Xcloud.id

Organisasi: OECD

  • Bertemu Sekjen OECD, Airlangga Bahas Energi Hijau hingga Ketahanan Pangan

    Bertemu Sekjen OECD, Airlangga Bahas Energi Hijau hingga Ketahanan Pangan

    Jakarta –

    Sebagai salah satu upaya dalam memperkuat peran di kancah global, Indonesia saat ini tengah menjadi negara aksesi Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) bersama dengan Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, Rumania, dan Thailand. Indonesia sedang dalam proses penilaian mandiri terhadap kebijakan, regulasi, dan standar nasional dibandingkan dengan instrumen OECD, untuk selanjutnya disampaikan dalam dokumen Initial Memorandum.

    Kaitannya dengan proses aksesi tersebut, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann kembali melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 25-28 November 2024. Dalam kunjungan kali ini, Sekjen Cormann juga menghadiri Jamuan Makan Siang bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Rabu (27/11).

    Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut mendiskusikan perkembangan perekonomian Indonesia termasuk fokus dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta membahas perkembangan proses keanggotaan Indonesia pada OECD.

    Dalam sambutannya, Airlangga berterima kasih kepada OECD karena telah meluncurkan Indonesia Report. Ia juga telah melaporkan sebagian besar isu kepada Presiden.

    “Dan tentu saja, mudah-mudahan beberapa poin, beberapa lines sejalan dengan perencanaan Pemerintah, termasuk peta jalan untuk energi hijau. Dan kemudian juga sejalan dengan energy securities, serta program ketahanan pangan, termasuk makanan bergizi gratis yang juga menjadi prioritas,” ungkap Airlangga, dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

    Lebih lanjut, Airlangga juga menyebutkan bahwa saat ini Indonesia terus gencar melakukan reformasi pada berbagai sektor yang dilakukan sejumlah Kementerian terkait untuk menyesuaikan standar OECD.

    Selain itu, dengan adanya berbagai reformasi tersebut, Kementerian terkait juga akan menyesuaikan anggaran dan struktur yang dimiliki, sehingga gugus tugas OECD juga akan secepatnya melakukan penyesuaian struktur terkait hal tersebut.

    Merespons sambutan yang disampaikan oleh Airlangga, Sekjen Cormann kembali menjelaskan bahwa proses aksesi akan membawa manfaat bagi Indonesia dan OECD. OECD akan banyak memperoleh pembelajaran pada sektor-sektor baru, salah satunya ekonomi digital dimana Indonesia menjadi pionir melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement.

    Selanjutnya, Sekjen Cormann juga berharap agar upaya keanggotaan OECD yang saat ini ditempuh Indonesia dapat mendukung pencapaian visi untuk menjadi negara maju dengan ekonomi berpendapatan tinggi pada tahun 2045 mendatang.

    “Saya percaya bahwa kita bersama-sama dapat bekerja untuk mendukung Indonesia agar menjadi lebih baik lagi. Proses aksesi ini mencakup seluruh spektrum kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang luas. Dan proses ini berfokus pada mengidentifikasi praktik terbaik kebijakan. Praktik terbaik global berdasarkan apa yang telah berhasil sebelumnya,”
    ujarnya.

    Sebelumnya, Sekjen Cormann juga menghadiri peluncuran The OECD Economic Survey of Indonesia 2024 pada 26 November 2024. Survei Ekonomi OECD tersebut merupakan publikasi rutin unggulan OECD yang dilakukan melalui dialog kebijakan antara OECD dan para pembuat kebijakan dari negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia.

    Sebagai informasi, turut hadir dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Duta Besar RI untuk Perancis, Andorra, Monaco, dan Delegasi Tetap RI untuk UNESCO.

    Lebih lanjut, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, serta Pejabat Eselon II di Lingkungan Kemenko Perekonomian.

    (prf/ega)

  • Sekjen OECD: Keanggotaan Indonesia pada OECD Mampu Dukung Visi Indonesia Emas 2045

    Sekjen OECD: Keanggotaan Indonesia pada OECD Mampu Dukung Visi Indonesia Emas 2045

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebagai salah satu upaya dalam memperkuat peran di kancah global, Indonesia saat ini tengah menjadi negara aksesi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bersama dengan Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, Rumania, dan Thailand. Indonesia sedang dalam proses penilaian mandiri terhadap kebijakan, regulasi, dan standar nasional dibandingkan dengan instrumen OECD, untuk selanjutnya disampaikan dalam dokumen Initial Memorandum.

