Xcloud.id

Organisasi: OECD

  • Tinggalkan Barang Bekas di Jalanan Berlin? Hati-hati Bisa Kena Denda!

    Tinggalkan Barang Bekas di Jalanan Berlin? Hati-hati Bisa Kena Denda!

    Jakarta –

    Sofa tua, lemari es rusak, kotak pakaian bayi hingga satu peti kaset lawas adalah ‘harta karun’, yang merupakan pemandangan keseharian di pinggir jalan kota Berlin. Dari tumpukan barang buangan tersebut, musisi Berlin Eno Thiemann justru menemukan buku favoritnya.

    Buku-buku karya penulis Jepang Haruki Murakami, ditinggalkan di pinggir jalan dengan label “zu verschenken” (diberikan gratis). Bagi warga Berlin ini adalah tradisi lama – meninggalkan barang-barang yang masih dapat digunakan di depan rumah untuk diambil orang lain. Dalam hitungan menit, barang-barang itu akan diambil orang lain.

    “Saya sangat senang ketika kembali ke Berlin pada 2013 dan melihat ada budaya ini,” kata Thiemann yang meninggalkan ibukota tiga dekade silam – sebelum budaya “zu verschenken” ini populer. “Ini hal yang menyenangkan dan dapat membantu lingkungan sekitarnya,” imbuhnya.

    Namun, pemerintah kota Berlin kini berencana mendenda orang yang menaruh barang buangan di pinggir jalan, dan dengan itu ekonomi sirkular informal ini pun terancam lenyap. Departemen lingkungan pemerintah kota Berlin berkilah, meski meninggalkan barang untuk diambil orang lain adalah hal yang “baik dan diingkan,” hal itu menjadi ” berlebihan dan tidak lagi sejalan dengan tujuan awal.” Pembersihan kota tidaklah murah — tahun lalu pemerintah ibukota Jerman itu mengeluarkan anggaran sekitar €10,3 juta (Rp200 miliar) untuk membersihkan sampah elektronik hingga sampah konstruksi bangunan yang ditinggalkan begitu saja di pinggir jalanan, dibuang tanpa izin.

    “Meninggalkan barang di jalan tidak membebaskan pemilik dari tanggung jawab atas barang tersebut, dengan alasan “zu verschenken” (dihadiahkan gratis) bukan berarti ‘si pemilik terbebas darinya,” kata juru bicara departemen lingkungan kota Berlin kepada DW.

    Berlin naikkan denda

    Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR), perusahaan kontraktor persampahan dan daur ulang kota, menyebutkan, tahun lalu pihaknya membersihkan 54.000 meter kubik sampah ilegal yang ditemukan di seluruh Berlin. Volumenya meningkat 8% dari tahun sebelumnya. Pihak berwenang mengklaim, pelaku utamanya adalah perusahaan pembuangan limbah konstruksi yang ingin menghemat biaya.

    Denda diperberat untuk memberi efek jera “Pembuang sampah ilegal seringkali hanya bisa ditegur lewat denda,” kata juru bicara BSR, dan menambahkan masalah sampah ini di beberapa distrik kota Berlin bahkan sangat parah.

    Juru bicara distrik tersebut menjelaskan, warga yang membuang peralatan rumah tangga seperti lemari es lawas atau mesin cuci bobrok dapat dikenai denda antara €1.000 hingga €15.000 (Rp 19,5 juta hingga 290 juta). Sebelumnya, denda maksimumnya adalah €5.000 (Rp 97 juta).

    Seberapa realistis denda ini?

    Denda akan diberlakukan oleh staf di lapangan, atau melalui saksi yang melaporkan pembuangan secara online. Namun warga Berlin tidak yakin denda baru ini dapat diterapkan.

    “Mereka keluar, menemukan kasur bekas, lalu apa?” tanya Marianne Kuhlmann, salah satu pendiri Circularity, organisasi Berlin yang membantu bisnis mengurangi limbah. “Kemungkinan menangkap basah pelakunya saat mreka menaruh kasur bekas itu sangat rendah.”

    “Untuk menemukan orangnya, akan sulit kecuali orang-orang meninggalkan kartu nama,” kata Thiemann.

    Alternatif dari pemberian gratis

    BSR berpendapat, warga Berlin dapat menggunakan cara lain untuk membuang barang miliknya yang tidak lagi mereka inginkan.

    “Ada banyak opsi untuk menyingkirkan limbah besar, limbah elektronik, dan sampah lainnya secara gratis atau dengan biaya rendah,” kata juru bicara BSR, Sebastian Harnisch, kepada DW.

    Opsi tersebut, antara lain hari tukar menukar barang yang biasanya ada di tiap distrik, menaruh barang bekas di salah satu dari 14 pusat daur ulang kota atau di toko barang bekas “NochMall” (‘sekali lagi’). Untuk opsi-opsi tersebut, BSR menyediakan layanan penjemputan rumah ke pusat daur ulang dengan biaya tertentu”, papar Harnisch.

    Bagi para pegiat sistem keberlanjutan, membawa barang bekas ke titik daur ulang tidak menarik, terlebih jika tidak mengemudi atau tidak punya mobil.

