Xcloud.id

Organisasi: OECD

  • KPK Minta Pimpinan Baru Dorong Regulasi Terkait Suap Pejabat Asing

    KPK Minta Pimpinan Baru Dorong Regulasi Terkait Suap Pejabat Asing

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para pimpinan baru periode 2024-2029 untuk aktif mendorong penguatan regulasi berbasis United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), seperti terkait foreign bribery atau suap yang melibatkan pejabat asing. 

    Ketentuan lainnya yang perlu menjadi atensi, illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah. Dua materi tersebut dinilai penting untuk diatur lebih lanjut dalam regulasi demi mendukung upaya pemberantasan korupsi.

    “Tentu saja kami juga akan berharap pimpinan dan Dewas KPK mendorong penguatan regulasi dengan mengacu pada standar internasional, yaitu United Nation Convention Against Corruption. Ada beberapa poin yang belum kita penuhi, salah satunya foreign bribery, suap kepada pejabat asing dalam transaksi bisnis serta illicit enrichment,” kata Deputi Informasi dan Data KPK Eko Marjono di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/11/2024).

    KPK meyakini dukungan dari pimpinan baru nantinya penting untuk memperkuat regulasi terkait pemberantasan korupsi, termasuk suap yang melibatkan pejabat asing. Eko meyakini hasilnya akan dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

    “Mudah-mudahan dengan dukungan tersebut akan mendukung efektivitas pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum dan berdampak nyata bagi negara maupun masyarakat,” tutur Eko.

    Sebelumnya, KPK memandang positif soal wacana dibuatnya refulasi agar KPK dapat menindak pejabat asing yang terlibat suatu kasus korupsi. Hal itu mengingat, masalah korupsi pada umumnya terjadi tanpa mengenal batas negara atau borderless.

    Wacana itu diketahui sempat disuarakan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron (NG). Hal ini berkaitan dengan upaya Indonesia untuk dapat masuk Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    “Tentunya apa yang disampaikan oleh Pak NG juga menjadi harapan kita karena tindak pidana korupsi itu tidak terbatas oleh wilayah, jadi borderless,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur, Rabu (9/10/2024).

    Diterangkan Asep, mengacu ke aturan yang ada saat ini, pada umumnya KPK akan memperhatikan dahulu locus atau tempat terjadinya pidana serta dugaan pidanan dalam menangani suatu kasus. Selain itu, kewarganegaraan para pihak yang diduga terlibat turut diperhatikan.

    Asep mengungkapkan ada kasus-kasus di KPK yang diduga turut memiliki keterkaitan dengan pihak asing. Salah satunya yang sempat dia singgung, yakni dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

    Soal itu, Asep memastikan KPK tetap mengusut dugaan suap yang melibatkan pejabat asing dalam suatu kasus berdasarkan regulasi yang ada saat ini.

  • Neraca Pembayaran Indonesia Alami Surplus Menjadi Sinyal Stabilitas Ketahanan Eksternal yang Terjaga

    Neraca Pembayaran Indonesia Alami Surplus Menjadi Sinyal Stabilitas Ketahanan Eksternal yang Terjaga

    Jakarta, Beritasatu.com – Stabilitas ketahanan eksternal Indonesia hingga saat ini tetap terjaga di tengah berbagai dinamika risiko global yang tengah terjadi, yang salah satunya ditunjukkan oleh capaian surplus pada neraca transaksi ekonomi internasional Indonesia. Menurut laporan Bank Indonesia, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada Q3-2024 mencatatkan surplus sebesar US$ 5,9 miliar, dimana sebelumnya mengalami defisit sebesar US$ 0,6 miliar pada Q2-2024.

    Penurunan Defisit Transaksi Berjalan

    Torehan surplus tersebut dipicu oleh perbaikan sejumlah indikator, salah satunya penurunan defisit transaksi berjalan menjadi US$ 2,2 miliar (0,6% dari PDB), lebih baik dibandingkan defisit US$ 3,2 miliar (0,9% dari PDB) pada Q2-2024. Perkembangan positif tersebut dipengaruhi oleh perbaikan defisit Neraca Jasa dari sebelumnya US$ 5,1 miliar menjadi US$ 4,2 miliar, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari jasa perjalanan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisman ke Indonesia karena penyelenggaraan acara berskala internasional dan periode libur musim panas.