    Kaitannya dengan proses aksesi tersebut, Sekretaris Jenderal Mathias Cormann kembali melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 25–28 November 2024. Dalam kunjungan kali ini, Sekjen Cormann juga menghadiri Jamuan Makan Siang bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (27/11/2024). Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut mendiskusikan perkembangan perekonomian Indonesia termasuk fokus dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta membahas perkembangan proses keanggotaan Indonesia pada OECD.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih karena kemarin OECD telah meluncurkan Indonesia Report. Sebagian besar isu telah saya laporkan kepada Presiden. Tentu saja, mudah- mudahan beberapa poin, beberapa lines sejalan dengan perencanaan pemerintah, termasuk peta jalan untuk energi hijau. Juga sejalan dengan energy securities, serta program ketahanan pangan, termasuk makanan bergizi gratis yang juga menjadi prioritas,” ungkap Menko Airlangga.

    Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyebutkan bahwa saat ini Indonesia terus gencar melakukan reformasi pada berbagai sektor yang dilakukan sejumlah Kementerian terkait untuk menyesuaikan standar OECD. Selain itu, dengan adanya berbagai reformasi tersebut, Kementerian terkait juga akan menyesuaikan anggaran dan struktur yang dimiliki, sehingga gugus tugas OECD juga akan secepatnya melakukan penyesuaian struktur terkait hal tersebut.

    Merespons sambutan yang disampaikan oleh Menko Airlangga, Sekjen Cormann kembali menjelaskan bahwa proses aksesi akan membawa manfaat bagi Indonesia dan OECD. OECD akan banyak memperoleh pembelajaran pada sektor-sektor baru, salah satunya ekonomi digital dimana Indonesia menjadi pionir melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Selanjutnya, Sekjen Cormann juga berharap agar upaya keanggotan OECD yang saat ini ditempuh Indonesia dapat mendukung pencapaian visi untuk menjadi negara maju dengan ekonomi berpendapatan tinggi pada tahun 2045 mendatang.

    “Saya percaya bahwa kita bersama-sama dapat bekerja untuk mendukung Indonesia agar menjadi lebih baik lagi. Proses aksesi ini mencakup seluruh spektrum kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang luas. Proses ini berfokus pada mengidentifikasi praktik terbaik kebijakan. Praktik terbaik global berdasarkan apa yang telah berhasil sebelumnya,” ungkap Sekjen Cormann.

    Sebelumnya, Sekjen Cormann juga menghadiri peluncuran The OECD Economic Survey of Indonesia 2024 (26/11/2024). Survei Ekonomi OECD tersebut merupakan publikasi rutin unggulan OECD yang dilakukan melalui dialog kebijakan antara OECD dan para pembuat kebijakan dari negara-negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya yakni Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Duta Besar RI untuk Prancis, Andorra, Monaco, dan Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian, serta Pejabat Eselon II di Lingkungan Kemenko Perekonomian.

  • OJK dan SRO Gelar CEO Networking 2024, Dorong Hilirisasi dan Inovasi Teknologi

    OJK dan SRO Gelar CEO Networking 2024, Dorong Hilirisasi dan Inovasi Teknologi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menekankan pentingnya hilirisasi dan inovasi teknologi dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Dalam acara CEO Networking 2024 “Navigating Global Market Forces and Technology Innovation for Sustainable Business” di Jakarta, Selasa (26/11/2024), Mahendra mengatakan hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah sumber daya domestik, tetapi juga membuka peluang investasi dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

    “Ini pada prinsipnya nanti akan meningkatkan daya tahan, dan juga ketahanan perekonomian nasional. Karena di satu sisi berbasis pada pengembangan nilai tambah hilirisasi sumber daya mineral maupun pertanian, di lain pihak berbasis dari stakeholders, berbasis dari sektor jasa keuangan pendukungnya, dan juga aktivitas multiplier efeknya akan semakin banyak berlaku di Indonesia,” kata Mahendra.

    Selain itu, untuk menuju ketahanan ekonomi berkelanjutan OJK juga mendukung komitmen nasional dalam mencapai net zero emission dan pembangunan berkelanjutan antara lain dengan mengeluarkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). Untuk taksonomi versi pertama yang sudah diterbitkan OJK berfokus pada sektor ataupun proses energy transition dan critical minerals karena critical minerals sangat diperlukan untuk energy transition.