    “Orang-orang yang takut didenda, di masa depan mungkin akan membuang barang bagus dan masih bisa digunakan ke tempat sampah, karena lebih mudah dan nyaman daripada harus mengemudi ke tengah kota untuk menyumbangkannya ke NochMall,” kata Doris Knickmeyer, Mentor Zero Waste City di organisasi nonprofit Berlin Zero Waste Verein.

    Bagaimana Berlin mendaur ulang sampah?

    Pemerintah kota Berlin menargetkan daur ulang 64% limbah konstruksi, dan mengurangi volume sampah sisa sebesar 20% pada akhir 2030. Mendirikan agen zero-waste di dalam BSR sejalan dengan target tersebut. Namun laporan 2024 dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyebutkan, ketergantungan Berlin pada pembakaran sampah masih tinggi, dan tingkat daur ulang tertinggal dari kuota rata-rata nasional.

    Kota-kota metropolitan Eropa seperti Madrid, Brussels, Kopenhagen, dan Ljubljana telah mulai mengurangi ketergantungan mereka pada pembakaran, atau menolak rencana pembangunan pabrik baru untuk mengurangi emisi karbon dari pembakaran sampah.

    Knickmeyer dari Berlin Zero Waste Verein mengusulkan, agar Berlin mempertahankan budaya “zu verschenken” dengan tempat khusus di setiap jalan, atau setiap lingkungan untuk pemberian barang.

    “Kita harus mencari keseimbangan antara memudahkan orang dan meneruskan budaya “zu versechenken” dalam komunitas, tetapi juga memahami bahwa budaya ini juga dapat menyebabkan masalah nyata sampah perkotaan, yang butuh pembersihan seharga jutaan euro setiap tahunnya,” kata Kuhlmann.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Agus Setiawan

    (ita/ita)

  • OPEC proyeksikan permintaan minyak global naik 23 persen pada 2050

    OPEC proyeksikan permintaan minyak global naik 23 persen pada 2050

    Almaty (ANTARA) – Permintaan global terhadap minyak, sebagai sumber energi utama, diprediksi akan meningkat sebesar 23 persen, naik dari 308 juta barel minyak ekuivalen per hari menjadi 378 juta barel pada 2050, menurut Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC), seperti dilaporkan oleh Kantor Berita Kazinform pada Kamis (2/10).

    Kepala Departemen Studi Minyak OPEC Behrooz Baikalizadeh saat memaparkan prospek OPEC tentang pasar minyak global dalam ajang Kazakhstan Energy Week 2025 dan Forum Eurasia KAZENERGY ke-16 di Astana, Kazakhstan, mengatakan bahwa kenaikan permintaan akan didorong oleh pertumbuhan populasi global yang diperkirakan akan meningkat dari 8,2 miliar menjadi 9,7 miliar jiwa.

    “Pada 2050, lebih dari 1,2 miliar orang akan tinggal di kota-kota. Biaya yang terus meningkat juga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD),” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa meskipun kemajuan yang stabil di sektor perminyakan akan membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, tidak ada terobosan teknologi yang signifikan yang diperkirakan akan terjadi.

    Berdasarkan laporan prospek tersebut, energi terbarukan diproyeksikan akan mencakup 13,5 persen dari total bauran energi global pada 2050. Sementara itu, penggunaan batu bara dan sumber energi konvensional lainnya diproyeksikan turun sekitar 13 persen.

    Seiring dengan penghapusan bertahap penggunaan batu bara, pembangkit listrik berbahan bakar batu bara diperkirakan menyusut menjadi 3,2 terawatt jam. Kondisi ini akan mendorong peningkatan pangsa energi alternatif dari 24 persen menjadi 65,5 persen.

    Pewarta: Xinhua
    Editor: Ade irma Junida
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OPINI: Perbaikan Tata Kelola MBG

    OPINI: Perbaikan Tata Kelola MBG

    Bisnis.com, JAKARTA – Kemajuan sosial-ekonomi tergantung investasi jangka panjang dalam Sumber Daya Manusia (SDM). Ibarat investasi, kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) tak sekadar populer tetapi juga penting untuk menyiapkan generasi muda lebih bermutu.

    Dalam kondisi sebagian masyarakat kekurangan gizi, MBG rasional dan dibutuhkan agar rakyat, khususnya anak-anak, lebih sehat dan cerdas. Namun, MBG harus dikelola lebih baik tanpa menimbulkan kekhawatiran masyarakat.

    Masyarakat mendesak pemerintah menghentikan sementara program MBG akibat korban keracunan berjatuhan secara masif. Secara teknis, program beranggaran jumbo Rp71 triliun ini dinilai kurang persiapan.

    Kasus keracunan meningkat dengan jumlah korban naik dari 5.360 kasus pada medio September menjadi 6.452 kasus per 21 September, atau hanya sepekan bertambah lebih dari seribu kasus.

    Pemerintah dituntut menghentikan MBG walau sementara sesuai asa sebagian kalangan. Padahal MBG relevan bagi pencapaian Indonesia Emas berbasis generasi muda sehat dan produktif. Namun, dengan tata kelola amburadul, MBG berisiko meningkatkan kasus keracunan dan mengancam kesehatan. MBG menjadi momok menakutkan jika pemerintah bersikeras melaksanakan MBG tanpa perbaikan tata kelola.

