Organisasi: OECD

  • Airlangga optimis ekonomi RI tumbuh lebih baik hingga tahun depan

    Airlangga optimis ekonomi RI tumbuh lebih baik hingga tahun depan

    Kita lihat beberapa data terkait dengan investasi yang terus meningkat, barang modal yang naik 32 persen….

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis pertumbuhan ekonomi nasional akan membaik pada semester II-2025 hingga 2026, terutama didorong dengan peningkatan investasi dan belanja pemerintah.

    “Kita lihat beberapa data terkait dengan investasi yang terus meningkat, barang modal yang naik 32 persen (year-on-year/yoy), belanja pemerintah juga naik 17,94 persen secara year-on-year, dan tentu ini diharapkan akan terus berlanjut di semester II hingga tahun depan,” ujar Airlangga, di Jakarta, Jumat.

    Selain investasi dan belanja pemerintah, ia menyatakan stimulus ekonomi yang telah diberikan sepanjang semester I-2025 sebesar Rp61 triliun turut mendukung ketahanan ekonomi nasional.

    “Dan tentunya stimulus ini akan dilanjutkan di semester II,” ujar Airlangga pula.

    Untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, ia menyampaikan pemerintah juga akan terus melanjutkan deregulasi sejumlah aturan yang diperlukan, seperti mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Peraturan tersebut direvisi dan digantikan dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Pemerintah juga akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar untuk meningkatkan kepercayaan investor.

    “Kemudian perbaikan daya saing, baik untuk kerja sama perdagangan, investasi melalui IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement), kemudian juga dalam proses terkait dengan (Indonesia menjadi anggota) OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development),” kata Airlangga.

    Selain deregulasi sejumlah aturan yang disebutkan di atas, pemerintah juga telah melakukan deregulasi secara signifikan terkait distribusi pupuk.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memangkas 145 regulasi terkait penyaluran pupuk ke petani yang rumit.

    “Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. (Sebanyak) 145 peraturan kita pangkas,” katanya dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Berkait pemangkasan tersebut, Prabowo mengatakan produksi beras meningkat dengan total stok komoditas tersebut di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton.

    “Harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan, akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” kata Prabowo.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Target RAPBN Tinggi, Said Abdullah: Pemerintah Harus Hati-hati dengan Pajak karena Sensitif
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        15 Agustus 2025

    Target RAPBN Tinggi, Said Abdullah: Pemerintah Harus Hati-hati dengan Pajak karena Sensitif Nasional 15 Agustus 2025

    Target RAPBN Tinggi, Said Abdullah: Pemerintah Harus Hati-hati dengan Pajak karena Sensitif
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pemerintah menyerahkan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 kepada DPR. 
    Nota itu diserahkan langsung Presiden RI Prabowo Subianto kepada DPR dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPR di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025). 
    Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, postur anggaran kali ini menunjukkan strategi menggenjot pendapatan negara setinggi mungkin, sembari mengerem laju belanja agar defisit tetap terkendali.
    Pemerintah memasang target tinggi untuk pendapatan negara, yaitu sebesar Rp 3.147,7 triliun. Sebaliknya, untuk belanja negara, pemerintah lebih berhati-hati dengan target Rp 3.786,5 triliun, angka yang moderat atau berada di titik tengah.
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah menilai, rancangan yang dipilih pemerintah merupakan batas tertinggi dari yang dibahas dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).
    “Untuk belanja negara, target menunjukkan pilihan yang berbeda, yakni angka moderat dari batas bawah dan atas,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Jumat (15/8/2025). 
    Dengan pilihan tersebut, defisit RAPBN 2026 diproyeksikan lebih rendah dibandingkan 2025, yakni sebesar 2,48 persen atau setara Rp 638,8 triliun.
    Terkait hal itu, Said mendukung target pendapatan negara, tetapi meminta pemerintah berhati-hati, terutama dalam menyusun kebijakan perpajakan, baik dalam perluasan, kenaikan tarif pajak, maupun upaya mengejar target pendapatan.
    “Saat ini ada sensitivitas tinggi di tengah-tengah masyarakat, terutama sentimen negatif atas pengenaan pajak tinggi yang naik beratus-ratus persen pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberlakukan di banyak pemerintah daerah (pemda),” katanya. 
    Sebagai gantinya, Said menyarankan pemerintah lebih fokus mengejar wajib pajak nakal yang melakukan penghindaran pajak.
    Ia juga meminta pemerintah memanfaatkan peluang dari perpajakan global pascapesepakatan di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), terutama terkait beroperasinya layanan perusahaan multinasional lintas negara.
    “Pemerintah juga bisa melakukan optimalisasi pajak karbon. Upaya ini sekaligus mendorong transformasi perekonomian nasional lebih ramah lingkungan,” jelas Said.
    Tak hanya itu, pendapatan negara juga bisa ditingkatkan dengan memperbesar investasi di sektor sumber daya alam, sehingga penerimaan negara dari bagi hasil sektor tersebut semakin besar.
    Dari sisi belanja negara, pemerintah mengambil posisi angka tengah dari pembahasan KEM PPKF. Strategi ini dinilai mampu menekan defisit APBN di bawah 2,5 persen produk domestik bruto (PDB) sehingga kebutuhan pembiayaan tidak terlalu besar.
    Said menyebut alokasi belanja pusat jauh lebih besar dibandingkan transfer ke daerah dan desa.
    Rancangan belanja pusat sebesar Rp 3.136,5 triliun, naik Rp 435,1 triliun dari APBN 2025 yang sebesar Rp 2.701,4 triliun.
    Sebaliknya, alokasi transfer ke daerah dan desa justru turun menjadi Rp 650 triliun dari APBN 2025 yang sebesar Rp 919,9 triliun atau berkurang Rp 269,9 triliun.
    “Kecenderungan makin memusatnya anggaran negara ke pusat perlu dipertimbangkan ulang pemerintah. Pada saat yang sama, kewenangan pemda juga semakin mengecil pasca-UU Cipta Kerja,” kata Said. 
    Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu, situasi tersebut membuat fiskal daerahm semakin melemah sehingga inisiatif pembangunan di daerah hanya akan bertumpu pada anggaran pusat.
    Meski demikian, Said menilai target pemerintah dalam RAPBN 2026 tergolong moderat dan realistis.
    Hal itu terlihat dari sejumlah indikator asumsi ekonomi makro 2026, yakni pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4 persen, inflasi 2,5 persen, yield Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun diproyeksikan 6,9 persen, dan kurs rupiah Rp 16.500 per dollar AS.
    Sementara itu, harga Indonesian Crude Price (ICP) dipatok 70 dollar AS per barel,
    lifting
    minyak bumi 610.000 barel per hari, dan
    lifting
    gas bumi 984.000 setara barel per hari.
    “Usulan angka-angka ekonomi makro ini menunjukkan pemerintah memilih jalan moderat, atau titik tengah dari angka batas bawah dan atas yang disepakati antara Banggar DPR dengan pemerintah pada kesepakatan Kem PPKF,” jelas Said. 
    Said menilai, pilihan angka moderat itu menunjukkan pemerintah realistis dalam menghitung tantangan 2026 yang tidak mudah.
    “Ini akibat dampak pemberlakuan tarif dari Presiden AS Donald Trump, efek rambatan konflik gepolitik, menurunnya daya beli rumah tangga, serta banyaknya
    lay off
    pada sektor manufaktur,” paparnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isi Pidato Presiden mengenai RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan Bagian 1

    Isi Pidato Presiden mengenai RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan Bagian 1

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Pidato kedua Presiden Prabowo itu disampaikan dalam acara Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat (15/8). Berikut isi pidato lengkap yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto:

    Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam kebajikan, Rahayu rahayu.

    Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Rakabuming Raka;
    Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota DPR RI;
    Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota DPD RI;
    Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Lembaga-Lembaga Negara;
    Yang saya hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga Pemerintahan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung,

    Hadirin sekalian yang berbahagia, serta saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.
    Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suasana yang aman, tentram dan damai.

    Izinkan saya menyampaikan, Pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, RAPBN Tahun Anggaran 2026, beserta Nota Keuangannya.

    Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, atas kerja sama dan dukungan selama ini dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN. Insya Allah, ikhtiar kita bersama, akan berkontribusi bagi terwujudnya kesejahteraan Rakyat Indonesia.

    Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati, hari ini saya berdiri, di hadapan saudara-saudara, untuk menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan APBN Tahun 2026. Ini adalah APBN pertama yang saya rumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia. Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misi saya. Bersama Saudara Wakil Presiden, yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.