    “Tahap selanjutnya dari taksonomi berkelanjutan itu adalah versi dua yang berkaitan dengan sektor construction, real estate, transportation and storage, dan agro serta forestry and land use. Saat ini sedang dalam finalisasi dan kami harapkan pada awal tahun depan akan bisa diterbitkan,” kata Mahendra.

    Di sisi lain, OJK juga mendukung upaya pemerintah dalam rencana dan keinginan untuk menjadi anggota dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan kelompok negara-negara BRICS yang merupakan langkah strategis yang tepat dalam memperkuat landasan ekonomi, keuangan, dan investasi di Indonesia menuju perekonomian yang semakin modern dan berkembang.

    Dalam acara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Ferry Irawan menyampaikan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditetapkan pemerintah, maka dibutuhkan peran serta industri jasa keuangan terutama sektor pasar modal. Pasar modal berperan sebagai pilar utama pembiayaan pembangunan, terutama dalam mendukung hilirisasi industri, transisi energi, dan penguatan ekonomi digital.

    Senada dengan hal tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan P. Roeslani juga menegaskan pentingnya investasi sebagai kunci pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    “Salah satu engine of growth untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen adalah investasi. Upaya mendukung hilirisasi, memperkuat pasar modal sebagai pondasi likuiditas, dan mendorong investasi strategis, termasuk di sektor karbon, akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan visi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Rosan.

    CEO Networking 2024 digelar OJK bersama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai bagian dari peringatan 47 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia. Acara ini diharapkan menjadi momentum penting untuk meningkatkan sinergi antara OJK, pelaku pasar, dan seluruh stakeholders pasar modal, guna mendukung akselerasi pertumbuhan Pasar Modal Indonesia serta kontribusinya terhadap kemajuan perekonomian nasional. Peningkatan sinergi antara regulator, para CEO, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan Pasar Modal Indonesia di masa mendatang serta memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan perekonomian nasional.

  • Airlangga Bertemu Sekjen OECD, Bahas Keanggotaan hingga Program Prabowo

    Airlangga Bertemu Sekjen OECD, Bahas Keanggotaan hingga Program Prabowo

    Jakarta –

    Sekretaris Jenderal Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Mathias Cormann melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 25-28 November 2024. Dalam kunjungan kali ini, Cormann bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Kunjungan Cormann berkaitan dengan proses aksesi yang tengah dijalankan Indonesia sebagai upaya masuk ke dalam keanggotaan OECD. Proses ini juga tengah dijalankan beberapa negara lainnya seperti Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, Rumania, dan Thailand.

    “Saya ingin mengucapkan terima kasih karena kemarin OECD telah meluncurkan Indonesia Report. Sebagian besar isu telah saya laporkan kepada Presiden (Prabowo). Dan tentu saja, mudah-mudahan beberapa poin, beberapa lines sejalan dengan perencanaan Pemerintah, termasuk peta jalan untuk energi hijau,” kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

    Selain itu, beberapa hal yang juga sejalan dengan program-program pemerintah Presiden Prabowo Subianto menyangkut energy securities, serta program ketahanan pangan, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga menjadi prioritas.

    Airlangga juga menyebut, Indonesia terus gencar melakukan reformasi pada berbagai sektor yang dilakukan sejumlah Kementerian terkait untuk menyesuaikan standar OECD. Dengan adanya berbagai reformasi tersebut, Kementerian terkait juga akan menyesuaikan anggaran dan struktur yang dimiliki, sehingga gugus tugas OECD juga akan secepatnya melakukan penyesuaian struktur terkait hal tersebut.

    Sementara itu, Cormann mengatakan, proses aksesi akan membawa manfaat bagi Indonesia dan OECD. OECD akan banyak memperoleh pembelajaran pada sektor-sektor baru, salah satunya ekonomi digital dimana Indonesia menjadi pionir melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement.

    Cormann juga berharap agar upaya keanggotaan OECD yang saat ini ditempuh Indonesia dapat mendukung pencapaian visi untuk menjadi negara maju dengan ekonomi berpendapatan tinggi pada tahun 2045 mendatang.

    “Saya percaya bahwa kita bersama-sama dapat bekerja untuk mendukung Indonesia agar menjadi lebih baik lagi,” kata Cormann.

    “Proses aksesi ini mencakup seluruh spektrum kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang luas. Dan proses ini berfokus pada mengidentifikasi praktik terbaik kebijakan. Praktik terbaik global berdasarkan apa yang telah berhasil sebelumnya,” sambungnya.