    Untuk memutuskan tetap jalan atau berhenti, pemerintah perlu menimbang pelbagai dampak negatif. Jika MBG berlanjut demi wibawa pemerintah, maka tata kelola MBG harus diperbaiki. Tanpa perbaikan tata kelola, masyarakat khawatir kasus keracunan terus meningkat, mengancam kesehatan, dan keselamatan anak.

    Selain itu, terjadi pula potensi pemborosan anggaran disertai peningkatan defisit anggaran yang dapat mengganggu pelaksanaan program penting lainnya, semisal pendidikan dan kesehatan.

    Citra pemerintah pun kian buruk mengingat jatuhnya korban lebih banyak. Secara psikologis, anak-anak sebagai korban kasus keracunan MBG dikhawatirkan bakal memiliki pengalaman traumatis.

    Agar tak memicu kekhawatiran, pemerintah perlu memastikan kebijakan yang disusun terintegrasi dengan pendekatan sistem pangan. Asa terhadap program MBG yang terkelola baik mampu mengubah tradisi makan lebih sehat dan bergizi.

    Pemerintah mendesiminasikan pelbagai informasi MBG lebih intensif, memperkuat program perlindungan sosial seraya mendukung keamanan pangan, dan meningkatkan literasi nutrisi bagi kelompok masyarakat rentan, yakni ibu dan anak-anak. Program MBG dirancang berdasarkan prinsip-prinsip fundamental untuk peningkatan gizi masyarakat seperti dirumuskan oleh OECD.

    Menurut OECD, salah satu prinsip dasar peningkatan gizi adalah dibarengi dengan peningkatan kesehatan melalui pelbagai pengaturan intervensi terhadap kondisi entitas (sekolah) yang heterogen, serta memastikan makanan yang disajikan dalam kategori healthy food.

    Jika dikelola lebih baik, MBG dapat berfungsi efektif bagi peningkatan keberlanjutan dan ketahanan sistem pangan. Tata kelola yang baik juga dapat digunakan sebagai tool dalam mewujudkan transparansi. Secara ekonomis, MBG diharapkan mampu meningkatkan laju konsumsi pangan. Tata kelola MBG lebih baik juga membuka pintu lebar bagi keterlibatan masyarakat serta mendorong pola makan lebih sehat dan aman.

    Selain itu, perbaikan tata kelola MBG dilakukan melalui regulasi bertujuan menghilangkan kandungan bahan makanan tak sehat (unhealthy component) yang berpotensi mengancam kesehatan.

    OECD menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan manajerial lebih berkualitas khususnya terkait dengan evalusi dan monitoring untuk perbaikan serta mekanisme perlindungan melalui penyajian menu makanan sehat.

    Tatkala ditemukan pelbagai kelemahan, perbaikan dan penyempurnaan kebijakan harus segera dilakukan seraya memastikan MBG tak bakal menimbulkan kekhawatiran atau keresahan. Program yang dipaksakan dan tak memiliki tata kelola efektif berdampak serius pada penurunan citra pemerintah dan membuka celah bagi masyarakat untuk menggugatnya.

    Program MBG dapat dilanjutkan jika pemerintah menjamin makanan yang disajikan aman dikonsumsi sekaligus sebagai bukti melindungi kepentingan warga.

    Kritik dan saran konstruktif dari pelbagai kalangan harus disikapi pemerintah dengan bijaksana. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memperoleh pelbagai hak merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Tata kelola MBG harus diperbaiki agar tetap bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara optimal.

    Hakikat program MBG adalah sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan mutu SDM dengan menyediakan asupan makanan bernutrisi cukup secara berkesinambungan.

    Program MBG menyasar kelompok masyarakat rentan yakni anak-anak usia sekolah. Jika tujuan utama MBG adalah untuk penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat, maka MBG memiliki nilai sosial-ekonomi yang tinggi yakni melahirkan generasi yang tak sekadar sehat dan cerdas, tetapi juga produktif.

    Berdasarkan pelbagai alasan rasional tersebut, perbaikan tata kelola MBG harus diwujudkan serta terkait dengan peningkatan gizi dan kesehatan anak.

    Program MBG merupakan salah satu wujud investasi modal manusia (human capital). Prinsip dasar modal manusia sebagai investasi jangka panjang bagi peningkatan mutu dan daya saing bangsa.

    Program unggulan ini diharapkan mampu mendukung capaian era keemasan bangsa Indonesia 2045. Dengan MBG, kesehatan fisik dan konsentrasi anak membaik serta berkontribusi keseimbangan unsur motorik dan afektif.

    Selain investasi SDM, MBG juga berperan strategis pengembangan ekonomi lokal berupa penyediaan lapangan kerja, kesejahteraan petani, serta mengurangi beban belanja keluarga. Alhasil, MBG perlu dilanjutkan asal ada perbaikan tata kelola. Bagaimana menurut Anda?

  • Guyuran Stimulus demi Dongkrak Ekonomi di Atas 5%

    Guyuran Stimulus demi Dongkrak Ekonomi di Atas 5%

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah resmi mengumumkan sejumlah stimulus tambahan pada kuartal akhir tahun ini untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.

    Sejumlah program akselerasi mulai dijalankan, antara lain program magang untuk maksimal fresh graduate satu tahun melalui platform SIAPkerja yang akan dibuka 15 Oktober. Program ini melibatkan BUMN dan perusahaan swasta di bawah koordinasi Kadin.