    Selain dipengaruhi capaian Neraca Jasa, penurunan defisit transaksi berjalan juga didorong oleh perbaikan defisit Neraca Pendapatan Primer menjadi US$ 8,9 miliar atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar US$ 9,6 miliar, yang disebabkan oleh penurunan pembayaran imbal hasil atas investasi langsung dan investasi portfolio sejalan dengan pola siklus bisnis. Kinerja positif lainnya juga ditunjukkan oleh peningkatan surplus Neraca Pendapatan Sekunder menjadi US$ 1,6 miliar, atau lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar US$ 1,5 miliar yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan hibah Pemerintah dan transfer personal dalam bentuk remitansi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI).

    Peningkatan Surplus Transaksi Modal dan Finansial

    Lebih lanjut, surplus Neraca Pembayaran juga dipicu oleh adanya peningkatan surplus Transaksi Modal dan Finansial menjadi US$ 6,6 miliar (1,8% dari PDB) dari sebelumnya hanya sebesar US$ 3,0 miliar (0,9% dari PDB) pada Q2-2024. Perkembangan positif ini dipengaruhi oleh peningkatan surplus Investasi Langsung menjadi US$ 5,2 miliar, didorong tingginya penyertaan modal asing dalam bentuk ekuitas, terutama di sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, serta perdagangan besar dan eceran. Selain itu, peningkatan surplus Investasi Portfolio menjadi US$ 9,6 miliar, yang berasal dari pembelian instrumen jangka panjang yakni Surat Utang Negara (SUN) Rupiah dan Global Bond Pemerintah, serta instrumen jangka pendek yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) juga menjadi aspek yang mendorong perkembangan surplus Transaksi Modal dan Finansial.

    Cadangan Devisa Meningkat

    Capaian surplus Neraca Pembayaran tersebut juga turut mempengaruhi posisi cadangan devisa Indonesia. Cadangan devisa telah meningkat menjadi sebesar US$ 149,9 miliar pada akhir September 2024, atau setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

    Kebijakan Strategis Pemerintah

    Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ketahanan eksternal di tengah tekanan global seperti penguatan indeks dolar AS yang memengaruhi volatilitas pasar keuangan Indonesia, Pemerintah juga telah menerapkan kebijakan strategis untuk mengurangi kerentanan nilai tukar melalui penguatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Implementasi Local Currency Transaction (LCT), yang merupakan perluasan dari Local Currency Settlement (LCS), berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi antar negara dengan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing tertentu. Langkah ini diharapkan mendukung pendalaman pasar keuangan serta stabilisasi nilai tukar.

    “Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan LCT, Pemerintah bersama Bank Indonesia membentuk Satuan Tugas Nasional LCT, yang ditargetkan untuk meningkatkan penggunaan LCT hingga 10% pada 2024 dan 2025,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Langkah ini juga diperkuat dengan sosialisasi dan insentif kepada pelaku usaha, eksportir, importir, dan BUMN untuk mendorong keterlibatan aktif dalam stabilisasi ekonomi melalui kebijakan tersebut. Dengan berbagai strategi yang telah diterapkan, pemerintah berkomitmen menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global.

    Selain itu, Pemerintah terus menjalin kerja sama ekonomi di berbagai forum sebagai upaya untuk meningkatkan akses produk ekspor Indonesia dan mendorong investasi asing ke dalam negeri untuk memperkuat ketahanan sektor eksternal dan menjaga surplus neraca pembayaran. Kemitraan Indonesia dengan negara IPEF telah memberikan langkah konkret bersama dalam mewujudkan perluasan pasar melalui rantai pasok global yang tangguh, fasilitasi ekonomi bersih, dan kemudahan investasi.

    Upaya aksesi OECD juga terus dilanjutkan untuk mendorong reformasi sesuai dengan standar negara maju, yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

    Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan NPI 2024 akan tetap tumbuh positif dengan defisit neraca transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran rendah sebesar 0,1% hingga 0,9% dari PDB. Dengan mempertimbangkan capaian dan proyeksi positif tersebut, Pemerintah akan terus berupaya menjaga perkembangan NPI di tengah dinamika perekonomian global dengan memperkuat kebijakan dan koordinasi antar pihak.