    (shc/ara)

  • Pemerintah Bakal Perkuat Hilirisasi dan Pertanian Demi jadi Negara Berpendapatan Tinggi

    Pemerintah Bakal Perkuat Hilirisasi dan Pertanian Demi jadi Negara Berpendapatan Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikann Indonesia memiliki keinginan kuat untuk menjadi negara berstatus pendapatan tinggi. 

    Sejalan dengan cita-cita tersebut, pemerintah tengah berusaha menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD. Di mana dalam prosesnya, Kementerian Keuangan bersama OECD secara resmi meluncurkan Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 pada Selasa (26/11/2024). 

    Laporan tersebut membahas seputar kebijakan makroekonomi—termasuk saran OECD untuk RI dapat meningkatkan pendapatan—serta konvergensi sosial-ekonomi, digitalisasi, dan transisi hijau.

    “Beberapa kebijakan yang diadopsi akan terus diperkuat termasuk memperkuat struktur ekonomi melalui hilirisasi industri, baik yang terkait dengan kekuatan mineral strategis seperti tembaga dan nikel, maupun di sektor lain seperti hasil pertanian yang menjadi prioritas presiden,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Rabu (27/11/2024).

    Secara umum, OECD melihat bahwa pertumbuhan Indonesia telah pulih kembali pasca pandemi walaupun masih harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

    Dalam laporan tersebut juga disampaikan bahwa OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 5,2% (year on year/YoY). Selain itu, Indonesia juga dinilai telah dapat menekan inflasi yang pada tahun 2022 mencapai 6% hingga mencapai 1,7% pada Oktober 2024.

    Sementara dengan peluncuran survei tersebut, Sri Mulyani berharap sisi positif yang tercantum dalam laporan dapat menarik investor ke Indonesia.

    Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 juga diharapkan dapat menunjukan berbagai upaya Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian, melindungi masyarakat rentan, dan mempertahankan keberlanjutan fiskal di tengah dinamika dan volatilitas perekonomian global serta tantangan perubahan iklim.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann mengungkapkan progres terkini proses aksesi Indonesia menjadi anggotanya.

    Mengingat Indonesia juga tengah menjalani proses menjadi anggota aliansi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS).

    Cormann memastikan proses aksesi Indonesia ke OECD tidak akan terpengaruh dengan rencananya untuk bergabung ke BRICS karena pihaknya memahami sepenuhnya postur kebijakan luar negeri Indonesia sebagai negara independen yang tidak memihak blok manapun.

    Cormann menuturkan pihaknya akan mengkaji aksesi Indonesia sesuai dengan standar yang ada. OECD juga akan mengkaji kinerja Indonesia pada seluruh spektrum kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan serta komitmennya untuk menyelaraskan regulasi dengan praktik terbaik kebijakan global dan sesuai dengan standar OECD.

    “Pada akhirnya, hal-hal itulah yang akan menjadi dasar penilaian permohonan Indonesia ketika tiba saatnya untuk membuat keputusan tentang undangan keanggotaan,” ujarnya, Selasa (26/11/2024). 

  • Bukan Naikkan PPN, Ini Saran OECD agar Indonesia Dapat Tambahan Pajak Rp200 Triliun

    Bukan Naikkan PPN, Ini Saran OECD agar Indonesia Dapat Tambahan Pajak Rp200 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD mengungkapkan Indonesia berpotensi mendapat tambahan PDB lebih dari Rp200 triliun dengan memperbaiki administrasi pajak.

    Hal tersebut tercantum dalam Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 yang baru meluncur pada Selasa (26/11/2024).

    Dalam dokumen itu OECD mendorong reformasi administrasi pajak, termasuk meningkatkan kepatuhan terhadap pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. Selain itu perlu upaya melalui digitalisasi, penggunaan data pihak ketiga, serta meningkatkan jumlah pegawai pajak.  

    OECD dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa melalui perbaikan administrasi pajak atau tax administration, dapat mengerek pendapatan hingga 1% dari produk domestik bruto (PDB). Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), dengan PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) 2023 senilai Rp20.892,4 triliun, artinya tambahan pendapatan negara dapat mencapai Rp208,924 triliun. 

    Adapun, OECD mendorong Indonesia untuk merujuk pengalaman internasional dalam meningkatkan pendapatan pajak.

