau orang dengan gejala flu. Dan membersihkan benda-benda yang terkontaminasi,” imbuhnya. 

    Pada orang yang tengah mengalami gejala flu atau batuk, diminta menggunakan masker agar tidak menularkan penyakit pada orang lain. 

    Sedangkan pada kelompok berisiko, Erlina mengimbau untuk memakai masker. Khususnya ketika berada di tengah keramaian, bekerja atau bepergian. 

    Lakukan pola hidup sehat, seperti mencuci tangan pakai sabun, tutup mulut serta hidung dengan siku yang dilipat. 

    Bisa pula menutup hidup dan mulut menggunakan tisu atau masker.

    “Hindari juga menyentuh wajah karena mulut, hidung, mata menjadi pintu masuk virus. Bersihkan benda atau permukaan atau alat-alat yang sering digunakan. Seperti meja, pegangan pintu, keyboard komputer, dan lain-lain,” paparnya. 

  • Politik sepekan, respons Jokowi soal Hasto hingga PDIP akui PPN naik

    Politik sepekan, respons Jokowi soal Hasto hingga PDIP akui PPN naik

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik dalam sepekan dari Senin hingga Sabtu, 23-28 Desember 2024, yang menjadi sorotan di antaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo hormati penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hingga PDIP sebut kenaikan PPN menjadi 12 persen dukung program Prabowo.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik selama sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

    Jokowi: Penetapan Hasto sebagai tersangka KPK itu proses hukum

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menilai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dijadikan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sebagai proses hukum yang patut dihormati.

    “Ya hormati seluruh proses hukum yang ada,” katanya di Solo, Jawa Tengah, Rabu.

    Disinggung soal namanya yang masih disebut-sebut sebagai buntut penetapan status tersangka tersebut, ia tersenyum.

    “Hehee..sudah purnatugas, sudah pensiunan,” katanya.

    Baca selengkapnya di sini.

    Bawaslu: Sosialisasi pengawasan partisipatif Pilkada 2024 berhasil

    Anggota Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda menyatakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam Pilkada 2024 berhasil, yang ditandai dengan meningkatnya laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat, yang jumlahnya melampaui temuan pengawas.

    “Dibandingkan periode sebelumnya (pemilu sebelumnya/Pemilu 2024), jumlah laporan meningkat signifikan. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran semakin tinggi,” kata Herwyn dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Berdasarkan data pilkada per 8 Desember 2024, Bawaslu telah menerima 3.023 laporan pelanggaran pemilu dan mencatat 575 temuan.

    Baca selengkapnya di sini.

    Tiga kapal perang China sandar di Tanjung Priok sampai 27 Desember

    Sebanyak tiga kapal perang Angkatan Laut China yaitu satu kapal berjenis landing helicopter dock (LHD) dan dua fregat sandar di Dermaga 300–302, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (24/12) sampai dengan Jumat (27/12), untuk kunjungan persahabatan.

    Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) III Jakarta Letkol Laut (KH) M. Qomar Syarifudin saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan tiga kapal perang China yang sandar selama empat hari di Priok yaitu Plans Hainan (31), Plans Liuzhou (FFG 537), dan Plans Hengyang (FFG 568).

    Di luar acara penyambutan yang berlangsung di Dermaga 300–302, Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa, Kadispen Lantamal III menyebut tidak ada kegiatan yang digelar bersama-sama antara Lantamal III Jakarta dengan Angkatan Laut China.

    Baca selengkapnya di sini.

    PMII sarankan pemerintah kaji ulang kenaikan PPN

    Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyarankan agar pemerintah mengkaji ulang kebijakan pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.

    “Pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan kenaikan PPN ini, karena dampak domino ekonominya sangat besar, terutama berdampak langsung terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat,” kata Ketua Umum PB PMII M. Shofiyulloh Cokro dalam keterangannya di Jakarta, Kamis

    Shofiyulloh menyarankan pemerintah mengkaji kebijakan tersebut demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di akar rumput, masyarakat kelas menengah, dan produktivitas perusahaan berskala kecil di Indonesia.