  • PT SIER terima penghargaan bidang keberlanjutan di Asia

    PT SIER terima penghargaan bidang keberlanjutan di Asia

    Kami percaya kawasan industri hijau bukan hanya masa depan, tetapi juga tanggung jawab kami sebagai pelaku industri

    Surabaya (ANTARA) – PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) menerima Penghargaan Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2024 yang merupakan apresiasi di bidang keberlanjutan di Asia.

    “Penghargaan ini semakin menegaskan posisi SIER sebagai salah satu pelopor dalam pengelolaan kawasan industri yang ramah lingkungan. Dengan sejumlah inisiatif inovatif, SIER akan terus menunjukkan kepemimpinan dalam industri yang berkelanjutan,” kata Direktur Utama (Dirut) PT SIER, Didik Prasetiyono dalam keterangan di Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

    Salah satu proyek unggulan saat ini adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Lestari di kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), yang mengusung pendekatan zero waste to landfill.

    “Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen kami dalam menerapkan praktik keberlanjutan dan transparansi. Kami percaya kawasan industri hijau bukan hanya masa depan, tetapi juga tanggung jawab kami sebagai pelaku industri,” kata Didik.

    Dengan diraihnya Penghargaan ASRRAT ini, Didik menegaskan SIER bersama perusahaan-perusahaan terkemuka yang sebelumnya meraih Penghargaan ASRRAT. Di antaranya Unilever Indonesia, Bank Mandiri, Pertamina, Pelindo dan Telkom Indonesia.

    Perusahaan-perusahaan ini telah dikenal karena menetapkan standar baru dalam keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

    Dengan penghargaan ini, lanjutnya, SIER memperkuat reputasinya sebagai penggerak utama dalam pembangunan industri yang bertanggung jawab.

    Di tengah tantangan pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan, keberhasilan SIER menjadi bukti bahwa keduanya dapat berjalan beriringan.

    “Keberlanjutan bukan sekadar tujuan, melainkan kebutuhan. Kami bangga dan semoga semakin menjaga sustainability dalam praktik-praktik berusaha di kawasan industri,” kata Didik yang juga menjabat Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI).

    Penghargaan ASRRAT diselenggarakan setiap tahun oleh National Center for Corporate Reporting (NCCR). Lembaga ini memberikan penghargaan kepada perusahaan yang menetapkan standar tinggi dalam pelaporan keberlanjutan di Asia.

    Memasuki tahun ke-20, ajang ini mencakup partisipasi perusahaan dari berbagai negara termasuk Indonesia, Filipina, Bangladesh, Rusia dan Australia.

    Untuk juri tahun ini dipimpin oleh tokoh-tokoh terkemuka seperti mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dan ekonom berpengaruh lainnya.

    Selain itu terdiri atas akademisi dan praktisi terkemuka dalam bidang keberlanjutan di Asia. Oleh karena itu, proses penilaian dilakukan secara ketat, kredibel dan transparan.

    Chairman Board of Trustee NCCR, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan dalam laporan Global Corporate Sustainability OECD 2024, peningkatan pelaporan keberlanjutan tidak hanya memperkuat manajemen risiko, tetapi juga meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

    Dalam lanskap yang terus berkembang, perusahaan semakin dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap praktik dan tujuan berkelanjutan.

    Begitu pula dalam survei Morgan Stanley, 85 persen investor pada 2026 memilih investasi berkelanjutan. Hal ini mencerminkan preferensi yang terus tumbuh terhadap perusahaan yang menyelaraskan strategi mereka dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

    “Salah satu contoh nyata adalah BlackRock, pengelola aset terbesar di dunia. Pada 2013, BlackRock mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam kerangka investasinya untuk meningkatkan pengelolaan risiko dan pengambilan keputusan berbasis data, menjadi standar baru di industrinya,” ujarnya.

