Xcloud.id

Organisasi: OECD

  • Pemerataan pendapatan per kapita 10 ribu dolar AS di 2030

    Pemerataan pendapatan per kapita 10 ribu dolar AS di 2030

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan awak media saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024). ANTARA/Harianto

    Airlangga: Pemerataan pendapatan per kapita 10 ribu dolar AS di 2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 02 Desember 2024 – 00:43 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya agar ada pemerataan pendapatan per kapita 10 ribu dolar AS secara nasional di tahun 2030.

    Airlangga di sela menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu, mengatakan bahwa saat ini rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Indonesia baru mencapai 5 ribu dolar AS.

    “Kita memproyeksikan pertumbuhan kita, GDP (Gross Domestic Product/ Produk Domestik Bruto/PDB) kita yang hari ini 5 ribu (dolar AS), ditargetkan 2030 bisa mencapai 10 ribu (dolar AS),” kata Airlangga.

    Meski begitu, dia menyebutkan bahwa saat ini terdapat daerah yang pendapatan per kapita mencapai 20 ribu dolar AS seperti Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah.

    “Hari ini GDP di Jakarta 20 ribu (dolar AS). Banyak daerah lain kalau kita bicara secara spasial Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah GDP kita sudah di atas 10 ribu,” ucap Airlangga.

    Oleh karena itu, Airlangga mengajak semua pihak termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) agar ikut berkontribusi meratakan pendapatan per kapita secara nasional sebesar 10 ribu dolar AS di 2030, dengan begitu, seluruh masyarakat Indonesia bisa keluar dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap.

    “Itu tugas kita adalah bagaimana meratakan GDP ini tidak hanya berbasis pada regional tetapi secara nasional,” ucapnya.

    Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah melalui Digital Economy Framework Agreement. Menurut Airlangga, ASEAN menjadi kawasan pertama di dunia yang mengangkat isu ekonomi digital ke dalam kerja sama multilateral, melampaui organisasi besar seperti Organization for Economic Cooperation and Development atau organisasi (OECD), Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), atau Uni Eropa.

    Dalam pertemuan tingkat menteri OECD tahun lalu, Airlangga menyampaikan visi Digital Economy Framework yang bahkan mendapat perhatian khusus dari negara-negara OECD yang ingin belajar dari pengalaman ASEAN.

    “Dengan Digital Economy Framework Agreement yang bisnis as usual ekonomi digital ASEAN itu besarnya 1 triliun dolar AS di tahun 2030. Tetapi dengan implementasi Digital Economy Framework Agreement maka ekonomi ASEAN bisa meningkat menjadi 2 triliun dolar AS, artinya dari situ Indonesia bisa 600-800 miliar dolar AS,” terangnya.

    Selain itu, pemerintah juga akan memprioritaskan pemerataan GDP melalui peningkatan pendidikan, investasi, dan perdagangan.

    Airlangga optimistis bahwa langkah ini akan membuka peluang baru bagi ekspor dan impor yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Selain itu, pendidikan juga menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di berbagai daerah, sehingga daya saing Indonesia di tingkat global semakin kuat.

    “Pemerintah yakin, kita bisa lakukan dengan mendorong pemerataan, pendidikan dan juga bagaimana kita membuka investasi, perdagangan, impor maupun ekspor,” kata Airlangga.

    Sumber : Antara

  • Pertumbuhan Ekonomi Ditarget 8%, Sektor Apa yang Bisa Digenjot?

    Pertumbuhan Ekonomi Ditarget 8%, Sektor Apa yang Bisa Digenjot?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto punya target pertumbuhan ekonomi yang ambisius sebesar 8%. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, meski angka 8% terbilang berat, bukan berarti target itu tidak mungkin tercapai. 

    Airlangga menyebut, Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi yang mendekati 8% puluhan tahun lalu.

    “Target pertumbuhan 8% itu bukan target yang tidak pernah kita capai atau tidak mungkin dicapai. Ini angka yang pernah kita capai di periode 86-97, pertumbuhan kita bisa mencapai 7,3%. Di tahun 95 kita pernah mencapai 8,2%,” ujarmya di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12).

    Untuk mewujudkan target pertumbuhan 8% tersebut, kata Airlangga, salah satu strategi yang akan dijalankan adalah melakukan penguatan ekonomi digital.

    Menurut Airlangga, nilai ekonomi digital Indonesia hari ini baru di angka US$ 90 miliar. Dia optimistis tahun depan nilainya bisa digenjot ke US$ 120 miliar, bahkan pada di tahun 2030 bisa mencapai US$ 400 miliar.

    “Kalau dengan ekonomi yang berbasis konvensional kita harus bersaing dari titik nol yang sama, tetapi ekonomi digital kita bisa meloncat,” ungkapnya.

