Organisasi: OECD

  • Pindah ke Negara Paling Aman di Dunia Dibayar Rp 365 Juta, Berminat?

    Pindah ke Negara Paling Aman di Dunia Dibayar Rp 365 Juta, Berminat?

    Jakarta

    Sejumlah negara banyak melakukan penawaran menarik untuk memikat seseorang pindah kewarganegaraan dan menetap di negara tersebut. Salah satunya pemerintahan Swiss.

    Swiss merupakan salah satu negara paling aman dan bahagia di dunia. Pemerintah Swiss menawarkan bonus 20.000 CHF atau sekitar Rp 365 juta untuk orang dewasa muda di bawah usia 45 tahun, ditambah 10.000 CHF atau sekitar Rp 170 juta per anak, untuk menetap di desa pegunungan Alpen yang indah bernama Albinen, Swiss.

    Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni anda perlu membeli rumah senilai lebih dari 200.000 CHF sekitar Rp 3,4 miliar dan berkomitmen untuk tinggal di Swiss selama setidaknya 10 tahun dan menjadi warga negara Swiss.

    Kepala Operasional di Seven Seas Worldwide, perusahaan pelayaran internasional, Wayne Mills mengatakan Swiss sebagai salah satu negara paling aman dan bahagia di dunia.

    “Albinen terletak di jantung Pegunungan Alpen Swiss yang menakjubkan, jadi jika Anda menginginkan gaya hidup yang tenang di salah satu negara paling indah di dunia yang juga termasuk gunung bersalju dan pertimbangkan untuk pindah ke Albinen!,” katanya dikutip dari Mirror, Sabtu (11/1).

    Wayne mengatakan inisiatif ini merupakan bagian dari tren global di mana negara-negara mencoba menarik penduduk baru ke daerah-daerah tertentu untuk mengatasi penurunan populasi dan kehilangan talenta.

    Untuk hidup di Swiss memang bisa sedikit mahal, mirip dengan London dan New York, tetapi paket ini tentu akan sangat membantu. Selain itu, kualitas hidup di negara yang menakjubkan ini adalah salah satu yang tertinggi di dunia.

    Penduduk Swiss memiliki rata-rata harapan hidup 84 tahun, empat tahun lebih tinggi dari rata-rata OECD. Tingkat kejahatan juga salah satu yang terendah, dan Swiss berada di peringkat 10 besar negara dengan sistem perawatan kesehatan terbaik.

    (ara/ara)

  • PM Jepang dukung Indonesia jadi anggota penuh OECD

    PM Jepang dukung Indonesia jadi anggota penuh OECD

    (Kami) sepakat untuk meningkatkan kolaborasi lebih lanjut lagi di arena internasional, termasuk aksesi Indonesia menjadi anggota OECD

    Jakarta (ANTARA) – Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba mendukung upaya Indonesia memperoleh keanggotaan penuh dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang saat ini beranggotakan 38 negara dari berbagai kawasan.

    Jepang, yang mendapatkan keanggotaan penuh pada 1964, merupakan anggota OECD ke-21 dan anggota OECD pertama dari kawasan Asia Pasifik.

    “(Kami) sepakat untuk meningkatkan kolaborasi lebih lanjut lagi di arena internasional, termasuk aksesi Indonesia menjadi anggota OECD,” kata PM Ishiba menyampaikan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    PM Ishiba berkunjung ke Istana Bogor, Sabtu, beserta Istri PM Yoshiko Ishiba dan delegasi Pemerintah Jepang untuk bertemu dengan Presiden Prabowo. Di Istana Bogor, kedatangan PM Ishiba disambut upacara penyambutan jajar pasukan, yang diiringi dengan dentuman meriam kehormatan.

    Presiden Prabowo kemudian mengajak PM Ishiba bertemu empat mata (tête-à-tête) di ruang kerja presiden. Kemudian, keduanya lanjut mengikuti pertemuan bilateral bersama delegasi Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor.

    Dalam pertemuan itu, keduanya menyepakati beberapa poin kerja sama, yang pada intinya Pemerintah Jepang mendukung program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, di antaranya untuk swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi dan industrialisasi, membangun kemampuan pertahanan, dan makan bergizi gratis.