    Untuk sektor pariwisata, pemerintah menanggung PPh Pasal 21 pekerja bergaji di bawah Rp10 juta, mencakup 552.000 pekerja hotel, restoran, dan kafe. Sebelumnya, pekerja sektor padat karya juga mendapat insentif serupa.

    Selain itu, pemerintah menyalurkan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat berupa beras dan minyak goreng.

    Kemudian diskon iuran JKK-JKM juga diberikan bagi 731.000 pekerja sektor transportasi, sedangkan program perumahan BPJS Ketenagakerjaan ditargetkan mendukung 100.050 unit rumah. Padat karya di sektor pekerjaan umum dan perhubungan diperkirakan menyerap 215.000 tenaga kerja hingga akhir tahun.

    Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal yang berlanjut untuk tahun depan hingga 2029. PPh 21 sektor pariwisata dan padat karya berlaku hingga 2026, disertai insentif PPN DTP rumah hingga Rp2 miliar serta KUR perumahan senilai Rp130 triliun. Untuk UMKM, PPh final 0,5% atas omzet hingga Rp4,8 miliar diperpanjang sampai 2029.

    Tak hanya itu, untuk mendorong konsumsi akhir tahun terutama pada momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah menyiapkan diskon transportasi massal.

    PT KAI akan memberi diskon 30% untuk 1,5 juta penumpang pada 22 Desember–10 Januari, sementara Pelni menyediakan potongan 20% bagi 405 ribu penumpang kapal laut.

    ASDP menargetkan 227 ribu penumpang dan 491 ribu kendaraan mendapat keringanan tarif jasa pelabuhan. Maskapai penerbangan juga menyiapkan diskon tiket 12–14% bagi sekitar 36 juta penumpang.

    Di sisi ritel, pemerintah mendukung Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) pada 10–16 Oktober, yang diproyeksikan menciptakan permintaan hingga Rp35 triliun. Selain itu, agenda Belanja Diskon Indonesia dan Retail Epic Sale digelar bersama stimulus Natal dan Tahun Baru.

    Pertumbuhan Ekonomi 5,2%

    Melalui serangkaian stimulus tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan keyakinannya jika target pertumbuhan 5,2% tahun ini dapat tercapai.

    Airlangga menyampaikan optimismenya usai rapat koordinasi dengan sejumlah menteri di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan pada Rabu (1/10/2025). Dia menjelaskan program unggulan pemerintah akan terus dipercepat implementasinya hingga akhir tahun.

    “Pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi 5,2% insyaallah bisa dicapai. Oleh karena itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tadi para Menteri berkumpul,” ujar Airlangga dalam konferensi pers usai rapat.

    Dia juga menambahkan pemerintah akan memberikan stimulus tambahan yang menjangkau lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat dan kelompok pekerja. “Bantalan stimulus tambahan ini sedang difinalisasi dalam satu minggu ke depan,” katanya.

    Menurut Airlangga, kombinasi kebijakan fiskal, belanja pemerintah, dan insentif konsumsi akhir tahun diharapkan mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

    Meski demikian, sejumlah lembaga global meramal ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh di kisaran 4,8% – 4,9% pada 2025. Lembaga global yang telah mengeluarkan proyeksinya antara lain IMF di angka 4,9%, OECD 4,9%, dan Japan Credit Rating yang meramal ekonomi Indonesia di bawah 5%. Tahun depan-pun proyeksinya masih sama.

    Adapun, proyeksi terbaru dikeluarkan oleh Asian Development Bank alias ADB. ADB bahkan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam laporan terbaru, dari 5% (proyeksi April) menjadi 4,9% (proyeksi September) pada 2025.

    ADB menjelaskan perkembangan ketidakpastian perdagangan global akibat tingginya tarif resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat mempengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik, termasuk Indonesia.

    Tak hanya pada tahun ini, ADB juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan. Organisasi yang bermarkas di Manila, Filipina itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5% pada 2026 atau lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,1%.

    Sejalan dengan itu, ADB memangkas proyeksi inflasi di Indonesia dari 2% (proyeksi April) menjadi 1,7% (proyeksi September) pada 2025. Sementara pada tahun depan, inflasi Indonesia tetap diramalkan di level 2%.

  • Uni Eropa Perketat Impor Baja: Kuota Dipangkas, Tarif Melonjak hingga 50%

    Uni Eropa Perketat Impor Baja: Kuota Dipangkas, Tarif Melonjak hingga 50%

    Bisnis.com, JAKARTA – Uni Eropa siap memperketat impor baja dengan memangkas kuota hampir separuh dan menaikkan tarif hingga 50%, menyusul langkah serupa yang dilakukan AS dan Kanada.

    Dua sumber yang dikutip dari Reuters, pada Kamis (2/10/2025) menyebut, langkah tersebut akan diumumkan oleh Komisi Eropa secara resmi pada 7 Oktober sebagai bagian dari paket kebijakan baru sektor baja.

    Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa Bidang Strategi Industri Stephane Sejourne telah menyampaikan rencana itu kepada asosiasi dan serikat pekerja baja pada Rabu, jelang pengumuman resmi.

    Tarif baru tersebut akan menyelaraskan kebijakan Uni Eropa dengan Kanada dan Amerika Serikat, meski AS memberlakukan tarif sejak tonase pertama impor.