    Pertama, yakni memanfaatkan sepenuhnya digitalisasi, yang membutuhkan konektivitas yang memadai dan personel pajak yang cakap. Kedua, memperkuat manajemen risiko kepatuhan, termasuk melalui pembuatan profil risiko secara otomatis.

    Ketiga, mengadopsi sistem komputer untuk memproses data pihak ketiga dan mengisi ulang SPT. Keempat,mengisi kantor administrasi pajak dengan staf yang memadai dengan personil yang berkualitas dan diberi insentif. 

    OECD bahkan memberikan beberapa contoh implementasi di sejumlah negara sehingga Indonesia dapat mengadopsinya. Seperti Yordania, mensyaratkan bukti bahwa pajak telah dibayarkan untuk perpanjangan izin usaha.

    Di Uganda, otoritas pajak memberikan pengingat melalui pesan singkat ke rumah tangga dan bisnis tentang tenggat waktu pengajuan pajak diperkirakan dapat meningkatkan pembayaran pajak sebesar 7%.

    Sementara di Kosta Rika dengan mengirimkan email yang mengingatkan bisnis tentang penegakan pajak, menggarisbawahi kemungkinan audit, penutupan bisnis, dan dipermalukan di depan umum diperkirakan telah meningkatkan rasio pengumpulan pajak sebesar 3,4%.

    Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak Kemenkeu sendiri tengah bersiap untuk meluncurkan Core Tax Administration System (CTAS) pada 2025 mendatang.

    Pemerintah bahkan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/ 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax).

    Salah satunya, terdapat fitur prepopulated atau pengisian otomatis, di mana bukti potong akan langsung terintegrasi pada akun pajak. 

  • Bos OECD Bocorkan Progres Aksesi Indonesia Sebagai Calon Anggota

    Bos OECD Bocorkan Progres Aksesi Indonesia Sebagai Calon Anggota

    Jakarta, CNBC Indonesia – Proses aksesi Indonesia untuk masuk sebagai anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) masih terus berlangsung. Kendati demikian, OECD menegaskan adanya progres positif dalam aksesi Indonesia.

    Hal ini diungkapkan OECD dalam peluncuran OECD Economic Survey of Indonesia 2024 kemarin, Selasa (26/11/2024). Survei ini adalah laporan rutin unggulan dari OECD bagi pembuat kebijakan di negara maju hingga berkembang.

    Sekjen OECD Mathias Cormann menyampaikan bahwa Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 ini dilakukan seiring dengan kemajuan proses aksesi Indonesia ke OECD. Aksesi merupakan perjalanan transformasi yang positif, baik bagi Indonesia maupun OECD.

    “Proses ini akan memperkuat kemitraan yang telah lama terjalin, yang semakin luas, mendalam, dan kokoh, serta akan mendukung Indonesia dalam memperkuat agenda reformasi strukturalnya secara komprehensif,” jelasnya.

    OECD adalah organisasi kerja sama antar pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kemakmuran, dan pembangunan berkelanjutan. OECD, kata Mathias, mendukung upaya Indonesia dalam rangka membangun ketahanan pangan, energi, air, penguatan sumber daya manusia, serta percepatan transisi hijau untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

    Dukungan OECD diharapkan dapat memperkuat implementasi program-program pemerintah guna meningkatkan daya saing Indonesia di tengah dinamika global.

    Meskipun belum menjadi anggota, Indonesia telah menjadi mitra utama OECD sejak tahun 2007 dan telah menjalin kerja sama melalui penandatanganan Framework of Cooperation Agreement (FCA) OECD-Indonesia pada tahun 2012.

    Kerja sama Indonesia dan OECD telah memberikan beberapa manfaat bagi kedua belah pihak melalui beberapa program, seperti peningkatan kapasitas dan bantuan teknis dalam mendukung pengembangan kebijakan, serta beberapa publikasi dan survei.

    Pelaksanaan Survei Ekonomi 2024 sendiri merupakan bagian dari program kerja sama Indonesia- OECD Joint Work Programme (JWP) 2022-2025, dimana Survei Ekonomi ini telah dilaksanakan secara periodik sebanyak 7 (tujuh) kali dalam periode tahun 2008 hingga 2021.

    Kementerian Keuangan yang mewakili pemerintah menegaskan bagi Indonesia yang kini tengah menjalani proses aksesi untuk menjadi anggota OECD, Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 diharapkan dapat menyoroti sisi positif dalam menarik investor ke Indonesia.