    Ketangguhan adalah fondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan. Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat, bukan demi segelintir kelompok manusia Indonesia.

    Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja akan kita ciptakan, nilai tambah harus kita maksimalkan, dan nilai tambah itu harus tetap berada di tanah air kita, Indonesia. Semua anak bangsa berhak maju. Pendidikan dan kesehatan harus merata.

    Pemerataan pembangunan kita lakukan dari Sabang sampai Merauke. Sepuluh bulan pertama ini kita semua bekerja keras, bersatu padu, mewujudkan cita-cita bangsa di tengah lingkungan global yang bergerak sangat dinamis penuh ketidakpastian. Tensi geopolitik terus memanas, perang fisik berada di mana-mana. Perang tarif menjadi ancaman bagi ekonomi global.

    Tata kelola dunia berubah drastis. Prinsip “My country first” menjadi semakin dominan. Menekan ekonomi dan menimbulkan biaya tinggi bagi seluruh negara. Dengan dukungan semua komponen bangsa, pemerintah bersatu padu, berjuang agar rakyat tetap terlindungi, ekonomi Indonesia tetap stabil, dan layanan publik dapat berjalan efektif.

    Hasilnya dapat kita rasakan sekarang, ekonomi triwulan kedua 2025 tumbuh 5,12 persen year on year, membaik dari triwulan pertama 4,87 persen. Lebih dari setengahnya adalah kontribusi dari aktivitas konsumsi masyarakat yang meningkat 4,97 persen.

    Ekspor kita tumbuh kuat 10,67 persen. Nilai tambah dari hilirisasi menjadi penyumbang terbesar kuatnya ekspor kita. Kuatnya ekonomi menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat.

    Tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen di Februari 2025 dari 4,82 persen tahun lalu dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan.

    Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47 persen, terendah sepanjang sejarah. Pemerintah bekerja keras agar inflasi tetap rendah di kisaran 2,4 persen, sehingga menjaga daya beli rakyat, terutama masyarakat yang tidak mampu.

    (Suara batuk) Maaf, tadi pagi agak semangat pidato saya.

    Inilah bukti nyata dengan kerja keras dan kesungguhan, kita mampu memperjuangkan nasib jutaan rakyat Indonesia untuk hidup lebih sejahtera. Optimisme dan kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek perekonomian Indonesia tinggi.

    Realisasi investasi paruh pertama 2025 mencapai target APBN. Dan pasar saham kita pun menunjukkan perkembangan menggembirakan di tengah situasi global yang sangat tidak pasti.

    Berbagai program unggulan kita sudah dirasakan rakyat. Makan Bergizi Gratis hari ini telah mencapai 20 juta penerima manfaat. Cek Kesehatan Gratis sudah mencapai lebih dari 17 juta penerima manfaat. Revitalisasi sekolah sudah sampai lebih dari 13.000 sekolah dan madrasah. Sekolah Rakyat sudah mencapai 100.

    Pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih telah dimulai tahun ini. 80 ribu koperasi telah dibentuk. Dan pada akhir tahun 2025 ini tiap koperasi akan memiliki gudang, akan memiliki cold storage, akan memiliki gerai-gerai, dan tiap koperasi akan memiliki dua kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil buminya.

    Kita juga tidak boleh lupa bahwa kita harus membentuk sumber daya manusia unggul untuk jangka panjang tapi program tersebut harus kita mulai sekarang.

    Ekosistem bisnis yang produktif dalam jangka pendek, denyut transaksi ekonomi dari hulu hingga hilir saat ini sudah mulai dirasakan sampai tingkat desa, kelurahan sampai di seluruh pelosok negeri.

    Di tengah gejolak global, APBN kita mampu menjaga stabilitas ekonomi, melindungi rakyat dan dunia usaha. Pemerintah responsif saat tekanan global mempengaruhi kita.

    Stimulus ekonomi tahap pertama sebesar Rp33 triliun diberikan pada Januari 2025, disusul oleh stimulus tahap kedua Rp24,4 triliun pada Juni 2025.

    Jaring pengaman sosial disiapkan untuk menjaga daya beli dan mencegah PHK dan kemunduran sosial melalui berbagai program antara lain Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

    Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional di panggung global. Pemerintah berhasil dalam negosiasi tarif bilateral dengan Amerika Serikat yang lebih rendah menjadi 19 persen dari awalnya 32 persen.

    Tentunya ini masih merupakan tantangan dan kita terus harus menyiapkan diri untuk keadaan di masa depan yang lebih berat bagi untuk kita. Negosiasi bebas tarif Indonesia-Uni Eropa, Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA, sudah kita selesaikan, setelah 10 tahun perundingan yang tidak selesai-selesai, kita berhasil melakukan terobosan pada tahun ini. Justru di saat ada tantangan dan cobaan yang lebih besar lagi.

    Di forum multilateral, dalam BRICS, dalam G20 dan ASEAN, Indonesia terus hadir dan aktif memperjuangkan kepentingan nasional kita. Kita juga sedang mendaftar di OECD. Insya Allah kita bisa diterima. Kita ingin mempertahankan kepentingan nasional kita di panggung global, berdiri sama tegak dengan semua negara.

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah rancang bangun kami dalam membangun bangsa. Rancang bangun kita. Kekayaan negara dan cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemampuran rakyat.

    Artinya, negara harus hadir, melindungi mereka yang tidak mampu, menciptakan rasa aman bagi semua. APBN adalah instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera. APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

    R-APBN 2026, kita utamakan pada 8 agenda. Pertama, kita harus terus wujudkan ketahanan pangan sebagai fondasi kemandirian bangsa. Kita harus mencapai swasembada pangan, terutama beras dan jagung. Harga-harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan.

    Untuk itu, kita akan cetak sawah baru. Kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Kita akan dukung bibit-bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan murah, juga kita menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah.

    Saudara-saudara sekalian, untuk lumbung pangan dan cadangan pangan Rp53,3 triliun kita siapkan. Subsidi pupuk tahun 2026 kita alokasikan Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk.

    Bulog-bulog kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat. Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit, 145 peraturan kita pangkas.

    Hasilnya produksi beras meningkat. Stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton. Harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini.

    RAPBN 2026 akan alokasi Rp22,7 triliun untuk Bulog melakukan tugasnya. Secara keseluruhan Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional.

    Kedua, kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas kita tingkatkan. Harga energi kita jaga. Dan transisi menuju energi bersih kita percepat.

    Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mampu. Energi baru terbarukan adalah masa depan. Kita harus genjot pembangunan pembangkit dari surya, dari hidro, dari panas bumi, dan dari bio energi.

    Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100 persen pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai.

    Dari target dunia 2060 kita bisa mencapainya jauh lebih cepat. Dan rakyat kita dari kota hingga desa harus menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan. Berbagai dukungan APBN untuk penguatan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan EBT, serta penyediaan listrik desa.

    Secara keseluruhan di tahun 2026 dukungan fiskal pemerintah yaitu Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi.

    Ketiga kita bangun generasi unggul, anak-anak kita melalui Makan Bergizi Gratis. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat, dengan gizi terpenuhi. Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya. Program Makan Bergizi Gratis telah dilaksanakan di seluruh provinsi.

    Dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri. MBG kita targetkan mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita, akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dibangun di seluruh pelosok negeri.

    Ke depan program ini akan efektif memberi manfaat lebih luas dan optimal bagi masyarakat. MBG meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, kualitas SDM masa depan Indonesia, dan juga memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat. Menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, dan memberdayakan jutaan petani, nelayan, peternak, dan pelaku-pelaku UMKM.

    Alokasi anggaran untuk MBG tahun 2026 kita alokasikan sebesar Rp335 triliun.

    Keempat, kita wujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global.

    Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI.

    Tapi kita harus waspada. Anggaran pendidikan harus tepat sasaran. Kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja.

    Pemerintah menyiapkan biaya siswa bagi siswa dan mahasiswa dengan program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa. KIP kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa. Dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah kampus dialokasikan sebesar Rp150,1 triliun.

    Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru, serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non-PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai.

    Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Transformasi kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik.

    Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Tahun 2026 LPDP ditargetkan dapat memberi biaya siswa sebanyak 4.000 mahasiswa. Semua untuk mewujudkan generasi cerdas, inovatif, produktif yang siap bersaing di panggung global.

    Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi, engineering, dan mathematics.