    Presiden Asosiasi Baja Eropa (Eurofer) sekaligus Wakil Presiden Tata Steel Henrik Adam mengatakan Sejourne meyakinkan para pelaku industri bahwa aspirasi mereka telah dipahami, meski tidak merinci isi kebijakan.

    Saat ini, impor baja ke Uni Eropa dibatasi melalui mekanisme safeguard yang akan berakhir pada pertengahan 2026 sesuai aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    Kelompok industri baja telah mendesak agar kuota dipangkas 50% dan tarif atas volume berlebih dinaikkan menjadi 50% dari posisi saat ini 25%. Menurut mereka, kuota saat ini 26% lebih tinggi dibandingkan level awal, sementara permintaan terus menurun.

    UE dan sekutu Barat tengah berupaya menahan kapasitas produksi baja global yang diperkirakan OECD akan melonjak hingga 721 juta ton metrik pada 2027, terutama karena pabrik baja bersubsidi asal China.

    Selain baja, Komisi Eropa juga meninjau tren pasar aluminium untuk kemungkinan penerapan safeguard serta rencana pengenaan bea ekspor terhadap skrap logam.

    Sistem pembatasan impor baja baru ini juga dipandang dapat membuka jalan bagi kesepakatan dengan AS untuk mengganti tarif 50% dengan sistem kuota, sebagaimana digariskan dalam kesepakatan bilateral pada akhir Juli lalu.

    UE menyatakan akan bekerja sama erat dengan Washington dalam “aliansi logam” guna melindungi produksi masing-masing dari ekspansi China.

    Adapun Kepala Perdagangan UE Maros Sefcovic bertemu Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer di Asia bulan ini untuk menghidupkan kembali pembicaraan tersebut.

  • Ekonomi Indonesia Diprediksi Tak Sampai 5%, Menko Airlangga Bilang Begini – Page 3

    Ekonomi Indonesia Diprediksi Tak Sampai 5%, Menko Airlangga Bilang Begini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menanggapi proyeksi Asian Development Bank (ADB) yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 masih berada di bawah 5 persen.

    Menurut Airlangga, prediksi tersebut perlu dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan juga proyeksi lembaga internasional lainnya.

    Ia mencontohkan, Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) justru telah menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari sebelumnya di bawah 4,9 persen, kini OECD memasukkan angka 4,9 persen.

    “OECD dan yang lain, tahu itu mereka juga lebih tinggi dari yang lalu, jadi upgrade sebetulnya OECD (sebelumnya) dibawah 4,9 persen sekarang memasukkan 4,9 persen,” kata Airlangga saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

    Airlangga menilai bahwa berbagai program pemerintah yang sudah digelontorkan akan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Salah satunya lewat dorongan stimulus Rp 200 triliun ke sektor perbankan yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian nasional.

    Dengan kebijakan tersebut, sektor riil maupun keuangan diharapkan dapat lebih terakselerasi, sehingga target pertumbuhan bisa lebih mendekati angka 5 persen.

    Menko Airlangga optimistis bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi tantangan global di tahun depan.

    “Jadi, tentu dengan berbagai program pemerintah yang sudah digelontorkan, termasuk kemarin juga mendorong Rp 200 triliun ke perbankan, ini diharapkan sektor bergerak,” ujar Airlangga Hartarto.

     

  • DJP: Timeline Penerapan Pajak Minimum Global hingga 2028

    DJP: Timeline Penerapan Pajak Minimum Global hingga 2028

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengungkapkan lini masa penerapan atau timeline penerapan pajak minimum global 15% yang akan mulai berlaku secara bertahap pada 2025 hingga 2028.

    Lini masa itu terungkap dalam paparan Direktur Perpajakan Internasional DJP Mekar Satria Utama dalam acara 15th Tax Intercollegiate Forum pada Rabu (24/9/2025).

    Adapun, Indonesia sudah resmi menerapkan pajak minimum global sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024. Dalam beleid itu dijelaskan bahwa Indonesia telah menerapkan skema Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT) dan Income Inclusion Rules (IIR) sejak 1 Januari 2025, sementara Undertaxed Payment Rule (UTPR) akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2026.

    Dalam paparan Mekar dijelaskan bahwa tahun fiskal pertama yang terutang adalah periode Januari–Desember 2025. Selanjutnya, pembayaran top-up tax akan jatuh tempo pada 31 Desember 2026.

    Sementara itu, kewajiban pelaporan mencakup GloBE Information Return (GIR), notifikasi, serta Annual Income Tax Return untuk skema GloBE, DMTT, dan UTPR. Tenggat pelaporan tersebut dijadwalkan pada 30 April 2027, dengan opsi perpanjangan hingga 30 Juni 2027.

    “UPE dan/atau constituent entity bisa memperpanjang periode penyampaian annual income tax return selama dua bulan,” demikian tertulis dalam paparan tersebut.

    Adapun untuk periode fiskal 2026, jatuh tempo pembayaran top-up tax ditetapkan 31 Desember 2027. Kewajiban pelaporan GIR dan notifikasi dilakukan pada 31 Maret 2028, disusul pelaporan Annual Income Tax Return GloBE/DMTT/UTPR paling lambat 30 April 2028.