    Meskipun kemajuan telah dicapai, lanjutnya, masih ada tantangan signifikan dalam pelaporan keberlanjutan. Perusahaan sering menghadapi kendala dalam bentuk kerangka regulasi yang tidak konsisten dan kesulitan dalam memverifikasi data, yang kerap menghambat pelaporan yang komprehensif.

    “Tantangan-tantangan ini juga menghadirkan peluang besar untuk inovasi. Teknologi baru dapat merevolusi proses pelaporan, meningkatkan efisiensi, dan kredibilitas. Sebagai contoh teknologi blockchain dapat memastikan transparansi rantai pasok dengan mencatat setiap transaksi, sehingga meningkatkan akuntabilitas,” ungkapnya.

    Menurut Bambang, ada tiga pilar transparansi dan akuntablitas. Yakni mengintegrasikan keberlanjutan dalam struktur tata Kelola, mengoperasionalisasi transparansi di seluruh rantai nilai dan memberikan insentif dan pelatihan untuk akuntabilitas.

    “Dengan menerapkan langkah-langkah ini, perusahaan dapat melampaui kepatuhan regulasi dan menginternalisasi transparansi serta akuntabilitas sebagai inti dari praktik bisnis mereka. Ini tidak hanya membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan tetapi juga melindungi investasi dan mendorong ketahanan jangka panjang,” ucapnya.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Inggris dukung permohonan RI gabung OECD

    Inggris dukung permohonan RI gabung OECD

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Inggris menyatakan dukungannya atas permohonan Indonesia bergabung dengan Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).

    Pernyataan Bersama kedua negara yang diterbitkan oleh pemerintah Inggris melalui laman gov.uk, Kamis, menegaskan bahwa Inggris akan memberikan paket dukungan teknis untuk membantu Indonesia dalam melaksanakan reformasi yang dibutuhkan guna memenuhi persyaratan keanggotaan penuh OECD.

    “Inggris menyambut baik permohonan Indonesia untuk bergabung dengan OECD dan akan memberikan paket dukungan teknis untuk membantu Indonesia dalam melaksanakan reformasi yang dibutuhkan guna memenuhi persyaratan keanggotaan,” demikian petikan Pernyataan Bersama kedua negara yang dilansir di Jakarta, Kamis.

    Selain itu, Inggris mencatat bahwa Indonesia juga telah mengajukan permohonan untuk bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

    CPTPP merupakan perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan 11 negara di kawasan Asia-Pasifik, yakni Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, dan Vietnam.

    “Inggris mencatat bahwa Indonesia juga telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan CPTPP, melihat manfaat dari kelompok perdagangan yang dinamis ini dan menyatakan kesediaannya untuk berbagi pengalamannya dalam proses aksesi,” katanya.

    Dilansir dari laman Tim Nasional OECD, Pemerintah Indonesia telah memulai proses aksesi untuk menjadi anggota OECD setelah permohonannya diterima pada 20 Februari 2024.

    Dewan OECD menyetujui peta jalan aksesi pada 29 Maret 2024, yang mencakup tahapan, persyaratan, dan evaluasi mendalam terhadap kebijakan serta regulasi Indonesia untuk menyesuaikan dengan standar OECD.

    Proses ini dimulai dengan penyusunan Initial Memorandum oleh Indonesia, yang kemudian dievaluasi oleh Sekretariat OECD dan komite teknis terkait. Penyesuaian terhadap regulasi Indonesia diperlukan untuk mencapai praktik terbaik OECD, yang dapat mendorong reformasi kebijakan.

    Setelah evaluasi teknis, Dewan OECD akan memberikan keputusan akhir dan undangan resmi untuk Indonesia menjadi anggota. Indonesia berharap proses ini selesai pada 2027, dan menjadikan Indonesia sebagai anggota penuh setelah ratifikasi perjanjian aksesi.

    Pernyataan Bersama Indonesia-Inggris tersebut terbit beberapa saat setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Inggris hari ini.