    Kelima, kita hadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Anggaran kesehatan kita, kita pusatkan memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan program jaminan kesehatan nasional.

    Anggaran kesehatan kita utamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi rumah sakit, mempercepat penurunan stunting, memberi bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan TBC, tuberculosis, melaksanakan cek kesehatan gratis. Dengan demikian kita dapat mencegah penyakit menjadi lebih berat, menghemat uang yang sangat besar dari pemerintah.

    Kita tingkatkan semua fasilitas kesehatan. Masyarakat miskin dan rentan dijamin memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas.

    Setiap tahun pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan. Secara keseluruhan, anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan Rp244 triliun.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%

    Pidato Lengkap Prabowo di Nota Keuangan 2026, dari Target Ekonomi Naik 5,4% hingga Defisit 0%

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato Kenegaraan perdananya sebagai orang nomor satu di Indonesia dalam rangka Penyampaian Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya.

    Hal ini disampaikannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026. Rapat paripurna tersebut berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025).

    Dalam pidatonya, Kepala negara menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya akan mendanai 770.000 unit rumah pada Tahun Anggaran (TA) 2026.

    Tak hanya itu, dia juga menyoroti praktik pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak masuk akal, termasuk pemberian tantiem jumbo kepada komisaris yang hanya rapat sebulan sekali.

    Berikut Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Nota Keuangan, Gedung DPR RI, Jumat (15/8/2025):

    Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salfey. Om swastiastu. Namo budhaya. Salam kebajikan. Rahayu rahayu.

    Hadirin sekalian yang berbahagia!

    Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta’ala atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam suasana yang aman tentram dan damai.

    Izinkan saya menyampaikan pidato pengantar rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN Tahun anggaran 2026 beserta nota keuangannya.

    Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPR RI atas kerjasama dan dukungan selama ini dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN, Insya Allah ikhtiar kita bersama akan berkontribusi bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati!
    Hari ini saya berdiri di hadapan saudara-saudara untuk menyampaikan pidato pengantar rancangan APBN tahun 2026. Ini adalah APBN pertama yang saya rumuskan sebagai Presiden Republik Indonesia. Arsitektur APBN 2026 adalah implementasi dari visi dan misi saya bersama saudara wakil presiden yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh Mandiri dan sejahtera. Ketangguhan adalah pondasi terciptanya kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kita akan perkuat ketahanan di bidang pangan, energi ekonomi dan pertahanan. Sumber daya alam harus dikelola demi rakyat bukan demi segelintir kelompok manusia Indonesia. Hilirisasi akan kita perluas, lapangan kerja akan kita ciptakan, nilai tambah harus kita maksimalkan dan nilai tambah itu harus tetap berada di tanah air kita Indonesia. Semua anak bangsa berhak maju. Pendidikan dan kesehatan harus merata. Pemerataan pembangunan kita lakukan Dari Sabang Sampai Merauke.

    Sepuluh bulan pertama ini kita semua bekerja keras Bersatu padu mewujudkan cita-cita bangsa di tengah lingkungan global yang bergerak sangat dinamis penuh ketidakpastian. Tensi geopolitik terus memanas. Perang fisik berada di mana-mana, perang tarif menjadi ancaman bagi ekonomi global. Tata kelola dunia berubah drastis. Prinsip my country first menjadi semakin dominan menekan ekonomi dan menimbulkan biaya tinggi bagi seluruh negara.

    Dengan dukungan semua komponen bangsa pemerintah Bersatu padu berjuang agar rakyat tetap terlindungi, ekonomi Indonesia tetap stabil dan layanan publik dapat berjalan efektif. Hasilnya dapat kita rasakan sekarang ekonomi triwulan kedua 2025 tumbuh 5,12% year on year membaik dari triwulan pertama 4,87% lebih dari setengahnya adalah kontribusi dari aktivitas konsumsi masyarakat yang meningkat 4,97%. Ekspor kita tumbuh kuat 10,67% nilai tambah dari hilirisasi menjadi penyumbang terbesar kuatnya ekspor kita.

    Kuatnya ekonomi menunjang peningkatan kesejahteraan Rakyat. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,67% di Februari 2025 dari 4,82% tahun lalu dengan 3,6 juta lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan. Tingkat kemiskinan ditekan menjadi 8,47% terendah sepanjang sejarah. Pemerintah bekerja keras agar inflasi tetap rendah di kisaran 2,4% sehingga menjaga daya beli rakyat terutama masyarakat yang tidak mampu.

    (Batuk) Maaf tadi pagi agak semangat pidato saya.

    Inilah bukti nyata dengan kerja keras dan kesungguhan kita mampu memperjuangkan nasib jutaan rakyat Indonesia untuk hidup lebih sejahtera. Optimisme dan kepercayaan investor terhadap kinerja dan prospek perekonomian Indonesia tinggi. Realisasi investasi paruh pertama 2025 mencapai target APBN. Dan pasar saham kita pun menunjukkan perkembangan menggembirakan di tengah situasi Global yang sangat tidak pasti.

    Berbagai program unggulan kita sudah dirasakan rakyat. Makan bergizi gratis hari ini telah mencapai 20 juta penerima manfaat. Cek kesehatan gratis sudah mencapai lebih dari 17 juta penerima manfaat. Revitalisasi sekolah sudah sampai lebih dari 13000 sekolah dan madrasah. Sekolah Rakyat sudah mencapai 100. Pembentukan koperasi desa dan kelurahan merah putih telah dimulai tahun ini 80.000 koperasi telah dibentuk dan pada akhir tahun 2025 ini tiap koperasi akan memiliki gudang akan memiliki cold storage akan memiliki gerai-gerai dan tiap koperasi akan memiliki dua kendaraan truk untuk menjemput dan mengantar hasil buminya. Kita juga tidak boleh lupa bahwa kita harus membentuk sumber daya manusia unggul untuk jangka panjang tapi program tersebut harus kita mulai sekarang. Ekosistem bisnis yang produktif dalam jangka pendek. Denyut transaksi ekonomi dari hulu hingga hilir saat ini sudah mulai dirasakan sampai tingkat desa kelurahan sampai di seluruh pelosok negeri.

    Di tengah gejolak Global APBN kita mampu menjaga stabilitas ekonomi. Melindungi rakyat dan dunia usaha. Pemerintah responsif saat tekanan global mempengaruhi kita. Stimulus ekonomi di tahap pertama sebesar rupiah 33 triliun diberikan pada Januari 2025 disusul oleh stimulus tahap kedua 24,4 triliun rupiah pada Juni 2025. Jaring pengaman sosial disiapkan untuk menjaga daya beli dan mencegah PHK dan kemunduran sosial melalui berbagai program antara lain program keluarga harapan, kartu sembako, program Indonesia pintar dan kartu Indonesia pintar kuliah.

    Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional di panggung global. Pemerintah berhasil dalam negosiasi tarif bilateral dengan Amerika Serikat yang lebih rendah menjadi 19% dari awalnya 32%. Tentunya ini masih merupakan tantangan dan kita terus harus menyiapkan diri untuk keadaan di masa depan yang lebih berat lagi untuk kita.

    Negosiasi bebas tarif Indonesia Uni Eropa Comprehensive Economy Partnership agreement sudah kita selesaikan setelah 10 tahun perundingan yang tidak selesai-selesai, kita berhasil melakukan terobosan pada tahun ini justru di saat ada tantangan dan cobaan yang lebih besar lagi.

    Di forum multilateral dalam BRICS, dalam G20 dan Asean Indonesia terus hadir dan aktif memperjuangkan kepentingan nasional kita. Kita juga sedang mendaftar di OECD, insya Allah kita bisa diterima. Kita ingin mempertahankan kepentingan nasional kita di panggung global berdiri sama tegak dengan semua negara.

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati!
    Pasal 33 undang-undang dasar 1945 adalah rancang bangun kami dalam membangun bangsa. Rancang bangun kita. Kekayaan negara dan cabang-cabang produksi yang penting harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Artinya negara harus hadir melindungi mereka yang tidak mampu menciptakan rasa aman bagi semua.

    APBN adalah instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, Mandiri, dan sejahtera. APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia. RAPBN 2026 kita utamakan pada 8 agenda prioritas.

    Pertama, kita harus terus wujudkan ketahanan pangan sebagai pondasi kemandirian bangsa. Kita harus mencapai swasembada pangan terutama beras dan jagung. Harga-harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera dan konsumen aman. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Untuk itu kita akan cetak sawah baru, kita akan salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Kita akan dukung bibit-bibit unggul alat mesin pertanian modern dan pembiayaan murah juga kita menjamin harga pembelian pemerintah untuk gabah.