    “Nah itu dari ketentuan kita pelaporannya itu nanti di tahun 2027. Jadi itu masih cukup waktu,” ujar Mekar saat ditemui Bisnis usai acara Policy Dialogue The PRAKARSA & Indef di Jakarta, Kamis (25/9/2025).

    Sebagai informasi, pajak minimum global mengharuskan penerapan pajak sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan global tahunan di atas 750 juta euro. Dengan demikian, persaingan antarnegara untuk menetapkan tarif pajak rendah (race to the bottom) demi menarik investasi bisa ditekan. 

    Pajak minimum global 15% termasuk dalam Pilar 2 Pajak Global yang diinisiasi Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Belakangan, sudah ada puluhan negara yang menerapkan pajak minimum global dalam peraturan perpajakannya.

  • Airlangga Pastikan Isu Tarif-Akses Pasar Sudah Tuntas di IEU-CEPA

    Airlangga Pastikan Isu Tarif-Akses Pasar Sudah Tuntas di IEU-CEPA

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Komisi Eropa Maroš Šefčovič, di Bali pada Selasa (23/9/2025).

    Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membahas perkembangan penyelesaian Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) serta memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dan Uni Eropa.

    Penyelesaian Perundingan IEU-CEPA merupakan tindak lanjut dari kesepakatan politik antara Presiden Republik Indonesia dan Presiden Komisi Eropa pada Juli 2025 lalu. Sebelumnya, Airlangga dan Maroš juga telah melakukan beberapa kali pertemuan guna mempercepat proses negosiasi.

    Pada kesempatan ini, Airlangga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam perundingan IEU-CEPA termasuk para Chief Negotiators dan duta besar dari kedua belah pihak.

    “Isu-isu utama terkait akses pasar, tarif, jasa investasi, dan fasilitasi perdagangan telah tercakup dalam perundingan. Saya berharap agar proses ratifikasi dan implementasi dapat segera diselesaikan agar manfaatnya bisa dirasakan bersama,” tegas Airlangga. Maroš dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan apresiasi atas peran penting Airlangga dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Disampaikan pula bahwa sejumlah komoditas utama kedua pihak akan memperoleh manfaat besar, termasuk minyak kelapa sawit, produk tekstil, dan alas kaki dari Indonesia.

    “Saya dapat sampaikan bahwa pebisnis Eropa menyambut baik perkembangan pesat yang telah dicapai dan menyatakan minat kuat mereka untuk berinvestasi di Indonesia,” jelas Maroš.

    Kedua menteri juga berdiskusi mengenai pentingnya early harvest sebelum ratifikasi penuh dengan dukungan para duta besar untuk memfasilitasi dialog reguler serta meningkatkan kegiatan business-to-business (B2B). Dalam hal ini, Menko Airlangga menyoroti pentingnya peran UMKM dalam implementasi IEU-CEPA.

    “UMKM harus dapat merasakan perbedaan nyata sebelum dan sesudah perjanjian ini berlaku,” ungkap Airlangga.

    Selama ini regulasi pasar Eropa masih menjadi tantangan bagi pelaku UMKM Indonesia untuk mengembangkan produknya di sana, khususnya di sektor pertanian seperti kakao dan produk lainnya.

    Selain itu, Airlangga menekankan pentingnya mendorong wirausaha muda agar dapat memanfaatkan peluang dari IEU-CEPA, termasuk di bidang digitalisasi. Airlangga menjelaskan bahwa saat ini Indonesia sedang mengembangkan kerja sama e-logistics, e-government, dan e-payment. Berkaca dari perkembangan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di ASEAN, termasuk juga perihal penggunaan QR payment Indonesia ingin memperkuat konektivitas digital antara ASEAN dan Uni Eropa.

    “UMKM juga penting bagi Uni Eropa karena 99 persen perusahaan di Uni Eropa adalah UMKM. ASEAN-EU memiliki potensi besar dalam kerja sama digital, termasuk peningkatan perjanjian perdagangan bebas yang harus menyesuaikan dengan perkembangan transaksi elektronik dan kepabeanan digital,” tambah Komisioner Maroš.

    Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa proses keanggotaan Indonesia dalam OECD membutuhkan dukungan dari negara-negara Uni Eropa, mengingat mayoritas negara anggota OECD berasal dari kawasan Eropa. Menanggapi proses aksesi Indonesia dalam OECD, Uni Eropa menegaskan kembali dukungan penuhnya. Lebih lanjut, disampaikan bahwa Uni Eropa dapat menyediakan keahlian dan pendekatan dari Team Europe untuk mendukung proses Indonesia menuju OECD.

    Duta Besar RI Brussel Andri Hadi menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan dan visi Menko Airlangga serta Komisioner Maroš, yang dinilai berperan penting dalam percepatan penyelesaian IEU-CEPA.

    “IEU-CEPA dapat menjadi fondasi untuk meningkatkan hubungan Indonesia dan Uni Eropa menuju strategic partnership, sebagaimana dibahas dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden von der Leyen di Brussel yang lalu,” ungkap Dubes Andri.

    Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk RI Denis Chaibi menegaskan bahwa Uni Eropa kini tengah menggunakan pendekatan Team Europe, termasuk dalam implementasi IEU-CEPA. Dubes Denis juga menyebutkan adanya kebijakan visa cascade bagi warga Indonesia, keberadaan Desk BKPM untuk Uni Eropa, serta sejumlah proyek dalam kerangka Global Gateway yang merupakan langkah positif dalam menyongsong ratifikasi dan implementasi IEU-CEPA ke depan.