    “Perdana Menteri Inggris dan Presiden Republik Indonesia, merayakan ulang tahun Ke-75 hubungan bilateral kami. Kami sepakat untuk memperkuat dan merevitalisasi hubungan kami melalui Kemitraan Strategis yang baru dan lebih mendalam untuk tahun-tahun mendatang,” demikian pernyataan resmi Inggris.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hasil Kesepakatan OECD-IOPS: Tingkatkan Kolaborasi Industri Dana Pensiun Global – Page 3

    Hasil Kesepakatan OECD-IOPS: Tingkatkan Kolaborasi Industri Dana Pensiun Global – Page 3

    OJK teripilih sebagai anggota Komite Eksekutif Organisasi Dana Pensiun Dunia atau International Organisation of Pension Supervisors (IOPS) setelah melalui periode nominasi dan voting oleh anggota IOPS yang dilaksanakan pada Agustus hingga Oktober 2024.

    Keberhasilan OJK terpilih sebagai anggota Komite Eksekutif IOPS untuk periode 2025-2026 ini menandakan komitmen Indonesia untuk lebih aktif berperan dalam perkembangan kebijakan dana pensiun global. 

    Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengungkapkan, OJK bertekad untuk belajar dari pengalaman negara-negara lain dalam mengembangkan industri dana pensiun yang lebih baik, serta memberikan kontribusi dalam merancang kebijakan dana pensiun global yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

    “Indonesia siap untuk aktif berkontribusi dalam kebijakan dana pensiun dunia dan kami percaya dengan berbagi pengalaman dan berkolaborasi dengan negara-negara anggota IOPS, kita dapat bersama-sama mengatasi tantangan global dan memperkuat industri dan sistem dana pensiun di setiap negara,” ungkapnya.

    Sebagai informasi, IOPS adalah organisasi internasional yang didirikan pada 2004, yang bertujuan untuk memperkuat pengawasan dana pensiun di seluruh dunia.

    IOPS dibentuk atas inisiatif dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan International Network of Pension Regulators and Supervisors (INPRS). Saat ini, IOPS memiliki 92 anggota dan observers yang mewakili badan pengawas dari 82 negara dan wilayah di seluruh dunia.

  • Setelah KTT G20 di Brasil, Presiden Prabowo Akan Kunjungi Inggris untuk Bidik Investasi

    Setelah KTT G20 di Brasil, Presiden Prabowo Akan Kunjungi Inggris untuk Bidik Investasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto optimistis bisa menarik investasi dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer.

    Hal ini disampaikan Prabowo di sela-sela kegiatannya menghadiri acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil, Minggu (17/11).

    “Nanti pulang dari sini (KTT G20 di Brasil), saya akan ke Inggris untuk bertemu bicara masalah ekonomi juga, kemungkinan-kemungkinan kita bisa tarik investasi,” kata Prabowo dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Presiden mengatakan, rangkaian lawatannya ke sejumlah negara memanfaatkan momentum undangan Indonesia untuk menghadiri sejumlah acara, seperti  konferensi tingkat tinggi (KTT).

    Momentum itu digunakan Prabowo untuk menarik lebih banyak kerja sama dengan mitra luar negeri yang dapat menguatkan ekonomi Indonesia.

    Hal itu sejalan dengan misi yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo pada Rabu (13/11/2024) bahwa Indonesia memiliki ketertarikan bergabung dengan beberapa kelompok ekonomi untuk mencari peluang.

    Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo terkait keinginan Indonesia masuk dalam Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD) serta BRICS.

  • Indonesia Krisis Literasi dan Numerasi, Sistem Pendidikan Nasional Harus Dievaluasi

    Indonesia Krisis Literasi dan Numerasi, Sistem Pendidikan Nasional Harus Dievaluasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Sistem pendidikan di Indonesia dinilai harus dievaluasi dan diperbaiki dengan berorientasi pada pembelajaran peningkatan kemampuan literasi dan numerasi. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    Anggota Komisi X DPR Gamal Albinsaid mengatakan pendidikan di Indonesia sekarang masuk dalam katagori kritis. Indikatornya terlihat dari rendahnya capaiannya dalam program penilaian siswa internasional atau program for international student assessment (PISA) 2022, Indonesia menduduki peringkat 69 dari 81 negara.

