Xcloud.id

Organisasi: OECD

  • Miliki Kesamaan dengan Indonesia, Menlu Sugiono: BRICS Perjuangkan Palestina

    Miliki Kesamaan dengan Indonesia, Menlu Sugiono: BRICS Perjuangkan Palestina

    ERA.id – Menteri Luar Negeri RI Sugiono memaparkan alasan Indonesia yang harus bergabung dengan kelompok blok ekonomi BRICS. Hal ini lantaran BRICS memiliki kesamaan dengan Indonesia.

    Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Sugiono dalam rapat perdana bersama Komis I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2024). Pada kesempatan itu, Menlu Sugiono menjelaskan alasan Indonesia harus bergabung dengan BRICS.

    “Tidak ada hal yang bersifat bertolak belakang antara OECD dan BRICS, dan masing-masing tetap menghormati aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia,” kata Menlu Sugiono.

    Lalu, kata Menlu Sugiono, terkait minat Indonesia untuk bergabung dengan BRICS ini dikatakan bahwa hal tersebut sudah lama diajukan.

    Menlu Sugiono menilai dengan bergabung bersama BRICS, maka peluang untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara resmi akan terbuka dengan luas.

    “Kami menilai bahwa BRICS merupakan grouping mulitlateral yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara yang ada di dalamnya,” jelas Menlu Sugiono.

    BRICS diketahui saat ini memiliki beberapa anggota seperti Brasil, Rusia, India, Afrika Selatan, dan China.

    Selain itu, Indonesia juga menilai apa yang diperjuangan di BRICS sejalan dengan yang diperjuangkan oleh Indonesia, yaitu Palestina.

    “Palestina juga merupakan satu tema yang menjadi concern pada saat itu, dan saya kira BRICS ini bisa jadi satu media untuk terus memperjuangkan hal ini (kemerdekaan Palestina),” tegasnya.

    Lebih lanjut, Menlu Sugiono menekankan bahwa bergabungnya Indonesia dengan BRICS tidak bisa diartikan sebagai keberpihakan terhadap satu kekuatan atau blok tertentu.

    “Masuknya Indonesia ke BRICS tidak bisa diartikan sebagai berpihaknya Indonesia terhadap satu kekuatan atau line tertentu. Namun akan lebih pada ke bridge builder, menjadi pihak yang justru jadi penengah jika ada kepentingan-kepentingan yang saling bertolak belakang,” pungkasnya.

  • Indonesia dan Thailand Eksplorasi Peluang Kerja Sama Baru di Era Kepemimpinan Baru

    Indonesia dan Thailand Eksplorasi Peluang Kerja Sama Baru di Era Kepemimpinan Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia dan Thailand memperluat hubungan kerja sama bilateral di era kepemimpinan baru kedua negara, yakni Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra.  

    “Hubungan kerja sama bilateral Indonesia Thailand yang kuat berakar pada saling menghormati nilai-nilai bersama, ini memupuk kolaborasi di berbagai bidang, seperti perdagangan, investasi, keamanan, pendidikan, kebudayaan, dan pertukaran antarmasyarakat,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Perdagangan antara Indonesia dan Thailand telah meningkat dan mencapai rekor tertinggi lebih dari US$ 19 miliar pada 2022 dan US$ 17,5 miliar pada 2023. Selain itu, investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) Thailand di Indonesia bertumbuh signifikan juga pada tahun lalu dengan 450 proyek senilai US$ 185,5 juta.

    Indonesia dan Thailand dapat menjadi mitra kuat dalam mewujudkan tujuan bersama. Apalagi pada 2025, Indonesia dan Thailand akan merayakan 75 tahun hubungan diplomatik. Sebagai sesama anggota pendiri ASEAN, Indonesia-Thailand saling terkait dalam perjalanan bersama menuju kemajuan dan kemakmuran regional.

    “Di bawah kerja sama ekonomi regional ASEAN, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Thailand atas kepemimpinannya dalam menegosiasikan Digital Economy Framework Agreement (DEFA), yang saat ini berjalan sesuai rencana,” ungkap Airlangga.