    Usai pertemuan tersebut, kedua menteri melaksanakan penandatanganan dan pengumuman bersama mengenai Penyelesaian Substansial Perundingan IEU-CEPA serta menghadiri Indonesia-EU Business Outlook.

    Turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya yakni Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Evita Manthovani, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Internasional/Ketua Perunding Indonesia untuk IEU-CEPA Johni Martha, Duta Besar Uni Eropa untuk RI Denis Chaibi, serta sejumlah pejabat senior Indonesia dan Uni Eropa.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemerintah tingkatkan pengawasan dan integritas publik ke standar OECD

    Pemerintah tingkatkan pengawasan dan integritas publik ke standar OECD

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan penguatan pengawasan untuk mencegah kebocoran dan pemborosan anggaran sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya lewat forum yang mendiskusikan berbagai gagasan guna mengurai permasalahan berserta solusi terkait hal tersebut.

    Langkah ini juga menjadi upaya menyejajarkan kualitas pengawasan dan integritas publik Indonesia dengan standar yang dimiliki The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bagi anggotanya.

    “Kami berharap agenda National Oversight and Integrity Forum 2025 ini menjadi wadah setiap aktor pengawasan untuk bertukar ide serta gagasan, sehingga kebijakan pengawasan di Indonesia semakin tajam dalam memerangi pelanggaran integritas dan dampaknya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” ujar Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto dalam keterangannya di Jakarta, Rabu

    Hal itu disampaikan Erwan Agus saat menjadi panelis pada National Oversight & Integrity Forum 2025: Menguatkan Pengawasan Nasional, Membangun Integritas Publik Global di Jakarta.

    Erwan menjelaskan standar kebijakan pengawasan di kancah global terus berkembang. Kementerian/lembaga pengawasan perlu lebih adaptif dan peka terhadap ekspektasi masyarakat.

    Menurutnya, Framework for Public Integrity dari OECD dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan pengawasan agar Indonesia dapat meyakinkan masyarakat global.

    Selaras dengan perkembangan tren global, Kementerian PANRB juga merumuskan arah kebijakan pengawasan nasional yang dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045.

    Corruption Perception Index (CPI) menjadi salah satu indikator tujuan reformasi birokrasi dan mengadopsi standar kebijakan pengawasan dari OECD maupun praktik baik dari negara-negara maju.

    “Kementerian PANRB memasukkan indikator pengawasan ke dalam pengukuran indeks RB yang saat ini lebih kolaboratif. Ke depan, kebijakan pengelolaan konflik kepentingan yang diatur dalam PermenPANRB No. 17/2024 akan menjadi indikator baru dalam mengukur keberhasilan RB,” ujarnya.

    Pada sesi lain, Senior Policy Analyst & Team Lead – Public Integrity Indicators OECD, Carissa Munro menjelaskan bahwa Indonesia memiliki berbagai kebijakan yang solid terkait pengawasan maupun penguatan integritas publik. Namun, dari segi implementasi masih banyak pekerjaan rumah yang harus dirampungkan.

    “Strategi antikorupsi Indonesia memiliki tujuan yang kuat untuk mengurangi risiko pada pelanggaran integritas. Indonesia juga memiliki kerangka regulasi yang kuat mengenai konflik kepentingan. Namun, ke depan Indonesia juga harus fokus pada kepatuhan pelaporan dan transparansi dari pemangku politik,” ungkapnya.

    Senada dengan Carissa, Plt. Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aminudin menyebut temuan OECD yang mengatakan bahwa Indonesia punya kebijakan yang kuat namun kurang dari sisi implementasi juga selaras dengan apa yang ditemukan KPK.

    Sebagai solusi atas temuan itu, menurutnya, reformasi harus berfokus pada implementasi, manajemen risiko, dan akuntabilitas politik.

    KPK juga telah menyiapkan sejumlah langkah untuk meningkatkan kualitas integritas publik Indonesia. Pertama, memposisikan STRANAS PK sebagai kerangka kerja kunci untuk menutup kesenjangan pada Indikator Integritas Publik (PII) OECD dan memperkuat sistem integritas Indonesia.

    Kedua, menambahkan pilar manajemen risiko untuk secara proaktif mengidentifikasi, memitigasi, dan memantau risiko korupsi. Berikutnya adalah mendorong regulasi dan studi kebijakan tentang keuangan politik, lobi, dan pasca-pekerjaan melalui kerangka kerja konflik kepentingan, termasuk uji coba di lembaga-lembaga tertentu.

    “Langkah lain adalah dengan mengintegrasikan hasil pemantauan KPK ke dalam STRANAS PK dan Kementerian/Lembaga lain sebagai umpan balik kebijakan untuk meningkatkan desain, implementasi, dan akuntabilitas,” ungkapnya.

    Berbagai temuan yang dibahas dalam National Oversight & Integrity Forum 2025 diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan dari sistem yang ada. Pada akhirnya lewat Forum ini akan lahir rekomendasi dan langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem pengawasan.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • OECD Kerek Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2025 Jadi 3,2%

    OECD Kerek Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global 2025 Jadi 3,2%

    Bisnis.com, JAKARTA – The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global seiring dengan ketahanan sejumlah negara yang lebih kuat dari perkiraan sepanjang tahun ini.