    “Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 juga diharapkan dapat menunjukan berbagai upaya Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian, melindungi masyarakat rentan, dan mempertahankan keberlanjutan fiskal di tengah dinamika dan volatilitas perekonomian global serta tantangan perubahan iklim,” tulis Kemenkeu dalam keterangan resminya mengenai survei ini.

    Selain itu, rekomendasi dari OECD dapat digunakan dalam upaya mencapai tujuan nasional yang bermanfaat bagi masyarakat.

    (haa/haa)

  • OECD Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,2% di 2025

    OECD Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 5,2% di 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis OECD Economic Survey of Indonesia 2024. Laporan rutin ini menyoroti dua tema besar yakni yakni transisi hijau dan digitalisasi.

    Survei Ekonomi OECD merupakan publikasi rutin unggulan OECD yang mendalam melalui dialog kebijakan antara OECD dengan para pembuat kebijakan senior dari negara-negara maju dan berkembang termasuk Indonesia.

    Laporan ini mencakup aspek makroekonomi, tenaga kerja, sosial, investasi, perdagangan, lingkungan hidup, dan isu kebijakan lainnya. Dalam laporannya, OECD menyampaikan bahwa pertumbuhan Indonesia telah pulih kembali pascapandemi.

    Namun, OECD menegaskan Indonesia masih harus berhati-hati dalam menentukan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

    “Dalam laporan tersebut, OECD memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 5.2% (yoy),” ungkap rilis Kementerian Keuangan resmi dikutip Rabu (27/11/2024).

    Selain itu, OECD menilai Indonesia juga dinilai telah dapat menekan inflasi yang pada tahun 2022 mencapai 6% hingga mencapai 1,7% pada Oktober 2024.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Hasil Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 ini menunjukkan Indonesia berhasil mempertahankan daya tahan ekonomi meski di tengah ketidakpastian global. Keberhasilan ini tidak lepas dari kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati serta upaya berkelanjutan dalam melakukan reformasi struktural.

    Sejalan dengan itu, Sri Mulyani juga menilai Indonesia memiliki keinginan kuat untuk menjadi negara berstatus pendapatan tinggi.

    “Indonesia memiliki visi untuk menjadi negara berstatus pendapatan tinggi, lebih inklusif, dan tentu saja memperkuat struktur ekonomi kami. Beberapa kebijakan yang diadopsi akan terus diperkuat, termasuk dalam hal ini memperkuat struktur ekonomi melalui hilirisasi industri, baik yang terkait dengan kekuatan mineral strategis seperti tembaga dan nikel, maupun di sektor lain seperti hasil pertanian yang menjadi prioritas Presiden,” ujar Menkeu dalam peluncuran hasil survei OECD ini, Selasa (26/11/2024).

    OECD juga menyampaikan bahwa pendapatan per kapita Indonesia meningkat tiga kali lipat selama 25 tahun terakhir, sementara kemiskinan ekstrem telah menurun.

    Kebijakan Pemerintah untuk memperluas akses terhadap pendidikan dasar membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja, disamping penguatan kebijakan pendidikan kejuruan dapat meningkatkan keterampilan dan mempersiapkan pekerja dengan lebih baik untuk memasuki industri modern.

    Selain itu, OECD menggarisbawahi peluang kerja bagi perempuan juga telah meningkat, sehingga mengurangi kesenjangan gender dalam angkatan kerja. Sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mendorong investasi di bidang ekonomi digital, survei ini menggarisbawahi peran ekonomi digital Indonesia sebagai pendorong utama pertumbuhan dan inklusivitas. E-commerce di Indonesia telah tumbuh pesat, termasuk pengembangan ekosistem digital dengan peningkatan jumlah perusahaan startup.

    Adapun, E-government dinyatakan berkembang pesat dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan mengurangi biaya operasional.

    “Sebagai negara kepulauan yang besar, pengembangan infrastruktur fisik dan aksesibilitas teknologi digital serta konektivitas menjadi salah satu tantangan utama. Oleh karena itu, kami terus berinvestasi di bidang tersebut,” jelas Menkeu.

    Terkait dengan transisi hijau, kebijakan Indonesia dalam upaya pensiun dini atas sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan peningkatan investasi pembangkit energi berkelanjutan telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu pihak yang proaktif dalam aksi pengendalian iklim global, serta guna mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

    “Dalam transisi hijau, kami menempatkannya sebagai salah satu prioritas, sebagaimana disebutkan dalam KTT Pemimpin G20. Kami tetap berkomitmen pada transisi hijau di Indonesia, khususnya dalam memilih lebih banyak energi terbarukan,” ungkap Sri Mulyani.