    Bicara ekonomi digital, sambung Airlangga, jumlah startup di Indonesia ada lebih dari 2.400 perusahaan rintisan. Saat ini ada dua decacorn atau perusahaan yang memiliki nilai lebih dari US$ 10 bilion. Demikian pula unicorn, atau 10 perusahaan senilai US$ 1 miliar.

    “Dan di ASEAN, salah satu negara yang unggul di dalam pengembangan ekonomi digital adalah Indonesia,” imbuhnya.

    Airlangga menyampaikan, pemerintah mendorong Digital Economy Framework Agreement, alias kerjasama ekonomi berbasis digital.

    “Tidak ada belahan dunia lain atau kerjasama multilateral yang sudah mengangkat digital seperti negara ASEAN. Bahkan tidak EU, tidak di NAFTA, bahkan di level OECD. Oleh karena itu dalam ministerial meeting OECD tahun kemarin saya mengungkapkan terkait dengan Digital Economy Framework bahkan OECD pun ingin belajar dari negara-negara ASEAN,” jelasnya.

    “Nah kalau dengan Digital Economy Framework Agreement yang bisnis as usual ekonomi digital Asia-ASEAN itu besarnya US$ 100 triliun di tahun 2030. Tetapi dengan implementasi Digital Economy Framework Agreement maka ekonomi ASEAN bisa meningkat menjadi US$ 2 triliun, artinya dari situ Indonesia bisa US$ 600 sampai 800 triliun,” lanjutnya.

    (hsy/hsy)

  • 10 Negara dengan Gaji Guru Tertinggi di Dunia, Ada yang Tembus Rp100 Juta per Bulan

    10 Negara dengan Gaji Guru Tertinggi di Dunia, Ada yang Tembus Rp100 Juta per Bulan

    GELORA.CO  – Negara dengan gaji guru tertinggi di dunia menarik disimak. Presiden Prabowo Subianto, saat puncak perayaan Hari Guru Nasional pada Kamis (28/11/2024), mengumumkan kenaikan gaji guru aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN.

    “Saya bisa menyampaikan bahwa kita, walaupun baru berkuasa satu bulan, sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan,” kata Prabowo, saat itu.

    Guru ASN mendapat tambahan kesejahteraan sebesar satu kali gaji pokok, sementara guru non-ASN mendapat kenaikan tunjangan profesi menjadi Rp2 juta.

    Di Indonesia jumlah total gaji guru, terutama ASN, berbeda di setiap provinsi. Ini karena tunjangan di setiap daerah sangat bergantung pada pendapatan wilayah.

    Lantas bagaimana dengan gaji guru di luar negeri? Apakah Indonesia masuk jajaran negara dengan gaji guru tertinggi di dunia? Jawabannya, tidak atau belum. Bahkan tak ada satu pun negara Asia, berdasarkan data Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) tahun 2022 yang masuk 10 besar. 

    Daftar 10 negara dengan gaji guru tertinggi tahun 2022 didominasi Eropa. Faktornya bisa berbagai macam, namun yang paling menentukan adalah regulasi di setiap negara.

    Selain itu pengalaman atau jam terbang dan tingkat pendidikan dari guru juga sangat memengaruhi.

    Berikut negara dengan gaji guru tertinggi di dunia, seperti dikutip dari World Population Review:

    1. Luksemburg

    Data OECD tahun 2022 menyebut Luksemburg menggaji guru pendidikan dasar hingga menengah dengan angka tertinggi di dunia. Untuk guru fresh graduate saja bisa menerima gaji awal sebesar 67.000 euro atau sekitar per tahun atau sekitar Rp1,1 miliar per tahun atau sekitar Rp92 juta per bulan.

    Gaji itu akan meningkat sebesar 20.000 euro setelah 10 tahun bekerja. Kemudian setelah 15 tahun bekerja, gaji mereka akan bertambah 31.000 euro. Artinya, dengan pengalaman kerja di atas 10 tahun, para guru bisa mendapat gaji Rp121 juta per bulan.

    Penghasilan guru di negara Eropa itu akan mencapai puncaknya di angka 119.000 euro setelah 30 tahun pengabian. 

    Angka tersebut diberikan kepada guru dengan latar belakang pendidikan sarjana. Bagi pemegang gelar master diperkirakan memperoleh gaji lebih tinggi.

    2. Swiss

    Swiss termasuk negara-negara dengan gaji guru tertinggi di dunia berdasarkan data tahun 2024. Seorang guru sekolah menengah mendapat gaji 71.500 franc atau sekitar Rp1,2 miliar per tahun di awal karier. Angka itu sudah termasuk bonus, tunjangan lembur, dan tips.

    Seorang guru berpengalaman dengan masa tugas 10 sampai 19 tahun, menerima gaji sebesar 90.246 franc. Lebih lanjut, seorang guru berhak atas kompensasi sebesar 91.074 franc jika mereka mengabdi lebih dari 20 tahun.