    Selain itu, Indonesia dan Thailand juga sedang menuju keanggotaan di BRICS dan OECD. Hal itu mendorong Indonesia Thailand untuk bekerja sama lebih erat memastikan keanggotaan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tetapi meningkatkan suara negara-negara berkembang, serta mendorong kerja sama selatan-selatan.

  • PDB global ditaksir tumbuh 3,2 persen pada 2024, 3,3 persen pada 2025

    PDB global ditaksir tumbuh 3,2 persen pada 2024, 3,3 persen pada 2025

    Paris (ANTARA) – Ekonomi global diproyeksikan tumbuh 3,2 persen pada 2024 dan 3,3 persen pada 2025 dan 2026, menurut prospek ekonomi terbaru yang dirilis oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) pada Rabu (4/12).

    Meskipun pertumbuhan global menunjukkan tanda-tanda ketahanan, laporan tersebut menyoroti kesenjangan regional yang signifikan dan sederet tantangan yang ada saat ini.

    Negara-negara Asia yang sedang berkembang (emerging) terus menjadi kontributor terbesar bagi pertumbuhan global, sementara ekonomi Amerika Serikat diperkirakan akan tumbuh 2,8 persen pada 2025 sebelum melambat menjadi 2,4 persen pada 2026.

    Sebaliknya, zona euro diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang lebih moderat, dengan kenaikan produk domestik bruto (PDB) sebesar 1,3 persen pada 2025 dan 1,5 persen pada 2026, yang didukung oleh peningkatan pendapatan riil rumah tangga, pasar tenaga kerja yang ketat, dan penurunan suku bunga kebijakan.

    Namun, organisasi tersebut juga memperingatkan bahwa ketidakpastian yang lebih tinggi dan berlanjutnya peningkatan dalam langkah-langkah pembatasan perdagangan dapat memicu kenaikan biaya dan harga, menghalangi investasi, melemahkan inovasi, dan pada akhirnya menurunkan pertumbuhan.

    “Ekonomi global telah terbukti tangguh. Inflasi semakin menurun hingga mendekati target bank sentral, sementara pertumbuhan tetap stabil,” kata Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann sebelum memperingatkan bahwa sejumlah tantangan signifikan tetaplah ada.

    Berkenaan dengan inflasi, OECD menyatakan bahwa inflasi umum (headline inflation) telah kembali ke level target di sejumlah perekonomian maju dan perekonomian emerging market meskipun masih ada banyak tekanan di sektor jasa.

    Di negara-negara anggota OECD, inflasi diproyeksikan turun dari 5,4 persen pada 2024 menjadi 3,8 persen pada 2025, dan semakin menurun ke angka 3,0 persen pada 2026, dibantu oleh kebijakan moneter restriktif yang sedang dijalankan.

    Oleh karena itu, bank-bank sentral diperkirakan akan kembali menurunkan suku bunga kebijakan moneter. “Di sebagian besar perekonomian, suku bunga riil dapat turun hingga berada di kisaran level netral pada 2026,” imbuh laporan tersebut.

    Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, OECD menyerukan agar semua negara mengurangi inflasi secara berkelanjutan, menangani tekanan fiskal yang meningkat, dan mengatasi krisis tenaga kerja guna mengurangi hambatan struktural bagi pertumbuhan tren yang lebih tinggi.

    Penerjemah: Xinhua
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2024

  • Sama-Sama Daftar OECD & BRICS, RI-Thailand Makin Merapat

    Sama-Sama Daftar OECD & BRICS, RI-Thailand Makin Merapat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia dan Thailand bertekad untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Hal ini tidak hanya didasari oleh letak geografis kedua negara yang berada di dalam satu kawasan ASEAN.

    Namun, Indonesia dan Thailand ternyata sama-sama tengah menjajaki keanggotaan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan BRICS.

    Hal ini diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keynote speech dalam acara National Day Kerajaan Thailand yang juga memperingati hari kelahiran mendiang Raja Thailand, Yang Mulia Raja Bhumibol Adulyadej, di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    “Hal itu mendorong kedua negara untuk bekerja sama lebih erat untuk memastikan bahwa keanggotaan tersebut tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tetapi juga untuk meningkatkan suara negara-negara berkembang, serta mendorong kerja sama selatan-selatan, dan memastikan adanya dampak positif pada lanskap pembangunan global,” papar Airlangga.