    (haa/haa)

  • OECD Beri Saran untuk Kerek Pendapatan RI, Bukan Cuma PPN 12%

    OECD Beri Saran untuk Kerek Pendapatan RI, Bukan Cuma PPN 12%

    Bisnis.com, JAKARTA — Organization for Economic Co-operation and Development atau OECD melihat penerimaan pajak Indonesia masih menjadi salah satu yang terendah di Asia Tenggara (Asean).

    Informalitas dan tingkat kepatuhan pajak yang rendah merupakan tantangan utama bagi pemerintah dalam menghimpun pajak. Untuk itu, OECD menyampaikan penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak. 

    Dalam OECD Economy Surveys Indonesia edisi November 2024, tercatat dalam beberapa tahun terakhir harga komoditas telah menyumbang sebagian dari penurunan rasio penerimaan pajak terhadap PDB sebelum pandemi dan pemulihannya sejak tahun 2022.

    Sementara Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari 13,5% saat ini menjadi 23% dari PDB pada 2029.

    OECD melihat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu cara untuk mengerek penerimaan negara, tetapi bukan hanya sebatas menaikkan tarif dari 11% menjadi 12%. 

    Pemerintah dinilai juga perlu memperluas basis pajak. Saat ini, bisnis dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar (US$300.000) tetap dibebaskan dari PPN. Ambang batas ini lebih tinggi dari kebanyakan negara OECD dan jauh lebih tinggi dari Thailand dan Filipina, yang hanya sekitar US$50.000. 

    “Menurunkan ambang batas kewajiban PPN, serta mengurangi jumlah sektor yang tidak dikenai PPN, akan meningkatkan pemungutan PPN dari sektor-sektor yang baru dikenai maupun yang sudah dikenai,” tulis OECD dalam laporannya, dikutip pada Selasa (26/11/2024). 

    Selain PPN, OECD menyarankan pemerintah untuk menerapkan kebijakan perpajakan yang lebih luas, terutama untuk cukai.

    Melalui pertimbangan eksternalitas polusi udara dan tujuan pengurangan emisi, terdapat beberapa peluang untuk melakukan langkah yang saling menguntungkan dalam menaikkan cukai bahan bakar dan mengurangi subsidi bahan bakar, meskipun sensitivitas politik harus diatasi. 

    Meskipun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) ditanggung oleh rumah tangga yang mampu, pajak ini sangat rumit dan menyebabkan kurangnya deklarasi. 

    Implementasi Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dengan mengenakan pajak atas kepemilikan mobil, bukan atas pembelian mobil, dapat membuat sistem ini tidak terlalu rentan terhadap deklarasi yang kurang. 

    “Cukai rokok juga harus lebih ditingkatkan, untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesehatan, karena merokok masih menjadi tantangan kesehatan yang sangat besar di Indonesia dan membawa kerugian ekonomi yang cukup besar,” lanjut OECD. 

    Indonesia yang sedang berusaha menjadi anggota organisasi tersebut, juga diminta untuk menurunkan bracket atau ambang batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP).  

    Untuk PPh Badan, ketimbang menaikkan tarif, OECD melihat Indonesia memiliki peluang untuk memperluas basis pajak badan dengan mereformasi dan mempersempit rezim pajak praduga usaha kecil, dan dengan menghapuskan insentif pajak atau membuatnya lebih murah. Indonesia juga harus memastikan bahwa insentif pajaknya tetap sesuai dengan perjanjian Pajak Minimum Global.

    Sementara terkait pajak properti, meski Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi ranah pemerintah daerah, mereka dapat meningkatkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sehingga pendapatan daerah akan meningkat. 

    Dari NJOP yang berperan sebagai alat penilaian PBB, akan memungkinkan Indonesia meluncurkan pajak waris secara bertahap. 

    Meski demikian, dengan kenaikan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 saja, daya beli masyarakat dikhawatirkan menurun dan menekan konsumsi rumah tangga yang berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi. 