    “Saya bertemu bertatap muka dengan Presiden Prabowo untuk kedua kalinya, dan menurut saya pertemuan ini menjadi kesempatan yang penting dan juga sangat berharga untuk maju satu langkah menuju peningkatan hubungan Jepang dan Indonesia lebih lanjut lagi,” kata PM Ishiba menyampaikan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo.

    “Saya sendiri ingin tetap berusaha, berusaha terus secara proaktif untuk memperdalam hubungan dua negara, Indonesia dan Jepang,” kata PM Ishiba.

    Dalam kesempatan yang sama, PM Ishiba juga mengundang Presiden Prabowo untuk datang ke pameran Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan di Pulau Yumeshima, Osaka, pada 13 April–13 Oktober 2025. Pameran itu, sebagaimana dijelaskan pamflet resminya, bakal menampilkan teknologi-teknologi mutakhir di berbagai bidang.

    “Saya menantikan momen-momen di mana kami bisa melayani banyak tamu dari Indonesia di Osaka, Kansai, Japan Expo, dan saya ingin mengundang Presiden Prabowo ke Jepang, dan menyambut beliau di Jepang,” kata PM Ishiba kepada Presiden Prabowo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Indonesia-Jepang Sepakati Kerja Sama Tanggulangi Bencana Gunung Berapi

    Indonesia-Jepang Sepakati Kerja Sama Tanggulangi Bencana Gunung Berapi

    Indonesia-Jepang Sepakati Kerja Sama Tanggulangi Bencana Gunung Berapi
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk bekerja sama menanggulangi bencana gunung berapi.
    Kesepakatan ini diumumkan oleh Perdana Menteri (PM) Jepang
    Shigeru Ishiba
    dalam pernyataan pers bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (11/1/2025).
    “Kami sudah mencapai kesepakatan untuk melaksanakan kerja sama
    penanggulangan bencana
    gunung berapi,” kata PM Ishiba di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu.
    Ia menuturkan, kerja sama ini dilandasi karakteristik dua negara yang tidak berbeda jauh, yakni menghadapi risiko bencana.
    Oleh karena itu, aksi penanggulangan bencana menjadi penting.
    PM Ishiba bahkan mengingat kejadian tsunami Aceh yang terjadi pada tahun 2004 silam.
    “Kini sudah 20 tahun berlalu sejak terjadinya gempa bumi besar dan tsunami di pesisir Sumatera bagian Utara yang mengakibatkan banyak korban jiwa dan dampak yang amat besar,” ucap dia.
    “Dalam kesempatan ini sekali lagi saya ingin mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada yang menjadi korban,” imbuh Ishiba.
    Lebih lanjut, Ishiba menjelaskan, hubungan antara kedua negara didasari oleh hubungan antara manusia dan manusia.
    Oleh karenanya, Jepang sudah sepakat berkontribusi meningkatkan pertukaran SDM.
    Tak hanya hubungan bilateral, kedua negara juga sepakat bekerja sama di area internasional karena menyadari pentingnya mempertahankan dan memperkuat ketertiban internasional.
    “Selain itu, kami sudah sepakat untuk meningkatkan kolaborasi lebih lanjut lagi di arena internasional, termasuk aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD,” jelas PM Ishiba.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perdana Menteri Jepang Dukung Indonesia Segera Jadi Anggota OECD

    Perdana Menteri Jepang Dukung Indonesia Segera Jadi Anggota OECD

    Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri (PM) Jepang Ishiba Shigeru memastikan negaranya akan mendukung Indonesia untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

    Hal ini disampaikannya saat memberikan keterangan pers usai melalukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka kunjungan resmi pemerintah Jepang sekaligus menghadiri upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (11/1/2025).

    “Kami sudah sepakat untuk meningkatkan kolaborasi lebih lanjut lagi di arena internasional termasuk aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD,” ujarnya dalam forum tersebut.

    Ishiba menekankan bahwa pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto telah dilakukan secara tatap muka untuk kedua kalinya.

    “Pertemuan kali ini menjadi kesempatan yang penting dan sangat berharga untuk memiliki satu langkah maju dalam peningkatan hubungan Jepang dan Indonesia lebih lanjut lagi,” pungkas Ishiba.