    Menurutnya, Indonesia mendapat skor terendah sepanjang sejarah mengikuti PISA yang diinisiasi oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    “Capaian nilai PISA kita tertinggal jauh dari rata-rata negara OECD dan ASEAN,” kata Gamal dalam keterangannya seperti dikutip, Jumat (15/11/2024).

    Skor membaca Indonesia hanya 356 dan skor matematika 366. Ini jauh di bawah target RPJMN yakni 392.  Kemudian skor sains Indonesia di PISA 2022 juga hanya 383, masih di bawa target RPJMN 402.

    Indonesia juga dinilai mengalami krisis literasi. Minat baca masyarakat masih sangat rendah. Berdasarkan data UNESCO, kata Gamal, dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Penelitian world’s most literate nation rangking oleh oleh Central Conecticut State University (CCSU) menempatkan Indonesia peringkat 60 dari 61 negara untuk minat baca.

    Gamal juga menilai Indonesia krisis numerasi. Hasil tes tes IFLS menunjukkan rendahnya probabilitas siswa usia sekolah dalam penguasaan materi perhitungan dasar. 

    Kemudian, lanjut Gamal, kenaikan jenjang pendidikan tidak menaikkan kemampuan literasi secara signifikan. Misalkan dalam tes IFLS, anak kelas 1 mendapatkan skor 26,5 persen, dan anak kelas 12 mendapat skor 38,7 persen. Jadi anak kelas 1 sampai 12 selama 12 tahun belajar kemampuan numerasinya meningkat hanya sekitar 12 persen.

    Gamal menilai perlu ada evaluasi sistem pendidikan di Indonesia. Selama ini Indonesia baru berhasil membuka akses pendidikan, tetapi selanjutnya perlu dilakukan meningkatan kualitas belajar mengajar. 

    Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah juga mendorong evaluasi menyeluruh sistem pendidikan nasional, karena kebijakan Menristekdikti Nadiem Makarim sebelumnya dinilai tidak lewat kajian komprehensif.

    Menurutnya untuk memperbaiki sistem Pendidikan nasional harus dilahir dari berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

  • Ditanya soal Gabung OECD atau BRICS Plus, Ini Jawaban Prabowo

    Ditanya soal Gabung OECD atau BRICS Plus, Ini Jawaban Prabowo

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tengah mencari peluang terbaik untuk memperkuat ekonomi nasional, termasuk melalui keanggotaan di organisasi internasional. 
     
    Hal ini disampaikannya dalam menanggapi pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, yang mendukung Indonesia mempercepat proses bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani.
     
    Baca juga: Perbedaan BRICS dan OECD: Karakteristik, Tujuan, dan Geopolitik
    OECD adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan ekonomi maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Inggris. OECD bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabilitas keuangan, serta kebijakan publik yang berbasis data dan standar tinggi. 
     
    Selain OECD, Indonesia juga mengajukan lamaran untuk bergabung dengan BRICS Plus. BRICS adalah aliansi ekonomi multilateral yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. 
     
    Organisasi ini difokuskan pada kolaborasi ekonomi negara-negara berkembang dengan potensi pertumbuhan yang besar. BRICS Plus adalah inisiatif untuk memperluas kemitraan BRICS ke negara-negara tambahan, menawarkan peluang peningkatan investasi dan perdagangan di antara negara-negara non-Barat yang berkembang pesat.
     
    Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan mencari peluang ekonomi yang paling menguntungkan di berbagai forum internasional. Pernyataan ini diberikan Prabowo ketika ditanyakan terkait peluang Indonesia bergabung dengan OECD dan atau BRICS.
     
    “Kita juga ikut IPEF (Indo-Pacific Economic Framework), kita juga ikut CPTPP (Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership Agreement),” ujar Prabowo dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis dini hari, 14 November 2024.
     
    “Untuk ekonomi, kita ingin mencari yang terbaik, peluang-peluang untuk ekonomi kita. Kita harus memikirkan kesejahteraan rakyat kita,” tegasnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Prabowo Tiba di Peru untuk KTT APEC, Batal Bertemu Trump?

    Prabowo Tiba di Peru untuk KTT APEC, Batal Bertemu Trump?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Peru untuk menghadiri agenda Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). 