  • Menko Airlangga: Indonesia Siap Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Berkelanjutan

    Menko Airlangga: Indonesia Siap Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Berkelanjutan

    Washington DC, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, diundang sebagai pembicara kunci pada pertemuan Roundtable Luncheon yang diselenggarakan oleh US-ASEAN Business Council (US-ABC) di Washington D.C. pada Kamis (21/11/2024). Beberapa perusahaan besar turut hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain FedEx, ExxonMobil, S&P Global, BP, dan Freeport-McMoRan. Selain memperkenalkan diri, berbagai perusahaan yang hadir juga turut berinteraksi dalam dialog strategis untuk meningkatkan atau memperluas ekspansi dalam kerja sama ekonomi dengan Indonesia termasuk dalam investasi dan perdagangan.

    Senior Vice President (Policy) US-ABC Marc Mealy, menyampaikan keyakinan bahwa kerja sama ekonomi antara Amerika Serikat dan Indonesia akan semakin berkembang pada masa mendatang. Pergantian pemerintahan di kedua negara diharapkan akan membawa angin segar yang membuka peluang baru untuk memperkuat hubungan bilateral dan memperluas hubungan bisnis di berbagai sektor.

    Dalam paparan, Menko Airlangga menyampaikan optimisme terhadap penguatan hubungan antara komunitas bisnis Indonesia dan Amerika Serikat. Menko Airlangga juga menjabarkan perkembangan terbaru ekonomi Indonesia, prioritas pemerintahan baru, dan strategi pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.

    Menko Airlangga menekankan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah-tengah dunia yang menghadapi tantangan ekonomi global, seperti fragmentasi geo-ekonomi, lonjakan harga akibat ketegangan geopolitik, serta suku bunga tinggi yang memperburuk beban utang.

    “Ekonomi Indonesia tumbuh kuat sebesar 5% pada semester awal 2024. Tingkat pertumbuhan ekonomi didorong oleh inflasi yang rendah dan terkendali dalam kisaran target, serta rasio utang terhadap PDB juga terkendali. Kondisi ini memberikan dasar yang kuat bagi stabilitas ekonomi nasional,” ujar Menko Airlangga.

    Berbagai perusahaan yang hadir memberikan perhatian pada kebijakan Presiden Prabowo yang memberikan perhatian pada sektor pangan, energi baru terbarukan, dan hilirisasi industri. Terdapat berbagai potensi kerja sama dalam peningkatan produktivitas pangan, di mana pemerintah mencanangkan program food estate, pengembangan lahan sawah untuk tanaman padi, dan industri gula. Terdapat pula potensi kerja sama di bidang energi baru terbarukan, seperti hydropower, geothermal, carbon capture and storage, dan small modular reactor, yang dapat membantu Indonesia untuk mencapai target net zero emission.

    Terkait percepatan hilirisasi industri, pertemuan mencatat berbagai pencapaian penting pada tahun 2024, antara lain dimulainya operasional fasilitas baterai EV terbesar di Asia Tenggara dan fasilitas pengolahan tembaga lini tunggal terbesar di dunia.

    “Pencapaian ini menjadi langkah penting dalam memperkuat daya saing industri Indonesia di tingkat global dan mendorong transformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan,” ujar Menko Airlangga.

    Perusahaan yang hadir juga memberikan perhatian pada upaya Indonesia untuk mendorong peningkatan standar ekonomi melalui OECD, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang diharapkan mampu mendorong percepatan reformasi pada isu environment, social, and governance (ESG), meningkatkan pengaruh Indonesia pada kepemimpinan global, dan memperbaiki kepercayaan investor.  Indonesia diharapkan dapat mendorong investasi melalui pemberian insentif fiskal yang terus dilanjutkan sehingga dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi baru, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Menjawab pertanyaan beberapa perusahaan terkait pengaruh pemerintahan baru terhadap ekosistem bisnis dan peluang untuk berinvestasi di Indonesia, Menko Airlangga menegaskan bahwa perubahan pemerintahan tidak menjadi hambatan, justru semakin membuka peluang bagi perusahaan untuk dapat berinvestasi, sehingga dapat berkontribusi untuk menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia.

    Mengenai kesiapan infrastruktur Indonesia untuk menerima investasi dari luar, Menko Airlangga menegaskan kesiapan Indonesia untuk menerima investasi yang masuk, ditunjukkan antara lain dengan keberadaan 22 kawasan ekonomi khusus yang memberikan kemudahan dan insentif bagi investor.

    Pada akhir pertemuan, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi kepada US-ABC dan seluruh perusahaan yang hadir, dan mengundang kalangan bisnis AS untuk segera mengembangkan investasi di Indonesia menuju pembangunan yang berkelanjutan. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Kemenko Perekonomian dan Deputi Kerja sama Ekonomi Internasional.