    Sekadar informasi, Jepang adalah salah satu negara anggota OECD yang bergabung pada 1964 dan menjadi negara anggota ke-21, serta yang pertama dari kawasan Asia-Pasifik. Saat ini, Jepang merupakan salah satu dari 38 negara anggota OECD.

    OECD adalah forum yang mempertemukan pemerintah dari 37 negara demokrasi dengan ekonomi berbasis pasar. Tujuannya adalah untuk mengembangkan standar kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

  • Batu Bara Indonesia Tetap Seksi Meski Hadapi Coal Phase-out

    Batu Bara Indonesia Tetap Seksi Meski Hadapi Coal Phase-out

    Jakarta

    Dunia kini sedang bergerak menuju pengurangan penggunaan batu bara dalam pembangkit listrik melalui inisiatif coal phase-out. Negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menargetkan penghentian penggunaan batu bara pada 2030.

    Meski demikian, cadangan batu bara Indonesia yang besar tetap memiliki daya tarik dan dipandang seksi bagi sebagian besar negara yang masih bergantung pada energi fosil ini.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Gita Mahyarani mengatakan bahwa batu bara Indonesia tetap menarik di pasar internasional.

    “Di tengah upaya coal phase-out global, posisi Indonesia sebagai eksportir batu bara termal terbesar sulit digantikan karena banyak negara masih bergantung pada batu bara kita,” ujar Gita saat dihubungi beberapa waktu lalu.

    Dia menjelaskan, Indonesia adalah salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, dengan produksi 625 juta ton pada 2022. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, produksi batu bara tahun 2023 mencapai 775 juta ton, melampaui target awal 695 juta ton.

    Di samping itu, cadangan batu bara Indonesia mencapai 4% dari total cadangan dunia. Adapun, Amerika Serikat memiliki cadangan sebesar 25%, Rusia 16%, Australia 15%, China 14%, dan India 10%.

    Menurut Gita, batu bara Indonesia memiliki keunggulan karena kandungan abu dan sulfur yang rendah, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan batu bara dari negara lain. Karakteristik ini pula yang membuat banyak negara tetap tertarik menggunakan batu bara Indonesia.

    Diperkirakan cadangan yang besar dan permintaan global yang masih tinggi, Indonesia diperkirakan akan tetap menjadi pemain utama dalam industri batu bara dunia.

    “Kami optimistis dalam 10-20 tahun ke depan, batu bara tetap berperan penting dalam menjaga ketahanan energi nasional, sembari mendukung pertumbuhan energi terbarukan sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC),” jelas Gita.

    Transisi Energi Bertahap

    Gita menambahkan bahwa transisi menuju energi terbarukan perlu dilakukan secara bertahap. Mengingat kebutuhan energi dan kemampuan finansial tiap negara berbeda.

    “Pengurangan batu bara atau coal phase-down harus mempertimbangkan ketahanan energi di setiap negara,” ujarnya.

    Sementara itu, Pengamat Energi UGM, Fahmy Radhi turut mengakui cadangan batu bara yang cukup besar. Dia menilai jika cadangan tersebut ditinggalkan begitu saja berpotensi tidak menguntungkan bagi Indonesia.

    “Indonesia itu kan masih mempunyai cadangan batu bara yang masih cukup besar. Sehingga kalau ditinggalkan begitu saja Ini barangkali yang kurang menguntungkan bagi Indonesia,” jelasnya.

    Menurutnya, tantangan yang mesti dijawab Indonesia yakni bagaimana membuat batu bara menjadi sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Dia mengatakan hal dapat dilakukan karena saat ini sudah banyak teknologi yang bisa membuat batu bara menjadi lebih ramah lingkungan.

    “Ada keharusan juga bagi Indonesia tetap bisa menggunakan cadangan batu bara tadi. Tapi kemudian mengolahnya menjadi energi bersih juga banyak cara yang bisa digunakan misalnya dengan teknologi tertentu,” tutupnya.

    (akn/ega)

  • Bahlil Buka-bukaan Peluang RI Beli Minyak Rusia Usai Jadi Anggota BRICS

    Bahlil Buka-bukaan Peluang RI Beli Minyak Rusia Usai Jadi Anggota BRICS

    Jakarta

    Indonesia resmi bergabung masuk blok ekonomi BRICS (Brasil, Rusia, India, China, South Africa). Sejalan dengan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang Indonesia mengimpor minyak dari Rusia.