    Saudara-saudara sekalian!

    Untuk lumbung pangan dan cadangan pangan rupiah Rp53,3 triliun kita siapkan. Subsidi pupuk tahun 2026 kita alokasikan rupiah Rp46,9 triliun untuk 9,62 juta ton pupuk. Bulog kita perkuat sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani, dan penjaga daya beli masyarakat.

    Hadirnya pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit, 145 peraturan kita pangkas hasilnya produksi beras meningkat, stok beras di gudang pemerintah berada di atas 4 juta ton, harga stabil, petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini. RAPBN 2026 akan alokasi Rp22,7 triliun untuk Bulog melakukan tugasnya. Secara keseluruhan Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional.

    Kedua, kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas kita kita tingkatkan. Harga energi kita jaga dan transisi menuju energi bersih kita percepat. Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh mereka yang mampu. Energi baru terbarukan adalah masa depan kita harus genjot pembangunan pembangkit dari Surya dari hydro, dari panas bumi dan dari bioenergi. Indonesia harus menjadi pelopor energi bersih dunia. Kita harus capai 100% pembangkitan listrik dari energi baru dan terbarukan dalam waktu 10 tahun atau lebih cepat. Saya yakin hal ini bisa dicapai dari target dunia 2060 kita bisa mencapainya jauh lebih cepat. Dan rakyat kita dari kota hingga Desa harus menikmati energi yang terjangkau dan berkelanjutan.

    Berbagai dukungan APBN untuk penguatan dan ketahanan energi ditempuh melalui subsidi energi, insentif perpajakan, pengembangan ebt serta penyediaan listrik desa. Secara keseluruhan di tahun 2026 dukungan fiskal pemerintah yaitu rupiah 402,4 triliun untuk ketahanan energi.

    Ketiga, kita bangun generasi unggul anak-anak kita melalui makan bergizi gratis. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat dengan gizi terpenuhi. Kita hilangkan stunting dalam waktu yang secepat-cepatnya. Program makan bergizi gratis setelah dilaksanakan di seluruh provinsi dan terus dibangun agar menjangkau seluruh pelosok negeri. MBG kita targetkan mampu menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita akan menerima manfaat asupan gizi optimal melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi yang dibangun di seluruh pelosok negeri.

    Ke depan, program ini akan efektif memberi manfaat lebih luas dan optimal bagi masyarakat. MBG meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, kualitas sdm masa depan Indonesia dan juga memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, dan memberdayakan jutaan petani nelayan, peternak dan pelaku-pelaku UMKM. Alokasi anggaran untuk mbg tahun 2026 kita alokasikan sebesar 335 triliun.

    Keempat, kita wujudkan pendidikan bermutu. Pendidikan adalah Senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global. Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20% yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026. Terbesar sepanjang sejarah NKRI. Tapi kita harus waspada. Anggaran pendidikan harus tepat sasaran, kita tingkatkan kualitas guru, perkuat pendidikan vokasi, selaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa dengan program Indonesia pintar untuk 21,1 juta siswa.

    KIP kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa. Dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah, kampus dialokasikan sebesar Rp150,1 triliun. Untuk gaji guru penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar rupiah Rp178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai.

    Sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda dan sekolah unggul Garuda transformasi kita perkuat sebagai jembatan pembangkit harapan bagi anak-anak miskin untuk meraih pendidikan terbaik. Kita dorong LPDP untuk menyediakan beasiswa lebih masif lagi di berbagai universitas terbaik dunia. Tahun 2026 lpdp ditagihkan dapat memberi beasiswa sebanyak 4000 mahasiswa. Semua untuk mewujudkan generasi cerdas inovatif produktif yang siap bersaing di panggung global. Kita harus mengejar ketertinggalan kita di Bidang sains teknologi engineering dan matematik.

    Kelima, kita hadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Pelayan kesehatan adalah hak setiap warga negara. Anggaran kesehatan kita, kita pusatkan memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan program jaminan kesehatan nasional. Anggaran kesehatan kita utamakan untuk meringankan beban masyarakat, merevitalisasi Rumah Sakit, mempercepat penurunan stunting, memberi bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, mengendalikan penyakit menular, menurunkan TBC tuberkulosis melaksanakan cek kesehatan gratis. Dengan demikian kita dapat mencegah penyakit menjadi lebih berat, menghemat uang yang sangat besar dari rakyat, dari pemerintah. Kita tingkatkan semua fasilitas kesehatan. Masyarakat miskin dan rentan dijamin memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas. Setiap tahun pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan. Secara keseluruhan anggaran kesehatan tahun 2026 dialokasikan Rp244 triliun.

    Keenam, kita hidupkan perekonomian rakyat melalui penguatan koperasi desa kelurahan merah putih. Desa kitabangun, koperasi kita bangkitkan kembali, usaha mikro kecil dan menengah kita berdayakan serta ekonomi lokal kita tumbuhkan. Desa dan kelurahan akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Kita akan percepat pembangunan desa Mandiri koperasi dan UMKM dengan berlandaskan semangat gotong royong. Tradisi kita budaya kita harus kita gunakan dalam pelaksanaan ekonomi kerakyatan. 80.000 koperasi desa kelurahan merah putih telah terbentuk dan siap bekerja mempermudah masyarakat desa mengakses sembako, logistik, pupuk, hingga layanan keuangan. Tidak boleh ada raket kita lagi yang pinjam uang dari rentenir dengan bunga yang tidak masuk akal, lintah darat akan kita hilangkan dari bumi Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan pendanaan murah melalui bank himbara agar koperasi desa kelurahan merah putih dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang rendah. Ini adalah pendekatan baru yang akan menghidupkan ekonomi lokal di pedesaan, memotong rantai distribusi logistik yang rumit, menciptakan lapangan kerja baru dan menghapus kemiskinan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di desa. Perekonomian daerah akan berdenyut kencang dan kemandirian daerah akan semakin memperkokoh persatuan dan kemandirian bangsa.

    Ketujuh, kita akan perkuat pertahanan rakyat semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa kita. Dunia Global penuh ketidakpastian, ancaman muncul tiba-tiba, Indonesia masih penuh dengan masalah menjaga keutuhan wilayah, menjaga kekayaan kita. Pertahanan yang kuat adalah pondasi kedaulatan. Bangsa Indonesia tidak menghendaki perang bangsa Indonesia memandang perang adalah jalan terakhir. Kita ingin Damai Tapi kita lebih cinta kemerdekaan kita. Kita ingin Damai Tapi kita mengerti sejarah manusia mengajarkan kepada kita bahwa mereka yang tidak punya pertahanan yang kuat biasanya dilindas oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat. Biasanya kekayaannya diambil, dirampok, dan itulah yang terjadi ratusan tahun kepada bumi Nusantara kita ini. Kita tidak mau lagi menjadi sapi perahan bangsa-bangsa lain.

    Saudara-saudara sekalian!

    Riset dari Universitas Oxford menceritakan kepada kita bahwa mereka Belanda yang memegang dan menduduki Indonesia selama mereka duduki Indonesia nusantara, GDP perkapita mereka tertinggi di dunia artinya siapa yang kuasai kekayaan Indonesia GDP perkapitanya akan sangat tinggi, akan menjadi salah satu dari tiga atau empat di dunia dan itu yang kita tuju, kita harus kuasai, kendalikan, membela, dan mengelola semua kekayaan bangsa Indonesia. Untuk itu kita harus modernisasi alat utama sistem pertahanan. Memperkuat komponen cadangan kita. Kita berdayakan industri strategis nasional serta kesejahteraan para prajurit Patriot Bangsa.

    Alhamdulillah Yang Maha kuasa telah memberi karunia kepada kita, kita memiliki mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth, kita memiliki semua rare earth yang ada di dunia kita miliki. Dan rare earth ini vital untuk kehidupan teknologi tinggi untuk kehidupan modern dan juga untuk pertahanan modern.

    Saudara-saudara sekalian!

    Kita harus menciptakan sumber daya manusia yang unggul agar semua sumber daya alam kita bisa kita manfaatkan secepat-cepatnya.

    Kedelapan, kita percepat investasi dan Perdagangan global. APBN sebagai katalis. Peran danantara Indonesia dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi. Melalui Danantara Indonesia kita perkuat investasi produktif dan mewujudkan Indonesia dalam rantai pasok dunia. Profesionalisme kompetensi dan integritas akan menjadi pijakan didukung tata kelola transparan dan akuntabel. Inilah momentum bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global.