    Swiss menggaji gutu berdasarkan tingkat pengalaman dan kualifikasi pendidikan. Lebih khusus lagi, pemegang gelar master akan memperoleh gaji lebih tinggi daripada sarjana.

    Seseorang guru di Swiss harus memiliki gelar sarjana khusus di bidang pendidikan sebagai syarat.

    3. Jerman

    Berdasarkan data OECD 2022, Jerman sebenarnya berada di peringkat kedua setelah Luksemburg dalam daftar negara dengan gaji guru tertinggi di dunia. Ini sedikit berbeda dengan data yang dihimpun World Population Review.

    Gaji guru di Jerman berkisar antara 1.480 euro  (Rp25 juta) per bulan bagi mereka yang memiliki pengalaman di bawah 2 tahun. Sementara guru dengan pengalaman jauh di atasnya bisa mendapat gaji 4.500 euro (Rp75 juta). 

    Dengan kata lain, besaran guru di Jerman berdasarkan tingkat pengalaman.

    Seorang guru yang sudah mengabdi antara 2-5 tahun mendapat gaji 1.980 euro.

    Berikut penjabarannya:

    5-10 tahun: 2.920 euro

    10-15 tahun: 3.560 euro

    15-20 tahun: 3.880 euro

    20 tahun lebih: 4.200-4.500 euro.

    4. Denmark

    Gaji guru SD untuk pemula di Denmark mencapai 53.364 dolar AS atau sekiar Rp845 juta per tahun. Sementara guru SD dengan pengalaman lebih tinggi mendapat gaji 61.473 dolar AS per tahun.

    Sementara untuk guru SMP dari pemula hingga senior mendapat gaji yang tak berbeda jauh dengan guru SD yakni mulai 53.598 hingga 61.968 dolar AS.

    Untuk guru SMA mendapat gaji mulai 50.444 hingga 65.555 dolar AS.

    5. Austria

    Negara dengan gaji guru tertinggi di dunia berikutnya ditempati Austria. OECD menempatkan negara ini di urutan ke-4 dunia, yakni dengan gaji guru pemula untuk SD 49.646 dolar hingga yang paling senior 86.526 dolar AS (Rp786 juta-Rp1,37 miliar per tahun.

    Sementara gaji guru SMP antara 49.646 hingga 92.041 dolar AS dan SMA 49.646 hingga 102.120 dolar AS.

    6. Belanda

    Belanda berada di peringkat berikutnya dengan gaji guru SD antara 48.805 hingga 99.715 dolar AS (Rp773 juta-Rp1,6 miliar) per tahun.

    Sementara guru SMP berada di kisaran 48.662 hingga 99.717 dolar AS. Angka yang didapat guru SMA.

    7. Australia

    Australia menempati peringkat berikutnya dengan gaji untuk guru pemula di tingat SD yakni antara 47.991 hingga 75.486 dolar (Rp760 juta-Rp1,2 miliar) AS per tahun.

    Sementara gaji untuk guru SMP dan SMA sama yakni antara 47.990 hingga 75.603 dolar AS.

    8. Turki

    Peringkat berikutnya diisi Turki yakni guru SD mendapat gaji antara 46.333 hingga 50.485 dolar AS (Rp734 juta-Rp800 juta) per tahun.

    Sementara gaji untuk guru SMP dan SMA juga sama yakni antara 46.822 hingga 50.978 dolar AS.

    9. Amerika Serikat

    Gaji guru SD di AS berkisar antara 44.992 hingga 78.190 dolar AS (Rp712 juta-Rp1,23 miliar) per tahun.

    Sementara guru SMP mendapat gaji antara 46.018 hingga 79.031 dolar AS dan guru SMA di kisaran 48.187 hingga 75.988 dolar AS.

    10. Spanyol

    Spanyol masuk 10 besar negara dengan gaji guru tertinggi di dunia berdasarkan data World Population Review. Gaji guru SD berkisar antara 44.650 hingga 63.910 dolar AS (Rp707 juta-Rp1 miliar) per tahun.

    Kemudian guru SMP mendapat gaji yang sama yakni di kisaran 49.905 hingga 71.235 dolar AS

  • BI Proyeksi Ekonomi 5,6% di 2025, Ini Respons Airlangga-Wamenkeu

    BI Proyeksi Ekonomi 5,6% di 2025, Ini Respons Airlangga-Wamenkeu

    Jakarta –

    Bank Indonesia (BI) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 4,8-5,6%. Pertumbuhan itu diyakini dapat tercapai meski di tengah ketidakpastian dan gejolak global yang terus berlanjut.

    Merespons hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan target pertumbuhan ekonomi Indonesia telah diproyeksikan seusai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 5,2%. Namun, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi akan didorong meningkat setiap tahunnya.