    Baca selengkapnya di sini.

    Ketua PDIP sebut PPN 12 persen dukung program Presiden Prabowo

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di tahun 2025, diasumsikan untuk mendukung berbagai program strategis Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengatakan program strategis Presiden Prabowo sejalan dengan agenda PDI Perjuangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta mendorong program kesehatan yang inklusif.

    “Atas dasar itulah, PDI Perjuangan berkomitmen untuk mengawal dan mengamankan demi suksesnya Program Quick Win melalui dukungan terhadap APBN 2025,” kata Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • PMII Desak Kebijakan Kenaikan PPN 12% Dikaji Ulang

    PMII Desak Kebijakan Kenaikan PPN 12% Dikaji Ulang

    loading…

    Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) M. Shofiyulloh Cokro. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mengkritik kebijakan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) menjadi 12% mulai 2025. PMII mendesak kebijakan pemerintah yang menaikkan PPN 12 persen itu dikaji ulang.

    Sebab, kebijakan pemerintah itu berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi di kalangan akar rumput masyarakat, mulai dari daya beli masyarakat kelas menengah yang menurun, hingga mengganggu produktivitas perusahaan berskala kecil di Indonesia.

    “Kami mendesak pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan kenaikan PPN ini, karena dampak domino ekonominya sangat besar, terutama berdampak langsung terhadap kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat,” ujar Ketua Umum PB PMII M. Shofiyulloh Cokro di Kantor PB PMII, Kamis (26/12/2024).

    Sementara itu, Ketua Bidang Ekonomi dan Investasi PB PMII Ramadhan mengungkapkan proses pengambilan kebijakan kenaikan PPN 12 persen juga dinilai minim dalam mengikutsertakan masyarakat. Hal ini dinilai dapat menciptakan potensi kegaduhan yang mengganggu harmonisasi sosial, terutama pasca Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) kali ini.

    Dirinya mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan kenaikan PPN 12 persen, serta melakukan pengkajian ulang untuk mencari alternatif yang lebih adil dan berpihak pada rakyat Indonesia.

    “Berdasarkan hasil kajian mendalam bidang ekonomi dan investasi PB PMII. Kami juga mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib rakyat, terutama kelas menengah ke bawah yang jumlahnya cukup besar. Terlebih, kenaikan PPN 12 persen berpotensi semakin memperlebar kesenjangan sosial di negara ini serta kurangnya melibatkan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan,” pungkasnya.

    (rca)

  • Cagub Luluk Bacakan Surat Cinta untuk Masyarakat Jatim di Hari Terakhir Kampanye

    Cagub Luluk Bacakan Surat Cinta untuk Masyarakat Jatim di Hari Terakhir Kampanye

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah menutup kampanyenya di hari terakhir masa kampanye Pilgub Jatim 2024 dengan membacakan surat cinta untuk warga Jatim.

    Tidak selayaknya surat cinta pada sang kekasih yang penuh kata romantis, surat cinta Luluk untuk warga Jatim penuh dengan kata-kata puitis perjuangan, dan tetap dalam niatan perasaan cinta.

    Dalam kampanye akbar yang digelar di tanah kelahirannya, Kabupaten Jombang, Sabtu (23/11/2024), seperti biasa, Luluk membuka surat cintanya dengan diawali salam kepada warga Jatim.

    “Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Warga Jombang, warga Jawa Timur yang saya cintai,” kata Luluk di depan para pendukungnya.

    “Hari ini kita berkumpul bukan sekadar untuk sebuah kampanye. Kita berkumpul untuk harapan, untuk perjuangan, dan untuk masa depan yang lebih baik. Hari ini adalah momentum penting. Dari tanah kelahiran saya ini, kita akan memulai langkah besar untuk membawa perubahan nyata bagi Jawa Timur,” ujarnya.

    Luluk pun mengungkapkan apa arti sebuah kepemimpinan bagi dirinya.

    Dalam pengartiannya, kepemimpinan bukan soal jabatan, bukan soal kemewahan. 