    Berbagai proyek iritasi dengan nilai investasi sekitar US$38 miliar akan kita percepat. Proyek ini mencakup berbagai sektor termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batubara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan.

    Saudara-saudara sekalian!
    Program 3 juta rumah untuk rakyat diberikan melalui berbagai skema antara lain fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (LFPP) dukungan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di desa kota dan di pesisir. Serta dukungan PPN DTP untuk rumah komersil dalam mendukung pembangunan rumah yang layak huni dan terjangkau. Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770.000 rumah.

    Hadirin yang saya muliakan! Saudara-saudara sebangsa dan setanah air!

    Untuk mendukung agenda pembangunan di tengah gejolak global, arsitektur APBN 2006 dirancang sebagai berikut: Belanja negara dialokasikan Rp3786,5 triliun. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3147,7 triliun.

    Defisit APBN dirancang Rp638,8 triliun atau 2,48% PDB ditopang dengan pembiayaan pruden inovatif dan sustainable. Dan pemerintah yang saya Pimpin berjanji dihadapan majelis ini kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin dan adalah harapan saya adalah cita-cita saya untuk suatu saat apakah dalam 2027 atau 2028 Saya ingin berdiri di depan majelis ini di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali.

    Kita harus berani, Kita harus berani dan kita harus bertekad menghilangkan kebocoran, menekan segala bentuk kebocoran dan untuk itu saya minta dukungan seluruh kekuatan politik yang ada di Indonesia. Negara kita besar, negara kita makmur, kalau kita atur dengan baik semuanya akan merasakan, semuanya akan menikmati. Kita akan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif yang lebih masif sehingga tidak hanya mengandalkan APBN. APBN didesain tetap fleksibel agar adaptif dan responsif untuk meredam guncangan. Untuk itu APBN harus terus dijaga tetap sehat dan kredibel melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, serta inovasi pembiayaan.

    Optimalisasi pendapatan negara dilakukan konsisten. Pajak adalah instrumen untuk keadilan untuk redistribusi pendapatan. Yang kayak bayar pajak yang tidak mampu dibantu. Penerima perpajakan akan terus ditingkatkan dengan tetap melindungi iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Intensif fiskal tetap diberikan secara terarah dan terukur untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis.

    Pengelolaan SDA akan kita perkuat untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Setiap aset negara harus dikelola secara efisien dan produktif agar menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan Rakyat.

    Dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha kita mengenal istilah return on aset. Dalam bisnis dikatakan bisnis itu baik dan berhasil kalau return on asset adalah sekitar 12% katakanlah konservatif 10% katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5%. Saudara-saudara sekalian, aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN BUMN kita kasetnya adalah senilai lebih dari US$1000 triliun.

    Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal US$50 miliar. Kalau US$50 miliar, APBN kita tidak defisit saudara-saudara sekalian. Karena itu saya memberi tugas kepada badan pengelolaan investasi danantara Indonesia untuk membereskan BUMN BUMN kita. Tadinya pengelolaannya sangat tidak masuk akal perusahaan rugi komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris paling banyak 6 orang kalau bisa cukup 4 atau 5, dan saya hilangkan Tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti Tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu Tantiem.

    Saudara-saudara!

    Masa ada komisaris Yang rapat sebulan sekali Tantiemnya Rp40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke danantara direksi pun tidak perlu Tantiem kalau rugi dan untungnya harus untung bener jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu kalau komisaris itu keberatan segera berhenti saudara sekalian.

    Saudara-saudara sekalian!

    Pemilu masih lama. Ini kayak rapat di kecamatan aja ini. Tapi serius tidak masuk akal jadi direksi dan komisaris Kalau keberatan tidak bersedia, tidak menerima Tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu yang siap menggantikan mereka.

    Saudara-saudara sekalian!

    Setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga, harus kita jaga jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat jangan seenak-enaknya. Kualitas Belanja Negara harus terus kita tingkatkan. Kita terus mendorong efisiensi belanja saudara-saudara. Setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja Nasional tidak efisien dipangkas, belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja memperkuat daya beli dan meningkatkan kualitas layanan publik. Peran APBN didorong untuk lebih proporsional. APBN kita utamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik untuk rakyat untuk aktivitas ekonomi nilai tambah yang tinggi dan memberi keuntungan komersial. Peran danantara harus dioptimalkan termasuk melibatkan swasta nasional dan global secara sinergis dan kolaboratif.

    Ke depan belanja negara baik belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah didesain menjadi satu kesatuan sehingga transfer ke daerah bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Subsidi energi dan bansos terus didorong supaya lebih tepat sasaran berbasis pada data tunggal sosial ekonomi nasional. Pembiayaan APBN harus dikelola secara penuh dengan inovatif. Kita harus pruden mengelola utang defisit dan rasio utang dijaga pada batas aman. Keberlanjutan fiskal jangka menengah panjang adalah jangkar bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kita akan terus mendorong skema pembiayaan yang lebih kreatif dengan memberdayakan peran danantara dan swasta sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

    Penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi serta penguatan inovasi pembiayaan tidak lagi semua hal harus bergantung pada APBN.

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati!

    Dengan pengelolaan fiskal yang sehat disertai dengan efektivitas transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Rakyat maka pertumbuhan ekonomi tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,4% atau lebih. Inflasi terkendali di level 2,5% suku bunga SBN di kisaran 6,9% nilai tukar berada di kisaran rupiah 16.500 per dollar. Tingkat pengangguran terbuka di 2026 ditargetkan terus turun ke tingkat 4,44% hingga 4,96%. Angka kemiskinan kita turunkan ke 6,5% hingga 7,5%. Rasio gini kita kita turunkan ke tingkat 0,377 sampai 0,38. Indeks modal manusia kita targetkan 0,57. Selain itu indeks kesejahteraan petani dan penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan meningkat

    Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati!

    Demikianlah keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun anggaran 2026 beserta nota keuangan.

    Pesan harapan kami pembahasan RAPBN tahun 2026 dapat dilakukan secara konstruktif dalam semangat gotong royong demi tercapainya cita-cita Indonesia merdeka berdaulat adil dan makmur. Semoga Allah subhanahu wa ta’ala senantiasa memberi rahmat dan ridhonya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia.

    Dirgahayu Republik Indonesia!!!
    MERDEKA!! MERDEKA!! MERDEKA!!

    Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

  • Perundingan Global Batasi Polusi Plastik Berakhir Tanpa Hasil

    Perundingan Global Batasi Polusi Plastik Berakhir Tanpa Hasil

    Jakarta

    Perundingan untuk menyusun perjanjian global demi mengatasi polusi plastik berakhir buntu pada Jumat (15/08), tanpa adanya kesepakatan atau sikap bersama.

    Negosiasi selama 10 hari di markas PBB di Jenewa itu seharusnya berakhir pada Kamis (14/08), tetapi dengan sisa waktu 23 menit sebelum hari berakhir, sesi sempat diperpanjang.

    Namun meski negosiasi intensif sepanjang hari, hingga Jumat pagi belum terlihat tanda-tanda tercapainya kesepakatan untuk membatasi produksi atau mengelola limbah plastik.

    Sebanyak 1.000 anggota delegasi berkumpul di Swiss demi menuntaskan negosiasi mengurangi plastik yang mencemari tanah, laut, dan tubuh manusia.

    Menteri Lingkungan Hidup Prancis Agnes Pannier-Runacher mengaku dirinya “merasa gusar, karena kendati upaya yang besar dari banyak pihak dan kemajuan dalam diskusi, tidak ada hasil nyata yang bisa dicapai.”

    Ketua juru runding Kolombia Haendel Rodriguez bahkan secara terang-terangan menuduh negara produsen minyak sebagai biang keladi kebuntuan.

    Menurutnya, proses negosiasi “diblokir oleh sejumlah kecil negara yang benar-benar tidak menginginkan tercapainya kesepakatan.”

    Kekacauan di ruang sidang

    Pada Kamis (14/8), sidang pleno di aula utama Palais des Nations PBB, yang sedianya menjadi pertemuan pamungkas, hanya berlangsung kurang dari satu menit, membuat para delegasi yang memenuhi ruangan terkejut.