    Bahlil mengatakan Indonesia merupakan negara yang menganut azas politik bebas aktif. Hal ini berarti Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan negara mana saja selama tidak melanggar aturan.

    “Ketika kita bangun dengan BRICS, dan kemudian ada peluang untuk kita mendapatkan minyak dari Rusia, selama itu sesuai aturan, dan tidak ada persoalan kenapa tidak,” kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).

    Bahlil menegaskan hal tersebut tidak hanya berlaku ketika Indonesia bergabung di blok ekonomi BRICS saja. Namun, juga di blok ekonomi internasional lainnya asalkan tetap menguntungkan Indonesia, seperti Organization for Economic Cooperation and Development.

    “Artinya, semua peluang yang menguntungkan Indonesia, baik bergabung dengan BRICS maupun dengan OECD, itu saya pikir nggak ada masalah,” terang Bahlil.

    Sebelumnya, dalam sebuah pernyataan, Pemerintah Brasil selaku pemegang keketuaan BRICS mengatakan Indonesia secara resmi bergabung dengan BRICS sebagai anggota penuh. Mulanya, BRICS beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kemudian berkembang dengan masuknya Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Pemerintah Brasil mengatakan negara-negara anggota telah menyetujui bergabungnya Indonesia sesuai dengan kesepakatan perluasan keanggotaan yang disetujui pada KTT BRICS 2023 di Johannesburg. Namun, pada saat itu, Indonesia meminta bergabung secara resmi setelah Pemilihan Presiden 2024 yang dimenangi oleh Prabowo Subianto.

    “Indonesia berbagi dukungan dengan anggota kelompok ini terhadap reformasi lembaga tata kelola global, dan memberikan kontribusi positif terhadap pendalaman kerja sama di kawasan Selatan,” kata Pemerintah Brasil, dikutip dari Reuters, Selasa (7/12).

    Indonesia telah disetujui bergabung menjadi mitra BRICS bersama dengan 9 negara lainnya. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa (24/12) lalu.

    (acd/acd)

  • RI Gabung BRICS, Mendag Blak-blakan Dampak ke Perdagangan

    RI Gabung BRICS, Mendag Blak-blakan Dampak ke Perdagangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso optimistis masuknya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS dapat berdampak positif terhadap kinerja perdagangan.

    Budi mengatakan masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS membuka peluang untuk meningkatkan ekspor. Dia menuturkan, berbagai kerja sama akan dijajaki untuk mempermudah perdagangan luar negeri.

    “Ya kan, berbagai cara kita lakukan ya, pendekatan kerja sama regional, bilateral untuk pendekatan ekspor kita. Ya itu salah satu tujuan kita semuanya, supaya ekspor kita naik,” kata Budi Santoso, di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Lebih lanjut, Budi menyebut Indonesia selalu terbuka dengan segala bentuk kerja sama ekonomi. Dia meyakini, keikutsertaan Indonesia dengan BRICS sudah melalui kajian yang mendalam.

    “Ya kan kita terbuka kan dengan apa namanya, kerja sama ekonomi dengan siapa pun terbuka. Ya, pasti sudah dikaji dengan mendalam ya keikutsertaan kita, yang mudah-mudahan semuanya lebih baik,” ujarnya.

    Sebelumnya, lembaga riset ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios) menyebutkan bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS memberikan keuntungan baru khususnya dalam perluasan pasar.

    Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mengatakan selama ini ekspor Indonesia masih bergantung dengan pasar-pasar tradisional seperti Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Keanggotaan baru ini, menjadikan Indonesia bisa terlepas dari AS dan Eropa dan membuka peluang pasar baru.

    “Bergabung dengan BRICS, akan memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk bisa lepas dari pasar tradisional seperti AS dan Eropa. Eropa pun sebenarnya sudah mulai risih dengan kebijakan ekspor Indonesia di mana sering terlibat perselisihan dalam hal perdagangan global,” ujar Nailul, di Jakarta, Selasa (7/1).

    Dia melanjutkan, Eropa saat ini mulai menjegal perdagangan luar negeri Indonesia, salah satunya adalah melalui hambatan European Deforestation Regulation (EUDR) terhadap komoditas kelapa sawit.