    “Kepemimpinan adalah soal melayani. Melayani ibu-ibu yang bermimpi anaknya bisa sekolah tanpa takut putus di tengah jalan. Melayani petani yang bekerja keras agar hasil panennya dihargai dengan harga yang adil. Melayani nelayan yang berjuang di laut agar tak lagi susah mendapatkan solar untuk melaut,” kata dia.

    Mantan Ketua Umum Kopri PB PMII ini menuturkan, kesenjangan di Jatim masih nyata.

    Artinya, yang kecil masih sulit maju, sementara yang besar makin mudah meraih keuntungan. 

    “Infrastruktur hanya terlihat megah di kota, tapi jalan-jalan desa rusak tak tersentuh pembangunan. Kita lihat, ada janji-janji yang hanya berhenti di podium, sementara rakyat tetap menghadapi kesulitan setiap harinya. Tata kelola pemerintah kita hari ini belum menyentuh hati rakyatnya,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, bersama pasangannya, Lukmanul Khakim, Luluk bertekat maju di Pilgub Jatim 2024 untuk menjawab semua permasalahan yang menimpa masyarakat Jatim.

    Meski tahu perjuangan tidak akan mudah, namun pihaknya berkomitmen menembus batas ketidakmudahan itu, dengan doa dan dukungan masyarakat Jatim.

    “Kami, Luluk dan Lukman, berdiri dengan sepenuh hati, dengan komitmen yang tidak main-main. Kami akan hadirkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan melayani rakyat dengan sepenuh hati. Kami akan memastikan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sampai ke
    pelosok desa. Kami akan menguatkan petani, nelayan, dan pelaku UMKM agar mereka bisa berdiri lebih tegak. Kami akan memimpin dengan hati yang tulus, melayani rakyat tanpa pamrih, tanpa kepentingan pribadi,” lanjut Luluk.

    Luluk pun mengajak agar semua pihak merenung atas nasib dan potensi yang dimiliki Bumi Majapahit ini.

    Menurutnya, Jatim seharusnya melesat jauh menjadi provinsi primadona yang keberadaannya tersiar hingga ke mancanegara. 

    “Apakah kita rela melihat Jawa Timur tetap seperti ini? Apakah kita rela melihat anak-anak kita menghadapi kesulitan yang sama seperti yang kita hadapi hari ini? Saya tahu jawabannya. Tidak! Karena Jawa Timur layak mendapatkan yang lebih baik,” kata Luluk semangat.

    “Maka saya katakan di sini, dengan lantang. Kita harus menang! Kemenangan kita bukan sekadar angka di kotak suara, tapi kemenangan untuk rakyat Jawa Timur. Kemenangan untuk para ibu yang bermimpi. Kemenangan untuk anak muda yang ingin maju. Kemenangan untuk para petani, nelayan, dan guru honorer yang menantikan perhatian dan dukungan,” tegasnya.

    Di atas tanah kelahirannya, Luluk mengajak seluruh Jatim untuk mendukung perjuangannya.

    Dia tegaskan, Pilgub Jatim 2024 adalah waktunya perubahan, menutup babak lama dengan lembaran baru yang penuh dengan coretan keadian dan kemakmuran.

    “Mari kita menutup babak ketidakadilan dan membuka lembaran baru bagi kemakmuran dan keadilan. Mari kita buat Jawa Timur menjadi rumah bagi semua, di mana tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang dilupakan,” kata dia.

    “Rek, ayo rek! Jawa Timur nomor siji! Mari kita menang bersama. Untuk Jawa Timur. Untuk kita semua,” pungkas Luluk.

  • Cagub Jatim Luluk Soroti Peran Perempuan dalam Perkembangan Seni Budaya Indonesia : Jadi PR Kita

    Cagub Jatim Luluk Soroti Peran Perempuan dalam Perkembangan Seni Budaya Indonesia : Jadi PR Kita

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah, menyoroti kontribusi perempuan dalam perkembangan sejarah dan seni budaya Indonesia.