    “Suasana ruangan sangat tidak puas,” lanjutnya. “Meski banyak yang merasa kesepakatan tidak mungkin tercapai kali ini, mereka tetap berusaha mendorong isi naskah sesuai kepentingan masing-masing hingga detik terakhir.”

    Sepanjang hari, diplomat asal Ekuador, Vayas, berkeliling menemui delegasi regional untuk mencoba menyusun kesepakatan bersama setelah upaya sebelumnya pada Rabu (13/08) gagal.

    “Kami benar-benar bingung. Sepertinya ada yang hilang,” ujar seorang sumber diplomatik dari salah satu delegasi regional kepada AFP.

    Selama jam-jam panjang menunggu, negosiasi di belakang layar dan pertemuan informal berlangsung. Seorang kepala delegasi mengatakan kepada AFP bahwa mereka yakin akan ada draf kompromi baru, sementara delegasi dari benua lain mengungkapkan kekecewaan karena belum melihat naskah maupun proses yang jelas, khawatir negosiasi panjang yang dimulai lebih dari dua tahun lalu di Nairobi akan gagal total.

    Mencari titik tengah

    Setelah tiga tahun negosiasi, negara-negara yang menginginkan tindakan tegas untuk mengatasi sampah plastik berusaha menjalin kesepakatan dengan kelompok negara penghasil minyak.

    “Kita butuh perjanjian global yang koheren. Kita tidak bisa melakukannya sendiri,” kata Menteri Lingkungan Kenya, Deborah Barasa, yang tergabung dalam Koalisi Ambisi Tinggi yang mendorong tindakan agresif terhadap limbah plastik.

    Barasa mengatakan kepada AFP bahwa negara-negara bisa menyepakati perjanjian sekarang, lalu menyusun detailnya secara bertahap.

    “Kita harus menemukan titik tengah,” ujarnya. “Kemudian kita bisa mengambil pendekatan bertahap untuk membangun perjanjian ini… dan mengakhiri polusi plastik.”

    Sepanjang Kamis (14/08), berbagai kelompok regional dan lintas regional mengadakan pertemuan. Koalisi Ambisi Tinggi, yang terdiri dari Uni Eropa, Inggris, Kanada, serta banyak negara Afrika dan Amerika Latin, ingin ada komitmen untuk mengurangi produksi plastik dan menghapus bahan kimia beracun dalam plastik.

    Sementara itu, kelompok negara penghasil minyak seperti Arab Saudi, Kuwait, Rusia, Iran, dan Malaysia ingin fokus perjanjian lebih pada pengelolaan limbah.

    Kesepakatan tertunda

    Masalah polusi plastik begitu merajalela hingga mikroplastik ditemukan di puncak gunung tertinggi, palung laut terdalam, dan hampir di seluruh bagian tubuh manusia.

    Jika tren saat ini berlanjut, produksi plastik berbasis bahan bakar fosil akan hampir tiga kali lipat pada 2060 menjadi 1,2 miliar ton per tahun, sementara limbahnya akan melebihi satu miliar ton, menurut Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    “Tentu saja kami tidak dapat menyembunyikan bahwa sangat tragis dan sangat mengecewakan melihat beberapa negara mencoba menghalangi tercapainya sebuah kesepakatan,” kata Menteri Lingkungan Denmark, Magnus Heunicke.

    Padahal, menurutnya, perjanjian diperlukan untuk mengatasi “salah satu masalah polusi terbesar yang kita hadapi di bumi” dan berjanji akan melakukan upaya lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan.

    “Kami akan terus bekerja hingga kita memiliki perjanjian yang akan membantu semua negara dalam menyelesaikan masalah ini,” katanya kepada wartawan.

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • XLSMART (EXCL) Berharap Pemerintah Bersikap Adil Terhadap OTT

    XLSMART (EXCL) Berharap Pemerintah Bersikap Adil Terhadap OTT

    Bisnis.com, JAKARTA— PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSMART) meminta pemerintah bersikap adil dalam mengatur hubungan antara operator telekomunikasi nasional dan penyedia layanan over-the-top (OTT) global. 

    Layanan OTT seperti WhatsApp gencar memperluas bisnis di Indonesia namun dinilai oleh sejumlah kalangan belum memberikan kontribusi optimal terhadap industri dan perekonomian nasional.

    Head of External Communications XLSMART, Henry Wijayanto, mengatakan saat ini OTT global sangat dominan, termasuk di Indonesia, dan keberadaannya wajar dalam persaingan terbuka.

    “OTT global harus diakui saat ini sangat dominan, termasuk yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam kompetisi yang terbuka seperti saat ini wajar saja,” kata Henry saat dihubungi Bisnis pada Rabu (13/8/2025).

    Namun, dia menekankan pentingnya agar layanan tersebut memberikan manfaat nyata bagi seluruh pemangku kepentingan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Tanah Air, termasuk pelaku industri telekomunikasi. 

    XLSMART berharap pemerintah bisa memberikan keadilan kepada operator yang sudah membangun jaringan untuk akses internet. 

    “Misalnya dengan membuat regulasi yang bisa memberikan keadilan secara bisnis kepada operator pemilik jaringan internet dengan tetap mengedepankan kepentingan pelanggan,” kata Henry. 

    Pelajar mengakses layanan internet

    Sebelumnya, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai WhatsApp telah menjadi platform komunikasi dominan di Indonesia dengan lebih dari 140 juta pengguna. 

    Menurutnya, pendapatan signifikan platform ini diperoleh melalui WhatsApp Business API, integrasi pembayaran, dan monetisasi data, tetapi kontribusinya terhadap pembangunan industri digital nasional masih minim.

    “Di lain sisi, kontribusi WhatsApp pada pembangunan industri digital Indonesia masih minim,” kata Agung saat dihubungi Bisnis pada Selasa (12/8/2024).

    Dia menyarankan Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat menerapkan Digital Services Tax atau Significant Economic Presence Rule untuk WhatsApp dan platform asing lain yang memiliki pengguna atau omzet signifikan di Indonesia. 

    Agung menambahkan Kementerian Keuangan maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dapat mewajibkan pendaftaran badan usaha atau entitas yang memiliki otoritas penuh, bukan sekadar kantor perwakilan di Indonesia, agar tunduk pada UU ITE, UU PDP, dan perpajakan nasional. 

    Dia menilai, dengan jumlah pengguna yang besar, pemerintah bisa mendorong WhatsApp untuk ikut serta dalam program literasi digital, keamanan siber, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

    “Karena WhatsApp memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi yang dibangun oleh operator jaringan, maka sewajarnya pemerintah membuat regulasi yang mewajibkan WhatsApp untuk bersinergi dalam bisnisnya dengan industri ini. Hal ini akan menguntungkan semua pihak. Industri, pemerintah, dan pelanggan,” tutur Agung.

    Senada, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menyoroti ketimpangan perlakuan antara pelaku usaha lokal dan OTT global. Menurutnya, UMKM di Indonesia wajib membayar pajak, sementara platform asing bisa meraup keuntungan besar tanpa kewajiban serupa.

    “Nah itu. Kita ini jadi bangsa yang aneh. UMKM saja ditagih pajak, tapi WhatsApp dibiarkan dan OTT lain dibiarkan menyedot uang rakyat Indonesia tanpa dikenakan kewajiban apapun,” kata Heru.

    Heru mengaku sudah berulang kali menyampaikan masalah ini, tetapi pemerintah kerap berdalih menunggu aturan dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    WhatsApp Business memperluas fitur bisnisnya di Indonesia yang diluncurkan dalam ajang WhatsApp Business Summit ketiga pada, Selasa (12/8/2025). 

    Wacana pembatasan panggilan suara dan video berbasis internet seperti WhatsApp Call juga sempat mencuat dalam forum diskusi publik pada 16 Juli 2025. 

    Menkomdigi Meutya Hafid

    Namun, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana membatasi layanan tersebut.

    “Saya tegaskan pemerintah tidak merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call. Informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan,” kata Meutya.

    Dia menjelaskan Komdigi memang menerima sejumlah masukan dari berbagai pihak, seperti Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), mengenai penataan ekosistem digital.

    Salah satu poin yang disorot adalah hubungan antara penyedia layanan OTT dan operator jaringan. Namun, Meutya menekankan masukan tersebut belum pernah dibahas dalam forum pengambilan kebijakan, serta tidak menjadi bagian dari agenda resmi kementerian.

    “Saya sudah meminta jajaran terkait untuk segera melakukan klarifikasi internal dan memastikan tidak ada kebijakan yang diarahkan pada pembatasan layanan digital,” tuturnya. 