    “Kalau target tahun depan kan sekitar 5,2% di dalam APBN kan begitu tapi nanti sesudahnya kita akan dorong di 2026-2027 untuk lebih tinggi lagi,” kata Airlangga ditemui di Bank Indonesia, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (30/11/2024).

    Dalam waktu bersamaan, pemerintah juga mengantisipasi efek dari kebijakan Donald Trump sebagai Presiden baru Amerika Serikat (AS). Apalagi Indonesia belum lolos mendapatkan relaksasi tarif melalui Generalized System of Preferences (GSP), program perdagangan AS yang memberikan perlakuan khusus kepada produk ekspor ke negara tersebut.

    “Waktu jilid 1 kita berunding GSP tapi tidak dinaikkan ke kongres atau senat sehingga sampai sekarang produk Indonesia ke Amerika Serikat kena tarif,” terangnya.

    Pemerintah masih akan mendorong Indonesia mendapatkan GSP karena Indonesia dan AS merupakan partner yang strategis. Saat ini Indonesia juga tengah berjuang untuk masuk dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    “Tentu kita berharap positioning Indonesia akan lebih baik, apalagi ya tentu kita harap alternatif daripada direct investment dari China bisa ke Indonesia,” tuturnya.

    Ditemui di lokasi yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga mengatakan senada terkait target ekonomi Indonesia 2025 sesuai dengan yang telah diproyeksi di APBN 2025. Namun, diakui harus ada beberapa aspek yang diwaspadai dan ditingkatkan untuk menjaga perekonomian Indonesia ke depan.

    “Kita liat aktivitas ekonomi 2024 menggeliat. Tentu saja titik titik yang kita waspadai ada, konsumsi harus kita tingkatkan, investasi akan lebih bagus lagi kalau bisa kita tumbuhkan,”pungkasnya.

    (ada/ara)

  • Pertemuan Tahunan BI: Optimisme Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Tantangan Global

    Pertemuan Tahunan BI: Optimisme Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Tantangan Global

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia optimistis  pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dan 2026 akan membaik meskipun di tengah tantangan dari melambatnya pertumbuhan ekonomi global.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2024 yang digelar Jumat (29/11/2024).

    Perry menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin membaik ke rentang 4,8%—5,6% pada 2025 dan 4,9%—5,7% pada 2026. 

    Menurutnya, sejauh ini ekonomi Indonesia sudah memiliki daya tahan tinggi sebagai hasil sinergi berbagai pihak—tercermin dari bangkitnya ekonomi usai pandemi Covid-19. 

    “Dengan sinergi itu, insyaAllah ekonomi Indonesia tahun 2025-2026 akan menunjukkan kinerja yang cukup tinggi,” ujarnya.

    Bukan tanpa sebab, meski dunia terus menunjukkan gejolak baik sisi ekonomi maupun geopolitik, konsumsi dan investasi diyakini akan terus meningkat. 

    Kinerja ekspor akan membaik di tengah risiko perlambatan ekonomi global. Sementara inflasi akan terus dijaga pada 2,5±1% pada 2025 maupun 2026 melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). 

    Selain itu, Perry meyakini cadangan devisa akan semakin meningkat. Kemudian dari hasil stress test Bank Indonesia bahwa ketahanan sistem keuangan Indonesia berdaya tahan dari dampak gejolak global. 

    “Ke depan, kita harus lebih waspada. Dunia masih terus bergejolak. Akankah Indonesia berdaya tahan seperti selama ini? Kita harus optimis,” lanjut Gubernur Bank Indonesia dua periode tersebut. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut proyeksi itu masih ada dalam kisaran target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang tertuang dalam APBN 2025. Dia optimistis nantinya pertumbuhan itu bisa dikerek lebih tinggi lagi di dua tahun ke depan.

    “Kalau target tahun depan kan sekitar 5,2% di dalam APBN, tetapi nanti sesudahnya kita akan dorong di 2026-2027 untuk lebih tinggi lagi,” ujarnya usai Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jakarta, Jumat (29/11/2024). 

    Pria yang sudah dua periode menjabat Menko Perekonomian itu optimistis ekonomi Indonesia kuat pada 2025 mendatang, di mana terdapat berbagai risiko ketidakpastian. 

    “Insyaallah kuat dan mantap karena ini diakui World Bank, IMF dan OECD,” kata Airlangga. 

    Lima Tantangan Global

    Di sisi lain, BI terus mewaspadai perlambatan ekonomi global pada 2025 dan 2026 akibat kondisi ekonomi dunia yang terus bergejolak dan akan adanya rambatan sebagai efek dari terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS.

    Perry menuturkan ketidakpastian global yang masih akan terus berlangsung pada 2025 dan 2026 tercermin dari lima hal.