    Menurut Luluk, posisi perempuan dalam perkembangan sejarah dan seni budaya selama ini jarang tersorot. Budaya patriarki mempengaruhi minimnya catatan sejarah terhadap sumbangsih perempuan dalam mewarnai seni budaya, salah satunya penciptaan seni keris dan tosan aji.

    “Karena memang ada aspek patriarki di dalam budaya kita, dan itu ternyata berpengaruh pada sedikitnya para mpu-mpu perempuan yang bisa dicatat oleh sejarah,” kata Luluk saat mengunjungi Pameran Transformasi Keris Nusantara di Surabaya pada Jumat (15/11/24) kemarin.

    Mantan Ketua Umum Kopri PB PMII ini, peran perempuan dalam perkembangan sejarah harus digali lebih dalam. Khususnya keberadaan mpu-mpu perempuan dalam pembuatan keris.

    “Ini menjadi PR kita semua untuk menggali lebih dalam lagi,” ujar Luluk lagi. 

    Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, hanya Empu Sombro yang tercatat sebagai mpu perempuan dalam sejarah. Luluk mempertanyakan apakah benar tidak ada tokoh perempuan lain yang turut berkontribusi dalam perkembangan seni keris Nusantara.

    “Masa iya kita ini hanya punya Empu Sombro doang dari abad ke abad? Masa tidak ada mpu-mpu lain? Saya yakin mereka pasti ada,” lanjutnya. 

    Dalam pandangan Luluk, hal ini merupakan cerminan dari bagaimana sejarah sering kali hanya menonjolkan peran laki-laki, sementara kontribusi perempuan kurang diakui.

    “Sejarah kita ini masih sering menjadi sejarah laki-laki, karena ditulis sebagai history, bukan herstory. Dalam seni budaya hingga peradaban luhur seperti keris, sangat sedikit perempuan yang diakui,” katanya. 

    Luluk berharap agar narasi sejarah ini dapat direkonstruksi ulang dengan membuka ruang lebih besar bagi pengakuan terhadap tokoh-tokoh perempuan. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengangkat peran perempuan yang selama ini terpinggirkan.

    “Kita harus melihat kembali dan mengupayakan agar tokoh-tokoh perempuan yang memang sepatutnya dihargai, diakui keberadaannya dalam memperkaya seni, budaya, dan peradaban luhur kita,” tuturnya. 

    Pameran ini juga menjadi momen bagi Luluk untuk menegaskan komitmennya terhadap kesetaraan gender, tidak hanya dalam budaya, tetapi juga di berbagai bidang kehidupan lainnya. Ia percaya bahwa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam seni keris dapat menjadi inspirasi dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif. 

    “Mudah-mudahan dari ajaran leluhur itu, kita bisa membawanya ke semua bidang, apakah di kampus, politik, ekonomi, media sosial, atau seni dan budaya,” ujarnya penuh semangat. 

    Luluk menilai pameran ini sebagai langkah konkret dalam melestarikan budaya sekaligus memperkuat identitas nasional. Ia berharap generasi muda dapat terinspirasi untuk tidak hanya mengenal keris sebagai artefak seni, tetapi juga memahami nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya.  . 

    Sebagai calon gubernur, Luluk berkomitmen untuk menjadikan seni dan budaya sebagai salah satu pilar utama dalam membangun Jawa Timur yang berdaya saing. Ia juga berjanji untuk memastikan pengakuan yang lebih besar terhadap perempuan dalam setiap aspek pembangunan. 

    “Kesetaraan harus diperjuangkan di semua aspek, termasuk dalam budaya dan sejarah,” tegasnya. 

    Melalui acara tersebut, Luluk Nur Hamidah tidak hanya menyuarakan pentingnya pelestarian budaya, tetapi juga mendorong pengakuan yang lebih besar terhadap kontribusi perempuan.

    Langkah ini diharapkan menjadi awal dari gerakan yang lebih besar untuk membangun Jawa Timur yang inklusif dan berkeadilan.