    Adapun, Thailand mengumumkan komitmen aksesi OECD tahun lalu, kendati rencana ini telah diinisiasi sejak 2023. Keputusan ini sejalan dengan rencana negara tersebut untuk menjadi negara maju pada 2037.

    Pada November 2023, dikutip dari GIS Online, pemerintah Thailand menyampaikan kepada para diplomatnya bahwa tawaran ganda BRICS-OECD merupakan upaya mendorong Thailand memainkan peran yang lebih besar dalam kelompik regional dan minilateral dengan cara yang proaktif, berwawasan ke depan, dan ekspansif, di luar forum multilateral tradisional.

    Sama dengan Thailand, Indonesia memulai aksesi OECD pada 2023 lalu. Upaya ini juga dimaksudkan guna membantu Indonesia mencapai mimpi sebagai negara maju sesuai Visi Indonesia Emas 2045.

    Perdagangan bilateral antara Indonesia dan Thailand telah meningkat dan mencapai rekor tertinggi lebih dari US$ 19 miliar pada 2022 dan hampir US$ 17,5 miliar pada 2023. Selain itu, FDI Thailand di Indonesia telah bertumbuh signifikan juga pada tahun lalu dengan lebih dari 450 proyek senilai US$ 185,5 juta.

    “Kita perlu terus mendorong keterlibatan yang lebih kuat, tidak hanya antara Pemerintah, namun juga business to business dan kontak antar masyarakat,” tegas Airlangga.

    Selain itu, Airlangga meyakini terdapat potensi besar yang belum dimanfaatkan untuk lebih memperkuat kemitraan.

    “Prioritas Presiden Prabowo Subianto mengenai ketahanan pangan dan energi, serta kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, selaras dengan tujuan kita bersama,” papar tambah Airlangga.

    (haa/haa)

  • Airlangga: US-ABC dukung penguatan kerja sama perdagangan RI-AS

    Airlangga: US-ABC dukung penguatan kerja sama perdagangan RI-AS

    Kemitraan dengan sektor swasta AS dapat menjadi katalis utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan United States-ASEAN Business Council (US-ABC) berkomitmen mendukung penguatan kerja sama perdagangan Indonesia-AS pada era pemerintahan baru.

    Hal itu ia sampaikan usai menerima kunjungan delegasi sektor swasta AS di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

    “United States-ASEAN Business Council (US-ABC), yang selama empat dekade terakhir telah berkomitmen untuk memajukan hubungan bisnis antara Amerika Serikat dan ASEAN, menyampaikan dukungan penuh kepada Indonesia di bawah pemerintah baru,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dipimpin oleh Duta Besar Ted Osius, delegasi AS terdiri atas pejabat senior dari 50 perusahaan anggota Fortune 250, termasuk Wakil Presiden Senior dan Direktur Pelaksana Regional US-ABC Duta Besar Brian McFeeters, serta Ketua Komite Indonesia US-ABC sekaligus CEO Citi Indonesia Batara Sianturi.

    Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi antara AS dan Indonesia, serta mengeksplorasi peluang-peluang kerja sama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bilateral yang lebih baik.

    Osius menyampaikan komitmen US-ABC dalam mendukung upaya Indonesia meningkatkan konektivitas, ketahanan finansial, ketahanan pangan, kerja sama di bidang kesehatan dan farmasi, serta pariwisata.

    “Kami percaya bahwa hubungan bilateral yang erat antara AS dan Indonesia tidak hanya akan memperkuat perekonomian kedua negara tetapi juga menciptakan model pertumbuhan yang berkelanjutan dan inovatif untuk kawasan,” ucapnya.

    Menanggapi hal ini, Airlangga menyambut baik dukungan dan kolaborasi yang ditawarkan. Ia menilai kemitraan dengan sektor swasta AS dapat menjadi katalis utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mencapai visi pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

    Dalam isu digital ekonomi, para hadirin sepakat pentingnya kolaborasi untuk mendukung kepentingan kawasan Asia Tenggara dalam negosiasi Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital ASEAN (DEFA).