    Pertama, slower and divergent growth yang mana pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi turun pada 2025 dan 2026. Sejalan dengan kebijakan American First, ekonomi AS akan membaik sementara ekonomi Cina dan Eropa akan melambat, namun India dan Indonesia masih akan cukup baik.

    Kedua, inflasi dunia yang sebelumnya menujukkan arah penurunan, akan turun lebih lambat bahkan berisiko naik pada 2026 karena gangguan rantai pasok dan perang dagang.

    Ketiga, penurunan suku bunga bank sentral AS atau Fed Fund Rate (FFR) yang juga melambat. Di sisi lain, imbal hasil atau yield US Treasury (UST) naik tinggi ke 4,7% di 2025 dan 5% pada 2026.

    Hal tersebut sebagai akibat dari membengkaknya defisit fiskal dan utang pemerintah AS sehingga perlu menarik utang lebih banyak.

    Keempat, Perry berharap fenomena strong dollar akan segera berakhir. Tercatat sebelumnya indeks dolar atau DXY sempat menuju level 101, setelah terpilihnya Trump terus menguat ke level 107.

    “Mengakibatkan tekanan depresiasi nilai tukar seluruh dunia termasuk rupiah, semoga dolar AS tidak menguat lagi,” ungkapnya.

    Kelima, gejolak global tersebut berdampak negatif ke berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia.

    Perry menekankan bahwa pihaknya akan terus mengantisipasi dan mewaspadai ketidakpastian tersebut melalui respon kebijakan yang mengarah kepada kebangkitan ekonomi nasional.

    Arahan dari Prabowo

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa sinergi dan stabilitas merupakan kunci dari transformasi perekonomian Indonesia.

    Prabowo berpesan bahwa sinergi, kolaborasi, kerja sama serta persatuan dan kerukunan menjadi rumus keberhasilan suatu bangsa. Tidak hanya elite politik, tetapi juga pengambil kebijakan ekonomi dan keuangan.

    “Saya kira kalau sudah temanya seperti ini tidak perlu saya banyak kasih pengarahan lagi, karena you are on the right track. Kalau Gubernur BI, kalau para pengendali perbankan Indonesia memiliki semangat seperti ini artinya semangat cinta Tanah Air,” ujarnya di Kantor BI, Jakarta, Jumat (29/11/2024) malam.

    Prabowo lalu menuturkan Indonesia sudah memiliki hampir semua elemen yang diperlukan untuk menjadi negara maju seperti kekayaan sumber daya alam. Meski demikian, dia mengaku banyak yang belum memahami efek dan dampak kepemilikan kekayaan tersebut.

    “Karena itu pelaku-pelaku perbankan terutama mereka-mereka yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atas regulasi dari pihak pemerintah, dari pihak otoritas keuangan memainkan peran yang sangat penting, dan untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia, jajaran Bank Indonesia, jajaran otoritas keuangan dan semua pengambil keputusan, semua yang bertanggung jawab atas perumusan dan pengendalian ekonomi Indonesia,” pesannya.

  • Waswas Kebijakan Trump, RI Mau Dorong Lagi Fasilitas Pembebasan Tarif GSP

    Waswas Kebijakan Trump, RI Mau Dorong Lagi Fasilitas Pembebasan Tarif GSP

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia tengah mengantisipasi kebijakan tarif impor tinggi yang rencananya diterapkan oleh Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Salah satunya berkaitan dengan fasilitas generalized system of preferences (GSP).

    Sebagai informasi, GSP adalah fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang di dunia.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemerintah RI tetap mengantisipasi rencana tarif tinggi impor AS kendati saat ini perdagangan antara kedua negara juga sudah diberlakukan tarif.

    Airlangga menyebut Indonesia sebelumnya sudah pernah berunding dengan AS terkait dengan fasilitas pembebasan tarif bea masuk impor itu ketika periode pertama pemerintahan Trump.

    “Mungkin kita sih akan dorong [pengajuan GSP] karena kita statusnya sebagai country strategic partner, dan saat sekarang kita sudah menandatangani Four Pillars of Indo-Pacific Economic Framework [IPEF],” jelas Airlangga saat ditemui usai Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    Airlangga menilai positioning Indonesia kini sudah lebih baik apabila ingin berunding soal pembebasan tarif dimaksud, apalagi kini RI tengah berproses untuk aksesi keanggotaan OECD.

    Namun, apabila tidak berhasil, maka Indonesia masih memiliki alternatif yakni investasi dari China. Seperti diketahui, China juga merupakan mitra dagang terbesar Indonesia serta salah satu negara dengan penanaman modal asing (PMA) terbesar di Tanah Air.

    Menurut Airlangga, bagaimanapun negara-negara mitra perdagangan Indonesia membutuhkan mineral kritis dari Indonesia dalam rantai pasoknya.