  • 100 Hari Kanselir Merz, Ada Retakan di Pemerintahan Jerman?

    100 Hari Kanselir Merz, Ada Retakan di Pemerintahan Jerman?

    Jakarta

    Sebelum genap 100 hari pun, surat kabar bersirkulasi terbesar di Jerman, Bild, sudah menjatuhkan vonis terhadap masa jabatan Kanselir Jerman Friedrich Merz.

    Harian konservatif itu menyebut Merz sebagai “kanselir yang kesepian harus menjelaskan kesalahan terbesarnya,” demikian bunyi editorial Bild pekan ini. Pernyataan itu merujuk pada keputusan Merz untuk menghentikan pengiriman senjata tambahan ke Israel yang berpotensi digunakan dalam perang di Gaza.

    Pembatasan ekspor senjata ke Israel diputuskan Merz tanpa melalui pembahasan internal di Partai CDU. Menurut Bild, dia juga tidak melibatkan rekan koalisi Uni Kristen Sosial (CSU) dalam pembuatan keputusan.

    Polemik itu menjadi salah satu dari serangkaian keputusan mendadak dan perubahan arah yang ditetapkannya sejak menjabat.

    Masa jabatan Friedrich Merz sejak awal dimulai dengan gejolak. Setelah pemilu pada 23 Februari 2025, ketika Bundestag berkumpul untuk memilih kepala pemerintahan, banyak pengamat saat itu berharap akan munculnya stabilitas politik.

    Pemerintahan sebelumnya yang terdiri dari koalisi sayap kiri-tengah, yakni Partai SPD, Partai Hijau, dan Partai Liberal Demokrat (FDP), runtuh hanya dalam tiga tahun, usai diwarnai pertikaian internal, terutama soal anggaran.

    Sementara itu, partai sayap kanan AfD berhasil menggandakan perolehan suara menjadi 20,8%. Survei dari lembaga Forsa awal Agustus 2025 bahkan menempatkan AfD di atas CDU/CSU, dengan dukungan 26% dibanding 24%.

    Utang pemerintah Jerman membengkak

    Pemerintah baru Merz sudah berusaha membuat gebrakan sebelum dilantik. Bersama Partai Hijau, yang kini berada di oposisi, koalisi CDU/CSU dan SPD berhasil menggalang mayoritas dua pertiga suara di Bundestag untuk mencabut pembatasan utang negara, meski selama kampanye berjanji untuk melindungi “rem utang” dalam konstitusi.

    Alhasil, pemerintahannya kini memiliki tambahan dana sebesar €500 miliar (sekitar Rp8,7 kuadriliun). Secara teori, batasan utang kini tidak lagi berlaku untuk kebijakan modernisasi angkatan bersenjata. Ditambah lagi anggaran sebesar €500 miliar (sekitar Rp8,7 kuadriliun) untuk infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, dan sekolah, hingga membiayai inisiatif perlindungan iklim.

    Menteri Keuangan baru dari Partai SPD, Lars Klingbeil, mengatakan “lembaga OECD, Dana Moneter Internasional, Komisi Eropa, atau G7, dalam beberapa tahun terakhir, semua telah mendorong dan menyarankan Jerman untuk berinvestasi lebih banyak dan membuat aturan utang kami lebih fleksibel. Itu tidak mungkin dilakukan awalnya. Namun di pemerintahan sekarang, kami akhirnya melonggarkan aturan tersebut dan kami berinvestasi lebih banyak dari sebelumnya untuk kelangsungan masa depan Jerman.”

    Koalisi pemerintah juga telah melanggar janji kampanye lain, yakni keringanan dalam tarif listrik bagi masyarakat. Alih-alih, pemerintah mengumumkan pengurangan pajak listrik hanya untuk sektor industri, pertanian, dan kehutanan, dengan alasan tidak ada anggaran untuk pengurangan harga listrik secara menyeluruh.

    Fokus dalam kebijakan luar negeri

    Dalam 100 hari pertama, Merz banyak berkutat dalam urusan luar negeri. Tak lama setelah terpilih, dia melakukan kunjungan penting ke ibu kota Kyiv bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk menunjukkan solidaritas Eropa kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy.

    Pada awal Juni 2025, dia bertemu Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih dan mendapat sambutan hangat, yang terkesan kontras dengan sejumlah pemimpin lain. Merz juga tampak percaya diri dalam KTT Uni Eropa dan NATO.

    Sikap Merz yang sangat vokal dalam isu geopolitik membuat peran Menteri Luar Negeri Johann Wadephul acap tersisih. Kadang, pilihan kata Merz yang blak-blakan memicu kontroversi, seperti saat dia menyebut serangan Israel ke Iran pada 13 Juni 2025 sebagai “pekerjaan kotor yang dilakukan Israel untuk kita semua. Kita juga korban rezim ini. Rezim mullah ini telah membawa kematian dan kehancuran ke dunia. Dengan serangan, darah, dan gemuruh. Dengan Hizbullah, dengan Hamas.”

    Pembatasan imigrasi

    Pada urusan dalam negeri, isu pengendalian imigrasi ilegal menjadi fokus utama pemerintahan baru Jerman. Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt dari Partai CSU bergerak cepat memperketat kontrol perbatasan, termasuk menolak permohonan suaka. Kebijakan ini juga dikritik karena dianggap melanggar hukum Uni Eropa (UE).

    Polandia, jiran di perbatasan timur, merespons keputusan Jerman dengan menerapkan kontrol perbatasan yang menyebabkan kemacetan panjang. Dobrindt membela kebijakannya dengan mengatakan “UE adalah kawasan yang terbuka. Namun, kami tidak ingin penyelundup ilegal, perdagangan manusia dan geng kriminal yang menentukan siapa yang boleh masuk ke wilayah (Jerman). Kami ingin keputusan politik yang menetapkan jalur legal ke Eropa, bukan menyerahkannya pada kejahatan.”

    Retakan dalam koalisi

    Sidang terakhir Bundestag sebelum libur musim panas ditutup dengan ketegangan. Agenda utama adalah pengangkatan tiga hakim baru untuk Mahkamah Konstitusi Federal. Biasanya, koalisi menyepakati nama-nama secara damai demi menjaga reputasi lembaga tinggi tersebut.

    Namun, kali ini, puluhan anggota konservatif menolak calon dari Partai SPD, Frauke Brosius-Gersdorf, meski sudah disetujui oleh komite bipartisan. Penolakan dipicu oleh kampanye di media sosial sayap kanan yang menyalahartikan pandangannya soal aborsi. Pada hari pemungutan suara, muncul tuduhan plagiarisme yang meragukan dan pemilihan pun dibatalkan.

    Partai SPD menyebut situasi itu sebagai pelanggaran kepercayaan serius. Meski Partai SPD tetap mendukung, Brosius-Gersdorf akhirnya menarik pencalonannya. Masalah penunjukan hakim ini akan berlanjut setelah masa reses musim panas dan menjadi krisis besar pertama dalam koalisi, yang mencoreng kinerja pemerintahan Merz setelah 100 hari menjabat.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman.

    Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

    Editor: Rizki Nugraha

    (ita/ita)

  • Whatsapp Keruk Untung Tanpa Tanggung Jawab, Pengamat Minta Pemerintah Tegas Atur

    Whatsapp Keruk Untung Tanpa Tanggung Jawab, Pengamat Minta Pemerintah Tegas Atur

    Bisnis.com, JAKARTA— Sejumlah pengamat telekomunikasi menyoroti langkah WhatsApp yang kian agresif memperluas layanan bisnis di Indonesia, namun belum memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian nasional.

    Pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Agung Harsoyo, menilai WhatsApp telah menjadi platform komunikasi dominan di Indonesia dengan lebih dari 140 juta pengguna. 

    Pendapatan signifikan WhatsApp, menurutnya, diperoleh melalui layanan WhatsApp Business API, integrasi pembayaran, dan monetisasi data ekosistem Meta.

    Diketahui, induk Whatsapp, Meta, membukukan pendapatan sebesar US$164,50 juta pada 2024 meningkat 22% dibandingkan dengan 2023.

    “Di lain sisi, kontribusi WhatsApp pada pembangunan industri digital Indonesia masih minim. Pemerintah [Komdigi] dapat menerapkan Digital Services Tax atau Significant Economic Presence Rule untuk WA [dan platform asing lain] dengan pengguna atau omzet signifikan di Indonesia,” kata Agung saat dihubungi Bisnis pada Selasa (12/8/2024).