    Kedua pihak juga menyoroti peluang investasi sektor swasta AS di bidang energi bersih, yang sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan Presiden Prabowo, yaitu percepatan transisi energi bersih di Indonesia.

    “Indonesia berkomitmen untuk mencapai ketahanan energi dengan mempercepat pembangunan infrastruktur energi terbarukan, mempromosikan energi terbarukan, dan membangun pertukaran karbon,” ungkap Airlangga.

    Sektor bisnis swasta AS dapat memainkan peran penting dalam mendukung komitmen Indonesia terhadap pengembangan energi bersih, khususnya dalam proyek bioenergi, tenaga surya, panas bumi, sustainable aviation fuel (SAF), hingga small modular reactors (SMR).

    Kedua pihak juga membahas potensi kerja sama di sektor transportasi, dengan fokus pada peluang pengembangan industri penerbangan di Indonesia. Perwakilan Boeing dalam US-ABC menyampaikan proyeksi bahwa Indonesia akan menjadi pasar penerbangan komersial terbesar di kawasan Asia pada 2035. Boeing juga menyambut baik rencana Indonesia untuk menambah armada pesawat dalam waktu dekat.

    Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan tambahan armada pesawat dengan harga yang kompetitif, guna memperluas jaringan penerbangannya ke seluruh wilayah.

    Selain itu, dirinya juga menyambut baik potensi pengembangan sektor maintenance, repair, and overhaul (MRO), dengan memanfaatkan fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Aero Technic di Batam.

    Di akhir pertemuan, terdapat pembicaraan perihal langkah-langkah strategis untuk mendorong aksesi Indonesia ke dalam organisasi internasional, seperti OECD dan CPTPP. Proses aksesi tersebut diharapkan dapat meningkatkan rating investasi Indonesia, membuka masuknya investasi yang lebih luas, dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.

    Adapun dalam rangkaian kunjungan tahunan US-ABC pada 3-5 Desember 2024, delegasi sektor swasta AS bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta jajaran pejabat terkait untuk membahas peluang kerja sama pada berbagai sektor strategis dan berkelanjutan.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • RI Tak Mau Kecolongan Lagi, Perusahaan Asing Pasti Kena Pajak 15%!

    RI Tak Mau Kecolongan Lagi, Perusahaan Asing Pasti Kena Pajak 15%!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia menetapkan komitmennya untuk menerapkan prinsip pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT) sebesar 15%, meskipun sedang marak banyak perusahaan asing ingin berbondong-bondong merelokasi industrinya dari China.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui penerapan prinsip pengenaan pajak sesuai Global Anti-Base Erosion Model Rules (GloBE Rules) Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) itu tentu akan memengaruhi sentimen investor asing.

    Namun, Indonesia kata dia tak lagi mau kehilangan sumber penerimaan pajak penghasilan dari perusahaan multinasional yang beroperasi di tanah air. Sebab, RI memberikan insentif fiskal pembebasan pajak atau tax holiday tapi PPh perusahaan itu tetao dipungut oleh negara asalnya.

    “Jadi kita tidak ingin kalau perusahaan multinasional diberikan tax holiday kemudian dipajakin oleh negaranya,” ucap Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Kendati begitu, pemerintah tetap akan memberikan insentif fiskal berupa tax holiday kepada perusahaan asing, demi meningkatkan saya tarik investasi di dalam negeri. Pemberian insentif itu tetap akan diiring penegakkan prinsi GMT.

    Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, dengan adanya prinsip itu, sebetulnya penerapan tax holiday dan penerapan GMT dapat berjalan secara paralel.

    “Artinya, berdasarkan PMK 69/2024, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan insentif tax holiday hingga 31 Desember 2025,” ucap Ferry kepada CNBC Indonesia, Rabu (6/11/2024)

    Namun, ia nengingatkan, apabila Wajib Pajak, seperti Multi National Enterprise (MNE) yang tercakup dalam GloBE Rules yaitu MNE yang memiliki peredaran usaha sebesar EUR 750 juta atau lebih, akan menjadi termasuk dalam pengertian Low Taxed Constituent Entity (LTCE) OECD.