    “Jadi tinggal kita bagaimana me-manage itu. Kemarin kita ke Amerika juga dibahas bagaimana marketing dari critical mineral, yang akan dikerjasamakan dengan berbagai negara,” papar Politisi Partai Golkar itu.

    Adapun rencana kebijakan Trump itu turut diwaspadai juga oleh Bank Indonesia (BI). Gubernur BI Perry Warjiyo melihat dari kebijakan ekonomi maupun politik yang akan berbeda dari petahana Joe Biden, Trump akan mengutamakan ekonomi negaranya atau inward looking.

    “Artinya apa? Kepada negara mitra akan menerapkan tarif perdagangan yang tinggi. Terutama kepada negara yang mengalami surplus besar terhadap AS, yakni China, Eropa, Meksiko, dan Vietnam,” ujarnya dalam konferensi pers pekan lalu.

  • Menguat Lagi, Rupiah Pagi Ini Masih Berani Bekap Dolar AS

    Menguat Lagi, Rupiah Pagi Ini Masih Berani Bekap Dolar AS

    Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah pada pembukaan perdagangan hari ini kembali mengalami kenaikan.
     
    Mengutip data Bloomberg, Jumat, 29 November 2024, rupiah hingga pukul 09.33 WIB berada di level Rp15.849 per USD. Mata uang Garuda tersebut menguat sebanyak 22 poin atau setara 0,14 persen dari Rp15.871 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
     
    Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah pada waktu yang sama berada di level Rp15.844 per USD, naik 20 poin atau setara 0,13 persen dari Rp15.864 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
    Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah pada hari ini akan bergerak secara fluktuatif, meski demikian rupiah diprediksi akan kembali menguat.
     
    “Untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp15.810 per USD hingga Rp15.890 per USD,” ujar Ibrahim dalam analisis hariannya.
     

     

    Ekonomi RI diramal tumbuh 5,2%

    Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,2 persen pada 2025 dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan 5,1 persen pada 2024. Sedangkan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada level 5,2 persen pada asumsi dasar makro dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 dan 2025.
     
    OECD menilai konsumsi akan tetap kuat dan investasi swasta kemungkinan akan meningkat. Defisit fiskal akan sedikit melebar karena belanja publik untuk Ibu Kota Nusantara, tetapi diproyeksikan akan tetap di bawah batas tiga persen. Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan terus menurunkan suku bunga pada akhir 2024 dan 2025.
     
    Di sisi lain, OECD melaporkan setidaknya terdapat tiga hal yang bisa menyebabkan perubahan besar dalam proyeksi tersebut. Pertama, lonjakan baru dalam harga pangan dan energi. Hal ini berpotensi menyebabkan biaya hidup yang lebih tinggi dan beban fiskal subsidi. Sehingga, OECD menyarankan adanya reformasi dari subsidi agar lebih tepat sasaran (targeted).
     
    Kedua, perubahan minat investor untuk risiko di negara berkembang. Hal ini berpotensi menyebabkan peningkatan suku bunga dan menyebabkan arus keluar mata uang. Dengan demikian, OECD menyarankan untuk mempertahankan pemberian pinjaman yang hati-hati dengan rasio cakupan yang memadai; menjaga tingkat cadangan mata uang.
     
    Ketiga, bencana alam. OECD menilai Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana alam, seperti cuaca ekstrem, aktivitas vulkanik dan gempa, yang dapat menimbulkan biaya fiskal, ekonomi dan sosial yang besar.
     
    “Sehingga, OECD menyarankan untuk menggabungkan iklim ke dalam uji stres keuangan dan peraturan perencanaan lahan serta meningkatkan cakupan asuransi,” papar Ibrahim.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Dilema Pajak Kelas Menengah, PTKP Turun atau PPN Naik jadi 12%?

    Dilema Pajak Kelas Menengah, PTKP Turun atau PPN Naik jadi 12%?

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersiap menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025, sementara rekomendasi OECD mendorong penurunan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kebijakan yang membuat kelas menengah terjepit jika dilaksanakan karena keduanya menggerus daya beli kelas menengah?

    Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan sejumlah insentif untuk mendukung daya beli masyarakat kelas menengah. Insentif ini mencakup berbagai skema perpajakan hingga subsidi untuk berbagai sektor.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti dan otomotif. Program ini mencakup pembelian rumah tapak dengan harga hingga Rp5 miliar dan pembelian kendaraan listrik.

    “Apakah benar masyarakat yang golongan menengah ini tidak diberi insentif? Ada skema penguatan daya beli masyarakat, misalnya PPN DTP. Ini skema insentif kepada masyarakat dengan penghasilan menengah ke atas,” ujar Dwi melalui kanal YouTube Ditjen Pajak, Selasa (26/11/2024).