    Agung menambahkan, pemerintah bersama Kementerian Keuangan maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dapat mewajibkan pendaftaran badan usaha atau entitas yang memiliki otoritas penuh, bukan sekadar kantor perwakilan di Indonesia, agar tunduk pada UU ITE, UU PDP, dan perpajakan nasional. 

    Dia menilai, dengan jumlah pengguna yang besar, pemerintah bisa mendorong WhatsApp untuk ikut serta dalam program literasi digital, keamanan siber, dan pengembangan UMKM.

    “Karena WhatsApp memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi yang dibangun oleh operator jaringan, maka sewajarnya pemerintah membuat regulasi yang mewajibkan WhatsApp untuk bersinergi dalam bisnisnya dengan industri ini. Hal ini akan menguntungkan semua pihak. Industri, pemerintah, dan pelanggan,” tutur Agung.

    Country Director, Indonesia, Meta, Pieter Lydian dalam acara WhatsApp Business Summit ketiga yang digelar di Jakarta, Selasa (12/8/2025). Whatsapp memperkenal fitur baru kepada sejumlah pelanggan korporasi

    Senada, Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, mengkritik ketimpangan perlakuan antara pelaku usaha lokal dan penyedia layanan over-the-top (OTT) global.

    “Nah itu. Kita ini jadi bangsa yang aneh. UMKM saja ditagih pajak, tapi WhatsApp dibiarkan dan OTT lain dibiarkan menyedot uang rakyat Indonesia tanpa dikenakan kewajiban apapun,” kata Heru kepada Bisnis.

    Heru mengaku telah berulang kali menyampaikan persoalan ini, namun kerap dijawab pemerintah dengan alasan menunggu ketentuan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 

    “Itu sudah beberapa tahun lalu. Padahal kan saat itu saja kita bukan anggota OECD. Sehingga, rakyat curiga, ada apa di belakang bebasnya kewajiban OTT dari kewajiban yang diharuskan dijalankan perusahaan Indonesia,” tambahnya.

    Di sisi lain, WhatsApp baru saja memperkenalkan serangkaian pembaruan fitur untuk memperkuat posisi mereka di pasar Indonesia. 

    Dalam ajang WhatsApp Business Summit ketiga di Jakarta pada Selasa (12/8/2025), Country Director Indonesia Meta, Pieter Lydian, mengatakan Indonesia menjadi salah satu pasar terdepan secara global dalam komunikasi bisnis melalui pesan.

    Sejumlah brand seperti Paragon, Hyundai, dan Danone telah memanfaatkan Iklan di Status, sementara kreator seperti Tiara Andini dan Jerome Polin telah menggunakan fitur Langganan Saluran. WhatsApp juga memungkinkan penggunaan aplikasi WhatsApp Business gratis dan WhatsApp Business Platform secara bersamaan tanpa mengganti nomor, seperti yang dilakukan jaringan klinik kecantikan Lavalen.

    Menurutnya, sebanyak 88% masyarakat Indonesia mengirimkan pesan kepada bisnis setiap minggunya.

    WhatsApp kini menghadirkan peningkatan fitur panggilan suara dan video untuk WhatsApp Business Platform, integrasi pengelolaan iklan lintas platform melalui Advantage+ berbasis AI, serta pembaruan pada tab Pembaruan yang kini digunakan 1,5 miliar orang per hari.

    Sebelumnya, muncul wacana pembatasan layanan panggilan suara dan video berbasis internet seperti WhatsApp Call, yang ramai diperbincangkan usai forum diskusi publik pada 16 Juli 2025. 

    Namun, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana membatasi layanan tersebut.

    “Saya tegaskan pemerintah tidak merancang ataupun mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call,” kata Meutya. 

    Dia juga menyampaikan permohonan maaf jika isu ini sempat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Meutya memastikan saat ini Komdigi fokus pada agenda prioritas nasional seperti memperluas akses internet di wilayah tertinggal, meningkatkan literasi digital, serta memperkuat keamanan dan perlindungan data pribadi di ruang digital.

  • Kemenkeu Bongkar Rasio Pajak Indonesia, Sebenarnya Capai Segini – Page 3

    Kemenkeu Bongkar Rasio Pajak Indonesia, Sebenarnya Capai Segini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, mengungkapkan bahwa tax ratio Indonesia yang selama ini dilaporkan sekitar 10,2% sebenarnya belum mencerminkan keseluruhan kapasitas penerimaan negara.

    Ia menilai, definisi yang digunakan pemerintah cenderung sempit, hanya menghitung penerimaan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ditambah penerimaan yang bukan cukai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dibagi dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

    Menurut Yon, perhitungan ini berbeda dengan standar OECD yang memasukkan seluruh beban pajak masyarakat ke dalam tax ratio, termasuk pungutan yang tidak memiliki pengembalian langsung.

    “Kalau dalam OECD report, seperti PNBP SDA itu juga termasuk dalam kategori perpajakan sebenarnya. Kalau kita namainya misalnya PNBP padahal dia ada pajak karakteristiknya,” kata Yonn dalam diskusi bersama Celios, di kantor Celios, Jakarta Pusat, Selasa (12/8/2025).

    Dengan kata lain, banyak komponen penerimaan negara di Indonesia yang sebenarnya memiliki sifat pajak, namun belum dihitung dalam tax ratio resmi.

    Contohnya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam (SDA) dan pajak daerah, yang secara karakteristik di luar negeri dianggap sebagai bagian dari pajak. Di Indonesia, PNBP justru ditempatkan di luar kategori pajak sehingga tidak ikut meningkatkan rasio pajak.

    “Sebenarnya, tax ratio kita itu kalau mau komparasi, itu ya masih relatifly sekitar 13-13,5 persen. Rata-rata setiap tahun, antaranya 12-13 persen,” ujarnya.

     

     

  • Prabowo Minta Dukungan Peru untuk Keanggotaan Indonesia di OECD

    Prabowo Minta Dukungan Peru untuk Keanggotaan Indonesia di OECD

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta dukungan Republik Peru terhadap upaya Indonesia untuk bergabung sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    Permintaan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Presiden Republik Peru Dina Boluarte di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (11/8/2025).

    Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan apresiasi atas kunjungan Presiden Boluarte yang bertepatan dengan momen penting dalam hubungan kedua negara.

    “Yang Mulia Presiden Republik Peru baru saja tiba, dan ini merupakan kehormatan besar bagi kami karena kunjungan ini berlangsung sehari sebelum peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia–Peru, tepatnya pada 12 Agustus,” ujarnya, Senin (11/8/2025).

    Presiden Ke-8 RI itu menegaskan bahwa Peru adalah negara sahabat dan mitra penting Indonesia di kawasan Amerika Latin.

    “Meskipun secara geografis kita dipisahkan jarak yang jauh, kita sama-sama negara Pasifik yang memiliki kepentingan yang serupa membangun kesejahteraan rakyat dan memperkuat kerja sama regional,” tambahnya.

    Dalam konteks penguatan kerja sama bilateral, Prabowo menyambut baik peningkatan hubungan melalui Indonesia–Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement (IP-CEPA), serta membuka peluang kolaborasi lebih luas di sektor ekonomi, perdagangan, pertanian, dan perikanan.

    Tak hanya itu, orang nomor satu di Indonesia juga menyampaikan harapannya untuk dukungan kepada Republik Peru terhadap Indonesia agar dapat bergabung di OECD.

    “Kami berharap dukungan Peru atas upaya kami untuk menjadi anggota penuh OECD. Tentu kami ingin kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Peru semakin meningkat. Kami juga telah menjalin komunikasi yang intensif dengan utusan dari Peru,” katanya.

    Prabowo juga menyoroti potensi kerja sama di sektor kelautan dan perikanan, mengingat pengalaman Peru yang maju di bidang tersebut.

    “Pengalaman Peru dalam sektor perikanan sangat menarik dan potensial untuk kita jadikan kerja sama konkret. Saya akan segera bertemu langsung dengan utusan Peru untuk membahas ini lebih lanjut,” pungkas Prabowo.

    Sekadar informasi, Peru belum menjadi anggota OECD, tetapi saat ini merupakan kandidat aksesi. Peru diundang untuk memulai diskusi aksesi pada 2022 dan telah berupaya menyelaraskan kebijakannya dengan standar OECD. 

    Untuk diketahui, OECD adalah kelompok yang terdiri dari 38 negara anggota, terutama negara-negara ekonomi maju, yang bekerja sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.