    Dengan termasuknya perusahaan asing itu ke dalam kategori LTCE, maka Ferry menekankan, pemerintah harus mengenakan tarif pajak penghasilan (PPh) badan tambahan atau top up tax, supaya bisa tetap sesuai prinsip pajak minimum 15%.

    “Karena memanfaatkan fasilitas tax holiday, Wajib Pajak dimaksud akan tunduk juga dengan penerapan GMT. Penentuan negara yang dapat mengenakan top-up tax atas LTCE diatur sesuai GloBE Rules dan peraturan domestik tiap-tiap negara,” ujar Ferry.

    Untuk memitigasi risiko agar top-up tax tidak dikenakan di negara lain, PMK 69/2024 ia tekankan telah dilengkapi dengan Pasal 15A yang menegaskan bahwa Wajib Pajak yang memanfaatkan tax holiday dapat dikenakan top-up tax di Indonesia.

    Namun, saat ini Pemerintah masih merumuskan pengaturan terkait GMT tersebut, antara lain dengan mengadopsi Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT) agar Indonesia berhak mengenakan top-up tax atas LTCE terlebih dahulu sebelum negara lain dapat mengenakan top-up tax.

    “Dalam hal MNE masuk dalam ruang lingkup dimaksud dikenakan tarif kurang dari 15% (i.e. menerima tax holiday) akan dikenakan top-up tax sampai dengan memenuhi tarif GMT sebesar 15%,” tutur Ferry.

    (arj/haa)

  • Komisi I pererat hubungan Indonesia-Peru di bidang ketahanan pangan

    Komisi I pererat hubungan Indonesia-Peru di bidang ketahanan pangan

    Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Duta Besar Peru untuk Indonesia Luis Tsuboyama di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024). (ANTARA/HO-DPR RI)

    Komisi I pererat hubungan Indonesia-Peru di bidang ketahanan pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Komisi I DPR RI menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Duta Besar Peru untuk Indonesia Luis Tsuboyama dalam rangka mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru, terutama di bidang ketahanan pangan.

    “Peru sedang berkembang di sektor pertanian, seperti asparagus dan mangga yang mereka ekspor ke Amerika Serikat. Kita dapat belajar dari keahlian mereka dalam pertanian, dan sebaliknya, mereka juga dapat memanfaatkan keahlian kita. Pertukaran keahlian ini akan sangat bermanfaat,” ujar Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Kunjungan kehormatan Duta Besar Peru untuk Indonesia berlangsung menjelang perayaan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Peru pada 2025. Utut menyampaikan bahwa kerja sama ini memiliki potensi besar, khususnya dalam bidang pertanian. Utut menambahkan bahwa Indonesia dan Peru memiliki kemiripan dari sisi pendapatan per kapita, meskipun dengan jumlah penduduk yang berbeda signifikan.

    “Pendapatan per kapita Peru sekitar 7.300 dolar AS, sementara Indonesia 4.800 dolar AS. Namun, penduduk kita hampir tujuh kali lipat dari mereka,” kata dia.

    Selain ketahanan pangan, Utut mengungkapkan bahwa kerja sama potensial juga mencakup sektor pertambangan, terutama lithium, yang menjadi bahan utama dalam produksi baterai kendaraan listrik.

    “Lithium, atau yang sederhananya mirip dengan nikel, merupakan peluang kerja sama lainnya. Kita bisa mengarahkan keahlian kita ke sektor ini untuk memperluas hubungan bilateral,” ucapnya.

    Utut juga menyoroti keanggotaan Peru dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

    “Mereka telah menjadi anggota OECD, dan Dubes Luis adalah salah satu tokoh yang merintis langkah ini saat menjabat sebagai Direktur Jenderal di Kementerian Luar Negeri Peru. Pengalaman ini dapat menjadi pelajaran bagi kita,” kata dia.

    Sementara itu, Luis Tsuboyama menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan memperkuat hubungan bilateral, terutama menjelang perayaan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

    “Kami sedang menyelesaikan negosiasi perjanjian bilateral yang akan meningkatkan hubungan bisnis kedua negara. Sebagai bagian dari peringatan ini, kami juga merencanakan berbagai aktivitas budaya, seperti pameran fotografi,” kata Luis.