    Sebelum ke Peru, Prabowo berkunjung ke Amerika Serikat untuk menemui tokoh dan pejabat penting, salah satunya Presiden AS Joe Biden.

    Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Biden membahas soal kemitraan jangka panjang AS-Indonesia, dukungan AS untuk Indonesia gabung OECD, hingga pembahasan investasi energi dan kesehatan di Tanah Air.

    Selain Biden, Prabowo juga menemui dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) Lloyd J. Austin. Dalam pertemuan itu, keduannya membahas juga kemitraan Indonesia-AS hingga bertukar pandangan terkait persoalan yang ada.

    “Kami berhubungan baik. Saya sama beliau [Lloyd] sudah bekerja sama lama. Ya kami bicara masalah-masalah yang aktual, kerjasama antara kedua negara. Tukar menukar informasi dan pandangan. Saya kira itu intinya,” ujar Prabowo, Rabu (13/11/2024).

    Namun, dalam kunjungannya ke Negeri Paman Sam itu belum tersiar kabar Prabowo menemui Presiden Terpilih AS, Donald Trump. Padahal, santer dikabarkan pertemuan keduannya ini bakal terjadi saat Prabowo mengunjungi AS.

    Terlebih, Prabowo mengatakan ingin bertemu secara pribadi dengan Trump sebagai Presiden AS terpilih di mana pun Trump berada. Trump bahkan memuji sikap Prabowo tersebut.

    “Jika memungkinkan saya ingin sekali menelepon Anda secara pribadi. Di mana pun Anda berada, saya bersedia terbang untuk mengucapkan selamat kepada Anda secara langsung,” ujar Prabowo dalam video yang diunggah di akun Instagram resmi @prabowo, Senin (11/11/2024), 

    “Oh, itu sangat baik. Kita akan melakukan itu kapanpun, yang Anda lakukan di Indonesia merupakan kerja yang bagus, sangat bagus,” jawab Trump.

  • Indonesia cari peluang ekonomi demi kesejahteraan rakyat

    Indonesia cari peluang ekonomi demi kesejahteraan rakyat

    Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden (kanan) saat melakukan pertemuan di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, Selasa (12/11/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Spt/aa.

    Prabowo: Indonesia cari peluang ekonomi demi kesejahteraan rakyat
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 14 November 2024 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan Indonesia berniat bergabung dalam beberapa kelompok ekonomi, untuk mencari peluang, demi kesejahteraan rakyat. Hal itu disampaikan Presiden terkait keinginan RI masuk dalam Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD) serta BRICS.

    “Saya kira nggak ada masalah. Kita juga ikut IPEF, kita juga ikut CPTPP,” kata Prabowo di sela kunjungan kenegaraan di Amerika Serikat, Rabu (13/11) waktu setempat.

    OECD dan BRICS selama ini disebut-sebut sebagai dua kutub kelompok ekonomi yang berbeda. Prabowo menyampaikan Indonesia memang ingin ikut dalam beberapa kelompok ekonomi, untuk mencari yang terbaik.

    “Ya kita ikut beberapa kelompok. Untuk ekonomi kita ingin mencari yang terbaik, peluang-peluang untuk ekonomi kita. Kita harus memikirkan kesejahteraan rakyat kita kan,” jelas Presiden Prabowo.

    Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono secara resmi menyampaikan keinginan Indonesia bergabung dalam blok ekonomi BRICS dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada 24 Oktober lalu.

    Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa RI memandang ada kesamaan tujuan organisasi tersebut dengan kepentingan nasional. Prioritas BRICS pun selaras dengan program kerja pemerintah Presiden Prabowo Subianto, antara lain ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, dan pemajuan sumber daya alam.

    Di sisi lain, Indonesia juga mengajukan untuk bergabung dengan OECD. Dalam lawatan Presiden Prabowo ke AS, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan dukungannya terhadap upaya Indonesia untuk mempercepat permohonan aksesi keanggotaan OECD.

    Dukungan itu tercantum dalam dokumen Pernyataan Bersama Presiden Joe Biden dan Presiden Prabowo Subianto yang diterbitkan Gedung Putih AS, melalui laman whitehouse.gov, Selasa (12/11) waktu setempat.

    Sumber : Antara