    Dia menambahkan, sektor properti dan otomotif diprioritaskan karena melibatkan tenaga kerja yang besar dan memiliki efek berganda terhadap industri lain, seperti bahan bangunan hingga perabotan rumah.

    Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi energi, termasuk subsidi listrik, LPG, hingga BBM. “Pertalite yang juga masih disubsidi oleh pemerintah. Yang punya motor pasti golongan menengah ke atas. Ini adalah belanja-belanja subsidi yang memang disiapkan,” tambahnya.

    Dalam kesempatan terpisah, terkait rencana kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% per 1 Januari 2025 menuai perhatian publik. Dwi Astuti menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan informasi terkait kebijakan ini sesuai amanat Undang-Undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Perlu kami sampaikan bahwa selama ini pemerintah memulai strategi komunikasi dengan publikasi manfaat pajak,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (26/11/2024).

    Dia menambahkan bahwa manfaat kenaikan PPN akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi energi, hingga program pendidikan.

    Namun, Komisi Informasi Pusat mengkritik Kementerian Keuangan karena dinilai kurang transparan terkait tujuan spesifik kenaikan PPN. Komisioner Komisi Informasi Pusat Rospita Vici Paulyn menyatakan bahwa masyarakat membutuhkan penjelasan lebih rinci tentang alokasi tambahan penerimaan pajak untuk program tertentu. “Hal-hal seperti itu yang harus pemerintah sampaikan secara rinci sehingga masyarakat kemudian berpikir ulang,” kata Rospita dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Masukan dari OECD

    Sementara itu, laporan terbaru dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memberikan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk menurunkan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pajak Penghasilan (PPh). Saat ini, ambang batas PTKP di Indonesia ditetapkan sebesar Rp54 juta per tahun, yang menurut OECD, terlalu tinggi dibandingkan dengan rata-rata internasional.

    “Akibatnya, kebanyakan kelas menengah yang sedang bertambah jumlahnya tidak kena pajak penghasilan,” tulis lembaga pemikir itu dalam OECD Economic Surveys: Indonesia November 2024. Laporan ini juga merekomendasikan penyesuaian tarif pajak bagi kelompok penghasilan lebih tinggi untuk meningkatkan penerimaan negara.

    PTKP adalah besaran penghasilan yang tidak diperhitungkan dalam pajak. Dengan menurunkan PTKP, maka OECD mendorong lebih banyak jumlah orang yang kena pajak. Langkah itu diyakini akan mendatangkan uang segar bagi pemerintah hingga Rp200 triliun. Sementara itu, pemerintah memilih menambah tarif PPh orang pribadi di 35% untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar atau orang kaya. 

    Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono menilai bahwa pemerintah sebaiknya lebih memilih memaksimalkan pajak dari golongan berpenghasilan tinggi daripada menurunkan PTKP. “Keputusan pemerintah lebih rasional karena [memajaki orang kaya] dapat meningkatkan penerimaan pajak lebih signifikan dari penurunan PTKP,” katanya, Kamis (28/11/2024).

    Laporan OECD juga menyoroti perlunya reformasi administrasi pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Dalam laporan yang sama, OECD memperkirakan bahwa perbaikan administrasi pajak dapat menambah penerimaan hingga 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau sekitar Rp208,9 triliun berdasarkan PDB 2023.

    Direktorat Jenderal Pajak kini sedang mempersiapkan peluncuran Core Tax Administration System (CTAS) pada 2025, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem perpajakan melalui digitalisasi dan integrasi data.

    Pemerintah pun menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 untuk mendukung implementasi sistem ini, yang mencakup fitur pengisian otomatis data pajak. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara.

  • Pembahasan Sekjen OECD dengan Presiden Prabowo, dari Ekonomi hingga Aksesi RI

    Pembahasan Sekjen OECD dengan Presiden Prabowo, dari Ekonomi hingga Aksesi RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Sekretaris Jenderal (Sekjen) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann di Istana Merdeka, Jakarta.

    Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (28/11/2024) ini membahas terkait perkembangan ekonomi Indonesia serta proses aksesi Indonesia ke OECD.

    Dalam keterangannya usai mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Sekjen OECD kepada Menteri Keuangan. 

    Dalam laporan tersebut disampaikan bahwa target perekonomian Indonesia hingga tahun 2025 secara fundamental berada dalam jalur pencapaian yang positif yaitu dengan target 5,2%.

    “Disampaikan bahwa target daripada perekonomian di tahun 2025 secara fundamental relatif bisa dicapai. Jadi, ini sejalan dengan IMF dan World Bank,” ucapnya di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (28/11/2024).

    Airlangga juga menuturkan bahwa dalam pertemuan tersebut OECD juga memberikan sejumlah masukan strategis termasuk rekomendasi terkait peningkatan produktivitas di berbagai sektor.