    Nailul menjelaskan, pada dasarnya gerakan diplomasi Indonesia merupakan Gerakan Nonblok, di mana tidak terafiliasi ke blok mana pun, baik BRICS atau OECD. Namun, pilihan koalisi politik dan ekonomi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.

  • Indonesia Gabung BRICS, Bahlil Buka Peluang Impor Minyak Rusia

    Indonesia Gabung BRICS, Bahlil Buka Peluang Impor Minyak Rusia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka kemungkinan Indonesia membeli minyak dari Rusia. Hal ini seiring dengan bergabungnya Indonesia dengan forum ekonomi BRICS.

    BRICS merupakan aliansi negara yang dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebelumnya, BRICS juga telah berhasil menambah beberapa negara anggota baru, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab.

    Bahlil menuturkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut azas bebas aktif. Dengan kata lain, Indonesia bisa menjalin kerja sama dengan negara mana saja selama tidak melanggar aturan.

    Oleh karena itu, dia mengatakan sah-sah saja jika kelak ada peluang untuk RI bisa membeli minyak dari Rusia. Di sisi lain, saat ini Rusia masih menerima sanksi dari negara Barat imbas invasi ke Ukraina.

    “Ketika kita bangun dengan BRICS, dan kemudian ada peluang untuk kita mendapatkan minyak dari Rusia, selama itu sesuai aturan, dan tidak ada persoalan, kenapa tidak?” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Dia pun mengatakan Indonesia bakal tetap mengambil peluang kerja sama dengan negara mana saja selama itu menguntungkan. Menurutnya, hal ini tak hanya berlaku bagi negara anggota BRICS, tetapi juga dengan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

    “Artinya, semua peluang yang menguntungkan Indonesia, baik bergabung dengan BRICS maupun dengan OECD, itu saya pikir nggak ada masalah,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, Pemerintah Rusia menyambut baik bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh forum ekonomi BRICS. Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan Kementerian Luar Negeri Rusia.

    Rusia mengatakan pencalonan Indonesia telah diajukan dan disetujui sebelumnya selama fase pertama ekspansi BRICS pada KTT di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 2023.

    “Namun, karena pemilihan presiden 2024, Indonesia memutuskan untuk menunda permintaan resmi Jakarta sambil menunggu pelantikan kepala negara yang baru dan penunjukan kabinet yang baru,” demikian ungkap Kemlu Rusia dalam keterangan resminya.

    Kemlu Rusia mengatakan Indonesia memiliki kesamaan nilai dengan BRICS yang mendukung kerja sama multilateral berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati, keterbukaan, pragmatisme, solidaritas, dan konsensus.

    “Keanggotaan Indonesia dalam BRICS akan membantu meningkatkan otoritas dan prestise kelompok ini lebih jauh lagi,” ungkapnya.

    Rusia mengatakan pihaknya akan memfasilitasi konsolidasi yang konsisten antara negara-negara Selatan dan Timur untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil dan seimbang.

  • Setelah BRICS, Menlu Sugiono: Sekarang RI Tahap Aksesi Anggota OECD

    Setelah BRICS, Menlu Sugiono: Sekarang RI Tahap Aksesi Anggota OECD

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan bahwa Indonesia sedang dalam tahap aksesi sebagai anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

    Hal tersebut disampaikan Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2025  di  Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2024).

    “Keanggotaan Indonesia dalam BRICS bukanlah merupakan sesuatu kebijakan yang terisolir. Sebelumnya kita juga aktif di kelompok yg lain, seperti G20, APEC, IPEF, MIKTA, dan CPTPP. Dan sekarang kita dalam tahap aksesi sebagai anggota OECD,” kata Sugiono. 

    Sugiono juga memaparkan bahwa bergabungnya Indonesia di dalam BRICS merupakan wujud dari pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. 

    Isu mengenai politik luar negeri bebas dan aktif itu juga sudah ditegaskan Sugiono dalam pertanyaannya sebelumnya. “Dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, para anggota BRICS sepakat untuk memutuskan dan menerima Indonesia sebagai anggota penuh,” jelas Sugiono. 