    Melansir CNBC International pada Rabu (24/9/2025), OECD kini memperkirakan pertumbuhan global sebesar 3,2% pada 2025, naik dari proyeksi Juni sebesar 2,9%. Proyeksi untuk 2026 tetap 2,9%, melambat dibanding pertumbuhan 3,3% pada 2024.

    Outlook ekonomi Amerika Serikat juga direvisi naik menjadi 1,8% pada 2025 dari perkiraan 1,6% sebelumnya. Meski demikian, angka ini jauh menurun dibandingkan pertumbuhan 2,8% pada 2024. Untuk 2026, ekonomi AS diproyeksikan tumbuh 1,5%.

    “Pertumbuhan global lebih tangguh dari perkiraan pada paruh pertama 2025, terutama di banyak negara berkembang,” tulis OECD dalam laporan terbarunya.

    Menurut OECD, produksi industri dan perdagangan didorong oleh percepatan aktivitas sebelum kenaikan tarif diberlakukan. Selain itu, investasi terkait kecerdasan buatan (AI) menopang ekonomi AS, sementara dukungan fiskal di China mampu mengimbangi hambatan perdagangan dan pelemahan pasar properti.

    Kepala Ekonom OECD Alvaro Pereira menyebutkan bahwa faktor domestik di sejumlah negara berkembang seperti Brasil, Indonesia, dan India turut memberi dorongan bagi ekonomi global.

    Namun, Pereira mengingatkan bahwa proyeksi untuk sebagian besar negara G20 tidak banyak berubah, dan pertumbuhan diperkirakan melambat pada paruh kedua 2025 setelah lonjakan aktivitas pada kuartal I.

    Dampak Tarif Masih Membayangi

    Meski outlook membaik, OECD memperingatkan risiko besar masih membayangi perekonomian global, terutama akibat tingginya ketidakpastian kebijakan dan tarif impor yang melonjak.

    Tarif impor ke AS yang berlaku sejak Agustus membuat banyak negara menghadapi bea masuk hingga 50% untuk produk ekspor mereka. OECD mencatat tarif efektif rata-rata AS melonjak menjadi 19,5% pada akhir Agustus, level tertinggi sejak 1933.

    “Dampak penuh dari kenaikan tarif belum sepenuhnya dirasakan. Sebagian perusahaan masih menahan beban kenaikan tarif lewat margin, namun efeknya mulai terlihat pada pola belanja, pasar tenaga kerja, dan harga konsumen,” tulis OECD.

    Laporan tersebut juga menyebut pasar tenaga kerja mulai melemah dengan meningkatnya pengangguran di sejumlah negara, sementara proses disinflasi cenderung mendatar.

    “Guncangan tarif memicu tekanan inflasi tambahan di banyak negara,” Pereira menambahkan.

    OECD kini memperkirakan inflasi di negara-negara G20 sebesar 3,4% pada 2025, sedikit turun dari proyeksi Juni 3,6%. Untuk AS, inflasi direvisi turun lebih tajam menjadi 2,7% dari perkiraan sebelumnya 3,2%.

    Dalam laporannya, OECD juga menyoroti potensi kenaikan tarif lebih lanjut dan kembalinya tekanan inflasi sebagai risiko utama, di samping kekhawatiran fiskal dan potensi repricing di pasar keuangan.

    “Volatilitas tinggi aset kripto juga meningkatkan risiko stabilitas keuangan, mengingat keterhubungannya yang semakin besar dengan sistem keuangan tradisional. Di sisi lain, pengurangan hambatan perdagangan atau adopsi teknologi AI yang lebih cepat dapat memperkuat prospek pertumbuhan,” tulis OECD.

    Ekonomi AS

    OECD mengatakan alasan di balik penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi AS menjadi 1,5% pada 2026 adalah karena dampak penuh dari penerapan tarif efektif sebesar 19,5% oleh Gedung Putih belum dirasakan sepenuhnya saat ini.

    Kepala Ekonom OECD Alvaro Santos Pereira mengatakan tarif ini merupakan pukulan signifikan bagi perekonomian AS.  Karena AS memegang peran penting dalam perekonomian dunia, dampaknya merembet ke banyak negara.

    Para ekonom mengaku kesulitan mengukur konsekuensi dari langkah Trump yang berusaha menata ulang aturan perdagangan global. Alasannya, skala kebijakan yang luas dan ketidakpastian dalam implementasinya.

    OECD menilai, meskipun dampak percepatan impor barang mulai surut dan pengaruhnya terhadap aktivitas riil belum sepenuhnya terlihat, gejala sudah tampak pada harga konsumen dan pola belanja masyarakat.

    Pasar tenaga kerja pun mulai menunjukkan pelemahan, dengan tingkat pengangguran yang naik serta jumlah lowongan yang menyusut. Survei bisnis terbaru juga menandakan perlambatan.

    “Karena itu, penting bagi negara-negara untuk terus berdialog dan mencapai kesepakatan dalam menurunkan hambatan perdagangan. Kita tahu bahwa perdagangan yang lebih terbuka akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Pereira seperti dikutip Bloomberg.