    Beberapa sektor prioritas yang menjadi fokus pembahasan mencakup digitalisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan program unggulan pemerintah lainnya. 

    “OECD dapat memberikan benchmarking daripada data-data dari negara yang tercakup di dalam OECD. Kan ada 38 negara di sana,” katanya.

    Menurut Airlangga, pada pertemuan tersebut Presiden Prabowo dan Sekjen OECD juga membahas mengenai proses aksesi Indonesia ke OECD yang saat ini tengah berjalan. 

    “Tentu nanti kita akan melihat arahan Bapak Presiden selanjutnya mengenai jadwal daripada tindakan selanjutnya dari Indonesia terkait dengan target waktu dan yang lain,” imbuhnya.

    Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Sekjen OECD Mathias Cormann mengungkapkan sejumlah pencapaian Indonesia selama beberapa dekade terakhir termasuk dalam hal transformasi perekonomian Indonesia secara positif.

    Dia berharap aksesi Indonesia ke OECD dapat membantu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. 

    “Serta menuju Indonesia menjadi negara dengan perekonomian berpendapatan tinggi yang maju pada tahun 2045 sesuai dengan visi Indonesia 2045,” kata Mathias.

  • Tarif PPN 12% Bakal Ditunda, Ekonom: Tak Jelas Maju Mundur – Page 3

    Tarif PPN 12% Bakal Ditunda, Ekonom: Tak Jelas Maju Mundur – Page 3

    Bagi rumah tangga miskin, yang sebagian besar pengeluarannya sudah dialokasikan untuk kebutuhan pokok, tambahan biaya ini bisa mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Kenaikan pengeluaran ini bisa mengurangi tabungan mereka, atau bahkan memaksa mereka untuk mengurangi kualitas konsumsi sehari-hari.

    Bagi sebagian keluarga miskin, pengeluaran tambahan ini bisa menjadi beban yang sangat berat, mengingat penghasilan mereka yang terbatas dan ketergantungan pada barang-barang pokok yang kini semakin mahal. Dengan demikian, pengaruh kenaikan PPN ini sangat terasa di lapisan paling bawah masyarakat, yang sering kali kesulitan menghadapi perubahan harga yang cepat.

    Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda menjelaskan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebelumnya memastikan PPN naik menjadi 12 persen per 1 Januari 2025. Kebijakan ini diambil berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pada Bab IV Pasal 7 ayat (1) huruf (b) yang menyatakan bahwa tarif PPN 12 persen paling lambat 1 Januari 2025.

    Menanggapi hal tersebut, Huda mencermati empat poin di antaranya yang pertama, ada pasal 7 nomor (3) dan (4) yang memberikan kewenangan pemerintah untuk menetapkan tarif PPN di rentang 5 persen hingga 15 persen melalui Peraturan Pemerintah. “Poin ini sekaligus membantah klaim Sri Mulyani hanya mematuhi undang-undang. Masih ada peluang pemerintah untuk membantu masyarakat agar tidak terbebani beban terlalu berat. Pajak karbon harusnya tahun 2022 dilaksanakan, namun sampai saat ini tidak diimplementasikan,” kata Huda.

    Kedua, beban terlalu berat ini berasal dari pelemahan daya beli masyarakat. Pertumbuhan konsumsi masyarakat melambat di triwulan III 2024 dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya 4,91 persen (y-o-y). Sedangkan secara q-to-q, konsumsi rumah tangga turun -0,48 persen. Kita mengalami deflasi 5 bulan secara berturut-turut (Mei-September).

    “Pelaku UMKM mengaku turun omzetnya hingga 60 persen menurut BRI,” ulas Huda.

    Ketiga, pemerintah memang butuh uang untuk menambal defisit anggaran yang melebar. Paling mudah bagi pemerintah adalah dengan menaikkan tarif PPN. Namun, ada pos penerimaan lain yang belum tergarap yaitu penerimaan negara sektor tambang yang masih banyak ilegal. “Hasyim pernah menyampaikan ada Rp300 triliun dari pengemplang pajak, kenapa hal itu tidak didahulukan? Alih-alih menaikkan tarif PPN,” kata Huda.

    Keempat, tarif PPN Indonesia sebesar 11 persen masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya dan negara-negara OECD. Tarif PPN di Malaysia hanya 8 persen, sedangkan Singapura 9 persen. Tarif PPN paling tinggi adalah Filipina sebesar 12 persen.

    “Atas dasar tersebut, kenaikan tarif PPN di tahun 2025 wajib dibatalkan. Akhir kata, pemerintah punya peluang untuk membuat tarif PPN yang tidak membebani masyarakat lebih dalam. Pemerintah punya kesempatan meringankan beban masyarakat. Namun pemerintah justru menambah beban yang dipikul oleh masyarakat,” kata Huda.