    Sugiono menuturkan Indonesia dipandang sebagai negara penting untuk bisa bergabung. Ia juga menepis pernyataan bahwa langkah Indonesia masuk BRICS adalah hal yang melenceng. 

    “Namun justru sebaliknya, keanggotaan Indonesia di BRICS adalah merupakan wujud dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu sendiri,” tuturnya.

    Disamping itu, ia juga mengatakan bahwa diplomasi aktif Indonesia tidak akan meninggalkan perjuangan Palestina.  Ia juga menyatakan bahwa hukum internasional harus dipatuhi tanpa standar ganda. 

  • Menlu Sugiono Ungkap Alasan Indonesia Gabung BRICS

    Menlu Sugiono Ungkap Alasan Indonesia Gabung BRICS

    Menlu Sugiono Ungkap Alasan Indonesia Gabung BRICS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia semakin dipandang sebagai negara penting dalam tatanan global.
    Hal ini dibuktikan dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota dalam BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa), sebuah blok ekonomi besar yang menggabungkan negara-negara berkembang dengan potensi ekonomi yang signifikan.
    “Dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, para anggota BRICS sepakat untuk menerima Indonesia sebagai anggota penuh. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai negara penting dalam tatanan global,” ungkap Menlu di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).
    Sugiono mengungkapkan, keputusan ini sempat diragukan beberapa pihak karena dianggap menyimpang dari prinsip politik luar negeri Indonesia. 
    Namun, pemerintah menegaskan
    keanggotaan Indonesia di BRICS
    adalah implementasi nyata dari politik bebas aktif itu sendiri, yang telah menjadi fondasi diplomasi Indonesia selama puluhan tahun.
    “Keputusan ini bukan hasil kerja semalam, melainkan buah dari kiprah, konsistensi, dan keteguhan diplomasi Indonesia. Sebagai anggota BRICS, Indonesia akan menjembatani kepentingan negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Indo-Pasifik, serta berkontribusi dalam meredakan persaingan geoekonomi dan geopolitik,” lanjut Menlu.
    Langkah ini juga sejalan dengan partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum global lainnya, seperti G20, APEC, IPEF, MIKTA, dan CPTPP, serta aksesi yang tengah berjalan untuk menjadi anggota OECD.
     
    Keanggotaan di BRICS menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia terus memperkuat posisinya dalam kerja sama internasional.
    Diberitakan sebelumnya, Indonesia diakui secara resmi sebagai anggota penuh BRICS.
    Hal ini disampaikan Brasil, yang merupakan ketua kelompok negara-negara berkembang dengan perekonomian besar di dunia tersebut, pada Senin, 6 Januari 2025, waktu setempat.
    “Pemerintah Brasil menyambut baik masuknya Indonesia ke dalam BRICS,” kata Pemerintah dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AP.
    “Dengan populasi dan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki komitmen yang sama dengan negara-negara anggota lainnya untuk mereformasi lembaga-lembaga tata kelola global dan memberikan kontribusi positif dalam memperdalam kerja sama Selatan-Selatan,” tambah pernyataan tersebut.
     
    Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyambut baik peresmian keanggotaan Indonesia dalam aliansi ekonomi BRICS.
    Setelah ditetapkan sebagai anggota BRICS, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam agenda-agenda yang akan digelar oleh aliansi ekonomi yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan itu.
    “Sebagai negara dengan perekonomian yang terus tumbuh dan beragam, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda BRICS, termasuk mendorong ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat,” tulis Kemenlu RI, Selasa (7/1/2025).
     
    Keanggotaan ini dinilai sebagai hasil dari keterlibatan aktif Indonesia dengan BRICS selama beberapa tahun terakhir, termasuk saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri KTT BRICS di Johannesburg pada 2023 di bawah Keketuaan Afrika Selatan, dan kehadiran Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono di KTT Kazan 2024 di bawah Keketuaan Rusia.
    “Partisipasi
    Indonesia di BRICS
    merupakan perwujudan dari amanat konstitusi untuk berperan aktif dalam menjaga tatanan global,” tulis Kemenlu.
    Kemenlu juga menyebutkan bahwa Indonesia telah dan akan terus melanjutkan komitmennya dalam menjembatani berbagai kepentingan di berbagai forum multilateral.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.