    Ia menambahkan bahwa kegiatan budaya akan terus digelar di berbagai kota di Indonesia.

    “Beberapa waktu lalu, kami mengadakan kegiatan di Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Tahun depan, kami berencana mengunjungi Makassar, Sumatera, dan Bali,” kata Luis.

    Sumber : Antara

  • Presiden putuskan Indonesia masuk blok ekonomi guna kepentingan bangsa

    Presiden putuskan Indonesia masuk blok ekonomi guna kepentingan bangsa

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden putuskan Indonesia masuk blok ekonomi guna kepentingan bangsa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 02 Desember 2024 – 23:56 WIB

    Elshinta.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan keputusan Indonesia untuk masuk ke blok ekonomi global seperti BRICS hingga OECD dilakukan guna kepentingan bangsa.

    Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi dalam konferensi pers usai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Senin (2/12). 

    “Bapak Prabowo menyampaikan bahwa kita sebagai negara yang memperjuangkan interes nasional kita, kita tidak akan bergabung dengan blok pertahanan manapun. Tapi kita akan join dengan berbagai blok ekonomi yang menguntungkan kepentingan bangsa kita,” kata Hasan.

    Hasan lebih lanjut menjelaskan saat ini Indonesia sedang dalam tahap mendaftarkan diri ke beberapa blok ekonomi seperti BRICS (Brasil, Rusia, India,China dan South Africa), Organisasi Kerja sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dan terbaru Indonesia juga tertarik masuk dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

    Apabila nantinya Indonesia diterima bergabung ke blok-blok ekonomi tersebut maka diharapkan Indonesia bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dari sisi ekonomi.

    “Jadi kita akan bergabung dengan blok manapun yang kemudian nanti bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi bangsa kita,” ujar Hasan.

    Keputusan Indonesia untuk masuk ke blok-blok ekonomi global di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto terlihat semakin gencar sejak awal kabinetnya dimulai.

    Empat hari Presiden Prabowo dilantik, ia mengirimkan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia.

    Dalam acara tersebut, Indonesia menyatakan keinginan untuk bergabung dalam blok ekonomi yang diprakarsai oleh Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan itu.

    Adapun untuk ketertarikan bergabung dalam OECD, sebenarnya sudah dibangun oleh Indonesia sejak pemerintahan periode sebelumnya.

    Pada 29 Maret 2024 diketahui proses aksesi Indonesia ke OECD dimulai usai peta jalan proses aksesi disetujui Dewan OECD.

    Sementara untuk CPTPP, diketahui Indonesia sudah mendapatkan banyak dukungan dari negara-negara anggotanya sehingga diharapkan proses aksesi yang tengah dijalani bisa dipercepat.

    Sumber : Antara

  • Menlu ungkap perkembangan Indonesia dalam proses bergabung ke BRICS

    Menlu ungkap perkembangan Indonesia dalam proses bergabung ke BRICS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengungkapkan perkembangan terkini mengenai posisi Indonesia dalam proses bergabung ke blok ekonomi BRICS setelah mengajukan ketertarikan untuk menjadi anggota pada akhir Oktober 2024.

    “Sekarang prosesnya masih bergulir. Bola saya kira ada di pihak BRICS untuk menentukan apakah niat bergabung yang disampaikan oleh Indonesia itu diterima atau tidak. Karena ada beberapa tahap yang harus dilewati oleh Indonesia sebelum menjadi full member of BRICS,” kata Sugiono saat memberikan keterangan pers usai sidang paripurna kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Sugiono mengatakan saat ini Indonesia telah mengantongi dukungan dari salah satu negara inisiator BRICS yaitu China. Komitmen dukungan tersebut didapatkan Indonesia dari China saat Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan perdananya ke negara tersebut.

    Apabila nantinya Indonesia berhasil diterima masuk ke dalam BRICS, Sugiono mengatakan bahwa ada potensi terbentuknya multilateral grouping karena beberapa negara dari kawasan Asia Tenggara juga telah masuk sebagai bagian BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).

    “Beberapa negara sahabat, negara tetangga-tetangga kita, Malaysia ada di situ, Thailand ada di situ, ini merupakan suatu multilateral grouping yang kita harapkan dapat membawa keuntungan juga,” kata Sugiono.

    Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan keputusan Indonesia untuk masuk ke blok ekonomi global seperti BRICS hingga OECD dilakukan guna kepentingan bangsa.

    Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi dalam konferensi pers usai sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Senin.

    “Bapak Prabowo menyampaikan bahwa kita sebagai negara yang memperjuangkan interes nasional kita, kita tidak akan bergabung dengan blok pertahanan manapun. Tapi kita akan join dengan berbagai blok ekonomi yang menguntungkan kepentingan bangsa kita,” kata Hasan.

    Hasan lebih lanjut menjelaskan saat ini Indonesia sedang dalam tahap mendaftarkan diri ke beberapa blok ekonomi seperti BRICS (Brasil, Rusia, India,China dan South Africa), Organisasi Kerja sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dan terbaru Indonesia juga tertarik masuk dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP).

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Istana Ungkap Alasan Prabowo Kunjungan Kerja ke China-AS

    Istana Ungkap Alasan Prabowo Kunjungan Kerja ke China-AS

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo membeberkan alasan kunjungan-kunjungan yang telah dilakukannya.

    Beberapa waktu lalu, Prabowo telah mengunjungi sejumlah negara dari China, Amerika Serikat (AS) hingga Persatuan Emirat Arab untuk menghadiri berbagai agenda kenegaraan. Dalam lawatannya itu, Prabowo pertama kali mengunjungi China kemudian baru bertolak ke AS.

    Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi menjelaskan alasan Prabowo mengawali lawatannya ke China terlebih dahulu. Hasan mengatakan hal itu sudah menjadi bagian tradisi.

    “Presiden menyampaikan bahwa memang kunjungan pertama beliau itu dilaksanakan ke RRT (Republik Rakyat Tiongkok) karena itu bagian dari adat istiadat kita di timur, maka kunjungan pertama adalah ke negara di satu kawasan. Di negara di satu kawasan ini yang terbesar adalah sejauh ini Republik Rakyat Tiongkok,” kata Hasan dilansir dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/12/2024).

    Dia menerangkan Prabowo disambut dengan baik di negeri Tirai Bambu tersebut. Apalagi pada saat kedatangan Prabowo itu bukanlah hari yang tidak biasa dalam penyambutan. Untuk itu, penyambutan tersebut menjadi penghormatan yang luar biasa.

    “Di sana juga Presiden disambut dengan sangat baik bahkan di hari yang mungkin tidak biasa Presiden RRC menyambut tamu. Kan dia menyambut tamu di hari Sabtu pada waktu itu. Jadi ini sebuah penghormatan yang luar biasa dan kita punya hubungan dekat dengan RRT,” terang Hasan.

    Terkait lawatannya ke AS, Hasan menekankan Prabowo ingin menunjukkan bahwa Indonesia dapat bersahabat dengan negara manapun. Dalam segi ekonomi, Prabowo memberikan kesempatan yang setara bagi negara manapun yang berminat kerja sama dengan Indonesia, termasuk AS.

    “Kunjungan kedua beliau dilaksanakan ke Amerika Serikat dan di sana juga Presiden ingin menunjukkan bahwa kita bisa berteman dengan siapapun, bisa bersahabat dengan siapapun. Dalam sisi ekonomi perdagangan Presiden memberikan equal access pada negara negara manapun juga termasuk investor-investor maupun investasi dari Amerika Serikat,” imbuh Hasan.

    Hasan menegaskan bahwa Prabowo tidak ingin Indonesia bergabung dalam blok atau organisasi internasional di sektor Pertahanan. Justru, Prabowo membuka peluang Indonesia bergabung dengan blok ekonomi yang saling menguntungkan. Hal ini dibuktikan dari minat Indonesia bergabung dengan beberapa organisasi kerja sama ekonomi internasional, seperti BRICS, OECD, hingga CPTPP.

    “Dan Pak Prabowo juga menyampaikan kita sebagai negara yang memperjuangkan national interest, kita tidak akan bergabung dengan blok pertahanan manapun, tapi kita akan join dengan blok ekonomi yang menguntungkan kepentingan bangsa,” imbuh Hasan.

    (kil/kil)